KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PEMBELAJARAN, WARISAN BUDAYA TAK BENDA

DAN KELEMBAGAAN - PDSPK

Sekretariat Jenderal , KemendikbudJakarta, 2018

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Kemendikbud

• Pasal 798

Pusat Data dan Statistik Pendidikan danKebudayaan mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan data dan statistik pendidikan dankebudayaan

TUGAS PDSPK

Tugas dan Fungsi PDSPK, Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang DAPODIK yang dilakukan oleh Sub Bidang Kelembagaan

Pasal 2Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikanyang terpadu dan menghasilkan data yang representative untuk memenuhiKementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7Pengumpulan data yang diintegrasikan oleh PDSPK sebagaimana dimaksuddilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi DAPODIK

Pasal 10Atribut data satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: informasi identitas, lokasi, data pelengkap, data spasial, data citra, sarana dan prasarana satuanpendidikan.

Pasal 12(1) PDSPK menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan untuk menjamin

integrasi data pendidikan.(2) Data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang

terverval keabsahannya utk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atasreferensi wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas.

(6) Referensi nomor identitas yang dimaksud pada ayat(2) meliputi:NPSN, NISN, NUPTK dan NPYP

SP

Ijin Operasional

KONDISI AWAL PENGUMPULAN DATA SEBELUM TERINTEGRASI

Ijin Operasional oleh Lembaga yang berwewenang

Program-program Pembangunan/Pembinaan

Dinas Kab-Kota

Dinas Provinsi

Mekanisme

SP = Satuan Pendidikan

Setiap Program Pembangunan memiliki mekanisme pengelolaan data secara parsial yang bersumber darisekolah, koordinasi dengan Dinasmelalui bidang bidang yang berbeda, sesuai jenis program pembinaannya.

GTK (NUPTK)

Peserta Didik (NISN)

SP (NPSN)

Ijin Operasional

PAUDDikmas

Dikdasmen Kebudayaan

Bahasa

STRATEGI PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG TERINTEGRASI

Pengumpulan data yang terkontrol melalui Data Master Referensi

Ijin Operasional oleh Lembaga yang berwewenang

Integrator entitasdata yang terkontrol

melalui sifat data relational dan

longitudinal sebagaiData Master

Referensi

Program-program Pembangunan/Pembinaan

Terkontrolnya Data Entitas MasterReferensi, maka diharapkan data program-program pembangunan terkontrol dalamsatu mekanisme pengelolaan. Berakarpada Ijin operational yang dikeluarkan olehlembaga berwewenang.

SP = Satuan Pendidikan

NPSN = Nomor Pokok Sekolah Nasional (8 dgt)NISN = Nomor Identitas Siswa Nasional (10 dgt)NUPTK = Nomor Unik Pendidik-Tenaga Kependidikan (14 dgt)NPYP = Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

Mekanisme Penerbitan NPSN DIKMASMEN

Dinas PDSPK

SK Operasional

Dan Citra

Peserta Didik

PTK

Rombeldapodikdas dapodikmen dapodikpaudni

Master Reference

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/

http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/

Mekanisme Penerbitan NPSN PAUD DIKMAS

Dinas PDSPK

DapodikPaudDikmas

Peserta Didik

PTK

Rombel

NILE

Master Referencehttp://referensi.data.kemdikbud.go.id/

SK Operasional

dan Citra

Identitas

Citra

Spasial

Operator Sekolah

Kepastian Sekolah

SMP NEGERI 6 SORONG LS -0.873364; BT 131.312250

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/

Identitas Sekolah

Peserta Didik

Guru

Sarana/Prasarana

Akreditasi

Ujian Nasional

Program Pembangunan

1. Ruang Kelas (menurut kondisi)2. Laboratorium (menurut kondisi)3. Perpustakaan (menurut kondisi)4. Sanitasi (menurut kondisi)

1. Tahun Akreditasi2. Standard Isi3. Standard Proses4. Standard Kelulusan5. Standard Tendik6. Standard Sarpras7. Standar Pengelolaan8. Standard Biaya9. Standar Penilaian10.Nilai Akhir11.Akreditasi

1. Nama2. SK Operational3. Alamat4. Foto5. Lokasi6. Operator Sekolah

Sekolah

Nilai Ujian Nasional per Mapel

1. BOS2. Rehab3. PIP4. dll

1. Siswa (tingkat, agama, jk, umur)2. Siswa Baru (tingkat, jk)3. Siswa Mengulang (tingkat, jk, umur)4. Lulusan (umur, jk)

1. Jabatan2. Status Kepegawaian3. Ijasah4. Umur5. Sertifikasi6. Jenis Kelamin

Sumber: Dapodik

Sumber: BAN-SM

Sumber: Unit Terkait

Sumber: Puspendik, Balitbang

INFORMASI

TUGAS PDSPK

Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, Bab V, Pasal 12, ayat 1 :

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Kemendikbud

• Berdasarkan Pasal 800, salah satu bidang di PDSPK adalah:Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda (WBTB),dan Kelembagaan.

