27
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN FUNGSI PEMBIAYAAN DALAM APBN Jakarta, 27 Oktober 2017

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN FUNGSI PEMBIAYAAN DALAM APBN

Jakarta, 27 Oktober 2017

Page 2: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

2

Page 3: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Tantangan Perekonomian Dalam Negeri

Produktivitas Rendah

Daya Saing Rendah

Kemiskinan &Kesenjangan Sosial

• Tingkat inovasi rendah

• Pasar keuangan dangkal

• Kapasitas produksi terbatas

• Infrastruktur terbatas dan tidak berkembang

• Pemanfaatan teknologi tidak optimal

• Ketrampilan dan keahlian tenaga kerja belum memadai

3

Page 4: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Brazil

Rusia

India

China

IndonesiaFilipina

Malaysia

Thailand

Vietnam

2

2.5

3

3.5

4

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Infr

astr

uctu

re In

dex

GDP per capita

Gap penyediaan infrastruktur

Diperlukan upaya Pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur.

Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama 5 tahun (2015-2019) dibutuhkan dana sebesar Rp4.796,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 41,25% yang bisa dicukupi dari APBN dan APBD.

Indeks Infrastruktur 2016

4

Page 5: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Pajak dan Bea Cukai

PENDAPATAN

PNBP

HibahBelanja K/L

BELANJA

Belanja Pusat

Transfer Daerah & Dana Desa

Pembiayaan

Defisit

Utang

Non Utang

APBN

Pengadaan utang dalam beberapa tahun terakhir lebih besar darijumlah defisit APBN defisit APBN dan Kebutuhan Pembiayaan Non-utang dibiayai dari pengadaan Utang

Belanja pemerintah lebih besar dari pendapatan = memberikan stimulus kepada perekonomian agar tidak kehilangan momentum pertumbuhan.

Defisit = implementasikebijakan fiskal ekspansifuntuk menjaga momentum & menghindari opportunity loss

Wujud fiskal ekspansif = percepatan proyek infrastrukturmelalui peningkatan belanja K/L serta peningkatan dana transfer daerah dan dana desa

Struktur APBN

Kendala:• Keterbatasan ruang fiskal• Belanja yang sifatnya wajib

cukup besar• Penyerapan dan alokasi

belanja belum optimal

5

Page 6: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Postur Realisasi APBN-P 2016 & APBN-P 2017

6

Page 7: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Tantangan Pengelolaan APBN

PenerimaanProyeksi & Estimasi

PembiayaanPembenahan

BelanjaKomitmen

Membuat estimasipenerimaan yangakurat dan kredibel

Membuat keputusanbelanja yang strategis Reformasi di Sektor

Keuangan, antaralain melalui pendalaman pasar keuangan

Efektif danmemperbaiki fondasiIndonesia

Peningkatan kapasitasmengumpulkanpenerimaan negara

Mengurangikemiskinan,kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan

Rasio penerimaanperpajakan masih rendah

Memerangi inefisensidan korupsi

Reformasi perpajakan danReformasi Belanja yang efisiensangat dibutuhkan

7

Page 8: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

8

Page 9: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Mengapa Berutang?

Individu

Negara

Memenuhi Kebutuhan Pokok

Menjalankan Usaha

Kebutuhan yang Mendesak

Membiayai defisit APBN

Mengembangkan pasar keuangan, termasuk menyediakan benchmark bagiinstrumen keuangan

Membantu Bank Indonesia bagi kegiatan Operasi Moneter

Memberikan alternatif investasi bagi masyarakat

Mengelola portofolio utang Pemerintah9

Page 10: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Kebijakan Umum Pengelolaan Utang

Prioritas Utang Dalam Negeri

Diversifikasi Instrumen

Fleksibilitas Pembiayaan

Pinjaman untuk belanja modal, terutama infrastruktur

Pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM

Penjaminan Pemerintah untuk mendorong percepatan infrastruktur

Transparansi & Akuntabilitas10

Page 11: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Strategi JangkaMenengah

APBN (Pembiayaan)Strategi Tahunan

Monitoring Kinerja Risiko & Portofolio

Utang

• Memuat kebijakan umum pengelolaan utang• Target portofolio jangka menengah• Jangka waktu 5 tahun, dapat ditinjau kembali

setiap tahun

• Target pembiayaan tahunan (defisit, refinancing, dll)

• Pedoman untuk eksekusi pengelolaanutang untuk tahun ybs.

• Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisiselama siklus APBN.

