5
11.3. Kebijakan Deregulasi dan Revitalisasi dalam Pertanian Deregulasi (deregulation): merupakan tindakan kebijakan yang bersifat penetapan pengaturan (regulatory), dengan esensi dan bentuk tujuan utamanya adalah membuat penghapusan atau pelonggaran ketentuan dan batasan tertentu (atau hal-hal yang sebelumnya dinilai membatasi) dalam konteks bidang/isu yang diatur. Deregulasi adalah aturan/sistem (sistem yang mengatur) ,tindakan atau proses menghilangkan mengurangi segala aturan. Kebijakan deregulasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing sehingga proses produksi menjadi lebih efisien, dan selanjutnya akan mendorong perumbuhan outpit, atau pertumbuhan ekonomi, Kebijakan Deregulasi adalah pengurangan peraturan-peraturan yang menghambat peningkatan ekonomi. Tujuan kebijakan deregulasi : a. Memerangi ekonomi biaya tinggi. b. Mengurangi ongkos produksi. c. Mengurangi harga jual barang bagi konsumen. Bila diringkas,deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah mengurangi/meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal,barang dan jasa.Contoh-cotoh deregulasi: Pemerintah menderegulasi bidang ekspor untuk menambah devisa negara.

Kebijakan Deregulasi Dan Revitalisasi Dalam Pertanian

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kebijakan Deregulasi Dan Revitalisasi Dalam Pertanian

11.3. Kebijakan Deregulasi dan Revitalisasi dalam Pertanian

Deregulasi (deregulation): merupakan tindakan kebijakan yang bersifat penetapan

pengaturan (regulatory), dengan esensi dan bentuk tujuan utamanya adalah membuat

penghapusan atau pelonggaran ketentuan dan batasan tertentu (atau hal-hal yang sebelumnya

dinilai membatasi) dalam konteks bidang/isu yang diatur. Deregulasi adalah aturan/sistem

(sistem yang mengatur) ,tindakan atau proses menghilangkan mengurangi segala aturan.

Kebijakan deregulasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing sehingga proses produksi

menjadi lebih efisien, dan selanjutnya akan mendorong perumbuhan outpit, atau

pertumbuhan ekonomi,

Kebijakan Deregulasi adalah pengurangan peraturan-peraturan yang menghambat

peningkatan ekonomi. Tujuan kebijakan deregulasi :

a.      Memerangi ekonomi biaya tinggi.

b.      Mengurangi ongkos produksi.

c.      Mengurangi harga jual barang bagi konsumen.

Bila diringkas,deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah mengurangi/meniadakan aturan

administratif yang mengekang kebebasan gerak modal,barang dan jasa.Contoh-cotoh

deregulasi:

Pemerintah menderegulasi bidang ekspor untuk menambah devisa negara.

Deregulasi dibidang perpajakan berupa penghematan pajak bagi perusahaan berarti

meringankan biaya produksi perusahaan

Deregulasi dibidang ekonomi/politik :omongan bahwa, pasar merupakan mekanisme

alami bagi alokasi kesejahteraan adalah omongan naif.Untuk itu paket kebijakan yang

menyangkut pengadaan modal perlu menerapkan strategi deregulasi

selektif.misalnya,regulasi ketat dikenakan pada transaksi yag tidak menyangkut

investasi jangka panjang .Sebaliknya deregulasi serikat buruh perlu dilakukan dengan

fokus pada daya tawar dan independensi.

Deregulasi di sektor telekomunikasi : seandainya pemerintah mendorong pemanfaatan

teknologi telekomunikasi secara maksimal,akan bermunculan potensi-potensi usaha

Page 2: Kebijakan Deregulasi Dan Revitalisasi Dalam Pertanian

mikro yang berawal dari basis komunikasi,mulai dari pelayanan internet murah sampai

pabrikasi peralatan komunikasi sederhana.

Kebijakan revitalisasi pertanian

Revitalisasi Pertanian mempunyai tiga pilar pengertian yaitu:

1. pengertian revitalisasi pengertian sebagai kesadaran akan pentingnya pertanian dalam arti

vitalnya pertanian bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia.

2. revitalisasi pertanian sebagai bentuk rumusan harapan massa depan akan kondisi pertanian.

3. pengertian revitalisasi sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan proses revitalisasi

itu sendiri.

Revitalisasi pertanian merupakan kesadaran untuk menempatkan (kembali) arti penting (re-

vital-isasi) pertanian, perikanan dan kehutanan secara proporsional dan kontekstual. Secara

proporsional pertanian memiliki arti penting dalam posisinya dalam bersama dengan bidang dan

sektor lain dilihat dari perannya bagi kesejahteraan dan berbagai dimensi kehidupan

masyarakat. Arti penting secara proporsional tidak dimaksudkan untuk menjadikan bidang dan

sektor lain menjadi tidak penting, tetapi justru menekankan keterkaitan, saling ketergantungan

dan sinergi. Atau juga revitalisasi pertanian adalah strategi atau alat untuk meningkatkan

kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan tujuan yang harus dicapai sebagai

tujuan antara yang harus diwujudkan. Hal ini menegaskan di satu sisi arti strategis revitalisasi

pertanian, tetapi disisi lain juga betapa kompleks dan besarnya lingkup revitalisasi pertanian.

Contoh kasus:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan dan permasalahan apa yang

dihadapi dalam menerapkan program revitalisasi pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas. Selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan alternatif kebijakan. Penelitian ini

dimulai dengan melakukan identifikasi yaitu dengan mengumpulkan data-data mengenai kondisi

pertanian, pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan, dan rencana pembangunan pertanian

yang akan dilaksanakan dalam RPJM Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2010.

Gambaran umum revitalisasi di Kabupaten Musi Rawas

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dalam kegiatan

pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, secara umum Revitalisasi Pertanian sudah

Page 3: Kebijakan Deregulasi Dan Revitalisasi Dalam Pertanian

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pembangunan pertanian yang

dilaksanakan adalah untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja terutama di

pedesaan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan

yang dilaksanakan telah menempatkan bidang pertanian sebagai sektor pembangunan yang

utama sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Musi Rawas.

Walau pembangunan pertanian telah mendukung Revitalisasi Pertanian yang

dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, masih ada kekurangan yang terjadi seperti ada kegiatan

pembangunan pertanian yang belum selesai dilaksanakan. Hal ini setelah diteliti disebabkan oleh

kegiatan pembangunan pertanian tersebut merupakan kegiatan tiga tahunan seperti kegiatan

penghijauan, tidak disetujuinya kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas yang merupakan

kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya, dan kurangnya koordinasi antar dinas terkait sehingga

ada kegiatan yang saling tumpang tindih. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi,

dibutuhkanlah peningkatan koordinasi antar dinas yang terkait dalam pembangunan pertanian,

disamping itu perlu ditingkatkan lagi mengikutsertakan masyarakat setempat di dalam kegiatan

yang dilaksanakan agar timbul dan meningkatnya partisipasi masyarakat.