50
1 Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016

Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

1

Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016

Page 2: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

2

Sistematika

Kebijakan Kurikulum 2013 1

Pelatihan 2

Penilaian 4

Monitoring dan Evaluasi 6

Pendampingan 5

Pembelajaran 3

Page 3: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1 Kebijakan Kurikulum 2013

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Page 4: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

4

TRISAKTI DAN NAWACITA

KEBIJAKAN K-13

Visi:

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi ke-7:

Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Nawacita ke 8 dan 9:

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia; memperkuat kurikulum dan peaksanaannya

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Program Aksi (Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan):

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk

karakter bangsa

2. Memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat

restorasi sosial

PELATIHAN

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 5: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

5

Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter

dengan Dilandasi Semangat Gotong Royong

STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3

▪Menguatkan siswa, guru,

kepala sekolah, pengawas,

orangtua dan pemimpin

institusi pendidikan dalam

ekosistem pendidikan.

▪Memberdayakan pelaku

budaya dalam pelestarian dan

pengembangan kebudayaan.

▪Fokus kebijakan diarahkan

pada penguatan perilaku yang

mandiri dan berkepribadian.

Penguatan Pelaku Pendidikan dan

Kebudayaan

Peningkatan Mutu dan Akses

Pengembangan Efektivitas Birokrasi

melalui Perbaikan Tatakelola dan

Pelibatan Publik

▪Meningkatkan mutu pendidikan

sesuai lingkup Standar Nasional

Pendidikan untuk mengoptimalkan

capaian Wajib Belajar 12 tahun.

▪Meningkatkan ketersediaan serta

keterjangkauan layanan pendidikan,

khususnya bagi masyarakat yang

terpinggirkan.

▪Fokus kebijakan didasarkan pada

percepatan peningkatan mutu dan

akses untuk menghadapi persaingan

global dengan pemahaman akan

keberagaman, penguatan praktik

baik, dan inovasi.

▪Melibatkan publik dalam seluruh aspek

pengelolaan kebijakan dengan berbasis

data, riset, dan bukti lapangan.

▪Membantu penguatan kapasitas

tatakelola pada birokrasi pendidikan di

daerah.

▪Mengembangkan koordinasi dan

kerjasama lintas sektor di tingkat

nasional.

▪Fokus kebijakan dimulai dari

mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI

yang menjadi teladan dalam tatakelola

yang bersih, efektif, dan efesien serta

melibatkan publik.

KEBIJAKAN K-13

PELATIHAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 6: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

6

Sasaran Penerapan Kurikulum Secara Nasional

Meningkatkan kapasitas sekolah (termasuk guru) dalam

menerapkan kurikulum nasional dalam tahap selanjutnya secara

mandiri mengembangkan kurikulum sekolah sesuai konteks

kebutuhannya

Mengembangkan kurikulum nasional sebagai acuan minimal di

semua sekolah di Indonesia yang terintegrasi di dalam kurikulum

setiap sekolah 1

3

Mendorong pengayaan materi dan alat ajar pendukung kurikulum

yang bermutu dan beragam 4

Memberikan ruang bagi pengembangan ragam kurikulum daerah

berbasis keunggulan lokal 2

5 Menumbuhkan Siswa sebagai warganegara Indonesia serta

bagian dari masyarakat dunia yang berkarakter dan bertaqwa

melalui kurikulum nasional yang utuh

KEBIJAKAN K-13

PELATIHAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 7: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

7

Pemanfaatan dan Hasil Perbaikan Dokumen Kurikulum 2013

Permasalahan

Ketidakselarasan antara KI-KD dengan silabus, pedoman mata pelajaran, dan buku.

Kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada Sikap Spiritual dan Sikap Sosial.

Pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan sebaran taksonomi antar jenjang.

Hasil Perbaikan

Penyelarasan antara KI-KD dengan silabus, dan buku.

Penataan Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada mata pelajaran selain

Pendidikan Agama-Budi Pekerti dan Mata Pelajaran PPKn, pembelajaran dan penilaian hasil

belajar

Penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang

pendidikan.

Perbaikan kurikulum berdasarkan pada prinsip; mudah dipelajari, mudah diajarkan, terukur,

dan bermakna untuk dipeljari.

KEBIJAKAN K-13

PELATIHAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 8: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

8

Perbaikan Buku

Konsekuensi perubahan Kurikulum 2013 adalah perubahan

urutan penyajian materi dalam buku.

Buku lama tetap dapat dipergunakan sebagai sumber belajar

dengan melakukan penyesuaian urutan penyajian materi

pembelajaran.

