Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan

Jakarta, 26 Maret 2018

Dr. Drh. Didik Budijanto, M.Kes Kepala Pusat Data dan Informasi

Outline

•Kerangka Kebijakan SIK

•Kebijakan Satu Data Kesehatan

•Sinergi Pusat dan Daerah

Kebijakan dan Strategi SIK

Kerangka Kebijakan SIK

Misi 1. Memperkuat Sumber Daya SIK yang meliputi Penetapan Landasan Hukum, Kebijakan, Advokasi dan Koordinasi untuk Pendanaan, SDM,

Infrastruktur, dan Kelembagaan

Misi 2. Mengembangkan

Indikator Kesehatan yang dapat

Menggambarkan Upaya dan Capaian

Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Misi 4. Meningkatkan Kualitas Manajemen Data Kesehatan yang

Meliputi Pengumpulan,

Penyimpanan, dan Analisis Data, serta

Diseminasi Informasi

Misi 5. Meningkatkan Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi untuk Meningkatkan Manajemen dan Pelayanan Berbasis Bukti

Misi 3. Memperkuat Sumber

Data dan Membangun Jejaringnya dengan Semua Pemangku

Kepentingan

Visi. Mencapai SIK

terintegrasi yang handal, yang

mampu memberi dukungan secara

adekuat bagi manajemen

pembangunan kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

PUSKES MAS

(FKTP)

DINKES KAB

DINKES PROV

BPJS KESEHATAN

RUMAH SAKIT (FKTR)

LINTAS SEKTOR

JARINGAN PUSKES

MAS

JEJARING FASYANKES

(FKTP)

Masyarakat/Keluarga

STRATEGI PENGUATAN SIK

Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data

Penataan Data Transaksi Peningkatan

Pemanfaatan Data/Informasi

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan

kesehatan

Strategi Penguatan SIK

Penguatan Aspek Dasar (sebagai pondasi): Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber

Daya, dll

Penataan Data Transaksi di Fasyankes

Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data

Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Langkah-langkah Prioritas untuk Penguatan SIK

Penataan data transaksi di Fasyankes

• Pengembangan Aplikasi KS

• Pembenahan sistem informasi di Puskesmas nonelektronik revisi SP2TP/SP3/SIMPUS

• Pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di Puskesmas elektronik Ekspansi SIKDA Generik Puskesmas

• Pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di RS SIMRS GOS (oleh Ditjen Yankes)

• Integrasi/Interoperability di tingkat data transaksi dalam Fasyankes LIDK

Optimalisasi aliran dan integrasi data

• Optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Komunikasi Data Menggiatkan pelaksanaan komunikasi data (data prioritas, SPM, data dasar Puskesmas, dll)

• Integrasi sistem pelaporan data dari seluruh entitas sumber data LIDK

• Pengembangan bank data dan dashboard kesehatan (DHIS2, dll)

• Operasional sistem dan penguatan infrastruktur TI

• Penerapan keamanan informasi

Peningkatan pemanfaatan data dan informasi

• Peningkatan kualitas data implementasi PMKDR

• Penguatan analisis data (Big Data, dll)

• Penyusunan paket-paket data dan informasi (Profil Kesehatan, Info Datin, dll)

• Diseminasi dan publikasi data dan informasi (website, buku, leaflet, dll)

• Penyusunan kebijakan/regulasi dan standarisasi • Penguatan sumber daya manusia • Peningkatan pembiayaan • Penguatan administrasi perkantoran secara elektronik

Penguatan Pondasi SIK

Kebijakan Satu Data Kesehatan

Kebijakan Satu Data Kesehatan

Berbagi pakai data (data sharing)

melalui

INTER OPERABILITAS

Perbaikan proses pengumpulan data

melalui

STANDARI SASI

KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN

Pemanfaatan data yang mendorong

pengambilan keputusan

berdasar bukti

AKUNTABILI TAS

1

2 3

integrasi

DINKES PROV

DINKES KAB

PUSKESMAS

RS

RS

fragmentasi

SATU DATA KESEHATAN

Satu Standart Data

Satu Metadata Baku

Satu Portal Data

Integrasi Menuju Satu Data

Profil Kesehatan

Prov

Profil Kesehatan Nasional

SIP Profil Kesehatan Kab/Kota

Hubungan antar sistem informasi/pelaporan dalam penyediaan data kesehatan di berbagai tingkatan

