Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI BIDANG POLITIK
MENYONGSONG
PEMILU 2009
Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
Disampaikan pada acara
Dialog Publik Sosialisasi Paket RUU Politik, Gedung PBNU,
Jakarta, 18 Desember 2007
PENDAHULUAN1. Peningkatan Kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan
pembangunan nasional
2. SDM adalah laki-laki dan perempuan, maka pembangunan pada pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya tanpa membedakan jenis kelamin.
3. Perempuan merupakan potensi besar untuk menunjang keberhasilan pembangunan SDM namun ternyata setelah 62 th merdeka, posisi, peran dan statusnya tertinggal dari laki-laki.
PENDAHULUAN
HDI Indonesia urutan 108 dari 177 negara
GDI Indonesia urutan 81 dari 136 negara
GEM urutan 60
• Di bidang pendidikan, angka buta huruf perempuan 14,5 % lebih besar dari laki-laki yaitu 6,9%
• Di bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama dan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 307 per seratus ribu kelahiran hidup (SDKI, 2002).
• Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) dari pada perempuan (50,2%).
• Di bidang politik atau kekuasaan / pengambil keputusan dari pemilu 2004 perempuan keterwakilan perempuan 11% untuk DPR, dan 19,8% untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya hukum yang diskriminatif gender
5
Permasalahan dan isuPermasalahan dan isu--isu perempuanisu perempuan
1. Bidang Politik: Rendahnya keterwakilan perempuan di
Legislatif dan Eksekutif Pusat dan daerah.
2. Bidang Hukum: Masih banyaknya peraturan per-UU-an yang
bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan.
3. Bidang Pendidikan: Tingkat butahuruf perempuan lebih tinggi
dari laki-laki
4. Bidang Kesehatan: AKI yang masih tinggi
5. Bidang Ekonomi: Peluang perempuan utk bekerja rendah
6. Bidang HAM : Kasus trafficking yang semakin meningkat
7. Kasus KDRT yang semakin marak
8. Pornografi yang semakin vulgar
Akar PermasalahanAkar Permasalahan
1. Rendahnya akses, partisipasi dan kontrol
permpuan atas sumberdaya pembangunan
2. Praktek diskriminasi
1. UUD 1945 Pasal 27 tentang Persamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara;
2. UU NO. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (ratifikasi CEDAW);
3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. TAP MPR Nomor II dan VI tahun 2002;
5. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang mengamanatkan kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan anggota DPR-RI, DPRD Prov/Kab/Kota.
6. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
KOMITMEN NASIONALKOMITMEN NASIONAL
9. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10.PP No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 - 2009;
11.Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12.Keputusan Presiden Nomor. 101 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
KOMITMEN NASIONALKOMITMEN NASIONAL
1. Konvensi Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimnation Against Women=CEDAW) tahun 1979;
2. Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo;
3. Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-4 Tahun 1995 di Beijing (Beijing Platform of Action yang mencuatkan 12 critical areas);
4. Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-5 Tahun 2000 di New York;
5. Tujuan pembangunan milenium (Millenium Developments Goals=MDGs) tahun 2000;
6. Konvensi hak-hak Anak PBB 1984 (Convention of the Right of Children=CRC).
KOMITMEN INTERNASIONAL
Dalam Agenda ketiga Pembangunan Nasional 2004 Dalam Agenda ketiga Pembangunan Nasional 2004 --2009 2009 ““Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat IndonesiaMeningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia””ditetapkan 5 ditetapkan 5 SSasaran asaran PPokok.okok.
Dari 5 sasaran ini, sasaran ketiga adalahDari 5 sasaran ini, sasaran ketiga adalah::““meningkatnya kualitas sumberdaya manusiameningkatnya kualitas sumberdaya manusia””
untuk mencapainya untuk mencapainya maka maka disusun prioritas dan arah disusun prioritas dan arah kebijakan diantaranya adalahkebijakan diantaranya adalah::
Peningkatan Kualitas Kehidupan dan peran Perempuan Peningkatan Kualitas Kehidupan dan peran Perempuan serta Kesejahteraan dan perlindungan Anak.serta Kesejahteraan dan perlindungan Anak.