Peningkatan aspek akuntabilitas dan responsibilitas

diupayakan melalui pencantuman nama, alamat kontak, dan

akun fb dari penerbit, penulis, konsultan, reviewer, penilai,

editor serta ilustrator buku sesuai permendikbud

KEBIJAKAN K-13

PELATIHAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 9: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

9

Prinsip Penilaian Buku

1. Accountable 2. Responsible 3. Gradation 4. Diversity in unity 5. Nondiscriminatory 6. Nonpartisan 7. Impersonal 8. Repetitiveness 9. Menuju “Zero Error”

1. Isi 2. Bahasa 3. Penyajian 4. Kegrafikaan

Aspek yang Dinilai PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 10: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

10

TINGKATAN TAKSONOMI BERPIKIR (ANDERSON, 2001)

KEBIJAKAN K-13

PELATIHAN

PENILAIAN

PENDAMPINGAN

MONEV

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 11: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

11

Penilaian Kompetensi:Tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan

FAKTUAL

PROSEDURAL

METAKOGNITIF

KONSEPTUAL

SD

SMP

SMA/K

TINGKATAN BERPIKIR

KELUASAN –KEDALAMAN DAN KEBERLANJUTAN/SCOPE DAN

SEQUEN

KERANGKA PERBAIKAN KOMPETENSI: TINGKATAN BERPIKIR DAN KATEGORI PENGETAHUAN PADA KOMPETENSI SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK MATA

PELAJARAN DAN PSIKOPEDAGOGI

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 12: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

12

Tahap Implementasi Kurikulum 2013

± 19% sekolah K13 (kelas 1,2,4,5,7,8,10,11)

Tahap implementasi kurikulum nasional dengan pendampingan

sekolah dan pengimbasan dari Sekolah Rintisan

Juli 2015

Juli 2019

Juli 2017

Juli 2016

Juli 2018

± 94% sekolah K06 ± 75% sekolah K06 ± 40% sekolah K06

± 6% sekolah K13 ± 6% sekolah K13 (semua kelas)

Perbaikan K13

± 19% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10)

± 35% sekolah K13

(kelas 1,4,7,10)

± 40% sekolah K13 (kelas

1,4,7,10)

± 6% sekolah K13 (semua kelas)

± 35% sekolah K13 (kelas

1,2,4,5,7,8,10,11)

± 25% sekolah K13 (semua kelas)

6% 25% 60% 100%

Kurikulum yang diperbaiki adalah Kurikulum 2013.

Nama kurikulum nasional yang digunakan tetap Kurikulum 2013.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 13: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

13

Skema Persiapan Sekolah

Kapasitas sekolah

Definisi

Rujukan Menerapkan Mengembangkan

Siap Menerapkan Mengembangkan

Belum siap Menerapkan Mengembangkan

contoh:

Pelibatan sekolah Rujukan untuk ikut mendampingi sekolah lainnya dalam rangka percepatan peningkatan kesiapan sekolah

Kesiapan sekolah didorong secara kontinu lewat berbagai metode komprehensif dengan skema persiapan sekolah yang lengkap 1

3

Berbagai bentuk assesmen kesiapan sekolah (termasuk guru) serta tingkat kapasitas sekolah dalam penerapan kurikulum nasional, yang terintegrasi dengan bentuk assesmen lain yang sudah ada

2

Catatan: 1. Di luar skema ini, peningkatan kapasitas kepala sekolah/guru secara umum akan sejalan dengan fokus mendorong kesiapan sekolah untuk

menerapkan Kurikulum Nasional serta pengembangan berkelanjutan. 2. Indikator keberhasilan skema persiapan ini adalah 90% sekolah yang didampingi siap menerapkan kurikulum nasional.

Tahun Ajaran Sekolah yang Disiapkan

Target

2015/2016 6% 16.991 Sekolah Rintisan (Eks-sekolah sasaran dan mandiri K13 + 26 sekolah lulus verifikasi)

2016/2017 19% Sekolah lainnya*

2017/2018 35% Sekolah lainnya*

2018/2019 40% Seluruh sekolah sudah implementasi

Tahap Implementasi:

* Kriteria Sekolah Rintisan dan proses Monev dikoordinasikan lebih lanjut oleh unit terkait

X

X

X

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 14: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

