KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN …bckotabaru.net/Peraturan/pmk dan aeo/Ketentuan Permendag No. 1... · kebijakan pemerintah pendukung program ini adalah melalui penetapan

KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

1

Kementerian Perdagangan

Januari 2017

PP No. 23/2010

PP 1/2014

UU 4/2009

Pasal 103: Kewajiban bagi

Pemegang IUP dan

IUPK Operasi Produksi

untuk melakukan

pengolahan dan

pemurnian hasil

penambangan di

dalam negeri

Pasal 93: Kewajiban melakukan

pengolahan dan pemurnian

dapat dilakukan secara

langsung maupun melalui

kerja sama

Sejak 12 Januari 2014,

penjualan mineral ke

luar negeri dapat

dilakukan untuk produk

hasil pengolahan

mineral logam

(konsentrat)

Permen ESDM No.1 /2014

Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian

Pasal 170: Kewajiban

pemegang KK

untuk melakukan

pemurnian

selambat-

lambatnya 5 (lima)

tahun sejak

diundangkan

Pasal 95: PNT mineral logam

dilaksanakan melalui

kegiatan pengolahan

logam atau pemurnian

logam

Pasal 112: Kewajiban pengolahan dan

pemurnian di dalam negeri

dalam jangka waktu paling

lambat 5 (lima) tahun sejak

berlakunya Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009

Penjualan konsentrat ke luar negeri sampai tanggal 12 Januari 2017

Dasar Hukum Peningkatan Nilai Tambah

PP I/2017

Permen ESDM No. 5 /2017

Pemegang ijin usaha

pertambangan (IUP)

Operasi Produksi yang

melakukan kegiatan

penambangan mineral

dan telah melakukan

kegiatan pengolahan,

dapat melakukan

penjualan ke luar

negeri

Konsentrat dan Produk Pertambangan Tertentu berupa Nikel dengan kadar < 1,7 % dan Bauksit dengan kadar Al2O3 ≥ 42 % dapat

dilakukan penjualan ke luar negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan (11 Januari 2022)

Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian

Perubahan keempat Dicabut dan dirubah

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

3

Pencegahan eksploitasi berlebihan di bidang pertambangan yang dapat

merusak lingkungan.

Pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk

olahan tambang yang berdaya saing tinggi

Mendukung ketersediaan bahan baku tambang di dalam negeri

Peningkatan investasi (pembangunan smelter dan industri pengolahan) dan

peningkatan penyerapan tenaga kerja

Traceability produk pertambangan dalam rangka peningkatan pengawasan

legalitas pengelolaan pertambangan dan pembayaran royalti (melalui

kebijakan verifikasi)

SASARAN DAN TUJUAN


LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SEKTOR PERTAMBANGAN

4

Kedaulatan sebagai hak konstitusional bagi bangsa Indonesia, sebagaimana juga

berlaku universal bagi bangsa-bangsa lain, untuk mengelola dan memanfaatkan

seluruh kekayaan alam, termasuk sektor pertambangan yang dimilikinya untuk

sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan dan memenuhi kepentingan kehidupan

mereka. Penatakelolaan sektor pertambangan merupakan kehendak rakyat Indonesia yang

disampaikan melalui perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat untuk

dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna menjamin

pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dapat dijalankan dengan baik,

tertib, transparan, efektif dan efisien (good governance) sehingga berimplikasi postif

terhadap perekonomian nasional.

Produk pertambangan merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan sehingga

pembangunan di bidang pertambangan harus dikelola (managed) secara baik,

efektif, efisien dan berkelanjutan (sustainable development). Kebijakan pembangunan

di bidang pertambangan ini juga bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan

di bidang pertambangan yang dapat merusak dan merugikan lingkungan.

Atas dasar hal tersebut , perlu ditetapkan suatu program yang komprehensif untuk

pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk olahan

tambang yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Salah satu diantara

kebijakan pemerintah pendukung program ini adalah melalui penetapan kebijakan

pelarangan ekspor produk pertambangan yang masih berupa bahan mentah (raw

material/ore) dan pengendalian ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan

pemurnian yang memenuhi batasan minimum.

