Peranan Kebijakan dan Kegiatan Pemberdayaan Wanita di Desa Nelayan dan Kepulauan

(Studi Kasus Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai / P2MPP Di JATIM)

(Dalam Rangka Mendukung Program Blue Economy)

Oleh:

Bapemas Provinsi Jawa Timur

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan utama konsep blue economy seperti pada situs BlueEconomyIndonesia.Com dan

PerairanIndonesia.Com adalah untuk membantu, mendukung dan mendorong Industri Inovatif

Skala-Kecil di Lingkungan-Lingkunan Masyarakat Di Mana Berpenghasilan Rendah. Industri

seperti, Perikanan, Pariwisata, Home Industri dan Apresiasi lebih besar untuk Kekayaan

Kebudayaan Yang Ada Di Indonesia. Kami percaya ini adalah cara terbaik untuk mengatasi

Konservasi Berkelanjutan dan mulai Menghadapi Kemiskinan.

(http://blueeconomyindonesia.com/indexi.html)

Bapemas Provinsi Jawa Timur telah melakukan program yang berkaitan dengan

konsep Blue Economy sejak tahun 2009 sampai sekarang, dengan nomenklatur Program

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) dengan ruang lingkup kegiatan

berorientasi terhadap perbaikan ekonomi masyarakat, peningkatan mutu sumber daya

masyarakat miskin dan konservasi lingkungan pesisir (SPP P2MPP tahun 2013). Kegiatan

perbaikan ekonomi masyarakat dalam bentuk peningkatan permodalan usaha mikro yang

dilakukan oleh para ibu rumah tangga sebagai implementasi pemberdayaan wanita pesisir dan

pantai.

Pada program P2MPP masih terbatas pada wilayah pesisir dan pantai belum

berorientasi pada wilayah kepulauan di Jawa Timur, dimungkinkan dalam perkembangannya

bisa menjangkau kepulauan bersama instansi terkait.

Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak pada 1110 0’ – 1140 4’ bujur timur dan 70

12’ – 80 48 lintang selatan. Jawa Timur adalah sebuah Provinsi di Bagian Timur Pulau Jawa,

Indonesia. Luas wilayahnya 47.922 Km², dan jumlah penduduk sebesar 36 juta jiwa dengan

jumlah penduduk miskin pada Tahun 2010 sebanyak 6.022.590 jiwa (atau sekitar 15,26 % dari

total penduduk), dan pada Tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 13,08% atau sebesar

4.960.540 jiwa (Berita Resmi Statistik No. 06/01/th, XVI, 2 Januari 2013).

Jawa Timur merupakan Provinsi terluas diantara 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan

memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur

berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Selat Bali di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta

Provinsi Jawa Tengah di Barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau

Bawean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia.

Provinsi Jawa Timur secara administratif terbagi dalam 38 Kabupaten/Kota yang terdiri

dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, jumlah Kecamatan yang ada pada saat ini berjumlah 667

Kecamatan sedangkan jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 8.504 desa/kelurahan (7.719 Desa

dan 785 Kelurahan), dari jumlah tersebut ada 17 Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah

pesisir, pantai dan kepulauan.

Menurut Soegiarto, 1976 (Ekosistem wilayah pesisir dan laut) pengertian pantai adalah

tepi laut/pesisir perbatasan daratan dan laut / massa air lainnya dan bagian yang terpengaruh

air laut tersebut. Daerah pasang-surut di pantai yaitu antara pasang tertinggi dan surut

terendah landai. Sedangkan wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan

laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin;

sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami

yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh

kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002

tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir

didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling

berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari

wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat batas

administrasi Kabupaten/Kota.

Potensi dan Permasalahan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir, pantai dan kepulauan Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya

alam yang cukup beragam, diantaranya Potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri

pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata pantai.

