12
KEBIJAKAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN Seminar Kampus: Suara Anda Menentukan Kelestarian Hutan Indonesia Nunik Handayani – Koord. FITRA Sumsel Palembang, 22 April 2014

Kebijakan penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

KEBIJAKAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN

Seminar Kampus: Suara Anda Menentukan Kelestarian Hutan IndonesiaNunik Handayani – Koord. FITRA Sumsel

Palembang, 22 April 2014

Page 2: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

• Pemerintah Indonesia pada konferensi G20 di Pitsburgh, Amerika Serikat, di tahun 2009, telah menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan pendanaan dalam negeri dan menjadi 41 persen dengan pendanaan Internasional pada 2020 perlu diapreasiasi. Komitmen ini menjadi dasar bagi pemerintah dan stakeholder untuk terlibat dalam mendorong pencapaian komitmen tersebut. Tanpa kecuali pemerintah daerah pun juga harus mendukung atas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia.

Page 3: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

Arah Kebijakan Daerah berpotensi menjadi ‘driving forces’ terhadap eksploitasi sumberdaya alam

Arah Kebijakan Sumatera Selatan

Visi Sumatera Selatan Sejahtera Dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas Yang Berbudaya

Misi terkait pemanfaatan sumber daya alam

Mendayagunakan sumber daya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif, dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas

Tujuan

Daerah pemasok sumber daya energi secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, gas metan dan energi terbarukan. Daerah yang bijak dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam energi, air, hutan dan lain-lain bagi kesejahteraan masyarakat.

Program

Program Lumbung Pangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Program Lumbung Energi Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan;

Page 4: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

TREN BELANJA DINAS PROP SUMSEL

2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 P0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.15%

0.83%0.79%

0.63% 0.66%

0.52%0.44% 0.43%

0.41% 0.43%

PERKEBUNAN KEHUTANAN

Page 5: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

TREN PENDAPATAN DAERAH

2009 R 2010 R 2011 R 2012 P 2009 R 2010 R 2011 R 2012 P 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 RKAB MURA KAB MUBA KAB OKI MUARA ENIM

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4% 4% 5% 6% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 7% 6% 7% 7%

91% 90% 83% 86% 93% 91% 91% 92% 91% 92%

73%82% 82% 86% 79% 84%

5%

6%

12% 8% 4% 5% 6% 4% 5% 4% 23% 13% 10% 8% 14% 9%

PAD PERIMBANGAN LLPD

Page 6: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

TREN PROSENTASE BELANJA DINAS KEHUTANAN

2009 R 2010 R 2011 R 2012 M 2009 R 2010 R 2011 R 2012 M 2010 R 2011 R 2012 R 2013 M 2010 R 2011 R 2012 RKAB MUSI RAWAS KAB. MUBA KAB OKI Kab Muara Enim

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0.71%

0.68%

0.69%

0.52%

0.53%0.70%

0.70%0.45%

0.54%

0.47%

0.39%

0.38%

0.34%

0.36%

0.29%

Page 7: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

REALISASI BELANJA DINAS KEHUTANAN

2009 R 2010 R 2011 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 P 2010 R 2011 R 2012 R 2013 M 2010 R 2011 R 2012 RKab Mura KAB MUBA KAB OKI KAB. ME

0%

20%

40%

60%

80%

100%

31% 29% 31% 27% 28% 29% 31%39%

47%

30%

46%

13%19% 20%

16% 18% 15%12%

22% 16%23% 9%

5%

16%

9%

18%

22% 17%

53% 53% 54%61%

50% 55%47%

53% 48%54%

45%

69%59% 63%

Perbaikan & Perlindungan hutan Belanja & Penunjang Aparatur GAJI PNS

Page 8: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

Penetapan biaya pembangunan kehutanan tidak didasarkan pada perhitungan yang rasional

Daerah

Belanja Urusan Kehutanan (Juta Rupiah) Luas Kawasan

Hutan (Ha)

Belanja Urusan Kehutanan per Hektar

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Prov. Sumatera Selatan 9.010 13.698 16.322 3.760.662 5.055 3.642 4.340 Prov. Kalimantan Barat 6.795 21.240 20.394 9.178.760 740 2.314 2.221

Prov. Kalimantan Timur 9.543 84.113 78.880 14.651.553 4.746 5.740 5.383

Unit cost belanja urusan kehutanan sekitar Rp5 ribu per hektar per tahun; sama dengan rata-rata biaya konsumsi rokok orang per hari di indonesia

Page 9: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

Dampak Infestasi • Produksi Batubara Sumatera Selatan meningkat sebesar 85

persen (2009: 10,8 Jt Ton | 2012: 20 Jt Ton)• Kawasan hutan yang dipinjam pakai untuk tambang sampai 2012

seluas 20 juta hektar• Pulau Sumatera adalah pengguna 62,5 persen lahan kelapa sawit

nasional; berkontribusi terhadap 73,6 persen produksi nasional• Hingga tahun 2011 terjadi sekitar 30 konflik lahan di Provinsi

Sumatera Selatan, dan meningkat menjadi 43 konflik pada tahun 2013

• 30 persen luas wilayah Sumsel adalah lahan kritis (3,9 juta hektar). Tidak ada informasi target akselerasi rehabilitasi dalam program daerah

Page 10: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

LUAS KAWASAN HUTAN DI SUMSEL

Luas Kawasan Hutan Kon-

versi16%

Luas Kawasan Hutan Lin-

dung17%

Luas Kawasan Hutan Pro-

duksi5%

Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap

52%

Luas Kawasan Hutan Prod yg dpt dikonversi

10%

Page 11: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

Aksesibilitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan masih rendah

Luas Kawasan Hutan Produksi yang sudah dimanfaatkan (telah terbit SK)

Jenis Pemanfaatan Sumatera Selatan

IUPHHK-HA 56.000 haIUPHHK-HTI 1.396.312 haIUPHHK-RE 52.170 haPencadangan/Penetapan areal HTR 42.605 haPencadangan/Penetapan HKM -Pencadangan/Penetapan areal kerja HD 7.250 ha

LUAS KAWASAN HUTAN DLM PROSES PERMOHONAN/IJINProses permohonan IUPHHK-HTI 68.227 haProses Permohonan IUPHHK-HA -Proses permohonan IUPHHK-RE 44.280 haProses permohonan pencadangan areal HTR 5.435 haProses permohonan pencadangan areal HKM 467 haProses permohonan pencadangan areal HD 16.070 ha

Page 12: Kebijakan  penganggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan dan lahan

Terima Kasih

.

Terima Kasih