a2

IGBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENYELE SAIIiAI{ KONFLIKAGRARIA ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUI{AN

DENGAN MASYARAIC{T-)Oleh: Firman Freaddy Busroh, SH", Il'I.I{urn.")

AbstrakI ahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) semestinya:ecara filosofi mampu membawa negara Indonesia menuju kepada kemakmuran, kebahagiaan danieadilan baik bagi rakyat, serta menjadi dasar-dasar hukum pertanahan nasional yang holistik dan.retnberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Sementara ini, keberadaanLUPA belum mampu menjau'ab persoaian penanahan yang terjadi" Artinya, masih saja terjadi-,engketa terkait tanah antara perusahaan den-san masr-arakat, :\,a11g cenderung penyeiesaiannya:erlarut-larut. Munculnya berbagai kasus penanahan tersebLit tidak dapat diiepaskan dari konteks,.ebijakan pemerintah yang banyak bersifat od ltoc. urkonsisten dan ailbir alen antara satu kebijakan,lengan yang lain. Struktur hukum pertanahan menladi tlrmpaug trndrh. Undang-Undang Pokok-?okok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun i960 ,van-e ax'alnva merLlparlrin pa\-ulr_q iu.rkuir bagi kebrlakan-rertanahan, justru belum berfungsi sebagai yan,e diharapkan. Pcrs.';iarr tari;ih pacia era globalisasiirperkirakan jumlahnya akan meningkat seiring banyaknra invesior ralg Lrerusaha nrenanamkan:lodalnya di Indonesia khususnya dibidang perkebunan. Antisrpasi setak drnr. brsa drrirr-iiai dari'-renalaan regulasi dan kebijakan pertanahan yang lebih memihak kepada iakr ar dan seirnbang.?emerintah mengemban amanah untuk mensejahterakan kehrdupan raklar serra m;njadi tugas:emerintah menjaga iklim investasi tanpa membawa penderitaan bagi rakyat. Peunasalahau yangilenarik untuk dikaji yaitu: Bagaimana realitas kebijakan pemeriniah dalarn men3rslg5rikau kontlik,rgraria antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat? Kesiniprilannya, realitas kebtjakanpemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria antara perusahaan perketrunan dengan mas.,'arakatr ang ada pada BPN yaitu dengan melalui jalur mediasi, sesuai Peraturan Kepala Badan Pefianahan\asional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 20tr 1 tentang Pengelc,laari Perigkajian dan PenangananKasus Pertanahan. Dari sekian kasus peftanahan yang mencuat, ada l<asus pertanahan yang bisaiisetresaikan melalui mediasi, ada yang tidak bisa diselesaikan melah"ir rnediasi. Kasus pertanahan.' ang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi maka direkomendasi para pihak untuk menernpuh jalrrriiukum" Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-lcasus penanahail L,elum memadaikarena belum didukung oleh perangkat hukum yang ada. Arah penyelesaian kasus-kasus peftanahanilengarah kepada proses mediasi. Akan tetapi apabila tidak terciipai i;eseirakatan pacla mediasi,rnaka tidak ada jalan lain selain jalur litigasi.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah menyelesaikan konflik tanah

AbstructThe issuance of Law No. 5 of 1960 on Agrarian Principles (BAL) should be able to bring theIrtdonesian state philosophy leads ta prosperity, happiness and justice.{or hoth peoples, a,s well cis

the basics of holistic national land law and provide legal certainty about right The land .for theteople" In the meantime, the presence of BAL has not been able to snswer the question of land isItappening. That is, they are related to land disputes between companies ond commLtnities, v'hich

") Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

1i3

Jurnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015, hal 113 - 140

tend to the solution of protracted. The emergence of various land cases con not be separated fromthe context of government policies that many ad hoc, inconsistent and ambivalent one policy toanother. The structure of the land law to overlap. Law on Agrarian (BAL) No. 5 of 1960, which was

initially a legal framework for land policy, it has not been functioning as expected. The landquestion in the era of globalization is expected the number will increase as the number of investorswho seek to invest in Indonesia, especially in plantation. Anticipating on early age, could begin

from the awqngement of regulations and land policies which are morefavorable to the people andbalanced. Government carry out the mandate for the welfare of the people and the duty of the

government to keep the investment climate without bringing harm to people. Interesting problems tobe studied are: Wat is the reality of government policy in resolving the agrarian conflict between

the plantation companies and the society? In conclusion, the reality of government policy inresolving the agrarian conflict between the plantotion companies and the society that existed at theBPN with through mediation, according to the Regulation of the National Land Agency of theRepublicof IndonesiaNumber3 of 201I ontheManagementof theAssessmentandManagementofLand Case. Of the cases of land sticking out, there are cases of land that could be resolved throughmediation, some can not be resolved through mediation. Land cases that can not be resolvedthrough mediation then recommended the parties to take legal action. Government policy inresolving the cases of land is not enough because not supported by existing legal instruments.Progress towards cases of land leads to the mediation process. However, if no agreement is

reached in mediation, there is no way other than the path of litigation.

Keywords: government policy resolve land conflicts

I. PENDAHULUANKelahiran Undang-undang Nomor 5 Ta-

hun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Po-kok Agraria (UUPA) sudah lama yaitu tepat-nya pada tanggal 24 September 1960. Adapunkelahiran UUPA bertujuan I :

a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusu-nan hukum agraria nasional, yang akanmerupakan alat untuk membawakankemaknuran. kebahagiaan dan keadi-lan bagi negara dan rakl'at. temtamarakyat tani. dalam ranska masr arakatyang adil dan makmur :

b. Meletakkan dasar-dasar untuk menga-dakan kesatuan dan kesederhanaan da-

lam hukum pertanahan ;

c. Meletakkan dasar-dasar untuk membe-rikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dari tujuan lahimya UUPA tersebut se-

mestinya secara filosofi diharapkan mampu

*) Tulisan ini dibuat sebelum pembentukan kabinet era

pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam rangkaprakualifikasi penelitian.1 Penjelasan atas Undang-undang Nomor Tahun 1960

bagian A, Penjelasan Urrum

t14

membawa rakyat Indonesia menuju kepada ke-makmuran, kebahagiaan dan keadilan baik ba-gi negara dan rakyat, khususnya petani. Ada-pun alasan khusus diperuntukan petani karenasebagian besar wilayah Indonesia adalah wila-yah agraris dan mayoritas profesi petani di In-donesia cukup banyak. Disamping itu UUPAjuga diharapkan menjadi dasar-dasar hukumpertanahan nasional yang holistik dan membe-rikan kepastian hukurn mengenai hak-hak atas

tanah bagi raky'at seluruhnya.Lahrrnya UUPA tersebut mencabut pera-

turan perundang-undangan yaitu2:a. Agrarische Wet StbJ870 Nomor 55 se-

bagai yang termuat dalam Pasal 51 I.S.Stb.1925 Nomor 44l.Peraturan ini me-rupakan basis hukum agraria di zamankolonial, yang telah banyak menimbul-kan persoalan dalam hukum agraria diIndonesia sebelum UUPA.

b. Peraturan-peraturan tentang DomeinVerklaring yaitu suatu sistem yang ber-talian erat dengan kepentingan penjajah

2 H. Muchsin, dkk,Perspektif Sejarah,hlm.50

Hukum Agraria Indonesia dalamBandung: Refika Aditama, 2007,

i7l

to

i-l

irt-)tu

1e

lo.11

irt

1e

!(

:,fl4,d

itl

-i,

is

l-I-t-

,a

I-

I-

\i1

:-

rS

t-

:-

).

:-

n

ti

n

I

11

Eebijakan Pemerintala Dalam Menyeleseiksn Feflrrasalaltan Konfiik Agrafia """

untuk menguasai tanah di Indonesia,yang dalam pelaksanaannya telah ba-nyak menimbulkan ketidakpastian hu-kum dalam praktik. Peraturan-peratu-ran ini baik yang bersifat umum mau-pun khusus, yaitu1. Pasal Agrariche Beslurl Stb.1870

Nomor 118.2. Algemene Domeinverklaring, Stb.

1875 Nomor ll9a.3. Domeinverklaring unbtk Sumatera,

Stb.1874 Nomor 94 f.4. Domeinverkloring :ur:rtttk Kareside-

nan Menado, Stb.1877 Nomor 55.5. Domei verklaring untuk Residentle

Zuider en Oosterafdeling van Bor-neo , Stb.l888 Nomor 58.

6. Koninklijk Besluit (Keputusan Ra-ja) tanggal 16 April 1872 Stb. 1872Nomor ll7 dan peraturan pelaksa-naannya.

7. Buku II Kitab Undang-undang Hu-kum Perdata (KUHPdt) lndonesiasepanjang mengenai bumi, air sertakekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-keten-tuan mengenai hipotik yang masihberlaku pada mulai berlakunyaUUPA.

Lahirnya UUPA merupakan penjabarandari pasal 33 ayat (3) UUD 19453 yang secarajelas mengatur penguasaan negara atas bumi,air dan kekayaan alam. Perkataan menguasaidalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukanlahberarti dimiliki, akan tetapi merupakan penger-tian yang memberikan wewenang kepada Ne-gara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsaIndonesia itu, untuk pada tingkatan yang ter-tinggi a:

a. Mengatur dan menyelenggarakan per-untukan, penggunaan, persediaan danpemeliharaan bumi, air dan ruang ang-kasa.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

3 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi " Bumi dan qirdon kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadihtasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakrnuran ralEat. "a H. Muchsin, op.cit, hlm. 40.

Firman F. Busroh

dengan bumi,air dan ruang angkasa.c. Menentukan dan mengatur hubungan

hukum antara orang-orang dan perbua-tan-perbuatan hukum yang mengenaibumi, air dan ruang angkasa.

Asumsinya, dengan kelahiran UUPA,Hukum Agraria Nasional mampu mewujudkankebahagiaan dan kemakmuran rakyat Indone-sia berdasarkan falsafah bangsa, yaitu Panca-sila.

Sementara ini, keberadaan UUPA belummampu menjawab persoalan-persoalan perta-nahan yang timbul dan terjadi di Indonesia.Misalnya saja, salah satu kasus yang mencuatyang ramai diperbincangkan pada tahun 2011adalah kasus sengketa tanah antara PT. Sum-ber Wangi Alam (PT.SWA) dengan masyara-kat Desa Sungai Sodong yang terjadi di Keca-matan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKD Provinsi Sumatera Selatan. Kasus terse-but cukup menyita perhatian publik karenamenewaskan 7 (tujuh) orang, yaitu 5 (lima)orang dari karyawan PT. Sumber Wangi Aiamdan 2 (dua) orang dari warga Desa Sungai So-dong. Peristiwa tersebut te{adi pada tanggal2l April 2011 dan dipicu karena persoalanperjanjian pembangunan kebun plasma yangtidak terealisasi oleh PT. SWA5.

Munculnya berbagai kasus pertanahantersebut tidak dapat dilepaskan dari kontekskebijakan pemerintah yang banyak bersifat adhoc, irl<onsisten dan ambivalen antara satu ke-bijakan dengan yang lain. Struktur hukum per-tanahan menjadi tumpang tindih. Undang-Un-dang Pokok Agraria (UUPA No.5i1960) yangawalnya merupakan payung hukum bagi kebi-jakan pertanahan di Indonesia, menjadi tidakberfungsi dan bahkan secara substansial terda-pat pertentangan dengan diterbitkannya berba-gai peraturan perundang-undangan sektoral,seperti : UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun1967 yang kemudian diperbaharui dengan UUKehutanan No.41 tahun 1999; UU Pokok Per-tambangan No. 1,111967, UU Pertambanganminyak dan gas bumi No.4411960, UU Trans-migrasi No.3ll972 kemudian diperbaharui de-ngan UU No.15/1997, UU Pengairan No. 11/

l974,UU Pemerintahan Desa No.5 /1975, UU

5 Data Konflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. SumateraSelatan.

115

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2, Juni 2015' haL 11i - 140

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4/

1982 diperbaharui kembali menjadi UU No.2311997 yang kemudian diganti dengan UUNo. 32 Tahun 2009, UU Rumah Susun No. 16/

1985, UU Konsenrasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem No,5/1990, UU Penataan Ruang

No. 2411992 yang kemudian diganti dengan

UU No. 2612007) dan UU Pemerintahan Dae-

rah No. 2211999 yang kemudian diganti de-

ngan UU No.32l 2004 dan diubah dengan UUNo. 8 tahun 2005 dan diubah lagi UU No.12tahun 2008) serta UU Perimbangan KeuanganPemerintahan Pusat dan Daerah No. 25l1999(UU tersebut telah dicabut dan diganti dengan

UU No. 331 2004).Keseluruhan undang-undang tersebut

memiliki posisi yang sama dan menjadikan ta-

nah sebagai objek yang sama. Benturan di la-pangan tidak dapat dihindarkan antara penggu-

naan dan penafsiran undang-undang yang ber-

beda oleh pej abat-pej abat, pemerintahan sekto-

ral yang berbeda terjadi atas konflik penguasa-

an tanah yang sama. Perbedaan antar undang-undang tersebut diatas tidak hanya dapat mem-berikan peluang pada perbedaan interpretasipara birokrat tetapi juga secara substansial Un-dang-undang tersebut tidak integratif o.

Tumpang tindih dan interpretasi yang

berbeda-be da antara peraturan perundang-un-dangan tersebut memicu konflik di lapangan.

Apalagi setelah berlakunya Keppres No.34 Ta-hun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bi-dang Pertanahan mernbagi kewenangan penga-

turan pertanahan.Adapun kervenan-qan vang dibagi menu-

rut Pasal 2 Keppres No. 3-1 tahun 2003 1.an-u

berbunyi :

(1) Sebagian ke'n'n'enangan Pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten, Kota.(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud

dalarn ayat (1) adalah :

a. pemberian ijin lokasi;b. penyelenggaraan pengadaan tanah

untuk kepentingan pemb an gunan ;

c. penyelesaian sengketa tanah gara-

pan;

u Arie S Hutagalung, Tebarqn Pemikiran Seputar Ma-salah Hukum Tanah, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan

Hukum Indonesia, 2005, hlm. 369-370.

116

d. penyelesaian masalah ganti kerugi-an dan santunan tanah untuk pem-bangunan;

e. penetapan subyek dan obyek redis-tribusi tanah, serta ganti kerugiantanah kelebihan maksimum dan ta-nah absentee;

f. penetapan dan penyelesaian masa-lah tanah ulayat;

g. pemanfaatan dan penyelesaian ma-salah tanah kosong;

h. pemberian ijin membuka tanah;i. perencanaan penggunaan tanah wi-

Iayah Kabupaten/Kota.(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) yang bersifat lintas Ka-bupaten/Kota dalam satu Propinsi, di-laksanakan oleh Pemerintah Propinsiyang bersangkutan.

Berlakunya Keppres No. 34 tahun 2003yang membagi kewenangan pemerintah dibi-dang pertanahan, pada praktiknya sering men-ciptakan disharmonisasi antara Pemerintah Pu-sat dan Daerah karena berbeda interpretasi danadanya kepentingan yang turut memicu tercip-tanya konflik.

Adapun organisasi pemerintah ditingkatpusat yang diberi wewenang untuk mengaturpertanahan adalah Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (BPN RI). BerdasarkanUndang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pe-raturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat 3(tiga) fungsi utama keagrariaan yang harus di-jalankan oleh negara, dalam hal ini Badan Per-tanahan Nasional yaitu7 :

1. Mengatur dan menyelenggarakan per-untukkan penggunaan, persediaan danpemeliharaan bumi, air, dan ruang ang-kasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orangdengan bumi, air dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orangdan perbuatan-perbuatan hukum yangmengenai bumi, air dan ruaug angkasa.

