154
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 DI KOTA BINJAI T E S I S OLEH : ELYUZAR SIREGAR NIM : 057005050 HUKUM EKONOMI SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

  • Upload
    duongtu

  • View
    222

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT

UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 DI KOTA BINJAI

T E S I S

OLEH :

ELYUZAR SIREGAR

NIM : 057005050

HUKUM EKONOMI

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2007

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 2: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

NASKAH PUBLIKASI Judul Tesis : KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 DI KOTA BINJAI.

Nama Mahasiswa : ELYUZAR SIREGAR Nomor Pokok : 057005050 Program Studi : HUKUM EKONOMI

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH MH K e t u a

Prof. H. Syamsul Arifin, SH.MH Prof. Muhammad Abduh, SH

A n g g o t a A n g g o t a

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 3: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

INTISARI

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 DI KOTA BINJAI

Oleh :

Elyuzar Siregar*

Bismar Nasution** Syamsul Arifin**

Muhammad Abduh**

Kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (sustainability) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang merusak (destruktif) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi dapat diatasi hal inilah yang menjadi landasan dan tolak ukur keberhasilan pembangunan di kota Binjai.

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan hidup di kota Binjai dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif otonomi daerah dan Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Binjai.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang ditafsirkan secara logis dan sistematis, kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan prosedur

* Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 4: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas hukum yang berlaku umum dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa Otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada setiap pemerintah daerah secara proporsional untuk mengembangkan potensi yang ada dalam proses pembangunan yang terencana dengan baik, realistik dan strategik dan bernuansa lingkungan yang dalam jangka panjang dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah kota Binjai dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender dan pemerintah yang baik. Pelaksanaan kebijakan pengelola lingkungan hidup di kota binjai merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sejalan dalam rangka implementasi otonomi daerah, berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan bertujuan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dengan tetap beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat adat dan lokal untuk dapat berperan aktif sehingga pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di kota Binjai dapat tetap terjamin.

Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah kota Binjai mengembangkan potensi sumberdaya alam yang ada untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek pelestarian, kesejahteraan sosial dengan melakukan, memperluas area hutan kota; meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan izin; melakukan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan diharapkan kepada pemerintah daerah kota Binjai setiap mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan proses pembangunan daerahnya tetap memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup dan melibatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga secara dini dapat diantisipasi munculnya permasalahan dan resiko lingkungan yang negatif.

Kata kunci : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 5: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI ..................................................................................... i

ABSTRACT ..................................................................................... ii

INTISARI ..................................................................................... iii

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Permasalahan .............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 4

D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 5

E. Keaslian Penelitian ...................................................................... 6

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ...................................................... 6

G. Metode Penelitian ........................................................................ 9

H. Hasil Penelitian dan Pembahasan ............................................... 12

I. Kesimpulan .................................................................................. 24

J. Saran ........................................................................................... 24

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 6: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

BAB II : PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP…. 23

A. Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup 22

B. Peraturan Daerah Kota Binjai Dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup .......................................................................................... 31

C. Kebijakan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut

UUPLH ....................................................................................... 44

D. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UUPLH ..................... 46

BAB III : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997

TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM

PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH ......................................... 69

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi

Daerah ....................................................................................... 69

B. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Berdasarkan UUPLH ................................................................. 84

BAB IV : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BINJAI ............................... 88

A. Gambaran Umum Kota Binjai .................................................. 88

B. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di

Kota Binjai ................................................................................. 94

C. Hambatan dan Kendala .............................................................. 136

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 143

A. Kesimpulan ............................................................................... 143

B. Saran ........................................................................................... 144

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 7: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

DAFTAR BACAAN .............................................................................................. 145

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 8: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya ibarat satu bangunan yang

seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan,

sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun dilihat dari sisi

manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedang manusialah yang aktif,

sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia.

Sasaran kebijakan lingkungan hidup adalah merupakan perwujudan dari

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan (sustainability) dan berkeadilan seiring dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat.1

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar

yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi

kebijaksanaan pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan

kemampuan sumberdaya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari

pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi,

kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap

pembangunan yang merusak (destruktif) yang tidak bertanggungjawab terhadap

1 Sunoto, 1997, Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan Pelatihan

Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta : hal. 10.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 9: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan

berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.2

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan diwujudkan dengan sebuah kebijakan yang merupakan suatu keputusan

dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak dan

sumberdaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius

dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan

umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan

oleh kebijakan tersebut.3

Pembangunan berkelanjutan pertama kali di perkenalkan pada Konferensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) tentang Lingkungan dan

Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development) atau

yang dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi (Earth Summit) yang

diselenggarakan pada bulan Juni 1992 di Rio De Jeneiro, merupakan tonggak sejarah

yang menyatukan para Kepala Negara dan Pejabat Pemerintah dari seluruh dunia

bersama dengan utusan Badan-Badan PBB, organisasi Internasional dan utusan

lainnya dari berbagai organisasi non pemerintah (Ornop). Konferensi yang dihadiri

oleh 179 negara tersebut secara jelas menyatakan bahwa pembangunan nasional atau

2Alvi Syahrin, Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status

Hukumnya) (Medan : Fakultas Hukum USU, 1999), hal. 27. Perhatikan juga, Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke-7 1999, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal. 18-19.

3 Sunoto, Op .Cit, hal. 10.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 10: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

negara tidak bisa lagi memisahkan antara pengelolaan lingkungan dengan

pembangunan sosial ekonomi sebagai bidang-bidang yang terpisah, mengandung

prinsip-prinsip dasar yang harus dilandasi setiap keputusan dan kebijakan pemerintah

dimasa depan, dengan mempertimbangkan implikasi lingkungan terhadap

pembangunan, sosial ekonomi.

Adapun modal pembangunan integrasi dimensi lingkungan keseluruh sektor

pembangunan terkait merupakan suatu prasyarat. Agenda 21 yang merupakan program

kerja besar untuk abad ini sampai dengan abad 21 dan cerminan konsensus yang

dicapai oleh 179 negara tersebut, merupakan dokumen cetak biru dalam

mewujudkan hubungan kemitraan global yang bertujuan terciptanya keserasian

antara dua kebutuhan penting, yaitu lingkungan yang bermutu tinggi dan

perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi seluruh penduduk

dunia.

Dengan adanya konferensi tersebut, pemerintah Indonesia dengan cepat

telah menyusun suatu rencana guna memenuhi persyaratan umum dari prinsip-

prinsip pembagian lingkungan serta tujuan umum dari KTT bumi dalam

melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini Pemerintah

mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menindaklanjuti hasil dari konferensi tersebut Pemerintah diberi

kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu diterbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 11: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) yang

di ubah dengan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH).

Kemudian UUPLH ini dalam pelaksanaannya didukung dengan keluarnya

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberi kewenangan

seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya alam dan

lingkungan hidup sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dalam rangka

pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal

17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengelolaan sumber daya alam ini

dilakukan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah, telah memberikan kewenangan yang

nyata dan bertanggungjawab pada Pemerintahan Kota Binjai untuk menggali dan

melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah

tersebut. Terutama untuk dapat mengantisipasi masalah-masalah lingkungan yang

terjadi akibat kecepatan dinamika perubahan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut pemerintah kota

Binjai diperlukan membuat sebuah kebijakan dan sebuah perencanaan yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan,

perlindungan, kepastian, dan arah bagi pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen

yang dibutuhkan untuk itu adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 12: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lingkungan hidup, yaitu UUPLH. 4 Undang-undang ini berfungsi mengatur, juga

berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang

sifatnya dapat tidak sekedar adaftif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Potensi undang-undang ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi

hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. 5 Dimensi fungsi UUPLH

merupakan instrumen yang tidak hanya potensial untuk mengatur dan menjaga

harmonisasi kehidupan masyarakat, melainkan juga potensial untuk merekayasa

masyarakat dalam hal ini hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana

pembangunan.

UUPLH merupakan sarana bagi pembangunan berwawasan lingkungan,

dengan mengoperasionalkan dan memberdayakan hukum sebagai langkah yang harus

diambil untuk memacu kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat

penegak hukum serta mengefektifkan pelaksanaan hukum (law enforcement).

UUPLH telah mempresentasikan hak-hak masyarakat secara sosial,

ekonomi, hukum dan politik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan

hidup. Dengan demikian persoalan-persoalan pengelolaan lingkungan hidup harus

memiliki prinsip-prinsip dasar bagi berkembangnya demokratisasi, transparansi dan

independensi sebagai pelaksanaan good governance (tata pemerintahan yang efektif).

Penelitian ini di fokuskan di kota Binjai, karena Penulis ingin melihat peran

pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup

4 Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja

Rosdakarya, hal. 118. 5 Ibid, hal. 123.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 13: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

di Kota Binjai, hal ini dilakukan karena kota Binjai merupakan salah satu kota yang

berusaha untuk menuju kota mandiri, maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan.6

Kota Binjai selain strategis, merupakan kota permukiman yang setiap tahun

jumlah penduduknya meningkat, dan akan berakibat pula terhadap jumlah bangunan-

bangunan yang diperuntukkan dan disesuaikan dengan sektor yang terdapat di daerah

juga akan bertambah sehingga akan menimbulkan banyak masalah yang timbul dalam

proses pembangunan di Kota Binjai yang berkaian dengan lingkungan hidup, baik

berupa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena

adanya berupa dikotomi pemikiran pembangunan dengan lingkungan yang

menimbulkan tidak berjalan dengan baiknya clean government yang mengakibatkan

program pembangunan berkelanjutan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-perinsip

pengelolaan lingkungan hidup.

UUPLH sebagai payung hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup

merupakan sarana yang diterapkan untuk mengatasi masalah dan dampak yang

ditimbulkan dengan adanya kegiatan pembangunan tersebut. Oleh karena itu

diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam

pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan terwujudnya

pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan hidup di kota

Binjai.

6 Pemerintah Kota Binjai, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Binjai Tahun 2006.

hal 1.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 14: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Kondisi yang terjadi adalah banyaknya terjadi perubahan terhadap

eksploitasi sumberdaya alam yang tidak sesuai dengan peruntukkannya,

pengembangan investasi, penerapan teknologi modern, perubahan kelembagaan

seperti pelaksanaan otonomi daerah, kesemuanya dapat dilakukan dengan adanya

kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pada

saat ini dan dimasa mendatang.

Peranan pembangunan dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan

hidup harus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan penegakan supremasi hukum

untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkukungan hidup yang menyebabkan hak-

hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmatinya menjadi terlindungi dan

terbuka dan dapat mengurangi terjadinya konflik baik yang bersifat vertikal maupun

horizontal.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup

bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan

lingkungan hidup harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen

yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun

kependudukan, sehingga apa-apa saja kendala yang dihadapi memiliki landasan yang

dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan di kota Binjai.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis memilih

judul tentang “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 di Kota Binjai”.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 15: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

B. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut tentang :

1. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun1997 tentng Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam perspektif otonomi daerah.

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Binjai.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah tentang

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun1997 tentng

Pengelolaan Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam

perspektif otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota

Binjai, beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu baik secara

teoritis maupun secara praktis, yakni tentang :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti

penting bagi penemuan konsep-konsep mengenai kebijakan dalam pengelolaan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 16: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lingkungan hidup di Kota Binjai. Dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi

bidang ilmu hukum. .

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum

dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional kearah

pengaturan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui

pengaturan mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu hukum,

khususnya mengenai pengaturan yuridis dalam pengelolaan lingkungan

hidup.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di

perpustakaan Universitas Sumatera Utara dikatahui bahwa penelitian mengenai

“Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang 23

Tahun 1997 di Kota Binjai,” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan

perumusan masalah yang sama sebelumnya, walaupun ada beberapa topik penelitian

tentang pengelolaan lingkungan namun jelas berbeda oleh karena itu dapatlah

dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli, dan penelitian ilmiah ini dilakukan sesuai

dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga dapat

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 17: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka terhadap masukan serta saran-

saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah

dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut

Undang-undang 23 Tahun 1997 di Kota Binjai, berkaitan erat dengan kekuasaan

pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka implementasi otonomi daerah.

Otonomi Derah telah memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggung

jawab pada pemerintahan kota Binjai untuk menggali dan melaksanakan

pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah tersebut,

terutama untuk dapat mengantisipasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi akibat

kecepatan dinamika perubahan pembangunan.

Secara teoritis pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan adanya

kekuasaan. Kekuasaan tersebut dapat dapat dibagi dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Secara vertical, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan Carl J Frederich memakai istilah pembagian kekuasaan. Ini dapat dengan jelas kita bandingkan antara Negara kesatuan, federasi dan konfederasi.

b. Secara horizontal, pembagian kekuasaan menurut fungsinya adalah pembagian yang menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 18: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

legislatif, eksekutif yang lebih dikenal dengan trias politica atau pembagian kekuasaan (division of power).7

Menurut CF. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara dimana

wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya

kepada daerah berdasarkan hak otonomi (Negara kesatuan dengan sistem

desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap dimiliki oleh

pemerintah pusat.8 Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan

keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian, yang menjadi

hakekat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi atau dengan

perkataan lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, oleh karena konstitusi

negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain, selain badan legislatif pusat.

Jadi adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri tidak

berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan

tertinggi tetap pada pemerintah pusat.

Sejalan dengan pendapat CF. Strong, menurut I Nyoman Sumaryadi

mengemukakan otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan penerapan

konsep areal divison of power yang membagi kekuasaan secara vertical yaitu

7 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hal. 12-13. 8 CF. Strong dalam M. Shiddiq Tgk Armia, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum,

(Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hal 167.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 19: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat disatu pihak dan pemerintah

daerah di pihak lain.9

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara

hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia

kedua adalah negara kesejahteraan (welfare state). Konsep ini muncul sebagai reaksi

atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsep legal

state terdapat prinsip staatsonthouding atau pembatasan peran negara dalam

pemerintahan dalam bidang politik yang melahirkan dalil “the least government is the

best government” dan terdapat prinsip “laissez faire, laissez aller” dalam bidang

ekonomi yaitu melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi

masyarakat (staatsbemoeienis). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi

negara menjadi fassif dan oleh karenanya sering disebut negara penjaga malam.

Adanya pembatasan negara yang menimbulkan reaksi dan kerusuhan sosial, dalam

perkembangannya muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebgai pihak yang

bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya yaitu teori welfare state.

Negara kesejahteraan (welfare state) menurut istilah Lemaire, disebut

bestuuszorg (negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau

welvaarsstaat atau verzorgingsstaat merupakan konsepsi negara hukum modern,

menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang

serta tanggungjawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas, baik

9 I. Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Jakarta : Citra

Utama, 2005) hal. 61-62.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 20: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

secara kuantitatif maupun kualitatif. Tugas-tugas baru terus bertambah sementara

tugas-tugas lama seamkin berkembang. Akhirnya sekarang ini konsepsi negara

hukum modern menimbulkan dilemma yang penuh kontradiksi, sebab suatu negara

hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum

dan bersamaan dengan itu kepada pemerintah daerah diserahi pula peran, tugas dan

tanggungjawab yang luas dan berat.

Dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan kesejahteraan

masyarakat tersebut harus diatur oleh hukum. Namun karena luas dan kompleksnya

permasalahan masyarakat yang dihadapi, maka ternyata tidak semua tindakan yang

akan dilakukan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang.

Karena itu timbul konsekuensi khusus dimana pemerintah memerlukan kemerdekaan

bertindak atas insiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah

genting dan penting yang timbul secara mendadak. Sedangkan peraturan untuk

menyelesaikannya belum ada atau samar-samar atau dirumuskan dengan sangat sumir

atau samara-samar atau dengan kata-kata yang sangat umum.

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) berkembang di negara-negara

eropah bahkan meluas hampir keseluruh negara-negara di dunia. Konsep negara ini

juga dianut di Indonesia yang tercantum dalam pembukaan alinea ke empat Undang-

Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD 1945) yang berbunyi : “Negara melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia……..”

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 21: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Kemudian konsep negara kesejahteraan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat

(3) UUD 1945, menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat.”

Dalam penerapannya negara Indonesia juga menganut paham negara

kesejahteraan (welfare state), hal ini berarti terdapat tanggungjawab negara untuk

mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta

meningkatkan kualitas pelayanan umum (public service) yang baik melalui

penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan negara kesejahteraan (welfare state) ini pemerintah

pusat, tidak mungkin bisa optimal untuk mengurus warganya secara sentralistik

karena faktor luas wilayah, banyaknya penduduk yang berbhineka tunggal ika, maka

untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah dibentuklah Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat mewujudkan tujuan negara

untuk mensejahterakan rakyatnya. Landasan konstitusinya diatur dalam Pasal 18

UUD 1945 setelah perubahannnya. Sebagai pelaksanaannya maka diterbitkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) juga tercantum dalam rangka

pengelolaan lingkungan hidup, dimana pemerintah menerbitkan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini

diterbitkan dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam guna memajukan

kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 22: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan

nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi

masa kini dan generasi masa depan.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma

hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum internasional berkaitan dengan lingkungan

hidup.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai

subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan

corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan

pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan

keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu

sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan

mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi

ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan

hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri

utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional dalam pengelolaan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 23: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat

sampai ke daerah.

Pembangunan merupakan bentuk dari pemanfaataan secara terus-menerus

sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara

itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah

maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut

makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk

memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya

alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi

jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa depan. Oleh karena itu,

lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang serasi selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, diselenggarakan dengan

asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.10

10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 24: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Asas tanggungjawab negara merupakan implementasi dari teori hak

menguasai negara, artinya bahwa pelimpahan unsur publik dari hak bangsa kepada

negara untuk mengatur kekuasaan dan memimpin penggunaan seluruh wilayah

negara kesatuan Republik Indonesia. Maka secara otomatis kewenangannya pun

berunsur publik.

Pelaksanaan kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan bantuan dari partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian pengelolaan

lingkungan hidup yang dipegang oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara

terpadu oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, yang

dapat dipicu oleh adanya kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di

daerah.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah,

terutama pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini memberikan kesempatan yang

sangat luas dan mengurus kepentingan masyarakat serta mengembangkan prakarsa

dan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan

masyarakat. Ketentuan ini juga termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup

yang diatur dalam UUPLH yang merupakan payung hukum bagi penegakan

supremasi hukum dalam bidang lingkungan hidup di Indoensia.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 25: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

2. Kerangka Konsepsional

Konseptual adalah merupakan definisi dari operasional dari berbagai istilah

yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana dikemukakan M. Solly Lubis,

bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada

pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan

pustaka.11 Adapun definisi operasional dari berbagai istilah tersebut adalah sebagai

berikut di bawah ini :

Kebijakan adalah suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan

pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang memenuhi

keputusan tersebut, kebijakan sebagai suatu hasil keputusan dimaksud untuk

menyelesaikan suatu permasalahan.12

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan

hidup.13

Lingkungan Hidup ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

11 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80. 12 Heinz Eulau and Kennerth Prewit, dalam Ch. O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta

: Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 57 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1

angka 2.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 26: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.14

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 di Kota Binjai,” dilakukan melalui

pendekatan yuridis, yakni bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen untuk

mewujudkan dan menemukan prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan kebijakan

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya

membatasi kerangka studi kepada suatu pemerian, suatu analisis atau klassifikasi

tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa

atau teori-teori.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari

segi peraturan-peraturan yang berhubungan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan

hidup di kota Binjai.

