Kebijakan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Ir. Joerni Makmoerniati, MSc

Plh. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Jakarta, 5 September 2017

Strategi Implementasi KIP padaKawasan Kumuh Perkotaan

- Keterpaduan DokumenPerencanaan

- Keterpaduan Pembiayaan- Pelaksanaan Keterpaduan- Keterlibatan Stakeholder

dalam Penanganan KawasanKumuh Perkotaan

- Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan Keterpaduan

Outline

Renstra CK 2015-2019- Isu Strategis

pembangunan infrastruktur permukiman

- Tantangan dan peluangbidang permukimaanperkotaan

- Capaian KinerjaPenanganan KawasanPermukiman KumuhPerkotaan

01 02 03

Hasil Pemantauan dan EvaluasiKIPpada kawasan kumuhPerkotaan

04

Catatan atas pelaksanaanKIP pada kawasanpermukiman kumuh perkotaan

Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur Permukiman

53%persentasependudukperkotaan*

10,64%persentase penduduk miskin*

DEMOGRAFI

Kontribusi PDRB per pulau11,62%PDRB Nasional bersumber dari

Indonesia Timur*

KETIMPANGAN WILAYAHDEMOGRAFI

PERUBAHAN IKLIM

70%Emisi GRK dunia berasal dari Kawasan Perkotaan**

*) Badan Pusat Statistik, 2017

**) UN Habitat, 2014

Permukiman kumuh termasuk area paling rentan dampak perubahan iklim**

DESENTRALISASI

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kota/ Kabupaten

Pengembangan sistem skala nasional, lintas provinsi & kepentingan strategis nasional

Pengembangan sistem dalam kabupaten/kota

Pengembangan sistem regional (lintas kabupaten/kota)

Tantangan

1. Penanganan Permukiman Kumuh yang menjadi tugas

dan wewenang Pemda belum diimbangi dengan

kemampuan Pemda dalam hal kapasitas SDM dan

Pembiayaan

2. Keterbatasan pembiayaan APBN (berdasarkan

skenario optimis, APBN berkontribusi hanya sebesar

35% dari porsi pendanaan pembangunan infrastruktur

permukiman)

3. Penanganan permukiman kumuh memerlukan

koordinasi lintas sekor dengan SK Bup/walikota

sebagai acuan (Tahun 2014 SK Kumuh : 415 Kab/Kota)

Peluang

1. Program Strategis Nasional pada KSPNP, KIP,

Perkotaan KSN, PKW, dan PKSN/Kota Perbatasan,

serta Pengembangan Tol Laut

2. Renstra PUPR mengamanatkan adanya Keterpaduan

pembangunan berbasis penataan ruang melalui

penetapan 35 WPS

Rencana Strategis Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019

Tantangan, dan peluang bidang permukimaan perkotaan

Visi dan Misi Renstra DJCK

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan

kebutuhan hunian dan permukiman yang layak,

dengan indikator persentase penurunan luasan

permukiman kumuh perkotaan

Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan % 8 6 4 2 0 0

Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2025

(RPJPN)

Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar

permukiman (Renstra PUPR)

Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan

menjadi 0% melalui penanganan kawasan permukiman

kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan

keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. (RPJMN)

Sumber : LaKIP DJCK, 2016

104,91%

Capaian Kinerja DJCK terhadap Sasaran Program Nasional

8,44%

Capaian Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Ket: Sudah termasuk Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat pada 11.067 Kelurahan (NUSP dan NSUP)

Keterpaduan Perencanaan dalam Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh

RTRW + RPJMD

RENCANA

KAWASAN

PERMUKIMAN

(RKP)

RPIJM Bidang

Cipta Karya

KET

ERPA

DU

AN

KET

ERPA

DU

AN

STRATEGI SANITASI KOTASPAL Setempat, SPAL Terpusat, Kampanye,

Advokasi Pemda, Peningkatan Kapasitas SDM, Bantuan Teknis Kelembagaan, Sinkronisasi Lintas

Sektor, Masterplan Drainase Lingkungan

MASTERPLAN PERSAMPAHANPengelolaan di Sumber (TPS3R/TPST),

Pengelolaan Akhir (TPA), Kampanye, AdvokasiPemda, Peningkatan Kapasitas SDM,

Kelembagaan Pengelola Sampah, SinkronisasiLintas Sektor

RP2KPKPRencana Pencegahan dan Peningatan Kawasan

Permukiman Kumuh Perkotaan

RISPAMSPAM Regional/Perkotaan/BerbasisMasyarakat/Kawasan Khusus/PDAM Terfasilitasi/PDAM Non Terfasilitasi,

Penyehatan PDAM, Peningkatan Kapasitas SDM

PERATURAN BANGUNAN GEDUNG

RTBL, Perda BG, IMB, Sertifikasi Layak Fungsi, Pendataan BG, Bangunan Gedung Hijau, Tim

Ahli BG, RTH, Kawasan Pusaka

RISPKRencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Rencana Kawasan Permukiman (RKP) adalah dokumen rencana sebagai pedoman

dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta

tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang

Dokumen RKP terdiri atas:

▪ kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan

permukiman;

▪ rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan;

▪ rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan

▪ indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan

Permukiman.