14

Proses Pengembangan Dokumen Kurikulum

PENDAMPINGAN DAN OTORISASI

PENGEMBANGAN OPSI TEMPLATE SILABUS, BUKU SISWA DAN GURU SERTA MATERI

AJAR BERMUTU

SILABUS

RPP

MATERI DAN ALAT AJAR

KESIAPAN PESERTA DIDIK TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL KEBUTUHAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SATUAN PENDIDIKAN

KERANGKA DASAR KURIKULUM (Filosofis, Yuridis, Konseptual)

STRUKTUR KURIKULUM

STANDAR PROSES STANDAR ISI STANDAR PENILAIAN

Kurikulum yang berlaku

secara nasional

KEMDIKBUD SEKOLAH

KURIKULUM TINGKAT DAERAH DAN SEKOLAH

(Pilihan, Terintegrasi dengan Keunggulan

Lokal)

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 15: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

15

Sekolah Rintisan yang Mengimplementasikan Kurikulum 2013

No Prov. Kab/Kota Jenjang Rintisan Satu

Semester Mandiri Jumlah

1

34

444 SD 2.514 - 6.808 9.322

2 438 SMP 1.421 3 2.663 4.087

3 311 SMA 1.163 21 989 2.173

4 234 SMK 998 2 409 1.409

Total 6.096 26* 10.869 16.991

Catatan: ➢ Berdasarkan Permendikbud No. 160/2014 dan Surat Edaran Bersama Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen No.

233/C/KR/2015; Sekolah Rintisan adalah sekolah yang sudah melaksanakan K13 selama 3 Semester (Semester keempat) sesuai data pokok yang diberikan sekolah pada awal pelaksanaan

➢ Sekolah yang baru melaksanakan 1 Semester (26* sekolah) diizinkan melanjutkan mengimplementasikan K13 melalui Keputusan BAN-SM Tahap 1 (untuk kepentingan pengimbasan dan implementasi bertahap)

Total 6.083 25 11.256 17.364

Update per tanggal 19 Februari 2016

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 16: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

2 Pelatihan

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Page 17: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

17

Jenjang dan Jadwal Pelatihan

IN

IP

IK

SS

Minggu II Maret Peserta Tim Pengembang Tempat Jakarta Anggaran Direktorat

Minggu III Maret – I April Peserta TPK Provinsi Tempat Region Anggaran Direktorat

Minggu II April – II Mei Peserta TPK Kab/kota Tempat LPMP Anggaran LPMP

796 org

3.245 org

34.548 org

254.597 org

Minggu III April – IV Juni Peserta TPK Kab/kota Tempat LPMP/Sekolah Induk Anggaran LPMP

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 18: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

18

Rencana Pelatihan Instruktur Nasional

No Waktu Durasi/

menit Kegiatan Narasumber

1 11.00 – 12.00 60 Chek in Registrasi

2 12.00 – 13.00 60 Makan Siang

3 13.00 – 13.10 10 Pembukaan Acara MC

4 13.10 – 13.25 15 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Pemandu

5 13.25 – 13.45 10 Laporan Ketua Panitian Dirjen Dikdasmen

6 13.45 – 14.30 45 Pengarahan Mendikbud dan Pembukaan secara Resmi Mendikbud

7 14.30 – 14.40 5 Pembacaan Doa Kasubdit Program SMP

8 14.40 – 15.00 20 Break - Mendikbud meninggalkan tempat acara Panitia

9 15.00– 16.00 60 Pemamparan:

Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum

Kabalitbang

10 16.00– 16.45 45 Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti Staf Ahli

11 14.45– 17.00 15 Penjelasan Teknis Pelatihan dan Pendampingan K13 Panitia

PESERTA 1 SD 134 Terdiri atas:

Tim Pengembang , LPMP, Guru Berprestasi,

Yayasan, Tim Direktorat, Tim Kemenag

Tim Media,

2 SMP 154 3 SMA 204 4 SMK 162 5 PKLK 142

Jumlah 796

Pembukaan tanggal 20 MARET TAHUN 2016

di Jakarta

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 19: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

3 Pembelajaran

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Page 20: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

20

Penguatan Pembelajaran

Pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Proses Pembelajaran diselenggarakan: • interaktif, • inspiratif, •menyenangkan, •menantang, •memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,

Memberikan ruang yang cukup kepada siswa untuk: • berprakarsa, • berkreativitas, dan

Mengembangkan kemandirian sesuai: • bakat, • minat, • perkembangan fisik dan psikologis siswa

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 21: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

21

Prinsip Pembelajaran

• Dari diberi tahu menuju mencari tahu; • Dari guru sebagai sumber belajar utama menjadi berbasis aneka

sumber belajar; • Dari tekstual menuju penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; • Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis

kompetensi; • Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran holistik/terpadu; • Dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi-dimensi; • Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 22: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

22

Prinsip Pembelajaran

• Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills);

• Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.

• Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);

• Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; • Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja

adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pembelajaran; dan • Pengakuan atas perbedaan individualdan latar belakang budaya siswa.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 23: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

4 Penilaian

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Page 24: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

24

Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian

Pasal 3

1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau

kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi

kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara

berkesinambungan.

2) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif

dalam penilaian.

3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk:

a) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;

b) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;

c) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan

tingkat penguasaan kompetensi; dan

d) memperbaiki proses pembelajaran.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

MONEV

PENDAMPINGAN

Page 25: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

25

Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian

Pasal 4

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;

b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi

subjektivitas penilai;

c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan

khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial

ekonomi, dan gender;

d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan

dari kegiatan pembelajaran;

e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat

diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau

perkembangan kemampuan peserta didik;

g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-

langkah baku;

h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang

ditetapkan; dan

i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur,

maupun hasilnya.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 26: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

26

Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian

Pasal 5

1) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek

pengetahuan, dan aspek keterampilan.

2) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek

pengetahuan dan aspek keterampilan.

Pasal 6

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan dilakukan terhadap

penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran.

Pasal 7

1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan berbagai instrumen

penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok,

dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik.

2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk

Penilaian Akhir dan/atau Ujian Sekolah/Madrasah memenuhi persyaratan

substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 27: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

27

Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian

Pasal 8

Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:

a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;

b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan

belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran

pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar;

c. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai sumber

informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru

kelas;

d. hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat

atau deskripsi;

e. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan

penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

f. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio,

dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

g. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik

disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi; dan

h. peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 28: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

28

Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Pasal 9

Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan meliputi:

a. menyusun perencanaan penilaian tingkat Satuan Pendidikan;

b. KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh Satuan

Pendidikan;

c. penilaian dilakukan dalam bentuk Penilaian Akhir dan Ujian

Sekolah/Madrasah;

d. Penilaian Akhir meliputi Penilaian Akhir semester dan Penilaian Akhir

tahun;

e. hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan/atau

deskripsi;

f. hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk

nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran;

g. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, dan akhir tahun

ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh

pendidik dan hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan; dan

h. kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat

dewan guru.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

Page 29: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

29

Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian

Pasal 10

1) Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh

pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas

peserta didik.

2) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil

belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada

kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas

dan/atau sikap belum baik.

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) tidak berlaku bagi peserta didik

SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 30: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

5 Pendampingan

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Page 31: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

31

Pengertian dan Tujuan Pendampingan

Pengertian

• Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan kurikulum yang

diberikan kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite

sekolah, dan pemangku kepentingan di SD, SMP, SMA, SMK sesuai kurikulum yang berlaku.

Tujuan

1. Umum

• Program Pendampingan bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman kepada

pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan

pemangku kepentingan di sekolah untuk menjamin keterlaksanaan Kurikulum secara efektif

dan efisien.

2. Khusus

• Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Kurikulum di sekolah

• Memberikan bantuan konsultasi, pemodelan (modelling) dan penguatan secara personal,

dan spesifik (coaching) dalam pelaksanaan kurikulum secara langsung di sekolah.

• Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi dalam melaksanakan Kurikulum di sekolah.

• Membangun budaya mutu sekolah kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga

kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan di sekolah melalui

Program Pendampingan yang dilakukan secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 32: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

32

Indikator Keberhasilan

1.Pengawas Sekolah semakin mampu melaksanakan supervisi dan bimbingan kepada

sekolah terkait pelaksanaan kurikulum

2.Kepala Sekolah makin memahami manajemen implementasi kurikulum yang meliputi:

–Perencanaan

–Pelaksanaan

–Evaluasi diri sekolah

–Budaya sekolah

3.Guru semakin:

Memahami:

• proses pembelajaran dan penilaiannya. • buku dan materi/alat ajar bermutu serta penggunaannya • permasalahan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan kurikulum dan

penanggulangannya

Terampil:

• melaksanaan penilaian formatif dan sumatif, termasuk pencatatan dan pelaporan lewat rapor

• mengelola Interaksi dengan siswa dan komunikasi dengan orangtuamenyusun rencana pembelajaran

• mengelola pembelajaran.

4.Pemangku Kepentingan di komunitas lingkungan sekolah (terutama keluarga/orangtua)

semakin memberikan dukungan dan kontribusi secara lebih efektif kepada sekolah.

