KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGALDALAM MENDUKUNG UPAYA PEMERATAANDAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan: Drs. Supriadi, M.Si

Asisten Deputi Urusan Wilayah StrategisDeputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus

pada:Focus group Discussion Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Lombok, 26 Nopember 2013

Pendahuluan Pendahuluan Kesenjangan antar daerah merupakan salah satu isu kebijakan

yang sejak lama menjadi perhatian pemerintah. Meskipun tingkat kesenjangan antar wilayah semakin membaik, namun pemerintah masih perlu meningkatkan ‘intervensi’ kebijakan untuk terus mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PN-10 RPJMN 2010-2014 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik)

Dengan pengukuran terhadap 6 kriteria dasar: 1) Perekonomian Masyarakat; 2) Sumberdaya Manusia; 3) Infrastruktur; 4) Kemampuan Keuangan Lokal; 5) Aksesibilitas, dan 6) Karakteristik Daerah. Saat ini ada 183 kabupaten yang masuk katagori daerah tertinggal (indeks dibawah rata-rata nasional).

Untuk mempercepat konektivitas antar daerah tertinggal di sepanjang koridor ekonomi dan di sekitar pusat pertumbuhan, dalam rangka penguatan daya saing dan skala investasi daerah tertinggal Kementerian PDT mengupayakannya melalui peningkatan kerjasama antardaerah dengan pendekatan Regional Management (RM) bersinergi dengan revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

22

3

No Wilayah Jumlah Kab %

1. SUMATERA 46 25%

2. JAWA & BALI 9 5%

3. KALIMANTAN 16 9%

4. SULAWESI 34 19%

5. NUSA TENGGARA 28 15%

6. MALUKU 15 8%

7. PAPUA 33 19%

JUMLAH 183 100%

Wilayah Jumlah Kab %

KBI 55 30%

KTI 128 70%

JUMLAH 183 100%

SUMATERA25%

JAWA-BALI5%

KALIMANTAN9%

SULAWESI19%

NUSA TENGGARA

15%

MALUKU8%

PAPUA19%

KBI30%

KTI70%

Sebaran 183 KabupatenLokus dan Fokus KPDT Sebaran 183 KabupatenLokus dan Fokus KPDT

3

4

1000 0 1000 2000 Kilometers

N

EW

S

DAERAH TERTINGGAL

DAERAH MAJU

PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

PETA LOKASI 183 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

20142009

199 kab

50 kab

Keluar

DOB 34

Tambah

183 kab

50 kab

Akan dikeluarkan

2004

4

5

6

KERANGKA STRATEGI KEBIJAKANPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

6

TARGET JUMLAH KABUPATEN BERPOTENSI KELUARDARI KETERTINGGALAN TAHUN 2014

50 Target Kabupaten Keluar dari Daerah Tertinggal 2014

20 Target Kabupaten TAMBAHAN Keluar dari Daerah Tertinggal 2014 7

8

SASARAN CAPAIAN PPDTDALAM RPJMN 2010-2014 DAN DIREKTIF PRESIDEN

NO INDIKATOR LANGKAH STRATEGIS

1. Persentase Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal/perbatasan pada tingkat hulu;

Mengembangkan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan;

Meningkatkan konektifitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut.

Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan pendekatan RM.

2. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)

Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah.

Mengembangkan inisiatif proaktif pemerintah daerah.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

Meningkatkan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan Meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan, contohnya

membangun sekolah berasrama (boarding school) di daerah dengan kondisi geografisnya sulit dan permukiman tersebar, serta membangun rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan

Membuka dan meningkatkan akses terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir

Meningkatkan insentif untuk menarik tenaga pendidikan dan kesehatan ke daerah tertinggal& perbatasan

9

DAERAH TERTINGGAL

DAERAH TERTINGGAL

KEMISKINAN

KEMISKINAN

KESENJANGAN

KESENJANGAN

PENGANGGURAN

STRATEGI DASAR KEBIJAKANPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

STRATEGI DASAR KEBIJAKANPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Peningkatan Kualitas Manusia

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Wilayah

Peningkatan Investasi dan

Perekonomian Daerah

Pengembangan Infrastruktur

Daerah

Penguatan Modal Sosial dan Lingkungan

Hidup

Penanganan dan Pengembangan Daerah Khusus

9

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan;

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi. Tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.