Metode pendekatan ini dipergunakan bertitik tolak dan menganalisis terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

dikaitkan dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan

lingkungan hidup di kota Binjai.

14 Ibid, Pasal 1 angka 1.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 27: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini

adalah data sekunder, dimana bahan-bahan hukum seperti yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto 15 meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tertier. Sehingga penulisan ini menitikberatkan pada penelitian bahan

pustaka atau yang dalam metode penelitian dikenal sebagai data sekunder, yang

terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan (library research) yaitu

sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan

perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, berupa literatur

bahan bacaan berupa buku, artikel, dan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari terdiri dari kamus-kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Yakarta : UI Press, 1984), hal. 21.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 28: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Pemerintah Kota Binjai, karena Kota

Binjai dalam kenyatannya dewasa ini lagi giat-giatnya membangun dan menata kota

untuk mewujudkan Binjai kota yang berwawasan lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini

dikumpulkan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi

dokumen terhadap bahan pustaka yang ada. Pengumpulan data didasarkan pada buku-

buku literature dan peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitan dengan

tesis ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan

yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman menguraikan

permasalahan yang dibahas.

5. Alat Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Yaitu menemukan dan mengetahui asas-asas hukum, pasal-pasal peraturan

perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum,

yurisprudensi, filsafat hukum dan hal-hal yang relevan dan menunjang terhadap

kualitas dan kesempurnaan tesis ini.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 29: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

b. Wawancara

Dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini

adalah Kepala Bapedalda Kota Binjai yaitu pihak yang mengetahui dan terlibat

langsung dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di Kota Binjai.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan

metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif.

Digunakannya metode analisis kualitatif didasarkan pada berbagai pertimbangan,

sebagai berikut : Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan

yang dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau

modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang

dikumpulkan. Kedua, data yang dianalisis beraneka ragam serta memiliki sifat dasar

yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, sifat dasar data yang akan

dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan

yang integral (holistic), yang menuntut tersedianya informasi yang mendalam

(indepth information).16 Data yang dianalisis menggambarkan dan mengungkapkan

permasalahan yang terjadi, sekaligus diharapkan akan dapat memberikan solusi atas

permasalahan dalam penelitian ini.

16 Mahmul Siregar, Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal; Studi Kesiapan

Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005), hal.29.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 30: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

BAB II

PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Peraturan Perundangan-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan yang mengatur tentang segi-segi pengelolaan lingkungan hidup

telah ada sebelum di keluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982.

Namun ketentuan tersebut masih tersebar dengan sifatnya yang sektoral dan bercorak

klassik. Kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pada tanggal 19 September 1997 dimuat

dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, dan sejak itu

Undang-undang tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Keberadaan undang-undang itu merupakan langkah awal yang penting bagi

pembinaan hukum lingkungan nasional. Hal ini bertepatan pula dengan saat dunia

memasuki “Dasawarsa Kedua Lingkungan Hidup” (The Second Environmental

Decade) pada tanggal 5 Juni 1982 yang lalu, yaitu Hari Lingkungan sedunia, sepuluh

tahun sejak diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai

Lingkungan Hidup di Stockholm Swedia (United Nations Conference on The Human

Environment).17

17 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke-7, 1999, Yogyakarta : Gadjah

Mada University Press, hal. 18-19.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 31: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Bagi Indonesia peraturan hukum yang tertuang dalam Undang-undang di

atas, bertegak sebagai “Umbrella Provision” bagi peraturan perundang-undangan

pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada (lex lata) maupun pengaturan lebih

lanjut (lex feranda), dan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu peraturan produk

dari zaman kolonial yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan

Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah

Republik Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada itu belum lengkap dan masih

diperlukan peraturan terkait lainnya untuk melindungi hidup manusia dan sumber

daya alam dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Pembinaan hukum lingkungan itu, berhubungan erat dengan fungsi hukum

sebagai sarana pembangunan dan sarana pemenuhan kepentingan, terutama

disebabkan pengelolaan lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai antara nilai-

nilai yang sedang berlaku dan yang bertujuan menjadikan manusia sebagai “pembina

lingkungan” dan berjiwa “akrab lingkungan”.18

Di dalam undang-undang tersebut, secara tegas menetapkan sasaran

pengelolaan lingkungan hidup adalah tentang

a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan

lingkungan hidup;

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki

sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

18 Syamsul Arifin, “Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup”,

Makalah Materi Kursus Dasar-Dasar Amdal Tipe A, Tanggal 10 s/d 20 Maret 2003. (Angkatan VI).

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 32: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indoensia terhadap dampak usaha

dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 mulai berlaku 11 Maret 1982, setelah

melalui proses yang cukup panjang dimana pada tahun 1976 telah dimulai

penyusunan RUU Lingkungan Hidup dengan dibentuknya Kelompok kerja

Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan

Hidup dalam bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara Peraturan Pemerintah LH. Pada

tanggal 16 s/d 18 Maret 1981 telah diadakan rapat antar Departemen, bertempat di

Puncak guna membicarakan naskah RUU yang disiapkan oleh Kelompok Kerja

Peraturan Pemerintah LH. Berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat antar

Departemen ini telah diadakan perubahan-perubahan dalam naskah RUU tersebut.19

Pada tanggal 21 Maret 1981 Menteri Negara Peraturan Pemerintah LH

mengirimkan konsep RUU hasil pembahasan antar Departemen untuk minta

persetujuan para Menteri yang diwakili dalam rapat antar Departemen. Berdasarkan

19ibid., hal. 68-69.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 33: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

saran dari para Menteri, konsep RUU hasil pembahasan antar Departemen diperbaiki

dan disampaikan kepada Menteri/ Sekretaris Negara pada tanggal 3 Juli 1981.

Pada tanggal 14 Nopember 1981, Kepala Biro Hukum dan Perundang-

undangan Sekretariat Kabinet mengirimkan naskah konsep RUU yang telah

diperbaiki kepada beberapa Menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut. Hasil

perbaikan akhir kemudian diajukan kepada Presiden dan dengan surat Presiden

tanggal 12 Januari 1982 RUU Lingkungan Hidup disampaikan kepada Pimpinan

DPR.

Badan Musyawarah DPR memutuskan untuk dibentuknya Panitia Khusus

(PANSUS) guna menangani RUU Lingkungan Hidup ini. Pansus ini terdiri dari 24

anggota dengan komposisi sebagai berikut tentang :

- 12 anggota Fraksi Karya Pembangunan

- 6 anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

- 4 anggota Fraksi ABRI

- 2 Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Telah ditunjuk pula 24 anggota pengganti dengan komposisi yang sama.

Pada tanggal 23 Januari 1982, Menteri Negara Peraturan Pemerintah LH

menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai RUU Lingkungan Hidup, yang

disusul kemudian dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dilaksanakan pada

tanggal 2 Februari 1982. Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum tersebut

diberikan pada tanggal 15 Februari 1982. Rapat-rapat PANSUS diadakan pada

tanggal 17 s/d 20 Februari 1982 secara terus menerus dan pada tanggal 22 Februari

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 34: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

1982 PANSUS dapat menyetujui hasil perumusan Tim Perumus yang dibentuk oleh

PANSUS.20

Pada tanggal 25 Februari 1982 dengan aklamasi RUU Lingkungan Hidup

hasil PANSUS disetujui Sidang Paripurna DPR. Pada tanggal 11 Maret 1982 telah

disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penandatanganan oleh Presiden Republik

Indonesia dan diundangkan pada hari yang sama dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12. Adapun hal-hal yang

ditonjolkan dalam undang-undang ini mengandung dua segi, yaitu tentang :

1. Undang-undang ini hanya memberi pengaturan secara garis besar dalam pokok-

pokoknya saja, sedangkan aturan yang lebih terperinci diatur dalam pelbagai

peraturan pelaksana.

2. Undang-undang ini bukan mengatur tentang lingkungan hidup secara

keseluruhan, akan tetapi hanya mengatur segi pengelolaan lingkungan hidup.

UULH tersebut di atas memiliki ciri-ciri, sebagai berikut tentang

1. sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan,

sesuai keadaan, waktu dan tempat;

2. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan

pelaksanaannya lebih lanjut;

20ibid., hal. 69-70.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 35: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

3. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi

pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk

peraturan tersendiri.

UULH tersebut juga menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan

semua peraturan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang

berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan misalnya mengenai pengairan,

pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan sumber daya

alam, industri, permukiman, tata ruang, pertanahan dan lain-lain.

Sifat undang-undang ini secara khusus memberikan arah dan ciri-ciri bagi

semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup, yang perlu dituangkan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan tersendiri. Selanjutnya, UULH ini juga menjadi dasar

dan landasan bagi perkembangan hukum lingkungan selanjutnya, termasuk di

dalamnya pembaharuan dan penyesuaian peraturan-peraturan hukum lama.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku pada

tanggal diundangkannya (tanggal 19 September 1997). Undang-undang baru ini

dianggap lebih bersifat komprehensif, karena dipersiapkan untuk menjawab isu-isu

atau perkembangan baru dalam masyarakat.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 36: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Pertimbangan penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang :

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 dan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) yang menyatakan tidak berlakunya lagi

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah sebagai berikut :

a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang

Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan

dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara;

b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan

kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan

untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan

kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan

kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;

c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk

melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi,

selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan

yang berwawasan lingkungan hidup;

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunan hidup harus didasarkan

pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 37: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang

berkaitan dengan lingkungan hidup.21

Materi bidang lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UUPLH

sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai perut bumi

dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber

daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Hal ini terlihat dari Pasal 1 angka (1)

UUPLH yang memuat pengertian mengenai lingkungan hidup, yakni:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain”.

UUPLH sebagaimana halnya dengan UULH juga mengatur mengenai

“ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup” sehingga fungsinya juga

sebagai umbrella act/provision bagi penyusunan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian

peraturan perundang-undangan yang telah ada.

UUPLH memuat tentang asas, tujuan dan sasaran dari pengelolaan

lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas

tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat, yang bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertqwa

21 Koesnadi Hardjasoemantri, Op Cit, hal. 73.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 38: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas tanggung jawab negara mempunyai makna

negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat

yang sebesar-besar bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi maupun

generasi mendatang, serta negara melakukan pencegahan terhadap kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah yurisdiksinya yang

menimbulkan kerugian bagi negara lain, dan melindungi negara terhadap dampak

kegiatan di luar wilayah negara.22

Arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara

pandang (visi) yang luas dan tajam jauh ke depan dengan misi yang jelas dan

program-program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu

kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma,

mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup

dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan.

B. Peraturan Daerah Kota Binjai Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar bagi

perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada pemerintahan daerah.

Otonomi daerah telah meletakkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung

jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dalam pengaturan,

pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi yang benar dalam hal ini terutama

22ibid., hal. 73-76.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 39: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

adalah mengakomodasikan aspirasi yang secara riil ada di masyarakat dalam tindakan

dan atau kebijaksanaan secara nyata.

Di dalam kerangka otonomi daerah tersebut, berdasarkan perspektif hukum

positif harus diarahkan pada satu kata kunci yaitu konsistensi. Konsistensi utama dan

pertama-tama ditujukan terhadap asas hukum baik yang dituangkan di dalam

peraturan perundang-undangan dalam perspektif Asas Umum Pemerintahan yang

baik

Asas hukum yang bersifat tersurat dan memang memerlukan penafsiran

lebih lanjut akan tetapi jika didasarkan pada persamaan persepsi terhadap pemaknaan

konsep yang utuh, tidak akan menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

mengatakan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan

kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan kemanan, peradilan

dan moneter dan fiskal serta kewenangan lain. Selanjutnya kewenangan yang

diberikan kepada daerah kota dan kabupaten akan dibatasi oleh kewenangan

Pemerintah pusat di bidang lainnya yang menyangkut :

a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara

makro;

b. Kebijakan dana perimbangan keuangan;

c. Kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara;

d. Kebijakan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang bersifat

strategis;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 40: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

e. Kebijakan konservasi;

f. Kebijakan standarisasi nasional;

Di samping itu kewenangan daerah kabupaten dan kota dibatasi pula oleh

kewenangan daerah propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 beserta penjelasannya, yaitu kewenangan yang bersifat lintas

kabupaten dan kota dan kewenangan dalam bidang pemrintahahan tertentu lainnya.

Menurut Penjelasan Pasal 9 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang termasuk kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat

lintas Kabupaten dan Kota antara lain :

a. Kewenangan di bidang Pekerjaan Umum;

b. Kewenangan di bidang Perkebunan;

c. Kewenangan di bidang kehutanan;

d. Kewenangan di bidang Perhubungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu

lainnya adalah :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro;

b. Pelatihan bidang tertentu alokasi sumber daya manusia potensial dan penelitian

yang mencakup wilayah propinsi;

c. Pengelolaan pelabuhan regional;

d. Pengendalian lingkungan hidup;

e. Promosi daging dan budaya pariwisata;

f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 41: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

g. Perencanaan tata ruang propinsi.

Dengan demikian, apabila semua daerah kabupaten dan kota sudah dapat

melaksanakan semua kewenangannya, maka kewenangan yang tinggal pada daerah

provinsi hanyalah kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten

dan kota serta kewenangan bidang tertentu lainnya sebagaimana telah dikemukakan

di atas, di samping kewenangan sebagai wilayah administrasi yag dilimpahkan

kepada gubernur selaku wakil Pemerintahan Pusat di daerah.

Kewenangan pemerintah untuk dalam mengembangkan aspek

kependudukan dan aspek perekonomian membutuhkan suatu kewenangan yang lebih

besar di dalam pengelolaannya. Kewenangan daerah sebagaimana yang ditetapkan di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 (c) adalah bahwa penyerahan

wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan, daerah otonomi adalah Daerah

provinsi, daerah kabupaten dan kota. Kewenangan ini adalah berupa peraturan-

peraturan daerah yang menetapkan wewenang daerah untuk mengelola sumber daya

nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab terhadap kelestariannya.

Melalui kewenangan yang dimiliki daerah tersebut, yaitu pihak eksekutif

dan legislatif daerah menetapkan perda-perda. Bagian ini mencoba untuk

menginventarisasikan berbagai perda-perda yang mengatur tentang kewenangan

pemerintah daerah khususnya kota Binjai yang ada dalam konteks pengelolaan

lingkungan di Kota Binjai

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 42: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Perda-perda ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di kota Binjai

dapat memperhatikan ramah lingkungan yang merupakan bagian dari esensi

pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi rencana usaha yang

tidak ada dampak pentingnya atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak

pentiingnya maka diwajibkan membuat UKL dan UPL. Baik AMDAL maupun UKL

dan UPL adalah syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha.

Adapun perda-perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota Binjai,

antara lain yang yang mengatur kebijaksanan dan prosedur yang berkaitan

pengelolaan lingkungan di Kota Binjai adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.

Perda ini diterbitkan bertujuan untuk mengatur tentang Retribusi izin

mendirikan bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang ada, dan

sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di kotamadya

Binjai. Perda ini bertujuan dalam rangka untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada perda ini mengatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang

mendirikan bangunan harus memperoleh izin dari Kepala Negara dan juga harus

melengkapi adanya Dokumen Amdal yang disetujui Tim Komisi Tingkat II untuk

usaha industri/pabrik, perumahan/real estate, pusat perbelanjaan dan usaha-usaha

yang mempunyai dampak lingkungan lainnya.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 43: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Pemegang izin mendirikan bangunan memilki kewajiabn yang harus

dipenuhinya agar permohonan bangunan tidak ditolak atau dibongkar. Jika

permintaan izin tidak dipenuhi maka permohonan akan ditolak dan akan terjadinya

pembongkaran bangunan dengan izin kepala daerah untuk memberikan kesempatan

kepada pemilik bangunan/pelaksana bangunan untuk membongkar bangunannya, dan

apabila tidak dilakukan pembongkaran selambat-lambatnya 15 (lima belas hari)

sesudah perintah pembongkaran maka kepala daerah atau pejabat yang dihunjuk

dapat membongkar seluruh atau sebagian bangunan tersebut atas biaya dan resiko

pemilik/pelaksana bangunan Pasal 8 point (d).

Perda ini terdiri dari XXII Bab dan 34 Pasal yang mengatur tentang

Ketentuan umum, Perizinan, Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan, Objek

dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dab

Besarnya Tarif Retribusi, Cara Penghitungan Retribusi, Wilayah Pemungutan,

Tatacara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tatacara Pembayaran, Tatacara

Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keberatan, Pengurangan,

Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Penyidikan,

Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 44: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

2. Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Binjai Nomor 25 Tahun 1998

Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Perda ini diterbitkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun

1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang terkait atas

pemakaian kekayaan perlu disesuaikan.

Perda ini bertujuan untuk melakukan pengaturan guna melindungi

kepentingan umum dan lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan

gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Perda ini mengatur tentang subjek hukum yang wajib memiliki izin

gangguan/ tempat usaha dalam hal mendirikan atau memperluas tempat usahanya

dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak

termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau

daeran. (Pasal 7 ayat (1)).

Perda ini juga mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi

administrasi dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar retribusi tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi sebesar 2 %

(Pasal16), sedangkan sanksi pidana dikenakan bagi pelaku yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dan ancaman

pidananya kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4

(empat) bulan kali retribusi terhalang (Pasal 24).

Perda ini juga mengatur mengenai Penyidikan yaitu Pasal 25 ayat (1) yang

memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 45: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Perda ini terdiri dari XVII Bab dan 28 Pasal yang mengatur tentang

Ketentuan umum, Subjek, Objek Retribusi, Golongan Retribusi, Retribusi Izin

Gangguan, Jangka Waktu Berlakunya Izin Gangguan (Ho), Ketentuan Retribusi,

Tatacara Pemungutan, Wilayah Pungutan, Sanksi Administrasi, Tatacara

Pembayaran, Tatacara Penagihan, Tatacara Perhitungan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Retribusi, Kadaluarsa, Tatacara Penghapusan Piutang Retribusi yang

Kadaluarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

3. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 tahun 2001 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2001, persetujuan DPRD Nomor

5/DPRD-II/5-2001 tanggal 29-3-2001, diundangkan dalam Lembaran Daerah

No.2 Seri D tanggal 5-4-2000.

4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Tempat

Usaha.

Perda ini diterbitkan dalam rangka usaha-usaha Pemerintah Kota Binjai

dalam melaksanakan penataan dan sekaligus pembinaan terhadap para pengusaha,

oleh karena itu perlu diberikan Izin Tempat Usaha kepada para pengusaha yang

melaksanakan kegiatan usaha di Kota Binjai.

Pada perda ini dijelaskan subjek hukum yang wajib dikenakan retribusi

yaitu orang pribadi atau badan hukum, badan hukum yaitu sekumpulan orang

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 46: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama di dalam

bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha Tetap

dan bentuk badan lainnya.

