12
Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis-SubSpesialis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015 Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaaan

Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

  • Upload
    dangnga

  • View
    261

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Kebijakan Kemristekdikti untukProgram Pendidikan Dokter Spesialis-SubSpesialis

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

11

2015

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaaan

Page 2: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Program dokter Spesialis dan Subspesialis

• Semua perangkat kebijakan hanya berlaku untukprogram dokter spesialis (belum termasuksubspesialis). Walau pada UU No. 20/2013 telahmenyebutkan adanya nomenklatur program dokterspesialis-subspesialis.

• Harmonisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)dengan standar pendidikan dokter spesialis yangdisahkan oleh KKI dan selanjutnya ditetapkan olehMenteri

Page 3: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

ISU KEBIJAKAN : Penataan Pendidikan

Dokter Sp-SubSp

SINKRONISASI KEBUTUHAN PELAYANAN

PENGEMBANGAN KEILMUAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN &

PENGELOLAAN PRODI

SISTEM PENJAMINAN MUTU

SISTEM PENATAAN KARIR

•Sistem pelayanan kesehatan•Sistem pembiayaan•Sistem credential•Sistem distribusi•Sistem lisensi

•Pengembangan danpenetapan cabangkeilmuan baru

•Pengembanga penelitianbaru (terutama penelitiantranslasional)

•Responsible Conduct of Science (RSC) •Nomenklatur program studi

•Penetapan gelar•Pembukaan prodi baru•Penyelenggaraan pendidikan sesuaistandar pendidikan dan standarkompetensi

•Pengelolaan program studi pada FK•Pembinaan program studi

•Kerangka Kualifikasi•Sistem merit•Jenjangjabatan/kepangkatan(fungsional, akademik)

•Sistem insentif

•SPMI•SPME : akreditasi•Uji Kompetensi•Sistem registrasi•Pangkalan data pendidikan yang terintegrasi, transparandan akuntabel

Page 4: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

BLUE PRINT KOMPETENSI(soal)

INSTRUMEN AKREDITASI*

AKREDITASI STATUSAKREDITASI

UJI KOMPETENSI

PENGGUNA

KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN

LAM PT Kesehatan

DEMAND(Global & nasional)

(MUTU INSTITUSI)

(MUTU INDIVIDU)

• PT• OP• AIPT

*

KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KEDOKTERAN

Uji kompetensi diaksanakan secara nasional olehPanitia Nasional (ditetapkan Menristekdikti)

STANDAR PENDIDIKAN &KOMPETENSI

•SN-Dikti•SPMI•PD-Dikti

*) Saat ini telah tersusun instrumen akreditasi spesifik untuk setiap bidang spesialis

Page 5: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Kerangka Kerja Harmonisasi Supply – Demand bidang Kedokteran

PT Kemristekdikti

PP No.4/2014 •UU No.12/2012•UU No.20/2013

• Sistem pendidikanakademik-profesi

• Standar nasionalpendidikan kedokteran

• SPSK• SPMI• SPME• PD-

Dikti

• Manajemen prodi• Kurikulum• Kuota mahasiswa• SPP

• Belum diimplementasikan dengan baik• Kesenjangan kualitas prodi• Kuota mahasiswa yang tidak terkendali• Kurangnya dosen yang sesuai kualifikasi• Ketidaklayakan sarpras pembelajaran• Masa studi yang terlalu lama• Mahalnya biaya pendidikan

KKI Kemkes

PENDIDIKAN (SUPPLY SIDE) PELAYANAN (DEMAND SIDE)

• UU No. 36/2009• UU No.36/2014

UU No. 29/2004

• Standar&aturanPelayanan• Pembinaan

Pelayanan

• Regulasi sistempelayanan kesehatan

• Perencanaankebutuhan dokter

• Regulasi distribusi

• Belum diimplementasikan dengan baik• Permasalahan kesehatan nasional yang tidak

terselesaikan• Etika profesi• Kesenjangan distribusi dokter• Kurangnya jumlah dokter, dokter spesialis

dibandingkan negara lain (kuantitas & kualitas)• Mahalnya biaya layanan kesehatan

• Pengesahan SPSKD• Registrasi• Pembinaan

penyelenggaraanpraktik kedokteran

TantanganTantangan

Harmonisasi RegulasiPendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Page 6: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Kerangka Pikir Pengembangan Landasan Yuridis : Integrasi Pendidikan & Pelayanan Kesehatan

Tersier

Sekunder

Primer

STANDAR PENDIDIKAN(Kemristekdikti)

STANDAR PELAYANAN

(Kemkes)

STANDAR KOMPETENSI(OP & Kemkes)

• Mutu prodi Lulusan• Kompetensi yang diperoleh• Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia bidang kesehatan

• Merit System• STR• Lisensi

Vokasi Akademik Profesi

Sistem Pelayanan KesehatanNasional

Page 7: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Dasar Pengembangan danPenetapan Cabang Ilmu

Dasar Penetapan NomenklaturProgram Studi

Dasar PenyelenggaraanPendidikan

Sistem Penjaminan MutuPendidikan

UU No.12/2012, Pasal 8 ayat (2) : Pengembangan IPTEK oleh Civitas Akademika

UU No.20/2013, Pasal 8 huruf e (penjelasan): penetapan cabang ilmu oleh Kolegium

Perkonsil No.21/2006, Kolegium menetapkancabang ilmu untuk disahkan oleh KKI

UU No.20/2013Pasal 7 ayat (5) : Program dokter spesialis-subspesialis bagian dari pendidikan profesiPasal 8 ayat (1) : Diselenggarakan oleh FK

• UU No.12/2012 pasal 55 : Akreditasi olehLAM)