3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil, sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.

4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanggal

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGALDALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN

BERKEADILAN

10

Upaya pengentasan 50 kabupaten tertinggal (minimal) tahun 2014;

Mendukung 6 Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI);

Mendukung Klaster 4 Program Pro Rakyat

Fokus Kegiatan dilakukan melalui:

1. Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten (PRUKAB)

2. Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa)

3. Pengembangan Infrastruktur Dasar Daerah Tertinggal (Sosial, Ekonomi, Energi, Transportasi, dan Infotel) di dukung Penguatan Kelembagaan Masyarakat & Peningkatan Kualitas SDM dan SDHayati

PRIORITAS KEGIATAN KEMENTERIAN PDT TAHUN 2013 - 2014

BEDAH DESA

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)

REGIONAL MANAGEMENT (RM) BERSINERGI DENGAN

KAPET, DALAM KORIDOR EKONOMI

MP3EI

• Bedah desa (Integrated Rural Development) merupakan metode manajemen pelaksanaan pembangunan perdesaan yang digunakan untuk mengelola penyediaan input dan proses kegiatan secara terpadu.

• Program bedah desa mengintegrasikan transformasi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan fisik dalam tata ruang wilayah dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal secara terpadu dan berkelanjutan.Pengembangan potensi unggulan desa minimal tiga jenis PRU-KAB,

untuk memberikan multiplier effect bagi penciptaan lapangan kerja di perdesaan, penyerapan tenaga kerja atau pengurangan tingkat pengangguran, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan/pendapatan masyarakat perdesaan di kabupaten tertinggal.• RM : pengelolaan wilayah sebagai produk pelaksanaan regionalisasi

desentralistik, platform yang dibentuk para aktor regional terkait untuk memobilisasi dan merealisasikan inisiasi pembangunan regional melalui kaidah profesionalisme dalam menghadapi permasalahan pembangunan, melalui pengembangan hubungan kerjasama antardaerah yang saling menguntungkan, dinamis untuk mencapai tujuan bersama.

• KAPET: salah satu KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang cepat tumbuh untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah yakni meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia.

• MP3EI: terdiri 6 Koridor Ekonomi, melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan cara mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi lain, serta infrastruktur pendukungnya.

PERAN KPDT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMIDAERAH TERTINGGAL DI KSN DAN MP3EI

Kebijakan mainstreaming KPDT antara lain:

12

13

SEKTOR-SEKTOR

KAWASAN PERDESAAN

SEKTOR-SEKTOR

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KAWASAN PERDESAAN

“TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR,

DI SUATU KAWASAN”

“SINERGIS ANTARSEKTOR, DI SUATU KAWASAN”

SINERGI PROGRAM ANTAR SEKTOR (K/L DAN SKPD)MELALUI PENDEKATAN KEWILAYAHAN

14SINERGI RM DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS “Koridor Ekonomi (MP3EI): KAPET –

KSCT - RM”

14

KAPET – KSCT – RM: merupakan pendekatan pengembangan wilayah berbasis kekuatan ekonomi lokal, dalam pengembangan kawasan, diperlukan SINERGI dalam perencanaan dengan sinkronisasi penyusunan program pembangunan antarsektor terkait. Sehingga lokasi RM dapat diintegrasikan pada kawasan-kawasan yang sudah dideliniasi dalam cakupan KSCT dan wilayah KAPET.

KAPET merupakan perwujudan kepedulian (affirmative policy) Pemerintah berdasarkan amanat UUD 1945 terkait tanggung jawab negara dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nasional, sedangkan

KSCT akan menjadi sentra produsen (hulu) dari KAPET, sementara koridor ekonomi melalui pengembangan konektivitasnya akan menghubungkan sentra-sentra KSCT ke KAPET dalam bentuk klaster ekonomi kawasan, dan pusat-pusat pertumbuhan MP3EI/KEK.

RM fokus pada pengelolaan KAD pada bidang tertentu yang disepakati (misal: pengelolaan potensi ekonomi/produk unggulan yang sama antar daerah, pengelolaan infrastruktur antar daerah, pengelolaan lingkungan antar daerah, dsb) melalui komitmen pembagian peran dan share antar daerah, misal: wilayah produksi, wilayah industri dan pemasaran).