Mengenai perizinan mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya

setiap tahun divalidasi sekaligus pembayaran retribusi dan pada Perda ini juga

dilakukan pengawasan berupa pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang telah

diberi wewenang untuk itu terhadap izin tempat usaha yang dilakukan setiap

tahunnya untuk memeriksa letak, ukuran luas, jenis usaha berubah dan atau kegiatan

usaha dialihkan dan atau dipindahkan kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala

Daerah.

Pada perda ini mengatur sanksi administrasi terhadap Wajib Retribusi yang

tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan

menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam

perda ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau

denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terutang, dan dalam proses

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 47: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan daerah dah retribusi diberikan

kewenangan kepada PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Perda ini terdiri dari XVI Bab dan 23 Pasal yang mengatur tentang

Ketentuan umum, Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Persyaratan dalam

Memperoleh Izin, Jangka Waktu Berlakunya Izin Tempat Usaha, Golongan Retribusi,

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan dan Struktur dan

Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tatacara Pemungutan dan Penetapan

Retribusi, Sanksi Administrasi, Tatacara Pembayaran, Tatacara Penagihan,

Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan

Penutup.

5. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengelolaan

& Pengusahaan Burung Walet, persetujuan DPRD Nomor 22/DPRD-II/5-

2000 tertanggal 7-9-2000, diundangkan dalam Lembaran Daerah No.3 Seri B

tanggal 14-9-2000.

6. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2001 tentang Retribusi Upaya

Pengendalian Pencemaran Udara, persetujuan DPRD Nomor 27/DPRD-

II/5-2001, tertanggal 6 Desember 2001, diundangkan dalam Lembaran

Daerah Nomor 7 Seri B tanggal 14 Desember 2001.

7. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan

Limbah Cair Industri, persetujuan DPRD Nomor 27/DPRD-II/5-2001,

tertanggal 7-9-2001, diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 12 Seri B

tanggal 14-12-2001.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 48: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Terdapatnya dua Peraturan Daerah mengenai Retribusi Upaya pengendalian

Pencemaran Udara, dan Pemeriksaan Limbah Cair Industri merupakan ketentuan

daerah yang baru jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelum adanya

Otonomi Daerah. Karena dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 tahun

1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

membawa implikasi perkembangan bagi pengelolaan lingkungan hidup yakni

diberikannya wewenang dan tanggungjawab penuh pada Pemerintah Daerah untuk

pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam Pasal 3 ayat (5) angka 16 Peraturan Pemerintah tersebut, telah

menetapkan Kewenangan Propinsi di dalam bidang lingkungan hidup, yakni :

a. Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.

b. Pengaturan pengelolan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4

(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

c. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas

Kabupaten/Kota.

d. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-

kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya

meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.

e. Pengawasan pelaksanaan konsrvasi lintas Kabupaten/Kota.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 49: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

f. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup

nasional.

8. Keputusan Walikota Binjai Nomor 503.640-223/SK/2000 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Binjai

Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Keputusan ini diterbitkan sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kota

Binjai Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Keputusan ini bertujuan untuk mengatur tentang izin mendirikan bangunan yang

selanjutnya disebut retribusi yaitu pembayaran atas pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan, termasuk dalam kegiatan peninjauan, desain, dan pemantauan

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan,

rencana tata ruang teknis bangunan, rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap

memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB),

Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan Pengawasan Penggunaan Bangunan yang

meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang

menempati bangunan tersebut.

Keputusan ini terdiri dari XXII Bab dan 34 Pasal yang mengatur tentang

mengatur tentang Ketentuan umum, Perizinan, Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan

Bangunan, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat

Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif,

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Cara Penghitungan Retribusi, Wilayah

Pemungutan, Tatacara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tatacara Pembayaran,

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 50: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Tatacara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keberatan, Pengurangan,

Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Penyidikan,

Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

9. Keputusan Walikota Binjai Nomor 503.640-223/SK/2000 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Binjai

Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini

juga didukung dengan adanya Ketetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dalam Kota Binjai Nomor 503.648-611 Tanggal 20 Maret

2000.

10. Keputusan Walikota Binjai Nomor 620-252/SK/2000 Tentang Penetapan

Kelas Jalan, Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan Garis Sempadan Bangunan

(GSB) untuk izin Mendirikan Bangunan dalam Kota Binjai.

Keputusan ini diterbitkan bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan dalam

menentukan Retribusi terutang terhadap suatu bangunan perlu ditetapkan Kelas Jalan

Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam kota

Binjai.

Keputusan ini menetapkan tentang kelas jalan, Daerah Milik Jalan

(DAMIJA) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) untuk izin mendirikan bangunan

dalam kota Binjai. Keputusan ini terdiri dari 3 Pasal yang mengatur ketetapan

keputusan ini.

11. Keputusan Walikota Binjai Nomor 020-251/SK/2000 Tentang Penetapan

Harga Dasar Bangunan dalam Kota Binjai.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 51: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

C. Kebijakan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UUPLH

Kebijakan merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu

permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Sumberdaya yang diperlukan pun tidak

sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta

menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan

demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh kebijakan

tersebut.

Menurut Heinz dan Kennerth Prewitt, kebijakan adalah :

“Suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah

laku dari mereka yang membuat dan mereka yang memenuhi keputusan tersebut.

Kebijakan sebagai suatu hasil keputusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu

permasalan”.23

Kebijakan (Policy) adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian

keputusan yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang lebih luas dan banyak aspek,

sehingga sumber kebijakan berasal dari banyak pihak dengan berbagai kepentingan

dan kewenangan. Penyusunan kebijakan pada umumnya dilakukan melalui proses

yang panjang dan berkaitan dengan berbagai aspek, kepentingan dan kewenangan.

23 Heinz Eulau and Kennerth Prewit, dalam CH. O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta

: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 57.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 52: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

“Suatu kebijakan biasanya diterima sebagai suatu hasil keputusan bersama yang

dikaitkan secara khusus dengan pembuatannya”.24

Kewenangan yang menyangkut masalah pengelolaan lingkungan hidup

didasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam negara yang sedang berkembang

seperti Indonesia masalah lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari kegiatan

pembangunan, dan yang terutama harus dihadapi adalah rendahnya mutu lingkungan.

Oleh karena itu, penanggulangan masalah lingkungan hidup di Indonesia

dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Untuk

mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta untuk memelihara

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, diupayakan “Pelestarian

Fungsi Lingkungan Hidup”.

Sebagai penjabaran dari kebijakan tersebut Pemerintah menuangkannya

dalam instrumen izin yang digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang

kebijaksanaan. Ini terutama berlaku bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan

ruang dan hukum perairan. Peraturan tersebut merupakan perlindungan terhadap

lingkungan terhadap kegiatan manusia yang membawa dampak negatif bagi

lingkungan hidup.

Perlindungan terhadap lingkungan ini semakin penting karena seringnya

terjadi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup sehingga selanjutnya

dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan

24 Sunoto, Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan Pelatihan Analisis

Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1971), hal 10.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 53: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

yang berhubungan dengan penerbitan izin mendirikan bangunan yang bertujuan untuk

melindungi, memulihkan dan kembali menata tata hubungan secara berimbang dan

serasi antara semua sub sistem dalam keseluruhan ekosistem, dan juga mengatur hak,

kewajiban dan wewenang baik kepada warga negara maupun pemerintah untuk turut

serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam berbagai sektor kebijakan pemerintah dapat berdiri secara

berdampingan berbagai sistem izin dengan motif sejenis. Hal ini berhubungan dengan

perkembangan, terutama pada tahun-tahun terakhir, bahwa di dalam bidang

kebijaksanaan penguasa semakin banyak terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan

kebijaksanaan itu. Dengan demikian timbul berbagai bidang bagian kebijaksanaan

penguasa dengan sistem-sistem dalam rangka pengelolaaan lingkungan hidup.

D. Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UUPLH

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), disebutkan bahwa

“pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan

hidup”.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPLH, pengelolaan lingkungan hidup

merupakan :

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 54: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

1. Upaya terpadu untuk “melestarikan fungsi lingkungan hidup”, yaitu memelihara

kelangsungan lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung perikehidupan

manusia dan makhluk hidup lain serta melindungi kemampuan lingkungan hidup

terhadap serangan dari luar;

2. Upaya tersebut dirumuskan dalam pelbagai kegiatan yang merupakan langkah

kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Perumusan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini diberikan

penekanan pada “melestarikan fungsi lingkungan hidup” yang dalam ketentuan

sebelumnya (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH) tidak dijumpai,

sedangkan 7 (tujuh) aktivitas lainnya yaitu penataan, pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup hanya

dilihat sebagai “langkah kebijakan”.25

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia didasarkan pada asas (prinsip)

tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UULH yang menyatakan bahwa

pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang

serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi

peningkatan kesejahteraan manusia.

Dalam proses pembangunan itu terjadi dampak yang kurang baik terhadap

lingkungan maka haruslah dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi

25 Abdurrahman, Pembaharuan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di

Indonesia, Makalah, Kursus Dasar AMDAL Tipe A, PPL Univ. Lambung Mangkurat, 1997.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 55: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dampak negatif tersebut, sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang

lagi. Dalam hal ini yang dilestarikan bukanlah “lingkungan an sich” melainkan

“kemampuan lingkungan”. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah

yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan selalu disertai

dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkat yang

baru.26

Selanjutnya istilah “pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan

seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”,

sehinga kedua pengertian itu, yaitu pembangunan dan lingkungan tidak

dipertentangkan satu dengan yang lain. Adapun “pelestarian lingkungan” yang

bermakna melestarikan lingkungan itu an sich digunakan dalam rangka pelestarian

alam dan kawasan suaka alam.27

Dalam UUPLH terdapat istilah “pelestarian fungsi lingkungan”, yang

bermakna pelestarian fungsi lingkungan kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Pasal 1 angka 5 mengartikan pelestarian fungsi lingkungan adalah rangkaian upaya

untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Asas dan tujuan pengelolaan lingkungan disebutkan dalam Pasal 3 UUPLH

bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung

jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka

26 Koesnadi Hadjasoemantri, 2005, Op cit, hal 89-90. 27 Ibid.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 56: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari bunyi Pasal 3 UULH, asas pengelolaan lingkungan hidup tidak lagi

berasaskan pelestarian kemampuan fungsi lingkungan hidup tetapi dilaksanakan

berdasarkan pada asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat.

Berdasarkan asas tanggungjawab negara, disatu sisi, negara menjamin

pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi

masa depan. Sedangkan dilain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan

kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain serta melindungi negara terhadap

dampak kegiatan di luar wilayah Indonesia.

Asas berkelanjutan mengandung makna bahwa setiap orang memikul

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya

dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut,

maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan

lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan itu sendiri.

Dengan asas manfaat mengandung makna bahwa segala usaha dan kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 57: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Demikian pula Pasal 3 UUPLH mengatur tujuan pengelolaan lingkungan

hidup yaitu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPLH merumuskan pengertian pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan upaya sadar dan

terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam

proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Rachmadi Usman, bahwa “Pembangunan yang memadukan

lingkungan hidup, termasuk sumber daya menjadi sarana untuk mencapai

keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan pula bagi kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan”.28

Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk

menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi

peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa

depan. Pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan wajib diikuti dengan upaya

pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan terhadap

lingkungan hidup itu.

28 Rachmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, (Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti, 2003), hal. 67.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 58: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Menurut Pasal 4 UUPLH, terdapat 6 (enam) sasaran yang hendak dicapai

dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan kesimbangan antara manusia dan

lingkungan hidup.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan keyakinan kepada rakyat

dan bangsa Indonesia bahwa kebahagian hidup akan dapat tercapai jika

didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan kesimbangan, baik dalam hubungan

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia,

manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai

kemajuan lahir, dan kebahagian bathin.

2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki

sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.

Sasaran ini bermaksud menciptakan manusia dan masyarakat Indonesia yang

berbudaya dan cinta pada lingkungan hidup, sehingga memiliki kemampuan

untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung serta daya tampung

lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sasaran ini mengingatkan kita bahwa pemanfaatan sumber daya alam sebagai

pokok-pokok kemakmuran rakyat bukan saja dinikmati oleh generasi masa kini

saja, melainkan harus pula dinikmati oleh generasi masa depan, yang merupakan

warisan untuk anak cucu kita, artinya pemanfaatan sumber daya alam harus

dilakukan secara lestari dan berkelanjutan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 59: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Sasaran ini memiliki arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan

pemanfaatan sumber daya tidak terbarui (nonrenewable resource), sehingga

aspek-aspek seperti kehematan, daya guna serta hasil guna menjadi mutlak

diperhatikan disamping aspek daur ulang (recycling) yang senantiasa harus

diusahakan dengan menggunakan bermacam-macam teknologi sederhana atau

teknologi pedesaan (rural technology). Pengendalian pemanfaatan sumber daya

secara bijaksana tidak hanya ditujukan kepada penghematan sumber daya tidak

terbarui, tetapi juga kepada pencarian sumber daya alternatif lainnya guna

memperoleh energi. Sumber daya lainnya itu menurut Koesnadi Hardjasoemantri,

dapat berupa “biogas, biomassa, energi angin (windenergy), energi surya (solar

energy), Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), energi nuklir dan lain-

lain”.29

6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha

dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup.

Sasaran yang terakhir ini sebagai wujud hak dari negara yang berdaulat seperti

Indonesia untuk melindungi dirinya dari dampak pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara lain. Oleh karena itu, untuk

29 Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Op Cit, hal. 92.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 60: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang bersifat

transnasional diperlukan kerjasama dengan negara lain.

Pasal 5 ayat (1) UUPLH menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak

yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengertian orang disini

meliputi orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

UUD 1945 tidak menyebutkan hak asasi sosial atau subjektif seperti ini.

Hak ini baru diperkenalkan dalam UULH. Menurut Siti Sundari Rangkuti,

“Konseptornya mendapat ilham dari negara maju yang lebih dahulu menuangkan hak

seperti ini dalam konstitusinya”.30

Saat ini hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dituangkan

dalam Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang

menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kemudian, dituangkan pula dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap orang berhak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) tidak memberikan penjelasan pengertian

“lingkungan yang baik dan sehat” itu. Pasal 5 ayat (1) ini menjamin orang

perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum untuk menikmati lingkungan

hidup yang tertata apik (asri) dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga

30 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,

(Surabaya : Airlangga University Press, 1996), hal. 269.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 61: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

terwujud lingkungan yang harmoni dimana manusia Indonesia dapat berkembang

dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Secara tidak

langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suatu lingkungan

yang baik dan sehat tersebut. Dengan adanya hak asasi sosial atau hak subjektif ini,

maka setiap warga negara berhak menuntut negara untuk mewujudkan suatu

lingkungan yang baik dan sehat.

Heinhard Steiger C.S. dengan tulisan “The Fundamental Right to a Decent

Environment” dalam “Trends in Environmental Policy and Law” menyatakan bahwa

“apa yang dinamakan hak-hak subjektif (subjective right) adalah bentuk yang paling

luas dari perlindungan seseorang”.31

Dengan hak-hak subjektif memberikan kepada yang mempunyainya suatu

tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang

baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur

hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat

lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda, yaitu fungsi

pertama, yaitu yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar

yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, sedangkan fungsi yang kedua

dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya

dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki.

31 Rachmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti, 2003, hal. 75.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 62: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Penegakan peraturan perundang-undangan perlu sekali bagi perlindungan

hukum lingkungan hidup seseorang. Perlindungan ini biasanya dilaksanakan melalui

proses peradilan. Akan tetapi, adapula kemungkinan-kemungkinan lain guna

penegakan hukum lingkungan, sepeti misalnya hak untuk berperanserta dalam

prosedur administratif atau untuk mengajukan permohonan banding kepada lembaga-

lembaga administratif yang lebih tinggi.

Kewajiban mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja

beban pemerintah, melainkan kewajiban setiap individu, kelompok orang atau badan

hukum untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta

menanggulangi kerusakan atau pencemarannya. Pasal 6 ayat (1) UUPLH menetapkan

setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kewajiban setiap orang dimaksud tidak terlepas dari kedudukannya sebagai

anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan

makhluk sosial. Dalam kewajiban tersebut mengandung makna, bahwa setiap orang,

kelompok orang, atau badan hukum turut berperan serta dalam upaya memelihara

lingkungan hidup, misalnya peranserta dalam mengembangkan budaya bersih

lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUPLH, dapat dikemukakan ada tiga

kewajiban yang harus dilakukan atau dibebankan kepada setiap orang, kelompok

orang atau badan hukum, yaitu :

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 63: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

1. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, jadi bukan

memelihara kelestarian lingkungan hidup an sich, melainkan memelihara

kelestarian “fungsi lingkungan hidup”, sebab lingkungan hidup bersifat dinamis.

2. Kewajiban mencegah terjadi atau timbulnya pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

3. Kewajiban menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang terjadi atau timbul.

Apabila hak atas lingkungan yang baik dan sehat dihubungkan dengan

kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, berarti lingkungan hidup

beserta dengan sumber daya yang terdapat di dalamnya merupakan milik bersama dan

dengan sendirinya tidak hanya melindungi kepentingan individual, kelompok orang

atau badan hukum saja, tetapi juga melindungi kepentingan bersama secara

menyeluruh dari orang yang mendiami lingkungan hidup tersebut. Karena itu,

masyarakat atau individu dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau tuntutan

melakukan tindakan tertentu terhadap individu, kelompok orang atau badan hukum

yang telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang

membawa akibat pada teganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang baik

dan sehat tersebut.

Pasal 5 ayat (2) UUPLH menetapkan setiap orang mempunyai hak atas

informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan

lingkungan hidup.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 64: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Secara umum hak atas kebebasan informasi ini dituangkan dalam Pasal 20

dan Pasal 21 Piagam Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999. Penambahan hak atas informasi lingkungan hidup dalam UUPLH

dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 5 ayat 2 UUPLH menyatakan bahwa hak atas

informasi lingkungan hidup ini dirumuskan sebagai sesuatu konsekuensi logis dari

hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas

keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan

efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka

peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat.

Dalam hubungan dengan hak atas informasi lingkungan hidup, maka pihak

lain mempunyai kewajiban memberikan informasi lingkungan hidup yang dibutuhkan

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 5 ayat (2) UUPLH mempunyai hubungan

dengan Pasal 6 ayat (2) UUPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar

dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. Lothar Gundling dengan tulisan berjudul “Public Participation in

Environmental Decision Making” dalam “Trends in Environmental Policy and Law”

menyatakan : Pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 65: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

yang paling penting untuk peranserta masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan di bidang lingkungan hidup. Informasi tersebut harus sampai ditangan

masyarakat yang akan terkena rencana kegiatan dan informasi itu haruslah diberikan

tepat pada waktunya (timely information), lengkap (comprehensive information) dan

dapat dipahami (comprehensible information).32

Kemudian Pasal 7 UUPLH mengatur mengenai hak masyarakat berperan

dalam lingkungan hidup dan cara masyarakat berperan dalam pengelolaan lingkungan

hidup tersebut. Pasal 7 ayat (1) UUPLH menetapkan masyarakat mempunyai

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan

lingkungan hidup.

