1
Penerapan Kebijakan Berupa Peraturan di Wilayah DKI Jakarta 1. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta. 2. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 3. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta. 4. Peraturan Gubernur No. 205 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah. 5. Peraturan Gubernur No. 190 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) di Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 6. Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2008 tentang Pengalihan Tugas Pengangkutan Sampah Pasar dari Perusahaan Daerah Pasar Jaya kepada Dinas Kebersihan. 7. Keputusan Gubernur No. 1858 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara Angkutan Umum. 8. Keputusan Gubernur No. 149 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah dan di Atas Tanah di Provinsi DKI Jakarta. 9. Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2005 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang Beroperasi di Jalur Hijau/Taman Provinsi DKI Jakarta. 10. Instruksi Gubernur No. 45 Tahun 2004 tentang Upaya Pengendalian Penduduk Akibat Migrasi Masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Sumber: http://www.jakarta.go.id

Kebijakan di DKI Jakarta

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan di DKI Jakarta

Penerapan Kebijakan Berupa Peraturan di Wilayah DKI Jakarta

1. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta.

2. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. 3. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta. 4. Peraturan Gubernur No. 205 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Berbasis Keunggulan Daerah. 5. Peraturan Gubernur No. 190 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perbaikan

Lingkungan Permukiman (MHT Plus) di Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

6. Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2008 tentang Pengalihan Tugas Pengangkutan Sampah Pasar dari Perusahaan Daerah Pasar Jaya kepada Dinas Kebersihan.

7. Keputusan Gubernur No. 1858 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara Angkutan Umum.

8. Keputusan Gubernur No. 149 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Bawah Tanah dan di Atas Tanah di Provinsi DKI Jakarta.

9. Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2005 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang Beroperasi di Jalur Hijau/Taman Provinsi DKI Jakarta.

10. Instruksi Gubernur No. 45 Tahun 2004 tentang Upaya Pengendalian Penduduk Akibat Migrasi Masuk ke Provinsi DKI Jakarta.

Sumber: http://www.jakarta.go.id