KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Oleh:Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si

081 2262 3959E-mail: ismi_uns@yahoo.com

Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id

.Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei

2011

11

I. PendahuluanII. Isu-isu Gender Bidang Pendidikan III. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Tentang

Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender

IV. Pengertian Pendidikan berbasis Kesetaraan daan Keadilan Gender

V. Manifestasi Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan gender Manajemen Pendidikan Peka Gender Pembelajaran Peka Gender Peran Serta Masyarakat Dalam

Mewujudkan Pendidikan Peka GenderVI. Penutup

Ruang Lingkup

22

1. PENDAHULUANPEMBANGUNAN BELUM ADIL GENDER

33

pemberian tugas

Domestik vs Publik

Peran kepemimpin

anLk>Pr

Prestasi akademik

Pr>Lk

Perlakuan bias gender (hukuman)

44

Silabus dan RPP bias gender

Bahan ajar bias gender

Budaya sekolah

menguntungkan laki-laki

Sarana prasarana

belum responsif gender

PUG pendidikan berdampak besar terhadap cara pandang dan tindak peserta didik di masa mendatang

2. Isu-isu Gender

Pendidikan

EFA DAN MDGs

UUD 1945

UU 20 TAHUN 2003

INPRES 9 TAHUN 2000

PERMENDAGRI 15 TAHUN 2008

PERMENDIKNAS 84 TAHUN 2008

5

3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

Target Dakar (EFA)

a• Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak,

khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit, dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.

b• Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan

orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

c

• Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.

66

TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)(Ada 8 target, 2 diantaranya pendidikan) Menjamin bahwa sampai tahun 2015,

semua anak, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar

Menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan lanjutan setidaknya pada tahun 2005 dan pada seluruh tingkat pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

7

UUD 1945:Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ps. 31 ayat 1)

UU Nomor 20 Tahun 2003:Ps. 4 ay. (1):Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.Ps. 5 ay. (1):Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

... Lanjutan kebijakan...

88

9

Inpres No. 9 Tahun 2000(Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional)

Diinstruksikan kepada:

Menteri

LPNK

Set Lembaga Tinggi & Tertinggi

Panglima TNI

Bup/WLKT

Gubernur

Jaksa Agung

Kapolri

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta

kewenangan masing-masing

10

Permendagri No. 15 Tahun 2008(Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah)

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan BERPERSPEKTIF GENDER yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan

Rencana Kerja SKPD.

Pasal 4 ayat (1)

5

Pasal 1

Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.

PERMENDIKNAS NO. 84 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BIDANG PENDIDIKAN

11

5

... Lanjutan........

SATUAN PENDIDIKAN

FORMAL

SATUAN PENDIDIKAN INFORMAL/Non Formal

Pengarusutamaangender

DINAS PENDIDIKAN

LOKUS

12

KERANGKA KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN

PemegangKebijakan Pusat/ Prop/ Kab-Kota

Kebijakan Responsif

gender

KEADILAN DAN KESETARAAN

GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Penerbit/ Penulis/

Satuan Pend/ Stakeholders.

PSBG, Panduan BA,Pengelolaan Satua Pend.

Responsif Gender

Perencana & Pengelola Program

Rencana &Program responsif gender

WORKSHOP, RTD, FGD

STUDI, WORKSHOP

PENG.MODEL

CAPACITY BUILDING

STUDI KEBIJAKAN/

KEMITRAAN PSW

PENGUATAN STAKEHOLDERS

DATA & WEBSITE

KEMITRAAN LSM

MEDIA KIE

LSM/ Org.Perempuan

PKBG/ Life Skills Perempuan

Masyarakat Berwawasan Gender

PT/ PSW

Analisis situasi/Profil Gender Pendidikan

Database/ Website Uploading

PositionPaper/

RAN - RAD

SISTEM PENDATAAN

SOSIALISASI13

4. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)Pengertian:Pembangunan pendidikan dengan pendekatan KKG adalah pembangunan pendidikan yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan genderPrinsip dasar: Kesetaraan gender: setiap manusia (laki-laki dan

perempuan) dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin tanpa terkendala oleh jenis kelamin atau peran gender yang kaku.

Keadilan gender: setiap kegiatan pendidikaan harus memperhatikan perbedaan aspirasi, kepentingan serta kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya masing-masing.

Mon - EvPelaksanaanPerencanaan

Kebijakan Responsif Gender

14

15

SATUAN PENDIDIKAN

ASPEK AKADEMIK

ASPEK SOSIAL

ASPEK LINGKUNGAN

FISIK

ASPEK LINGKUNGANMASYARAKAT

MEMPERHATIKANSECARA SEIMBANG

KEBUTUHAN SPESIFIK

ANAK LAKI-LAKIDAN PEREMPUAN

5. Manifestasi Pendidikan berbasis KKG

15

... Lanjutan...