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 33: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

33

Pola Pendampingan

PELAKSANAAN PERSIAPAN

PELAPORAN PENDAMPINGAN

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

PELATIHAN PENDAMPING

PENENTUAN PENDAMPING

PENYUSUNAN MATERI PENDAMPINGAN

Instruktur yang terseleksi

Lokasi atau Sekolah yang akan Didampingi

Dilaksanakan oleh Direktorat

Penyiapan Materi Pelatihan

Jadwal dan Lokasi Pelatihan Pendampingan

Model ‘on’ dan ‘in’

Pendekatan In House Training (IHT)

- Online - Off line

No. Materi Alokasi

Waktu

(JP @45

Penyaji IN Penyaji IP Penyaji IK

1 Materi Umum 12

1.1. Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti 2 Tim PBP Direktorat Tim PBP Direktorat LPMP

1.2. Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 2 KaBalitbang/KaPuskurbuk KaBalitbang/KaPuskurbuk LPMP

1.3. Penerapan Literasi dalam Pembelajaran 2 Tim Literasi dan Puskurbuk Tim Literasi dan PuskurbukLPMP

1.4. Kompetensi, Materi, dan Pembelajaran 2 Kabid Puskurbuk/TPK Pusat Instruktur Nasional Instruktur Provinsi

1.5. Penilaian Hasil Belajar dan Pengelolaan Nilai 2 KaPuspendik/Kabid Instruktur Nasional Instruktur Provinsi

1.6. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Sekolah

(termasuk penjelasan pertanggungjawaban Biaya Operasional

Pendampingan kepada peserta yang mewakili Induk Kluster)

2 Kasubdit Kurikulum Kasubdit Kurikulum LPMP

2 Materi Pokok 36

2.1. Analisis Kompetensi, Materi, Pembelajaran, dan Penilaian

a. Analisis Dokumen: SKL, KI-KD, Silabus, dan Pedoman Tematik/Mapel 4 Kabid Puskurbuk/TPK Pusat Instruktur Nasional Instruktur Provinsi

b. Analisis Materi dalam Buku Teks Pelajaran 4 Kabid Puskurbuk/TPK Pusat Instruktur Nasional Instruktur Provinsi

c. Analisis Penerapan Model Pembelajaran 4 Kabid Puskurbuk/TPK Pusat Instruktur Nasional Instruktur Provinsi

d. Analisis Penilaian Hasil Belajar 4 KaPuspendik/Puskurbuk Instruktur Nasional Instruktur Provinsi

2.2. Perancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 6 Koord. Tema/MaPel/TPK PusatInstruktur Nasional Instruktur Provinsi

2.3. Praktik Pembelajaran dan Penilaian

a. Praktik Pembelajaran dan Penilaian 8 Koord. Tema/MaPel/TPK PusatInstruktur Nasional Instruktur Provinsi

b. Review Hasil Praktik 2 Koord. Tema/MaPel/TPK PusatInstruktur Nasional Instruktur Provinsi

2.4. Praktik Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar 4 Kasubdit Kur dan Kabid PuspendikInstruktur Nasional Instruktur Provinsi

3 Materi Penunjang 4

1.1. Tes Awal 1 Panitia Panitia Panitia

1.2. Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan 1 Menteri Dirjen/Direktur/Kadisdik ProvKadisdik Prov/Kep LPMP

1.3. Tes Akhir 1 Panitia Panitia Panitia

1.4. Penutupan: Review dan Evaluasi Pelatihan 1 Panitia Panitia Panitia

Materi Pelatihan

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 34: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

34

Alur Model On – In

Persiapan

Pelaksanaan Pembelajaran di

dalam kelas Rintisan dan Imbas

(ON-1)

Workshop

Bersama Sekolah Rintisan dan Imbas (IN-1)

Evaluasi Kinerja; Hasil ON-1 dan IN-

1

Pelaksanaan Pembelajaran di

dalam kelas Rintisan dan Imbas

(ON-2)

Evaluasi Kinerja; Hasil ON-2 dan IN-

2

Tim Pendamping merupakan kolaborasi atas:

▪ Sekolah Rintisan dan Imbas

Pelaksanaan Disesuaikan

Kondisi Direktorat

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 35: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

35

Kriteria Calon Pendamping

1. Telah mengikuti pelatihan pelaksanaan Kurikulum dan

Pembelajaran;

2. Pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4, diutamakan di bidang

pendidikan;