Namun dibalik kekayaan potensi sumberdaya alam tersebut wilayah pesisir, pantai dan

kepulauan mempunyai beragam permasalahan, antara lain sumberdaya manusianya yang

masih marginal terutama dibidang pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi di desa lokasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) di Jawa Timur sejak tahun

2009 sampai dengan 2012 (yang dilakukan oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur bekerjasama

dengan Universitas Brawijaya Malang), dapat diketahui bahwa :

a. Sumberdaya manusia di wilayah Pesisir dan Pantai relative masih rendah, terbukti

dengan data yang ada di lapangan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk tamat

Sekolah Dasar (SD) sebesar 45% dan tidak tamat SD 10%.

b. Masyarakat Pesisir dan Pantai yang miskin bekerja di sektor buruh

pertanian/perkebunan sebesar 15 %, buruh nelayan sebesar 15 %, tenaga kerja

Indonesia ke luar negeri (TKI) sebesar 1 %.

c. Lapangan pekerjaan di masyarakat pesisir bersifat musiman, 6 bulan bekerja di sektor

perikanan, 6 bulan di sektor non perikanan (saat musim angin barat dan musim angin

timur) bahkan yang tidak mempunyai keahlian di sektor non perikanan dapat dikatakan

setengah pengangguran yang menyebabkan tumbuhnya kemiskinan.

d. Para pemuda Pesisir dan Pantai yang berpendidikan setingkat Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP) lebih banyak memilih menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar

negeri (TKI) atau merantau ke luar daerah/pulau dalam upaya memperbaiki nasibnya

untuk berjuang keluar dari kemiskinan. Sementara pekerjaan di sektor perikanan,

perkebunan dan pertanian merupakan pekerjaan musiman.

e. Para perempuan Pesisir dan Pantai yang berpendidikan setingkat SLTP mereka

banyak yang memilih menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI) dan

pemudanya menjadi buruh nelayan dan beberapa menjadi tenaga kerja ke luar pulau.

Pekerjaan tersebut sebagai pilihan hidupnya untuk berjuang keluar dari

kemiskinannya. Sementara pekerjaan di sektor perikanan, perkebunan dan pertanian

merupakan pekerjaan musiman.

f. Banyak terjadi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pantai sebagai akibat dari

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan konservasi lingkungan,

seperti kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang dan lain-lain, sehingga

menyebabkan terjadinya erupsi air laut ke daratan yang berakibat pencemaran sumber

air tawar di wilayah pesisir.

Filosofi P2MPP

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ini dimaksudkan

sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan

budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan

secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang

inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan

membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan

Rumah Tangga Miskin (RTM) maupun pengembangan perekonomian diwilayah pesisir dan

pantai. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman

dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya diperlukan

sebagai fasilitator dan mediator dalam pendampingan program dan pengembangan akses serta

kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang

berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan

mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, khususnya

dibidang perekonomian Masyarakat Perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan

permasalahan yang ada diwilayah pesisir dan pantai dengan prinsip pada pembangunan

manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat,

desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari &

berkelanjutan.

BAB 2

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ini dimaksudkan

sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan

budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan

secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang

inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

b. Tujuan

Tujuan Umum

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta memperkuat institusi lokal di

wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

Tujuan Khusus:

1) Melakukan perubahan sikap perilaku (soft skill) berupa motivasi untuk bekerja keras,

disiplin terhadap diri sendiri dan bertanggungjawab.

2) Membentuk kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang dilandasi

oleh budaya dan kearifan lokal sebagai mitra Pemerintah dan stakeholders lainnya

dalam pembangunan wilayah pesisir.

3) Meningkatkan peran masyarakat dan stakeholders untuk pengambilan keputusan

pembangunan di wilayahnya dalam wadah kelembagaan pemberdayaan pesisir dan

pantai.

4) Meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai berbasis komunitas dan

potensi lokal.

5) Penguatan permodalan usaha mikro dan pokmas di wilayah pesisir dan pantai.

6) Meningkatkan peran dan partisipasi gender dalam ekonomi rumah tangga dan kegiatan

pembangunan.

7) Menjaga kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pantai melalui kegiatan konservasi,

yang berdampak terhadap tumbuhnya wisata alam dan lapangan kerja baru

berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

BAB 3

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai adalah :

a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548);

b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan ;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 21011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembagunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur junto Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun

2008 tentang Uraian Tugas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur;

h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2009 -2014;

i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan

dan Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;

j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Desember 2012 Nomor 13 Tahun

2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2013.

k. Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Desember 2012 Nomor 78 Tahun

2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2013;

l. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Desember 2012 Nomor:

188/758/KPTS/013/2012, tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

m. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapemas Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2013 Nomor 914/64/213.2/2013 tanggal 15 Desember 2012.

