39
KEBIJAKAN KEMRISTEKDIKTI DALAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Sadjuga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

KEBIJAKAN KEMRISTEKDIKTI

DALAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DI INDONESIA

Sadjuga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Page 2: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Rencana Kerja Pemerintah 2017 REVOLUSI MENTAL

Sasaran dan Arah Kebijakan

2

Sumber: Bappenas, 2016

Page 3: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di
Page 4: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Kekayaaan Alam Indonesia

Sumber: MP3EI, 2013

Page 5: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Kekayaaan Intelektual Dunia Didominasi Asia

Sumber: WIPO 2012

Page 6: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

6

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Element Utama Pengembangan

Kekayaan Intelektual

Page 7: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Arah Iptek Bagi Daya Saing Sektor Produksi

7

Strategi 1. Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-

turut dari eksplorasi hingga difusi; 2. Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi; 3. Penyediaan kebutuhan di setiap tahapan riset secara memadai.

TIPOLOGI RISET

Sumber: RPJMN 2015-2019

Page 8: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di
Page 9: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

• Belum pernah dicatat • Tidak pernah akan dicatat • Terlalu banyak upaya untuk mencatat • Semua orang tahu • Tidak diketahui oleh individu, tapi

oleh kelompok • Tidak dapat dicatat

Sumber: informasi on-line

Page 10: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Sumber: informasi on-line

Bersifat Subyektif dan berdasarkan pengalaman, tidak dapat diuraikan dengan kata-kata, kalimat, angka atau rumus karena karena konteksnya sangat spesifik.

Keterampilan Teknis: • Kerajinan tangan, • Know-how; • Keterampilan berfikir; • Kepercayaan; • Imajinasi; • Perspektif; • Model mental

Obyektif dan rasional, dapat digambarkan dengan kata-kata, kalimat, angka, atau rumus karena konteksnya tidak spesifik. • Pendekatan teroritis; • Pemecahan masalah, • Manual; • Basis Data.

Berinteraksi secara dinamis dengan sarana teknologi

Analog dan Digital

TACIT KNOWLEDGE EXPLICIT KNOWLEDGE

Page 11: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di
Page 12: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Output Universitas Riset

Produktifitas Riset: - Jumlah Publikasi

Ilmiah Internasional Bereputasi Tinggi

- Jumlah Hibah Riset yang diterima

- Jumlah hasil Kekayaan Intelektual

Dampak Riset: - Jumlah Sitasi - Jumlah bahan ajar

berbasis hasil riset - Jumlah Buku Ajar

berbasis hasil riset - Penerapan

Keunggulan Riset: - Jumlah paper yang banyak disitasi

- H-index - Jumlah Paper yang di Jurnal Ilmiah top.

- Jumlah Pusat Unggulan

Daya Tarik Dan Daya Saing

Daya Hidup Universitas Sumber: Ristekdikti, 2015

Page 13: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Komponen Penilaian

Sumber Daya Penelitian-SD (30%)

Manajemen Penelitian-MP (15%)

Luaran Penelitian-LP (50%)

Revenue Generating (5%)

Sumber: Ristekdikti, 2015

Page 14: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

LANGKAH STRATEGIS

1. Fokus Rencana Induk Riset Nasional (meningkatkan

kualitas riset).

2. Penyederhanaan Peraturan Keuangan Riset

(pertanggungjwaban keuangan riset berbasis output,

turunnya anggaran tidak telat).

3. Sediakan Wahana Publikasi (akreditasi jurnal).

4. Pendampingan Riset (pelatihan penulisan, pendampingan

lainnya).

5. Pemberian Insentif Riset (PPII, wacana L/LK jadi As Prof

dan Assoc Profesor dg publikasi, Bantuan riset kpd

Profesor, pengiriman ke LN).

6. Paten Revisi UU Paten, Tingkatkan Hak Royalti.

7. Mendorong potensi pendanaan (ISF).

Sumber: Ristekdikti, 2015

Page 15: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

SASARAN PROGRAM DAN IKP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

IKP 1 Jumlah HKI yang didaftarkan 1580 1.735 1.910 2.100 2.305

IKP 2 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 7.769 9.689 12.089

IKP 3 Jumlah prototipe R & D TRL s.d 6 530 632 783 930 1.081

IKP 4 Jumlah prototipe laik industri TRL 7 5 15 15 15 15

PROGRAM Program Penguatan Riset dan Pengembangan

SASARAN PROGRAM Meningkatnya Relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

Sumber: Ristekdikti, 2014

Page 16: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

16

Hambatan dan Tantangan Pengembangan Kekayaan Intelektual

berdasar Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Page 17: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Kendala Dan Upaya PARADIGMA BARU PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah dosen/peneliti yang melakukan riset/pengabdian di Indonesia rendah.

Produk saintifik jauh lebih rendah dari negara tetangga.

Pelaporan & pertanggungjawaban keuangan rumit. BPK, BPKP memeriksa kegiatan

penelitian seperti pengadaan barang.