RM merupakan inisiatif Pemerintah Daerah berbasis pada kesamaan tujuan dan bargaining position, dikembangkan berdasarkan perencanaan dari bawah dituangkan dan disepakati dalam Forum Regional (FR), menjadi Renstra 5 tahunan dan Renaksi 1 tahunan disusun pengelola RM (Bappeda Provinsi) melalui mekanisme Musrenbang & Musyarawah FR RM tiap tahun, serta Rencana Bisnis yang disusun bersama stakeholders swasta terkait.

Untuk mendukung Revitalisasi KAPET, RM yang BERADA DI WILAYAH KAPET Renaksinya disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Renaksi KAPET & RTRWP/RTRWK.

PUSAT KAPET

Kab. A

Kab. B

Kab. D

Kab. C

PERIKANAN

KARET

Agropolitan

KAKAO

MEMBANGUN KAWASAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU ANTARA KAPET-KPBPB-KEK

Kawasan strategis sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah dimana :

1. KAPET merupakan kawasan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. (Dalam KAPET terdiri KSCT/RM, Agropolitan, Minapolitan) sebagai sentra produsen bahan baku komoditas unggulan, pemerataan pertumbuhan,

2. KPBPB/KEK/MP3EI merupakan pusat pertumbuhan: pusat industri/ perdagangan/ pasar, jasa (sebagai hilir) percepatan pertumbuhan

3. Ketiganya dihubungkan dengan sistem konektivitas yang fungsional dalam hubungan hulu-hilir

KOR

IDO

R E

KON

OM

I

KEK

KAPET

RM

Minapolitan

KSCT

KAPETMP3EI

KPBPB

PROGRESS 14 RM TAHUN 2013 (8 RM BISA BERSINERGI DENGAN 5 KAPET)

STATUS RM YG BERSINERGI DENGAN KAPET

5 RM SUDAH MOU : RM BEUJADI, RM SINGBEBAS, RM NAROSO, RM JONJOK BATUR, RM SUMBAWA (RENCANA AKSI MASIH DIREVIEW DAN ADA YG BELUM DISUSUN)

3 YG BELUM MOU: RM KAPUAS, RM KAWASAN NTT, RM SUMBA (BELUM ADA RENCANA AKSI)

PROV. ACEH 1. RM BEUJADI 1. KAPET BAD

PROV. KALBAR 2. RM SINGBEBAS, 3. RM KAPUAS 2. KAPET KHATULISTIWA

PROV. SULTENG 4. RM NAROSO 3. KAPET PALAPAS

PROV. NTB 5. RM JONJOK BATUR, 6. RM PULAU SUMBAWA 4. KAPET BIMA

PROV. NTT 7. RM PULAU TIMOR, 8. RM PULAU SUMBA 5. KAPET MBAY

16

KAPET BIMA(Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu)

CONTOH SINERGI RM JONJOK BATUR DAN RM SUMBAWA

BERSINERGI DENGAN KAPET BIMA (PROV. NTB)

RM JONJOK BATURKab Lombok TengahKab Lombok BaratKab Lombok Timur

RM PULAU SUMBAWAKab Sumbawa Barat,Kab Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kota Bima

KERJASAMA: KLASTER RUMPUT LAUT DAN

JAGUNG

17

PERAN MP3EI DALAM PENGEMBANGANEKONOMI WILAYAH DI DAERAH TERTINGGAL

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.

2. Pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing.

3. Sinergi pembangunan sektoral & wilayah guna meningkatkan keunggulan komparatif & kompetitif regional, nasional, global.

4.Pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah, khususnya daerah tertinggal.

5. Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan,pelayanan publik dari Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya di daerah tertinggal yang potensial investasi ekonomi.

