KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

(RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN (RPL)

IR. ANDI SARRAFAH, M. Si

KABID PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pengawasan Lingkungan HidupMenteri

Gubernur

Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)

• PUU Bid. PPLH

• Izin

Lingkungan

Menetapkan

Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup

Pengawasan

dapat mendelegasikan

kewenangannya dalam

melakukan pengawasan

kepada pejabat/instansi

teknis yang bertanggung

jawab di bidang

perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

hidup

a

b

Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009

PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau

KEGIATAN – PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Implementasi

Izin Lingkungan & Izin PPLH serta

Continuous Improvement

Tingkat

Ketaatan

PPLH Berwenang:• melakukan pemantauan;• meminta keterangan;• membuat salinan dari dokumen

dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

• memasuki tempat tertentu;• memotret; • membuat rekaman audio visual;• mengambil sampel;• memeriksa peralatan;• memeriksa instalasi dan/atau

alat transportasi; dan/atau• menghentikan pelanggaran

tertentu.(Psl 74 UU 32 Thn 2009) c

Memantau,mengevaluasi danmenetapkan statuspenaatan

1)1. DokumenLingkungan danPersyaratanPerizinan

2)2. PeraturanPengendalianPencemaran danKerusakan LH

Mendapatkan data daninformasi tentang :

1. Fakta-fakta ygmenggambarkan status penaatan

2. Terhadap perizinanterkait

3. Peraturan perundang-undangan pengelolaanlingkungan hidup (air, udara, limbah B3, kerusakan lahan)

Tujuan Pengawasan

PengawasanTidak Langsung

• Penilaian penaatan usaha/kegiatan berdasarkanpelaporan data swa pantau usaha/kegiatan

• Tidak dapat dikenai sanksi administrasi

• Apabila terdapat pelanggaran, wajib dilakukanpengawasan langsung

PengawasanLangsung

• Pengawasan yang dilakukan langsung ke lokasiusaha/kegiatan untuk menilai status penaatan perizinndan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

METODOLOGI PENGAWASAN

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

• Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka

dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, menaati

ketentuan Baku Mutu Lingkungan dan/atau Kriteria Baku Kerusakan

Lingkungan

(1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin

lingkungan;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap

persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi

lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika

sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)

(2) Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan :

Pasal 2 :

1. Tujuan diterbitkan pedoman adalah agar terdapat keseragaman format pelaporan dalampelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauanlingkungan hidup (RPL) sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan dapat digunakansebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaanrencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup(RPL) wajib dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup (RPL) :

• Pemrakarsa wajib melaporkan hasil pelaksanaan RKL/RPL, dan UKL-UPL kepadainstansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

• Pemrakarsa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SuratKeputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan dokumen RKL/RPL tersebut.

• BLHD Prov. Sulsel telah menyediakan Sistim Informasi Lingkungan Hidup Daerah(SILHD) sebagai system yang dimanfaatkan bersama oleh instansi lingkungan hidupse-Sulsel, pemrakarsa usaha dan masyarakat umum, salah satunya adalahpenyampaian laporan hasil pelaksanaan RKL/RPL, dan UKL-UPL.

Mekanisme Pelaporan :

• Bab I Pendahuluan : - Identitas perusahaan- Lokasi usaha dan atau kegiatan- Deskripsi kegiatan- Perkembangan Lingkungan Sekitar

• Bab II Pelaksanaan dan Evaluasi :

- Pelaksanaan RKL, memuat tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumberdampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan. Perludiuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunankualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisiyang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauankualitas udara ambien). Lampirkan visualisasi pengelolaan lingkungan (tabel, grafik dll).

- Pelaksanaan RPL, memuat tentang pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumberdampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui olehpemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauanlingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb) Lampirkan visualisasi pengelolaan lingkungan (tabel, grafik dll).

Sistematika Pelaporan :

Evaluasi bertujuan untuk :

1. Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup

seperti standar-standar baku mutu lingkungan,

2. Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan

lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (continual improvement),

3. Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan,

sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam

penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup

dalam skala yang lebih besar,

4. Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program

penilaian peringkat kinerja.

•

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (trend evaluation)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam

suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari

waktu ke waktu (time series data), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk

waktu pemantauan yang berbeda. Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas

mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena

proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis (criticial level evaluation)

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat

kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Evaluasi

tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar

lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penaatan (compliance evaluation).

Evaluasi penaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai

ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen

pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penaatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun

untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.

BAB III KESIMPULAN

Memuat tentang hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup serta diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala kendala yang dihadapi;

2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan

dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib

dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan

hidup.

Terima kasih