Selanjutnya, melalui Peraturan PresidenNomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-

' Penlabaran dari Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 5 tahun

1960.

ud

.a-

li-rsi

,\tbijakan Pewtrrixttth fial*w fulenyelcssikan Perm$salaltan KonJlik Agraria.".

lima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Ta-hun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan TataKerja lembaga Pemerintah Non-Departemen,ketentuan Pasal 106 ayat (1) menegaskan bah-rr'a "Menteri Dalam Negeri bertugas mengko-ordinasikan BPN".

Dengan memperhatikan peran dan kedu-dukan BPN tersebut sesuai dengan UUPA, dandalam prakteknya selalu terkait dengan berba-gai kegiatan Departemen dan PemerintahanDaerah di bidang pertanahan, maka sudah se-

mestinya status dan kedudukan BPN bukan se-

bagai Lembaga Pemerintahan Non-Departe-men, tetapi harus dalam bentuk Menteri Perta-nahan. Terlebih lagi peran Menteri Pertanahandalam menciptakan kepastian hukum di bidangpertanahan terhadap investor asing. Jadi suatuhal yang ke1iru jika peran yang demikian diko-ordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri karenadalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dan berbagaipenjelasannya (Ketentuan Konversi) secara te-gas menyebut "Menteri Agraria" bukan BadanPertanahan Nasional atau Menteri Dalam Ne-geri.

Di masa era reformasi ke depan, diperki-rakan BPN memiliki pekeg'aan rumah yang sa-

ngat berat, bila masih dikerjakan dengan struk-tur organisasi seperti saat ini. Pekerjaan rumahdimaksud meliputi pembenmkkan basis datapertanahan dalam rangka menuju sistem infor-masi pertanahan nasional, penguatan hak-hakrakyat atas tanah melalui progaram-programpercepatan sertifikasi massal, pelaksanaanTAP MPR No. IXAvIPR/2001 tentang Pemba-ruan Agraria dan Pengelolaan Sumber DayaAlam, partipasi masyarakat dalam pengelolaansumber daya tanah, efisiensi daiam pengelola-an sumber daya tanah dan revisi UUPA. Ten-funya semua itu harus menguntungkan peme-rintah, rakyat setempat/masyarakat luas, mau-pun investor (dunia usaha)8.

Belum optimalnya kelembagaan pefiana-han antara lain dapat dilihat dari pengelolaantanah ditandatangani oleh lebih dari satu le-mbaga namun tidak terkoordinasi dengan baik.Pengelolaan administrasi tanah selama ini di-undatangani oleh Departemen Kehutanan un-

Finnan F, Busrolt

tuk tanah hutan, dan Baeian Pertauahan Nasio-nal untuk tanah nonhutan. Kenyataan di lapa-ngan menunjukkan bahwa batas antara tanahhutan dan non hutan seringkali tidak jelas se-

hingga sering timbul sengketa tanah di bekasdaerah hutan yang belum dilepas statusnya se-

bagai wilayah hutan tetapi pada kenyalaannyasudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.Hal yang sama terjadi pada konsesi pertamba-ngan yang berada di areal kehutanan yang ke-mudian rnenimbulkan konflik antarinstansi pe-merintah.

Hal lain yang perlu diingat, bahwa dalamproses pemberian jaminan kepastian hukumatas tanah diperlukan azas keadilan bagi semuapihak (bukan hanya penrluduk lokal setempat),atau dengan perkataan lain melakukan "fungsiperadllan" dalam bidaug pertanahan. IJntukdapat bersikap adil terhadap semua pihak, ten-tunya urusan iaminan kepastian hukum atas ta-nah harus bebas dari inten ensi/pengaruh pihakluar, termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan mengembangkan BFId rnenjadiDepartemen Pertanahan, nraka koordinasitugas aparat pertanahan secara nasronal dapatdikendalikan melaiui suatu nrei<auisme terp-adu. Tidak terjadi lagi pengkotak-kotakanyang disebabkan oleh adanva UnCang-UndangPokok lain seperti Undang-Undang Pokok Ke-hutanan dan Penambangan \ airs Ildak mellgtn-duk pada LIP,\.

\larakn.' a se rgkr'ta Frenanahan yangr-t-rt-urcu1 ai,lrr-at-rrr lnr cirsebabkan rnasih le-mahnr a rerul:sr dan kebrlakan pertanahanbaik pada p;nrb,'n:n haknva. pengendaiiandan p.,;ng"r,1 r!ar1n\ e. Penulis meiihatnya darisrsi kebrtakan dan resulasr pertanaiian yangmasih lernah khususnva di L,idang pertanahansehingga kebitakan ini perlu untuk direvisi kedepann., a Persoalan pefianahan yang timbulsaat ini merupakan persoalan u,arisan masa la-lu yan-e perlu diperbaiki di era refbrmasi saatini.

II. PER\IASALAI{ANPemerintah dalam setiap kesempatan se-

lalu rnenekankan bahwa mereka terpilih untnkmenjalankan amanat dan berusaha mensejahte-rakan rakyat. Tapi prakteknya era globalisasi

iatrurrai:an)-_

t3oi-

er-lan)o-

ln-n(}

1n-

ro'^^bno

;4.

len(e-

hun

Ibid.

tt7

ri-n-

ts-

an'a_

a_

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2, Juni 2015' hal, 113 - 140

tidak serta melahirkan kesejahteraan bagi rak-yat khususnya kaum Petani.

Persoalan-persoalan tanah pada era glo-

balisasi diperkirakan jumlahnya akan mening-

kat seiring banyaknya investor yang berusaha

menanamkan modalnya di Indonesia khusus-

nya dibidang perkebunan, Ini seharusnya dila-kukan antisipasi sejak dini dan bisa dimulaidari penataan regulasi dan kebijakan pertana-

han yang lebih mernihak kepada lakyat dan se-

imbang. Amanah UUD 1945 sangat jelas dan

lugas dicanfumkan dalam Pembukaan yang

menyatakan bahwa pemerintah mengemban

amanah untuk mensejahterakan kehidupan rak-yat. Oleh karena itu sudah rnenjadi tugas pe-

merintah untuk menjaga iklim investasi tanpa

membawa penderitaan bagi rakYat.

Dari uraian diatas, permasalahan yang

menarik untuk dikaji yaitu : Bagaimana reali-tas kebijakan pemerintah dalam menyelesaikankonflik agraria antara perusahaan perkebunan

dengan masyarakat ?

III.KERANGKA TEORI

A. Teori Tujuan HukumMenurut teori etis (etische theorie), hu-

kum hanya semata-mata bertujuan mewujud-kan keadilan. Teori ini dikemukakan olehAristoteles dalam karyanya "Ethica Nicomea'ched" dan "Rheotorika" yangmenyatakan :

Bahv,a hukum nxempun),ai tugas yangsuci, raitu mernberi kepda setiap orang

),artg bet'h ak ntenerimam' a!' .

Dari pendapat tersebut. semakin diperte-gas oleh Van Apledom dalam bukunla "lrtlei-

ding tot studie t'an het \-ederlatds Rechr"yang menyatakan :

Tujuan hukum adalah Ltntuk mettgaturpergaulan hidup secara damai. Httktrmmenghendaki kedamaian. Kedantaian diantara manusia dipertahankan oleh hu-

kum dengan melindungi kepentinganmanwsia yang tertentu yaitu kehormatan,kemerdekaan, jiwa harta benda, dan lainsebagainya terhadap ydng merltgikan-nya. Kepentingan individu dan kepenti-

e Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta:

Ihktiar, 195'7, hlm. 20.

118

ngan golongan-golongan manus ia s elalubertentangan satu sama lain. Pertenta-ngan kepentingan ini selalu akan menye-babkan pertikaian dan kekacauan satusama lain kalau tidak diatur oleh hukumuntulc menciptakan kedamaian. Dan hu-kunt mempertahankan kedamaian de-

ngan mengadakan keseimbangan antarakepentingun yang dilindungi, dimana se-tiap orang ntemperoleh sedapat mungkinyarng menjadi haknya. to

Utrechtll mengatakan bahwa hukumbertugas :

Menjamin adanya kepastian hukum(recht,szekerheid) dalam pergaulan ma-nusia. Dolam tugas itu tersimpul dua tu-gas lain, ),aitu harus menjamin keadilanserta hukum tetap berguna. Dalam ke-dtta tugas tersebut tersimpul pula tugasketiga yaitu hukum bertugas polisionil(Politionele taak van het recht). Hukummenjaga agar dalam masyarakat tidakteriadi main hakim sendiri (eigenrich-ting)"

Mochtar Kusumaatmaja dalam tulisan-nya yang berjudul "Ftltgsi dan PerkembanganHukum dalam Pembangunan Nasional" me-ngatakan.'

Bahwa ttjuan pokok dan pertama danhukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ke-tertiban svaral poliok (Fundatnental) bagiadanya suatu ntctst'at'akot tnanusia yang tera-tur. Discurtpirtg ketet'tibart tujuan lain dan hu-kum ctclolalt tercctpttirn'a keadilan yang berbe-da-beda isi dart uktu"artnya menurut masyara-kat dan :amctnn\:a.

Dari beberapa pendapat pakar menge-nai rujuan hukum yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesirnpulan bahwa tujuandan hukum itu adalah:

Mengatur masyarakat agar bertindaktertib dalam pergaulan hidup secara damai,menjaga agar nrasyarakat tidak bertindakanarki dengan main hakim sendiri dan men-

r0 Van Apeldorn, Pengantar llmu Hutcum (IedemahanInleiding tot studie van het Nederlands Recht oleh M.Oetarid Sadino) Noordhoff-Kolff, NV, Jakarta, cet.N1r Utrecht, Op.cit ,hlm.21

alut{a-

'atu

um

hu-J^Lle'

orase-

'Elt'l

um

10n

714-

tu-idn

ke-

gas

mil:Ilm'lak

ch-

,an-

7cn

Cak

tai,Cak

en-

oe-

LdiIan

t":bijakan Pemerintah Dalam Mertyelesaikan Permasalahsn liortJlik Agraria..,

.;,ttin keadilan bagi setiap orang akan hak-

..;\tn'a sehingga tercipta masyarakat yang':,';tttff, bahagia dan damai.

Maka dari itu dalam sengketa pedanahan::iara penrsahaan perkebunan dengan masya-::.at yang akhir-akhir ini sering terjadi meru-::.<an kumulasi dari kelalaian perusahan per-,.:;'ounan yang tidak memenuhi keu,ajibann-ya

':hingga memicu reaksi yang anarkis dari ma-,',arakat" Reaksi tersebut timbul ibarat feno-:rena gunung es )iang tidak terbendun-e.

B. Teori KeadilanMenurut Andreu, Hamiiton (1611- 17-11 ):

X{anya pada hukum atau kepufusan yang tidak:emihak dan tidak diseler.vengkan terletak da-

.:r keluhuran dan sebagai tempat tumbuhnya::eadilan dan kebenatan" .12

Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan:raknanya sebagai berikut : adil (just), bersifat:.ukum (lega[), sah menurut hukum (lawful),.dak memlhak (impartial) sama hak (equal),tvak (fair), wajar secara moral (equitable),

renar secara moral Q'ighteous). Dari perincianjr atas temyata bahwa pengertian adil mempu-:,''ai makna ganda yang perbedaannya satu de-:,san yang lain samar-samar atau kecil sekali.\uansa itu perlu dipahami dan diperhatikan.pabila sifat adil akan diterapkan misalnya pa-ja ungkapan masyarakat yang adil dan mak-nur atau orang yang adil.

Keadilan merupakan salah satu tujuanrukum. Tujuan hukum memang tidak hanyaieadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan ke-nanfaatan. Idealnya hukum memang harusnengakomodasikan ketiganya. Misalnya putu-san hakim, sedapat mungkin merupakan resul-:tnte dan ketiganya. Sekalipun demikian tetap:da yang berpendapat di antara ketiga tujuannukum itu keadilan rnerupakan tujuan yang pa-.ing penting, bahkan ada yang berpendapatmerupakan tujuan hukum satu-satunya. Con-:ohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indo-nesia, Bismar Siregar dengan mengatakan "Bi-.a untuk menegakkan keadilan saya korbankankepastian hukum, akan saya korbankan hukum.ru. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya

- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan,: tr kum, P alembang: Unsri, 2001, hal l2l

"

lrirwsn F, Busroh

adalah keadilan.13Ulpianus (200 e,0 dalam kitab hukum

Justianus, mengatakan bahwa keadilan ialahkehendak yang terpoia dan tetap untuk mern-berikan kepada masing-masing bagiannya(Iustitia est contans et Ttrepetua yoluntas iussum cuique tribuend4.ta Keadilan dalam citahukr-im yang merupakan pergulaian kemanusi-aan berevolusi mengikuti ritme zaman danruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa hentidan akan terus berlanjut sampai rnanusia tidakberaktir-itas lagi.

Plaro (427-341 SM) yaiig menggambar-kan keadilan pada jrv.,a manusia dengan mem-bandinskannr.a dengan kehidupan negara, me-ngemukakan bahu a jirva manusia terdiri atastrga baeian. r aitu ptkiran ilogistikon), perasaandan nat\u baik psikis iiiauLrun lasmani ('epi-thtrmarikort). rasa baik dan lahat (thumoein-

des). Jiria itu teratiir seeara baik bila dihasil-kan suafu kesaruan i ans hanlonis antara keti-ga bagian itu. Hal ini ter:di biLa perasaan dannafsu dikendalikan dan drt..rndLrl,han pada akalbudi melalui rasa rasa baik dan tahat.

Keadilan terletak dalain batas r ang >eim-bang antara ketiga bagian jiu a sesuai uuiud-nya masing-masing. Seperti halnl a -1is a r.nanu-

sia, negara pun harus diatur secara serrnbangmenurut bagian-bagiannya supaya adil. l'airukelas orang-orang yang mempunyai keblaksa-naan (kelas filsuf;, kelas kedua adalah kelasorang-orang yang mempunyai keberanian (ke-las tentara) kelas ketiga yaifii para tukang danpetani (yarrg memiliki pengendalian diri) yangharus memelihara ekonorni masyarakat (kelasini tidak mempunyai peranan dalam negara).

Dalam mengarlikan keadilan, Plato sa-ngat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistikyang memandang keadilan sebagai hubunganharmonis dengan berbagai organisme sosial.Setiap warga negara hams melakukan tugas-nya sesuai dengan posisi dan sifat alamiah-nya.ls

t3 Bismar Siregar, Ra,sa KeaclilaLt, Surabaya: Bina Ilmu,1996,hal.7ra Darji Darmodiharjo, Pokr:k-pakok Filsa.fat htrkum(Apa dan Bagaimana Filsafat hukwn fudonesia). Ja-karta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.r5 Abdul Ghofur Anshori, Fit,safat [Itrktrin ; Sejarah,Aliran dan Pemaknaan, Yagyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 2006, hal. 47

Lnan

lvl.

Filsafat

i 19

Jurnal Lex l-ibrum, Vol, I, No, 2, Jwni 2A15, h*1. 113 - ilA

Dalam menjalankan hukum sehari-hariharus ada standar yang umum guna memulih-kan konsekuensi dari suatu tindakan yang dila-kukan orang dalam hubungannya satu sama

lain. Aristoteles juga menyatakan, keadilan

adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubu-

ngan antara manusia" Ia menyatakan bahwa

adil dapat berarti menutut hukum, dan apa

yang sebanding yaitu yang semestinya. Disinijuga ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan

berlaku tidak adil apablla orang itu mengambillebih dari bagian yang semestinya. Orang yang

tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, ka-

rena semua hal yang didasarkan kepada hukumdapat dianggap sebagai adil.

Timbulnya sengketa pertanahan antara

perusahaan perkebunan dengan rakyat karena

kurangnya rasa keadilan. Pihak Perusahaan

perkebunan sering kali tidak peduli dan meng-abaikan hak-hak daripada rakyat sekitamya,sehingga menimbulkan kecemburuan. Untukitu sebagai pemilik rnodal, sudah sepatutnyapihak perusahaan menghormati hak-hak ma-

syarakat sekitar. Untuk itu tanggung jawab pe-

rusahaan perkebunan untuk menjaga situasi sa-

ngat diperlukan dan lebih peka terhadap ma-

syarakat sekitarnya.