KEDAULATAN

DI BIDANG PERTAMBANGAN

HAK HUKUM DAN POLITIK

UNTUK MELAKUKAN

TATAKELOLA SEKTOR

PERTAMBANGAN

PEMBANGUNAN SEKTOR

PERTAMBANGAN YANG

BERKELANJUTAN DAN

BERWAWASAN LINGKUNGAN

PENINGKATAN NILAI

TAMBAH DAN DAYA SAING

PRODUK PERTAMBANGAN


5

• Peningkatan nilai tambah merupakan suatu kewajiban.

• KK dan IUP diberikan waktu transisi 5 tahun untuk menyiapkan fasilitas pemurnian.

• Peningkatan Nilai tambah komoditas tambang Mineral dilakukan melalui kegiatan pengolahan

dan/atau pemurnian;

• Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah memenuhi batas minimum pengolahan

dan/atau pemurnian;

• Pemegeng Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar

negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal berlakuknya permen ESDM no. 5 / 2017 setelah

melakukan perubahan bentuk pengusahaannya menjadi IUPK Operasi Produksi

Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah:

• Memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian;

• Verifikasi di pelabuhan muat dan/atau

• Persetujuan ekspor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari kementerian ESDM (khusus

lampiran II dan lampiran III).

• Masa Berlaku ekspor produk pertambangan hasil pengolahan (lampiran II) diperpanjang s/d

11 Januari 2022.

UU No. 04/2009

Permen ESDM No. 05/2017

Permendag No. 01/2017

PMK No. 13/PMK.010/2017

KEBIJAKAN PENINGKATAN EKSPOR PERTAMBANGAN BERNILAI TAMBAH

PP No. 23/2010 jo 1 /2017

• Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

• Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan

penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

• Ketentuan lebih lanjut Mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan

minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.

Produk Pengolahan Mineral Logam

Tingkat

Kemaujuan

Fisik

Pembangunan

Smelter

Tahap I

0 % s/d 30

%

Tahap I

30 % s/d

50 %

Tahap I

50 % s/d

75 %

Tahap I

75 % s/d

100 %

Bea Keluar 7,5 % 5 % 2,5 % 0

Mineral Logam Kriteria Tertentu

Nikel Kadar < 1,7 % Ni 10 %

Bauksit yang telah

dilakukan pencucian

dengan kadar ≥ 42 %

AI03

10 %


Kewajiban Pemenuhan & Pengolahan Dalam Negeri

“Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku

dan/atausebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri”

Pemenag IUP dan IUPK wajib meningkatkan Nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara”

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara

“Pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

UU

No. 4

Tahun

2009

Pasal 3C

Pasal 9C

Pasal 102

Pasal 170


Relaksasi Ekspor Konsesntrat Mineral dan Produk Pertambangan tertentu

Mineral s/d 11 Januari 2022

Pasal 112 C Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017

Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan

penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan

pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah

tertentu.

Pasal 17 Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2017

Penjualan ke LN dalam jumlah tertentu hasil pengolahan, dapat

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak berlakunya

Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 Permendag No 01/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017

Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian (Lampiran

II) dan Produk Pertambangan tertentu (Lampiran III) hanya dapat

diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Lampiran II PMK No . 13/PMK.010/2017

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 8

I. Ekspor produk pertambangan pada Lampiran I

Mineral logam yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, serta

mineral bukan logam dan batuan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan :

• Verifikasi oleh Surveyor

II. Ekspor produk pertambangan pada Lampiran II :

Mineral logam yang sudah mencapai tahap pengolahan :

• Persetujuan Ekspor (PE)


• Hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

III. Ekspor Produk pertambangan pada lampiran III

produk pertambangan tertentu berupa nikel dengan kadar < 1,7% Ni dan bauksit yang telah

dilakukan pencucian dengan kadar ≥ 42 % AI2O3 :

• Persetujuan Ekspor (PE)


• Hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

IV.Produk pertambangan pada lampiran IV

Mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dilarang diekspor jika masih dalam bentuk

ore/raw material dan belum mencapai batasan minimum.