Dari bunyi Pasal 5 dan Pasal 7 UUPLH dihubungkan dengan penjelasannya,

dapat dikemukakan beberapa hal, yakni :

1. Undang-undang mengakui hak setiap orang sebagai anggota masyarakat dengan

memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya guna berperan dalam

rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peranserta dimaksud meliputi peran dalam

proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun

dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian

AMDAL atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pengakuan ini

memberikan jaminan kepastian diberikannya hak subjektif, kesempatan yang

32 Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Op Cit, hal. 103.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 66: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat atau setiap orang untuk ikut berperan

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pelaksanaan hak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan

hidup tersebut didasarkan pada prinsip keterbukaan, sebab dengan keterbukaan

dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta

pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan

hidup. Pengakuan hak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan

lingkungan ini bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat di dalam proses

pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Bunyi

penjelasan Pasal 5 ayat (3) UUPLH bahwa peran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara

mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara

lain dalam proses penilaian AMDAL atau perumusan kebijaksanaan lingkungan

hidup.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan keterlibatan

peran masyarakat yang didasarkan kepada prinsip keterbukaan. Dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, prinsip keterbukaan telah diakui

sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

KKN.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 67: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

3. Berperan dalam Pengelolaan Lingkugan Hidup ini merupakan suatu hak dari

setiap orang atau masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk ikut dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Karenanya, setiap orang atau masyarakat dapat menuntut untuk diikutsertakan

berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dibandingkan dengan rumusan

sebelumnya yang jauh lebih tegas dan baik, sedangkan UUPLH lebih menegaskan

kepada hak saja, tetapi di dalam UULH dikatakan sekaligus sebagai suatu

kewajiban pula. Dengan demikian, menurut UULH, keikutsertaan masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan hidup bukan saja suatu hak melainkan sekaligus

juga sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang atau

masyarakat. Kalau hanya meletakkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup sebatas pada hak saja, maka tidak menjadi suatu keharusan bagi

setiap orang atau masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan

hidup.

4. Pelaksanaan hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti

cara setiap orang atau masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

(akan) ditentukan dalam peraturan perundang-undanan yang ada pada saat ini

maupun peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 10 UUPLH menyebutkan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam

rangka pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban-kewajiban pemerintah tersebut,

meliputi :

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 68: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan

tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup disini adalah pihak-

pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan

lainnya.

2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran

akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan

pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan

antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Peran masyarakat disini mencakup

keikutsertaan, baik dalam upaya maupun proses pengambilan keputusan tentang

pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam rangka

peran masyarakat dikembangkan kemitraan para pelaku pengelolaan lingkungan

hidup, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk antara lain

lembaga swadaya masyarakat dan oganisasi profesi keilmuan.

4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan

lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup.

5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif,

dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 69: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lingkungan hidup. Perangkat yang bersifat preemtif adalah tindakan yang

dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata

ruang dan AMDAL. Adapun preventif adalah tindakan tingkatan pelaksanaan

melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrument ekonomi. Sedangkan

proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi

lingkungan hidup seperti ISO 14000. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup

yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif 33 misalnya pengembangan dan

penerapan teknologi akrab lingkungan hidup, penerapan asuransi lingkungan

hidup dan audit lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja.

6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.

7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.

8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada

masyarakat.

9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang

lingkungan hidup.

Sebagaimana dikemukakan di atas, atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,

maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Perkataan

dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan adalah pengertian yang memberikan

wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada

33 Bapedaldasu, Op Cit, hal. 9.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 70: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

tingkatan yang tertinggi untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

alam tersebut. Penguasaan sumber daya alam oleh negara tersebut dimaksudkan untuk

dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian,

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara tersebut harus

mendatangkan keuntungan bagi rakyat banyak secara keseluruhan, bukan hanya

dinikmati oleh segelintir atau sekelompok rakyat saja atau sebaliknya malahan

menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak.

Dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 lahirlah apa yang dinamakan dengan hak

menguasai dari Negara atas bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya. Lebih lanjut Pasal 8 UUPLH mempertegas pengertian hak

menguasai dari Negara ini dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di

Indonesia. Pada prinsipnya ketentuan Pasal 8 UUPLH tersebut tidak berbeda dengan

yang diatur dalam Pasal 10 UULH. Apabila diperbandingkan, maka ketentuan Pasal 8

UUPLH lebih lengkap dan jelas merinci pengertian dan ruang lingkup hak menguasai

dari negara atas sumber daya alam tersebut.

Pasal 8 UUPLH menetapkan :

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah :

a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 71: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan

hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya

genetika;

c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau

subjek hukum lainnya, serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan

sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, yang berpengaruh

terhadap kepentingan umum baik secara kultural maupun secara struktural;

e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah.

Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 8 UUPLH telah memberikan hak

kepada Negara untuk menguasai sumber daya alam dan kewenangan mengaturnya

diserahkan kepada pemerintah. Kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pemerintah

tersebut mewajibkan kepada pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan

kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk memberikan perlindungan

terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber

daya genetika, sehingga pembangunan tetap terlanjutkan.

Mas Achmad Santosa, mengatakan bahwa : Penguasaan sumber daya alam

oleh Negara mengandung konsekuensi sifat keberlanjutannya (sustainability) banyak

ditentukan oleh kemauan dan kemampuan pemerintah sebagai aparatur negara. Akan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 72: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

tetapi, di dalam praktek seringkali pemerintah mengabaikan kewajibannya menjaga

keberlanjutan sumber daya alam, misalnya mengabaikan perangkat perizinan sebagai

alat pengendalian. Keadaan semacam ini menuntut kelompok-kelompok masyarakat

atau organisasi lingkungan hidup untuk melakukan tindakan korektif terhadap pelaku

ataupun terhadap pemerintah yang telah mengabaikan tugas sesuai dengan yang

dimandatkan oleh hukum. Tindakan korektif ini salah satunya melalui upaya hukum

gugatan.34

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu sistem dengan keterpaduan

sebagai ciri utamanya. Titik keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup

tersebut terletak pada kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 8 UULH dan Pasal 9 UUPLH.

Pasal 8 UULH menetapkan :

1. Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang

mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup untuk

menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

2. Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud di atas diatur

dengan peraturan perundang-undangan.

34 Mas Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan,

(Jakarta : Indonesian Centre for Environmental Law, 1995), hal. 7-8.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 73: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Menurut Abdurrahman, bahwa “apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal

8 UULH kelihatannya sangat umum sekali, sehingga wajar bilamana dalam ketentuan

baru ditentukan hal yang lebih realistis”35

Pasal 9 UUPLH terdiri atas 4 (empat) ayat yang memuat pengaturan

kewenangan pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan

hidup dan penataan ruang. Bunyi Pasal 9 UUPLH sebagai berikut :

1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan

hidup dan penataan ruang, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat

istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi

pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing,

masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan

perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan

hidup.

3. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan

ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya

alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar

budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di atas, dikoordinir aleh Menteri.

35 Abdurrahman, 1997, Op cit, hal. 23.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 74: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Selanjutnya, penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPLH menyatakan dalam rangka

penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan

ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan

kebutuhan, serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya,

perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu kepada

sumber daya alam yang terdapat disekitarnya.

Dari bunyi Pasal 9 ayat (1) UUPLH, jelaslah bahwa pemerintah mempunyai

kewajiban atau harus memperhatikan dan mengindahkan secara rasional dan

proporsional nilai-nilai agama, adapt istiadat, potensi, aspirasi dan nilai-nilai yang

hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka menyusun dan

menetapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan

ruang. Ketentuan ini bermaksud untuk melindungi dan mempertahankan kelestarian

kebiasaan masyarakat hukum adat dan konsep agama dalam pengelolaan sumber daya

alam atau lingkungan hidup, serta sekaligus mengukuhkan pengakuan hak hukum

bagi masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar atas lingkungan hidupnya.

Selama ini hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal selalu dikalahkan oleh

kepentingan pembangunan nasional maupun daerah, yang membawa akibat pada

terganggunya ikatan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal terhadap

lingkungan hidup sekitarnya yang merupakan wadah bagi mereka dalam melakukan

kegiatan bersama.

Demikian pula Pasal 9 ayat (1) UUPLH menyatukan antara kewenangan

penetapan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan kewenangan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 75: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

penetapan kebijaksanaan nasional penataan ruang sekaligus dalam satu tangan. Hal

ini dimaksudkan untuk mencapai keterpaduan (integrasi) dalam penetapan

kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Baik

pengelolaan lingkungan hidup maupun penataan ruang, kedua-duanya mempunyai

keterkaitan dan saling mempengaruhi.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPLH sejalan pula dengan Pasal 29 Undang-

undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 29 Undang-

undang Nomor 24 Tahun 1992 dinyatakan bahwa Presiden menunjuk seorang

Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang, termasuk pengendalian

perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskala besar dan

berdampak penting. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor

24 Tahun 1992, maka pengendalian penataan ruang dipegang pula oleh seorang

Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

Di samping itu, pengelolaan lingkungan hidup juga wajib dilakukan secara

terpadu dengan perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber

daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya,

keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Kewajiban demikian disebutkan dalam

Pasal 9 ayat (3) UUPLH yang menyatukan 4 (empat) Pasal dari UULH, yakni Pasal

11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. Kalau pengelolaan lingkungan hidup dilakukan

tidak secara terpadu dengan perlindungan lingkungan hidup, dikhawatirkan akan bisa

menimbulkan perbenturan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan penataan

ruang dan perlindungan lingkungan hidup.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 76: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

BAB III

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM

PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Otonomi Daerah

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dalam rangka

pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,

peraturan ini pada pokoknya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta dengan

memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.36

Realita menunjukkan pembangunan di daerah dihadapkan pada

permasalahan pokok. Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan banyaknya

permintaan barang dan jasa, terutama yang disediakan alam dan memberi dampak

36 Indra JPiliang, Dkk, Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi, (Jakarta : CV. Trio Rimba

Persada, 2003), hal. 13.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 77: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

negatif pada ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan. Kecenderungan ini

tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam.

Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, dan

lingkungan hidup yang pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi kelangsungan

kehidupan rakyat.

Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pembangunan yang

berorientasi pada aspek ekonomi tanpa pendekatan pemanfaatan sumberdaya yang

berkelanjutan yang meliputi aspek pelestarian, kesejahteraan dan sosial ternyata

hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Pesatnya peningkatan pertumbuhan populasi, teknologi dan disisi lain

semakin terbatasnya sumberdaya dan rendahnya mutu lingkungan dituntut adanya

pola pembangunan yang terencana dengan baik, realistik dan strategik dan bernuansa

lingkungan yang dalam jangkan panjang dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya

secara berkelanjutan.

Sebagaimana lazimnya setiap pemerintah daerah berusaha sedapat mungkin

mengembangkan potensi yang ada untuk menunjang biaya pembangunan

berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan pada dasarnya merupakan

suatu rangkaian usaha terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat

dan bangsa bersama pemerintah untuk mengubah suatu keadaan yang kurang baik

menjadi lebih baik dengan cara melakukan proses pengolahan sumber daya alam dan

sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi masyarakat

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 78: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

yang semakin kompleks dan terus berkembang yang disebabkan oleh laju

pertambahan penduduk.

Keadaan ini akan membawa dampak negatif jika tidak ditata sejak dini

dengan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan yang dihadapi

oleh daerah-daerah perkotaan di Indonesia. Melihat kecenderungan perkembangan

dan tantangan pembangunan daerah-daerah perkotaan dimasa yang akan datang, perlu

juga diperhatikan agar pembangunan dilakukan dan dipersiapkan sedini mungkin,

salah satu kebijakan yang dapat dioperasikan adalah meningkatkan dan memantapkan

peran pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk mendorong peran swasta dan

masyarakat dalam pembangunan dipedesaan, dengan menciptakan iklim yang

kondusif bagi peran serta masyarakat, sehingga mutu atau kualitas pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat diwujudkan. Seperti kita ketahui

bahwa kondisi umum yang ada selama ini, konsep pembangunan berkelanjutan

diletakkan hanyalah sebagai kebijaksanaan saja. Namun, didalam

pengalaman prakteknya, justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang

tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu

kelestarian alam.

Kekuatiran ini juga didukung oleh Santoso, dimana dalam pengamatannya

ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekuatiran munculnya

pembangunan yang eksploitatif di era otonomi daerah, diantaranya :

1. tidak adanya perubahan paradigma pembangunan;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 79: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

2. tingkat penataan lingkungan sangat rendah; 3. sumberdaya alam masih diperlakukan sebagai asset penopang perolehan PAD. 4. masih terbatasnya sumberdaya alam manusia yang handal; 5. tidak adanya strategi.37

Hal ini timbul karena luasnya ruang lingkup pembangunan daerah

terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang belum didukung oleh

kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah daerah

yang memadai serta belum adanya perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya

alam di daerah.

Untuk itulah kebijakan dan program pembangunan nasional ditetapkan

sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan visi bangsa Indonesia yang ingin

dicapai yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai demokratis,

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah negara Kesatuan

Republik Indonesia yang didukung manusia Indonesia yang sehat, mandiri,

beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan

lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja

yang tinggi serta disiplin.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pembangunan

dapat berjalan dengan baik dengan adanya peranserta masyarakat dalam

pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna

pembangunan terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan.

37 Mas Achmad Santoso, Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Penegakan Hukum

Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup dalam Konteks Otonomi Daerah, Makalah (Jakarta : Lokakarya dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Konteks Desentralisasi, 2001), hal. 2.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 80: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan visi yang dimaksud di atas telah ditetapkan

salah satu misi pembangunan ekonomi nasional, yaitu pemberdayaan masyarakat dan

seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan

koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber

daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan

lingkungan, dan berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan dilakukan berdasarkan pengelolaan atas dasar

batas sistem ekologi suatu kawasan akan menjadi tidak efektif karena adanya

batasan administratif masing-masing daerah otonom. Pembagian batas wilayah

pengelolaan yang dipaksakan tersebut memunculkan dilema yang saat ini

sedang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota. Dilema pengelolaan sumber

daya alam dalam lingkup satu wilayah administratif relatif lebih kecil

dibandingkan pengelolaan sumber daya alam yang lintas batas administratif,

bahkan pengelolaan sumber daya alam lintas batas tersebut merupakan salah

satu sumber konflik antara beberapa wilayah kabupaten/kota.

Bertitik tolak dari kondisi yang sedang terjadi di atas, perlu segera

dirumuskan sebagaimana menyikapi penerapan otonomi daerah dalam konteks

pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik yang berada dalam batas

administratif satu daerah otonom maupun sumberdaya alam yang lintas batas

administratif. Forum dialog merupakan wahana yang tepat untuk menselaraskan

kembali, antara kerangka kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 81: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lingkungan di satu-sisi dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah

kabupaten/kota.

Untuk mengatasi berbagai masalah di bidang pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup, telah ditetapkan salah satu prioritas pembangunan

ekonomi nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat

landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan

sistem ekonomi kerakyatan. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dalam bab ini menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan

agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan

lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pola pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dapat memberikan

akses kepada masyarakat adat dan lokal, bukan terpusat pada beberapa

kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian pola

pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif

masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan

hidup harus dioptimalkan karena hal ini sangat penting peranannya terutama

dalanl rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak,

retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana

ekologi. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap

wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 82: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

sumber daya. alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal

dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Otonomi daerah merupakan potensi utama dalam pengelolaan lingkungan

hidup dengan lebih baik, dalam perwujudan pemerintahan yang baik, tuntutan

kualitas sumberdaya manusia sangat diperlukan dalam rangka implementasi

otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan adanya :

1. Visi dan orientasi yang menghargai keterbatasan daya dukung lingkungan (pro

nature). Visi yang demikian diharapkan mampu memadukan aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan.

2. Profesional, terbuka, akuntabel. Syarat inin diperlukan dalam menciptakan

pemerintahan yang kuat (profesional) tetapi responsif terhadap kepentingan,

aspirasi dan tuntutan masyarakat.

3. konsisten dan memiliki integritas, hal ini diperlukan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum mempersyaratkan lembaga peradilan yang independen dan

tidak memihak.

4. Berpikir dalam kerangka sistem dan holistic (bukan parsial dan ego daerah).

5. Daya kritis dan partisipatif dari masyarakat. Sebagaimana diketahui, salah

satu pendorong penataan lingkungan (environmental complience) adalah

adanya tekanan masyarakat.juga merupakan kontrol terhadap kebijakan

pemerintah. Karena itu diperlukan daya kritis dan peran aktif masyarakat

dalam penyusunan kebijakan dan implementasi. Daya kritis tentang

lingkungan seharusnya perlu dilarutkan dalam agenda politik, kinerja wakil

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 83: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

rakyat dan parpol harus dievaluasi dari aspek lingkungan.38

Kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan

lingkungan hidup dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal

yang penting, yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan

menikmatinya menjadi terbuka dan mengurangi konflik, baik yang bersifat

vertikal maupun horizontal.

Jika semua pihak telah melarutkan aspek lingkungan dalam

pertimbangan kebijakannya, maka aspek lingkungan akan inheren dalam perilaku

sehari-hari. Jika terjadi penyimpangan, akan mendapat teguran dari yang

melihatnya. Perilaku yang demikian ini merupakan bagian penting dari self

regulation dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian sistem hukum yang baik juga sangat diperlukan dalam

pengelolaan lingkungan hidup, dimana hukum lingkungan harus memiliki

perspektif berkelanjutan, penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi,

kesetaraan gender, dan pemerintahan yang baik (good governance).

Peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup

harus dapat mengurangi tumpang tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan

dalam rangka mewujudkan keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antar

sektor. Selain itu, peran serta aktif masyarakat dalam memanfaatkan akses dan

mengendalikan kontrol terhadap penggunaan sumber daya alam yang terdapat

pada lingkungan hidup harus lebih optimal karena dapat melindungi hak-hak publik

38 J.Piliang, Op Cit, hal. 125.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 84: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dan hak-hak masyarakat adat.

Kemiskinan akibat krisis ekonomi disertai melemahnya wibawa

hukum perlu diperhatikan agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah,

termasuk penjarahan terhadap hutan, kawasan konservasi alam dan sebagainya.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk

mengurangi kadar kerusakan lingkungan dibanyak daerah antara lain pencemaran

industri, pembuangan limbah yang, tidak memenuhi persyaratan teknis dan

kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan

pertanian penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan

lingkungan hidup dewasa ini, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya :

a. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang dapat

diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi

ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;

b. Penegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan

dan/atau pencemaran lingkungan hidup;

c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah

daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap;

d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 85: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lokal;

e. Menerapkan secara efektif, penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui

keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

f. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan

konservasi bagi di wilayah tertentu;

g. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan

lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring

dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas

lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta terwujudnya

keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat dan antar negara maju

dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang optimal.

Pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup pada dasarnya

merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan

keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan

ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, 1999-2004 mengamanatkan ;

a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 86: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan

menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian

kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat baik.

Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara selektif dan

pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang

diatur dengan undang-undang.

Mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan

hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya

masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-

undang.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yangmerupakan

cerminan dari prioritas program bidang SDA dan lingkungan hidup, telah disusun

beberapa kegiatan yang saling terkait satu sama lain dengan tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas

lingkungan hidup yang semakin baik. Program dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 87: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

yang berkaitan dengan upaya peningkatan diberbagai hal antara lain :

a. Akses informasi

b. Efektifitas pengelolaan

c. pencegahan perusakan dan/atau pencemaran

d. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum

e. Peran serta masyarakat.

Selanjutnya untuk mendukung penerapan otonomi dalam rangka

terwujudnya kemandirian daerah, pemerintah daerah dapat melakukan sebagai

bebrapa hal sebagai berikut :

a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas nyata dan bertanggungjawab dalam

rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga

hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga masyarakat dan seluruh

potensi masyarakat dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia.

b. Melakukan pengkajian terhadap berlakunya otonomi daerah bagi daerah

propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

c. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan,

system agrobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan

kelembagaan,penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam.

d. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan

mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi

perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya alam.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 88: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

e. Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan

fungsi dan perannya guna memantapkan penyelenggarakan otonomi daerah yang

luas nyata dan bertanggungjawab.

f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan

kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran yang memadai.

g. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama di kawasan timur

Indonesia daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan

pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Kemudian dalam rangka penerapan otonomi daerah dalam hal

pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam kerangka Protokol Kyoto, yang

merupakan persetujuan pelaksanaan Kerangka Konvensi Perubahan Iklim (KKPI).

Protokol Kyoto memiliki 3 (tiga) mekanisme untuk mitigasi perubahan iklim yaitu :

1. Implementasi Patungan (IP) atau Joint Implementation (JI) antara negara Annex

I;

2. Mekanisme Pembangunan Bersih (MBP) atau Clean Development Mechanism

(CDM) antara negara Annex I dan negara non-Annex.

3. Perdagangan Emisi Internasional (PEI) atau International Emmisions Trading

(IET) antara negara Annex I.39

Ketiga mekanisme ini bersifat lentur (flexible) sehingga terbuka untuk badan

pemerintah maupun swasta.

39 Otto Soermawoto, Konsep Atur Diri Sendiri Dalam Pengelolaan Kualitas Lingkungan Pada

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional, Diadakan di Yogyakarta, Tanggal 9-11 Agustus 2001, (PSL Program Pascasarjana UGM : 2001), hal. 13

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 89: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

MBP merupakan mekanisme yang khusus mengatur perdagangan dengan

negara sedang berkembang (negara non-Annex). MPB pada satu pihak bertujuan

untuk membantu negara sedang berkembang untuk memberi kontribusi pada

tercapainya stabilisasi kadar Gerakan Rumah Kaca (GRK) dalam atmosfer. Bantuan

itu berupa pemindahan teknologi dan dana dari negara maju ke negara sedang

berkembang untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Pada lain pihak MPB

juga untuk membantu Annex 1 untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mereduksi

emisi GRK mereka dengan demikian MPN tidak menghambat usaha pembangunan

Negara non-Annex 1 melainkan justru membantu.

Dalam konteks otonomi daerah Protokol Kyoto memberi kesempatan

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun kebijakan yang diatur

dalam Protokol Kyoto dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam

rangka Gerakan Rumah Kaca adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten yang mempunyai hutan lindung dan taman nasional yang luas dengan

memperbaiki pengelolaan hutan lindung dan taman nasionalnya serta rehabilitasi

hutan dan reboisasi untuk menanggulangi lahan kritis.

2. Kotamadya, terutama yang besar, dengan mengurangi emisi CO2 dari

peningkatan efisiensi sistem transpornya, misalnya dengan menggariskan

kebijakan dengan mengurangi transport terpadu yang mencakup kenderaan

bermotor dan transport tak bermotor, seperti berjalan kaki untuk jarak perjalanan

sangat pendek sampai 1 Km dan sepeda untuk perjalanan pendek sampai 5 Km.

Bersamaan dengan itu meningkatkan penanaman pohon lindung untuk

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 90: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

meningkatkan rosot karbon.

3. Mengurangi emisi CO2 dengan mengembangkan energi terperbarukan biomassa,

surya (photovoltaic) dan angin. Teknologi untuk ketiga jenis tersebut telah

tersedia.

4. Mengurangi emisi metan dengan mengurangi penanaman dan konsumsi beras

melalui penganekaragaman pangan sehingga luas sawah sebagai penghasil metan

berkurang.

5. Mengurangi emisi metan dengan memperbaiki pengelolaan peternakan sapi.

6. Mengurangi emisi metan dari tempat pembuangan sampah (TPA)

7. Industri dengan melakukan usaha penghematan energi dengan eko-efisiensi.

Usaha pengelolaan yang diatur dalam Protol Kyoto dalam rangka otonomi

daerah dapat dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup yang disetujui bersama berdasarkan nilai-nilai lokal yang terdapat

disetiap daerah.

Dengan telah tersedianya instrument pengelolaan lingkungan hidup dan

didukung dengan adanya otonomi daerah maka program pembangunan di setiap

daerah dapat dilakukan dengan tetap berlandaskan kepada pembangunan ramah

lingkungan yang memberi keuntungan yang lebih besar daripada pembangunan yang

merusak lingkungan hidup.

Oleh karena itu kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah dalam

pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah adalah Pertama, adanya

peraturan perundang-undangan pemerintah yang tegas dan jelas, Kedua, adanya kode

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 91: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

praktek pengelolaan lingkungan hidup berbagai organisasi, misalnya International

Standardization Organization (ISO) dan asosiasi perusahaan, juga kode praktek

yang disusun oleh masyarakat, dimana kode praktek ini menjadi pedoman yang

mengikat untuk mencapai kebutuhan, Ketiga, adanya pengawasan juga sangat

diperlukan, dimana pengawasan ini yang dahulunya didominasi oleh pemerintah,

sekarang telah bergeser kearah pengawasan oleh masyarakat sendiri, baik secara

sendiri-sendiri, maupun sebagai anggota organisasi, misalnya LSM, Universitas,

anggota asosiasi perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang efektif maka

pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan kewenangan ini

diberikan sepenuhnya dalam otonomi daerah agar dapat dimanfaatkan oleh daerah

sebaik mungkin.

B. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah Berdasarkan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

Mengenai wewenang pengelolaan lingkungan hidup di daerah menurut

UUPLH diatur pada Pasal 12 dan 13 UUPLH, yang bertujuan untuk mewujudkan

keterpaduan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah berdasarkan Pasal 12 dan 13 UUPLH melimpahkan wewenang

tertentu pengelolaan lingkungan kepada perangkat di wilayah dan mengikutsertakan

peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan

pengelolaan lingkungan di Daerah yang diatur dengan peraturan perundang-

undangan (Pasal 12).

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 92: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Dengan rumusan Pasal 12 UUPLH, seolah-olah Pemerintah Daerah belum

memiliki wewenang pengelolaan lingkungan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a

UUPLH antara lain menyatakan: "... Pemerintah Pusat dapat menetapkan wewenang

tertentu ... kepada perangkat instansi pusat yang ada di daerah dalam rangka

pelaksanaan asas dekonsentrasi". Penjelasan huruf b menetapkan: "... Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Pemerintah

Daerah Tingkat II untuk berperan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan

lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan. Melalui tugas pembantuan ini maka

wewenang, pembiayaan, peralatan, dan tanggungjawab tetap berada pada

pemerintah yang menugaskannya.

Mengingat kaburnya rumusan dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUPLH,

wajarlah apabila menurut ayat (2) ketentuan lebih lanjut pada ayat (1) diatur dengan

peraturan perundang-undangan. Kita tunggu dengan sabar apalagi yang mau diatur,

karena sudah tujuh betas tahun lebih Pemerintah Daerah berwenang di bidang

pengelolaan lingkungan atas dasar Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 4

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UULH), bahkan sudah dibentuk pula BAPEDAL Daerah.

Pasal 13 UUPLH menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan

pengelolaan lingkungan, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada

Pemerintah Daerah (ayat 1) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (ayat

2). Penjelasan ayat (1) menyatakan: "... Pemerintah Pusat dapat menyerahkan

urusan di bidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang, tugas dan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 93: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi". Namun,

oleh karena menurut Pasal 13 ayat (2) UUPLH, penyerahan urusan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah, berarti wewenang pengelolaan lingkungan di Daerah masih

harus menunggu terbentuknya Peraturan Pemerintah. Tidak jelas, mengapa

kelembagaan yang sudah lama diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UULH, yaitu pengelolaan

lingkungan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih perlu menunggu

Peraturan pemerintah. Bagaimana seharusnya wewenang pengelolaan lingkungan di

daerah telah diatur secara teknis yuridis menurut UUPLH.

Dari ketentuan Pasal 12 dan 13 UUPLH tersebut, berarti pengelolaan

lingkungan di daerah merupakan pelimpahan wewenang diberikan pemerintah pusat

kepada daerah untuk ikut serta dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup.Kewenangan dimaksud diatur juga dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup

wvenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama

serta kewenangan bidang lain yang antara mencakup pemberdayaan sumber daya

alam serta teknologi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah merupakan kewenangan

dalam mengelola sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia yang

tersedia di daerah. Kewenangan tersebut diberikan dengan tanggungjawab

memelihara kelestarian lingkungan, artinya pengelolaan lingkungan selalu

membawa perubahan sehingga yang dilestarikan bukanlah lingkungannya

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 94: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

melainkan kemampuan (fungsi) lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas diberikan kewenangan yang sangat

besar bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 95: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DI KOTA BINJAI

A. Gambaran Umum Kota Binjai

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kota Binjai terletak antara 3o 31”40” – 3o 40 “2” Lintang

dan 98o 27 “3” – 98o 32 “32” Bujur Timur, sebagian besar keadaan tanahnya datar

dengan kemiringan antara 20 sampai 5 dengan ketinggian lebih kurang 28 meter di

atas permukaan laut.

Kota Binjai terletak di jalur arteri primer jalan negara yang menghubungkan

Kota Binjai-Medan (22 Km), Kota Binjai-Langkat seterusnya menuju ke Propinsi

NAD, dan ke arah Barat dengan kota Kuala yang berjarak 24 Km dan Bukit Lawang

daerah wisata berjarak 66 km.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu Pemerintah kota di

Propinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran

wilayah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, dimana wilayah kota

Binjai telah diperluas menjadi 90,23 KM2 secara administratif kota Binjai terdiri dari

5 Kecamatan dan 37 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut :40

1. Sebelah utara dengan kecamatan kabupaten Langkat dan kecamatan Hamparan

Perak kabupaten Deli Serdang.

2. Sebelah timur dengan kecamatan sunggal kabupaten Deli Serdang.

40 Bapedalda Kota Binjai, Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Binjai 2006, (Binjai : 2007), hal.10-19.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 96: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

3. Sebelah selatan dengan kecamatan sei bingai kabupaten langkat dan kecamatan

Kutalimbaru kabupaten Deli Serdang.

4. Sebelah barat dengan kecamatan selesai kabupaten Langkat.

Pembagian wilayah kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Bagian wilayah kota

(BWK) meliputi :

1. BWK A, Kecamatan Binjai Utara seluas 2.359,12 Hektar, terdiri dari :

a. Kelurahan Pahlawan;

b. Kelurahan Jatinegara;

c. Kelurahan Nangka;

d. Kelurahan Jati Karya;

e. Kelurahan Damai;

f. Kelurahan Kebun Lada;

g. Kelurahan Cengkeh Turi;

h. Kelurahan Jati Makmur;

i. Kelurahan Jati Utomo.

2. BWK B, Kecamatan Binjai Timur seluas 2.170.00 Hektar, terdiri dari :

a. Kelurahan Mencirim;

b. Kelurahan Tunggurono;

c. Kelurahan Timbang Langkat;

d. Kelurahan Tanah Tinggi;

e. Kelurahan Sumber Muliorejo;

f. Kelurahan Dataran Tinggi;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 97: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

g. Kelurahan Sumber Karya.

3. BWK C, Kecamatan Binjai Kota seluas 412.00 Hektar, terdiri dari :

a. Kelurahan Berngam;

b. Kelurahan Satria;

c. Kelurahan Setia;

d. Kelurahan Kartini;

e. Kelurahan Tangsi;

f. Kelurahan Binjai;

g. Kelurahan Pekan Binjai.

4. BWK D, Kecamatan Binjai Barat seluas 1.086.00 Hektar, terdiri dari :

a. Kelurahan Bandar Senembah;

b. Kelurahan Limau Mungkur;

c. Kelurahan Limau Sundai;

d. Kelurahan Paya Roba;

e. Kelurahan Suka Maju;

f. Kelurahan Suka Ramai.

5. BWK E, Kecamatan Binjai Selatan seluas 2.996.50 Hektar,terdiri dari :

a. Kelurahan Tanah Merah;

b. Kelurahan Binjai Estate;

c. Kelurahan Tanah Seribu;

d. Kelurahan Pujidadi;

e. Kelurahan Rambung Dalam;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 98: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

f. Kelurahan Rambung Darat;

g. Kelurahan Rambung Timur;

h. Kelurahan Bhakti Karya.

2. Kondisi Topografi dan Geologi

Kondisi fisik tofografi relatif datar dengan kemiringan antara 20o sampai 5o

dengan ketinggian lebih kurang 28 meter di atas permukaan laut.

3. Klimatologi

Temperatur udara di Kota Binjai berdasarkan laporan BMG Balai Wilayah I

Stasiun Klimatologi Sampali Medan, suhu maksimum rata-rata pertahun 31,8 C dan

suhu minimum rata-rata 21,3 C.

4. Struktur Pemerintahan

Organisasi Pemerintah Kota Binjai telah disesuaikan dengan ketentuan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, melalui Peraturan Daerah kota Binjai Nomor

6 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai terdiri atas 2 (2) Asisten dan 8

(delapan) Bagian dan dibantu kelompok Jabatan fungsional yaitu :

a. Sekretaris Daerah :

b. 1. Sekretaris daerah

2. Asisten :

a). Asisten Tata praja (asisten I) yang meliputi :

1). Bagian Tata Pemerintahan

2). Bagian hukum

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 99: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

3). Bagian Organisasi dan tata laksana

4). Bagian Bina Sosial.

a). Asisten Ekonomi Pembangunan dan Umum yang meliputi :

1). Bagian Perekonomian

2). Bagian Pembangunan

3). Bagian Keuangan

4). Bagian Umum dan Perlengkapan

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Binjai, baik atas

dasar kewenangan pangkal maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun

2004, dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, dibentuk Dinas-Dinas Daerah

Kota Binjai, yang terdiri dari :

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Prasarana Wilayah

4. DinasPerhubungan

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6. Dinas Pendapatan Daerah

7. Dinas Pendidikan dan Pengajaran

8. Dinas Kopeasi, Usaha dan Menengah

9. Dinas Pertanahan

10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

11. Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 100: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Pembentukan lembaga teknis daerah Kota Binjai berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun yang terdiri dari :

1. Badan Pengawas Daerah

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

4. Badan Kepegawaian Daerah

5. Badan Pengelola RSUD Dr. RM Djoelham

6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat

7. Kantor Pengelola Pasar

8. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya

9. Kantor Informasi dan Komunikasi

10. Kantor Tenaga Kerja

11. Kantor Peternakan dan Perikanan

12. Kantor Kebakaran

13. Kantor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulturan

14. Kantor Tata Kota dan Bangunan

15. Kantor Kesatuan Bangsa

16. Kantor Kebersihan dan Pertamanan

17. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

18. Kantor Perumahan dan Pemukiman

19. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 101: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

20. Kantor Polisi Pamong Praja (POLPRA) dan Perlindungan Masyarakat

(LINMAS).

21. Kantor Kesejahteraan Sosial.

C. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DI KOTA BINJAI

Kebijakan merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu

permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan

umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan

oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan yang menyangkut kewenangan dalam masalah pengelolaan

lingkungan hidup didasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam negara yang sedang

berkembang seperti Indonesia masalah lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari

kegiatan pembangunan, dan yang terutama harus dihadapi adalah rendahnya mutu

lingkungan. Oleh karena itu, penanggulangan masalah lingkungan hidup di Indonesia

dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Untuk

mencegah timbulnya kerusakan dn/atau pencemaran lingkungan hidup serta untuk

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, diupayakan

“Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan

pembangunan. Pembangunan merupakan perumusan atau penentu strategi

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 102: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

pembangunan yaitu penetapan tujuan dengan cara yang terbaik berdasarkan

sumber daya dan dana yang ada. Dengan kata lain pembangunan yang

dilaksanakan merupakan rangkaian program-program pembangunan daerah yang

menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan merupakan bagian

dari Pembangunan Nasional.

Sejalan dengan Otonomi Daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan

sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan agar

tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan

lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan hal penting, yang

menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmati menjadi

terbuka serta dapat mengurangi konflik baik yang bersifat vertikal maupun

horizontal. Sarana hukum yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup

dan pemanfaatan sumber daya alam adalah UUPLH yang memiliki prinsip preventif,

berkelanjutan, penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender,

dan pemerintah yang baik (Good Governance).

UUPLH bertujuan untuk mewujudkan keselarasan peran antara pusat dan

daerah serta antar sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peran serta

aktif masyarakat juga diatur dalam UUPLH dengan memanfaatkan akses dan

mengendalikan kontrol terhadap penggunaan sumber daya alam harus lebih optimal

karena dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak masyarakat adat.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 103: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Gagasan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

lebih berlandaskan kepada pembangunan yang mempunyai kepentingan

bersama sehingga perhatian terhadap interaksi ekologis menjadi perhatian dan hal

ini tidak mengenal batas-batas milik perorangan, jurisdiksi politik, kewenangan

daerah dari segi otonomi daerah maupun upaya peningkatan pendapatan daerah.

Jalur pembangunan yang berkelanjutan dapat ditelusuri baik secara

fisik, teoritik maupun kondisi sosial, namun suatu kegiatan yang berkelanjutan

akan lahir dengan adanya suatu kebijakan-kebijakan pembangunan yang

menaruh perhatian besar terhadap dampak terhadap lingkungan hidup.

Tuntutan dasar dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup adalah terbinanya keterkaitan (interlinkages)

yang tepat antara lingkungan, sosial, kultur maupun kependudukan. Keberadaan

saling keterkaitan didukung pula atas kerjasama yang erat serta memiliki

komitmen yang kuat antar lembaga/ instansi.

