Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kebijakan Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kemristekdikti dan

Hasil Reviu Laporan Keuangan Tahun 2015

1

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi PengawasanKementerian Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi

4 Februari 2016

2

KEMRISTEKDIKTIPERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015

KEMRISTEKDIKTI:Menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

negaraPERPRES NO. 13 TAHUN 2015

2

UUD 45: sebagian fungsi

pendidikan dengan -/- 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa

150 satker

120.000 orang pegawai

Rp40,62 T APBN

Rp92,478 T Aset

Mengendalikan

Penerimaan dan penggabungan P3D Ristek dengan Dikti

PENGENDALIAN INTERNPP NOMOR 60 TAHUN 2008

3

Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

dengan berpedoman pada SPIP

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,

2. Keandalan laporan keuangan,3. Pengamanan aset negara, dan4. Ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan

Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP)

Definisi Pengawasan Intern:Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

4

TUGAS DAN FUNGSI

KEMENRISTEK DAN DIKTI

Mencegah dan melindungi sesuatu

Dari ketidaknyamanan dan kehancuran

Mencegah

Mengarahkan Menghentikan

PENGAWALANTUGAS ITJEN:

Menyelenggarakan pengawasan intern di

lingkungan Kemristek dan DiktiPERPRES NO. 13 TAHUN 2015

KEGIATAN1. AUDIT2. REVIU3. EVALUASI4. PEMANTAUAN5. PENGAWASAN LAINNYA

Mendorong

PERAN DAN POSISI ITJEN1. PEMBERI PERINGATAN DINI2. KATALISATOR3. KONSULTAN

5

ANGGARAN TAHUN 2016 KEMRISTEKDIKTI

6

PROGRAMANGGARAN TAHUN 2016

PELAYANAN UMUM PENDIDIKAN TOTAL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya *)175.842.812.000 28.363.422.064.000 28.539.264.876.000

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

Akuntabilitas- 50.475.000.000 50.475.000.000

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 169.500.000.000 784.070.229.000 953.570.229.000

Pembelajaran dan Kemahasiswaan - 6.162.976.061.000 6.162.976.061.000

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 356.930.000.000 2.845.801.542.000 3.202.731.542.000

Penguatan Riset dan Pengembangan 173.000.000.000 1.354.752.004.000 1.527.752.004.000

Penguatan Inovasi 90.608.900.000 100.000.000.000 190.608.900.000

Total 965.881.712.000 39.611.496.900.000 40.627.378.612.000

KEBIJAKAN TEKNIS ITJEN KEMERISTEKDIKTI

7

1. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian

peringatan dini, dan konsultasi.b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan

kuantitas dan kualitas yang memadai.c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang

terkait.f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.

2. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTNb. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTNc. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

8

HASIL KUESIONER KAPABILITAS SPI: JUMLAH ANGGOTA SPI

6%

53%22%

10% 9%

Jumlah Anggota SPI

Tidak Memiliki 1-5 Orang 6-10 Orang 10-15 Orang >15

JUMLAH RESPONDEN: 76 SATKERASAL RESPONDEN : 50 PTN SATKER

15 PTN BLU5 PTN BH6 KOPERTIS

9

HASIL KUESIONER KAPABILITAS KEUANGAN

11%

37%

26%

9%

12%5%

Anggaran SPI

Tidak Ada <100Jt 100<300Jt 300<500Jt 500<750Jt >750Jt

11%

13%

34%

41%

1%

Pembiayaan Kegiatan SPI

Tidak Ada Sangat Kurang Kurang Cukup Berlebih Sangat Berlebih

12%

22%

13%22%

19%

12%

Honor SPI

Tidak Ada <500Rb 500<750Rb 750Rb<1Jt 1<2Jt >2Jt

15%

11%

46%

25%

3%

Kesesuaian Honor SPI

Tidak Ada Sangat Kurang Kurang Cukup Berlebih Sangat Berlebih

10

HASIL KUESIONER KAPABILITAS SPI: SARANA DAN PRASARANA

20%

80%

Ruang Kerja SPI

Tidak Ya

12%7%

15%

62%

3% 1%

Ketersediaan Ruang Kerja SPI

Tidak Ada Sangat Kurang Kurang Cukup Berlebih Sangat Berlebih

24%

76%

Kelengkapan Peralatan Kerja

Tidak Ya

13% 5%

22%57%

3%

Pemenuhan Peralatan Kerja SPI

Tidak Ada Sangat Kurang Kurang Cukup Berlebih Sangat Berlebih

81%

19%

Ketersediaan Kendaraan Operasional

Tidak Ya

11

HASIL KUESIONER KAPABILITAS SPI: KINERJA SPI

8%12%

19%

30%

22%

9%

Frekuensi Rapat Internal SPI

Tidak Ada <4 Kl 4<6 Kl 6<12 Kl 12<24 Kl >24 Kl

10%

35%

15%

26%

9% 5%

Pemeriksaan Dalam 1 Tahun

Tidak Ada <4 Kl 4<6 Kl 6<12 Kl 12<24 Kl >24 Kl

11%3%

7%

22%

40%

17%

Tanggapan Pimpinan PTN Atas Hasil Pemeriksaan SPI

Tidak Ada Sangat Kurang Kurang Cukup Berlebih Sangat Berlebih

11%1%

16%

38%

27%

7%

Pengaruh Pemeriksaan SPI Dalam Pengambilan Kebijakan Pimpinan

Tidak Ada Sangat Kurang Kurang Cukup Besar Sangat Besar

12

HASIL KUESIONER KAPABILITAS SPI: KINERJA SPI

11%0%

7%

32%34%

16%

Rekomendasi SPI Ditindaklanjuti Oleh Pimpinan

Tidak Ada Tidak Pernah Sangat Sedikit

Sebagian Kecil Sebagian Besar Selalu

8%1%

10%

27%47%

7%

Sikap Rekan Sekerja Atas Keberadaan SPI

Abstein Sangat Kurang Mendukung

Kurang Mendukung Cukup

Mendukung Sangat Mendukung

0%

39%

61%

Adanya SOP Pemeriksaan

Belum Sudah

13

HASIL KUESIONER KAPABILITAS SPI: HUBUNGAN DGN AUDITOR EKSTERNAL

14%

10%

28%28%

11%9%

Keterlibatan SPI

Abstein Tidak Pernah Dilibatkan Kurang Dilibatkan

Cukup Terlibat Sebagian Besar Terlibat Selalu Dilibatkan

18%

31%24%

18%

4%

5%

Keterlibatan SPI Terhadap Pemeriksaan BPK

Abstein Tidak Pernah Dilibatkan Kurang Dilibatkan

Cukup Terlibat Sebagian Besar Terlibat Selalu Dilibatkan

14% 0%

14%

32%

36%

4%

Sikap Auditor Itjen Dalam Pengawasan

Abstein Sangat Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik

36%

38%

26%

Sikap Auditor BPK RI Dalam Melaksanakan Pemeriksaan

Tidak Ada Sangat Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik

14

HASIL SELEKSI ANGGOTA SPI INSPEKTORAT INo. Nama Satker1 Elna M. Pattinaja, SE, MSc Universitas Pattimura2 Alfita Rakhmayani, SE Universitas Diponegoro3 Asep Kurniawan, SPd, MPd Universitas Pendidikan Indonesia4 Evi Mutia, SE, AK, M.Si,CA Universitas Syiah Kuala5 Taufik Kurrohaman, SE, MSA, AK,CA,QIA, Universitas Jember6 Rudi Handoyono, SE, Msi Politeknik Negeri Semarang7 Achmad Zaky, SE, MSA, AK, SAS, CMA, CA Universitas Brawijaya8 Ema Rachmawati, SE Universitas Negeri Yogyakarta9 Drs. Sholihati Amalia, S.Sos, MPd Politeknik Negeri Bandung

10 Sahlan Hadi Politeknik Negeri Banjarmasin11 Dr. Meinarni Asnawi, SE, Msi Universitas Cenderawasih12 Dr. Ni Made Dwi Ratnadi SE, Msi, AK, CA Universitas Udayana13 Andrie Purwakusumah, SE Universitas Indonesia14 Siska Aprianti, SE, M.Si, Ak., CA Politeknik Negeri Sriwijaya15 Dian Nirmala Dewi, SE., MS, Ak Politeknik Negeri Lampung16 Dhini Suryandari, SE, M.Si, Ak Universitas Negeri Semarang17 I Putu Gede Diatmika, SE., AK, M.Si., CA, CPA Universitas Pendidikan Ganesha18 Drs. Amsal Djamid, Mbus, Ak, CA Universitas Andalas19 Lely Kumalawati, SE, MSA, AK, CA Politeknik Negeri Madiun20 Dr. A.Muh Idkhan, ST., MT Universitas Negeri Makassar21 Suharji, S.Kes, M.hum ISI Surakarta22 Dra. Farida Agustiniw, MS Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya23 Cut Eidar, SH, MH Universitas Samudra24 Dra. Sri Isworo Ediningsih, MM, CFP UPN Veteran Yogyakarta25 Agus Setiawaty, SE, M.Sc, AK, CA Universitas Mulawarman