INSTRUMEN KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL

PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN SESUAI PERMENDAG NO. 01 TAHUN 2017


BUSINESS PROCESS FOR EXPORT OF MINING PRODUCTS

SURAT PESETUJUAN EKSPOR (SPE)

Lampiran I

VERIFIKASI (LS)

fotokopi IUPK, IUP, IUI, TDP, NPWP rekomendasi Dirjen Minerba

LS EKSPOR LC

PROSES BISNIS EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN

PEMURNIAN PERMENDAG 01 TAHUN 2017

IUP OP/ IUPK OP/ IUPK Pengolahan Pemurninan dilengkapi sertifikat CNC

IUI/TDI KK

Keabsahan administrasi Jumlah dan nilai barang Negara dan pelabuhan tujuan Jenis dan spesifikasi barang Waktu pengapalan dan pelabuhan

muat Bukti pelunasan royalti LC

Lampiran II dan III Lampiran IV • 112 Jenis Mineral Logam

dan Bukan Logam • 12 Jenis Batuan

• 10 Jenis Konsentrat Mineral Logam • Dan 1 Jenis Anoda Slime • Nikel dan bauksit tertentu

Hanya sampai 11 Januari 2022

Peran surveyor untuk memastikan legalitas asal tambang, lunas royalti dan spesifikasi minimum

yang dibolehkan ekspor, serta pelaku usaha


KETENTUAN DALAM PERMENDAG TIDAK BERLAKU TERHADAP:

barang pameran

barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman

Barang seni atau kerajinan berbahan batuan yang telah mengalami proses pengolahan

Produk industri berbahan baku impor atau Produk industri berbahan baku skrap

PENGECUALIAN

Ekspor Barang Contoh uji mineral dalam rangka

kerjasama penelitian dan pengembangan.

Pengecualian Batasan Pengolahan dan /atau pemurnian .

Harus mendapat persetujuan dari Dirjen sesuai pertimbangan teknis dari instansi pembina.


PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL

PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Sumber. Kemendag up date 27 Febrauari 2017


Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada :

• harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional (LME/ Asian Metal);

• harga rata-rata tertinggi Free On Board (FOB),

• harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau

• harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan hasil

HPE ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait dan diterbitkan tiap bulan sampai tanggal 11 Januari 2022

HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG

DIKENAKAN BEA KELUAR

Okt - Des 2016 Mar 2017

% Au 15,25 ppm 25,30 ppm

% Ag 52,07 ppm 68,48 ppm

0

20

40

60

80

100

KK

Market Share & Progress Pembangunan Smelter

13

65%

21%

13%

1%

Market Share Volume Ekspor Konsentrat

SEBUKU IRON LATERITIC ORES, PTFREEPORT INDONESIA, PTNEWMONT NUSA TENGGARA, PTLain-Lain

1.2 1.2

0.01

Penerimaan BK Mineral Tahun 2016 (triliun rupiah)

PT FI PT Newmont Lain-Lain

Dengan adanya kebijakan yang baru, perhitungan oleh verifikator independen atas progres pembangunan smelter akan dimulai dari awal lagi dengan tanpa memasukkan Jaminan Kesungguhan.

Sebagian besar perusahaan pertambangan existing besaran progress pembangunan smelter akan terkoreksi negatif dikarenakan dihitung berdasarkan pembangunan fisik dan resapan biaya (sebelumnya hanya berdasarkan serapan biaya).

Pada tahun 2016, PT FI dan PT Newmont dalam kalkulasi penerimaan BK sektor mineral memberikan kontribusi hampir 100%.

Sumber. BKF

THANK YOU

Documents

KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN …bckotabaru.net/Peraturan/pmk dan aeo/Ketentuan Permendag No. 1... · kebijakan pemerintah pendukung program ini adalah melalui penetapan