C. Teori HakMenumt K. Bertens'u huk merupakan

klaim yang dibuat oleh orang atau kelompokyang satu terhadap yan-e lain atau terhadap ma-

syarakat. Orang vang lnempr:n1'ai hak brsa trte-

nuntut (dan bukan saja r-nengharapkatl atar-i

menganjurkan) bahrl a orang larn akait ilteng-hormati hak itu.

Tetapi bila dikaitkan dernikiarr. sesera

harus ditambah sesuatu \'ar1g antat penting:hak adalah klaim yang sah atau klaim r.ans da-

pat dibenarkan. Sebab, mengatakan kiaim be-

gitu saja jelas tidak cukup. Ternvata serine di-kemukakan klaim yang tidak bisa dibenarkan.

Seorang penodong bisa saja mengklaim harta

milik penumpang dalam kereta api. Tapi kitasemua menyetujui bahwa klaim itu tidak sah.

Sebaliknya kondektur kereta api bisa menuntutagar para penumpang membayar karcisnya.Itulah klaim yang bisa dibenarkan dan karena-

16 K. Bertens, Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

200l,hal.179.

t20

nya hai"us dipenuhi oleh yang belsangkutan.Menurut Theo HuijberslT, dalam arti

luas hak adalah berupa undangan, yaknidipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan,dan seba-gainya. Urnpamanya hak yang timbulatas da-sar saling cinta. Sedangkan daiam artisempit menurutnya hak adalah berupa tuntutanmutlak yang tidak boleh diganggu gugat.

Umpama-nya hak bila seseorang tinggal dalamsituasi bahaya. Sedang bagr Franz Magnis-Susenol8 sesuatu menjadi hak saya apabilasaya dapat menuntut agar sesuatu itu diberikankepada saya dan apabila orang lain wajibuntuk rnem-berikan apa yang saya tuntut itu.

I{ak itu sendiri dapat diterjemahkan se-

bagai kewenangan, yakni kewenangan yangdiberikan oleh hukum kepada subjek hukum,rnisalnya kewenangan yang diberikan oleh hu-kum kepada seseorang yang mempunyai hakmilik atas tanah, maka orang tersebut dapatberbuat apa saja (menggarapnya, menjualnya,menggadaikannya, menyewakannya, mewaris-kannya dan lain sebagainya,) terhadap tanahtersebut asalkan tidak bertentangan dengan pe-

raturan perundang-undangan yang berlaku, ke-susilaan ataupun keteltibair Limum. Dengan de-mikian pada hakikatnva hak tersebut juga me-rupakan tuntutan vans sah a,sar orang lain ber-sikap dan berprilaku dengan cara tefientule.

Unsur-unsrir r-Br1S terkandung pada suatuhak terietak pada kernerdekaan yang dimilikipribadi ., ans diberi kebebasan dan kewajibanoi.-i.L hukum. pribadi yang berlindak secara

Lrenanggungari.ab. jasa yang telah dilangsung-kan. l.rubun-qan antara subjek/pribadi denganmateri suaru hak (objek/benda), dan adanyafakta yang menghubungkan orang tertentu de-ngan sesuatu teftentu.

Hak dapat dibedakan atas hak mutlakdan hak nisbi. Hak mutlak diterjemahkan seba-gai kewenangan yang diberikan oleh hukumsecara mutlak kepada subjek hukum. Secara

mutlak disini, maksudnya dapat dipertahankanterhadap siapapun juga. Hak mutlak terdapat

'' Theo Hujibers, Filsdat Ililam, Yogyakarta: Kanisi-us, 1990, hal.93.

" F.uru Magnis-Suseno, Etika Politik (Prinsip-prinsipMoral dasar Kenegaraan Modern), Jakarta: GramediaPustaka Utama, 1999,hal" 72.

'e Ibid

afiikniurt.

bulartiIan1q L.

,*iis-rilaia11

r.1ib

se-)n(}

-trm,

hu-hakrpat

r)'&,_.I t5-

nah

PL-

t-

11L -

tt t b ij a k a n P em erin ta h f) al am M e ny eles aika il F erm as alnhs n Konflik Ag rar i u,..

::da beberapa hak sebagai berikut2o:1. Hak asasi manusia, misalnya hak sese-

orang untuk bebas memeluk agama.2. Hak publik mutlak, misalnya hak ne-

gara untuk memungut pajak.3. Hak keperdataan, rnisalnya hak orang

tua terhadap anak.Seiain itu terdapat pula pembagian hak

.ri atas klasifikas hak yang dapat elipindahkan:.3 t?119&n pihak lain (alienable right) dan hak" ang tidak dapat dipindahtangankan ke tangan:rhak lain (inalienable right). Alienable right:.lpat saja diserahkan atau disingkirkan, rnisal-:rla saya berhak untuk mendapatkan suatu fa-.ilitas atas jabatan saya, tapi saya berikan hak,:u kepada yang lebih membutuhkan. Semen-'.ra alienable right telah rnempakan hak kod-:rt yang tidak dapat dipinilahtangankar, seper-. hak hidup, hak atas keirebasan, kesamaan

:aupun kebersamaan.Suatu hak dapat saja menemui pembata-

..ln apabila telah menimbulkan terjadin,va kon--lik dengan hak pihak lain atau kalau hak itujikalahkan oleh hak lain. Sedangkan terhadap:n1rap/hapusnya hak, dapat teriadi oleh karena

:eberapa sebab berikut2l :

1. Karena pemegang hak yang bersangku-tan meninggal dunia dan tidak adapengganti atau ahii u,aris vans ditLrrlLrkbaik oleh pemegang hak vang bersans-kutan mauplln oleh hukum.

2. Karena masa berlakunva hak telahhabis dan tidak dapat diperpanjans ia-gi, misalnya rnasa kontrakan rumairyang telah habus waktunya.

3. Karena telah diterimanya sesuatu ben-da yang menjadi objek hak (misalnyaseseorang yang mempunyai hak warisatau hak menagih piutang jika warisanatau piutang itu telah dilunasi makahak waris dan hak menagih piutang ituhapus dengan sendirinya).Karena kewajiban yang merupakansyarat untuk memperoleh hak sudahdipenuhi.Karena daluarsa/lampu waktu, (misal-nya ada seseorang yang mengajukangugatan terhadap suatu keputusan tata

Firman F. Busroh

usaha negara ke pengadllan tata usahanegara setempat, akan tetapi gugatantersebut baru diajukan setelah 90 (sem-bilan puluh) hari sejak si penggugatmenerima keputusan tata usaha negaratersebut. Dengan keadaan yang sedemi-kian oleh karena dalam undang-undangyang mengatur tentang hukum acaraperadilan tata usaha negara batas waktuuntuk mengajukan gugatan ke pengadi-lan tata usaha negara tidak boleh mele-wati waktu 90 (sembilan puluh) harisejak keputusan tata usaha negara ituditerima, maka dengan sendirinya sipenggugat tidak lagi memiliki hak un-tuk menggugat apa yang dianggapnyatelah merugikan kepentingannya akibatdikeluarkannya keputusan tata usahanegara tersebut).

D. Teori Sengketa / KonflikTeori konflik muncul sebagai reaksi dari

munculnya teori struktural fungsional. Teorikonflik mulai merebak pada tahun 1950-andan 1960-an. Teori konflik rnenyediakan alter-natif terhadap teori struktural fungsional.22

Teori konflik memandang bahwa peru-bahan sosial tidak terjadi melalui proses pe-nyesuaian nilai-nilai yang membawa peruba-han, tetapi terjadi akibat adanya konflik yangmenghasilkan kompromi-kompromi yang ber-beda dengan kondisi semula.23 Teori ini dida-sarkan pada pemilikan sarana-sarana produksisebagai unsur pokok pemisahan kelas dalammasyarakat. Berikut ini akan diuraikan secarariogkus teori konflik menurut Kari Marx danteori konflik menurut ahli sosiologi modernyaitu Lewis A Coser dan Ralf Dahrendorf.

a. Karl MarxPemikiran yang paiing berpengaruh

atau menjadi dasar dari teori konflik iniadalah pemikiran Karl Marx.2a

22 Fred. Schwarz, You Can Trust the Communists,Prentice-Hali, Inc, New Jersey: Eaglewood Cliffs, 1960,hhn.71.23 Bernard, Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hlm. 54.2a Tom Bottonomore, et.al., Karl Marx : Selected Wri-ting in Sociology and Social Philosphy, Victoria:Penguin Books, 1979, hlm. 34.

r3lu.irkibanlarano-,rr5

gan

nya

tlak:ba-ium:afakanlpat

.nisi-

4.

5.

insiptedia .,1.1

l DlAt lbid

t2t

Jurnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015, hul 113' 140

Ada beberapa asumsi dasar dari teorikonflik ini. Pertama, teori konflik merukan

antitesis dari teori struktural fungsional, di-mana teori struktural fungsional sangat me-

ngedepankan keteraturan dalam masyara-

kat" Teori konflik melihat pertikaian dan

konflik dalam sistem sosial. Teori konflikmenganggap bahwa didalam masyarakat ti-dak akan selamanya berada pada keteratu-

ran. Buktinya, dalam masyarakat mana pun

pasti pernah mengalami konflik-konflikatau ketegangan-kete gangan.

Kedua, teori konflik juga mengata-

kan bahwa konflik itu perlu agar tercipta-

nya perubahan sosial. Ketika strukturalfungsional mengatakan bahwa perubahan

sosial dalam masyarakat itu selalu terjadipada titik equilibrium, teori konflik melihatperubahan sosial di sebabkan karena ada-

nya konflik-konflik kepentingan. Namun.pada suatu titik tertenru. masyarakat mam-

pu mencapai sebuah kesepakatan belsama.

Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-ne-gosiasi yang dilakukan sehingga tercipta-

lah suatu konsensus.

b. Lewis A. CoserCoser memilih untuk menunjukkan

berbagai sumbangan konflik yang secara

potensial positif, yaitu membentuk sefla

mempertahankan struktur suatu kelompoktertentu. Coser rnengembangkan proposisi

dan memperluas konsep Simmel tersebut

dalam menggambarkan kondisi-kondisi di-mana konflik secara positif membantustruktur sosial dan bila terjadi secara nega-

tif akan memperlemah kerangka masyara-

kat.Menurut pemikiran Coser. kontlik

dapat merupakan proses l ang bersil-at ins-

trumental dalam pembenrukan. penvatuan.

dan pemeliharaan strukfural sosial. Konfllkdapat menempatkan dan menjaga gfris ba-

tas antara duaatau lebih kelompok.-'Kon-flik dengan kelompok lain dapat memper-

kuat kembali identitas kelompok dan me-

lindunginya agff tidak lebur ke dalam du-

nia sosial sekelilingnya.

2s Lewis Coser, The Function of Social ConJlict, NewYork: Free Press, 1956, hlm. 151-210'

t22

Menurut Coser, konflik dibagi men-jadi dua. Pertama, konflik realistis, berasaldari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntu-tan khusus yang terjadi dalam hubungandan dari perkiraan kemungkinan keuntu-ngan para partisipan, dan yang ditujukanpada obyek yang dianggap mengecewakan.Contohnya, para karyawan yang mogokkeqa agar tuntutan mereka berupa kenai-kan upah atau gaji dinaikkan.

Kedua, konflik nonrealistic, konflikyang bukan berasal dari tujuan-tujuan sai-

ngan yang antagonis, tetapi dari kebutuhanuntuk meredakan ketegangan, paling tidakdari salah satu pihak. Coser menjelaskandalam masyarakat yang buta huruf, pemba-lasan dendam biasanya melalui ilmu gaib,seperti teluh, santet, dan lainJain. Sebagai-

mana halnya masyarakat maju melakukanpengambinghitaman sebagai pengganti ke-tidakmampuan melawan kelompok yang

seharusnya menjadi lawan mereka.Akan tetapi, apabila konflik berkem-

bang dalam hubungan-hubungan yang in-tim, maka pemisahan (antara konflik rea-

listis dan nonrealistic) akan lebih sulit un-tuk dipertahankan. Coser menyatakan bah-wa semakin dekat suatu hubungan semakinbesar rasa kasih saying yang sudah terta-nam, sehingga semakin besar juga kecen-derungan untuk menekan ketimbang meng-ungkapkan rasa permusuhan. Sementara

itu, pada hubungan-hubungan sekunder,misalnya dengan rekan bisnis, rasa permu-

suhan -dapat

ielatif bebas di ungkapkan.26Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hu-bungan-hubungan primer dimana keterliba-tan total para partisipan membuat pengung-kapan perasaan yang demikian merupakanbahaya bagi hubungan tersebut. Apabilakonflik tersebut benar-benar melampauibatas sehingga menyebabkan ledakan yangmembahayakan hubungan tersebut, misal-nya konflik antara suami dan istri, serta

konfl ik sepaseng kekasih.

26 Margaret. M. Pohna, Sosiologi Kontemporer, Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 1 13-120.

en-

ISAl

Iru-gan

Iru-kan

:an.

30krai-

em-in-

rea-un-

rah-akinlrta-;en-5n o-

r:ara

ider,l11U-

irr. tu

iru-hba-t:no-

akan

ibiia,paui

l ang

lisal-serta

I e b ij akan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permssalahan Konflik Agraria ..,

F. Teori Strategi Penyelesaian Sengketa/Konflik

Teori konflik berdasarkan strategi meru-:.rkan teori yang melihat konflik dari cara-cara

=:au strategi untuk mengakhiri atau menyele-

':ikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.

- eori ini dikembangkan oleh Dean G. Pnritt:zn Jeffrlt Z. Rubin. Kedua ahli ini mengemu-:;:kan sebuah teori, yang disebut dengan teoris:rategi penyelesaian sengketa/konflik. seba-

:aimana disajikan berikut ini27.

l. Contending (bertanding), y'aitu menco-ba menerapkan suatu solusi yang lebihdisukai oleh salah satu pihak atas pihakyang lainnya.

2. Yielding (mengalah), yaitu menurunkanaspirasi sendiri dan bersedia menerimakurang dari yang sebetulnya diingin-kan"

3. Problem Solving (pemecahan masalah),yaitu mencari altematif yang memuas-kan aspirasi kedua belah pihak.

4. With drawirzg (menarik diri), yaitu me-milih meninggalkan situasi konflik,baik secara fisik maupun psikologis.

5. Inaction ( diam), yaitu tidak melakukanapa-apa.Para ahli antropologi hukum juga rne-ngemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadidalam masyarakat, baik dalam masya-rakat modem maupun tradisional.

Nader dan Todd mengemukakan tujuh:lra penyelesaian sengketa. Ketujuh cara ter-.:but disajikan berikut ini 28:

1. Membiarkan saja atau lumping it. Pr-hak yang merasakan perlakuan yang tr-dak adil, gagal dalam upaya untuk me-nekankan tuntutannya dia mengambilkeputusan untuk mengabaikan saja ma-salah atau isu yang menimbulkan tun-tutannya dan dia meneruskan hubu-ngan-hubungannya dengan pihak yangdirasakan merugikannya. lni dilakukankarena berbagai kemungkinan sepertikurangnya faktor informasi mengenaibagaimana proses mengajukan keluhan

- Gunawan Widjaja Alternatif Penyele,saian Sengketa,. :,<arta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 85.