18

PERANAN KPDT DALAM MENDORONGINTEGRASI & SINERGI KSN (KAPET), RM & MP3EI

Terkait PDT Dalam MP3EI: Daerah Tertinggal harus dapat ditingkatkan pembangunan ekonomi wilayahnya, sehingga kemajuan pada koridor-koridor ekonomi dapat memberikan sinergi terhadap PPDT disekitar koridor ekonomi serta menggerakkan dan mempercepat pengelolaan potensi ekonomi di daerah-daerah tertinggal secara optimal. Dampaknya, agar pada masa datang posisi tingkat perkembangan perekonomian daerah-daerah tertinggal dapat diupayakan sejajar dengan daerah lain yang lebih maju.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI:1. Melakukan Fungsi Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Akselerasi

Pembangunan Daerah Tertinggal. 2. Pelaksanaan Kebijakan Mainstreaming KPDT: Bedah Desa, Prukab,

Pengembangan Wilayah Strategis melalui peningkatan KAD dengan pendekatan Regional Management (RM)

3. Pemberian Dana Dekonsentrasi pada 9 Provinsi dalam Pengembangan 14 RM (2013), dan 13 Provinsi Tahun 2014.

4. KPDT Sebagai Ketua Alternate Dalam Monitoring Dan Evaluasi Implementasi PPDT di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku .

19

Tujuan, Lingkup & Output Kegiatan DekonsentrasiFasilitasi Pengembangan RM

TUJUAN : meningkatkan peran provinsi dalam pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinanan untuk: pembentukan, penguatan, dan pengembangan RM di daerah tertinggal.

Lingkup dan Output:

1. Pembentukan, penguatan dan pengembangan Regional Managemen (RM) Output: Terlaksananya MoU antar kepala daerah kabupaten/kota untuk bekerjasama dalam pengembangan ekonomi wilayah strategis dengan pendekatan RM (bagi yang belum);

2. Koordinasi dan Monev dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan RM bersinergi dengan Revitalisasi KAPET dalam rangka penguatan daya saing dan skala investasi daerah tertinggal, sesuai kesepakatan bersama Output:

a. Terbentuknya kelembagaan dalam upaya penguatan dan pengembangan RMb. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam rangka

pembentukan, penguatan kelembagaan RM di tingkat regional dan nasional, dan dalam penyusunan Rencana Aksi Pengembangan RM;

c. Terlaksananya Musyarawah Rencana Pembangunan Regional yang melibatkan pemerintah daerah dalam lingkup RM dan stakeholder terkait.

3. Pengembangan jejaring kerjasama antar stakeholder pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta atau masyarakat pelaku usaha, serta unsur perguruan tinggi dalam pengelolaan RM Output: Terbangunnya jejaring kerjasama stakeholder dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pengembangan RM.

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan RM Output: Tersusunnya dokumen Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengembangan RM yang disepakati pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota terkait RM.

LOKASI DEKON TAHUN 2013 PENGEMBANGAN RM

NO PROVINSI RM BERSINERGI DENGAN KAPET BIDANG KERJASAMA

1 ACEH 1. RM Beujadi (Bireun, Pidie Jaya, Pidie) KAPET Banda Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh, kab: Aceh Besar,

Pidie)

Kakao dan Padi

2 SUMATERA UTARA

2. RM Like Toba (Samosir, Karo, Dairi, Simalungun, Humbahas, Tapanuli Utara, Pakpak Barat)

Pariwisata

3. RM Nias (Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunungsitoli)

3 BENGKULU 4. RM Janghiangbong (Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong) Pariwisata & Perikanan Darat

5. RM KAUKUS SETARA KUAT (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kaur, Lampung Barat, UKU Selatan)

Pertanian/perkebunan

4 KALIMANTANBARAT

6. RM Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas) KAPET Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kab: Bengkayang, Sambas,

Sanggau, Sintang, Landak, Kapuas Hulu)

Pariwisata & perdagangan didukung industri & agrobisnis

7. RM Kapuas (Sanggau, Kapuas Hulu, Sekadau, Sintang, Melawi)

5 SULAWESI SELATAN

8. RM Aksess (Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Selayar) KAPET Pare-Pare (Kota Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang)

Rumput laut dan jagung

6 SULAWESI TENGAH

9. RM Naroso (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Kota Palu) KAPET Palapas (Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi)

Peternakan (sapi) dan Kakao

7 NUSATENGGARA

10.RM Jonjokbatur (Lombok: Timur, Barat, Utara, Tengah, Kota Mataram)

Pariwisata didukung Ekonomi Kreatif

BARAT 11. RM P. Sumbawa (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima)

KAPET Bima (Kab: Bima, Dompu, Kota Bima)

Jagung dan Sapi

8 NUSATENGGARA

12. RM Kawasan NTT (Kupang, TTU, TTS, Ngada, Belu) Kapet Mbay (Kabupaten Ngada, Pulau Flores)

Sapi

TIMUR 13. RM Sumba (Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba)

9 PAPUA 14. RM TABI (Keerom, Sarmi, Jayapura) Kapet Biak/Teluk Cendrawasih (Kab:Biak Numfor,Yapen,Waropen,Supiori,

Nabire)

Kakao dan kelapa sawit

Daerah Tertinggal

Daerah Maju

RENAKSI RM(Kawasan Pusat Pertumbuhan)

Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal/Perbatasan

Daerah Tertinggal/ Perbatasan

Sektor Pertanian, Perikanan:Kebijakan distribusi sarana

prasarana produksi, teknologi pengolahan

Sektor PU/ Perhubungan:Penyediaan infrastruktur jalan

nasional dan irigasi, pelabuhan, bandara

Sektor energi dan komunikasi:kebijakan peningkatan jaringan

listrik dan telekomunikasi

Sektor hukum:kebijakan branding produk

unggulan/ HAKI

Sektor perdagangan: kebijakan Pasar Nasional dan

internasional/ekspor

Sektor perindustrian: kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, teknologi pengolahan

KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan : penyediaan infrastruktur jalan kabupaten, kebijakan perpajakan dan pungutan,

pengendalian dampak lingkungan, kerjasama antar kabuapaten

KEBIJAKAN KABUPATEN

Kebijakan :penyediaan infrasturktur jalan provinsi, kebijakan standar upah, kerjasama antar provinsi

KEBIJAKAN PROVINSI

Pasar Domestik, Nasional,

Internasional

INTEGRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

UNTUK PPDT MELALUI RM

INTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN (MP3EI, KEK, FTZ, KAPET, RM)

RM (2013) : 9 Prov, 14 RM

RM (2014) : 4 Prov, 4 RM)

RM BEUJADI RM LAKE TOBA

RM NIAS

RM JANGHIANGBONG

RM KAUKUS SETARA KUAT

RM SINGBEBAS

RM KAPUAS

RM PALAPAS

RM AKSESS

RM PAPUA

RM JONJOK BATUR

RM SUMBAWA

RM SUMBA

RM TIMOR

RM SUMBAR

RM SERAM

RM PAPUA BARAT

A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diperlukan dukungan keberlanjutan komitmen K/L dan Daerah, baik dalam kerangka kebijakan & kerangka alokasi anggaran yang berpihak pada daerah tertinggal. Utamanya fokus pada upaya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan IPM di DTnuntuk pencapaian sasaran PN 10 RPJMN 2010-2014.

B. SINERGI Pembangunan berbasis kewilayahan dalam Pengelolaan RM, KSCT dan Kapet melalui Kerjasama Antar Daerah adalah PENTING karena:

1. RM fasilitasi KPDT dibentuk dengan memperhatikan situasi dan kondisi regional yang ada serta berdasarkan keinginan (visi) para stakeholder regional, hal tersebut sejalan era Otonomi Daerah dengan organisasi pengelola RM yang dibentuk berdasarkan inisiatif daerah (bottom up).

2. Kapet atas fasilititasi Kementerian PU dan Kemenko Perekonomian sedang melakukan revitalisasi dan reformulasi KAPET untuk menjamin percepatan pembangunan dan optimalisasi pengembangan ekonomi di wilayah KAPET yang secara spasial sebagian besar wilayah sekitarnya masih banyak daerah tertinggal.

3. Banyak lokasi Kapet berimpitan dengan lokasi RM, sehingga terdapat dua organisasi pengelola wilayah (RM dan Kapet);

4. Perlu sinkronisasi kegiatan lembaga Kerjasama Antar Daerah (Regionalisasi/RM), KSCT, Kapet, Biro KAD, dll, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendanaan organisasi dalam mencapai tujuan PPDT.

PENUTUP

24

KERJASAMA PERLU KOMITMEN YANG KUAT DAN KONSISTEN

MELAKUKANNYA