D. Kebijakan Stabilisasi

Stabilisasi ekonomi dapat didefenisikan sebagai usaha-usaha untuk

memperbaiki keseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat dalam

perekonomian, dengan tujuan untuk mengurangi inflasi dan memperkuat posisi

neraca pembayaran internasioanl. Tugas dari kebijakan stabilisasi adalah

mencapai/menghasilkan tingkat permintaan (demand) sesuai dengan yang

diharapkan, dan pada saat yang sama dapt menurunkan tingkat inflasi, tanpa

mengakibatkn menganggurnya faktor-faktor produksi. Di dalam menjalankan

fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai

dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan

melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan,

mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia. Tindakan-tindakan yang kemudian lebih

dikenal dengan kebijakan stabilisasi pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan ini

dapat dikelompokkan ke dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

1. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam

rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh

pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan

pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan

ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih

baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan

ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun

kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja

pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran

pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan fiskal dapat

dibedakan ke dalam kebijakan fiskal aktif atau diskresioner (discretionary fiscal

policy) dan kebijakan fiskal pasif atau nondiskresioner (nondiscretionary fiscal

policy).

1) Kebijakan Fiskal Diskresioner

Adalah kebijakan dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau

program program pengeluarannya, dan hal ini dapat bersifat ekspansif

(expansionary siscal policy) ataupun kontaktif (contractionary fiscal policy).

Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui

peningkatan pengeluaran pemerintah (G dan/atau penurunan penerimaan pajak

(T), dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam

perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal yang kontraktif adalah kebijakan

fiskal yang dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah (G)

dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) dengan tujuan untuk menurunkan

tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian.

2) Kebijakan Fiskal Nondiskresioner

Kebijakan fiskal nondiskresioner (nondiscretionary policy) atau disebut juga

penstabil otomatis atau melekat (automatix or builtin stabilizers) adalah segala

sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah (atau menurunkan

surplus pemerintah) selama periode resesi, tanpa harus ada tindakan eksplisit

oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi

kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi Stabilisator otomatis

adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika

diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya, sistem pajak

pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perekonomian menuju

resesi, tanpa perubahan hukum pajak , karena individu dan perusahaan

membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun.

Pada sektor rumah tangga (RTK), dimana rumah tangga melakukan

pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan

mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari

perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga

menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji,

bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional

adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi

kebutuhan hidup.

Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan

rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan

jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan

keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga.

Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak

kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan

hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk

barang maupun jasa dari luar negri.

Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan

Rumah Tangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk

kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan,

pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan rumah tangga.

Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja

yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan

dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa

untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia

internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung

sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami

negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai

dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin

banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan

ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa

pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan

moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah

mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam

mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah

memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa

contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif

dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah.

Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation

memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala

yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan

AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI,

untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit

anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan

pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan,

namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah

dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding

kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan

makro ekonomi yang tidak seimbang.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran

dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan

fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami

inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan

cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta

kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. Instrumen

kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang

berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak

yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka

kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat

meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan

daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1.  Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran

lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.

Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2.  Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya

lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus

dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai

memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.  Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama

besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya

kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya

perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil

pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan

jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi

tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

2.  Kebijakan Moneter (monetary policy)

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan

ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui

pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut

dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan

output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana

pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i)

uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai

menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam

suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan

total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah

satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi,

nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang

adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan

mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter

memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian

mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).

Penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman

kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para

pembuat kebijakan berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan

mengantisipasi harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana

ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda, misalnya

membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ). Jika seorang

karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak

upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu,

harapan upah yang lebih rendah tercermin dalam perilaku penetapan upah antara

karyawan dan majikan (upah lebih rendah karena harga diharapkan lebih rendah)

dan karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi

karena karyawan menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi

karena majikan membayar kurang dari upah.

Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki

pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman

ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika

pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat dibuat tetapi tidak

diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat

inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat.

Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan konsumen ( demand pull

inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push inflation ), sehingga inflasi

meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman seorang pembuat kebijakan tentang

kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek

yang diinginkan.

Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi

inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan

moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi

melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta

memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para pembuat kebijakan

memiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka

mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang

menyebabkan peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan

dapat membuat pengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen

swasta mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui harapan

adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat

produksi meningkat). Oleh karena itu, kecuali pengumuman kredibel dapat dibuat,

kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal.

Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya

adalah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan target inflasi yang

rendah (tapi tidak ada target output). Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu

bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan independen. Bank-bank

sentral dapat diberikan insentif untuk memenuhi target (misalnya, anggaran yang

lebih besar, bonus upah untuk kepala bank) untuk meningkatkan reputasi dan

sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen

penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus

bingung dengan komitmen.

Sementara bank sentral mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja

yang baik dalam melakukan kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak

mungkin telah memilih bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan rentang

tertentu untuk inflasi). Reputasi memainkan peran penting dalam menentukan

berapa pasar percaya pengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan

tetapi kedua konsep tidak boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah

ekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan

reputasi melalui tindakan kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala

bank sentral mungkin berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang

profesional , pernyataan publik, dll

Bahkan telah berpendapat  bahwa untuk mencegah beberapa patologi

terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi

berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus memiliki kebencian yang lebih

besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank

sentral tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk

pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakan untuk membentuk

ekspektasi inflasi.

Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan

moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya

kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang

diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani

kepentingan umum adalah salah satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan

dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral janjinya juga

merupakan definisi umum. Sementara semua orang setuju kemungkinan besar

bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik, perselisihan luas ada di

bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan publik. Oleh karena itu,

kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa mereka

mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar

mendukung lain.

a. Jenis-jenis kebijakan moneter

Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter

alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang

beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset

keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah

baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli

atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat

dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter

memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti

suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.

1) Inflasi penargetan

Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di

bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam

kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian

berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang

digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan

kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada

negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu

yang serupa. Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu

menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku

bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target

suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite

kebijakan. Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap

berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi

dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi

yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting

disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon

terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan

diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford . Penargetan inflasi

pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia

Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia, Brazil, Kanada, Chile,

Kolombia, yang Republik Ceko, Selandia Baru, Norwegia, Islandia,

Filipina, Polandia, Swedia, Afrika Selatan, Turki, dan Inggris .

2) Harga Penargetan Tingkat

Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa

pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga

jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat

harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun,

memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga

kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-

tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun

berjalan dan masa depan.

3) Agregat Moneter

Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan

pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini

disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0,

M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan

dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.  Pendekatan ini juga

kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling

moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini

difokuskan pada jumlah moneter.

4) Nilai Tukar Tetap

Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan

mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat

peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan

bangsa jangkar. Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau

otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau

menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat

dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol

modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap

tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi. Di

bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank

sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target.

Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai

tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk

membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar

dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat

dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana

band-band yang diatur ke nol.) Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola

oleh suatu dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung

oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan

bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang tanpa didukung oleh

mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran tentang berjalan di

mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata uang lokal

ke mata uang (jangkar) keras. Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya

dolar AS, maka istilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media

pertukaran, baik secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal

ini dapat terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua

dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah

(biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter

kredibel). Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan

otoritas moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara

mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam

jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana

kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa tergantung

pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran kredit dan

faktor ekonomi lainnya. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada

masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang

yang beredar.

Dalam implementasinya, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua,

yaitu :

1) Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy

Adalah suatu kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan uang beredar

dan/atau peningkatan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk meningkatkan

permintaan agregat di dalam perekonomian.

2) Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy

Adalah suatu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pegurangan jumlah

uang beredar dan/atau peningkatan tingkat bunga (i) dengan tujuan untuk

mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan ini disebut

juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan

moneter, yaitu antara lain :

1) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan

menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika

ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat

berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang,

maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat.

Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan

dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga

Pasar Uang.

2) Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan

memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum

terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank

sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan

tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi

membuat uang yang beredar berkurang.

3) Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan

memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada

pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio

cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah

menaikkan rasio.

4) Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang

beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya

seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam

mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau

agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah

uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan

tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan

produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat

harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.

Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara

pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk

menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih

besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua

kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan

pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

3.  Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi

pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan

menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan

memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh

terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan

penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.

Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan

kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di

harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan

memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan

mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar

surat berharga. Secara teoritis, terdapat 4 pilihan bauran kebijakan moneter dan

fiskal, yaitu:

1) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter longgar

2) Kebijakan fiskal longgar dan kebijakan moneter ketat

3) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter longgar

4) Kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter ketat

Masing-masing otoritas memiliki dua pilihan kebijakan , yaitu kebijakan

ketat maupun kebijakan longgar (a tight or a loose policy). Ketika keduanya

bersama-sama memilih kebijakan pengetatan maka tingkat inflasi cenderung

rendah dan jumlah lapangan kerja juga rendah (pengangguran tinggi), sedangkan

ketika kedua otoritas kebijakan memutuskan untuk bersama-sama membuat

kebijakan yang longgar maka tingkat inflasi cenderung tinggi dan angka

pengangguran cenderung rendah. Sementara itu, apabila salah satu otoritas

kebijakan membuat kebijakan pengetatan sedangkan yang lain membuat

kebijakan pelonggaran atau sebaliknya, maka tingkat pengangguran dan inflasi

cenderung berada pada tingkat sedang.

4. Kebijakan Aktif atau Pasif

Pemerintah perlu bertindak aktif terhadap ketidakstabilan ekonomi yang

terjadi. Pada saat perekonomian lesu, sebagai akibat dari banyaknya sumber daya

yang menganggur, ia perlu dirangsang dengan serangkaian kebijakan yang

mampu mendorong pertumbuhan dan sekaligus mengurangi tingkat

pengangguran. Sebaliknya pada saat perekonomian overheating, pemerintah juga

perlu bertindak aktif untuk mendinginkan mesin ekonomi yang memanas, dalam

istilah ekonomi makro, kebijakan pemerintah yang bersifat aktif ini disebut

sebagai discretionary policy atau Keynesian leaning against the wind. Kebijakan

pemerintah yang aktif dapat tidak berfungsi apabila terjadi hambatan-hambatan

seperti:

1) Apabila terdapat selang waktu (lag) yang panjang dari saat perekonomian tidak

stabil hingga dampak dari kebijakan dapat berfungsi seperti yang diingankan.

2) Apabila kredibilitas dari kebijakan yang dilakukan pemerintah rendah.

3) Apabila terdapat ekspektasi rasional (rational expectation) dalam perilaku

ekonomi masyarakat.

Friedman berpendapat bahwa dalam kasus dimana ekspektasi masyarakat

adalah rasional, bank sentral seyogyanya menjalankan Fixed rule policy. Dengan

kebijakan ini, maka unsur ketidakpastian yang melekat pada feedback rule policy

dapat dihilangkan dan stabilitas ekonomi akan dapat dicapai. Dalam kasus ini,

maka fixed rule policy akan bersifat superior terhadap feedback rule policy. Bank

sentral konsisten pada kebijakan moneter yang didasarkan pada pertumbuhan

uang beredar yang tetap.

Apabila masyarakat tidak mempunyai ekspektasi rasioanal, maka saran

Keynes akan lebih baik karena lebih efisien dibandingkan dengan saran Friedman.

Dalam kasus dimana ekspektasi masyarakat tidak rasional, maka discretionary

policy bersifat superior terhadap fixed rule policy. Pemerintah akan cenderung

mendororng uang beredar apabila pertumbuhan ekonomi menurun dan sebaliknya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa :

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan

untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi

Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga

barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang

berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang

sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan

jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan

campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di

lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah

uang yang beredar secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Milton. 1960. Sebuah Program Stabilitas Moneter. Fordham University Press.

Bernanke, Ben. 2006. “Agregat Moneter dan Kebijakan Moneter di Federal Reserve: Sebuah Perspektif Sejarah” . Federal .

Nelson, Edward. 2007. “Milton Friedman dan US Sejarah Moneter: 1961-2006″ :. Federal Reserve Bank of St Louis Review (89-171).