RKP merupakan instrumen yang wajib disusun oleh Daerah dalam melaksanakan

pembangunan kawasan permukiman serta keterpaduan prasarana, sarana, dan

utilitas umum (PSU)

01

02

03

Keterpaduan Perencanaan dalam Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh

Dokumen RKP menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan (RP3) serta rencana induk masing-masing

sektor.

Dokumen RKP ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus DKI Jakarta

ditetapkan oleh gubernur.

04

05

Dokumen RKP ditinjau kembali paling sedikit satu kali dalam 5

(lima) tahun.06

Keterpaduan Perencanaan dalam Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh

Keterpaduan Perencanaan dalam Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh

Keterpaduan Program Penanganan Permukiman Kumuh

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

2015-2019 di 38.431 Ha dilakukan

dengan 4 program yaitu program reguler

(disalurkan melalui DIPA PKP Provinsi),

1. NSUP-Kotaku (National Slum

Upgrading-Kota Tanpa Kumuh)

2. NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and

Shelter Project)

3. Program Strategis

Terdapat beberapa program di luar Dit.PKP

yang dapat berkontribusi terhadap

penanganan permukiman kumuh, antara lain:

1.Hibah Air Minum dan Sanitasi

2.SPAM Kawasan Khusus Kumuh Perkotaan

3.SPAL Terpusat Skala Komunal (Sanimas)

4.P2KH dan P3KP

PermukimanKumuh

Program Reguler

NSUP-Kotaku(National Slum Upgrading)

NUSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Project)

Program Strategis

Hibah Air Minum

dan Sanitasi

SPAM Kumuh

Sanimas

P2KH & P3KP

Keterpaduan Pembiayaan dalam Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh

Corporate Social

Responsibility

Dana Desa/ Kelurahan

Hibah Air Minum dan

Sanitasi

Pinjaman dan

Hibah Luar

NegeriPemerintah

Pusat

PemerintahDaerah

Dana Swadaya

Masyarakat

Penanganan permukiman kumuh menyumbang

pada nilai kelayakan ekonomi, dimana

investasi infrastruktur akan menaikkan tingkat

kesehatan dan memperluas kesempatan kerja,

peningkatan produktivitas dan kesejahteraan

masyarakat.

Pelibatan masyarakat serta kolaborasi

dengan para pemangku kepentingan lainnya

penting untuk menutup gap pembiayaan

pemerintah dalam penangan permukiman

kumuh.

Perlu diidentifikasi dan dirumuskan berbagai

potensi sumber daya untuk penanganan kumuh

dalam suatu rencana investasi yang

komprehensif.

Peningkatan Kapasitas (Pemetaan, pelatihan, pembinaan pengelolaan)

Pembangunan Ekonomi (Pelatihankewirausahaan, Pinjaman Modal

Usaha)

Pembangunan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Perubahan kebiasaan

dan perilaku)

Pembangunan Fisik danLingkungan (Penataan dansertifikasi lahan, air minum, sanitasi, drainase, bahaya

kebakaran, persampahan, jalanlingkungan, drainase, rumah susun)

yang terintegrasi rencana kota.

Pembiayaan Pembangunan (Mencaripeluang pembiayaan dari non-dana

pemerintah)

Pemerintahan dan Kelembagaan(Pelibatan kelompok masyarakat, gender sensitive approach, dan

mendorong bottom-up approach)

Pelaksanaan Strategi PemasaranSosial (untuk memastikan informasipenting tentang kegiatan mencapai

semua orang, terutama yang dirugikan)

Penyiapan Data Akurat(Kepadatan, Pendapatan, Status Sosial Penduduk, Pemilikan lahan)

Keterpaduan Investasi Fisik dan Non-Fisik dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Strategi Implementasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman padaKawasan Kumuh Perkotaan

“Penanganan di dalam satu kawasan kumuh pada sektor air limbah, air minum, persampahan, dll dikoordinasikan dengan direktorat terkait dan Pemda.”

Contoh Pelaksanaan Keterpaduan Pada Kawasan Kumuh Perkotaan

Strategi Implementasi Keterpaduan Pembangunan InfrastrukturPermukiman pada Kawasan Kumuh Perkotaan

PLP PKP BPB PSPAM

X

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran X X

X

X

X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X X

X

X

X

X X

Kondisi Drainase

Lingkungan

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

X X

ASPEK KRITERIA

Kondisi bangunan dan

gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

b. Kepadatan Bangunan

C. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis

Bangunan

Ditjen Cipta Karya

Kondisi Pengelolaan

Persampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak

Sesuai dengan persyaratan Teknis

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak

sesuai Standar Teknis

c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan

X

X

X

X

X

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum

b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

X

X

X

X

Pemerintah daerah

(prov/kab/kota)Swasta NGO

X

X

X

X X X

Pemerintah Pusat

Ditjen Penyediaan

Perumahan

NAMA INSTANSI

Kondisi Penyediaan Air

Minum

X

Kondisi Proteksi Kebakaran

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi

Kebakaran

Kondisi Pengelolaan Air

Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai

Standar Teknis

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

b. Ketidaktersediaan Drainase

c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase

Perkotaan

d. Tidak terpeliharanya Drainase

e. Kualitas Konstruksi Drainase

Kondisi Jalan Lingkungan

Keterlibatan Stakeholder dalam Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Strategi Implementasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukimanpada Kawasan Kumuh Perkotaan