15

HASIL SELEKSI ANGGOTA SPI INSPEKTORAT IINo. Nama Satker1 Ikrar Sabangsa, SE, MM Politeknik Negeri Pontianak2 Bandi, Dr, SE, M.Si, Ak, CA Universitas Sebelas Maret3 Irsutami, SE, M.Acc, Ak. Politeknik Negeri Batam4 Herman Darwis, SE, MSA, Ak Universitas Khairun5 Dr. Dahsan Hasan, SH,MH Politeknik Negeri Ujung Pandang6 Dr. Syihabudhin, SE, Msi Universitas Negeri Malang7 Prof. Dr. Drs. I Made Gede Arimbawa, MSi ISI Denpasar Bali8 Darus Altin, SE, MMSi Universitas Bangka Belitung9 Dra. Rini Riyantini, M.Si UPN Veteran Jakarta

10 Eko Yulianto, SE, Ak Universitas Gadjah Mada11 Eva Wulandari, SE, MSc Universitas Tidar12 Dr. Riane Johnly Pio, Msi Universitas Sam Ratulangi Manado13 Dr. Azhari, S. MA Universitas Riau14 M. Ishak, SE, AK, Msi, CA Universitas Negeri Medan15 Arbyn M.E Dungga, ST Universitas Negeri Gorontalo16 Wiweko Iskanugrahan, SE Institut Pertanian Bogor17 Dr. Novita Weningtyas, R, SE, Msi, AK, CA Universitas Lambung Mangkurat18 Isnurhadi, SE, MBA, Ph.D Universitas Sriwijaya19 Dr. Wonny A. Ridwan, SE, MM Institut Pertanian Bogor20 Sabrina Ananda Amu, SE, Ak.CA Universitas Airlangga21 Emiliano B.R. SH, MH Universitas Musamus Merauke22 Darmawangsa, SS Universitas Sulawesi Barat23 Prof. Dr. Leny Yuanita M.Kes Universitas Negeri Surabaya24 Zaenal Putra, SE, MM Universitas Teuku Umar25 Dyah Nurhayati, M.SN ISBI Bandung

16

HASIL SELEKSI ANGGOTA SPI INSPEKTORAT IIINo. Nama Satker

1 Aisyah, SE, Ak, M.Si Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

2 Rudyan Syafar, SE., AK Institut Teknologi Bandung

3 Edwin Manuara Hutapea, SE, AK, CA Institut Teknologi Sumatera

4 Suharman, SE, MM Politeknik Negeri Sambas

5 Endra Winarni, SE., MM Politeknik Maritim Negeri Indonesia

6 Anak Agung Putri Suardani, SE, MM Politeknik Negeri Bali

7 Siti Mutmainah, SE, Msi, AK, CA Politeknik Negeri Jakarta

8 Imam Mulyono, SE., M.Si., Ak., CA, AAPB Politeknik Negeri Malang

9 Ishak Berhimpon, SE Politeknik Negeri Nusa Utara

10 Elfitri Santi, SE, M.Kom, AK, CA Politeknik Negeri Padang

11 Kamilius D. Betambun, SE, M.Si Politeknik Perikanan Negeri Tual

12 Gita Arasy Haruida, SE, M.Tax, QIA, CA Universitas Trunojoyo Madura

13 Halimatusyadiah, SE., Msi, Ak, CA Universitas Bengkulu

14 Rini Widianingsih, SE., M.Acc, Ak Universitas Jenderal Soedirman

15 Saharuddin, SE. ME Universitas Malikussaleh

16 Jack Febriand, SE, M.Si, AK.,CA Universitas Maritim Raja Ali Haji

17 Abdullah Zaenuddin, ST, MT Universitas Mataram

18 Halmawati, SE, M.Si Universitas Negeri Padang

19 Karmila Dwi Lestari Mutia, SE, M.AK, Akt, CA Universitas Nusa Cendana

20 Fury K. Fitriyati, SE, MAk Universitas Padjadjaran

21 Dr.Dehen, M.Si Universitas Palangkaraya

22 Dr. M. Ikbal, A. Se. AK. Msi.CA Universitas Tadulako Palu

23 Dr. Witarsa, Msi. Universitas Tanjungpura

24 Agustinus Longatiza, S.Sos, M.AP Universitas Timor

25 Dr. Helmi Yazid, SE, MSi, Akt, CA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

17

No Kementerian

OPINI BPK

2010 2011 2012 2013 2014

1 Dikbud TMP TMP WDP WTP WTP

2 Ristek WTP WTP WTP WDP WTP-DPP

Opini Audit Laporan Keuangan

LK 2015 KEMENRISTEKDIKTI

18

Pasal 49 (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (1) terdiri atas:a. BPKP;b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan

pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi; dand. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 49 ayat (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatandalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 57 (1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakanpengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangankementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembagakepada Menteri Keuangan.