Kegiatan yang dilaksanakan didalam pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup haruslah terukur, sejauhmana pembangunan itu

dilaksanakan, apa-apa yang dicapai, apakah pelaksanaannya masih tetap berada

pada arah yang sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditentukan. Apa-

apa saja kendala yang dihadapi, harus ada landasan yang dapat dijadikan

tolak ukur untuk menyatakan hal-hal tersebut baik secara kuantitatif maupun

kualitatif.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan suatu

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 104: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

pemikiran oleh semua pihak, pemerintah, swasta, pengusaha dan masyarakat

untuk melahirkan suatu pergeseran arah pembangunan menuju kepada

pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan haruslah diwujudkan melalui suatu

keterkaitan yang baik antara lingkungan, sosio-ekonomis, kultur dan juga antara

berbagai instansi/institusi secara terpadu. Gagasan ini merupakan suatu

kedinamisan. Perubahan terhadap eksploitasi sumber daya alam, pengembangan

investasi, penerapan teknologi modem, perubahan kelembagaan seperti

pelaksanaan otonomi daerah, kesemuanya haruslah konsisten dengan

kebutuhan pada saat ini dan dimasa mendatang.

Peranan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan

lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam harus dioptimalkan

karena sangat penting peranannya terutama dalam rangka pembangunan guna

meningkatkan pendapatan melalui pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas

dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis.

Kontrol masyarakat dan penegakkan supremasi hukum dalam

pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPLH merupakan hal yang

sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam menggunakan dan

menikmati lingkungan secara terbuka dan juga mengurangi konflik, baik yang

bersifat vertikal maupun horizontal. Sistem hukum yang berkaitan dengan

pengelolaan lingkungan hidup harus memiliki perspektif keberlanjutan,

penghormatan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender dan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 105: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu peran aktif

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam memanfaatkan dan

mengendalikan penggunaan sumberdaya alam harus lebih optimal untuk

dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak masyarakat.

Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah Kota

Binjai telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas

pembangunan nasional yang ketiga, yaitu mempercepat landasan pembangunan

ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pengelolan lingkungan hidup dalam pembangunan sumber daya alam menjadi

acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan

kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga

berkelanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pola pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan bertujuan untuk

memberikan akses kepada masyarakat adat dan lokal, bukan terpusat pada

beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian pola

pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif

masyarakat adat dan lokal, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Binjai dalam perumusan kebijakan pengelolaan

lingkungan hidup lebih dioptimalkan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dalam

rangka meningkatkan pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan

pendapatan daerah melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 106: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis.

Dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan

hidup di kota Binjai, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak

Linkungan Kota Binjai (selanjutnya disebut Bapedaldako Binjai) dibantu oleh

perangkat pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bapedaldako Binjai

menyebutkan bahwa :

Pemerintah kabupaten dan pemerintahan kota mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dalam bidang lingkungan. Atas dasar itu Pemerintah Kota Binjai membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Binjai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Organisasi Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Bapedalko).41

Sebagai alasan dibentuknya Bapedalko, karena pentingnya pengelolaan

lingkungan kota dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup, dan secara dini dapat mengantisipasi munculnya

permasalahan lingkungan dan resiko lingkungan yang negatif. Keadaan ini

didasarkan atas letak Kota Binjai yang sangat strategis baik secara ekonomi,

perumahan pemukiman, dan juga sebagai kota penyanggah dan lintas bagi kota-kota

sekitarnya.

41 Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Forkas Lubis, Kepala Bapedaldako Binjai, Tanggal

21 Mei 2007.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 107: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kota Binjai telah

melakukan berbagai kegiatan antara lain :42

1. Kebijakan Pengelolaan Tata Ruang

Kebijakan dalam pengelolaan tata ruang setiap daerah sangat diperlukan

guna keberhasilan pembangunan dari suatu daerah. Pengelolaan tata ruang

berdasarkan Tata Ruang akan meningkatkan efisiensi pembangunan lahan,

meningkatkan pendapatan asli daerah, pelaksanaan pembangunan lebih terencana,

pertumbuhan ekonomi wilayah dan semakin mempertinggi daya tarik Kota Binjai

dalam mengundang investor untuk melakukan investasi.

Kebijakan pengelolaan tata ruang diatur pada Peraturan Daerah Kota

Binjai Nomor 2 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun

2001, persetujuan DPRD Nomor 5/DPRD-II/5-2001 tanggal 29-3-2001, diundangkan

dalam Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D tanggal 5-4-2000.

Perda ini dibuat untuk menertibkan proses pembangunan kota

Binjai dan selanjutnya Rencana Umum Tata Ruang Kota Binjai mampu

mendukung pembangunan dengan baik, hal ini dilakukan dengan maksud agar :

a. Pembangunan dilaksanakan dapat dilakukan secara konsisten dengan

peruntukan lahan yang telah disusun pada Rencana Umum Tata Ruang Kota

Binjai.

b. Tata Ruang yang ada terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam

42 Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Forkas Lubis, Kepala Bapedaldako Binjai, Tanggal 21

Mei 2007.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 108: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang.

c. Pembangunan dengan mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang terbukti

mampu mendukung pembangunan ekonomi yang digambarkan oleh

pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) adalah

untuk menata penggunaan berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan

sehingga keteraturan pembangunan dapat terpelihara. Sasaran penyusunan

RUTR tersebut adalah adanya acuan untuk melaksanakan pembangunan yang

mencirikan :

a. Mewujudkan rencana pemanfaatan ruang berkualitas, serasi dan optimal

sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan daya dukung lingkungan;

b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan dan keserasian

perkembangan antar wilayah dan antar sector pembangunan;

c. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang.

Dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan pengembangan tata ruang

Kota Nasional, maka kebijakan pengembangan tata ruang Pemerintah Kota

Binjai ditempuh melalui :

a. Memantapkan fungsi tata ruang sebagai arahan investasi dan dasar

perizinan lokasi pembangunan;

b. Perlunya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai akibat lokasi

jasa perdagangan ternyata dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan burung walet.

c. Perlunya ditempuh upaya perluasan Kota Binjai melalui mekanisme yang ada.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 109: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

d. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah terbelakang melalui pengkaitan

kegiatan ekonominya dengan wilayah yang lebih maju dan dengan program

alokasi investasi.

e. Mendorong pemerataan pembangunan seluruh wilayah Kota Binjai.

f. Menetapkan arahan kawasan lindung dlan kawasan budidaya, arahan

pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan budidaya, arahan

pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu serta

arahan pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian,

perindustrian, dan kawasan lain.

g. Sosialisasi Rencana Umum Tata Ruang kota Binjai kepada masyarakat.

Berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota

Binjai untuk mendorong dan melaksanakan pembangunan khususnya

berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang di kota Binjai adalah dengan

melaksanakan :

a. Melakukan revisi terhadap Rencana Umum Tata Ruang wilayah untuk

menampung perubahan yang ada.

b. Penataan ruang kawasan jasa perdagangan selain kawasan bisnis juga

dapat bermanfaat untuk pembudidayaan burung walet.

c. Mengupayakan Perluasan Wilayah Kota Binjai dengan memasukkan sebagai

lahan PTP II.

d. Penataan tata ruang untuk membangun kawasan industri, peternakan dan jasa

perdagangan secara teratur.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 110: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

e. Melakukan identifikasi dan evaluasi penyimpangan-penyunpangan tata ruang.

f. Sosialisasi Rencana Tata Ruang secara luas di masyarakat.

g. Pemutahiran Rencana Tata Ruang.

h. Menerbitkan peraturan daerah tentang RUTR Kota Binjai.

2. Kebijakan Pengelolaan Sistem Perizinan

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, sestem perizinan merupakan salah

satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

di suatu daerah. Dalam prakteknya, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut yang

biasanya dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan.

Izin merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dalam

hubungannya dengan pengelolaan lingkungan wajib disertai dengan persyaratan-

persyaratan dan pertimbangan lingkungan. Pada lazimnya jenis izin mengenai

kegiatan yang mempunyai dampak (penting) terhadap lingkungan dikenal dengan

istilah izin lingkungan (environmental license).

Khusus untuk kota Binjai sistem perizinan merupakan hal sangat signifikan

dalam pengaturannya. Oleh karena itu pemerintah kota binjai banyak mengeluarkan

peraturan tentang sistem perizinan baik berbentuk peraturan daerah atau keputusan

walikota Binjai, antara lain : Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2001

Tentang Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Binjai Nomor

25 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Binjai

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 111: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Keputusan Walikota Binjai Nomor 503.640-

223/SK/2000 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Kota Binjai Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

Keputusan Walikota Binjai Nomor 503.640-223/SK/2000 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Binjai Nomor 23 Tahun 1998

Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini juga didukung dengan adanya

Ketetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Kota Binjai

Nomor 503.648-611 Tanggal 20 Maret 2000, Keputusan Walikota Binjai Nomor 620-

252/SK/2000 Tentang Penetapan Kelas Jalan, Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan

Garis Sempadan Bangunan (GSB) untuk izin Mendirikan Bangunan dalam Kota

Binjai.

Sistem perizinan yang mendapatkan perhatian khusus adalah mengenai Izin

Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini disebabkan karena Kota Binjai selain strategis,

merupakan kota pemukiman yang setiap tahun jumlah penduduknya meningkat, dan

akan berakibat pula terhadap jumlah bangunan-bangunan yang diperuntukkan dan

disesuaikan dengan sektor yang terdapat di daerah juga akan bertambah. Sebagai

sarana yang ditetapkan untuk mengatasi masalah dan dampak yang ditimbulkan

dengan adanya kegiatan pembangunan tersebut adalah melalu pemberian izin kepada

perusahaan-perusahaan untuk mendirikan bangunan.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya

atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 112: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dengan pekerjaan mengadakan bangunan, pekerjaan memperbaiki/ renovasi,

menambah, membongkar dan menggunakan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bapedaldako Binjai

menyatakan bahwa :

Pada dasarnya masalah mengenai prosedur dan persyaratan untuk Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk melindungi lingkungan hidup, hal tersebut disebabkan karena efek dari mendirikan bangunan dapat menjadi beban yang berkepanjangan bagi lingkungan hidup apabila bangunan tersebut tidak memperhatikan ketentuan dari syarat dan prosedur mendirikan bangunan tersebut. 43

Untuk daerah kota Binjai, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai

peraturan yang mengatur mengenai ketentuan tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pengamatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestrarian lingkungan di

kota Binjai.

Retribusi izin mendirikan bangunan mencakup kepada pemberian izin bagi

orang pribadi atau badan, termasuk dalam kegiatan peninjauan disain dan, dan

pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis

bangunan, rencana tata ruang teknis bangunan, rencana tata ruang teknis bangunan,

rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar

Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan

43 Ibid

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 113: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

(KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam

rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Adapun prosedur dan Persyaratan-Persyaratan untuk Memperoleh Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) pada Pemerintah Kota Binjai diatur pada Pasal 2

Keputusan Walikota Binjai Nomor 503.640-223/SK/2000 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kotamadaya Binjai Daerah Tingkat II Binjai Nomor 23 Tahun 1998

Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mengatur mengenai persyaratan

untuk memperoleh izin untuk mendirikan bangunan :

a. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan bangunan harus

memperoleh izin dari kepala daerah dengan terlebih dahulu mengajukan

permohonan melampirkan :

1) Tanda bukti pemilik dan penguasaan tanah yang dilegalisir oleh Camat

setempat.

2) Surat keterangan tidak ada silang sengketa terhadap tanah yang akan didirikan

bangunan dari Camat setempat;

3) Surat keterangan situasi bangunan;

4) Fotocopy tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

5) Dokumen Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) yang disetujui Tim

Komisi tingkat dua untuk usaha industri/ pabrik/ perumahan/ Real estate,

pusat perbelanjaan dan usaha-usaha yang mempunyai dampak lingkungan

lainnya.

b. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 114: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

1) Izin mendirikan bangunan yang diberikan terhadap kawasan-kawasan yang

peruntukan tanahnnya telah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang kota.

2) Bangunan yang didirikan, diperbaiki, ditambah, dirubah maupun dibongkar

harus sesuai dengan izin yang diberikan.

3) Penggunaan bangunan yang telah selesai didirikan harus memperoleh izin dari

Kepala Daerah.

Adapun syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan sebagai

berikut :

a. Permohonan izin mendirikan bangunan diajukan kepada Walikota Binjai c/q.

Kepala Dinas Tata Kota kota Binjai dengan mengisi formulir yang telah

disediakan untuk itu dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1) surat permohonan diketahui oleh Kepala Kelurahaan setempat dan dibubuhi

material.

2) Fotocopy surat tanah yang dilegalisir camat setempat. Bagi tanah yang

dilegalisir camat setempat. Bagi tanah yang bersertifikat, melampirkan bukti

penguasaan/ pemilikan tanah lainnya dengan dilengkapi surat keterangan

tidak silang sengketa dari Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

3) Gambar bangunan terdiri dari :

a). Gambar rencana bagunan

b). Gambar konstruksi

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 115: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

c). Perhitungan konstruksi, rencana anggaran biaya serta gambar instalasi

untuk bangunan khusus atau bila dianggap perlu yang ditandatangani oleh

perencanaan.

d). Sistem pengelolaan limbah untuk bangunan khusus

e). Produk Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

f). Foto copy pelunasan PBB tahun terakhir.

Setelah prosedur dan syarat-syarat diatas telah dipenuhi oleh orang pribadi

atau badan hukum maka izin tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan

dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

(Pasal 3 Keputusan Walikota Binjai Nomor 503.640-223/SK/2000 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadaya Binjai Daerah Tingkat II Binjai Nomor

23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan).

Dari ketentuan peraturan di atas jelas bahwa hukum lingkungan merupakan

hukum yang berorientasikan lingkungan hidup. Ketentuan dari Perda di atas

merupakan peraturan hukum yang berorientasikan kepada izin untuk mendirikan

bangungan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan lingkungan yang

membahayakan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Gambaran mengenai banyaknya serta berjenisnya bangunan yang akan

mendapatkan izin tentunya diperlukan pengaturan secara utuh, menyeluruh dan

terpadu, serta menumbuhkan kesadaran modern manusia terhadap betapa pentingnya

izin mendirikan bangunan tersebut bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat

banyak.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 116: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Pembangunan gedung-gedung yang akan didirikan di kota Binjai

merupakan salah satu program pembangunan Walikota Binjai untuk menciptakan

Kota Binjai yang semakin baik perkembangan kotanya.

3. Kebijakan Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan Pasal 1 butir

21 UUPLH jo Pasal 1 butir PP 27 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.44

Dengan kata lain, mencakup seluruh kegiatan studi/ pengkajian terhadap

dampak yang telah atau diperkirakan akan timbul oleh karena adanya suatu kegiatan/

proyek terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik serta

rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut.45

Ditinjau dari jenis studi ataupun dokumennya, maka Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan meliputi :

a. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak

lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;

44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan. 45 Janil Musanif, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Makalah Kursus Amdal

Angkatan X, USU, 1990 hal. 1

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 117: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat

dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau

kegiatan;

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya pemantauan

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari

rencana usaha dan/atau kegiatan.

d. Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari

rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian dari dokumen-dokumen tersebut, secara yuridis telah ditetapkan

dalam Pasal 1 butir 3,4,5 dan 6 PP No. 27 Tahun 1999 jo Keputusan Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Di dalam Analisis Dampak Lingkungan, terdapat dua jenis batasan tentang

dampak, yaitu :

a. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi

lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan setelah ada

pembangunan.

b. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi

lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang

diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 118: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Di dalam Pasal 1 angka 2 PP 27 tahun 1999, menetapkan bahwa, dampak

dasar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang

diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya Pasal 3 menetapkan :

1. Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar

dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

a. pengubahan bentuk bahan dan benteng alam;

b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak

terbaharui;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan,

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya

alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam,

lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian

kawaan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk

mempengaruhi lingkungan hidup;

i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan

negara.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 119: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

2. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib

memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri

setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain/atau

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

3. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau

kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun.

4. Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya

berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

5. Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha/dan atau

kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya

pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

6. Kegitan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungann hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau

kegiatan setelah mempertimbangkan masukan dari instansi yang bertanggung

jawab.

Penjabaran atas ketentuan ayat 2 di atas, pemerintah mengeluarkan Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau

kegiatan yang wajib AMDAL.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 120: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Selanjutnya usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan

yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup tidak diwajibkan

membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi usaha dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian

dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan

rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup

kawasan.46

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan instrumen

pengendalian dampak lingkungan di lndonesia. Bahkan hingga saat ini Amdal

masih dikenal meluas diberbagai lapisan dan golongan masyarakat.

Instrumen ini dengan cepat dikenal karena disosialisasikan secara aktif

melalui jalur pendidikan non formal (Kursus Dasar, Penyusun dan Penilai

Amdal) maupun secara tidak langsung melalui jalur penilaian dokumen Amdal.

Dibentuknya Komisi Pusat dan Daerah untuk penilaian Amdal, dan adanya

persyaratan-persyaratan perijinan yang terkait dengan Amdal, secara tidak

langsung telah mendorong banyaknya pihak, khususnya aparatur Pemerintah

yang mengenal istilah AMDAL.47

Namun setelah lebih 15 tahun AMDAL berjalan di Indonesia (terhitung

sejak pertama kalinya ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang AMDAL,

46 Pasal 4 PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. 47 Chapid Fandedi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan

Pemapanannya Dalam Pembangunan, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hal. 33.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 121: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

yakni PP Nomor 29 Tahun 1986), banyak pihak merasa bahwa AMDAL belum

manjadi instrument yang efektif untuk pengendalian (terutama pencegahan)

dampak lingkungan. Bahkan akhirnya AMDAL banyak dipandang sebagai cost

center ketimbang sebagai kontributor untuk c o s t s a v i n g .

Oleh karena itu untuk menanggulangi dan mengatasi masalah lingkungan

yang semakin kompleks yang terjadi di kota Binjai dibentuklah Komisi AMDAL

yang terdiri dari Badan/Dinas/Bagian serta LSM yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan hidup.

Komisi AMDAL ini dibentuk untuk sebagai penilai kualitas lingkungan

hidup di Kota Binjai dengan menempatkan setiap anggota dalam Komisi AMDAL.

Agar Komisi Amdal ini dapat berlaku efektif, hal-hal yang dilakukan adalah :

a. Peningkatan terus menerus kompetensi teknis anggota,

b. Tersedianya panduan, prosedur dan criteria penilaian dokumen AMDAL yang

efektif digunakan;

c. Akuntabilitas proses penilaian AMDAL.

Ketiga faktor ini merupakan factor yang dapat terus ditingkatkan,

dikembangkan dan di fasilitasi oleh Pemerintah agar mutu penilai AMDAL

meningkat secara bertahap.

Kepala Bapedalda Kota Binjai Menyatakan bahwa telah dibentuk Komisi

AMDAL di kota Binjai yang terdiri dari Pakar lingkungan hidup, Perguruan Tinggi,

LSM, dan Instansi Teknis yang keanggotaannya berjumlah 13 orang. Komisi

AMDAL bertugas mengevaluasi layak tidaknya suatu kegiatan perekonomian

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 122: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dibangun di kota Binjai dengan pertimbangan dampak lingkungan sosial dan

ekonomi.48

4. Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air

Air kita perlukan untuk proses hidup dalam tubuh kita, tumbuhan dan

hewan. Sebagian besar tubuh kita, tumbuhan dan hewan terdiri atas air. Air juga

kita perlukan untuk berbagai macam keperluan rumah tangga, pengairan

pertanian, industri, rekreasi dan lain-lainnya. Karena itu air kita perlukan dalam

kuantitas dan kualitas yang memadai dan pada waktu yang tepat.

Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam

penularan, terutama penyakit. Melalui penyediaan air bersih baik dari segi kualitas

maupun kuantitasnya di suatu daerah, maka penyebaran penyalat menular

dapat ditekan seminimal mungkin. Disadari bahwa air merupakan salah satu mata

rantai penularan penyakitt. Agar seseorang menjadi tetap sehat dipengaruhi oleh adanya

kontak manusia tersebut dengan makanan dan minuman.

Air merupakan salah satu diantara pembawa penyakit yang berasal dari

tinja untuk sampai kepada manusia. Supaya air yang masuk ketubuh manusia

baik berupa minuman ataupun makanan tidak menyehatkan/merupakan

pembawa bibit penyakit, maka pengolahan air baik berasal dari sumber, jaringan

48 Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Forkas Lubis, Kepala Bapedaldako Binjai, Tanggal

21 Mei 2007.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 123: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

transmisi atau distribusi adalah mutlak diperlukan untuk mencegah

terjadinya kontak antara kotoran sebagai sumber penyakit dengan air yang

sangat diperlukan.

Kebanyakan maupun kekurangan air akan menyebabkan masalah.

Apalagi kalau kebanyakan air itu sampai menyebabkan banjir. Kualitas air juga

sangat penting. Apabila kualitas air tidak memadai untuk suatu peruntukan

tertentu, misalnya minum, haruslah air itu diolah dulu sehingga memakan biaya

yang tinggi.

Kualitas air menurun disebabkan pencemaran,dimana pencemaran yang

terbesar adalah disebabkan karena limbah rumah tangga.49 Pencemaran air dapat

terjadi pada berbagai sumber air seperti mata air, air tanah dalam, danau, waduk,

sungai dan saluran buatan. Demikian pula perairan pantai dan laut yang merupakan

penampung air dari semua sumber pembuangan air limbah dapat pula tercemar.

Air merupakan bagian dari sumber daya alam, juga sebagai bagian dari

ekosistem secara keseluruhan. Mengingat keberadaannya di suatu tempat dan di suatu

waktu tidak tetap artinya bisa berlebih atau kurang maka air harus dikelola dengan

bijak dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh. Terpadu mencerminkan keterikatan

dengan berbagai aspek, berbagai pihak (stakehoiders) dan berbagai disiplin ilmu.

Menyeluruh mencerminkan cakupan yang sangat luas (broad coverage),

melintas batas antar sumber daya, antar lokasi, hulu dan hilir, antar pihak-pihak.

Dengan kata lain pendekatan pengelolaan sumber daya air harus secara holistik dan

49 Chafid Fandeli, Op Cit, hal. 9.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 124: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

berwawasan lingkungan. Semua aspek dan ilmu antara lain : sosial, budaya, politik,

teknik, lingkungan, hukum, bahkan politik terlibat dan saling bergantung. Semua pihak

harus terlibat dan diperhitungkan baik langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengelolaan

terhadap air yang akan diperlukan sebagai air minum dengan mutlak diperlukan

terutama apabila air tersebut berasal dari air permukaan. Pengolahan yang

dimaksud bisa dinilai dari yang sangat sederhana sampai yang pada pengolahan

yang mahir/lengkap, sesuai dengan tingkat kotoran dari sumber asal air

tersebut. Semakin kotor semakin berat pengolahan yang dibutuhkan, dan

semakin banyak ragam zat pencemar akan semakin banyak pula teknik-teknik

yang diperlukan untuk mengolah air tersebut, agar bisa dimanfaatkan sebagai air

minum. Oleh karena itu dalam praktek sehari - hari pengolahan air adalah menjadi

pertimbangan yang utama untuk menentukan apakah sumber tersebut bisa

dipakai sebagai sumber persediaan atau tidak.

Peningkatan kuantitas air adalah merupakan syarat kedua setelah

kualitas, karena semakin maju tingkat hidup seseorang, maka akan semakin

tinggi pula tingkat kebutuhan air dari masyarakat tersebut.

Wilayah kota Binjai dilalui oleh 3 (tiga) buah sungai yaitu Sungai

Bangkatan Sungai Mencirim, dan Sungai Bingei, ketiga sungai ini sangat

dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat kota Binjai dan digunakan

sebagai salah satu sumber air minum bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PSAM)

Tirta Sari Kota Binjai. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengantisipasi

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 125: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

terjadinya pencemaran yang menyebabkan kondisi air menjadi tidak sehat atau

tercemar, maka Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini diwakilkan oleh Bapedalda

Kota Binjai melakukan kegiatan bimbingan dan sosialisasi yang terpadu terhadap

masyarakat yang berdomisili secara langsung pada daerah aliran sungai

tersebut.50

Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menggugah kesadaran

masyarakat akan pentingnya memelihara, merawat dan melestarikan sungai

sebagai sumber kehidupan.

Kemudian Pemerintah Kota Binjai juga telah berupaya mengawasi

sekaligus berupa menjaga kualitas air dalam program kali bersih (Prokasih).

Pencegahan sedini mungkin lebih mengoptimalkan guna menghindari

pencemaran dimasa mendatang. Sebagai hasil dari itu semua hingga kini semua

sungai di Kota Binjai belum mengalami pencemaran yang cukup

mengkhawatirkan atau dalam artian melampaui ambang batas. Dengan adanya

Prokasih kualitas air sungai berhasil dipulihkan dengan mengurangi beban

pencemaran karena pengusaha industri serta mau tidak mau wajib memenuhi

baku mutu limbah cair.

Pemerintah Kota Binjai telah pula melahirkan Peraturan Daerah (Perda)

Kota Binjai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Limbah Cair Industri,

tentunya dalam hal ini merupakan terobosan tersendiri dalam upaya menciptakan

50 Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Forkas Lubis, Kepala Bapedaldako Binjai, Tanggal

21 Mei 2007.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 126: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

lingkungan yang bersih, lestari dan asri di Kota Binjai.

Yang terpenting dalam menjaga serta melestarikan dari kualitas air

tersebut adalah secara kontiniu memberikan kesadaran bagi masyarakat berupa

penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat secara keseluruhan serta secara khusus

bagi masyarakat yang berada pada daerah aliran sungai, dengan memanfaatkan

aliran sungai sebagai tempat pembuangan limbah bagi industri, sampah rumah

tangga, ternak (bangkai), clan penebangan liar didaerah aliran sungai (DAS).

Program kali bersih (Prokasih) di Kota Binjai juga dibarengi dengan

program pemberdayaan daerah hijau pada daerah aliran sungai, hal ini

dimaksudkan agar tidak terjadi degradasi (pengikisan tebing-tebing sungai) yang

berada disekitarnya serta terpeliharanya baku mutu air yaitu batas kadar yang

diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemaran untuk dibuang dari sumber

pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan

dilampauinya baku mutu air.

5. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan

Hutan merupakan paru-paru dunia karena banyak ditumbuhi oleh

berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen sebagai pernafasan

makhluk hidup.

Hutan selain sebagai paru-paru dunia, hutan juga berfungsi antara lain :

a. Sebagai tempat hidup hewan, dan tumbuhan yang telah diuji keberadaannya;

b. Penyaring udara dari pencemaran karbon dioksida atau C02;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 127: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

c. Hutan merupakan sumber gen atau plasma nutfah;

d. Pengatur suhu lingkungan;

e. Pelindung terhadap angina;

f. Penyangga penyakit dan hama tanaman;

g. Pengatur tata air lingkungan;

h. Sebagai sumber perekonomian.

Permasalahan yang sering muncul di kota-kota adalah kurangnya tingkat

kenyamanan penduduk kota. Kondisi ini lebih disebabkan oleh karena tidak

sehatnya lingkungan akibat polusi udara, air dan tanah serta suhu udara yang relatif

tinggi.

Kota merupakan suatu ekosistem yang unik ditandai oleh tingginya

tingkat hunian dan aktivitas manusia baik dalam bentuk transportasi, industri

dan palayanan jasa, sehingga ciri-ciri ekosistem alami menjadi sangat menipis.

Tingginya suhu udara di kota disebabkan oleh beberapa hal seperti :

koefesien pantulan yang tinggi, sifat fisik dari bahan pembentuk permukaan,

perbedaan medan angin, tegasnya bawah aras dari golak paksa sempurna terangkat

jauh ke atas sehingga pemindahan bahan (energi gelombang panjang bumi)

melalui golak hanya terbatas pada pemindahan oleh golak bebas yang terjadi di

dekat permukaan.

Hal ini membuat iklim kota cenderung menjadi tidak sehat dan tidak

nyaman bagi penduduk kota. Aktivitas manusia akan terganggu oleh kondisi

lingkungan yang tidak sehat. Kondisi ini diharapkan dapat diperkecil atau bahkan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 128: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dihilangkan jika hutan kota dapat berperan dalam pengendalian iklim kota. Aktivitas

manusia cenderung terpusat di perkotaan, sehingga sejumlah besar manusia yang

tinggal di daerah yang sempit berperan penting dalam merubah iklim kota.

Hutan kota adalah segala bentuk komunitas vegetasi berkayu (pohon) yang

memililfl fungsi ekologi dan atau sosial ekonomi bagi masyarakat perkotaan. Termasuk

dalam defenisi ini adalah pepohonan jalan (road side trees), disepanjang sungai, danau

atau jalur hijau.

Hutan kota dapat memberikan manfaat lingkungan dalam kegunaan proteksi,

estetika, rekreasi dan kegunaan lainnya. Hutan kota memiliki fungsi ekologis yang

tidak ternilai secara ekonomi. Hutan kota diwajibkan untuk semua dalam penilaian

adipura dimana kota Binjai telah mempunyai Hutan kota seluas 15.000 m2 yang terletak

di Binjai Barat yang ditanami oleh beberapa jenis pohon-pohon langka yang pada statu

saat lokasi hutan kota ini dapat menjadi tempat pembelajaran dan penelitian bagi siswa

dan mahasiswa yang membutuhkannya.51

Untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, khususunya hutan kota di

wilayah kota Binjai maka Pemerintah Kota Binjai melakukan Upaya rehabilitasi Hutan

dan Lahan (RHL) melalui Gerakan Nasional Gerakan Hutan dan Lahan (Gerhan)

dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap dampak kerusakan hutan serta kritisnya

fungsi lahan yang telah melalui tahap mengkhawatirkan.

Gerakan Hutan dan Lahan (Gerhan) penyelenggaraannya dilaksanakan secara

51 Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Forkas Lubis, Kepala Bapedaldako Binjai, Tanggal

21 Mei 2007.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 129: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

smergi, terkoordinasi dan terintegrasi, merupakan upaya yang sangat strategis bagi

kepentingan nasional, sehingga kegiatan tersebut diarahkan sebagai gerakan berskala

nasional yang terencana dan terpadu, melibatkan berbagai pihak terkait, baik

pemerintah, swasta dan masyarakat luas melalui suatu perencanaan,

pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efesien.

Di samping itu pelaksanaan Gerhan diharapkan sebanyak mungkin

melibatkan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara

nyata. Sehingga perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui

upaya pengembangan kelembagaan aparatur pelaksana, penyuluhan dan pendampingan

kepada kelompok tani serta pengembangan kemitraan.

Dalam pelakanaannya Pemerintah Kota Binjai telah melakukan penanaman

bibit pohon sebanyak 48.000 bibit pohon. Adapun jenis bibit tersebut antara lain :

Pohon Rambutan, Mangga, Mahoni, Meranti, Melinjo, Asam Glugur, Jati, Jengkol,

Pete, Mindi dan sebagainya.

6. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Penataan Lingkungan

Adipura

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak

hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia disekitar

kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing - masing. Oleh karena itu

kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial merupakan pula unsur

lingkungan hidup kita.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 130: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik.

Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia

dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan

hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan daripadanya. Antara manusia dan lingkungan

hidupnya terdapat hubungan yang dinamis.

Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam

kelakuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru.

Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula

perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan dinamis sirkuler

antara manusia dengan lingkungan hidupnya itu, dapatlah dikatakan bahwa hanya

dalam lingkungan hidup yang baik manusia daapt berkembang secara maksimal,

dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang kearah

yang optimal.

Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan tentang masalah lingkungan antara

lain kesemrawutan kota, pencemaran oleh industri, pestisida dan alat transport dan

erosi, banjir dan kekeringan. Karena masalah tersebut banyak yang menganggap bahwa

tindakan manusia telah merusak lingkungan hidup, sedangkan segala yang alamiah

merupakan lingkungan hidup yang baik. Apabila kita melihat kualitas lingkungan

hidup dari segi kebutuhan dasar manusia, akan nampaklah anggapan tersebut

diatas tidaklah selalu benar.

Konsep kualitas lingkungan sangat erat hubungannya dengan konsep kualitas

hidup. Suatu lingkungan hidup yang dapat mendukung kualitas hidup yang baik

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 131: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

dikatakan mempunyai kualitas yang baik pula dari vice versa. Makin baik kebutuhan

dasar itu dapat dipenuhi oleh lingkungan hidup, makin tinggi pula kualitas lingkungan

hidup itu. Kebutuhan dasar itu mencakup :

a. kebutuhan konsumsi untuk pribadi dan keluarganya;

b. pelayanan umum yang esensil, antara lain kesehatan, sanitasi, persediaan air minum

yang bersih dan pendidikan;

c. partisipasi dalam proses pengambilan keputusan;

d. lapangan pekerjaan baik sebagai sumber pendapatan bagi dirinya dan

keluarganya maupun untuk martabat kemanusiaannay dan;

e. terjaminnya hak-hak asasi manusia.

Adipura merupakan prestasi tertinggi dari tata penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup (good environmental

governance). Sudah menjadi tuntutan global juga relevan dengan kebijakan

pembangunan nasional, yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan.

Penilaian adipura dilakukan meliputi penilaian tingkat kebersihan,

keteduhan, dan berwawasan lingkungan, semisal kantor, rumah sakit, puskesmas,

sekolah, taman, perumahan dan jalan-jalan yang kesemuanya berjumlah 67 titik

penilaian.

Dalam rangka untuk meraih adipura dilakukan penataan lingkungan

adipura dengan melakukan sosialisasi untuk memotivasi masyarakat agar turut serta

dalam menjaga, menata dan memelihara pelestarian lingkungan. Sehingga piala

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 132: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

adipura sebagai penghargaan pada bidang kebersihan yang merupakan dambaan

setiap daerah dapat diraih dan dipertahankan.

Kota Binjai telah beberapa kali memperoleh piala Adipura sebagai

penghargaan maupun supremasi dalam bidang penataan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Penghargaan ini didapat setelah melakukan pembenahan terhadap tatanan sosial,

politik, hukum yang berjalan saat ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

(good governance). Dan pada tahun 2007 ini pemerintah kota Binjai meraih

kembali predikat Piala Adipura yang diserahkan langsung oleh Presiden Soesilo

Bambang Yodhoyono di Istana Negara yang diterima oleh Walikota Binjai,

Untuk membenahi dan memperkuat pemerintahan yang baik (good

governance) diperlukan paling tidak ada 5 (lima) yang harus dilakukan, yaitu :

a. Legislatif, lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi control yang

efektif.

b. Yudikatif, pengadilan yang independen (mandiri, bersih dan professional).

c. Eksekutif, aparatur pemerintah (birokrasi) yang professional

d. Masyarakat yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi control public;

e. Desentralisasi dan lembaga di daerah yang kuat.

Kepemerintahan yang baik juga dituntut di bidang lingkungan hidup.

Sejak Konferensi Bumi Rio de Janeiro tahun 1992, Negara - Negara yang turut

menandatangani Deklarasi Rio dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang

berwibawa, khususnya di bidang lingkungan hidup (good environmental

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 133: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

governance) atau Tata Praja Lingkungan. Beberapa faktor yang diyakini sebagai

prinsip dari Pemerintahan yang sudah melaksanakan tata praja lingkungan yang

baik

Beberapa faktor yang diyakini sebagai prinsip dari Pemerintahan yan

sudah melaksanakan tatapraja lingkungan yang baik, yaitu :

a. Transparansi;

b. Partisipasi seluruh stakeholder;

c. Tanggung jawab/akuntabilitas efisiensi dan efektifitas;

d. Keberlanjutan.

Faktor-faktor di atas diupayakan untuk diselenggarakan dengan baik oleh

Pemerintah Daerah Kota Binjai sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan

lingkungan hidup dan pembangunan yang berwawasan lingkungan di kota Binjai.

7. Kebijakan Pengelolaan Daur Ulang Limbah Rumah Tangga

Sumber pencemar dapat dibedakan menjadi sumber domestik (rumah

tangga) yaitu dari perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit dan

sebagainya, serta sumber non domestik, yaitu dari pabrik, industri, pertanian,

peternakan, perikanan, transportasi dan sumber - sumber lainnya. Sedangkan

bentuk pencemaran dapat dibagi menjadi bentuk cair, bentuk padat dan

bentuk gas serta kebisingan.

Limbah domestik adalah semua buangan yang berasal dari kamar mandi,

wc, dapur, tempat cuci pakaian, cuci peralatan rumah tangga, apotik, rumah

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 134: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

sakit, rumah makan dan sebagainya yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri

atas zat organik baik berupa padat atau cair, bahan berbahaya dan beracun (B3),

garam berlarut, lemah dan bakteri terutama golongan fekal coli, jasad pathogen

dan parasit.

Pembuangan limbah maupun pencemar lain ke dalam air akan

mempengaruhi kehidupan dalam air itu. Suatu pencemaran dalam suatu

ekosistem mungkin cukup banyak sehingga akan meracuni semua

organisme yang ada di sana. Biasanya suatu pencemaran cukup banyak untuk

membunuh spesies tertentu, tetapi tidak membahayakan spesies lainnya.

Sebaliknya ada kemungkinan bahwa suatu pencemaran justru dapat

mendukung perkembangan spesies tertentu. Jadi bila ia tercemar, ada

kemungkinan pergeseran - pergeseran dari jumlah spesies yang banyak

dengan ukuran yang sedang populasinya, kepada jumlah spesies yang sedikit

tetapi berpupulasi yang tinggi.

Penanganan limbah rumah tangga semisal sampah ialah mencegah

timbulnya pencemaran. Misalnya Pertama dengan cara penimbunan (dumping)

dengan maksud untuk menutupi rawa, jurang, lekukan tanah di tempat

terbuka dan di laut. Cara ini murah tetapi masih menimbulkan bau, kotor,

penyakit dan pencemaran. Cara Kedua ialah pengisian tanah kesehatan (sanitary

lanfill) dengan mengisi tanah berlegok dan kemudian menutupnya dengan tanah,

pada cara ini diperlukan tanah yang luas. Diharapkan sampah tidak akan

mencemari lagi karena ditimbun dan ditutup. Cara Ketiga ialah dengan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 135: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

pencacahan (grinding). Limbah organik dimasukkan kedalam alat penggiling

sehingga menjadi kecil - kecil, dialirkan ke selokan, hanyut ke tempat pengolahan

lebih lanjut. Cara Keempat ialah pengkomposan (composting), yakni pengolahan

limbah untuk memperoleh kompos untuk menyuburkan tanah. Mikroorganisme

(bakteri, jamur). Cara Kelima ialah pembakaran (incineration) dengan hasil gas dan

residu. Metode Keenam ialah dengan pirolisis yakni mengolah limbah dengan

proses dekomposisi senyawa kimia pada suhu tinggi dengan pembakaran tidak

sempurna, atau suatu proses peruraian kimia isomerisasi, deoksigenisasi, denitrogenisasi,

Untuk menanggulangi daur ulang limbah rumah tangga, pemerintah daerah

kota Binjai dalam hal ini Bapedaldako Binjai melakukan kegiatan Sosialisasi dan

Pelatihan Daur Ulang Limbah Rumah Tangga bertujuan untuk memanfaatkan limbah

rumah tangga seperti sisa-sisa minyak goreng (jelantah) untuk diolah menjadi

bahan produktif seperti hiasan rumah tangga.