SPJ keuangan individu.

Perguruan tinggi hanya bertindak sebagai

pembuat pedoman, pengarah dan

pengumpul laporan.

Peneliti harus membuat SPJ keuangan

sendiri sementara itu tidak memahi

atauran-aturan atau regulasi keuangan

dan pengadaan barang dan kasa,

pemberian honor, pajak dan perjalanan

dinas."

Cara pertanggungjawaban yang mengkonversi

penggunaan keuangan ke luaran penelitian.

Adanya standarisasi nilai luaran penelitian dalam bentuk

uang/rupiah.

Semua skim output, dalam penyerapan anggarannya

ditentukan oleh berapa persen keluaran yang

diselesaikan.

Pertanggungjawaban Keuangan Eksisting

Perhitungan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Output

LATAR BELAKANG

Sumber: Ristekdikti, 2016

Page 18: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Kendala Peningkatan Paten

Rendahnya produktivitas paten Perguruan Tinggi

Rendahnya Kesadaran Inventor Untuk

Mendaftarkan paten

Lemahnya pengelolaan dan intermediasi HKI

Meningkatkan berbagai program dan sistem insentif riset dan fasilitasi HKI

Menerbitkan dan Mengiplementasikan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) tentang Imbalan kepada Inventor

Mendorong pengembangan PTN-BH

Mendorong Pengembangan Jaringan dalam pengelolaan HKI

Mengawal RUU Paten

Peningkatan Paten di Perguruan Tinggi

Kendala Dan Upaya Paten

Sumber: Ristekdikti, 2014

Page 19: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Meningkatkan Berbagai Program dan Sistem insentif riset

Meningkatkan berbagai program

dan sistem insentif riset dan

fasilitasi HKI

Mendorong pembentukan sentra

HKI

Program penguatan sentra HKI

Pendaftaran HKI

Standardisasi kelembagaan

sentra HKI untuk

mendorong PT menjadi

Technology Licensing

Office

Meningkatnya hasil HKI terutama paten di

Indonesia

Sumber: Ristekdikti, 2014

Page 20: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Global Competitiveness Index WEF

Sumber: World Economic Forum, 2015

Page 21: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Global Competitiveness Index WEF

Sumber: World Economic Forum, 2015

Ranking 106 dari 144

Page 22: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Pendaftaran Paten PCT

NO OFFICE CODE 2014 2013

1 CINA CN 25.539 18.106

2 INDIA IN 1.394 3.890

3 INDONESIA ID 17 59

4 JAPAN JP 42.459 120.839

5 SINGAPORE SG 944 2.368

6 USA US 61.492 157.943

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2014 2013

Sumber: WIPO, 2013

Page 23: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

China Eropa India Indonesia Japan Singapore USA

2010 2011 2012 2013

Pendaftaran Paten di kantor lokal (PCT dan Non PCT)

Dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia memiliki produktivitas terendah dalam menghasilkan paten. Yaitu tidak sampai 10.000 setiap tahunnya. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan china yang masuk ke 20 besar negara penghasil paten paling banyak sedunia. Sumber: Diolah dari berbagai sumber, Ristekdikti, 2015

Page 24: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Rasio Paten dibandingkan dengan Jumlah Penduduk

Negara 2010 2011 2012 2013

Cina 1: 3.421 1: 2.557 1: 2.069 1: 1.646

Eropa 1: 4.896 1: 5.183 1: 4.982 1: 5.001

India 1: 29.897 1: 29.352 1: 28.659 1: 29.664

Indonesia 1: 41.830 1: 40.857 1: 34.272 1: 33.356

Japan 1: 370 1: 373 1: 373 1: 388

Singapore 1: 522 1: 531 1: 548 1: 555

USA 1: 632 1: 619 1: 579 1: 553

Sumber: WIPO, 2013

Page 25: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Perbandingan Permohonan Paten Domestik dan Asing

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asing 4181 4426 4921 4796 4173 5097 5357 6184 7021 7937 5009

Domestik 233 285 283 388 423 500 535 614 678 762 677

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

JUM

LAH

Sumber: Nandang, Dit Paten, Kemenkumham, 2015

Page 26: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Grafik Permohonan KI 10 Tahun Terakhir

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PATEN PATEN SEDERHANA PCT

Page 27: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

27

Strategi Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Untuk Mendukung

Perekonomian

Page 28: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Idealisasi Upaya Peningkatan Paten K

eb

ijan

an

Pat

en

Te

rdaf

tar,

Pat

en

Gra

nte

d, P

ate

n T

erm

anfa

atka

n

Penguasaan Teknologi Kunci

Brain Drain dan Brain Gain

Relokasi Risbang Luar Negeri

Angka Kredit Untuk paten Terdaftar dan Paten Granted

Perekayasa/Peneliti utama Wajib menghasilkan Paten

Peneliti/Perekayasa/Dosen/Mahasiswa Wajib Searching Paten sebelum penelitian

Penunjukan Langsung Bagi pengadaan Barang Pemerintah bagi Produk Hasil Paten Dalam negeri

