KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN ... - apbi-icma.org fileDirektorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kementerian Perdagangan

KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

disampaikan pada acara

Implementasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Serta Sinkronisasi Perizinan Ekspor Dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak

Bandung, 28 Juli 2017

Ketentuan Umum

Kinerja Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Konfirmasi Status Wajib Pajak

1

2

3

2

4

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

Ketentuan Umum

3

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 4

[Pasal 38]

1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor

2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

3) Kebijakan Daglu paling sedikit meliputi: peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; pengembangan sarana dan prasarana penunjang Daglu; dan pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar

Negeri. 4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: perizinan, standar, pelarangan dan pembatasan

Kebijakan dan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri

KETENTUAN UMUM PENGATURAN UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

[Pasal 39] Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara: pasokan lintas batas; konsumsi di luar negeri; keberadaan komersial; atau perpindahan manusia.

Perdagangan Jasa


KEBIJAKAN EKSPOR: LANDASAN HUKUM

5

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan suntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The World Trade Organization

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor

Kebijakan Ekspor


PENGELOMPOKAN BARANG EKSPOR

PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

6

BEBAS

DI EKSPOR DIBATASI EKSPORNYA

DILARANG

EKSPOR

Seluruh barang yang tercantum

dalam Permendag No. 44/2012

1. Bidang Pertanian (karet dan

kayu, rotan)

2. Bidang Perikanan (Ikan arwana,

Napoleon, Botia)

3. Bidang Industri & Pertambangan

(Skrap, Biji Timah, Pasir Alam

dll)

4. Barang-barang yg masuk dalam

Cites Appendix I (Mamia,

Burung, Reptile, serangga dll)

5. Barang2 Cagar Budaya .

Lampiran IV Permendag No. 1/2017

Semua jenis barang

yang tidak termasuk

pada kelompok

diawasi dan dilarang

1. Produk Pertambangan (Permendag No. 01/2017)

2. Minyak dan Gas Bumi (Permendag No. 03/2015)

3. Batubara dan Prod Batubara (Permendag 49 jo 39/2014)

4. Pupuk Urea Non Subsidi (Permendag No. 73/2013 jo 48/2012 (sedang dalam proses revisi)

5. Prekursor Non Farmasi (Permendag No. 72/2013 jo 47/2012)

6. Timah Batangan (Permendag No. 44/2015 jo 33/2015)

7. Sisa dan Skrap Logam (Permendag No. 32/2017)

8. Intan Kasar (Permendag No. 25/2008 jo 10/2005)


Kinerja Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

7

Total Komoditi Utama Indonesia

8

-

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

TOTAL KOMODITI

UTAMA INDONESIA

TPT ELEKTRONIK KARET DAN PRODUK

KARET

SAWIT PRODUK HASIL HUTAN

ALAS KAKI OTOMOTIF UDANG KAKAO KOPI

2012 2013 2014 2015 2016 JAN - MEI 2016 JAN - MEI 2017

Sumber: BPS (diolah Dekintam, Kemendag)

Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa kinerja ekspor komoditi utama Indonesia cenderung mengalami penurunan, termasuk komoditi yang paling unggul seperti Sawit, TPT, Elektronik dan Produk Hasil Hutan

9

NERACA Komoditi Utama dan Potensial Indonesia

Sumber: BPS (diolah Dekintam, Kemendag)

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 JAN - MEI 2016 JAN - MEI 2017

Total

Neraca

Ekspor

Impor

Untuk periode tahun 2012-2016, komoditi utama Indonesia cenderung mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,44%, sedangkan komoditi potensial Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,26%

Untuk periode Januari-Mei 2017, komoditi utama Indonesia mengalami peningkatan 22,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 24,4 miliar menjadi 29,9 miliar; sedangkan komoditi potensial Indonesia mengalami penurunan 11,70% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 6,9 miliar menjadi 6,08 miliar

”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat”

”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat”


Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

12


KEBIJAKAN EKSPOR SECARA UMUM: PERSYARATAN EKSPOR

Persyaratan untuk orang perseorangan :

o Nomor Pokok Wajib Pajak, dan

o dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

Persyaratan untuk lembaga atau badan usaha :

o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi

o Tanda Daftar Perusahaan

o Nomor Pokok Wajib Pajak, dan


EKSPOR BARANG

BEBAS

13

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia 14

Persyaratan untuk lembaga atau badan usaha :

o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi

o Tanda Daftar Perusahaan

o Nomor Pokok Wajib Pajak

Persyaratan tambahan berdasarkan pengaturan jenis barangnya :

o Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dengan Rekomendasi dari KL terkait

o Persetujuan Ekspor (PE) dengan Rekomendasi dari KL terkait

o Laporan Surveyor (LS), Verifikasi dilakukan Surveyor yang ditunjuk oleh Kemendag

o Surat Keterangan Asal (SKA),

o Pengenaan Bea Keluar (BK) untuk produk tertentu, dan/atau


EKSPOR BARANG DIBATASI

PENGENAAN BEA KELUAR ……..

