KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

KEBIJAKAN PENDUKUNGSISTEM INFORMASI KESEHATAN/

E-HEALTH

2

DEPARTEMEN KESEHATANSTRATEGI UTAMA KE-3

SASARAN KE-14

KOORDINATOR:PUSAT DATA & INFORMASI

(PUSDATIN)DEPKES

BAMBANG H

3

URAIAN SASARAN:PADA AKHIR TAHUN 2009

TELAH TERSEDIA & DIMANFAATKAN DATA & INFORMASI KESEHATANYANG AKURAT, TEPAT & CEPAT

DENGAN MENDAYAGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DALAM PENGAMBILANAN/KEBIJAKANBIDANG KESEHATAN

DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DANDEPARTEMEN KESEHATAN

INDIKATOR:TELAH TERBENTUK JARINGAN KOMPUTER ONLINE DARI

SELURUH DINKES KABUPATEN/KOTA KE DINKES PROVINSI DAN DEPKES YG DIMANFAATKAN UTK KOMUNIKASI DATA &

INFORMASI SECARA TERINTEGRASI DLM KERANGKASISTEM INFORMASI KES NASIONAL (SIKNAS)

Palapa Ring adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 33 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, sedangkan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.

5

INDIKATOR/TARGETTAHUNAN

2007TELAH TERSELENGGARA JARINGAN KOMUNIKASI DATA ONLINE TERINTEGRASI

ANTARA 80% DINKES KAB/KOTA DAN 100% DINKES PROVINSI DG DEPARTEMEN KESEHATAN

2008TELAH TERSELENGGARA JARINGAN KOMUNIKASI DATA ONLINE TERINTEGRASI

ANTARA 90% DINKES KAB/KOTA, 100% DINKES PROVINSI, 100% RUMAH SAKIT PUSAT, DAN 100 % UPT PUSAT

DG DEPARTEMEN KESEHATAN2009

TELAH TERSELENGGARA JARINGAN KOMUNIKASI DATA ONLINE TERINTEGRASIANTARA SELURUH DINKES KAB/KOTA, DINKES PROVINSI, RUMAH SAKIT PUSAT,

DAN UPT PUSAT DG DEPARTEMEN KESEHATAN

2010 DSTTELAH TERSELENGGARA JARINGAN KOMUNIKASI DATA ONLINE ANTARASELURUH PUSKESMAS, RUMAH SAKIT, DAN SARANA KESEHATAN LAIN,

BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA, DINKES KAB/KOTA, DINKES PROVINSI, DAN UPT PUSAT DG DEPARTEMEN KESEHATAN

6

DITJENYANMED

DITJENBINKESMAS

DITJENPP & PL

SEKJEN(BIRO+PUSAT)

& ITJENBankData

DINKESKAB/KOTA

(Bank Data)

DINKES PROV

(Bank Data)

UPTDRS

PusDatin

JARINGAN ONLINE SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS ONLINE)

DEPKES

DIBANGUN DEPKES(APBN)DIBANGUN DAERAH/SUMBER LAIN

DITJENBINFAR &

ALKES

PUSK

SWASTAUPTD

RSKOMBINASI:. TERESTRIAL. SATELIT

UPTPST

UPTUPTPST

UPTPST

UPTPST

BADAN

UPTPST

7

BANKDATA

INTRANET & INTERNET

CLOUD

BANKDATA

DINKESKAB/KOTA

PUSKESMAS

RUMAH SAKIT

UNIT2 DI DEPKES

MASYARAKAT

BAMBANG H

PENDAYAGUNAAN

BANKDATA

BANKDATA

UTK KOMUNIKASI DATAPUSDATIN

BANKDATA

DINKESPROV

T.I.K “MENGHAPUS” HIERARKHI

Kebijakan Umum yang mendasari SIK

1. UU RI NO. 29 Th. 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN :

menjelaskan praktik bidang kedokteran yang berkaitan dengan kegiatan rekam medis

pembentukan UU ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien

UU RI NO. 29 Th. 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN

Hak dan Kewajiban Pasien Pasal 52 :Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medisb. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d. menolak tindakan medis; dane. mendapatkan isi rekam medis.

UU RI NO. 29 Th. 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN

Penjelasan bahwa petugas dalam praktik kedokteran adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number)

UU RI NO. 40 Th. 2004TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya = program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Manfaat = setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Sistem Jaminan Sosial Nasional

pengertian = suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial

BAB III : Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan =- diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sistem Jaminan Sosial Nasional BAB III : Asas, Tujuan, dan Prinsip

Penyelenggaraan =- bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya- prinsip : kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, sifat wajib, amanat, pengeloaan Dana untuk pengembangan program dan kepentingan peserta

UU RI NO. 11 Th 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.


Transaksi Elektronik = perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi = suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.


Dokumen Elektronik = setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer /Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.


Sistem Elektronik = serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik = pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik = terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka


Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan :

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang

untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.


Peran pemerintah :- memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.


Dasar pembentukan UU ini : - Perkembangan teknologi dan informasi (TI)- Lahirnya rezim hukum baru = hukum siber/ telematika,

terkait dalam penyalahgunaan TI dan komunikasi terkait dengan sistem elektronik (cyber crime)

- perlu perhatian sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal yang terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika.

UU RI NO.14 Th. 2008 TENTANGKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Informasi = keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.


Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;


c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;


f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pengawas;

g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;

h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;

i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;


k. perubahan tahun fiskal perusahaan;l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau

kewajiban pelayanan umum atau subsidi;m. mekanisme pengadaan barang dan jasa;

dan/ataun. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-

Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

UU RI NO. 36 Th. 2009 TENTANG KESEHATAN

Kesehatan = keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sumber daya di bidang kesehatan = segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.


Upaya kesehatan = setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan promotif = suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.


Pelayanan kesehatan preventif = suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pelayanan kesehatan kuratif = suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pelayanan kesehatan rehabilitatif = kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

INFORMASI KESEHATAN

Pasal 168 UU RI No. 36 th. 2009 :(1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan

yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.

(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

INFORMASI KESEHATAN

Pasal 169 UU RI No. 36 th. 2009 : Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pasal 17 : Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sehingga dengan demikianRekam medis sebagai

sumber data utamaDan data dasar SIK

SUBSISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI (MANAJEMEN)

Tujuan: Diperolehnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber-sumber daya rumah sakit dan lingkungan yang mempengaruhinya dalam memberikan pelayanan klinis dan kesehatan kepada pasien dan masyarakat

Keputusan manajemen ditujukan untuk mempertahankan kehidupan organisasi rumah sakit

SUBSISTEM PELAYANAN KLINIS

Tujuan:Diperolehnya kesembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) pasien dari penyakit dan masalah kesehatan yang dihadapinya

Keputusan manajemen klinis ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecatatan pasien yang dirawat di rumah sakit

SUBSISTEM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Tujuan : Diperolehnya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) terhadap penyakit dan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat disekitar rumah sakit

Keputusan manajemen kesehatan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit dan masalah kesehatan masyarakat

Documents

KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN