KEBIJAKAN SEKTOR PERHUBUNGAN

DALAM RANGKA PENGANGKUTAN LIMBAH B3

disampaikan oleh : Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi

Kementerian Perhubungan

dalam acara : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

Yogyakarta, 18 Nopember 2015

1

PENDAHULUAN

1. • Pelayanan Prima

2.

• Keselamatan Transportasi

Fokus utama Kementerian

Perhubungan :

2

3

PENDAHULUAN ...(2)

FILOSOFI KESELAMATAN

“KESELAMATAN ADALAH SEGALA-GALANYA. Lebih

baik tidak pernah berangkat daripada tidak

pernah sampai”

KESELAMATAN ADALAH SUATU KEHARUSAN. Tidak

ada kompromi dalam aturan keselamatan

transportasi

“KESELAMATAN bukan BARANG MURAHAN. Kalau sampai terjadi kecelakaan transportasi maka harga yang akan dibayar akan

sangat mahal”

OUTLINE

4

Dasar Legalitas

Kebijakan Pengangkutan Barang (Limbah B3)

Mekanisme Perizinan

Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Jalan

Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Kereta Api

Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 di Kapal

Ketentuan Pengangkutan Limbah B3 dengan Pesawat Udara

1

2

3

4

5

6

7

DASAR LEGALITAS

UU Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGELOLAAN B3.

Pasal 58

• WAJIB MENDAPAT IZIN dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 59

DASAR LEGALITAS ...(2)

PP NO 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,

dan/atau penimbunan.

(1) Menggunakan alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1. (2) Menggunakan alat angkut terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 47)

(1) Wajib memiliki: a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; b. izin Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 48)

6

(1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri LH, Pengangkut Limbah B3 WAJIB MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3;

(2) IZIN Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DITERBITKAN OLEH MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PERHUBUNGAN.

Pengangkutan Limbah B3 (Pasal 51)

DASAR LEGALITAS ...(3)

PP NO 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

7

KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BARANG

Trans. Darat

Dan KA

• Kepmenhub No 30 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kepmenhub No. 69 tahun 1993 Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

• Permenhub No. 48 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api

• SK Dirjen Perhubungan Darat No. SK.725/AJ-302/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan B3 di Jalan

Trans. Laut

• Permenhub No : 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

• SE Dirjen Perhubungan Laut No. UM.003/1/2/DK-15 tentang Pengangkutan Limbah B3 bagi Kapal-kapal Berbendera Indonesia

Trans. Udara

• PM 90 tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

8

9

14 Hari Kerja

BUMN / BUMD SWASTA

PERORANGAN

P

E

R

M

O

H

O

N

A

N

PERMOHONAN BARU

PEMBAHARUAN MASA BERLAKU

DIRJEN HUBDAT

KAJIAN

ADMINISTRATIF

1. Surat keterangan jenis B3 2. Rekomendasi

pengangkutan B3 3. Keterangan tempat

bongkar muat 4. STNK & Buku uji

kendaraan 5. Jadwal pengangkutan 6. Izin usaha angkutan 7. Prosedur penanggulangan

darurat

DITOLAK

DISETUJUI

PERSYARATAN LENGKAP

SURAT PERSETUJUAN

PENGANGKUTAN B3

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

SURAT PENOLAKAN

PEMOHON PERMOHONAN PROSES JAWABAN

MEKANISME PERIZINAN PENGANGKUTAN B3

KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN

Persyaratan Kendaraan Pengangkut

10

Plakat

Nama perusahaan

Jati diri pengemudi

Kotak obat

Alat pantau kerja pengemudi

Alat pemadam kebakaran

No. Telepon (Emergency Call)

1

7

2

3

4

5

6

11

Bentuk Plakat Peletakan Plakat

Bentuk dan Peletakan Plakat

KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(2)

Persyaratan PENGEMUDI dan PEMBANTU PENGEMUDI :

• Persyaratan Umum : a. Surat Izin Mengemudi; b. BERPENGETAHUAN

mengenai : jaringan jalan dan kelas jalan, kelaikan kendaraan bermotor, dan tata cara mengangkut barang.

• Persyaratan khusus, berpengetahuan :

a. B3 yang diangkut; b. Mengatasi keadaan darurat; c. Cara pengangkutan B3; d. Ketentuan pengangkutan B3; e. Psikologi baik; f. Fisik sehat.

Pembuktian persyaratan khusus: a. Sertifikat, dari Dirjen Hubdat (a - d); b. Surat Dokter (e & f)

12

KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(3)

Persyaratan LINTASAN angkutan B3 :

13

Kelas jalan

Tingkat bahaya muatan,

Frekuensi pengangkutan

Jenis kemasan,

Volume B3,

Kelestarian lingkungan

1

2

3

4

5

6

KAJIAN KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI JALAN ..(4)

14

1. Aspek keselamatan dan keamanan;

2. Pedoman pengoperasian

3. Pelaksanaan pengangkutan

4. Pemisahan bahan berbahaya

Persyaratan Pengoperasian Angkutan B3 :

• ANGKUTAN BARANG terdiri atas: angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan B3 dan ANGKUTAN LIMBAH B3

Pasal 2 PM No. 48 Tahun 2014

• harus dilengkapi dengan IZIN DARI MENTERI PERHUBUNGAN setelah mendapat REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG;

PENGANGKUTAN LIMBAH B3 dengan KA

• Kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api didasarkan atas PERJANJIAN angkutan barang antara penyelenggara sarana perkeretaapian dan pengguna jasa kereta api serta adanya SURAT ANGKUTAN BARANG yang diterbitkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan jasa angkutan kereta api.

Pasal 7 PM No. 48 Tahun 2014 :

KETENTUAN ANGKUTAN BARANG DI KERETA API

KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DENGAN KAPAL

Kapal yang memenuhi persyaratan diberikan surat Persetujuan Pengangkutan limbah B3 oleh Syahbandar.

Pemilik kapal berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan pengangkutan limbah B3 kepada Syahbandar pelabuhan.

16

Persyaratan Kapal

1. Daftar jenis

muatan

2. Penandaan, penamaan, dan

penempatan

3. Tata cara pemuatan

4. Peralatan keselamatan

KETENTUAN PENGANGKUTAN B3 DENGAN PESAWAT UDARA

• Sedang dalam proses penyusunan draft RPM pengangkutan limbah B3 • PM No. 90 tahun 2013 tentang Pengangkutan Barang Berbahaya dengan

Pesawat Udara

17

1. Pembatasan kuantitas

2. Pemuatan (loading);

3. Pemisahan barang berbahaya

4. Pelabelan dan penandaan

5. Penggantian label dan marka

yang hilang

6. Prosedur penerimaan

7. Penanganan barang yang tidak

terkirim

8. Penanganan barang yang

kemasannya rusak

9. Pemeriksaan barang berbahaya

10. Penanganan kontaminasi

Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gedung Cipta Lt. 6

Jakarta Pusat – 10110 Telp/fax : 021 - 3852671

18