Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan - 2018/1... Hukum, Kebijakan, Advokasi dan Koordinasi untuk

  • Published on
    01-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

  • Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan

    Jakarta, 26 Maret 2018

    Dr. Drh. Didik Budijanto, M.Kes Kepala Pusat Data dan Informasi

  • Outline

    Kerangka Kebijakan SIK

    Kebijakan Satu Data Kesehatan

    Sinergi Pusat dan Daerah

  • Kebijakan dan Strategi SIK

  • Kerangka Kebijakan SIK

    Misi 1. Memperkuat Sumber Daya SIK yang meliputi Penetapan Landasan Hukum, Kebijakan, Advokasi dan Koordinasi untuk Pendanaan, SDM,

    Infrastruktur, dan Kelembagaan

    Misi 2. Mengembangkan

    Indikator Kesehatan yang dapat

    Menggambarkan Upaya dan Capaian

    Pembangunan Kesehatan Masyarakat

    Misi 4. Meningkatkan Kualitas Manajemen Data Kesehatan yang

    Meliputi Pengumpulan,

    Penyimpanan, dan Analisis Data, serta

    Diseminasi Informasi

    Misi 5. Meningkatkan Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi untuk Meningkatkan Manajemen dan Pelayanan Berbasis Bukti

    Misi 3. Memperkuat Sumber

    Data dan Membangun Jejaringnya dengan Semua Pemangku

    Kepentingan

    Visi. Mencapai SIK

    terintegrasi yang handal, yang

    mampu memberi dukungan secara

    adekuat bagi manajemen

    pembangunan kesehatan

  • KEMENTERIAN KESEHATAN

    PUSKES MAS

    (FKTP)

    DINKES KAB

    DINKES PROV

    BPJS KESEHATAN

    RUMAH SAKIT (FKTR)

    LINTAS SEKTOR

    JARINGAN PUSKES

    MAS

    JEJARING FASYANKES

    (FKTP)

    Masyarakat/Keluarga

    STRATEGI PENGUATAN SIK

    Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data

    Penataan Data Transaksi Peningkatan

    Pemanfaatan Data/Informasi

  • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

    Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan

    kesehatan

    Strategi Penguatan SIK

    Penguatan Aspek Dasar (sebagai pondasi): Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber

    Daya, dll

    Penataan Data Transaksi di Fasyankes

    Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data

    Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

  • Langkah-langkah Prioritas untuk Penguatan SIK

    Penataan data transaksi di Fasyankes

    Pengembangan Aplikasi KS

    Pembenahan sistem informasi di Puskesmas nonelektronik revisi SP2TP/SP3/SIMPUS

    Pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di Puskesmas elektronik Ekspansi SIKDA Generik Puskesmas

    Pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di RS SIMRS GOS (oleh Ditjen Yankes)

    Integrasi/Interoperability di tingkat data transaksi dalam Fasyankes LIDK

    Optimalisasi aliran dan integrasi data

    Optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Komunikasi Data Menggiatkan pelaksanaan komunikasi data (data prioritas, SPM, data dasar Puskesmas, dll)

    Integrasi sistem pelaporan data dari seluruh entitas sumber data LIDK

    Pengembangan bank data dan dashboard kesehatan (DHIS2, dll)

    Operasional sistem dan penguatan infrastruktur TI

    Penerapan keamanan informasi

    Peningkatan pemanfaatan data dan informasi

    Peningkatan kualitas data implementasi PMKDR

    Penguatan analisis data (Big Data, dll)

    Penyusunan paket-paket data dan informasi (Profil Kesehatan, Info Datin, dll)

    Diseminasi dan publikasi data dan informasi (website, buku, leaflet, dll)

    Penyusunan kebijakan/regulasi dan standarisasi Penguatan sumber daya manusia Peningkatan pembiayaan Penguatan administrasi perkantoran secara elektronik