• Target portofolio tahunan (komponen, strukturinstrumen, dll)

• Pedoman mengukur Indikator Kinerja Utama• Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjau kembali di

tengah tahun dengan melihat perkembangan kondisipasar

• Dilakukan secara triwulanan berdasarkan Strategi Tahunan

• Sebagai input untuk Strategi berikutnya (dalam jangka menengah dan tahunan)

Siklus Pengelolaan Utang

11

Page 12: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Risiko Adanya ketidakpastian

yang berpotensimenyebabkan terjadinya

suatu peristiwa

Risiko perubahan tingkat bunga

Rasio Variable rate

Refixing Rate

Risiko perubahan nilai tukar Rasio utang valas

Risikopembiayaan

kembali

Rata-rata waktu jatuh tempo

Duration

Jatuh tempo dalam 3 tahun

Indikator

• Perubahan Asumsi EkonomiMakro

• Perubahan Kondisi PasarKeuangan

• Kebutuhan Pembiayaan danKebijakan Utang

• Penyerapan Pinjaman olehKementerian / Lembaga

IndikatorFaktor Yang Mempengaruhi

Biaya Utang Tingkat imbal hasil yang diberikan

kepada investor atau kreditur-Management Fee/Up front fee Pinjaman- Kupon/Bunga/Margin- Fee Agen Penjual- Diskon Obligasi- Comitment Fee Pinjaman

Rasio pembayaran bunga terhadap

outstanding.

Rasio pembayaran bunga terhadap

PDB

Rasio pembayaran bunga terhadap

belanja

Apakah Risiko dan Biaya Utang?

12

Page 13: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Risiko Utang

Pinjaman

37%

SBN, 1,064 ,

63%

24%

SBN, 2,329 ,

76%

63%

37%617 T

1064 T

Ket: Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017

Perkembangan Outstanding dan Risiko Utang

16.2 16.014.8

13.712.1

10.9

22.5 23.221.0 20.7

17.519.0

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Risiko Suku Bunga Semakin Menurun

Variable rate ratio [%] Refixing [%]

10.2 11.7 10.7 12.2 12.1 11.6

44.446.7

43.4 44.5 42.6 41.2

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Risiko Nilai Tukar Relatif Rendah

FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)

9.79.6

9.7

9.4

8.98.8

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Rata-rata Waktu Jatuh Tempo Berkurang

ATM (in years)

7.2 8.6 7.7 8.4 6.59.4

21.5 21.8 20.1 21.4 22.7 23.9

32.4 33.4 33.9 34.7 36.039.2

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Periode Jatuh Tempo Utang Semakin Pendek

in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)

81%3088 T

19%738 T

SBN Pinjaman

Outstanding Utang

13

Page 14: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

31%

52%

2006 2016

Afrika Selatan

36%28%

2006 2016

Indonesia

40%

57%

2006 2016

Malaysia

52%

33%

2006 2016

Philipina

38%62%

2006 2016

Vietnam

47%

32%

2006 2016

Turkey

66%

78%

2006 2016

Brazil

Credit Rating IndonesiaRasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

• Imbal hasil SUN seri benchmark domestik rata-rata menurun 0,48% sejak kenaikan peringkat S&P’s (19 Mei) hingga akhir Agustus 2017.

• Biaya utang penerbitan SBN domestik bruto tahun2017 diperkirakan menurun Rp2,74 triliun per tahun.

• Imbal hasil SUN Valas menurun hingga 0,26%.• Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan meningkat

0,1%, utamanya dari peningkatan investasi (5,4% ke 6%) dan impor (3,9% ke 4,1%).

Pencapaian Hasil Pengelolaan Utang”Pengelolaan utang yang baik dan prudent berkontribusi

pada peningkatan credit rating Indonesia”

Perkembangan Rating Indonesia

Fitch Investment grade sejak 15 Desember 2011

Moody’s Investment grade sejak18 Januari 2012

S&P’s Investment grade sejak19 Mei 2017

14

Page 15: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Defisit dan Rasio Utang yang Rendah, dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Rata-rata Defisit & Pertumbuhan Satu Dekade Terakhir Defisit APBN (Rp triliun)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-4.1

-46.8

-84.4 -88.6

-153.3

-211.7 -226.7

-298.5 -308.3

-362.9

9.6 surplus/defisit fiskal (%)

pertumbuhan PDB (%) 7.5

3.9 3.9 2.7 3.3 2.8 2.6 2.4 2.4

1.6 1.5 1.2 1.4 1.1 0.9 0.5

-0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1.6 -1.9 -2.2

-2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3 -4.4 -4.5

-6.2 -6.7 -7.0 -7.7

5.7Sa

udi

Arab

ia

Kore

a

Russ

ia

Germ

any

Chin

a

Indo

nesia

Cana

da

Turk

ey

Aust

ralia

Arge

ntin

a

Italy

Sout

h Af

rica

Mex

ico

Fran

ce

Braz

il

Uni

ted

King

dom

Uni

ted

Stat

es

Japa

n

Indi

a

15

Page 16: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

CONTOH PROYEK YANG DIBIAYAI PINJAMAN/ SBSN

16

Page 17: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

• Pembangunan MRT Jakarta dibiayai melalui pinjaman luar negeri JICA• Jumlah pinjaman untuk Phase I sebesar JPY125.2miliar