BAB 4

PRINSIP LAYANAN

Prinsip Layanan

Landasan operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Berbasis Potensi Lokal, bahwa penentuan kegiatan didasarkan pada

pendayagunaan dan pengembangan potensi lokal yang ada di lokasi program.

b. Partisipatif, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dalam

semua tahapannya dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku program,

terutama kelompok masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS).

c. Transparan dan Akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh

masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan

kritik dan pengawasan.

d. Keterpaduan, bahwa pengelolaan program dilakukan secara utuh dan menyeluruh

sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang ada serta mengoptimalkan

kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan

Tinggi dan pihak peduli lainnya.

e. Peningkatan peran dan kapasistas kaum perempuan, bahwa kaum perempuan

mendapat kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat

program, serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

f. Pembelajaran, bahwa pengelolaan program ini merupakan suatu proses

pembelajaran pola penanggulangan kemiskinan yang efektif berdasarkan praktik-

praktik di lapangan melalui proses peningkatan sikap perilaku (soft skill), transfer

pengetahuan, sumberdaya, teknologi dan informasi dari Perguruan Tinggi.

g. Keberlanjutan dan Kemandirian, bahwa pengelolaan program sudah terlaksana

sesuai dengan perencanaan, mekanisme dan prosedur yang telah disepakati dan

berdampak menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan,

memelihara, mengembangkan dan melestarikan hasil - hasil program secara

mandiri.

BAB 5

BENTUK LAYANAN

Bentuk layanan P2MPP adalah sebagai berikut:

a.1 Bantuan Hibah BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)

a. Bantuan BLM yang diberikan dari APBD Provinsi Jawa Timur yang ditransfer

langsung kepada rekening lembaga pengelola program yaitu UPKu melalui

Bank Jatim setempat.

b. Bantuan BLM dipergunakan dalam bentuk Kegiatan yaitu berupa Kegiatan

Utama dan kegiatan Penunjang.

1) Kegiatan Utama terdiri dari:

a) Pengembangan ketrampilan dan pelatihan masyarakat

b) Peningkatan perekonomian di wilayah pesisir berbasis potensi

wilayah

c) Konservasi Lingkungan

2) Kegiatan Penunjang, berupa Penguatan Kelembagaan UPKu.

a.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan Pengembangan SDM berupa Pelatihan/Orientasi yang diselenggarakan

oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur dan atau Perguruan Tinggi Pendamping.

a.3 Pendampingan Program bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Pendampingan Program dari Perguruan Tinggi yaitu dengan

memfasilitasi setiap tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan

Pantai (P2MPP) dan menempatkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di

Desa/Kelurahan lokasi program.

BAB 6

RUANG LINGKUP DAN METODE PELAKSANAAN LAYANAN P2MPP

Ruang Lingkup

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) adalah suatu

program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di

wilayah desa pesisir di wilayah provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan secara reguler sejak

tahun 2009 di Desa Pesisir yang terpilih.

Yang dimaksud Desa Pesisir pada program P2MPP adalah desa yang terletak pada

wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut

4 mil dari garis pantai.

Desa pesisir berdasarkan hasil pelaksanaan P2MPP sejak Tahun 2009 mempunyai

potensi yang beragam yang membedakan dengan desa non pesisir. Keragaman potensi

tersebut antara lain desa pesisir wilayah utara Jawa Timur mempunyai potensi perikanan

penangkapan, pertanian pangan dan perikanan air payau. Desa pesisir wilayah selatan Jawa

Timur mempunyai potensi perikanan penangkapan, perikanan air payau, perkebunan,

kehutanan dan peternakan.

P2MPP memprioritaskan kegiatan yang berorientasi terhadap perbaikan ekonomi

masyarakat, peningkatan mutu sumber daya masyarakat miskin dan konservasi lingkungan

pesisir.