' ibid, hal. 90

Firman F, Busrolt

itu ke peradilan; kurangnya akses kelembaga peradilan karena diperkirakanbahwa kerugiannya lebih besar dari ke-untungannya"Mengelak (avoidance). Pihak yang me-rasa dinrgikan memilih untuk mengura-ngi irubungan-hubungan dengan pihakyang merugikannya atau untuk samasekali menghentikan hubungan terse-but. Misalnya, dalam hubungan bisnis,hal semacam rni bisa terjadi. Denganmengelak, isu yang menimbulkan kelu-han dielakkan saja. Berbeda dengan pe-mecahan peftama, di mana hubungan-hlibur-igan berlangsung terus, isunya sa-ja vang diangeap selesai. Dalam halbennrk kedria ini. pihak yang dirugikanrnengeiakkann\.a. Pada bentnk satu hu-bungan-hr-rbungan tetap diteruskan pa-da benruk kedua hubungan-hubungandapat dihentikan untuk sebagian atauuntuk keseluruhan.Paksaan atau c'oerciori, Saiu prliak rne-maksakan pemecahan kepada pihaklain. Ini bersifat unrlateral. Trndakanyang bersifat memaksakar-r ini atau an-caman untuk menggunakan kekerasan.pada umumnya rnengurangi kemun-uki-nan penyelesaian secara damai.Perundingan (negotiation). Dua pihakyang berhadapan merupakan pal"a pe-ngarnbil keputusan. Pemecahan atasmasalah yang dihadapi dilakukan olehmereka ber<Iua. Mereka sepakat tanpaadanya pihak ketiga yang mencampuri-nya. Kedua belah piliak berupaya untuksaling meyakinkan. Jadi, mereka mem-buat aruran mereka sendiri dan tidakmemecahkannya dengan bertitik tolakdari aturan-aturan yang ada.

Mediasi (ntediation). Pemecahan dila-kukan menurut perantar"a, mediation.Dalam cara ini ada pihak ketiga yangmembantu kedua belah pihak yang ber-selisih pendapat untuk menemukan ke-sepakatan. Pihak ketiga ini dapat diten-tukan oleh kedua belah pihak yang ber-sengketa, atau ditunjukkan oleh yangberwenang untuk itu. Baik mediatoryang merupakan hasil pilihan kedua pi-

2.

i'iiksai-handakkanrba-

arb,

gai-.kan

ang

aJ.

4.

5.

iJt ta.

123

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2, Juni 2015, hal 113 - 140

hak, atau karena ditunjuk oleh orangyang mempunyai kekuasaan, kedua pi-hak yang bersengketa harus setuju bah-

wa jasa-jasa dari seorang mediatorakan digunakan dalam upaya mencaripemecahan. Dalam masyarakat-masya-rakat kecil (paguyuban), bisa saja to-koh-tokoh yang berperan sebagai tne-

diator juga berperan sebagai arbitratordan sebagai hakiin.

6. Arbitase. Dua beiah pihak yang ber-sengketa sepakat untuk meminta peran-

tara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak

semula telah setuju bahwa mereka akan

menerima keputusan dari arbitrator itu.7. Peradilan, adjudication. Di sini pihak

ketiga mempunyai wewenang untukmencampuri pemecahan masalah, lepas

dari keinginan para pihak bersengketa.

Pihak ketiga itu juga berhak membuatkeputusan dan menegakkan keputusanitu arlinya berupaya bahw'a keptttusan

dilaksanakan.

Dari ketujuh cara tersebut di atas maka

kita dapat membagi tiga cara penyelesaian

sengketa atau konflik. Ketiga cara itu meliputi:1. Tradisional2. Alternatif Dispute Resoltrtion (ADR)3. Pengadilan

Cara penyelesaian konflik yang terma-suk cara tradisional adalah membiarkan saja

atau ltnnping it. mengelak (avoidance) danpaksaan, Ketiga cara ini tidak diternukan da-

lam peraruran perundang-undangan. Cara pe-

nyelesaian konflik vans tennasuk dalarn pe-

nyelesaian dengan menggunakan ADR adalah:1. Perundingan (ttegoricttiortt'.

2. Mediasi; dan3. Arbitrase.

Penggunaan sistem litigasi mempunvaikeuntungan dan kekurangannya dalam pen)'e-

lesaian suatu sengketa. Lemperl mengemuka-kan manfaat penyelesaian sengketa me1a1u-i pe-

ngadilan. Manfaat itu disajikan berikut ini2e.

1. Lembaga peradilan merumuskan nor-ma-norma yang mempengaruhi atau

mengawasi penyelesaian sengketa-

'n lbid,hal.95

t24

sengketa secara damai oleh pihak ber-sangkutan.

2. Lembaga-lembaga peradilan menge-sahkan keputusan yang tercapai olehpihak yang bersangkutan untuk menja-min pelaksanaannya, dan tanpa itu ke-mungkinan salah satu pihak atau ke-dua-duanya tidak akan bersedia mem-beri persetujuannya.

3. Lembaga peradilan memberikan pe-

luang bagi pihak-pihak yang berseng-keta untuk meningkatkan biaya per-sengketaan, sehingga kemungkinan pe-nyelesaian damai semakin diminati.

4. Lembaga peradilan menyediakan sara-na yang memungkinkan pihak-pihakyang bersengketa untuk lebih memaha-mi kasusnya sehingga memperkecil ke-tidakpastian di antara mereka. Dengandemikian, mereka lebih cenderung ber-damai.

5. Para pegawai lembaga peradilan berlin-dak sebagai perantara di dalam penye-lesaian persengketaan yang mendorongpenyelesaian perdamaian.

6. Lembaga peradilan menyelesaikan be-berapa butir sengketa. Maka, pihak-pi-hak yang bersangkutan terdorong untukrnenyelesaikan butir-butir lainnya.

7. Lembaga peradilan secara otoritatifmemutuskan perkara, dalara hal pihak-pihak lain tidak dapat mencapai penye-lesaran.

Proses litrgasi mensyaratkan pembatasansengketa dan persoalan-persoalan sehingga pa-ra hakim atau pellgarnbil keputusan lainnyadapat lebih siap membuat keputusan. Namunmenurut N{. Yahya Harahap pada satu sisimasih dibenarkan pandangan yang menyata-kan bahwa badan peradilan merupakan katuppenekan (pressure valve) atas pelanggaran hu-kum dalam masyarakat demokrasi, bahwa pe-

radilan masih diakui kedudukan, fungsi, peran,

dan kewenangannya dalam masyarakat.

ber-

)nge-

oiehenja-: ke-L ke-1em-

pe-eng-per-

r pe-

iara-,ihak

aha-I ke-:1gan

ber-

rtin-n)'e-rong

be-(-pi-ntuk

ratifhak-o)'e-

Kebijakan Femerintah Dalam l,Ien_velesaikax Fernrctsalahan Konflik Agraria...

I \-. PENYELESAIAN MASAI,AH

{. R.ealitas Kebijakan Dalarn Penl,elesaianKonflik Agraria Antara PerusahaanPerkebunan Dengan Masyarakat

1. Politik Hukum Fertanahan Indonesiaa. Politik Hukum

Law is a command oJ'tke Lawgi'er(liukr-rm aclalah periirtati da-ri penuuasa). da-lam arti perintah dari mereka )-ang meurili-ki kekuasaan tertinggi atau vans lnente-gang kedaulatan. Bagi kalangan peltsanuraliran positivisme hukum sepe fii JohnAustin, hukum adalah tidak lain dan pro-duk politik atau kekuasaan. Pada sisr lain.pandangan berbeda datang dari kalaneanaliran sejarali dalam ilmu l:ukum, yang me-lihat hukum tidak dari dogrnatika hukumdan undang-undang semata, akan tetapi da-ri kenyataan-kenyataan sosial yang ada da-lam masyariikat dan berpandangan bahwahukum ifu tergantung pada penerimaanumum el,alam masyarakat dan setiap kelom-pok menciptakan hukum yang hidup.30

h4emperhatikan perkembangan sis-tem hukum Indonesia, kita akan melihatadanya ciri-ciri yang spesifik dan menarikuntuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum da-ri penjajairan Belanda di Indonesia berlakuhukum adat dan hukum Islam yang berbe-da-beda dari berbagai masyarakat adat diIndonesia dari setiap kerajaan dan etnikvang berbeda. Setelah masuk penlajah Be-landa membarva hukumnya sendiri yangsebagian besamya merupakan konkordansidengan hukum yang berlaku di Belandavaitu hukum tertulis dan perundang-unda-ngan yang bercorak positivis.sl Walaupundemikian Belanda menganut politik hukumadat (ad a tr e cht p o I it i ek), y aitu membiarkanhukum adat itu berlaku bagi golongan ma-syarakat Indonesia asli dan hukum Eropaberlaku bagi kalangan golongan Eropa

-- Lili Rasyidi & ka Rasyidi, Pengantar Filsafat danTeori Hulcum, Cet. ke VIII, Bandung: Citra Adtya Bakti,1001.!t Achmat Ali, Menguak Tabir Huhtm, Suatu KajianFilosofis dan Sosiologis, Cet. II, Jakafta: Girnuug.{gung,2002.

Firman F. Basroh

yang bertempat tinggal di tndonesia (Hin-dia Belanda). Dengan demikian pada masaHindia Belanda berlaku pluralisme hukum.Perkerlbangan hukum di Indonesia me-nunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolo-nial dan rneninggalkan hukum adat.32

Karena itu, dalam melihat persoalanhukum di Indonesia harus dipandang darikenyataan sejarah dan perkembangan hu-kum Indonesia itu. Pada saat sekarang initerdapat perbedaan cara pandang terhadaphukum diantara kelompok masyarakat In-donesia. Berbagai ketidakpuasan atas pene-gaklian hukum dan penanganan berbagaipersoalan hr:kuni bersumber dari cara pan-dans r.ans ridak sama tentang apa yang di-maksud hukur-u dan apa yang menjadi sum-ber hui,unt,

b. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Poli-tik Hukum Pertanahan

Politik hukum nertanahan merupakankebijakan pemerinrah di bidang pertanahanyang ditujukan unruk mengatur penguasa-anlpemilikan tanah. perunrr.rkan dan pene-gunaan tanah untuk lebih menlamin perlin-dungan hukurn dan peningkatan kesejahte-raan serta mendorong kegiatan ekonomimelalui pemberlakukan undang-undangpertanahan dan peraturan pelaksanaan-nya.33 Jadi politik hukum pertanahan harusdilandasi iktikad baik pemerintah dan pe-jabatlaparutnya untuk mencapai tujuanyang baik pula untuk saat ini dan masayang akan datang" Untuk itu diperiukan pe-doman/patokan yang dapat dijadikan prin-sip-prinsip dasar dalam pembaharuan hu-kum pertanahan.

Maria S.W. Sumardjono mengemu-kakan paling tidak terdapat 10 prinsip da-lam pembaharuan hukum pertanahan, yai-tu:1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia

Hak atas sumber daya alam merupakanhak ekonorni setiap orang. Sesuatu

32 Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia,Kesinambungan dan Perubahan, Cet l, Jakarta: LP3S,1990.

'3 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta:Pradnya Paramita, 2009, hlm. 90

lsan, pa-inyarunsisi

'ata-

arup

hu-pe-

ran,

1:_i

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2, Juni 2015, hal. 113 - 140

yang menjadi hak setiap orang, meru-

pakan kewajibarVtanggung jawab bagi

negara/pemerintah untuk melindungi,memajukan, menegakkan, dan meme-

nuhinya (Pasal 69 Ayat (2) UU No. 39l1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Unifikasi hukum yang mampu menga-

komodasi keanekaragaman hukum se-

tempat (pluralisme)Pasal 5 Ayat (1) UU No. 3911999 ten

tang Hak Asasi Manusia, menyebutkan

bahwa: "Dalam rangka PenegakanHAM, perbedaan dan kebutuhan dalam

masyarakat hukum adat harus diperha-

tikan dan dilindungi oleh hukum, lna-

syarakat dan pemerintah".Landreformlrestrukturisasi pernilikandan penguasaan tanah.

Landrefotm sebagai upa-Ya penataan

kembali struktur pemilikan dan pengu-

asaan tanah ditujukan unruk mencapai

keadilan, utamanya bagi mereka yang

sumber penghidupannya tergantung pa-

da produksi pertanian.Keadilan dalam penguasaan dan Pe-manfaatan sumber daya alam (sumber-

sumber agrarra).

Penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam harus sedemikian ruPa se-

hingga dapat dinikmati tidak saja olehgenerasi sekarang, tetapi juga generasi

yang akan datang. Dalam suatu genera-

si, harus diupayakan keterbukaan akses

bagi setiap orang, laki-laki dan perem-

puan, untuk memperoleh dan melnan-faatkan sumber da.va alam (surnber ag-

raris). Pemanfaatan sutnber da1'a aian-l

oleh satu generasi tidak boleh mengor-

bankan kepentingan generast )angakan datang, sehingga harus dr3aga

agar tidak terjadi eksploitasi yang ber-lebihan untuk kepentingan jangka pen-

dek.5. Fungsi sosial dan ekologi tanah.

Dalam kedudukan manusia sebagai in-dividu, sekaligus makhluk sosial, maka

ada kewajiban (sosial) yang timbul dan

dipunyai oleh setiap pemegang hak.

Hak yang dipunyai seseorang tidak ber-

sifat tak terbatas, karena selalu dibatasi

oleh hak orang lain dan hak masyarakatyang lebih luas, baik yang dilakukanoleh pemerintah dengan alasan kepenti-ngan umum, maupun oleh pihak lainuntuk berbagai kegiatan pembangunan.Penyelesaian konfl ik peftahanan.

Konflik-konflik baik yang bersifat ver-tikal maupun horizontal (lihat uraian

bagian pertama) itu bila tidak diselesai-kan secara tuntas dan sekatrigus, akan

merupakan gangguan untuk dapat ter-

selenggaranya kehidupan sosial dan

bernegara yang harmonis. Revisi kebi-jakan tidak akan banyak manfaatnya ji-ka harus mengalami gangguan beruPa

konflik yang tidak pemah diselesaikansecara tuntas.Pembagian kewenangan arfiara pusat

dan daerah dan kelembagaafi Pendu-kung.Perlu kerelaan dan penegasan kewena-ngan pusat dan daerah, sehingga jelas

pertanggungj awabannya (akuntabilitas)masing-masing, utamanya dalam alo-kasi dan manajemen sumber'sumberagraria/sumber daya alam. Bila refor-masi agraria diadopsi sebagai suatu pi-lihan kebijakan restrukturisasi pemili-kan/penguasaan dan pemanfaatan tanah

dan sumber-sumbor agraria lainnya,maka diperlukan suatu lembaga pendu-kung dalam tingkat nasional untukmemfasilitasi pelaksataat\fiya, meng-koordonasikan kegiatannya dan menye-lesaikan sengketa yang timbul dari pe-

laksanaannya.8. Transparansi dan parlisipasi dalam

pembuatan kebijakanPaladigma lama yang bercirikan sen-

tralisme dalam pembuatan kebijakan,telah manafikan partisipasi, sekaligustidak bersifat transparan dalam pem-

buatannya.9. Usaha-usaha produksi di lapangan ag-

IArla.Restrukturisasi pemilikan dan pengua-

saan sumber-sumber agraria haruslah

diikuti dengan suatu prograrn yang sis-

tematis untuk penyelenggaraan kegia-tan-kegiatan produksi yang menjadi da-

6.

2.

J.1.

4.

t26

kat

:an

rti-ainlit_

i,:bijakar,Pemeriiltsh Dalam hlen.yelesaikan l?ernmsalalwn Konflik Agraria ,..

sar bagi pengembangan ekonomi rak-yat.

1U. Pembiayaan prograin-program pemba-ruan agraris.Pelaksanaan program-program pemba-

ruan agraria yang ber"kesinambunganmernerlukan tersedian-va bia-va secara

rutin yang harus dijarnin oleh pemerin-tah. T'anpa adanya dukunsan biaya.program-program penibai-iian rsrariahanya akan berada di atas kertas bela-ka.