16

Ciri Pendidikan

Berwawasan gender

Tidak ada lagi:Stereotipe

Sub-ordinasiMarjinalisasiBeban ganda

KekerasanSimbolisasi perempuan

Adil: Kesamaan akses,

PartisipasiKontrolManfaat

Diskriminasi Negatif Diskriminasi Positif

STRATEGI :

Pengarusutamaan

Gender &

Affirmative Action

516

A. Budaya SekolahB. Sarana dan PrasaranaC. Administrasi Sekolah dan

Pengelolaan SDMD. Pembiayaan/pendanaan

sekolah

a. MANAJEMEN PENDIDIKAN PEKA GENDER

Program sekolah peka gender dapat diartikan sebagai program sekolah yang menerapkan

MBS berbasis kesetaraan gender

PUG Diintegrasikan

melalui tupoksi sekolah

menerapkan MBSIndikator:

17

... Lanjutan ...

Tujuan MBS responsif gender : mewujudkan sekolah yang berprestasi bagi peserta didik perempuan dan laki-laki dalam hal:

◦Prestasi akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi akademik berbentuk nilai UN, UAN yang tinggi, juara karya ilmiah, juara lomba-lomba akademik (seperti: Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan sebagainya).

◦Prestasi non akademik; laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai prestasi non akademik berupa semangat/kemauan belajar seumur hidup, mencintai ilmu, toleransi, disiplin, taat beragama, kerajinan, memiliki cita rasa seni yang tinggi.

18

Indikator Manajemen Pendidikan peka Gender

1. Penciptaan budaya sekolah peka gender Menciptakan rasa aman dan nyaman

tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis perbedaan jenis kelamin

Memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing

Menghindari terjadinya diskriminasi gender baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan

Menghilangkan stereotipi gender baik mengenai fungsi dan peran laki-laki maupun perempuan

Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal maupun non-verbal yang dapat menimbulkan pelecehan laki-laki maupun perempuan

19

2. Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana-prasarana yang

mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk menunjang fungsi reproduksi dan kultural

Menyediakan fasilitas yang seimbang dan tidak terjadi dominasi pemanfaatan sarana-prasarana atas dasar perbedaan jenis kelamin.

Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif semua anak laki-laki dan perempuan untuk melakukan percobaan melalui sarana untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan menyalurkan minat dan hobynya

20

3. Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM

Tersedianya data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan pada berbagai dokumen sekolah, baik pada indikator input, proses, dan hasil.

Peningkatan kemampuan dan pemahaman SDM tentang perlakuan yang adil dan setara di lingkungan sekolah

21

PEMBELANJAAN SPESIFIK GENDER

PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG KESETARAAN GENDER

PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG PUG

4. Pembiayaan/pendanaan Pendidikan

22

b. Proses Pembelajaran Peka Gender

23

PROSES PEMBELAJARA

N PEKA GENDER

PERENCANAAN PROSES

PEMBELAJARAN

PELAKSANAAN PROSES

PEMBELAJARAN

PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Silabus

RPP

Rombongan Bljr

Bahan Ajar

Pengelolaan Kelas

Tk Pencapaian Kompetensi Lk

Tk Pencapaian Kompetensi Lk

1

2

3

a

b

a

b

c

a

b23

Indikator Pembelajaran Peka Gender:1. Perencanaan pembelajaran.2. Materi bahan Ajar3. Metode Pembelajaran4. Lingkungan 5. Pendidik6. Penilaian hasil belajar

... Lanjutan pembelajaran ...

2424

c. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN

PENDIDIKAN PEKA GENDER

25

KOMITE SEKOLAH RESPONSIF GENDER

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan dan demokratisasi pendidikan (Kepmendiknas 044 Tahun 2002). (Depdiknas, 2008: 33)

26

Indikator Komite Sekolah Responsif Gender

AKSES:Komite sekolah memberikan peluang yang

sama kepada perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan secara proporsional.

PARTISIPASI:Tidak terdapat peran-peran stereotipi

perempuan dalam kepengurusan dan kegiatan komite sekolah.

KONTROL:Pengambilan keputusan dilakukan secara

demokratis tanpa diskriminasi gender.MANFAAT:Mendapatkan informasi dan hak-hak yang

seimbang dari hasil kegiatan di sekolah untuk fungsi pembimbingan belajar anak di rumah dan mendukung kegiatan di sekolah. 27

Curriculum Vitae

Nama : Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.SiPendidikan : S1 Administrasi Negara Fisip UNS

S2 Administrasi Negara-Fisipol UGMS3 Administrasi Negara-Fisipol UGM

Pekerjaan : Dosen S1 FISIP UNSDosen S2 Magister Administrasi Publik (MAP) UNSKepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender-

LPPM UNS

Jabatan Lain : Anggota Tim Pakar Gender-Depdiknas Pusat

Alamat : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Gender - LPPM UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A SurakartaTelp (0271) 632916; Fax (0271) 632368 HP 081 2262 3959 E-mail: ismi_uns@yahoo.comBlog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id

28

TERIMAKASIH

2929