DASAR HUKUM REVIU LAPORAN KEUANGAN

19

Unit

OrganisasiTerima

Proses &

RekonsiliasiKirim

Waktu

Kirim

UAKPA -- 20 Januari 2016

2 hari

UAPPA-W 22 Januari 2016 7 hari 29 Januari 2016

2 hari

UAPPA-E1 01 Februari 2016 7 hari 08 Februari 2016

2 hari

UAPA 10 Februari 2016 17 hari 28 Februari 2016

Menkeu 29 Februari 2016

KETERANGAN :

1. UAKPA = UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (SATKER)

2. UAPPA-W =UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN TINGKAT WILAYAH

3. UAPPA-E1 =UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN TINGKAT ESELON-1

4. UAPA =UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (KEMENTERIAN)

20

Hal Penting dalam Hasil Audit BPK atas LK Kemristek Tahun 2014 (Kepatuhan)1. Tidak membayar Sewa Rumah Negara2. Pembayaran langsung biaya personel tidak sesuai ketentuan3. Belanja barang untuk kegiatan tidak sesuai ketentuan/tidak layak

dibayarkan.4. Kekurangan volume pekerjaan

Hal Penting dalam Hasil Audit BPK atas LK Kemristek Tahun 2014 (SPI)1. Penerimaan dan pengeluaran atas jasa layanan dan penggunaan

sarpras tidak sesuai ketentuan.2. Pencairan dan pendistribusian belanja honor output kegiatan tidak

dapat diyakini kebenarannya3. Selisih Aset Tetap Tanah

HASIL AUDIT BPK RI ATAS LK KEMRISTEK TAHUN 2014

21

Hal Penting dalam Hasil Audit BPK atas LK Kemendikbud Tahun 2014 (Kepatuhan)1. PNBP terlambat setor dan digunakan langsung2. Potensi Pendapatan yang belum/tidak dipungut3. Pendapatan bunga jasa giro yang dipotong Pph4. Penerimaan kas yang belum dilaporkan atau digunakan langsung5. Pertanggungjawaban belanja barang tidak akuntabel atau tidak dilengkapi bukti

yang valid.6. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.7. Kecurangan sistematis dalam pelaksanaan belanja barang.

Hal Penting dalam Hasil Audit BPK atas LK Kemendikbud Tahun 2014 (SPI)1. Kelemahan pengendalian intern atas pengelolaan keuangan sebagai dampak

perubahan kebijakan dan nomenklatur organisasi berupa pendapatan hibahlangsung yang belum tercatat dalam mekanisme APBN.

2. Kelemahan pengendalian intern atas belanja negara Bantuan Sosial yang belumdipertanggungjawabkan.

3. Kelemahan intern atas aset lancar yang terindikasi penyetoran denganmenggunakan dana lain.

4. Kelemahan pengendalian internal atas aset tetap dan aset lainnya berupabelumdilaksanakannya inventarisasi fisik aset minimal lima tahunan danpenyajian aset dalam pengerjaan yang belum sesuai dengan SAP

HASIL AUDIT BPK RI ATAS LK KEMENDIKBUD TAHUN 2014

22

KEBIJAKAN ITJEN DALAM PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016:1. Reviu dilakukan secara pararel dengan saat penyusunan LK2. Reviu LK Satker dilakukan oleh masing-masing SPI3. Reviu yang dilakukan oleh SPI berpedoman pada Petunjuk Teknis Reviu LK lingkup

Kemenristekdikti yang akan diterbitkan Inspektorat Jenderal.4. Satker pusat dan satker yang tidak memiliki SPI, LK akan dieviu oleh Inspektorat yang sesuai

dengan wilayah kerja masing-masing.5. Inspektorat Jendera lakan melakukan pemantauan dan pendampingan untuk satker tertentu

atau secara sampling.6. Laporan Hasil Reviu dari masing-masing Satker agar disampaikan paling lambat tanggal 28

Januari 2016 untuk dikompilasi oleh Inspektur I.

23

TERIMA KASIH