2. Perkemhangan politik hukum pertana-han di Indonesia

Perkembangan hukum agraria tersebr.rt

:rempakan bagian dari perkembangan politikhukum agtarta dan terkait dengan arah kebija-kan hukum agraria.

Kebijakan hukum yang dimaksud bertu-tuan untuk memelihara, mengawetkan, filem-reruirhrkkan, mengusahakan, mengambil man-that, mengurus dan membagi tanah dan sum-cer daya alam trainnya yang terkandung dida-larnnya untuk kepentingan dan kesejahteraanrakyat, yang hal ini juga terdapat dalam kon-sep tujuan hukum tanah.3o

Menegaskan pemahaman tersebut, BudiF{arsono menjelaskan bahwa politik hukumpefianahan metupakan kebijakan pemerintahdi bidang pertanahan yang dirujukan untukmengatur penggunaan atau kepemilikan tanah.peruntukan dan penggunaan tanah untr-rk lebihrnenjamin perlindungan hukum dan peningka-tan kesejahteraan sefia mendorong kegiatanekonomi n,elalui pemberlakuan undang-un-dang pertanairan dan peraturan peiaksanaan-,rYu."

Untuk rtu perlu kita melihat politik hu-kum perlanahan di Indonesia sejak masa kolo-nial sampai dengan sekarang.

a. Masa KolonialismePolitik hukum agrarta kolonial ter-

r- Singgih llraptoilihardj a, Sendi-sendi Hukum Tqnah di!rtdonesin, cetakan ketiga, Jakarta: Yayasan Pembangu-:an, 1953, hlm 26-37.Ii Boecli Harsono, Hukum Agraria Indanesia, SejarahPembenhrkan UUPA, Isi dan pelaksanaannya, Iakarta:Drambatan, I977, hlm. I

Firman F. Busroh

maktutr dalam produk hukum kolonial, di-antaranya dalam Agrarische Wet (AW) danAgrarische Besluit (AB). Agrarische Wet

Stbl.1870 I'{o.55 dikeluarkan dengan duatujuan, primer dan sekunder. Tujuan pri-mernya adalah memberikan kesempatankepada pihak swastalasing mendapatkanbidang tanah yang luas dari pemerintahuntuk ivaktu yang cukup lama dengan uangsewa yang murah. Orang Asing pun di-mungkinkan untuk menyewa atau menda-pat hak pakai atas tanah langsung dariorans bumi putera menumt peraturan-pe-raturan 1,ang ditetapkan dengan ordonansi.Pada giiirannya, perusahaan pertanians\\'asla asing berpeluang untuk berkem-L,ans ,iengan pesat.

b. \Iasa Pendudukan BelandaScrarah tantbrmasi agraria di Indo-

nesra darr m:sa ktrlonral sarnpai kini belumpemah tersei!-sa1kan. dan sering menim-bulkan gejolak sosral \ang dlpenuhi keke-karasan. Pada masa Belanda berkuasa diIndonesia, sturkrur a-erarr a ki ta b ercias arkanpada struktur agraria I'ang bersistern feoda-lisme yang tidak iain hanva benuiuan un-tuk meiindungi kepentingan dari bangsapenjajah. Pada masa ini dornarn negara da-lam menguasai tanah adalah sebagai perni-llk (eigenacr), sehingga pen-suasaan hakatas tanah oleli negara adalah mutlak bah-wa negara adalah sebagai pemilik "eige-

naar" terhadap hak atas tanah. Sehinggapersedian dan peruntukan tanah adalah ke-wenangan sepenunhya dari Pemerintah halini diatur daiam Agrarische Wet 1980. Tu-juan Agrarische Wet adalah untuk membu-ka kemungkinan dan memberikan jaminankepada pengusaha swasta Belanda agar da-pat berkembang di Hindia Belanda yangpada akhimya menguntungkan penguasa/pemerintah administratisi Hindia Belanda.Pengafuran lebih lanjut Agrarische Wet

adalah Agrarische Besluit yang menyeng-sarakan rakyat atau bangsa Indonesia de-ngan asas dtsmeinverklaring. Dalam Pasal

I AB dinyatakan bahwa semua tanah yangpihak iain tidak dapat membuktikan seba-

gai hak eigendomnya adalah domain (mi-

er-tan

;ai-

aan

lanbi-

3i-tpaian

nr-

:ias

:as)

r1o-

berrlf-pi-

Lil i-rah.)'o,,t, ,uu-rukno-

,,;-pe-

3m

satJu-

1fr_

ua-;lah

sis-gia-

da-

en-:an,

gus

lm-

1l-

Jurnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Jani 2015, hal 113 - 140

lik) Negara.36

Domain domeinverkl arirg berfungsi:a. Sebagai landasan hukum bagi pemerin-

tah yang memwakili Negara sebagai

pemilik tanah, untuk memberikan tanah

dengan hak-hak barat.

b. Di bidang pembuktian pemilikan Pasal

1 AB sesuai dengan Pasal 519 dan Pa-

sal 590 KUHPerdata setiap bidang ta-

nah selalu adayang memiliki kalau ti-dak dirniliki oleh perorangan atau ba-

dan hukum, maka Negaralah pemilik-nya.

Dalam perkembangannya, telah terja-di penghancuranan struktur agtarta atas sis-

tem feodalisme dan digantikan dengan

stuktur agraria yang bersifat kolonialistikpada periode tahun 1870 (Agrarische I'I/et)

telah memperluas pergolakan sosial di pe-

dasaan. Dalam sejarah tercatat beberapagerakan protes petani yang menggunakanideologi Ratu Adil, antara lain: Gerakan

Haji Rifangi di Pekalongan (1960); gera-

kan Mangkuwijoyo di Desa Merbung, Kla-ten (1865); gerakan Tirtiwiat alias Raden

Joko di desa Bakalan, Keftosuro (1888);pemberontakan petani banten (1888); pem-berontakan petani Candi Udik (1892); pe-

ristiwa Gedabngan (1904) dan beberapaperistiwa lainnya.37

c. Masa Pendudukan JepangSetelah Belanda, Indonesia pemah

juga di oleh Ban-qasa Jepang yakni dimulaipada tanggal 8 Maret 1942 sld 15 Agustus1945, sistem agraria tidak jauh berbedayang ada hanya istilair-istilah vang digan-tikan namanya saja dan hak penguasa ta-

nah oleh negara tetap pada pokoknl'a Ne-gara adalah sebagai pemilik hak atas tanah

sehingga masyarakat kita tetap tertindas.karena tidak lain bernrjuan untuk melin-dungi kepentingan pemerintah Jepang.

36 Syaiful Bahri, "Land Reform Di Indonesia Tanta-ngan Dan Prospek Kedapan", KARSA Jurnal Pemba-haruan Pedasaan Dan Agraria, Edisi 1 Tahun | 200';.hal 5-6.37 lbid.,hlm.6

128

d. Masa Indonesia MerdekaPada tanggal 8 Agustus 1945 Bangsa

Indonesia telah memproklamirkan kemer-dekaannya, tetuntunya dengan menyan-dang negara yang MERDEKA, maka nega-ra kita juga berhak dan bebas didalam me-nentukan arah kebijakkanrLya. Untuk ituterhadap hak menguasai tanah oleh negaradi Indonesia diatur di dalam pasal 33 Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 (IJUD45)yang dengan tegas dinyatakan : "Bumi danair dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diper-gunakan untuk sebesar-besar kemalcnuranrukyat" dan dalam pejelasan Pasal 33 ayat(3) alinea 4 truD 45 berbunyi "Bumi danair dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmu-ran rakyat. Sebab itu harus dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-be-sar kemakmuran rakyat.

Pasal33 ayat (3) merupakan momen-tum lahirnya Politik Pertanahan Nasional(Politik Pertanahan Indonesia). KetentuanPasal 33 ayat (3) dan penjelasannya tidakmemuat penjelasan mengenai maksud artikata "dikuasai" oleh Negara. Hal ini dapatmenimbulkan pengertian yang sangat luasdan akan kembali seperti pada pengaturan-penganturan yang sebelufirnnya.

Pada setelah kemerdekaan, pada ku-run waktu arrtara tahun 1948-1957 antaraPemerintah ini timbul pergolakan antaraPemerintah Republik dan perkebunan disatu pihak dengan petani di pihak lain yangmenduduki tanah-tanah perkebunan milikPerusahaan Belanda yang diterlantarkanakibat perang.

e. Berlakunya Undang-Undang PokokAgraria (UUPA)

Mempertegas makna dari menguasaiNegara atas Sumber Daya Agraria, padatanggal 24 September 1960 oleh DPR telahditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Ta-hun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agrariasebagai landasan hukum untuk melaksana-kan Land Reform di Indonesia.

Di dalam penjelasan umum UIIPAdikatakan bahwa Negara kita susunan co-

gsa

L!l-

'an-

:ga-

itulararYOt

rl5)dan

3diJ er-lranlVatdangdimu-rleh-be-

len-rnaluan.dakarti

spat

iuasran-

ku-.iara

.iarardi:no

rilik:kan

kok

"lsairada

elahTa-

:aria,n2-

-PAco-

Kebijakan Pemerinlsh Dulum llenyelesaikiur llermus$lahilil Konflik Agraria,..

rak kehidupnya masiir tiercorak agraris, bu-mi, air dan ruang angkasa, sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsiyang amat penting untuk membangunanmasyarakat yang adil dan rrakmur sebagaimana yang kita cita-cita.

Dengan dibentuknya LIUPA. mem-berikan kemungkinan tercapinva fungsifungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagaiyang climaksudkan nntuk rnembangunanmasyarakat yang adil dan rnakmur sebasalmana yang kita cita-citakan dan denean di-bentuknya UUPA tidak lain untuk menje-laskan maksud lain dari kata "dikuasai \e-gara" sebagaimana diatur dalan-r Pasal 33

Ayat (3) Undang-Undang Dasar 19-+-<

(UUD15)" Dengan demikian LUPA hanva-1ah azas-aza-q serla soal-soal pokok dalarngaris besarnya saja oleh karena itu disebutUndang-Undang Pokok Agraria. mana tu-juan pokoknya adalah :

a. meletakan clasar-dasat bagi penlusunanhukurn agraria nasional, yang merupa-kan alat untuk rnembarvakan kemak-murarl" kebagianan dan keadilan bagiNegara dan Rakyat. terutama rakyat ta-ni, clalam masyarakat adii dan makmur;

b. meletakan dasar-dasar uniuk mengada-kan kesatuan dalam hukum pertanahan;

c" rneletakan dasar-dasar untuk memberi-kan kepastian hukum men-eenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Berdasarkan pada tujuan huruf c ter-sebut, Pasal 2 UUPA ini merupakan aturanpelaksana dari Pasal 33 (3) UUD 45, yangmenjelaskan pengertian hak menguasaisumber daya alam oleh negara sebagai be-rikut :

(1) atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3)UUD 45 dan hal-hal sebagi yang di-maksud dalam pasal 1, bumi, air danmang angkasa, termasuk kekayaanalam yang terkandung di daiamnya itupada tingkatan tertinggi dikuasai olehnegara, sebagai organisasi kekuasaanseluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebutdalam ayat (1) pasal ini memberikanwewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan

Firman F. Busroh

peruntukan, penggunaan, persedia-an, dan pemeliharaan bumi, air danruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubu-ngan-hubungan hukum antaraorang-orang dengan bumi, air danmang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubu-ngan-hubungan hukum antaraorang-orang dan perbuatan-perbua-tan hukum yang mengenai bumi,air dar"l ruang angkasa.

(3) \\reiverlang yang bersurnber pada hakmensuasai dari Negara tersebut padaavat ll) pasal ini digunakan untukmencapai sebesar-besar kemakmuranrak.. at dalam arti kebangsaan, kesejah-teraen dan kerr-ierdekaan dalam masya-rakat dan negara hukum lndonesiavang inerde k:. berdaulat. adil dan mak-1IUr.

(4) Hak menq,rasai dari \eeara tersebut diatas pelaksarlaann\.a dapat dikuasakankepada daerah s\\'atantra dan masvara-kat-masyarakat hukum adapt. sekedardiperlukan dan trdak benentangan de-ngan kepentingan nasronal. menurutketentuan Peraturan Pernerintah.

Dalam penjelasan umulr Il ] LarPAantara lain dikemukakan bahlva : Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal padapendirian, bahwa untuk mencapai apa,vangditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Un-dang-Undang Dasar tidak perlu dan tidakpula pada tempatnya, bahwa bangsa Indo-nesia ataupun Negara bertindak sebagai pe-milik tanah, adalah lebih tepat jika negara,sebagai organisasi kekuasaan seluruh rak-yat (bangsa) berlindak selaku Badan Pe-nguasa. Dari sudut inilah harus dilihat artiketentuan Pasal 2 ayat (i) yang menyata-kan bahwa, "Bumi, air dang ruang angka-sa, tennasuk kekayaan alam yang terkan-dung didaiamnya, pada tingkatan tertinggidikuasai oleh Negara". Sesuai pangkalpendirian tersebut di atas perkataan "dikua-sai" dalarn pasal ini bukanlah berarti "di-miliki", akan tetapi adalah penefiian, mem-beri wewenang kepada negara sebagai or-ganisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia

119

Jurnal Lex Libram, Vol, I, No. 2, Juni 2015' hal 113 - 140

itu, untuk pada tingkatan tertinggi :

a. mengatur dan menyelenggarakan per-

untukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaaffrya;b. menentukan dan mengatur hak-hak

yang dapat dipunyai atas (bagian dari)

bumi, air dan ruang angkasa itu;c. menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antata orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum me-

ngenai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatu dengan tujuan untukmencapai sebesar-besar kemakmuran

rakyat dalam rangka masyarakat yang

adil dan makmur (Pasal 2 aYat (2 dan

3).Berdasarkan Pasal2 UUPA dan Pen-

jelasannya tersebut, menurut konsep UU-PA, pengertian "dikuasai" oleh negara bu-

kan berarti "dimiliki", melainkan hak yang

memberi wewenang kepada negara untukmengatur 3 hal tersebut di atas, isi wewe-nang negara yang bersumber pada hak me-

nguasai sumber daya alam oleh negara ter-

sebut semata-mata "bersifat publilC', yaitu

wewenang untuk mengatur (wewenang re-

gulasi) dan bukan wewenang untuk me-

ngusai tanah secara fisik dan menggunakan

tanahnya sebagaimana wewenan$ peme-

gang hak atas tanah yang bersifat pribadi .

Dengan berlakunya UUPA tidak se-

cara otomatis bedalan sebagaimana diha-

rapkan. Dalam prakteknya muncul resis-

tensi golongan pemilik tanah luas yang

melibatkan berlagai kekuatan politik yang

saling berseberangan menentang pelaksa-

naan land reform. Konflik agraia kemudi-an berkembang menjadi konflik politik dan

ideologi yang puncaknya terjadi pada ta-

hun 1965 dengan menimbulkan korbanyangtidak sedikit di pihak petani.

f. Masa Orde BaruPemerintah Orde Baru memandang

tanah sebagai sumber-sumber agraria lain-nya sebagai sumber komoditi, bukan seba-

gai sumber hajat hidup orang banyak yang

harus diatur dan ditata secaf,a adil dan me-

rata untuk kepentingan rakyat. Ketika Orde

Baru Lahir dihadapkan pada situasi keti-

130

dakstabilan politik dan kernerosotan eko-nomi yang parah. Angka inflasi tinggi, de-

visit neraca pembayaran, cadangan devisarendah dan hutang luar negeri banyak. Si-tuasi seperti ini kemudian dijadikan pem-

benaran untuk melaksanakan pembangu-nan yang bertumpu pada stabilitas politikdan perlumbuhan ekonomi"

Berdasarkan pada alasan tersebut,

maka kebijakan Orde Baru menggunakanstrategi pembangunan yang dipilih adalah

sistem ekonomi kapitalistik yang membuka

seluas-luasnya pada modal swasta baikasing maupun domestik untuk menggerak-kan roda perekonomian nasional selain pe-

rusahaan Negara. Pengaturan ini dapat kitalihat dari :

1. penyediaan tanah dan pemberian hakatas tanah bagi perusahaan yang meng-adakan penanaman modal menurut Un-dang-Undang Nomor : 1 Tahun 1967

Tentang Penanaman Modal Asing dan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968

tentang Penanaman Modal Dalam Ne-geri yang dalam ketentuan tersebut di-nyatakan pemilik modal asing dapat

menguasai tanah di Indonesia melaluifasilitas Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai antara 10 ta-hun s/d 30 tahun.