3. Telah mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun;

4. Diutamakan memiliki prestasi akademik;

5. Diutamakan bagi yang memiliki pengalaman sebagai

Narasumber/Pendamping/Fasilitator dalam bidang pendidikan;

6. Bersedia melaksanakan pendampingan dengan prosedur dan

mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat terkait;

7. Direkomendasikan oleh atasan/pejabat yang berwenang.

Calon Pendamping adalah telah mengikuti Pelatihan K13, Guru, Kepala

Sekolah, Pengawas, dan Tim Pengembang Kurikulum, yang memenuhi

kriteria sebagai berikut. PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 36: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

6 Monitoring dan Evaluasi

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN BALITBANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Page 37: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

37

Tujuan dan Manfaat Monev Tahun Pelajaran 2016/2017

Tujuan

• Untuk mengawal proses implementasi kurikulum agar berjalan sesuai

dengan rencana.

• Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di sekolah dan

memerlukan penanganan segera.

• Untuk mengetahui hasil penerapan kurikulum oleh sekolah dan guru

terhadap siswa dalam proses pembelajaran.

• Untuk mengetahui kesesuaian antara ide, desain, dokumen, dan

implementasi kurikulum

Manfaat

• Sebagai rujukan untuk melakukan perbaikan dalam pengambilan

keputusan/kebijakan dalam skema pengembangan dan implementasi

kurikulum secara nasional

• Untuk mengkompilasi dan menyebarluaskan praktik baik serta inovasi di

Sekolah Rintisan

• Bahan masukan perbaikan kurikulum

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 38: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

38

Kedudukan dan Proses Monev Kurikulum dan Implementasi

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 39: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

39

Monev Kurikulum

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 40: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

40

Alur Monev Implementasi

Penyiapan Draf Juknis dan Instrumen Monev

1. Juknis Monev 2. Instrumen Monev 3. Materi Bimtek Monev

Rakor Persiapan Monev Internal Kemdikbud

Pembuatan Aplikasi Monev

Analisis Data dan Pelaporan Hasil Monev

Bimtek Petugas Monev

Penyusunan juknis dan instrumen

Monev

Rekrutmen Petugas Monev Pusat, Provinsi, Kab/Kota

Di rektorat

Workshop Persiapan Monev

Pelaksanaan Monev di Lapangan

UKMP3

Direktorat

Provinsi

Kab/Kota

1

2

3

4

5

6

KOORDINATOR

UKMP3

Direktorat Penyiapan Materi Bimtek Monev

Rakor Hasil Monev (Perumusan Kebijakan Baru) 7

Di rektorat

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Penetapan Fokus Monev

Page 41: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

41

Komponen Indikator Monev

Komponen Indikator

Buku Kebenaran, kelengkapan, keterbacaan, tataletak dan

fisik, pengiriman, kesesuaian penggunaan

Pelatihan Materi, pelatih, manfaat, teknis pelaksanaan (pelatihan

guru dan bimtek pendampingan)

Proses

Pembelajaran

Pemahaman materi, pemahaman proses,

(kemudahan/kesulitan, kesesuaian, kebenaran)

Kompetensi guru

Proses Penilaian Pemahaman materi, pemahaman proses, manfaat

Manajemen

Pembelajaran

Penjadwalan, alokasi guru, fasilitas, kelas, siswa,

keterkaitan dengan ekstrakurikuler/ko-kurikuler

Layanan Siswa

dan Budaya

Sekolah

Bimbingan konseling dan karir, administrasi kesiswaan,

pembinaan karakter, keamanan dan kebersihan sekolah

PELATIHAN

KEBIJAKAN K-13

PEMBELAJARAN

MONEV

PENDAMPINGAN

PENILAIAN

Page 42: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

TERIMA KASIH

Page 43: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

43

PETA SEBARAN

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

Total Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013: 17.364 Sekolah

Per 19 Februari 2016

Page 44: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

44

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

SUMATERA

PETA SEBARAN

Page 45: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

45

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

JAWA

PETA SEBARAN

Page 46: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

46

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

KALIMANTAN

PETA SEBARAN

Page 47: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

47

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

SULAWESI

PETA SEBARAN

Page 48: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

48

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

BALI DAN NUSA TENGGARA

PETA SEBARAN

Page 49: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

49

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

MALUKU DAN MALUKU UTARA

PETA SEBARAN

Page 50: Kebijakan Kurikulum pada Tahun 2016 - Google Search

50

PETA SEBARAN SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013

PAPUA

PETA SEBARAN