SIMRS

Komunikasi Data (Data Prioritas, SPM, Data Dasar Puskesmas, dll)

Sistem Pelaporan Khusus/Program

dan Sumber Daya

SIKDAGen Puskesmas

Non SIKDAGen Puskesmas

SI Program di Puskesmas: STP, SKDR, SIHA, SITT, SISMAL, SI Gizi, Lainnya

P-Care

Survei Lapangan: KS, STBM, SI Gizi, dll

Laporan Jejaring Fasyankes & LS

Sinergi Pusat dan Daerah

Hal-hal yang perlu mendapat dukungan dan kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

• Registrasi Puskesmas • PMK 75 Tahun 2014 pasal 28 ayat (1) “setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan

registrasi” • Surat edaran Ditjen BUK nomor: HK.03.03/II/0467/2015 ttg Registrasi Puskesmas • Surat Edaran Dirjen Yankes nomor: HK.02.02/II/3166/2017 ttg Registrasi Puskesmas

• Mekanisme registrasi

•Surat permohonan rekomendasi

•Ijin operasional

•SK Kategori

•Profil terbaru

•Laporan bulanan 3 bulan terakhir

Dinkes Kab/Kota

• Surat rekomendasi

• Formulir Verifikasi dan Penilaian Berkas

Dinkes Provinsi •Surat permohonan registrasi

Puskesmas

•Ijin operasional

•SK Kategori

•Surat Rekomendasi dari Prov.

•Formulir Verifikasi dan Penilaian Berkas Prov.

Dinkes Kab/Kota

• Surat Penetapan atau Penundaan Kode Puskesmas

Kemenkes (Pusdatin)

Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

• “What To Do” Pengelola SIK Provinsi dalam implementasi dan pengelolaan data PIS-PK • Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan PIS-PK

• Melakukan inventarisasi wilayah kerja Puskesmas melalui pembaharuan data dasar Puskesmas

• Melakukan pemantauan rutin terhadap keterisian data pada aplikasi KS

• Melakukan inventarisasi permasalahan / hambatan yang dialami di lapangan

• Melakukan review data pada dashboard data IKS

• Membantu kab/kota dalam melakukan analisis data hasil pendataan untuk intervensi

• Menjadi salah satu penghubung antar program dalam pelaksanaan PISPK

Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

• Ekspansi SIKDA Generik • SIKDA Generik adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan

standardisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi, informasi, dan komunikasi.

• SIKDA Generik versi 1.4: • terintegrasi dengan aplikasi PCare (BPJS) dan data Dukcapil • digunakan secara online /cloud (server berada di Kemenkes), dapat diakses melalui

alamat : http://e-sikda.kemkes.go.id • berfungsi untuk mendukung proses layanan kesehatan dan pengelolaan data di

Puskesmas • telah dibuat dashboard untuk monitoring data

Alur Pengajuan User SIKDA Generik 1.4

(1) Permohonan user SIKDA

(7) Pengajuan Consid Production Pcare

1. Surat Permohonan Dinkes Kab/kota

2. Data Dukung (Nama-nama Puskesmas, Ketersediaan SDM, Infrastruktur, Listrik & Internet)

(2) • Verifikasi Surat Permohonan dan Data

Dukung • Pembuatan User SIKDA Generik • Pengajuan Consid Tester PCare

(3a) Pembuatan Consid Tester PCare

(8a) Pembuatan Consid Production PCare

(9) Update Consid Production

(6)

Melakukan Ujicoba implementasi SIKDA Generik

bridging Pcare dengan DINKES

(5) Pengajuan Ujicoba

implementasi SIKDA Generik bridging Pcare

(3b) Consid Tester Pcare

(4) Daftar user SIKDA

DINKES KAB/KOTA PUSDATIN

BPJS PUSAT

BPJS WILAYAH

(8b) Consid Production

(10) Pemberitahuan ke Dinkes Kab/Kota

Rencana Pengembangan SIKDA Generik

Penyempurnaan SIKDA Generik sesuai Rancangan Permenkes SIP

Akan dijadikan salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas

Penyediaan jaringan internet di Puskesmas 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) melalui program

Puskesmas Pintar, bekerja sama dengan Kominfo

Surat Permintaan SIKDA untuk Dijadikan Syarat Akreditasi Puskesmas

18

Surat Penggunaan Aplikasi SIKDA Generik bagi yang mengajukan DAK Bidang Kesehatan

19

• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah dan akan mengajukan penyediaan perangkat SIK melalui DAK Bidang Kesehatan agar menggunakan Aplikasi SIKDA Generik Puskesmas sebagai aplikasi sistem informasi di Puskesmas.

• Permohonan penggunaan Aplikasi SIKDA Generik Puskesmas dapat disampaikan kepada Pusdatin dengan melampirkan data:

(1) nama puskesmas;

(2) kondisi jaringan (ada/tidak);

(3) kondisi listrik.

Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah

20

• Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas

• Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan: 1. Penyediaan Perangkat Komputer di Puskesmas untuk SIKNAS dan

SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) 2. Penyediaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota untuk SIKNAS dan SIKDA serta Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

Lampiran Permenkes No. 66 tahun 2017 halaman 72 dan 74

Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah

21

Puskesmas yang memanfaatkan dana BOK untuk langganan internet, harus melaksanakan sistem informasi kesehatan puskesmas secara elektronik seperti aplikasi pemetaan keluarga sehat, data kesehatan di puskesmas dan aplikasi kesehatan lainnya.

Lampiran Permenkes No. 61 tahun 2017 halaman 36

Dukungan APBN dalam Mendukung SIK di Daerah

22 Lampiran Permenkes No. 61 tahun 2017 halaman 46

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memanfaatkan dana BOK untuk langganan internet, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemetaan keluarga sehat dalam rangka Program

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan/atau; • Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya secara

elektronik. Pemanfaatan internet dimaksud, dibuktikan dengan: • Menyampaikan data kesehatan prioritas melalui komdat.kemkes.go.id modul template

prioritas • Menyampaikan data capaian SPM Bidang Kesehatan melalui komdat.kemkes.go.id modul

SPM • Menyampaikan laporan pemantauan, evaluasi dan analisis data pemetaan keluarga sehat di

wilayah kerja kabupaten/kota • Menyampaikan hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan lainnya di wilayah kerjanya

secara elektronik

Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

• Pengembangan dashboard kesehatan untuk mewujudkan satu data kesehatan

• Penerapan dashboard kesehatan (DHIS2 Indonesia) khususnya untuk kabupaten/kota dan provinsi serta pengelola program kesehatan di pusat Satu Data Kesehatan • Target

• 2018: piloting, disain implementasi, kebijakan

• 2019: 5% dari 514 kab/kota : 26 kab/kota

• 2020: 30% :155 kab/kota

• 2021: 60% : 309 kab/kota

• 2022: 90% : 463 kab kota

• Target tersebut sebagian dilaksanakan melalui ekspansi dengan pendanaan GF RSSH Catalytic Funding (50 kab/kota sampai dengan tahun 2020)

History of DHIS2 in Indonesia

2012

• Introduce Oslo team to academic community and MoH

2013

• DHIS2 Introduction to Pusdatin (WHO)

• Involvment Pusdatin staff in DHIS2 academy, India

• DHIS2 Presentation at FIKI 2013 based on DI Yogyakarta pilot testing

2014

• Malaria staff of MoH join DHIS2 Academy in Vietnam

• Introduction DHIS2 to Malaria Program MoH)