2. dalam kebijakan lain dalam upayamengeksploitasi sumber daya alam de-

ngan ditetapkannya Undang-UndangNomor 5 Tahun 1976 tentatg PokokPokok Kehutanan dimana dengan di-buat kebijakan ini teiah menciptakankontroversi karena undang-undang ter-sebut dalam konsiderannya tidak me-ngacu lagi pada UUPA sebagai un-dang-undang payung yang berkaitandengan agraria.

3. pada tahun yang sama juga dikeluarkanUndang-Undang Nomor 11 TahunL967 tentang Ketentuan Pokok Pertam-bangan yang mana dalam pengeluaranundang-undang tersebut ditujukan da-

lam rangka meraih devisa sebesar-be-

sarnya untuk mendanai pembangunan

:ko-de-

visasi-

€m-1gu-

litik

:but,

rkanalahlukabaik:rak-

r pe-kita

hakeng-Un-t967dan

r968Ne-r di-lapatlaluiluna0 ta-

payar de-

dangokokr di-akanI ter-me-un-

aitan

rrkanahunIam-ulranr da-r-be-unan

!.;bijttkan I'emerintch Dalttm &len3,elesaikan Permas$lahwt Konflik Agraria.,.

orde baru .38

Dengan ditetapkannya undang-un-dang tersebut, banyak tanah yang diberikankepada investor penguasaannya adalah ta-nah hak uiayat, sehingga menyebabkan hi-langnya sebagaian tanah-tanali ulayat ma-syarakat hukum adat. Selain Undang-un-dang tersebut demikian pula dengan pelak-sanaan pembangunan untuk kepentinganumum yang didasari pada Undang-UndangNomor 61 Tahun 1961 tentang PencabutanHak Atas Tanah Dan Llenda Benda YangAda Diatasilya" dan Kepuiusan PresidenNomor 55 Tahun 1993 tentang PengadaanTanah Untuk Kepantingan Umum (pada ja-man reformasi telah dinati dengan Peratu-ran Presiden Nomor 35 Tahr.rn 2005 ten-tang Pengadaan Tanah Bagi PeiaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum)telah te{adi pengambilan tanah punya per-orangan secara paksa, contohnya adalahpembangunan Waduk Jatigede, dan Pem-bangunan Lapangan Golf Cimacan JawaBarat yang menimbulkan konflik vertikalantara pemerintahr'pengusa dengan rakyatsehingga menimbulkan rnasalah tanahyang berkepanj anganie.

Berdasarkan pada ketentuan-ketenru-an tersebut, dapat dikatakan masa Orde Ba-ru telah rnenanggalkan strate-ei pembaireu-nan ekonomi yang yang menekankan pe-rombakan struktur sosial-ekonomi secaramendasar dan lebih mernandang penineka-tan perturnbuhan ekonomi dalam u,akrusingkat dibandingkan dengan pelaksanaanLand Reform sebagai pondasi untuk menu-ju industrialisasi nasional yang kokoh danmandiri.

Dari kejadian-kejadian tersebut dia-tas, ada beberapa alasan-alasan mengapaOrde Baru mempeti-eskan UUPA, yakni :

1. adanya keyakinan dikalangan elit poli-tik, birokrat, tehnokrat dan kelompokmiliter pendukung Orde Baru bahwauntuk rnembangun ekonomi dan kese-jahteraan rakyat mutlak diperlukan sta-

' Endang Suhendar dan lfhal Kasim, "Tanah Sebagai{,rmoditas : Kajian Klitis Atas Kebilakan Tanah OrdeI rru", ELSAM, 1996, hal. 66 - 61 .

- \ILihamad Bakri, Opcit., hal. i 0 - 1 1.

Firman F. Busroh

bilisasi, rehabilitasi, dan pembangunanekonomi gaya kapitalis. Karena itustrategi ekonomi yang menekankan pe-rombakan struktur sosial - ekonomi se-

cara radikal dan mengabaikan perananmodal asing tidak mungkin diterapkan.Program ini juga diperkirakan akanmengakibatkan larinya modal ke luarnegeri.

2. kelompok militer menganggap bahwaland reform yang disponsir golongankiri pada tahun 1960an dapat mengan-cam keberadaannya atas penguasaantanah-tanah perkebunan yang telah di-nasionalisasi pada tahun 1957.

3. dilihat dari segi ekonomi, strategi ra-dikal tersebut tidak menguntungkandan tidak realistis mengharapkan pe-merintah baru yang sumber penghasi-lannya begitu terbatas untuk menerap-kan program yang begitu radikal.

g. Masa ReformasiGejolak dan gerakan refomasi me-

nyebabkan Presiden Suharlo jatuh padapertengahan tahun 1998 yang kemudianmelahirkan pemerintahan baru hasil perniluyang demokratis pada tahun 1999, sebenar-nya telah sedikit ada harapan untuk segerameuuludkan refonna aglana 1'an_e diarvali-nr.a dengan drkeiuarkan TAP \IPR No.lXtahun l[)[ll tentane Pembaharuan AgrariaDan Pens.'Lolaan Sumber Daya Alam.Pembaharuan agararia mencakup suatuproses r ans berkesiambungan berkenaandenqan penataan kembali penguasaan pe-mihkan. pengsunaan dan pemanfaatansumber dara agraria dilaksanakan dalamran_ska tercapainr-a kepastian hukum danperlindungan hukum serta keadilan dan ke-makmuran baei seluruh Rakyat Indonesia(Pasa1 I ). Dimasa ini pembaharuan agra-ria,'reforra agraria mendapat legitimasi-nya. ),ang kemudian mendorong untuk Ba-dan Pertanahan Nasional (BPN) segera me-revisi UUPA yang perlu disesuaikan padakeadaan saat ini, akan tetapi sampai de-ngan saat ini hal ini tidak pernah terjadidan menimbulkan perdebatan yang berke-

131

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2, Juni 2015, hal 113 - 140

.40panJangan.

Dalam pelaksanaan semangat refor-masi agraria ini terdapat suatu kejanggalanterhadap kebijakan yang dibuat oleh Peme-

rintah yang berkaitan dengan tanah yaknidengan ditetapkannya Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. Dalam Bab X Pasal 21 dan Pasal

22 yang menyatakan bahwa untuk pellana-

man mcdal Hak Guna Usaha berlaku sela-

ma 95 tahun, Hak Guna Bangunan berlakLr

selama 80 tahun dan Hak Pakai berlaku un-tuk masa 70 tahun tidak sesuai dengan pa-

sal yang mengatur jangka rvaktu Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pa-

kai dalam UUPA, Hal ini jelas-jelas ber-tentangan dengan semangat untuk pemba-

ngunan masyarakat yang adil dan makmursebagai mana yang kita cita-cita.

Meskipun di Negara kita telah bebe-

rapa kali mengalami perubahan pergantianpemerintahan, baik Era Orde Lama. OrdeBaru, dan Era Reformasi sampai dengan

dengan saat ini belum ada perubahan ber-arti dibidang agrarta, penguasaan hak atas

tanah oleh Negara masih saja rnengabaikansemangat untuk membangun masyarakatyang adil dan makmur sebagai mana yangkita cita-cita. Namun ada sisi positif lain.ada sikap politik will dari pemrintah 1,'ang

mengharapakan adanya perbaikan. Akantetapi hal itu saja tidak cukup karena ba-

gaimana mungkrn pelaksanaan pen guasaarl

hak atas tanah oleh Negara dan retornla ag-

raria bisa berhasil selnentara sistem sosialekonominya pro pada neo-1rberallr-..''

Pelaksanaan penguasaan hak atas ta-nah dan reforma agraria tidak bisa dilepas-kan dari pilihan kebr.lakan ekonomi-politikPenguasaan tanah oleh negara dan land re-

formnya tidak akan berhasil tanpa dileng-kapi dengan kebijak proteksi. insentif dan

subsidi bagi semangat untuk membangunmasyarakat yang adil dan makmur sebagai

mana yang kita cita-cita (kususnya petani).Oleh karena itu didalam hak menguasai

hak atas tanah oleh Negara perlu di batasi,dan hal ini sesuai dengan pendapat dari

oo Etrdarrg Suhendar dan Ifhal Kasim, Opcit.,hal 11-12.4t lhid.

r32

Maria S. W. Sumardjono yangmenghenda-ki agar wewenang mengaturnegara yang bersum-ber pada hakmernguasai di batasi oleh :

a. Tidak boleh melanggar hak-hak dasarmanusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar;

b. Tidak boleh melanggar tujuan hak me-nguasai tanah oleh negara sebagaimanayang diatur dalam Pasal2 ayat (3) UU-PA, dan semua peraturan perundang-undangan pertanahan harus ditujukanpud%sebesar-besar kemakmuran rak-yat.'-

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menyele-saikan Konflik Agraria

Saat ini sangat banyak kita jumpai baikitu media cetak, audio visual maupun di sekitarsendiri masalah-masalah yang menyangkutsengketa pertanahan. Sengketa/konflik perta-nahan yang terjadi di masyarakat belakanganini muncul dalam beragam bentuk. Pihak yangterlibat dalam proses penyelesaian konflik ter-sebut pun tidak sedikit, baik negara maupuninstitusi civil society seperti lembaga swadayamasyarakat (LSM)43.

Mengacu pada beberapa konflik pertana-han teraktual yang terjadi belakangan ini, pe-nulis melihat bahwa penyebab umum timbul-nya konflik pertanahan dapat dikelompokkanmenjadi dua faktor yaitu faktor hukum dannon hukumaa.

Faktor Hukum meliputi:1. Tumpang tindih peraturan

UTIPA sebagai induk dari peraturan dibi-dang sumber daya agraria lainnya, namundalam berjalan waktu dibuatlah peraturanperundang-undangan yang berkaitan de-ngan sumber daya agraria tetapi tidak me-nempatkan UUPA sebagai undang-undanginduknya, bahkan justru menempatkanUUPA sejajar dengan undang-undang ag-raria. Struktur hukum pertanahan menjaditumpang tindih. UUPA yang awalnya me-

a2 Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit., hlm.72u3 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Jakarta:Pradnya Paramita, 2009, hal 29 5.aa Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan; Jakarta:Pustaka Margaretha, 20 12, hal. 66

:no

anlrL ^1-1lL dl!

{ - " . iir/, Pemeritrtah Datatn lltnyelesaikon Permasalalrun Kontlik Agraria ",,

:rpakan pa).ung hukum bagi kebljakan:irtanahan (dan kebijakan agraria umum-:\a) di Indonesia, menjadi tidak berfungsiian bahkan secara subtansial terdapat per-.3ntaflgan dengan diterbitkannya berbagaireraturan perundang-undangan sektoral se-

:erti UU Kehutanan, ULI Perkebunan, uUPertambangan minyak dan gas burni dst.

Benturan dilapangan tidak dapat dihindar-ian, afitara pengguilaan dan penafsiran un-dang-undang yang berbeda oleh pejabat-pejabat pernerintah sektoral yang berbeda-ceda terjadi atas konflik penguasaan tanah\-ang sama. Perbedaan antara undang-un-dang tersebut diatas tidak hanva dapatmemberikan peluang pada perbedaau inter-pretasi para birokrat" tetapi tusa Sc-c3r&

substansial undang-undang tersebr-rt tidakrntegratif.Regulasi kurang memadaiRegulasi dibidang pertanairan belum seu-

ruhnya mengacu pada niiai-niiai dasar Pan-casila dan fiiosofi Pasal 33 UUD 1945 ten-tang moral, keadilan, hak asasi dan kese-

,lahteraan. Dalam banyak kasus pertanahan,

hak-hak rakyat pemilik tanah seringkali di-abaikan. Dalam pengadaan tanah untuk ke-pentingan umum, misalnya tanah milik pe-

tani yang menjadi lokasi pembangunan di-ambil secara paksa dengan memberikanganti rugi berdasarkan Nilai Jual Objek Pa-

iak (NJOP). Padahal, tanah tersebut mem-pakan sumber kehiriupan dari petani ber-sangkutan, termasuk anak dan cucunya dimasa mendatang.Penghitungan ganti rugi berdasarkan NJOPdalam hal ini, tentujauh dari rasa keadilanapalagi soal kesejahteraan. Dalam menyu-sun sebuah regulasi harusnya hal-hal ini di-pertimbangkan secara menyeluruh, apalagiterkait dengan hak-hak asasi manusia darirakyat.Di sisi lain penegakan hukum kerap kaliberhenti pada mekanisme formal dari atu-ran hukum dan mengabaikan nilai-nilai ke-utamaan yang terkandung dalam kaidahhukum. Akibatnya, penegakan hukum cen-

derung bersifat mekanistik sehingga meng-abaikan nilai-nilai subtansinya.Tumpang tindih peradilan

Firman F. Busroh

Saat ini, terdapat tiga lembaga peradilanyang dapat menangani suatu konflik/seng-keta perlanahan yaitu peradilan perdata,peradilan pidana serta peradilan tata usahanegara (PTLIN). Dalam bentuk konflik ter-tentu, salah satu pihak yang menang secaraperdata belum tentu menang secara pidana(dalam hal ini konflik tersebut disertaitindak pidana).Selain itu, kualitas sumber daya manusiadari aparat pelaksana peraturan sumber da-ya agrariajuga menjadi pemicu timbulnyakonflik. Dalam melaksanakan tugasnya,aparur pelaksana melakukan penyimpa-ngan terhadap peraturan perundang-unda-ngan vang berlaku seperti timbulnya prak-trk kor-upsi. kolusi dan nepotisme (KKN).-{parat pelaksana lebih memperhatikan ke-p.lltlllsall i-.ara pe6ilik modal daripada ke-pentlnqair perriiik tanah atau mengacuhkankeiestanair linekun sarl hidup.

1. Penreiesaran dan Birokrasi Berbelit-belitUpa1,a hukur.n rneLaLui pengadilan terka-dan-e trdak pemah menuntaskan persoaian.Sebagai contoh. para prhak rang tidak me-nerima tanahny'a diokupasr pihak lain btla-mana menempuh jalur hukurn tidak pernahmemperoleh kepastian hukum.Penyelesaian perkara melalui pengadilan diIndonesia melelahkan, biaya tinggi danwaktu penyelesaian yang lama, belum lagiterjebak dengan mafia peradilan, maka kea-dilan tidak pemah berpihak kepada yangbenar. Sehingga adigium bahwa kalau ke-hilangan seekor kambing jangan berurusandengan hukun karena bisa jadi akan kehi-langan sekandang kambing menjadi bukanisapan jempol.Hal ini tentunya tidak sesuai lagi denganprinsip peradilan kita yang sederhana, ce-pat dan berbiaya murah, karena kondisi se-

benamya dalam berurusan dengan pengadi-lan adalah tidak sederhana, birokrasi pe-ngadilan yang berbelit-belit dan lama, daripengadilan tingkat pertarna sampai tingkatkasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sertabiaya yang mahal.Di sisi 1ain, upaya penyelesaian melaluimusyawarah mufakat sebagaimana bunyisila keempat Pancasila sepertinya sudah ti-

raikitariutna-ganqno.,^5

ter-tunaVa

Narno-

ilLt-

cnoultu

l-

no-

kanzk-

ele-

na-

f'u-tui-

\anian

rbi-lunran

de-

rng(an20-*5

adi

rta:

1aa1_1_1

Jarnal Lex Librum, VoL I, No. 2, Juni 2015, hal 113 - 140

dak terjadi dalam praktek kehidupan kitasehari-hari. Selain ifir, pemerintah gagal

menyelesaikan berbagai konflik, termasuk

konflik pertanahan. Hal ini dipengaruhitiga penyebab, yaitu tidak ada sistem yang

dibangun secara baik dalam penyelesaian

konfl ik pertanahan, kurangnya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah, dan adanya

konflik kepentingan atas bidang tanah ter-

tentu. Pemerintah tidak bertindak objektifdalam menyelesaikan sengketa dan cende-

rung berpihak kepada yang kuat seperti pe-

milik modal atau adanya unsur korupsi, ko-lusi, dan nepotisme (KKN) sehingga rne-

ngurangi kepercayaan masyarakat.