Kegiatan P2MPP dilaksanakan di Desa Pesisir berdasarkan potensi sumberdaya

manusia, sumber daya alam, dan potensi masyarakat miskin (Rumah Tangga Miskin dan

Rumah Tangga Hampir Miskin Produktif).

P2MPP mengacu pada 4 keperpihakan yaitu:

a. Pro poor, keperpihakan terhadap masyarakat miskin

b. Pro job, keperpihakan terhadap penumbuhan lapangan kerja di wilayah

c. Pro environment, keperpihakan terhadap kelestarian lingkungan

d. Pro Growth, keperpihakan terhadap penumbuhan ekonomi pada masyarakat

Metode

Metodologi yang digunakan dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir dan Pantai (P2MPP) Menggunakan metode :

a. Metode Partisipatif; bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan UPKu

P2MPP untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan program dilakukan dengan memeran sertakan semua pelaku program,

terutama kelompok masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS).

b. Metode Pendidikan dan Pelatihan; bahwa dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia

pada pelaksanaan P2MPP dilakukan melalui peningkatan ketrampilan masyarakat yaitu

dengan metode Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan

oleh Perguruan Tinggi pendamping yang bekerjasama dengan pokmas binaan dari

Perguruan Tinggi.

c. Metode Fasilitasi Pendampingan;

Fasilitasi pendampingan dilakukan oleh Perguruan Tinggi mitra Bapemas Provinsi

Jawa Timur.

BAB 7

HASIL IMPLEMENTASI P2MPP DI JAWA TIMUR

P2MPP di Jawa Timur mulai tahun 2009 sampai sekarang telah diimplementasikan pada

18 Desa di 18 Kecamatan pada 18 Kabupaten seperti pada able 1 berikut:

Tabel 1. Lokasi P2MPP di Jawa Timur mulai tahun 2009 sampai 2012.

No Desa Kecamatan Kabupaten/KotaP2MPP 2009

1 Langos Kec. Gapura Kab. Sumenep2 Tasik Madu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek

P2MPP 20101 Delegan Kec. Panceng Kab. Gresik2 Mayangan Kec. Gumukmas Kab. Jember3 Jatra Timur Kec. Banyuates Kab. Sampang4 Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung5 Penunggul Kec. Nguling Kab. Pasuruan6 Karangnongko Kec. Kebonagung Kab. Pacitan7 Gadon Kec. Tambakboyo Kab. Tuban8 Tumpakkepuh Kec. Bakung Kab. Blitar

P2MPP 2011-20121 Desa Sumberbening, Kec. Bantur Kab. Malang2 Desa Jabungsisir, Kec. Paiton Kab. Probolinggo3 Desa Jarangan, Kac. Rejoso Kab. Pasuruan4 Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek5 Desa Kalibatur, Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung6 Desa Boncong Kec. Bancar Kab. Tuban7 Desa Kilensari Kec. Panarukan, Kab. Situbondo8 Desa Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang

Kegiatan Utama terdiri dari:

d) Pengembangan ketrampilan dan pelatihan masyarakat

e) Peningkatan perekonomian di wilayah pesisir berbasis potensi

wilayah

f) Konservasi Lingkungan

Kegiatan Penunjang, berupa Penguatan Kelembagaan UPKu.

Implementasi P2MPP di masyarakat cukup general termasuk di dalamnya terdapat pemberdayaan wanita (gender) yaitu:

a. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan tingkat Desa yang dinamakan UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha) dengan susunan pengurus Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas dengan legalitas tingkat pemerintahan Desa, lembaga ini yang dapat menggerakkan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa dalam jangka panjang.

b. Kegiatan UPKu di Desaa. Peningkatan soft skill masyarakat dalam bentuk pelatihan dan magang sesuai dengan

potensi lokal.b. Fasilitasi kegiatan perekonomian masyarakat, terutama usaha yang dilakukan oleh para

ibu rumah tangga masyarakat miskin produktifi. Dalam bentuk permodala usaha kepada para ibu rumah tangga masyarakat

miskin produktifii. Dalam bentuk kemitraan usaha antara UPKu dan masyarakat (sektor perikanan,

peternakan dan wisata)c. Kegiatan konservasi lingkungan berupa penanaman bakau di wilayah pesisir pantaid. Kegiatan pemeliharaan kelestarian lingkungan yang dapat dijadikan obyek wisata pesisir

dan pantai

Dokumentasi Pelaksanaan Program UPKu Barokah di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung tahun 2011