Ada 2 subbidang adalah subbidang pembelajaran danWBTB dan subbidang kelembagaan.

Tugas, melakukan verifikasi dan validasi (verval) datapembelajaran dan kelembagaan.

Hal tersebut dilakukan dengan membangun sistemverval data pembelajaran dan verval satuanpendidikan.

Bagian di PDSPK

• MekanismeMelakukan Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan Melalui lamanhttp://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/, login dengan user dan password yang sudah terdaftar pada Jaringan Pengelolan Pendidikan (SDM).

• Kewenangan

Sekolah:- Update Identitas (Alamat Jalan, Desa/Kelurahan)

- Update Legalitas Satuan Pendidikan (SK Operasional dan SK Ijin Pendirian)- Update Foto Profil dan Foto Sarpras Satuan Pendidikan- Update Spasial Satuan Pendidikan (Titik Koordinat)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:- Pencetakan Sertifikat Satuan Pendidikan- Pengajuan NPSN Satuan Pendidikan (PAUD-DIKMAS, DIKDAS)- Perbaikan Identitas (Alamat Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan)- Merger Satuan Pendidikan, Penutupan Satuan Pendidikan,

Penghapusan Data Duplikat/Ganda

Verifikasi dan Validasi (1)

Dinas Pendidikan Provinsi:- Pencetakan Sertifikat Satuan Pendidikan- Pengajuan NPSN Satuan Pendidikan (DIKMEN)- Perbaikan Identitas (Alamat Jalan, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan)- Merger Satuan Pendidikan, Penutupan Satuan Pendidikan,

Penghapusan Data Duplikat/Ganda.

PDSPK: - Aproval Pengajuan NPSN- Aproval Pengajuan Update Legalitas Satuan Pendidikan- Aproval Pengajuan Update Identitas Satuan Pendidikan- Aproval Pengajuan Update Spasial (Koordinat)- Aproval Pengajuan Update Foto Profil dan Foto Sarpras- Pengaktifan NPSN non Aktif.- Pendaftaran NPSN lama.- Merger Satuan Pendidikan.- Penutupan dan Penghapusan Data Ganda.

Verifikasi dan Validasi (2)

Pengembangan Sistem Pendukung TUSI PDSPK

Business Intelligence(BI)

1. Business Intelligence (BI) Arus Data

2. Business Intelligence (BI) Kualitas Data

3. Business Intelligence (BI) Pendayagunaan Data

Tiga Business Intelligence (BI) yang dibangun:

Berfungsi untuk memastikan bahwa aliran data dapat berjalan dengan baik, dari Dapodikdasmen dan DapodikPaudDikmas, Dapo Kebudayaan dan DapoKebahasaan ke PDSPK, dan dari PDSPK ke unit yang lain, provinsi, LPMP dan Kab-Kota, setelah melalui proses verifikasi-validasi terlebih dahulu.

Berfungsi untuk memastikan bahwa kualitas data tetap terjaga, dengan memunculkan fungsi-fungsi Control Quality untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kab-kota dan Satuan Pendidikan.

Potret Pendidikan disesuikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada tingkat pusat, provinsi dan kab-kota. Yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan, analisis, dan monitoring-evaluasi sampai dengan tingkat mikro.

Informasi

Komunikasi

MonitoringDATA WAREHOUSE

KEMENDIKBUD

1. DAPODIKDASMEN2. DAPOPAUDDIKMAS3. DAPOBUDAYA4. DAPOBAHASA

Sekolah

Data dan Informasi(Level Makro)

WilayahData Master Referensi

Data Attribut

Mekanisme PengelolaanImplikasi Perbaikan Data

Masyarakat Umum

Pemangku Kebijakan1. Tingkat Pusat2. Tingkat Provinsi3. Tingkat Kab-Kota4. Tingkat Kecamatan5. Tingkat Desa6. Tingkat Sekolah

EKOSISTEM DATA dan INFORMASI sebagai Oksigen EKOSISTEM PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

TERIMAKASIH

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

• Dengan Data Membuka Mata• Dengan Data Membuka Pikiran• Dengan Data Membuka Hati