Sejak lahirnya UUPA sampai dengan se-

karang, sengketa pertanahan terus ada dan ada

kecenderungan j urnlahnya semakin menin -ukat.

Salah satu yang menjadt faktor penyebab ter-jadinya sengketa yairu adanya tumpang tindihperaturan. Untuk itu pemerintah harus lnem-

perhatikan dan meneliti kembali peraturan-pe-

raturan yang diduga tumpang tiiidih tersebut.

Pemerintah khususnya tsadan Peftanahan

Nasional Republik Indonesia telah membuat

satu kedepulian yang tugas dan fungsinyamengkaji dan menangani sengketa, konflik dan

perkara perlanahan yang dinamakan Deputi VBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa

dan Konflik Pertanahan. Adapun dasar hukumdibentukan Deputi V tersebut adalah Perpres

Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertana-

han Nasional Republik Indonesia.Deputi V dalarn mengkaji dan tnenanga-

ni sengketa, konflik dan perkara penanahan

berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No-mor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Peng-

kajian dan Penanganan Kasus Pertauahan. Se-

belum peraturan ini lahir, BPN men-sgunakan

Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pe-

nyelesaian Masalah Pertanahan.Dengan berpedoman kepada Peraruran

Kepala BPN RI No.3 tahun 2017, BPN memi-liki kewenangan untuk mengkaji dan mena-

ngani penyelesainu kasus*kasus pert&nahan. A-kan tetapi pereturan ini belum menyangkut se-

mua kasus-kasus pertanahan, Kasus pertana-

han yang dimaksud dalam aturan ini adalah

134

kasus-kasus pertanahan yang ditimbulkan dariproduk hukum dan kebijakan BPN RI. Terha-dap permasalahan-permasalahan sengketa ta-nah garapan yang belum bersertifikat, batas

wilayah, ijin lokasi dan hal-hal yang diluar ke-wenangan BPN dalam hal ini seperti yang di-atur dalam Keppres No.34 tahun 2003, tidakdiselesaikan BPN akan tetapi kewenanganPemerintah Daerah untuk menyelesaikannya.

Pola penanganan kasus pertanahan yang

ada pada perafuran ini yaitu dengan mengede-pankan pola mediasi dimana BPN sebagai me-diatornya. Mediator BPN terdiri dari Deputi V,Kakanwil, Kabid V dan Kakantah. Akan tetapimediasi ini memiliki keterbatasan dimana ka-sus pertanahatyang sudah masuk ke ranah hu-kum (misalnya sudah masuk Pengadilan atau

di Kepolisian) mediasi tidak bisa dilanjutkan .

Mediasi yang ditangani oleh BPN hanya terha-dap kasus-kasus pertanahan yang belum men-dapat penanganan dari pihak dparatur Pene-gak Hukum dan Pengadilan. Batasan ini dibuatuntuk menghindari dualisme penanganan pe-nyelesaian sengketa yang bisa berakibat salahdalam penerapan hukum.

Mediasi yang digelar BPN selain meli-batkan internal BPN juga bisa mengundang pi-hak-pihak ekstemal seperti instansi pemerin-tah, akademisi dan pihak-pihak yang dinilaiperlu dan terkait permasalahan tersebut

Dalam melakukan gelar mediasi, BPNjuga akan melakukan penelitian lapangan danpengukuran terhadap suatu bidangtanah untukmemastikan objek kasus pertanahan yang dita-ngani.

Kebijakan pemerintah dengan mendiri-kan Deputi V pada BPN RI perlu direspon po-sitif hanya saja memang masih terdapat keku-rangan yaitu :

l. Kurangnya tenaga SDM yang mema-dai.

2. Pelatihan mediator pada BPN sudahadahanya saja frekuensi pelatihan me-diator masih sedikit.

3. Pembiayaan dalam DIPA yang belummencukupi.

4. Alat dan sarana prasarana yang belummerlcukup.

Untuk itu bila kedeputian V ini didukungsepenuhnya oleh pemerintah, tentunya akan

darirha-

.]TAS

r di-idakrgana.

eJeI-tlL-

rl \'.:tapi

r'a-L hu-slau

:rha-

n3n-

buat

,aiah

neli-r ni-:Y'enn-nilai

BPNdan

nrukd.rta-

Ldiri-r po-:eku-

3ma-

udahme-

elum

elum

kungakan

. ' -..J /r Pemerintah Dal*n Menyelessikan Permasalqhsfi KottJlik Agraria ,.,

: . --iangi beban peradilan yang saat jumlah. - :r.ir& pertanahan sudah menumpuk yang

- ^ :m]\'a mencapai ribuan kasus.

Dengan mendorong dan menggalakkan-: ;le saian mediasi terhadap sengketa perta-', .:: tentunya banyak hal positif yaitu biaya

- -.: murah, penyelesaian iebih cepat, tidak- :::lptakan rasa permusuhan antare para pi-':,.. iebih efektif karena penyelesaian sesuai

- r.:u&11 dari para piliak" Tentunl,a hal ini sa--;,- murah dan efisien dibanding pemerintah':...,r filer1buat sebuah lembaga lagi yang cen-

-: *itg belum tentu efektif dan sudah pasti

-..:r rnenghabiskan uang negara yang cukup-.:r. Untuk itu pemerintah sudah seharusnya

-;,:kukan penguatan lembaga negara dalam, rr.ri BPN dengan membuat dasar hukum,.-,s lebih tinggi lagi dan memperluas kewe-

' :: san dibidang pefianahan.

,-, Realitas Kebiiakan Pemerintah Dalam\Ienyelesaikan Konflik Agraria

Kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi:-:rupakan warisan pemerintah orde baru da-:rr melaksanakan poiitik agrarialpertanahan:rg secara material melemahkan/ menegas-

r.'r. bahkan memutuskan akses rakyat, tetuta-:.r petani dengan tanah. serta mengabaikan

,:rhan UUPA yang mengharuskan adanva hu-: ",ngan yang saling menguntun-ekan antara: ::ani dengan pengusaha perkebunan.

Untuk menangani dan menvelesaikan se-

:,rah konflik pertanahan di republik ini diper-*kan kerangka kerja yang tepat dan efbktif.

rerangka kerja tersebut meliputi tiga bagian:iru pengkajian konflik, penanganan konflik,

-.n penyelesaian konflik pefianahanas. Tinda-,.:n pengkajian, penanganan dan penyelesaian:.-rnflik pertanahan bertujuan untuk memberi-:.an kepastian hukum akan penguasaan, pemi--.<an, penggunaan dan pemanfaatan tanah di-:geri ini khususnya dalam menyelesaikan

:Lrnan dengan rakyat di provinsi Sumatera Se-

- 3tan.

Terdapat dua teori konflik, yaitu teori:ungsionalisme Struktural dan Teori Pendeka-

:an Konflik. Pertama teori Fungsionalisme

-: Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertct-..:itan,Bandtng: Manciar Maju, 2007, hal 61 .

Firman F. Busroh

Struktural yang menyatakan bahwa masyara-kat pada dasamya terintegrasi di atas dasar"kata sepakat" para anggotanya akan nilai-ni-lai kemasyarakatan teftentu. Teori ini memilikidaya untuk mengatasi perbedaan-perbedaanpendapat dan kepentingan di antara para ang-gota masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat adalah suatusistem yang secara fungsional terintegrasi kedalam suatu bentuk eciuilibriurn" L{asyarakat,menurutnya harus dipandang sebagai suatu sis-tem dari bagian-bagian yang saling berhubu-ngan satu terhadap yang lain. Karena itu, hu-bungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagaian tersebut bersifat ganda dan timbalbalik. Dalam teori ini dikatakan bahwa sekali-pun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapaidengan sempufira. namun secara fundamentalsistem sosial selalu cenderung bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis.

Integrasi sosial dapat menanggapi peru-bahan-perubahan yang datang dari luar dengankesenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagaiakibatnya hanya akan rnencapai derajat yangminimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketega-ngan-ketegangan dan penyimpangan-penyirn-pangan melalui proses panjang teratasi dengansendirinya rnelalui penyesuaian-penyesuaiancian proses institusinalisasi. Iru berarti meski-plrlr lntegrasj sosial pacia trrrgkatn)'a )'a11g sem-punia tidak akan pemah tercapai. akan tetapisetiap si.tem straiai akan senantiasa berproseske arah s.rn.i,

Kedua. Pen.lekatan Teon Konflik yangberanuiapan t.ni3iig bebelapa hai berikut ini,1'aklr se:1ap masrarakat senantiasa berubahdan pembali-.n rru tidak pernah berakhir karenaperubahan sosral merupakan gejala yang inhe-ren pada setiap masvarakat, setiap masyarakatmensandr:ng kontlik di dalam dirinya karenakonflik rlempakan gejala yang inheren padasetiap masr.arakat, setiap unsur dalam masya-rakat meraberi kontribusi terjadinya disinteg-rasi dan perubahan-perubahan sosial, dan se-

tiap masl''arakat terintegrasi atas penguasaan

dan dominasi sejumlah orang terhadap sejum-lah orang yang lain. Dengan kata lain, konflikberasal dari faktor-faktor yang ada dalam ma-syarakat itu sendiri. Ia timbul dari realitas akan

13s

Jurnal Lex Librum, Vol. I, No. 2, Juni 2015, kal tr13 - 140

adanya unsur-unsur yang salitlg bertentangandalam setiap masyarakat. Dan, peftentangan

secara intem terjadi karena pembagian otoritasyang dilakukan secara tidak merata. Karenaitu, ada pola pemisahan antara masyarakat

yang nremiliki otoritas dan yang tidak memi-liki otoritas dalam suatu masyarakat.

Pembagian otoritas yang dikotomis ada-

lah faktor pemicu timbulnya konflik-konfliksosial di dalam setiap masyarakat" Pembagian

kekuasaan tersebut dapat menimbulkan kepen-

tingan-kepentingan yang berlawanan satu ter-hadap yang lain. Mereka yang menempati po-sisi sebagai pemegang otoritas dan merekayang tidak memiliki otoritas memiliki kepenti-ngan-kepentingan yang berlawanan satu terha-

dap yang lain. Mereka yang memiliki otoritascenderung mengukuhkan mengukuhkan status

quo mereka, sedangkan yang tidak rnemilikiotoritas akan berusaha untuk mengubah status

quo mereka. Dampaknya, setnakin bertambah-nya otoritas pada satu pihak, dengan sendiri-nya semakin berkurang puia otoritas pada pi-hak yang lain. Pemikiran tersebut di atas me-negaskan bahwa pendekatan konflik merupa-kan suatu gejala yang serba hadir dalam setiap

masyarakat. Ia selalu inheren dalam diri setiapmasyarakat. Karena itu, ia pun akan lenyapbersama lenyapnya manusia itu sendiri. Yangdapat dilakukan manusia hanyalah mengaturdan mengendalikan konflik yang terjadi agarkonflik tidak akan terbentuk dalam wujud ke-kerasan $'iolence),

Dalam kartan dengan kont}k pei-tanairau.

teori tentang kontlik di atas sangat relevan.Femyataan ini benar karena masalah pertalta-han merupakan salah satu masalah l ane serlngmuncul ke permukaan beiakangan ini Salah

safu masalah perlanahan yang saitgat menjadtperhatian seluruh masyarakat repubhk ini ada-

lah konflik pertanahan di Mesuji. Jika diid,'nti-fikasi lebih awal, lalu dikaji secara mendalammaka konflik tersebut sebetulnya tidak harus

terjadi separah seperti sekarang ini. Bahkan.ada indikasi bahwa konflik di bidang pertana-

han kian marak akhir-akhir ini. Dalam proses

pengkajian konflik pertanahan, tujuan yangingin dicapai adalah mengetahui faktor penye-bab terjadinya konflik. Selain itu, melalui pro-ses ini juga kita dapat memperoleh gambaran

135

unfuk menyelesaikan konflik pertanahan terse-but.

Pokok perkara atau akar konflik yang di-maksudkan dalam proses pengkajian konflik disini adalah hasil telaahan secara hukum terha-dap konflik pertanahan yang berdasarkan datayuridis, data fisik dan/atau data pendukunglainnya. Hasil telahaan tersebut selanjutnya di-kaji penerapan hukumnya untuk menghasilkanrekomendasi penanganan konflik pertanahan.Hal ini dilakukan sebagaimana seharusnyaBPN melakukannya selama ini". Fungsi BPNadalah pengkajian dan penanganan masalah,sengketa, perkara, dan konflik di bidang perta-nahan. Salah satu fungsi BPN dalam rangkamenanggulangi sengketa, konflik, dan perkara(SKP) pertanahan adalah untuk mewujudkankebijakan pertanahan bagi keadilan dan kese-jahteraan masyarakat. BPN berperan untukmenangani dan menyelesaikan perkara, masa-lah, sengketa, dan konflik pertanahan di selu-ruh lndonesia secara sistematis.

Konflik ada di masyarakat dan senantia-sa melekat dalam diri setiap masyarakat. Olehkarena itu, di mafia ada masyarakat maka akanada potensi untuk munculnya konflik, sedang-kan yang dapat dilakukan manusia hanyalahmengatur dan mengendalikan konflik agar ti-dak terajdi dalam berbagai kekuatan yang ak-hirnya terakumulasi dalam bentuk kekerasan(violence). Ha1 ini terjadi dikarenakan penyele-saian konflik pertanahan hanya menggunakanparadigma hukum. Penanganan konflik perta-nahan bertujuan untuk memberikan kepastianhukum atas penguasaan, pemilikan, pengguna-an, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, prosesini dimaksudkan untuk mencegah terjadinyatumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindihpenggunaan, tumpang tindih penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah. Secara holis-tik dan komprehensif, penanganan konflik Ag-raria dapat dilakukan melalui kajian terhadapakar masalah, pencegahan dampak konflik,dan penyelesaian konflik itu sendiri. Untukkonflik pertanahan yang masalahnya dianggapsederhana dan mudah ditangani dapat dilaku-kan dengan cara memedomani prosedur pena-nganan kasus pertanahan. Jika konflik yangdialami berdampak luas maka dilakukan pe-rencanaan dan target waktu yang disesuaikan

rse-

. l;ut-

kdi.hc-

Jata11n O

di-]ian

n)'a}PNlah,rrta-

gkaiara.kan

3 Se-

lruk3Sa-

elu-

riia-)iehLkanln(}-.,'5

alah

r ri-ak-

tsan

rkan

lfia-iian-lna-.T SCS

rnyardihdan

riis-lo-

rdap

r'lik,1ruk

Igapa.ku-

ena-;ang

pe-ikan

-;.rgan kondisi yang dialami serta perkemba-- :rr selama proses konflik ditangani.

