19
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Oleh : Ir. S. Witoro Soelarno MSi.

Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

  • Upload
    ipungji

  • View
    234

  • Download
    44

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengelolaan Limbah Tambang

Citation preview

Page 1: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Oleh : Ir. S. Witoro Soelarno MSi.

Page 2: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

DASAR HUKUM

UU No. 11 Tahun 1967PP No. 32 Tahun 1969PP No. 75 Tahun 2001Kepmen PE No. 1211.K/1995Peraturan tentang BML dan kualitas limbah

Page 3: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

PENGATURAN SEBELUM UULH 1982

UU 11 Th 1967 ttg Ketentuan Pokok PertambanganPP 32 Th 1969 ttg pelaksanaan UU 11 Th 1967Permen Pertamb 04 Th 1977 ttg Pencegahan & Penanggulangan Gangguan & Pencemaran Akibat Pertambangan UmumKep Dirjen 07/1978 ttg Penanganan Dampak TamkaKep Dirjen 08/1978 ttg Penanganan Dampak K.KerukKep Dirjen 07/1978 ttg Penanganan Dampak Pengolahan-Pemurnian

Sejarah Pengaturan

Page 4: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

PENGATURAN SETELAH UULH 1982PENGATURAN SETELAH UULH 1982 UU 11 Th 1967 ttg Ketentuan Pokok Pertambangan PP 32 Th 1969 ttg pelaksanaan UU 11 Th 1967 UU 23 Th 1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup PP 27 th 1999 ttg AMDAL Kepmen PE 2555.K Th 1993 ttg PIT Kepmen PE 103.K Th 1993 ttg Pengawasan Pelaksanaan

RKL-RPL di Bidang Perambangan dan Energi Kepmen 1211.K Th 1995 ttg Pencegahan dan

Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan PU– Jaminan Reklamasi (Kep Dirjen 336.K/1996)– Pengendalian Erosi (SE Dirjen 693.K/1996)– Pelaporan pelaksanan KL-triwulan/tahunan/kasus (SE Dirjen 1993)– Juknis Reklamasi (SE Dirjen 1993)

Sejarah Pengaturan

Page 5: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

UU No 11 Tahun 1967UU No 11 Tahun 1967 tentang : tentang : KETENTUAN KETENTUAN POKOK KETENTUAN KETENTUAN POKOK

PERTAMBANGANPERTAMBANGAN

Ps 29 menyebutkan bahwa Menteri PE antara lain melakukan pengawasan terhadap kegiatan lainnya yang menyangkut kepentingan umum.

Ps 30 menyebutkan “Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang KP diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya”.

Pengaturan

Page 6: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

PP 32 Tahun 1969PP 32 Tahun 1969 tentang : Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967tentang : Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967

Ps 46 ayat 4Sebelum meninggalkan bekas wilayah KP, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umumPs 46 ayat 5Menteri menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KPnya.

Pengaturan

Page 7: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

Pasal 46 ayat 5Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KP.Pasal 64 ayat 1Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

PP 75 Tahun 2001, tentang : Perubahan Kedua Atas PP 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Page 8: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

PP 75/2001 (lanjutan)

Pasal 64 ayat 2Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisiPasal 64 ayat 3Pengawasan meliputi seluruh tahapan kegiatan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan nilai tambah

Page 9: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

KepMen PE 1211K Tahun 1995ttg : Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambanga Umum

Air tambang harus diolah melalui sarana pengendapan / pengolahan sebelum dilepas ke perairan umum

Sarana pengendapan / pengolahan tsb harus terpelihara dan berfungsi setiap waktu

Tambang hidrolis harus dengan sirkulasi tertutup

Page 10: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

KepMen PE 1211K Tahun 1995

KEWAJIBAN PERUSAHAANMengalokasikan biaya utk perlindungan lingkunganMemberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai perlindungan lingkunganMenunjuk KTT untuk memimpin langsung dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan (ps 4)Bila KTT berhalangan di lapangan maka perusahaan menunjuk petugas melaksanakan kewajiban KTT

Page 11: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

Keberlanjutan pembangunanPerlindungan lingkunganSesuai dengan dan dapat diterapkan pada kondisi lokalMemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Analisis Biaya dan Manfaat)Secara teknik, ekonomi, sosial/budaya, dan lingkungan:limbah cair pertambangan dapat dikelola dan ditempatkan pada sarana penampungan (penempatan) dengan risiko paling rendah

TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Page 12: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN

• Merubah kualitas lingkungan pada daerah/sarana pengelolaan limbah cair (kolam tailing, dsb)

• Menggunakan air dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar dikembalikan lagi ke alam

• Memerlukan lahan yang cukup luas (settling, netralisasi/detoksifikasi, polishing)

• Pengaruh terhadap rancangan sarana pengelolaan limbah cair (gempa, curah hujan tinggi, evaporasi rendah)

• Sungai terdapat di mana-mana• Topografi berundulasi• Polishing pond dan wet land akan

berkembang

Page 13: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

KARAKTERISTIK LIMBAH CAIR PERTAMBANGAN

Beda dengan limbah cair industri pada umumnya, karena:

(1) Volume besar, rendah toksisitas

(2) Dalam bentuk lumpur (slurry): + 30 – 40 % padatan

(3) Ekonomis/tidaknya tergantung harga jual mineral

(4) Pengaruh dari jenis bahan galian (sulfida, oksida, karbonat)

(5) Dipengaruhi oleh cara pengolahan

Page 14: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

Pengolahan fisik

Pengolahan kimiawi

Degradasi alamiah

Penyaluran

Penempatan/penampungan

Pemantauan

Reklamasi/pasca tambang

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PERTAMBANGAN

Page 15: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGOLAHAN

• Teknologi pengolahan bijih/batubara

• Jumlah (volume) limbah cair

• Sifat mineralogi bijih/batubara

• Sifat fisik

• Sifat kimia

• Kondisi iklim (curah hujan, evaporasi)

• Konfigurasi wilayah (topografi)

• Standar (baku mutu) yang ingin dicapai

Page 16: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

BAKU MUTU LIMBAH PERTAMBANGAN

• Dampak limbah terhadap lingkungan

• Jumlah limbah yang dihasilkan (misal tailing yang berjumlah besar)

• Aspek teknis

• Aspek ekonomi

• Site spesifik dan kekhasan kegiatan pertambangan (lokasi, metode pengolahan, dsb)

Page 17: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

PELAKSANAAN INSPEKSIPELAKSANAAN INSPEKSI

Prinsip PengawasanPengawas harus mempunyai pengetahuan/keterampilan

yang lebih atau sama dengan yang diawasi

Pengawasan Lingkungan efektif sejak 1977Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagai mitraKoordinasi Pengawasan Pusat & WilayahIndividual / Terpadu / Rutin / InsidentilBerdasarkan PROSEDUR TETAP

Page 18: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

Review Apa

Parameter, konsentrasi Beban pencemaran

Mengapa Mencegah penurunan kualitas LH

Siapa Pemerintah Pengusaha Masyarakat

Bagaimana Pendekatan ideal (daya dukung) Pendekatan praktis (the best practicable

technology) Efektif, mudah, tidak menyebabkan high

cost

Jangan dikacaukan pengertian BML dan NAB !!

Page 19: Kebijakan pengelolaan limbah tambang.ppt

Subdit Lindungan Lingkungan PertambanganDit Teknik Mineral dan BatubaraDit Jen Geologi dan Sumber Daya Mineral

Jl Prof. Dr. Supomo No. 10 JakartaTlp : 021-8357503 ext 301Fax : [email protected]