KETERPADUAN

RENCANA

KEGIATANOUTCOME

KEGIATAN

RENCANA KETERPADUAN REALISASI KETERPADUAN

KEINGINAN UNTUK TERPADU

PERENCANAAN – PELAKSANAAN (EFISIEN)

HASIL

KETERPADUAN

(EFEKTIF)

PEMANTAUAN KETERPADUAN

PELAKSANAAN

KETERPADUAN

KEGIATAN

PELAKSANAAN

KETERPADUAN

BIAYA

▪ Tingkat efektivitastujuan/ HASIL

▪ Tingkat keterpaduanPELAKSANAAN

▪ Tingkat keterpaduanRENCANA

KETERPADUAN

PEMBIAYAAN

KEGIATAN

PAHAM

KETERPADUAN

▪ Tingkat kebutuhan pada keterpaduan

o Kegiatan o Pembiayaan

o Kegiatan o Pembiayaan

LANDASAN

KEBUTUHAN

KETERPADUAN

Strategi Implementasi Keterpaduan Pembangunan InfrastrukturPermukiman Pada Kawasan Kumuh Perkotaan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Keterpaduan

Hasil Survei pada 10 Provinsi

Tinggi

Rendah

Kebutuhan dan Kemauan pada KIP:

TINGGI

1

2

Perencanaan Keterpaduan

Kegiatan: Belum Maksimal

3

Perencanaan Keterpaduan

Pembiayaan: RENDAH

4

Pelaksanaan Keterpaduan Kegiatan

dan Rencana: RENDAH

Hasil Pemantauan dan EvaluasiKeterpaduan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Kumuh Perkotaan

Hasil Survei pada 10 Provinsi

Tinggi

Rendah

Infrastruktur yang dibangun BERFUNGSI

DIMANFAATKAN

Keberlanjutan rendah1

2

Infrastruktur yang dibangun,

mendukung infrastruktur PUPR

lain (Perumahan dan Bina Marga)

3

Mendukung infrastruktur non PUPR

(Sarana ekonomi, pendidikan,

kesehatan, sosial)

Hasil Pemantauan dan EvaluasiKeterpaduan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Kumuh Perkotaan

Catatan atas Pelaksanaan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

4. Kebutuhan terhadap

keterpaduan, merata.

Kebutuhan muncul karena

‘pengetahuan’,’kesadaran

akan permasalahan yang

dihadapi’, ‘pengalaman’ dan

lain sebagainya.

3. Keterpaduan Rencana ‘sudah

diupayakan’ dilaksanakan,

namun belum optimal, karena (1) permasalahan koordinasi

(2) keterbatasan SDM

(3) pemanfaatan anggaran masih

memprioritaskan tugas fungsi masing-

masing sektor

(4) harapan pada APBN masih tinggi

6. Belum maksimalnya

keterpaduan pelaksanaan

dalam penanganan kawasan

kumuh.

5. Implementasi keterpaduan

infrastruktur permukiman

memerlukan kolaborasi,

sinergi, dukungan, dan peran

serta dari para pemangku

kepentingan, baik Pemerintah

Pusat/Prov/Kab/Kota,

masyarakat maupun swasta.

Perlu diperkuat dengan

pendampingan dari mulai

proses perencanaan agar

perencanaan keterpaduan

dapat dilakukan sebagaimana

mestinya.

7. Perlunya dukungan

ketersediaan data dan

informasi permukiman,

khususnya terkait dengan

pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah

daerah, swasta dan

masyarakat

1. Belum terukurnya kontribusi

kinerja penanganan kumuh

terhadap cakupan Air Minum

dan Sanitasi

2. Status baseline kawasan

kumuh berubah-ubah

(baseline kawasan kumuh

pada tahun 2014,

sebesar 38.431 Ha)

TERIMA KASIH

Lampiran

Hasil Penilaian Pengetahuan Keterpaduan

Pengetahuan tentang Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

LampiranKemauan untuk Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Kemauan Memadukan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Rencana Keterpaduan Kegiatan

Keterpaduan Rencana Pembiayaan

LampiranKemauan untuk Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Mampu Terpadu Pelaksanaan Kegiatan Terpadu

LampiranPelaksanaan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Pelaksanaan Pembiayaan Terpadu

LampiranPelaksanaan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Keberfungsian Infrastruktur Permukiman Pemanfaatan Infrastruktur Permukiman

LampiranKeberfungsian Infrastruktur Permukiman

Keberlanjutan Pemanfaatan Keterkaitan dengan Infrastruktur PUPR Lainnya

LampiranKeberfungsian Infrastruktur Permukiman

Keterkaitan dengan Infrastruktur Non-PUPR

LampiranKeberfungsian Infrastruktur Permukiman