    Penguatan Pondasi SIK

  • Kebijakan Satu Data Kesehatan

  • Kebijakan Satu Data Kesehatan

    Berbagi pakai data (data sharing)

    melalui

    INTER OPERABILITAS

    Perbaikan proses pengumpulan data

    melalui

    STANDARI SASI

    KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN

    Pemanfaatan data yang mendorong

    pengambilan keputusan

    berdasar bukti

    AKUNTABILI TAS

    1

    2 3

  • integrasi

    DINKES PROV

    DINKES KAB

    PUSKESMAS

    RS

    RS

    fragmentasi

    SATU DATA KESEHATAN

    Satu Standart Data

    Satu Metadata Baku

    Satu Portal Data

    Integrasi Menuju Satu Data

  • Profil Kesehatan

    Prov

    Profil Kesehatan Nasional

    SIP Profil Kesehatan Kab/Kota

    Hubungan antar sistem informasi/pelaporan dalam penyediaan data kesehatan di berbagai tingkatan

    SIMRS

    Komunikasi Data (Data Prioritas, SPM, Data Dasar Puskesmas, dll)

    Sistem Pelaporan Khusus/Program

    dan Sumber Daya

    SIKDAGen Puskesmas

    Non SIKDAGen Puskesmas

    SI Program di Puskesmas: STP, SKDR, SIHA, SITT, SISMAL, SI Gizi, Lainnya

    P-Care

    Survei Lapangan: KS, STBM, SI Gizi, dll

    Laporan Jejaring Fasyankes & LS

  • Sinergi Pusat dan Daerah

    Hal-hal yang perlu mendapat dukungan dan kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

  • Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

    Registrasi Puskesmas PMK 75 Tahun 2014 pasal 28 ayat (1) setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan

    registrasi Surat edaran Ditjen BUK nomor: HK.03.03/II/0467/2015 ttg Registrasi Puskesmas Surat Edaran Dirjen Yankes nomor: HK.02.02/II/3166/2017 ttg Registrasi Puskesmas

    Mekanisme registrasi

    Surat permohonan rekomendasi

    Ijin operasional

    SK Kategori

    Profil terbaru

    Laporan bulanan 3 bulan terakhir

    Dinkes Kab/Kota

    Surat rekomendasi

    Formulir Verifikasi dan Penilaian Berkas

    Dinkes Provinsi Surat permohonan registrasi

    Puskesmas

    Ijin operasional

    SK Kategori

    Surat Rekomendasi dari Prov.

    Formulir Verifikasi dan Penilaian Berkas Prov.

    Dinkes Kab/Kota

    Surat Penetapan atau Penundaan Kode Puskesmas

    Kemenkes (Pusdatin)

  • Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

    What To Do Pengelola SIK Provinsi dalam implementasi dan pengelolaan data PIS-PK Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan PIS-PK

    Melakukan inventarisasi wilayah kerja Puskesmas melalui pembaharuan data dasar Puskesmas

    Melakukan pemantauan rutin terhadap keterisian data pada aplikasi KS

    Melakukan inventarisasi permasalahan / hambatan yang dialami di lapangan

    Melakukan review data pada dashboard data IKS

    Membantu kab/kota dalam melakukan analisis data hasil pendataan untuk intervensi

    Menjadi salah satu penghubung antar program dalam pelaksanaan PISPK

  • Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

    Ekspansi SIKDA Generik SIKDA Generik adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan

    standardisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi, informasi, dan komunikasi.

    SIKDA Generik versi 1.4: terintegrasi dengan aplikasi PCare (BPJS) dan data Dukcapil digunakan secara online /cloud (server berada di Kemenkes), dapat diakses melalui

    alamat : http://e-sikda.kemkes.go.id berfungsi untuk mendukung proses layanan kesehatan dan pengelolaan data di

    Puskesmas telah dibuat dashboard untuk monitoring data

    http://e-sikda.kemkes.go.idhttp://e-sikda.kemkes.go.idhttp://e-sikda.kemkes.go.id

  • Alur Pengajuan User SIKDA Generik 1.4

    (1) Permohonan user SIKDA

    (7) Pengajuan Consid Production Pcare

    1. Surat Permohonan Dinkes Kab/kota

    2. Data Dukung (Nama-nama Puskesmas, Ketersediaan SDM, Infrastruktur, Listrik & Internet)

    (2) Verifikasi Surat Permohonan dan Data

    Dukung Pembuatan User SIKDA Generik Pengajuan Consid Tester PCare

    (3a) Pembuatan Consid Tester PCare

    (8a) Pembuatan Consid Production PCare

    (9) Update Consid Production

    (6)