Kapasitas angkut 412 ribu penumpang/hari, 148 juta/tahun48 ribu lapangan kerja baru padamasa konstruksiWaktu tempuh Lebak Bulus -Bundaran HI turun menjadi 30 menit0.7% dari total emisi CO2 berkurang

atau sekitar 93.663 ton per tahunSumber: jakartamrt

Mass Rapid Transit Jakarta

17

Page 18: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

• Pembangunan Waduk Jatigede dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari China • Jumlah pinjaman sebesar USD332,6juta

Kapasitas air 1,7 miliar m3 volume per tahun

90.000 hektar jaringan irigasi

Air baku 3.000 liter per detik

Listrik 110 MW

Pengamanan banjir 14.000 hektar

Panen dua kali musim tanam

Sumber: KemenPUPR

Waduk Jatigede

18

Page 19: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

• Pembangunan Jalur KA (Double Track) Cirebon – Kroya dibiayai melalui SBSN pembiayaanproyek sebesar Rp.800miliar.

Meningkatkan kapasitas lintas kereta apiper hari

Upaya mewujudkan roadmap to zero accident

Memperlancar persilangan kereta apidari dan ke Jakarta

Meningkatkan perekonomian dankesejahteraan rakyat melalui penyediaaninfrastruktur transportasi

!

Sumber: Kemenhub

Jalur KA (Double Track) Cirebon – Kroya

19

Page 20: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Kesimpulan

Untuk mencapai masyarakat maju dan makmur, Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.1Sumber pembiayaan pembangunan sebagian dibiayai melalui penambahan utang Pemerintah. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

2Utang Pemerintah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan terukur sehingga mendapat peringkat layak investasi karena memiliki risiko yang terkendali. 3Utang Pemerintah masih pada level yang aman, dimana dengan jumlah UtangPemerintah relatif rendah, perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengancukup tinggi. 4

Kesimpulan

20

Page 21: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Terima KasihDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

K E M E N T E R I A N K E U A N G A NREPUBLIK INDONESIA

@DJPPRkemenkeuDJPPRKemenkeuDJPPRKemenkeu

@djpprkemenkeu

Data dan informasi terkait utang dapat diakses melalui

http://www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : [email protected]

Page 22: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Akhir Presentasi

Direktorat Strategi dan Portofolio PembiayaanDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan Republik IndonesiaGedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616

Data dan informasi terkait utang dapat diakses melaluihttp://www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : [email protected]

@DJPPRkemenkeuDJPPRKemenkeuDJPPRKemenkeu

@djpprkemenkeu

22

Page 23: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

APBN Berperan Mendorong Pertumbuhan

Belanja NegaraPendapatan Negara2000 25% 2500 25%

Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) 1800 19.8% 19.9%

1600 20% 2000 20% 18.1% 18.2%

17.4% 16.2%

16.9% 1400 16.3%16.2%15.8% 15.7% 15.4% 15.4% 14.7% 14.9% 16.7% 1200 15% 1500 15% 13.1% 15.1% 12.4%12.8% 1000

800 10% 1000 10%

600

400 5% 500 5%

200

0 0% 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

981.

6

848.

8

995.

3

1210

.6

1338

.1

1438

.9

1550

.5

1508

1555

.9

1736

.1

985.

7

937.

4

1042

.1

1295

1491

.4

1650

.6

1777

.2

1806

.5

1864

.3

2098

.9

23

Page 24: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Risiko perubahanasumsi dasar makro

ekonomi

Risiko BelanjaNegara

RisikoPendapatan

Negara Risiko

Pembiayaan(terutama Utang)

Kemungkinan berdampak pada:1. Defisit >3% PDB (melanggar UU 17 / 2013)2. Target makroekonomi tidak tercapai3. Pengeluaran negara tidak terbiayai4. Sovereign Credit Rating menurun5. Biaya utang meningkat

Risiko Fiskal dalam Pelaksanaan APBN

Mitigasi Risiko1. Optimalisasi dan penyesuaian

belanja/ pengeluaran Pemerintah2. Perluasan basis pajak3. Pelaksanaan extra effort