Pendaftaran Paten

Paten Granted Komersialisasi Paten

Pendanaan Riset Terapan Untuk Pengembangan Teknologi Kunci

Valuasi Paten Pendanaan Proses Pnedaftaran hingga Granted Pendanaan

inkubasi dan Lisensi

Insentif Bagi Penghasil Paten Terkomersialisasi

Pendanaan Kerjasama Riset Luar Negeri Penguatan Sentra KI

Sistem Pembagian Royalti

Inst

rum

en

Ke

bij

anan

Page 29: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

PROGRAM PATEN

Penguatan Sentra KI

Pelatihan Penulisan Draft paten

Pendaftaran Paten: Raih KI Non Per Ti Uber KI Per Ti

Fasilitasi Konsultasi dgn Pemeriksa Paten

Skema Program Sub Direktorat KI

Valuasi Teknologi

Page 30: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Sekilas tentang RUU Paten (1)

Penambahan Elemen dalam RUU baru

1 Penyesuaian Dengan Industrial Property

Automation System (Ipas)

2 Pemanfaatan Paten Oleh Pemerintah

3 Pengecualian Tuntutan Pidana Dan

Perdata Utk Paralel Import Dan Bolar

Provision

4 Tidak Boleh Second Use Biar Jadi

Public Domain

5 Pengaturan Access Benefit Sharing Utk Yg

Dari Sumber Genetik/Tradisional

6 Pemberian Imbalan Bagi Peneliti PNS Yang

Paten Dikomersialkan

7 Perlu Penyempurnaan New Invention Dan

Invention Step Utk Publikasi Di Pt/Litbang

8 Lisensi wajib bagi yang belum

diindustrikan dlm 3 thn

RUU baru menambahkan beberapa elemen baru di UU no. 14 tahun 2001

Penambahan Elemen dalam RUU baru

9 Hak Paten Dapat Dijadikan Obyek Fiducia

10 Kewenangan Komisi Banding Atas Paten

11 Pengaturan Paten Dapat Diwakafkan

12 Insentif Biaya Tahunan Bagi Litbang

Pemerintah, Umkm, Dan Lemdik

13 Pengaturan Expert Patent Examiner

Melalui Outsourcing

14 Pemanfaatan Paten Berakhir Lepas

Bayar Royalti

15 Pemberian Lisensi Wajib Atas

Permintaan Negara Berkembang

16 Penambahan Ketentuan Hukum Pidana

17 Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah:

Paten bidang Keamanan dan

Kepentingan masyarakat

Page 31: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

31

Sinergi, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Peningkatan

Komersialisasi Hasil Risbang berbasis Kekayaan Intelektual

Page 32: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

32

TECHNOLOGY READINESS LEVEL

Sumber: Ristekdikti, 2015

Page 33: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

33 02/26/09

Hak

Cip

ta

Hak

Pat

en

Mer

ek

Sirk

uit

Ter

pad

u

Des

ign

Rh

s D

agan

g

Dari Ide Ke Profit

Page 34: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

34

60%

22%

18% 60% 40% 8.8%

dari seluruh projek

Kegagalan Teknis Berhenti karena potensi kesuksesan ekonominya

kecil

Kegagalan secara

ekonomis

Difusi Inovasi Invensi

Sukses secara

ekonomis

Diperkenalkan ke pasar

Sumber: Bahan Kuliah DR. M Tasrif, ITB, 2013

Penurunan tingkat Keberhasilan dari Aktifitas Inovasi

Page 35: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

35

Pengembangan Ide

Pengembangan

Produk/

Proses

Inkubasi

Komersialisasi

Akademisi : PT dan

LITBANG

Bisnis

Pemerintah

SIKLUS KERJASAMA PT, LITBANG DAN INDUSTRI “TRIPLE HELIX”

Sumber: Ristekdikti, 2015

Page 36: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS)

Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID)

Penelitian Prioritas Nasional – MP3EI

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT)

Pengabdian Inovasi

SKEMA Triple Helix” DIKTI

Sumber: Ristekdikti, 2015

Page 37: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Pusat Unggulan Iptek

37

Puslit Kopi dan Kakao

Puslit Kelapa Sawit

Puslit Perkebunan Gula

Puslit Karet (Sembawa, Sei Putih, Getas)

Puslit Bioteknologi Perkebunan

Puslit Teh Kina

Page 38: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

Science Technology Park (STP)

38

Science Technology Park: 1. PUSPIPTEK 2. Solo Technopark 3. Sragen Technopark, 4. Bandung Technopark 5. (Bandung Raya Innovation Valley)

PUSPIPTEK

Page 39: Kebijakan Kemristekdikti dalam Pengembangan HKI di

TERIMA KASIH

39