Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan. Kewajiban Pemegang IPPKH Kriteria Areal terganggu yang harus direklamasi. DIREKT ORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN. February 1999. February 2008. March 2000. January 2002. May 2007. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan

  • February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTANDIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANANKEMENTERIAN KEHUTANANKebijakanPenggunaan Kawasan HutanKewajiban Pemegang IPPKHKriteria Areal terganggu yang harus direklamasi

  • DASAR HUKUMUU No. 41 Tahun 1999 tentang KehutananUU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan PajakUU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPPP No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Yang Bersumber dari Kegiatan TertentuPP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBPPP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Depertemen Kehutanan.PP No. 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP Yang TerutangPP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan HutanPP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP Yang TerutangPP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca TambangKEPPRES No. 41 tahun 2001 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan HutanPermenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi HutanPermenhut No 4/Menhut-II/2011, tentang Pedoman ReklamasiPermenhut No. 63 tahun 2011 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan Kritis di Sekitar DASPermenhut Nop. 56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Areal Terganggu dan Areal Reklamasi Untuk Perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.Permenkeu No. 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.Permenhut No. 18/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Penggunaan Kawasan Hutan.

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008Pokok-pokok Pengaturan Terkait Keberlanjutan SDA

    Pasal 38 UU 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan :(1)Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008Pokok-pokok Pengaturan ....HP :dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanahHL :dilarang penambangan terbuka, hanya untuk pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :turunnya permukaan tanah;berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; danterjadinya kerusakan akuiver air tanah.Ketentuan Tambang Bawah Tanah di HL diatur dengan Peraturan Presiden.

    Penggunaan kawasan hutan untuk pertambanganPasal 5 Permenhut P.18/Menhut-II/2011

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    *PENGENDALIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    *Bentuk Pengendalian

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008A. Izin PPKH dengan kompensasi:B. Izin PPKH tanpa kompensasi:Izin PPKH tanpa kompensasi diberikan untuk kegiatan survey/ eksplorasi dan untuk kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika.Kompensasi Lahan pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan < 30 % :Non komersil : ratio paling sedikit 1 : 1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3Komersil : ratio paling sedikit 1 : 2 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3Jika realisasi L3 lebih luas dari rencana L3, maka luas kompensasi ditambah dengan luas perbedaan dari selisih antara rencana L3 dengan realisasi L3Kompensasi membayar PNBP-PKH dan melakukan penanaman pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan > 30 %Non Komersil : ratio penanaman 1 : 1Komersil : ratio penamanan paling sedikit 1 : 1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3

    Bentuk Izin PPKH (Pasal 7)*

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    Melakukan reboisasi Lahan Kompensasi (bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi)Membayar PNBP PKH dan melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;Melakukan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;Membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan biaya investasi lainnyaMelakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutanMelaksanakan perlindungan hutan;Mengamankan kawasan hutan konservasi (HK) dan hutan lindung (HL) dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan HK dan HL;Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutanMengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan IPPKH;Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai.Kewajiban Pemegang Izin PPKH(Pasal 26)

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    Jangka waktu berakhir;Dicabut oleh Menteri;Diserahkan kembali oleh pemegang izin;Kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan atau berubah fungsi menjadi fungsi hutan yang penggunaannya dilarang;Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Operasi Produksi) atau perizinan lainnya dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.Hapusnya izin tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk menyelesaikan semua kewajiban:Membayar PNBP-PKH;Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi pada areal IPPKH yang sudah tidak digunakan lagi;Membayar Penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR; Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan dalam IPPKH.

    Hapusnya Persetujuan Prinsip/Izin PPKH (Pasal 41 43)*

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    SANKSI(Pasal 44)

    Setiap Pemegang IPPKH yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 atau melanggar Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri;

    Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dikenakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

    *

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    PNBP-PKH Salah Satu Kewajiban Pemegang IPPKH adalah membayar PNBP-PKHPenerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) adalah : Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen).

    Luas kawasan hutan lebih dari 30% adalah luas kawasan hutan suatu propinsi yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan luasnya lebih dari 30% dari luas daratan.

    Propinsi dengan luas kawasan hutan < 30% dari luas daratan adalah :Seluruh Propinsi di Pulau JawaPropinsi LampungPropinsi Bali*

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008

    *PEMBAYARAN PNBP-PKH BERDASARKAN PADA BASELINE(RENCANA PKH RENCANA AREAL TERGANGGU)PNBP Penggunaan kawasan hutan dikenakan kepada pemegang IPPKH atau disebut WAJIB BAYAR dengan berdasarkan pada baseline rencana penggunaan kawasan hutan/Rencana areal terganggu dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, L3 Baseline luas L1, luas L2, dan Luas L3 disusun oleh pemegang IPPKH sesuai formulir PNBP-1 dan disampaikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal /instansi terkait selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya IPPKHPenyusunan baseline dan perkembangan/Rencana obyek penggunaan kawasan hutan mengacu pada design tambang (mine design) atau rencana kerja di bidangnya dan atau; peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan atau; rencana kerja anggaran biaya (RKAB) dan atau; Rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL) dan atau AMDAL atau UKL dan UPL dan atau; survey lapangan

    February 1999March 2000January 2002May 2007February 2008February 1999March 2000Janu