2015

• Workshop DHIS2 at FIKI 2015 Conference, Yogyakarta involving HIS staff district and provincial level

• DHIS2 presented at AeHIN General Meeting in Bali, Indonesia

2016

• WHO visitation for HIS Strengthening in Indonesia

• Global Fund project for DHIS2 technical support and implementation

• Preparing DHIS2 Indonesia as datawarehouse for ATM programs

• Serial Capacity Building of DHIS2 with Oslo University

• Establish of DHIS2 Indonesia Core Team

2017

• Develop module and training materials for DHIS2 Indonesia

• Roll out DHIS2 at 5 Province and 10 Districts

• Develop DHIS2 blue print for 6 health programs

2018-202

Phase 0 Phase 2 Phase 1

• Ekspansi (50 distric t dana GF)

• District lain APBN

Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

• Penataan sistem pencatatan dan pelaporan data TB • Tindak lanjut Rakerkesnas 2018

• TB peringkat 2 di dunia • Banyak data missing dari RS

• Jangka pendek • Menambahkan formulir isian pelaporan data TB pada aplikasi SIRS (data agregat). • Melakukan sosialisasi kepada seluruh RS tentang penggunaan aplikasi SITT untuk

menggalakkan pelaporan data TB dari semua poliklinik. • Membuat surat edaran sekurang-kurangnya dari Ditjen Yankes untuk pelaksanaan SITT di

RS. • Jangka menengah

• Membuat service bus untuk melakukan bridging antara aplikasi SIMRS dan aplikasi SITT.

• Dashbord pemantauan stunting menggunakan Satu Data Kesehatan-DHIS2 dan di Tableu

• Perluasan integrasi sistem-sistem informasi kesehatan yang ada melalui LIDK

Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan ( LIDK )

SIKDA Generik

Aplikasi SI Puskesmas

Lainnya SIHA SITT Sismal eLogistik

Sistem Lainnya

SITT SIHA

Klinik swasta, Lapas, dll Klinik VCT, dll

SITT SIHA

P u s k e s m a s Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas

Sistem lainnya

Klinik swasta, dll

Aplikasi KS

Konsep Integrasi

DWH

Master Facility Registry/List

Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

• Peningkatan kualitas data rutin melalui PMKDR Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) adalah suatu metode yang dirancang untuk staf

pengolah data program kesehatan pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dalam menilai kualitas data rutin dan meningkatkan kualitas data.

Jenis Program Indikator Kunci

Tuberkulosis CNR kasus baru TB

Malaria API

Diare Pelayanan Diare

Kesehatan Ibu PN

Kesehatan Anak KN1

Imunisasi DPT3 atau DPT/HB (3)

Gizi Balita Ditimbang D/S

HIV AIDS Jumlah pasien yang mendapat ARV

Sinergi Penyelenggaraan SIK Pusat dan Daerah

• Penguatan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi • Pengumpulan Data Berkualitas Melalui Aplikasi Komdat (Data Prioritas, SPM, Data Dasar

Puskesmas, Dll)

• Analisis Data Sesuai Kebutuhan Pimpinan (Data KS, Data SDM, Data Eksekutif, dll)

• Pengukuran Indeks Kualitas Data Rutin

• Sinkronisasi Data Penelitian Dengan Data Rutin

• Penghitungan AKI-AKB Berbasis Data Rutin

• Pengukuran Indeks Kualitas Unit Pelayanan

• Pengukuran Indeks SARA (Services Availability And Readynes Assesment)

• Penguatan diseminasi informasi • Penerbitan Profil Kesehatan, Buletin, Infodatin, dll

• Pembinaan penyusunan website bagi Pusat dan Daerah: Workshop Website, dan e-Aspirasi (lomba website terbaik tingkat Pusat dan daerah)

• Penyusunan Infografis