Dalam menangani konflik peftanahan,

,. pertama yangharus dikerjakan oleh pihak:-:,\'enang adalah menerima pengaduan. Pe-

_::Juan adalah pemberitahuatl dan atau kete-

:r-rafl yang disampaikan oleh pengadu kepa-

-: petugas loket pengaduan tentang telah terja-

--:r'a suatu peristiwa atau perbuatan yang me--.:rbulkan akibat hukum atas suatu bidang ta-

,h. baik bersifat teknis, administratif perdata,

r-rupun pidana.Hal kedua yang dianjurkan untuk dila-

,.-,rkan oleh pihak berwenang dalam menangani,.--nflik tanah adalah mengumpulkan lalu me-- _:olah konflik tanah yang ada. Dalam proses

:nanganan konflik ataupull kasus tanah pada

-lumnya, publik dapat memberikan laporan

: rda BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN dan

{:pala Kantor Pertanahan. Pengaduan masya-

:.kat diharuskan membuat laporan secara ter-.,iirs. BPN memberikan layanan informasi ka-

.ls pertanahan dan dapat diberikan pada pihak:ng berkepentingan dengan memperhatikan

: eri g golon gan informasi sesuai ketentuan pera-

,-lran perundangan. Peraturan Kepala BPN me-:-etapkan batas waktu penanganan perkara pa-

:ng lama tiga bulan sejak diterimanya penga-

Juan atau informasi sengketa.Tahapan yang harus dilewati daiam me-

rr elesaikan konflik pefianahan adalah menge-

rali pihak-pihak yang berkonflrk. obyek kon-,-, rk,menemukan atau mengetahui ketrlar:an da-

r subyek, menemukan pokok pen-nasalahan

-<onflik yang bersangkutan, mencan aturan hu-

.'-um atau peraturan perundang-undangau l'an-e:erkait, menemukan alternatif institusi pen,ve-

,esaian konflik yang akan digunakan, sefia me-

rsambil keputusan yang tepat dan diterima:leh para pihak. Mekanisme penanganan dan

:enyelesaian sengketa serta konflik atas tanah'.aztmnya

di selenggarakan dengan pola sebagai

rerikut.Pertama, pengaduan. Dalam pengaduan

:erisi hal-hal dan peristiwa yang menggambar-kan bahwa pemohon/pengadu adalah pihaki'ang berhak atas tanah yang disengketakanatau tanah konflik dengan dilampiri bukti-buk*:i serta mohon penyelesaian dengan disertaiharapan agar terhadap tanah tersebut dapat di-

Firman F. Busroh

cegah mutasinya sehingga tidak merugikan pe-

mohon.Kedua, Penelitian. Yaitu pengumpulan

data atau administrasi maupun hasil penelitianfisik di lapangan mengenai penguasaannya.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan semen-

tara bahwa apakah pengaduan tersebut berala-san atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

Ketiga, Pencegahan Mutasi. Tindak lan-jut dari penyelesaian sengketa atau konflikadalah atas dasar petunjuk atau perintah atasan

maupun berdasarkan prakarsa Kepala KantorAgraraia ,vang bersangkutan terhadap tanah

sengketa. dapat drlakukan langkah pengama-

nan benipa pencegahan untuk sementara terha-dap segala bentuk per-ubahan atau mutasi. Tu-juan dilakukannl,'a pencegahan atau mutasiadalah men-ehentikan untuk sementara waktusegala bentuk perubahan terhadap tanah yangdisengketakan atau tanah konflik.

Keempat, musyawarah. Musyawarahadaiah kegiatan mempefiemukan kedua belahpihak untuk mengklarifikasi data yang ada pa-

da masing-masing pihak dalam rangka mengu-payakan perdamaian.

Perdamaian adalah kesepakatan dari para

pihak untuk mengakhiri sengketanya. Pende-

katan terhadap para pihak yang bersengketadanlatau berkonflik melalui musyawarah se-

ring berhasil di dalarn usaha penyelesaiansengketa. Dan, biasanya ditempatkan instansipemerintah vang dalarn hal ini adalah DirjenAgraria r:ntuk bertindak sebagai mediator da-

1am menvelesaikan sengketa atau konflik seca-

ra kekeluarsaan,Kelima. pen\L-iesaian melalui pengadi-

1an. -\pabria usaha tnelalui jalan musyawarahtrdak mendatanskan hasil maka sengketa atau

konflik tersebr-rt harus diselesaikan oleh instan-si I'ang beru.enang. v-airu pengadilan. Jadi, pa-

da umumnl'a sifat dari sengketa adalah adanyapengaduar-i )'ang mengandung pertentanganhak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatukesempatan prioritas atau adanya suatu keteta-pan yang merugikan dirinya.

Konflik ataupun sengketa dapat disele-saikan melalui pengadilan apabila adanya so-

masi, gugatan dibawa ke Pengadilan Tata Usa-ha Negara (PTLIN), adanya laporan dari pihakpolisi, adan adanya gugatan perdata (perbuatan

t37

r ":

j.iakan Pemerintalt Dahm rtIenyelesaikan Permasslalmn KonJlik Agraria ,..

Jurnal Lex Librum, Vol, I, Na,

melawan hukum). Khusus untuk tanah ulayat,gugatan dapat dilakukan oleh masyarakat hu-kum adat (PMA). Selain itu dalam kasus ter-tentu, gugatan bisa diajukan oleh wanprestasi.Dalam keadaan tefientu juga, gugatan bisa di-ajukan oleh kelompok atau gugatan standinglaw oleh tSM. Para pihak menghendaki pe-nyelesaian sengketa yang mendasarkan ataumemperhatikan peraturan yang berlaku, mem-perhatikan keseirnbangan kepentingan para pi-hak, menegakkan keadilan hukum dan penye-lesaian tersebut harus tuntas. Pada masyarakatdesa, peran kepala desa sangat penting dalammenyelesaikan masalah yang dihadapi warga-nya. Persoalan yang menvangkut u,arga desadimusyawarahkan teriebih dahulu dalam rapatdesa atau dibicarakan dengan sesepuh desa un-tuk memperoieh pemecahan ),ang tepat danmemuaskan bagi semua pihak. Upa,ra peny'ele-saian sengketa atau konflik melalui musya\\'a-rah merupakan cerminan corak khas tata kehi-dupan masyarakat adat tradisional yang memi-liki sifat kebersamaan, gotong royong dan ke-keluargaan.

Sengketa tanah perkebunan merupakankonflik kepentingan berkaitan dengan pengu-sahaan tanah oleh pihak-pihak yang tidak ber-hak. di atas tanah yang dikuasai langsung olehNegara atau di atas tanah pihak lain. Pengala-man historis, pemberian hak konsesi dalamwaktu yang cukup tanpa batas-batas yang jelasmenjadi salah satu penyebab sulitnya penyele-saian sengketa antara masyarakat dan perkebu-nan. Dengan berlakunya UUPA yang menyata-kan bahwa undang-undang ini didasarkan padahukum adat (pasal 5) dan hak ulayat masih te-tap diakui sepanjang kenyataannya masih ada(pasal 3).

Faktor yang menghambat penyelesaiansengketa perlanahan adalah bahwa pendekatanyang digunakan oleh pemerintah sejak masalalu adalah pendekatan kekuasaan. Pemerintahselalu memandang bahwa negara telah mem-berinya mandat untuk melaksanakan kekuasa-an tertinggi termasuk membuat perundangan.Akibatnya pertimbangan politik selalu diguna-kan oleh pemerintah untuk menyusun peratu-ran hukum, guna menyelesaikan masalah per-tanahan. Suatu sisi kelemahan dalam pertimba-ngan politik adalah bahwa pemerintah lebih

138

2, Juni 2015, hal. 113 - 140

menekankan kepentingan penguasa daripadaadat tradisional yang ada. Setiap perubahanundang-undang yang dilakukan oleh Pemerin-tah cenderung hanya untuk kepentingan birok-rasi dan pengusaha perkebunan dengan reka-yasa sosial (law as/is a tool of social enginee-ring), yang secara implisit menciptakan legalgaps, terjadi celah perselisihan faham atau ke-yakinan antara apa yang dikehendaki oleh pe-merintah agar dipatuhi dengan apa yang masihdiyakini dan dipatuhi sebagai keyakinan hu-kum masyarakat lokal dalam kehidupannya se-hari-hari.

Kelemahan lain dari pertimbangan poli-tik ini adalah bahwa tekanan utama diberikanpada kebutuhan jangka pendek, dan bukanjangka panjang. Ini mendasai cara penyelesai-an yang diambil oleh pemerintah, yang lebihmengutamakan bentuk penyelesaian represifdengan tujuan menegakkan keamanan dan ke-teftiban. Pemerintah dalam hal ini kurang me-mikirkan kemungkinan jangka panjang tentangterulangnya kasus tersebut. Pendekatan kekua-saan yang digunakan oleh pemerintah, me-mungkinkan pengerahan semua aparatur nega-ra untuk terlibat dalam persoalan sengketa ta-nah. Sebagai akibatnya, muncul peluang bagiterjadinya penyelewengan dan pennyimpanganyang disebabkan oleh diutamakannya kepenti-ngan pribadi pelaksana kekuasaan daripadatercapainya penyelesaian sengketa demi ke-pentingan masyarakat. Musyawarah yang dila-kukan hanya bergantung pada persepsi pengu-asa dan pengusaha, akibatnya cukup merugi-kan masyarakat.

Tindakan pemerintah tersebut lebih dida-sarkan pada kepentingan pendapatan rregarayang salah satunya bersumber pada produksiperkebunan. Oleh karena itu tindakan perusa-haan perkebunan sering melanggar kontrak/perjanjian dengan masyarakat seperti perlua-san lahan tanpa masyarakat terlebih dahulumengakibatkan hilangnya hak-hak pendudukasli atas tanah-tanah mereka.

Hal ini berakibatnya rusaknya tatanansistem dan budaya hukum yang berlaku dise-babkan permasalahan yang berlarut-larut se-hingga akibatnya membentuk rasa ketidakper-cayaan masyarakat terhadap aparat pemerin-tah. Inilah salah satu penyebab yang memicu

)ada

rhan

:rin-rok-:ka-tlee-

zgalke-pe-

asihhu-

. se-

nli-kankansai-:bihesifke-me-

ang:ua-me-

)ga-

ta-:agigan

nti-adake-.i1a-

gu-rgi-

da-

rura

rksiL5a-

'aW

ua-uluiuk

Xebij akan Pemerintah D alam M enyelesaikan Permasalahan Ko nflik Agraria ... Firman F. Busroh

tindakan anarkis dari masyarakat. Kalau sean- Dari sekian kasus-kasus pertanahan yang

dainya pemerintah cepat tanggap dan responsif mencuat, ada kasus pertanahan yang bisa dise-

serta jeli dalam melihat persoalan, tentunya lesaikan melalui mediasi, ada yang tidak bisa

tindakan anarkis dapat dicegah secara dini. diselesaikan melalui mediasi. Kasus pertana-han yang tidak bisa diselesaikan melalui me-

V. PENUTUP diasi maka direkomendasi para pihak untukBerdasarkan uraian terdahulu, dapat dita- menempuh jalur hukum. Kebijakan pemerin-

rik kesimpulan sebagai berikut: tah dalam menyelesaikan kasus-kasus pertana-

Realitas kebijakan pemerintah dalam han belum memadai karena belum didukung

menyelesaikan konflik agraria antara perusa- oleh perangkat hukum yang ada. Arah penye-

haan perkebunan dengan masyarakat yang ada lesaian kasus-kasus pertanahan mengarah ke-pada BPN yaitu dengan jalur mediasi. Adapun pada proses mediasi. Akan tetapi apabila tidakdasar hukum penanganan kasus pertanahan tercapai kesepakatan pada mediasi, maka tidakmelalui jalur mediasi Peraturan Kepala Badan ada jalat lain selain jalur litigasi.Pertanahan Nasional Republik Indonesia No- Di masa yang akan datang, alternatif ke-

mor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Peng- bijakan yang dapat diambil oleh pemerintah

kajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Ber- daerah kabupaten/kota dalam menyelesaikan

dasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala berbagai kasus tanah dan merencanakan policyBadan Pertanahan Nasional Republik Indone- dalam pembangunan perkebunan antara lain:sia Nomor 3 Tahun 201T, rangkaian kegiatan Mengupayakan berbagai upaya penyelesaian

penanganan sengketa terdiri dari : Penelitian I sengketa tanah, dengan memprioritaskan akses

pengolahan data pengaduan; Penelitian lapa- petani terhadap tanah tetap terbuka; Menga-ngan; Penyelenggaraafi Gelar Kasus; Penyusu- rahkan agar perusahaan perkebunan pada ak-

nan Risalah Pengolahan Data Penyiapan berita hirnya hanya berfungsi sebagai pengusaha ko-acaru/ surat / keputusan ; dan I atau Monitoring moditas hasil perkebunan, tanpa harus mengu-

dan evaluasi terhadap hasil penanganan seng- asai tanahnya.

keta.

Daftar Pustaka

-{. Literatur-\bdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum ; Sejat'ah .1iit'ttrt citin Feinul;iiclair. \'ogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2006.

-\drian Sutedi, Tinjauan Hukutn Pertanahan, Jakarta'. Pradnr a Paranttta. 1009.

\chmad Ali, Keterpurukan Hukunt Di Indonesia; Petneb;ib itt;t Soiusirn'a. Jakar-ta: Ghalia Indone-sia,2002.

-\drian Sutedi, Tinjctuan Hukum Pertanahan,Pradnya Paramiia. Jakarta. 2009Arie S Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masaloh lJt*nn Tanah, Jakarta: Lembaga

Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.

B enrhard Limbong Kon/l ik P ert an ah an, J akarta: Pustaka \ I ar garetha . 20 12.Bernard, Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Bismar Siregar, Rasa Keadilan, Surabaya: Bina Ilmu, i996.Boedi Harsono, Hukum Agraria lndonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan pelaksanaannya ,

Jakarta: Djambatan, 197 7

Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I, Jakarta:

LP3S, 1990.

Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat hukum Indonesia),

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

lanrse-

se-

)er-nn-icu

r39

Jurnal Lex Librum, Vol. I, blo. 2, Juni 2015" hal. 113 - 140

Franz Magnis-Suseno, Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern), Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Fred. Schwarz, You Can Trust the Commurezsls, Prentice-Hall, Inc, Eaglewood Cliffs, New Jersey,

1960.Gunawan Widjaja Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.

K. Bertens, Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakafta, 2001.

Lewis Coser (ed), George Simmel, Eaglewood Cliffts, N.J., Prentice'Hall,1965.Lewis Coser, The Function of Social ConJlict, Free Press, New York, 1956.

Muchsin, dVk, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Bandung: Penerbit RefikaAditama, 2007.

Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat hukum, Penerbit Unsri, Palembang,2007.Maria S.w. Sumardjono, Tanah dalant Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Buku

Kompas,2009.Margaret. M. Polma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.M. Rasjidi dan H. Cawindu, Islant untuk Disiplin llmu Filsafat, Jakarta'. Bulan Bintang, 1988.

Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Bandung: Mandar Maju, 2007.Singgih Praptodihardjo, Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia, cetakan ketiga, Iakarta: Yayasan

Pembangunan, 1953

Syaiful Bahri, "Land Reform Di Indonesia Tantangan Dan Prospek Kedapan", KARSA JurnalPembaharuan Pedasaan Dan Agraria, Edisi 1 Tahun 12001

Theo Hujibers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Tom Bottonomore, et.al., Karl Marx : Selected Writing in Sociolog,t and Social Philosphy, PenguinBooks, Yrctoria,1979.

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakafia: Ihktiar, 1957.

Van Apeldom, Pengantar llmu Hukum flerjemahan Inleiding tot studie vsn het Nederlands Rechtoleh M. Oetarid Sadino) Noordhoff-Kolffl NV, Jakar-ta. cet. IV

B" Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaPeraturarr Pemerintah No.24 Tahun l99l tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan.

Keputusan Kepala BPN RI No. 3.1 tairun 2007 tentang Perunjuk Teknis Penanganan dan Penyele-saian Masalah Pertanahan,

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun l0i1 tentane Peneeioiaan Pengkajian dan Penanganan

Kasus Pertanahan.

t40