• Kepmendikbud No.291/2014 ttg PengakuanLAM-PTKes untuk akreditasi prodi kesehatan

UU No.20/2013 Pasal 39 : Uji KompetensiMahasiswa DLP, Dokter Sp-SubSp

UU No.12/2012•Pasal 25 ayat (2) : Program dapat bertingkat

(dokter spesialis, subspesialis)•Pasal 25 ayat (2) : dapat diselenggarakan PT +

OP+K/L

Permendikbud No.154/2014 : lampirannomenklatur prodi dokter spesialis (35)

Permendikbud No73/2013 : Jenjang 8 : Sp1, Jenjang 9 : Sp2

SE Dirjen Dikti No182/2014 KKNI Dokter : Jenjang 8 -9 : Sp-SubSp

Perkonsil No. 12/2013 KKNI Dokter :Level 9 : Sp/SubSp

1 2

3

4

KER

AN

GK

A K

ON

SEP

PEN

ATA

AN

PEN

DID

IKA

N

DO

KTE

R S

PES

IALI

S-SU

BSP

ESIA

LIS

Page 8: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Landasan Teknis :Alur Dokumen Legal Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran

untuk Sp-SubSp

Surat TandaRegistrasi

(STR) Sp-SubSp

Surat IzinPraktik

(SIP)Sp-SubSp

FK Organisasi Profesi(Kolegium)

Konsil KedokteranIndonesia

Pemerintah

Posisi Stakeholders, Kewenangannya dan Aspek Legal

• UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran• UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi• UU No.20/2013 tentang Pendidikan

Kedokteran• Rancangan Permenristekdikti Tata Cara Uji

Kompetensi Mahasiswa Program ProfesiDokter Spesialis-SubSpesialis

UU No.29/2004 tentangPraktik Kedokteran

UU No.29/2004 tentangPraktik Kedokteran

SertifikatProfesi

Sp-SubSp

SertifikatKompetensi

Sp-SubSp

Page 9: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Landasan Teknis :Implementasi UU No.20/2103 : Integrasi Pendidikan Akademik-

Profesi, Internsip, Spesialis-Subspesialis

PROFESI

ORGANISASI PROFESI

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

Dokter

AKADEMIK

Sked

Min 7 semester 144 SKS

Min 3 semester

INTERN-SIP

(terutamabagi yang

mengambillisensi

praktik)

Spesialis(Sp)

SubSp

SubSp

SubSp

SubSp

SubSp

SubSp

Page 10: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

•Pengaturan akreditasi denganinstrumen spesifik

•Pengaturan uji kompetensi denganstandar uji nasional

• UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran• UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan• Perpres No.72/2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional• Perpres No.12/2013 tentang Jaminan

Kesehatan (peraturan BPJS)

• UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran• UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi• UU No.20/2013 tentang Pendidikan

Kedokteran- Rancangan Permenristekdikti tentang

SNPK

• UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran• UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi• UU No.20/2013 tentang Pendidikan

Kedokteran- Rancangan Permenristekdikti tentangSNPK

LANDASAN YURIDIS

• UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi• UU No.20/2013 tentang Pendidikan

Kedokteran- PP No.4/2014 tentang Pengelolaan PT dan

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi- RPP Fakultas Kedokteran, RPP Dosen

Kedokteran dan RPP RSP

•Pengaturan Sistem Rujukan•Pengaturan Kewenangan Pelayanan•Pengaturan sistem lisensi (STR & SIP)

•Pengaturan Kompetensi Lulusan danKompetensi Kerja

•Pengaturan kualifikasi lulusan dandosen

•Pengaturan kurikulum (harmonisasidengan standar pendidikan)

•Pengaturan kurikulum (harmonisasidengan standar kompetensi)

•Pengaturan proses pembelajaran•Pengaturan kualifikasi dosen•Pengaturan sarana prasarana

PENGEMBANGAN LANDASAN TEKNIS DALAM BENTUK ATURAN

Kerangka PikirPemilihan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Sp-SubSp

STANDAR PELAYANAN

STANDAR KOMPETENSI

STANDAR PENDIDIKAN

IMPLEMENTASIPROGRAM STUDI

Saat ini, masih diterapkanuntuk program spesiallis

Page 11: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Konsensus Majelis Kolegium KedokteranIndonesia (MKKI) dan Konsil KedokteranIndonesia (KKI) perihal :

• Penetapan dan pengesahan cabangilmu kedokteran

• Pengusulan cabang ilmu barukedokteran

Rencana AksiPengembangan dan Penetapan

Cabang IlmuPenetapan Nomenklatur

Program Studi

Penyelenggaraan PendidikanSistem Penjaminan Mutu

Pendidikan

Konsensus Majelis Kolegium KedokteranIndonesia (MKKI) dan Konsil KedokteranIndonesia (KKI) perihal penetapannomenklatur prodi dan gelar lulusan :

• Tindak lanjut masukan MKKI untukperbaikan nomenklatur prodi (lampiranPermendikbud No.154/2014)

• Pembaharuan standar pendidikan danstandar kompetensi dokter spesialisyang disahkan KKI

• Standar pendidikan dan standarkompetensi dokter subspesialis

• Harmonisasi standar dengan StandarNasional Pendidikan Kedokteran

• Penyusunan instrumen akreditasi tiapbidang spesialisasi (kolegium)

• Uji coba proses kerja akreditasi LAM-PTKes

• Penyusunan standar uji kompetensinasional untuk mahasiswa program DLP.dokter Sp-SubSp

Page 12: Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan kompetensi dokter subspesialis • Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran •Penyusunan instrumen akreditasi

Terima kasih….

Harmonisasi antar pihakakan memancarkan nilaikebaikan bagi lingkungansekitar