Upload
ipungji
View
234
Download
44
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pengelolaan Limbah Tambang
Citation preview
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Oleh : Ir. S. Witoro Soelarno MSi.
DASAR HUKUM
UU No. 11 Tahun 1967PP No. 32 Tahun 1969PP No. 75 Tahun 2001Kepmen PE No. 1211.K/1995Peraturan tentang BML dan kualitas limbah
PENGATURAN SEBELUM UULH 1982
UU 11 Th 1967 ttg Ketentuan Pokok PertambanganPP 32 Th 1969 ttg pelaksanaan UU 11 Th 1967Permen Pertamb 04 Th 1977 ttg Pencegahan & Penanggulangan Gangguan & Pencemaran Akibat Pertambangan UmumKep Dirjen 07/1978 ttg Penanganan Dampak TamkaKep Dirjen 08/1978 ttg Penanganan Dampak K.KerukKep Dirjen 07/1978 ttg Penanganan Dampak Pengolahan-Pemurnian
Sejarah Pengaturan
PENGATURAN SETELAH UULH 1982PENGATURAN SETELAH UULH 1982 UU 11 Th 1967 ttg Ketentuan Pokok Pertambangan PP 32 Th 1969 ttg pelaksanaan UU 11 Th 1967 UU 23 Th 1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup PP 27 th 1999 ttg AMDAL Kepmen PE 2555.K Th 1993 ttg PIT Kepmen PE 103.K Th 1993 ttg Pengawasan Pelaksanaan
RKL-RPL di Bidang Perambangan dan Energi Kepmen 1211.K Th 1995 ttg Pencegahan dan
Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan PU– Jaminan Reklamasi (Kep Dirjen 336.K/1996)– Pengendalian Erosi (SE Dirjen 693.K/1996)– Pelaporan pelaksanan KL-triwulan/tahunan/kasus (SE Dirjen 1993)– Juknis Reklamasi (SE Dirjen 1993)
Sejarah Pengaturan
UU No 11 Tahun 1967UU No 11 Tahun 1967 tentang : tentang : KETENTUAN KETENTUAN POKOK KETENTUAN KETENTUAN POKOK
PERTAMBANGANPERTAMBANGAN
Ps 29 menyebutkan bahwa Menteri PE antara lain melakukan pengawasan terhadap kegiatan lainnya yang menyangkut kepentingan umum.
Ps 30 menyebutkan “Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang KP diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya”.
Pengaturan
PP 32 Tahun 1969PP 32 Tahun 1969 tentang : Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967tentang : Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967
Ps 46 ayat 4Sebelum meninggalkan bekas wilayah KP, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umumPs 46 ayat 5Menteri menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KPnya.
Pengaturan
Pasal 46 ayat 5Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KP.Pasal 64 ayat 1Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
PP 75 Tahun 2001, tentang : Perubahan Kedua Atas PP 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
PP 75/2001 (lanjutan)
Pasal 64 ayat 2Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisiPasal 64 ayat 3Pengawasan meliputi seluruh tahapan kegiatan, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan nilai tambah
KepMen PE 1211K Tahun 1995ttg : Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambanga Umum
Air tambang harus diolah melalui sarana pengendapan / pengolahan sebelum dilepas ke perairan umum
Sarana pengendapan / pengolahan tsb harus terpelihara dan berfungsi setiap waktu
Tambang hidrolis harus dengan sirkulasi tertutup
KepMen PE 1211K Tahun 1995
KEWAJIBAN PERUSAHAANMengalokasikan biaya utk perlindungan lingkunganMemberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai perlindungan lingkunganMenunjuk KTT untuk memimpin langsung dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan (ps 4)Bila KTT berhalangan di lapangan maka perusahaan menunjuk petugas melaksanakan kewajiban KTT
Keberlanjutan pembangunanPerlindungan lingkunganSesuai dengan dan dapat diterapkan pada kondisi lokalMemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Analisis Biaya dan Manfaat)Secara teknik, ekonomi, sosial/budaya, dan lingkungan:limbah cair pertambangan dapat dikelola dan ditempatkan pada sarana penampungan (penempatan) dengan risiko paling rendah
TUJUAN YANG INGIN DICAPAI
KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN
• Merubah kualitas lingkungan pada daerah/sarana pengelolaan limbah cair (kolam tailing, dsb)
• Menggunakan air dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar dikembalikan lagi ke alam
• Memerlukan lahan yang cukup luas (settling, netralisasi/detoksifikasi, polishing)
• Pengaruh terhadap rancangan sarana pengelolaan limbah cair (gempa, curah hujan tinggi, evaporasi rendah)
• Sungai terdapat di mana-mana• Topografi berundulasi• Polishing pond dan wet land akan
berkembang
KARAKTERISTIK LIMBAH CAIR PERTAMBANGAN
Beda dengan limbah cair industri pada umumnya, karena:
(1) Volume besar, rendah toksisitas
(2) Dalam bentuk lumpur (slurry): + 30 – 40 % padatan
(3) Ekonomis/tidaknya tergantung harga jual mineral
(4) Pengaruh dari jenis bahan galian (sulfida, oksida, karbonat)
(5) Dipengaruhi oleh cara pengolahan
Pengolahan fisik
Pengolahan kimiawi
Degradasi alamiah
Penyaluran
Penempatan/penampungan
Pemantauan
Reklamasi/pasca tambang
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PERTAMBANGAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGOLAHAN
• Teknologi pengolahan bijih/batubara
• Jumlah (volume) limbah cair
• Sifat mineralogi bijih/batubara
• Sifat fisik
• Sifat kimia
• Kondisi iklim (curah hujan, evaporasi)
• Konfigurasi wilayah (topografi)
• Standar (baku mutu) yang ingin dicapai
BAKU MUTU LIMBAH PERTAMBANGAN
• Dampak limbah terhadap lingkungan
• Jumlah limbah yang dihasilkan (misal tailing yang berjumlah besar)
• Aspek teknis
• Aspek ekonomi
• Site spesifik dan kekhasan kegiatan pertambangan (lokasi, metode pengolahan, dsb)
PELAKSANAAN INSPEKSIPELAKSANAAN INSPEKSI
Prinsip PengawasanPengawas harus mempunyai pengetahuan/keterampilan
yang lebih atau sama dengan yang diawasi
Pengawasan Lingkungan efektif sejak 1977Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagai mitraKoordinasi Pengawasan Pusat & WilayahIndividual / Terpadu / Rutin / InsidentilBerdasarkan PROSEDUR TETAP
Review Apa
Parameter, konsentrasi Beban pencemaran
Mengapa Mencegah penurunan kualitas LH
Siapa Pemerintah Pengusaha Masyarakat
Bagaimana Pendekatan ideal (daya dukung) Pendekatan praktis (the best practicable
technology) Efektif, mudah, tidak menyebabkan high
cost
Jangan dikacaukan pengertian BML dan NAB !!
Subdit Lindungan Lingkungan PertambanganDit Teknik Mineral dan BatubaraDit Jen Geologi dan Sumber Daya Mineral
Jl Prof. Dr. Supomo No. 10 JakartaTlp : 021-8357503 ext 301Fax : [email protected]