Pemberdayaan PerempuanPemberdayaan Perempuan
dalam Agenda dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2004Pembangunan Nasional tahun 2004--
20092009
Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan
Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan
Anak dalam kehidupan berkeluarga, Anak dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pemberdayaan PerempuanPemberdayaan Perempuan
1. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan;
2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
5. Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan PUG;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pemberdayaan PerempuanPemberdayaan Perempuan
Meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
Pemberdayaan PerempuanPemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan PerempuanPemberdayaan Perempuan
1. Terjaminnya KKG dalam berbagai per-UU-an2. Menurunnya Kesenjangan Gender antara prp dan
laki-laki3. Menurunnya KDRT thdp perempuan dan anak4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan
prp & Anak5. Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan dan
Jaringan PUG dan Anak, ketersediaan Data dan peningkatan Partisipasi Masyarakat.
�Peningkatan Kualitas Hidup dan
perlindungan Perempuan
�Peningkatan Kesejahteraan dan
perlindungan Anak
�Penguatan Kelembagaan PUG & Anak
�Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
12
Pemberdayaan PerempuanPemberdayaan Perempuan
Pengarusutamaan Gender (PUG)
�Penyerasian hukum & per-UU-an
�Pemberdayaan Masyarakat
�Penguatan kelembagaan PUG
& Anak di Pemerintah & Masy.
�Penguatan jejaring kelembagaan
�Meningkatkan peran perempuan dalam bidang Politik dan pengambilan keputusan
�Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan
�Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
�Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
10
� Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dlm melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga
� Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disegala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan partisipasi masy.
11
MSLH PEREMPUAN,GENDER & ANAK:1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. EKONOMI
4. POLITIK (
PENGMBL.
KEPUTUSAN)
5. KUALITAS
HIDUP P & A
6. APS, KESEHAT
AN ANAK
7. AKTE
KELAHIRAN
8. KEKERASAN,
EKSPLOITASI &
DISKRIMINASI
9. LINGKUNGAN
HIDUP
SUBYEK OBYEK
KKG
1.ORGANISASI
KEAGAMAAN
2.LEMBAGA
SWADAYAMASYARAKAT
3.SWASTA &
PROFESI
4. ORGANISASI
SOSIAL &
POLITIK
5.ORGANISASI MEDIA MASSA
1.KOMITMEN
2.KEBIJAKAN
3.KELEMBA
GAAN
4.SUMBER
DAYA
5.SISTEM &
DATA TER-PILAH
6.JARINGAN.
AKAR MASALAH:
PER-UUAN BIAS GENDER; PENAFSIRAN AJARAN AGAMA YG KURANG
KOMPREHENSIF; SOSIAL BUDAYA; ADAT ISTIADAT
& PEREMPUAN ITU SENDIRI
INSTRUMENTAL INPUT
• LANDASAN HUKUM NASIONAL
•KOMITMEN INTERNASIONAL
•PERMEN NO. 01 TAHUN 2005
VISI
MISI
PP &
KPA
METODA
-KAJIAN
-PELATIHAN
-RTD
-SOSIALISASI
-ADVOKASI
-FASILITASI
-KOORDINASI
-KERJASAMA
-PENGUATAN
-WORKSHOP
- MONEV
� TERBANGUN
JAR LM YG
PERJUANG
KAN PP,
KPA ,KKG
� DIPAHAMI &
DISADARI
NYA HAK2
PR
� TERSEDIA
NYA KADERPR DI BID.
PENGAMBIL KEPUTSN
� TERCAPAINYA
KETERWAKLN 30% PEREM
PUAN
OUT
COME
1. INTEGRASI
2. AKSI AFIRMASI
Tupoksi Dep-V/POLA PIKIR DEPUTI V 13
KENDALA:
Internal (dari dalam diri perempuan sendiri:, kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik dan pemahaman yang keliru tentang politik yang dipandang sebagai hal yang “kasar kotor dan keras”,
Eksternal seperti hambatan dari berbagai norma kultural dan struktural.
PEREMPUAN DALAM HIDUPAN POLITIK.
Untuk itu KPP melakukan kerjasama sinergis dengan mitra kerja yang peduli dan bergerak dalam bidang
POTRET PEREMPUAN
DALAM POLITIK
Keterwakilan Perempuan di Legislative
� 1992 : 12,5 %
� 1999 : 9 %
� 2004 : 11,5 %
0
2
4
6
8
10
12
14
1992
1999
2004
Perwakilan Perempuan di Parlemen
Perempuan Laki-laki TOTAL
DPR-RI 65 (11,82%) 485 (88,18%) 550
DPD 27 (21,1%) 101 (78,9%) 128
DPRD I 188 (10%) 1662 (90%) 1850
DPRD II 1090 (8%) 12046 (92%) 13125
Sumber: CETRO, 2005
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Pegawai Negeri Sipil:
NO LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
2.191.471
(58,57%)
1.550.024
(41,43%)
3.741.495
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA
2. Pejabat Eselon
ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
I 582
(90,23%)
63
(9,77%)
645
II 10.500
(93,29%)
755
(6,71%)
11.255
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA
MSLH PEREMPUAN,GENDER & ANAK:1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. EKONOMI
4. POLITIK (
PENGMBL.
KEPUTUSAN)
5. KUALITAS
HIDUP P & A
6. APS, KESEHAT
AN ANAK
7. AKTE
KELAHIRAN
8. KEKERASAN,
EKSPLOITASI &
DISKRIMINASI
9. LINGKUNGAN
HIDUP
SUBYEK OBYEK
KKG
1.ORGANISASI
KEAGAMAAN
2.LEMBAGA
SWADAYAMASYARAKAT
3.SWASTA &
PROFESI
4. ORGANISASI
SOSIAL &
POLITIK
5.ORGANISASI MEDIA MASSA
1.KOMITMEN
2.KEBIJAKAN
3.KELEMBA
GAAN
4.SUMBER
DAYA
5.SISTEM &
DATA TER-PILAH
6.JARINGAN.
AKAR MASALAH:
PER-UUAN BIAS GENDER; PENAFSIRAN AJARAN AGAMA YG KURANG
KOMPREHENSIF; SOSIAL BUDAYA; ADAT ISTIADAT
& PEREMPUAN ITU SENDIRI
INSTRUMENTAL INPUT
• LANDASAN HUKUM NASIONAL
•KOMITMEN INTERNASIONAL
•PERMEN NO. 01 TAHUN 2005
VISI
MISI
PP &
KPA
METODA
-KAJIAN
-PELATIHAN
-RTD
-SOSIALISASI
-ADVOKASI
-FASILITASI
-KOORDINASI
-KERJASAMA
-PENGUATAN
-WORKSHOP
- MONEV
� TERBANGUN
JAR LM YG
PERJUANG
KAN PP,
KPA ,KKG
� DIPAHAMI &
DISADARI
NYA HAK2
PR
� TERSEDIA
NYA KADERPR DI BID.
PENGAMBIL KEPUTSN
� TERCAPAINYA
KETERWAKLN 30% PEREM
PUAN
OUT
COME
1. INTEGRASI
2. AKSI AFIRMASI
Tupoksi Dep-V/POLA PIKIR DEPUTI V 13
FUNGSI KNPP
Membantu dan mendorong serta
mengkoordinasikan semua pihak untuk mengenal dengan jelas lahan perjuangannya
dan juga lahan perjuangan kelompok lain
sehingga pembagian tugas dan kerjasama sinergis dapat dilakukan. Sehingga keinginan
kita untuk mewujudkan kaum perempuan berada dalam posisi yang lebih baik sebagai
warga bangsa dalam masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan dapat segera
tercapai.
PENUTUP
Masalah peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan isu krusial untuk dipahami dan dilaksanakan.
Upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik memerlukan perjuangan panjang mengingat masih adanya realitas sebagian besar perempuan masih tertinggal dari laki-laki.
Salah satu kunci keberhasilan peningkatan keterwakilan 30 % perempuan di legislatif sangat bergantung pada komitmen bersama kaum perempuan baik selaku individu maupun organisasi serta didukung dengan keikhlasan laki-laki.
Kerjasama sinergis, kemitraan, koordinasi, dan jejaring antara KNPP dengan organisasi politik, organisasi masyarakat, seluruh komponen masyarakat, aktivis perempuan, dan Wakil-wakil Rakyat di DPR-RI dan DPRD sangat diperlukan.
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMANG
BEDA, TETAPI TIDAK UNTUK DIBEDA- BEDAKAN
PENUTUP