    Melakukan Ujicoba implementasi SIKDA Generik

    bridging Pcare dengan DINKES

    (5) Pengajuan Ujicoba

    implementasi SIKDA Generik bridging Pcare

    (3b) Consid Tester Pcare

    (4) Daftar user SIKDA

    DINKES KAB/KOTA PUSDATIN

    BPJS PUSAT

    BPJS WILAYAH

    (8b) Consid Production

    (10) Pemberitahuan ke Dinkes Kab/Kota

  • Rencana Pengembangan SIKDA Generik

    Penyempurnaan SIKDA Generik sesuai Rancangan Permenkes SIP

    Akan dijadikan salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas

    Penyediaan jaringan internet di Puskesmas 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) melalui program

    Puskesmas Pintar, bekerja sama dengan Kominfo

  • Surat Permintaan SIKDA untuk Dijadikan Syarat Akreditasi Puskesmas

    18

  • Surat Penggunaan Aplikasi SIKDA Generik bagi yang mengajukan DAK Bidang Kesehatan

    19

    Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah dan akan mengajukan penyediaan perangkat SIK melalui DAK Bidang Kesehatan agar menggunakan Aplikasi SIKDA Generik Puskesmas sebagai aplikasi sistem informasi di Puskesmas.

    Permohonan penggunaan Aplikasi SIKDA Generik Puskesmas dapat disampaikan kepada Pusdatin dengan melampirkan data:

    (1) nama puskesmas;

    (2) kondisi jaringan (ada/tidak);

    (3) kondisi listrik.

  • Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah

    20

    Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas

    Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan: 1. Penyediaan Perangkat Komputer di Puskesmas untuk SIKNAS dan

    SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) 2. Penyediaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan

    Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

    Lampiran Permenkes No. 66 tahun 2017 halaman 72 dan 74

  • Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah

    21

    Puskesmas yang memanfaatkan dana BOK untuk langganan internet, harus melaksanakan sistem informasi kesehatan puskesmas secara elektronik seperti aplikasi pemetaan keluarga sehat, data kesehatan di puskesmas dan aplikasi kesehatan lainnya.

    Lampiran Permenkes No. 61 tahun 2017 halaman 36

  • Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah

    22 Lampiran Permenkes No. 61 tahun 2017 halaman 46

    Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memanfaatkan dana BOK untuk langganan internet, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemetaan keluarga sehat dalam rangka Program

    Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan/atau; Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya secara

    elektronik. Pemanfaatan internet dimaksud, dibuktikan dengan: Menyampaikan data kesehatan prioritas melalui komdat.kemkes.go.id modul template

    prioritas Menyampaikan data capaian SPM Bidang Kesehatan melalui komdat.kemkes.go.id modul

    SPM Menyampaikan laporan pemantauan, evaluasi dan analisis data pemetaan keluarga sehat di

    wilayah kerja kabupaten/kota Menyampaikan hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan lainnya di wilayah kerjanya

    secara elektronik

  • Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

    Pengembangan dashboard kesehatan untuk mewujudkan satu data kesehatan

    Penerapan dashboard kesehatan (DHIS2 Indonesia) khususnya untuk kabupaten/kota dan provinsi serta pengelola program kesehatan di pusat Satu Data Kesehatan Target

    2018: piloting, disain implementasi, kebijakan

    2019: 5% dari 514 kab/kota : 26 kab/kota

    2020: 30% :155 kab/kota

    2021: 60% : 309 kab/kota

    2022: 90% : 463 kab kota

    Target tersebut sebagian dilaksanakan melalui ekspansi dengan pendanaan GF RSSH Catalytic Funding (50 kab/kota sampai dengan tahun 2020)

  • History of DHIS2 in Indonesia

    2012

    Introduce Oslo team to academic community and MoH

    2013

    DHIS2 Introduction to Pusdatin (WHO)