15

Tujuan Penerapan Kebijakan Bea Keluar

Menjamin terpenuhinya

kebutuhan dalam negeri

Menjaga

stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri

Antisipasi kenaikan . harga drastis

komoditi ekspor tertentu di pasaran

internasional

Melindungi kelestarian sumber daya alam

BEA

KELUAR

• PMK No. 128 Tahun 2013 Pemberlakuan Tarif Progresif Untuk CPO dan Biji Kakao • PMK No. 153 Tahun 2014 Untuk Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran II dan III

Permendag No. 1/2017

Penerapan Bea Keluar bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan

pendapatan negara, namun ditujukan untuk mendorong program hilirisasi

Kebijakan Ekspor Produk Industri dan

Pertambangan Instrumen-Instrumen Kebijakan Ekspor dari Kemendag

Eksportir Terdaftar (ET) Register yang diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan ekspor barang tertentu.

Surat Persetujuan Ekspor (SPE)

Instrumen pembatasan ekspor yang digunakan sebagai izin ekspor barang yang memuat alokasi/jumlah barang yang diizinkan untuk diekspor.

Laporan Surveyor (LS)

Instrumen penelusuran teknis yang digunakan untuk memastikan realisasi ekspor sesuai dengan izin yang diberikan (jenis, spesifikasi, volume, & negara asal barang) dan/atau memastikan barang yang diekspor secara teknis memenuhi ketentuan yang berlaku (pembayaran royalti, kandungan minimal)

Harga Patokan Ekspor (HPE)

Instrumen berdasarkan perhitungan tertentu (sesuai dengan produk) yang digunakan untuk menentukan Bea Keluar (BK) pada produk tertentu.

16

17 *) Diluar keempat kelompok tersebut, ekspornya bebas

Kebijakan Ekspor Produk Industri dan

Pertambangan Instrumen-Instrumen Kebijakan Ekspor dari Kemendag

Barang dilarang

- Pasir (Laut & Darat, Tanah, Top soil) – (Lampiran V Permendag 44 th 2012)

Biji Timah (Lampiran V Permendag 44 th 2012),

Biji Timah Hitam & Pekatannya(Lampiran V Permendag 44 th 2012)

Batu Mulia (Lampiran V Permendag 44 th 2012)

Skrap Besi / Baja, kecuali dari P. Batam (Lampiran IV Permendag 44 th 2012)

Ore / Raw Material Prod Pertambangan (Lampiran IV Permendag No. 1 th 2017)

Eksportir Terdaftar

- Intan Kasar;

- Timah;

- Prekursor;

- Minyak Bumi, Gas Bumi;

- Bahan Bakar Lain

- Batubara dan Produk Batubara

Surat Persetujuan

Ekspor - Intan Kasar

- Timah

- Prekursor

- Pupuk Urea Non Subsidi

- Minyak Bumi, Gas Bumi

- Bahan bakar lainnya

- Skrap Besi / Baja (khusus yang berasal dari P. Batam)

- Skrap Logam (Tembaga, Kuningan, Alumunium, Seng, dll).

- Produk Pertambangan Hasil Pengolahan (Lampiran II dan III Permendag No. 1 th 2017)

VERIFIKASI

- Intan Kasar;

- Timah;

- Prekursor

- Produk Pertambangan (mineral logam, mineral non logam, batuan) (Lampiran I Permendag No. 1 th 2017)

- Batubara dan Produk Batubara

- Minyak Bumi, Gas Bumi

- Bahan bakar lainnya


PROSES BISNIS BARANG DIBATASI EKSPORNYA

INDONESIA

Produk

Ekspor

Perusahaan :

TDP, NPWP,

Izin Usaha &

Rekomendasi

Instansi

Teknis

SPE

LS

PEB Ekspor

ET

dan/atau

18


Konfirmasi Status Wajib Pajak

19

Dasar Hukum

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak

20

Tindak Lanjut Kementerian Perdagangan

Menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Perizinan Tertentu di Kementerian Perdagangan (berlaku 1 September 2017)

Kementerian Perdagangan dalam hal ini harus melakukan validitas KSWP eksportir sebelum menerbitkan perizinan

21

Pokok-pokok Pengaturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

44/M-DAG/PER/6/2017

Setiap pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan harus dilakukan KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

KSWP dilakukan sebelum perizinan tertentu diberikan kepada pelaku usaha

KSWP dilakukan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid digunakan sebagai salah satu persyaratan pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan

22

Terima Kasih

23

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

No. Telp : 021 - 3440528 / 021 - 3858171 ext. 1155

No. Fax : 021 - 3858207

Documents

KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN ... - apbi-icma.org fileDirektorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan