KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA .penyusunan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA .penyusunan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA

KETATANEGARAAN INDONESIA

(Studi Komparatif GBHN dan RPJPN terhadap

Pembangunan Nasional)

PENULISAN HUKUM

Oleh:

SUNARTO EFENDI

201210110311088

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2016

ii

PENULISAN HUKUM

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA

KETATANEGARAAN INDONESIA

(Studi Komparatif GBHN dan RPJPN terhadap Pembangunan Nasional)

disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

SUNARTO EFENDI

201210110311088

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2016

iii

iv

v

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (QS. 18:

109)

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak

akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 31:27)

Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tua tercinta, Belailah daku dengan doamu;- Saudara-saudara seperjuangan di Rumah Ide 47 Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Hukum UniversitasMuhammadiyah Malang;

- Yang Berjilbab tempat penulis kelak menambat hati;- Si-Kecil kelak.

vii

ABSTRAKSI

Nama : Sunarto Efendi

Nim : 201210110311088

Judul : Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Dinamika

Ketatanegaraan Indonesia (Studi Komparatif GBHN

dan RPJPN terhadap Pembangunan Nasional)

Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Dr. Sulardi, S.H., M.Si

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) adalah dua dokumen rencana pembangunan nasional.

GBHN dilaksanakan pada masa orde baru, sementara RPJPN adalah pengganti

GBHN yang dilaksanakan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sebagai konsekuensi dari dihapuskannya kewenangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) dalam menetapkan GBHN. GBHN dan RPJPN memiliki semangat

yang sama, yaitu mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar

dari kedua dokumen ini, yaitu legal standing dan nilai konstitusionalnya. Tujuan

penulisan ini adalah pertama untuk mengetahui perbandingan GBHN dan RPJPN

terhadap pembangunan nasional. Kedua, untuk mengetahui prospek GBHN

dimunculkan lagi sebagai rencana pembangunan nasional. Adapun metode

penulisan adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal

research), dengan menggunakan metode pendekatan historis (historical

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan

konsep (conseptual approach).

GBHN dirumuskan oleh MPR berdasarkan amanat langsung dari konstitusi, yaitu

pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), selain itu

pembentukan GBHN oleh MPR ini merupakan semangat kolektivitas usaha

bersama pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dasar hukum

GBHN adalah Ketetapan MPR. Berbeda dengan RPJPN yang disusun berdasarkan

amanat undang-undang dan ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu

penyusunan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN dilakukan oleh

presiden pemenang pemilu berdasarkan visi dan misinya yang pada akhirnya

bersifat perspective executive. Kesimpulan dan rekomendasi penulis adalah

GBHN lebih aplikatif dan efektif sebagai platform pembangunan nasional,

sehingga reformulasi GBHN untuk masa yang akan datang sangat diperlukan.

Kata Kunci : Pembangunan Nasional, Garis-garis Besar Haluan Negara,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

viii

ABSTRACT

Name : Sunarto Efendi

Student Number : 201210110311088

Title : National Development Policies in the Dynamics of

Indonesian Contitution (A Comparative Study of

GBHN and RPJPN towards National Development)

Advisors : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Dr. Sulardi, S.H., M.Si

Broad Outlines of Satate Policy (GBHN) and National Long-Term

Development Plan (RPJPN) are two documents of national development plans.

GBHN was implemented during the New Order regime while RPJPN was the

substitute of GBHN which was caried out after the amendment of 1945

Constitution as the consequence of abolishing the authority of peoples

Consultative Assembly (MPR) in stipulating GBHN. GBHN and RPJPN have the

same eagerness, namely achieving the objectives of the country mentioned in the

Preamble of the 1945 Constitution. However, there are fundamental

diffirentiations from both of these documents, comprissing its legal standing and

constitutional values. This study aims to investigate the comparison between

GBHN and RPJPN towards national developments and to find out the prospect of

GBHN reemerged as the national development plan. Normative legal research is

the method employed in this study by using historical approach, comparative

approach, and conceptual approach.

GBHN is formuated by MPR grounded on the direct mandate of the

constitution, namely the article 3 of the 1945 Constitution (before amandement).

In addition, GBHN formed by MPR is the spirit of collectivity of join venture

attached in the article 33 of verse (1) of 1945 Constitution. The legal basis of

GBHN is the stipulation of MPR differing from RPJPN which is composed based

upon the mandate of constitution and is stipulated by the constitution as well. In

the hierarchy of legislation, the position of laws is under MPR stipulation (Tap

MPR). Moreover, the compilation of national development policies in RPJPN is

undergone by the president as the election winner based on his vision an mission

which is ultimately as the prespective axecutive. The writer concludes and suggets

that GBHN is more aplicative and affective as the platform of the national

developments. As a result, the reformulation of GBHN is indispensable for the

future.

Key Words : National Development, Board Outlines of State Policy, National

Long-Term Development Plan

ix

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penguasa semesta, atas sepercik ilmu, cinta dan kasih-Nya pada

penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sesusungguhnya hidup,

mati, dan ibadahku hanya untuk-Nya. Shalawat dan salam atas sang Kekasih

Tuhan, sosok yang selalu penulis rindukan dalam setiap hembusan nafas;

Muhammad SAW. Atas perjuangannya penulis dapat mencicipi manisnya Islam.

Proses penulisan tugas akhir ini mengajarkan penulis banyak hal. Tentang

perjuangan, mimpi-mimpi, dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Pengetahuan

penulis adalah setetes air di ujung jarum, sementara ilmu Tuhan seluas laut tak

bertepi. Semakin banyak penulis membaca kalimat Tuhan, kebodohan semakin

nampak di mata.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak

yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, baik secara

materiil maupun suntikan emosional. Secara khusus ucapan terimakasih penulis

haturkan kepada:

1. Kedua orang tua serta adik penulis tercinta. Tidak pernah putus doa dan

kasih sayangnya untuk penulis.

2. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang selama penulis menimba ilmu, Penulis masih

ingat tembang yang Bapak ajarkan: UMM lah darahku, UMM lah

jantungku, UMM lah hidupku, lengkapi diriku, UMM kau begitu.

Sempurna.

3. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku rektor baru yang terpilih pada akhir masa

penulis duduk di bangku kuliah, pun yang mengukuhkan penulis

menyandang gelar sarjana. Semoga amanah dan membawa UMM lebih

baik.

4. Dr. Sulardi, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen

Pembimbing II, dan juga Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum selaku Dosen

Pembimbing I, yang telah ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam

penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui bimbingan dan saran-saran

konstruktif, penulis banyak menimba ilmu.

5. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum dan Mokhammad Najih, Phd., dosen

penulis sekaligus penulis anggap sebagai orang tua sendiri.

6. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. (Pembantu Dekan I), Sofyan Arief, S.H.,

M.Kn. (Pembantu Dekan III), dan Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H.,

M.Hum (Kepala Laboratorium Fakultas Hukum), terimakasih telah

menjadi master dan motivator penulis.

7. Cekli Setya Pratiwi, S.H., L.LM., selaku dosen wali penulis selama

menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang, terimakasih atas segala bimbingan dan berkenannya

mendengarkan keluh-kesah penulis.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,

terimakasih atas ilmu dan didikannya.

x

9. Instruktur dan teman-teman asisten Laboratorium, serta pejabat Tata Usaha Fakulta