    Involvment Pusdatin staff in DHIS2 academy, India

    DHIS2 Presentation at FIKI 2013 based on DI Yogyakarta pilot testing

    2014

    Malaria staff of MoH join DHIS2 Academy in Vietnam

    Introduction DHIS2 to Malaria Program MoH)

    2015

    Workshop DHIS2 at FIKI 2015 Conference, Yogyakarta involving HIS staff district and provincial level

    DHIS2 presented at AeHIN General Meeting in Bali, Indonesia

    2016

    WHO visitation for HIS Strengthening in Indonesia

    Global Fund project for DHIS2 technical support and implementation

    Preparing DHIS2 Indonesia as datawarehouse for ATM programs

    Serial Capacity Building of DHIS2 with Oslo University

    Establish of DHIS2 Indonesia Core Team

    2017

    Develop module and training materials for DHIS2 Indonesia

    Roll out DHIS2 at 5 Province and 10 Districts

    Develop DHIS2 blue print for 6 health programs

    2018-202

    Phase 0 Phase 2 Phase 1

    Ekspansi (50 distric t dana GF)

    District lain APBN

  • Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

    Penataan sistem pencatatan dan pelaporan data TB Tindak lanjut Rakerkesnas 2018

    TB peringkat 2 di dunia Banyak data missing dari RS

    Jangka pendek Menambahkan formulir isian pelaporan data TB pada aplikasi SIRS (data agregat). Melakukan sosialisasi kepada seluruh RS tentang penggunaan aplikasi SITT untuk

    menggalakkan pelaporan data TB dari semua poliklinik. Membuat surat edaran sekurang-kurangnya dari Ditjen Yankes untuk pelaksanaan SITT di

    RS. Jangka menengah

    Membuat service bus untuk melakukan bridging antara aplikasi SIMRS dan aplikasi SITT.

    Dashbord pemantauan stunting menggunakan Satu Data Kesehatan-DHIS2 dan di Tableu

    Perluasan integrasi sistem-sistem informasi kesehatan yang ada melalui LIDK

  • Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan ( LIDK )

    SIKDA Generik

    Aplikasi SI Puskesmas

    Lainnya SIHA SITT Sismal eLogistik

    Sistem Lainnya

    SITT SIHA

    Klinik swasta, Lapas, dll Klinik VCT, dll

    SITT SIHA

    P u s k e s m a s Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas

    Sistem lainnya

    Klinik swasta, dll

    Aplikasi KS

    Konsep Integrasi

    DWH

    Master Facility Registry/List

  • Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

    Peningkatan kualitas data rutin melalui PMKDR Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) adalah suatu metode yang dirancang untuk staf

    pengolah data program kesehatan pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dalam menilai kualitas data rutin dan meningkatkan kualitas data.

    Jenis Program Indikator Kunci

    Tuberkulosis CNR kasus baru TB

    Malaria API

    Diare Pelayanan Diare

    Kesehatan Ibu PN

    Kesehatan Anak KN1

    Imunisasi DPT3 atau DPT/HB (3)

    Gizi Balita Ditimbang D/S

    HIV AIDS Jumlah pasien yang mendapat ARV

  • Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

    Penguatan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi Pengumpulan Data Berkualitas Melalui Aplikasi Komdat (Data Prioritas, SPM, Data Dasar

    Puskesmas, Dll)

    Analisis Data Sesuai Kebutuhan Pimpinan (Data KS, Data SDM, Data Eksekutif, dll)

    Pengukuran Indeks Kualitas Data Rutin

    Sinkronisasi Data Penelitian Dengan Data Rutin

    Penghitungan AKI-AKB Berbasis Data Rutin

    Pengukuran Indeks Kualitas Unit Pelayanan

    Pengukuran Indeks SARA (Services Availability And Readynes Assesment)

    Penguatan diseminasi informasi Penerbitan Profil Kesehatan, Buletin, Infodatin, dll

    Pembinaan penyusunan website bagi Pusat dan Daerah: Workshop Website, dan e-Aspirasi (lomba website terbaik tingkat Pusat dan daerah)

    Penyusunan Infografis

Recommended

View more >