4. Menyediakan cash buffer:• Dana cadangan risiko fiskal• Menggunakan dana SAL

5. Menambah/ mempercepat penarikan utang baru

24

Presenter
Presentation Notes
Keterangan: Terjadinya risiko a.l. dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, kondisi pasar keuangan, pergerakan nilai tukar/ tingkat bunga, perkembangan politik, dll. Setiap mitigasi risiko memiliki pros & cons. Mitigasi risiko yang akan diambil a.l. ditentukan: Besaran dampak risiko; Perkiraan waktu terjadinya risiko; Biaya mitigasi yang diperlukan.
Page 25: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

1. Pengembangan pasar perdana SBN• Memaksimalkan jumlah penerbitan seri benchmark. • Meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal dan target

lelang penerbitan.• Mengoptimalkan metode penerbitan.• Meningkatkan koordinasi dengan BI terkait jumlah likuiditas pasar

domestik.

2. Pengembangan instrumen SBN:• Saving Bonds• Index linked bonds.

3. Pengembangan pasar sekunder SBN• Mengoptimalkan peran dan kapasitas primary dealers,• Melakukan pengembangan pasar REPO dan derivatif termasuk

government bond futures, • Memperkuat bond stabilization framework (BSF)• Menyempurnakan electronic trading platform, • Mewujudkan pro-active investor relation

4. Mempercepat pengembangan pasar SBSN

1. Menerbitkan SBN valas secara terukur dan sebagaipelengkap• Menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa menimbulkan crowding

out di pasar domestik.• Menurunkan tingkat biaya portofolio utang pada tingkat risiko yang

terkendali.• Memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/swasta.

2. Mempertimbangkan pengelolaan risiko utang dalamkerangka ALM negara.

3. Mengembangkan metode penerbitan yang lebihfleksibel untuk mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasarkeuangan serta efisiensi waktu penerbitan dan biayautang.

SBN Domestik SBN Valas

Kebijakan Pengelolaan SBN

25

Page 26: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

1. Komitmen pinjaman kegiatan (project loan) untukmembiayai pembangunan infrastruktur danenergi serta dalam rangka alih teknologi.

2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatan danpengadaan pinjaman luar negeri

3. Pinjaman luar negeri tunai/program dilakukansecara selektif, antara lain dalam rangkamendukung fleksibilitas pembiayaan utang.

4. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luarnegeri

Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri

1. Mengoptimalkan pemanfaatan pinjamandalam negeri sesuai kebutuhan

2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatan danpengadaan pinjaman dalam negeri

3. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjamandalam negeri

Kebijakan Pengelolaan Pinjaman

26

Page 27: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH DAN … SBN/Sosialisasi... · Kemiskinan & Kesenjangan Sosial • Tingkat inovasirendah ... Rasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Sumber: CEIC , World Bank, internal Kemenkeu

Keterangan : Data negara lain hanya tersedia sampai tahun 2015

Perkembangan rasio beban utang Indonesia...relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara peers Rasio pembayaran bunga utang terhadap total Pendapatan dan Hibah Indonesia

pada tahun 2015 berada pada tingkat 9.9%, relatif lebih baik dibandingkan negarapeers seperti Maroko (10.4%), Meksiko (11.4%), Filipina (13.8%), Mesir (23.9%), dan Brazil(34.0%). Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 10.7% Dari sisi rasio terhadap belanja, pada periode yang sama, rasio beban utang Indonesia

(8.3%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara peers seperti Maroko (9.0%),Meksiko (9.7%), Malaysia (11.3%), Filipina (16.7%), Mesir (24.3%), dan Brazil (33.2%).Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 8.9% Dari sisi rasio beban bunga terhadap total utang outstanding, pada tahun 2015,

capaian Indonesia (5.2%) tercatat lebih baik daripada Filipina (5.5%), Turki (6.6%),Meksiko (6.7%), Mesir (8.8%), dan Brazil (18.0%), namun sedikit lebih tinggi dibandingMaroko, Thailand, dan Malaysia. Adapun pada tahun 2016 menurun menjadi 5.0%

5.8 5.8 5.4 5.2 4.9 5.1 5.3 5.25.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-Rata Outstanding Utang (%)

Brazil Turki Malaysia Thailand Filipina

Mesir Meksiko Maroko Indonesia

9.0 11.0

8.5 7.5 6.9 7.7 8.4

9.9 10.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Beban Bunga Terhadap Pendapatan dan Hibah (%)

9.0 10.0

8.1 7.0 6.2 6.7 7.4

8.3 8.9

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Beban Bunga Terhadap Belanja (%)

27