Pemanfaatan Sampah-sampah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai

pupuk kompos, kompos merupakan pupuk yang penting karena kompos merupakan

pupuk organik. Penggunaan pupuk organik makin digalakkan penggunaannya karena

mempunyai tiga keuntungan, yaitu keuntungan bagi lingkungan, keuntungan bagi tanah,

dan keuntungan bagi tanaman. Kompos sangat membantu dalam penyelesaian

masalah lingkungan, terutama sampah. Karena bahan baku pembuatan kompos

adalah sampah maka permasalahan sampah rumah tangga dan sampah kota dapat di

atasi.

Peserta sosialisasi dan pelatihan ini dihadiri dan diikuti oleh para ibu-ibu rumah

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 136: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

tangga. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama Bapedalda Kota Binjai dan Bapedalda

Propinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini sangat menarik dan mendapatkan respon yang

positif dari para peserta pelatihan.

Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan lingkungan

hidup di atas, Pemerintah Daerah Kota Binjai melakukan beberapa program, yaitu :

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah tersedianya dan

teraksesnya informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berupa infrastruktur

data spesial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup masyarakat

luas disetiap daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

a. Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam danlingkungan hidup baik

didarat, laut, maupun udara.

b. Pengkajian neraca sumber daya alam.

c. Program peningkatan efekiifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber

daya alam.

Sasaran program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari

kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali ekploritatif.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

a. Pengkajian kembali kebijakan pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber

daya alam;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 137: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

b. Penerapan sistem disissentif yang diwujudkan dalam bentuk tarif yang

progresif dan rasional untuk melindungi sumber daya alam;

c. Pengembangan riset terhadap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam clan

pelestarian lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan nilai tambah yang optimal

pasar global dan kualitas lingkungan hidup melalui mekanisme pembiayaan yang

berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam.

d. Pengembangan teknologi pengunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan

termasuk teknologi yang terbaik, teknologi lokal, clan teknologi daur ulang yang

tersedia;

e. Rasionalisasi dan restrukturiasasi industri berbasis sumber daya alam.

2. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran

Lingkungan Hidup.

Sasaran dari program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang

bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

a. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi

tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, industri yang ramah

lingkungan;

b. Penetapan indeks dan baku mutu lingkungan;

c. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan

transportasi;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 138: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

d. Pengintegrasian biaya lingkungan terhadap biaya produktif;

e. Pengembangan teknologi produksi bersih;

f. Pengembangan kelembagaan pendanaan pengelolaan lingkungan hidup;

g. Penjaminan terjadinya alih kapasitas;

h. Pemantauan yang kontiniu, pengawasan dan evaluasi standard mutu lingkungan.

Dalam upaya ini termasuk penataan ruang, permukiman dan industri yang konsisten

dengan pencemaran lingkungan.

3. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan

Sumber Daya dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Sasaran program ini tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan

lingkungan yang kuat, dengan didukung oleh perangkat hukum secara adil dan

konsisten. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

a. Penyusunan Undang-undang Pengelolaan sumber daya alam berikut perangkat

peraturannya;

b. Penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup;

d. Pengakuan kelembagaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan

sumber daya alam;

e. Penguatan institusi dan aparatur penegakan hokum dan pengelolaan somber daya

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 139: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

clam dan lingkungan hidup;

f. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu juga akan dilaksanakan kegiatan pokok lainnya yaitu :

a. Pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mewaspadai adanya upaya

untuk menggunakan isu lingkungan yang menghambat eksport dan

perkembangan ekonomi negara berkembang.

b. Peningkatan sistem pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati

(biopiracy) dan pembajakan teknologi lokal dan pihak asing.

c. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan dan konservasi

sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d. Pelaksanaan program-program sukarela seperti sistem menegemen dan kinerja

lingkungan (ISO-14000 dan Ekolobing). Sebanyak mungkin perusahaan

industri dan jasa dapat bersaing di tingkat internasional.

4. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Sasaran dari program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat

dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak

proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan,

pelaksanaaan, sampai pengawasan.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 140: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

a. Jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu

mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

b. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan

pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat dan

budaya.

c. Pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang

melibatkan pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

lingkungan hidup.

d. Perlindungan hak-hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam

dan pelestarian hidup.

Selain itu terdapat kegiatan pokok lain yaitu :

a. Pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan;

b. Pengkajian keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal.

c. Pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

d. Peningkatan kepatuhan dunia usaha masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan dan tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kota Binjai tentunya berkaitan

dengan bidang-bidang lainnya, semisal pembangunan bidang ekonomi dan

pembangunan sosial, dalam upaya mencapai arah tujuan sekaligus terhadap

sasaran dari pelaksanaannya. Adapun sasaran dan tujuan yang perlu dikembangkan

dan ditindaklanjuti, adalah :

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 141: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

1. Mengacu pada visi Kota Binjai dalam mewujudkan Kota Binjai yang

bersih, nyaman, mandiri, sejahtera dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan pada setiap sektor hendaknya lebih diperhatikan dan dijaga

terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan tersebut.

Seperti halnya pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana penunjang

untuk mewujudkan kelestarian lingkungan sekitar. Hal ini dimaksudkan

untuk menjaga dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut,

karena ketiadaan sarana penunjang terhadap lingkungan tersebut serta

dalam upayamengurangi tingkat kerusakan maupun degradasi terhadap

lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan dalam upaya menjamin

keberlanjutan pembangunan, yaitu :

a. Pemberian kewenangan yang luas terhadap daerah dalam

pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Mengantisipasi tekanan - tekanan dari pihak - pihak lain, baik yang

berdampak secara langsung maupun tidak langsung dari

pembangunan tersebut, yang disebabkan telah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan.

2. Peningkatan dan pengoptimalan pemanfaatan area yang mengacu pada

prinsip tata ruang, kelengkapan dan rekomendasi terhadap pemecahan

issu lingkungan di Kota Binjai. Dengan ditingkatkannya fungsi

pengawasan, penertiban dalam pemberian ijin dengan pertimbangan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 142: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

utama adalah pengalokasian sumber daya alam dan kegiatan pembangunan.

3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama sekali pada daerah

perkotaan perlu untuk segera diciptakan peluang-peluang baru yang

memungkinkan untuk menampung lapangan kerja.

4. Pengendalian Pencemaran Lingkungan :

a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan

dengan mengefektifkan fungsi AMDAL, UKL, UPL.

b. Peningkatan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

c. Pemberian penegakkan hukum terhadap pelaku kerusakan dan

pencemaran.

d. Penciptaan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan lingkungan

5. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan :

a. Meningkatkan pemantauan terhadap industri atau sector ekonomi yang

berindikasi terhadap pencemaran lingkungan.

b. Pemenuhan kualitas data yang akurat dan terpercaya.

c. Program kali bersih.

d. Program langit biru.

e. Program reboisasi dan penghijauan.

f. Terbentuknya kelompok pecinta lingkungan.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 143: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

C. Hambatan Dan Kendala

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kendala-

kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di kota Binjai.

Adapun hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Izin mendirikan

bangunan di Kota Binjai adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan

hidup bagi kepentingannya sendiri, masyarakat dan demi kelestarian

lingkungan.

Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup membawa

dampak negatif kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan

melindungi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup

dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Akibatnya dapat menimbulkan risiko-

risiko kerusakan dan/atau pencemaran pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan

lingkungan hidup. Adapun resiko-resiko yang akan timbul dari kurang sadarnya

masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a. Rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia,

baik sistem biofisik maupun sosial;

b. Munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya

dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi;

c. Pengalihan beban dan risiko kepada generasi berikutnya atau kepada sektor atau

kepada daerah lain;

d. Kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat;

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 144: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

e. Kurangnya perhatian pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melengkapi

Dokumen-dokumen yang dimiliki untuk menjalankan usahanya.

2. Birokrasi yang tidak dimengerti oleh masyarakat untuk mendapatkan izin

yang berwawasan lingkungan

Proses dan prosedur untuk mendapatkan izin dalam hubungannya dengan

pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan suatu tindakan untuk melindungi

lingkungan dari segala usaha dan/atau kegiatan yang akan membawa dampak negatif

terhadap daya dukung lingkungan hidup.

Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin tersebut telah diatur dan

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh setiap

daerah masing-masing. Adapun izin yang sering diminta oleh masyarakat adalah izin

mendirikan bangunan (IMB), izin Ho dan lain-lain.

Banyaknya prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai kelayakan untuk mendapatkan izin menyebabkan terjadinya Birokrasi dan

prosedur yang berbelit-belit dan tidak dimengerti oleh masyarakat sehingga

menyulitkan untuk mengurus mendapatkan izin.

Hal ini bertambah parah dengan lemahnya SDM dari aparat yang

bertanggungjawab untuk mengurus mendapatkan izin tersebut. Hal ini disebabkan

karena adanya kerancuan secara kelembagaan lingkungan hidup dan otonomi daerah

karena masih belum terpolanya pengertian manajemen lingkungan hidup yang baik.

Faktor inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya keengganan dari masyarakat

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 145: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

khususnya bagi pihak perusahaan untuk mengurus proses pembuatan sertifikasi izin

yang mereka perlukan..

Oleh karena itu untuk menunjang adanya saling keterkaitan antara

masyarakat dengan kelembagaan untuk mendapatkan izin yang mereka perlukan

maka perlu disusun suatu sistem administrasi yang baik sehngga dapat menentukan

peran dan wewenang dalam pelaksanaan penerbitan izin dengan hubungannya dengan

pengelolaan lingkungan hidup. Sistem administrasi yang baik tentunya mempunyai

peran yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dari setiap aparatur pemerintah

dan secara kelembagaan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani

masyarakat. Hal ini dipandang dari aspek ekonomi, sosial politik dan lingkungan dari

setiap kelembagaan sehingga tercipta hubungan yang baik dengan masyarakat.

3. Kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwenang mengenai pentingnya

pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan mengenai kurangnya sosialisasi dari instansi yang

berwenang mengenai pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat dan pihak pelaku

kegiatan usaha dan/atau kegiatan merupakan permasalahan yang seharusnya tidak

perlu terjadi. Hal ini disebabkan karena pemerintah dengan diwakilkan oleh instansi

yang berwenang untuk itu telah memiliki tanggungjawab untuk memberikan

informasi dan melakukan pengawasan yang baik kepada segala jenis usaha dan/atau

kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 146: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Sosialisasi ini diperlukan untuk memberitahukan bahwa pengembangan

lingkungan tidak cukup hanya mengatur mengenai pengelolaan sumberdaya alam

secara bertanggungjawab, tetapi harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang

dilengkapi dengan langkah-langkah usaha pengembangan konsumsi dan pola hidup

yang wajar sesuai dengan kemampuan daya dukung alam demi menjaga kelestarian

lingkungan hidup..

4. Keterbatasan Biaya

Keterbatasan biaya dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan

permasalahan klasik yang saat ini sedang dialami oleh pemerintah daerah dalam

menjalankan program-program pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup

tidak berjalan dengan baik. Hal ini memicu terjadinya penurunan kualitas lingkungan

hidup sebagai akumulasi dari pemanfaatan sumber daya alam akibat dari proses

pembangunan di daerah yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Jika

hal ini terjadi ditengah-tengah masyarakat maka bukan tidak mungkin akan memicu

berbagai konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh permasalahan lingkungan hidup.

Kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akan semakin

meluas akibat dari banyaknya bangunan-bangunan, usaha dan/atau kegiatan yang

berwawasan lingkungan karena tidak memiliki izin untuk menjalankan usaha danatau

kegiatan. Oleh karena itu pemerintah kota Binjai harus segera mengantisipasi dengan

melakukan social control bagi segala usaha dan/atau kegiatan yang tidak peduli

terhadap Pengelolaan lingkungan hidup.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 147: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

5. Lemahnya Aparat dan Penegakan Hukum dalam Penegakan Hukum

Lingkungan.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik apabila SDM dari aparat

telah sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat dilakukan berbagai kegiatan

kepada masyarakat untuk patuh terhadap aturan-aturan dalam pengelolaan lingkungan

hidup, hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif,

pengawasan dan penindakan sebagai tindakan represif. Oleh karena itu, hukum yang

ingin ditegakkan harus baik dan tidak bertentangan satu sama lain, baik secara

vertikal daupun horizontal.

Selain itu juga harus didukung oleh aparat hukum dan sarana yang

memadai. Suatu peraturan perundang-undangan atau hukum dapat dianggap baik dari

sudut berlakunya apabila hukum tersebut dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan

filosofis.

Penegakan ketentuan hukum yang tidak konsisten terhadap pelaksanaan

mengenai sangat pentingnya kepatuhan terhadap hukum lingkungan dalam

pengelolaan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang saling kait mengkait

antara berbagai aspek yang cukup kompleks. Tujuan utama pada penegakan hukum

lingkungan itu sendiri pada hakekatnya adalah untuk mempertahankan dan

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 148: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

menciptakan kestabilan terhadap perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Untuk megnantisipasi permasalahan dalam pengekan hukum lingkungan

di kota Binjai, pemerintah daerah menerbitkan berbagai peraturan daerah dengan

maksud dan tujuan tersebut serta untuk menjaring para pelanggar hukum yang

melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan adanya peraturan daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup

ini diharapkan pelanggaran terhadap penegakan hukum lingkungan dapat segera

ditindak dan ditertibkan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan

sanksi yang cukup keras untuk mengatur mengenai pelanggaran terhadap ketentuan

yang mengatur tentang pelaksanaannya.

Hal ini tentunya dimaksudkan agar kesadaran masyarakat akan perlunya

peraturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pentingnya penegakan hukum

lingkungan dalam kehidupan manusia terus ditumbuh kembangkan melalui

penerangan, penyuluhan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pembinaan

rangsangan penegakan hukum dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat

(LSM) untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap ekonomi dan sosial.

Pelaku yang melakukan tindakan dan/atau usaha pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan harus segera ditangani dalam upaya penegakan hukum

lingkungan. Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari

penerangan atau penyuluhan hukum sampai pada penjatuhan sanksi apabila terjadi

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 149: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

pelanggaran. adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melalui berbagai

instrumen hukum, yaitu Administrasi (Tata Usaha Negara), Pidana ataupun Perdata

:

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 150: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam tulisan ini, maka dapatlah diberikan kesimpulan demi

menjawab permasalahan, yaitu :

1. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada setiap pemerintah

daerah secara proporsional untuk mengembangkan potensi yang ada dalam proses

pembangunan yang terencana dengan baik, realistik dan strategik dan bernuansa

lingkungan yang dalam jangka panjang dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya

alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah kota Binjai

dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan

untuk mengurangi terjadinya dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap

memperhatikan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan,

penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender dan

pemerintah yang baik.

2. Pelaksanaan kebijakan pengelola lingkungan hidup di kota binjai merupakan

bagian dari pembangunan nasional yang sejalan dalam rangka implementasi

otonomi daerah, berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan bertujuan

dalam rangka peningkatan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

dengan tetap beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi

sumberdaya alam dan lingkungan serta memberikan kesempatan kepada

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 151: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

masyarakat adat dan lokal untuk dapat berperan aktif sehingga pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di kota Binjai dapat tetap terjamin.

B. Saran-Saran

1. Dalam penerapan otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan

mengembangkan potensi sumberdaya alam yang ada untuk menunjang

pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek pelestarian, kesejahteraan sosial

dengan melakukan :

a. memperluas area hutan kota;

b. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan izin;

c. melakukan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat dan pelaku usaha

dan/atau kegiatan terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

2. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kota Binjai setiap mengeluarkan

kebijakan yang berkaitan dengan proses pembangunan daerahnya tetap

memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup dan melibatkan peran serta

masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga secara

dini dapat diantisipasi munculnya permasalahan dan resiko lingkungan yang

negatif.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 152: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

DAFTAR BACAAN

A. Buku-Buku

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni, 1983. Absori, Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas.

Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2000. Alvi Syahrin, Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Medan: Fakultas Hukum USU,

1997. Amsyari, Fuad, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1981. Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, 1997. Arifin, Syamsul, Upaya Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan

Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Sumatera Utara. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

Bismar Nasution, dkk., Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia, Kumpulan Tulisan

70 Tahun Prof. Muhamamad Abduh, SH. Medan: USU Press, 2004. Bapedaldasu bekerjasama dengan Lembaga Penelitian USU, Prosedur Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup. Medan: t.p., 2002. Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum. Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1997. Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke-7. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 1999. Kamelo, Tan, Butir-Butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, Pidato

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum USU 1979-2001. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional

Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia. Jakarta: Bina Cipta, 1976.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty,

1988.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 153: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Bandung : Binacipta,

1981. -----------------, Bunga Rampai Hukum Lingkungan I, Jakarta : Binacipta, 1984. Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosda

Karya, 1998. Nasution, Bismar, dkk., Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia, Kumpulan Tulisan

70 Tahun Prof. Muhamamad Abduh, SH. Medan: USU Press, 2004. Patterson, Edwin, Law in a Scientific Age. New York: Columbia University Press,

1963. Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja

Rosdakarya, 1993. R M. Gatot P Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,

1991. Santoso, Mas Achmad, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Pidana dan

Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. 2000. ---------------, Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan,

Jakarta : Indonesian Centre for Environmental Law, 1995. Sunoto, 1997, Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan

Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.

Schaffmeister, E., Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana

Lingkungan Dalam Teori dan Praktek). Diterjemahkan oleh Tritam P. Moeliono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984. ----------------, Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan

Status Hukumnya). Medan: Fakultas Hukum USU, 1999.

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008

Page 154: KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4950/1/057005050.pdf · beracuan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

----------------, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

B. Makalah Arifin, Syamsul, “Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup”,

Makalah Materi Kursus Dasar-Dasar Amdal Tipe A, Tanggal 10 s/d 20 Maret 2003. (Angkatan VI).

Hamid, Hamrat, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi

Negara, Perdata, dan Pidana. Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNS, Surakarta, tanggal 21 Pebruari 1992.

Staudinger, Jeff, RCRA Enforcement : Problem and Reform, dalam Stanford

Environmental Law Society, Strategis for Environmental Enforcement. The Stanford University School of Law Environmental and Natural Resources, Stanford University, 1995.

C. Peraturan Perundang-Undangan Undang–Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

Elyuzar Siregar: Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai, 2007. USU e-Repository © 2008