Pembentukan UPKu

Peserta Musdes Sosialisasi dan Pembentukan Pengurus UPKu “BAROKAH”

Kegiatan Pemberdayaan Gender

Suasana Salah Satu Realisasi Program SP-UEP

Kemitraan

Konservasi Lingkungan dan Wisata Pesisir

Penanaman media terumbu karang UPKu “BAROKAH” Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten

Tulungagung

Implementasi P2MPP tahun 2012 dengan hasil program berupa penguatan pemberdayaan

masyarakat pesisir dan pantai sebagai berikut:

1. UPKu Karanggongso, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

dengan kegiatan: Usaha Simpan Pinjam (USP), Usaha Ternak Kambing dan Usaha

Penyewaan Jaket Pelampung. Bantuan hibah barang berupa Box Ikan 2 Buah,Tali

Gulung 2 Unit,Jaring Ikan 4 Unit dan Mesin Genset 2 Buah.

2. UPKu Duta Bahari, Desa Boncong Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan

kegiatan: Usaha Simpan Pinjam (USP), Kemitraan Pengolahan Ikan Basah, Pelatihan

Pembuatan Trasi, Pelatihan Manajemen Administrasi Keuangan dan Pelatihan

Teknologi Informasi. Bantuan hibah barang berupa Box Ikan 2 Buah,Tali Gulung 4

Unit,Jaring Ikan 4 Unit dan Mesin Genset 2 Buah

3. UPKu Tanjung Indah, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

dengan kegiatan : Usaha Simpan Pinjam dan Kemitraan Unit Ekonomi Produktif. Hibah

barang berupa Box Ikan 2 Buah,Tali Gulung 4 Unit,Jaring Ikan 2 Unit dan Mesin Genset

2 Buah

4. UPKu Daeng Lestari, Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

dengan kegiatan: Penanaman Bakau, Pelatihan Manajemen Keuangan dan

Kewirausahaan dan Usaha Simpan Pinjam. Hibah barang berupa Box Ikan 2 Buah,Tali

Gulung 4 Unit,Jaring Ikan 4 Unit dan Mesin Genset 1 Buah

5. UPKu Barokah, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan

kegiatan: Konservasi Terumbu Karang dan Konservasi penanama Mangrove, Pelatihan

Pembuatan Abon Ikan Dan Kerupuk Ikan, Magang Kewirausahaan, Usaha Simpan

Pinjam. Hibah barang berupa Box Ikan 2 Buah,Tali Gulung 4 Unit,Jaring Ikan 4 Unit dan

Mesin Genset 2 Buah

6. UPKu Radita, Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

dengan kegiatan: Simpan Pinjam dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pengembangan

Ternak Kambing, Bantuan Alat Tangkap Ikan Bagi Nelayan dan Kegiatan Pelatihan

Kewirausahaan Dan Komputer Bagi Pengurus. . Hibah barang berupa Box Ikan 1

Buah,Tali Gulung 4 Unit,Jaring Ikan 4 Unit dan Mesin Genset 2 Buah

7. UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

denga kegiatan: Usaha Simpan Pinjam (USP), Pengadaan Mesin Genset, Pelatihan

Pembuatan Krupuk Ikan dan Pembuatan Bakso Ikan dan Pelatihan Manajemen

Keuangan. . Hibah barang berupa Box Ikan 2 Buah,Tali Gulung 4 Unit,Jaring Ikan 4 Unit

dan Mesin Genset 2 Buah

8. UPKu Mitra Anda, Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan

kegiatan: Usaha Kios Nelayan dan Petani Tambak, Usaha Pinjaman Modal Usaha,

Usaha Simpan Pinjam Perempuan, Pelatihan Komputer dan Manajemen Administrasi

Keuangan dan Pelatihan Pengolahan Ikan Bandeng Presto. Hibah barang berupa Box

Ikan 2 Buah,Tali Gulung 4 Unit,Jaring Ikan 4 Unit dan Mesin Genset 2 Buah