Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Kebijakan Berbasis Bukti UntukMendukung Pembangunan Inklusif

Sudarno Sumarto

Penasihat KebijakanTim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Peneliti SeniorLembaga Penelitian SMERU

Ikhtisar

2

• Arti Penting Pembangunan Inklusif di Indonesia

• Pengambilan Kebijakan Publik Berbasis Bukti

• Menerjemahkan Bukti Menjadi Kebijakan

• Pembelajaran yang Dapat Diambil

3

Arti Penting Pembangunan Inklusif di Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Positif Sejak Krisis Asia Disertai Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

4

23.43

10.86

0.79

5.02

0.33

0.40

-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Gini (SkalaKanan)

PertumbuhanEkonomi (SkalaKiri)

Perkapi(USD)

2,071.24 2,143.39 2,191.36 2,259.19 2,335.61 2,420.58 2,524.61 2,628.53 2,758.81 2,886.65 2,980.95 3,125.22 3,274.73 3,426.99 3,570.93 3,703.37 3,834.06

Tingkat Kemiskinan (SkalaKiri)

Perlu Upaya Untuk Melanjutkan Tren Penurunan Tersebut

Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Relatif Rendah

5

Perubahan Hasil Tes Matematika PISA AntarNegara, 2013

-00

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Stunting U-5, Indonesia

200

7

201

0

CountryGNI/Capita

2012Stunting3

Indonesia 4730 36

India 3910 48

China 9040 10

Philippines 4380 32

Vietnam 3620 36

Thailand 9280 12

Sumber: 1 Lancet 2013; 2 Hoddinott et al 2013; 3 UN DATA 2006-2011;

Prevalensi Malnutrisi dan Stunting

Cukup Tinggi

AUS

AUT

BEL

BRA

CAN

CHE

CHL

CZE

DEU

DNKESP

EST

FIN

FRAGBR

GRC

HUN

IDN

IRL

ISLISRITA

JPN

LUXLVA

MEX

NLDNOR

NZL

OAVGOECD

POL

PRT

RUS

SVK

SVNSWE

TUR

USA

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

360 380 400 420 440 460 480 500 520 540

Hasil Tes MatematikaTertinggal Jauh

Kemampuan Matematika

Kem

am

pu

an

Bah

asa

Ketimpangan Dijelaskan oleh Pertumbuhan Pengeluaran Kelompok AtasYang Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Kelompok Miskin

6

Namun Pertumbuhan Pengeluaran Kelompok Miskin Cenderung Terus Membaik

Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan Relatif Lebih Rendah Dibandingkan Nasional

7

10.12

0

5

10

15

20

25

30

PA

PU

A

PA

PU

A B

AR

AT

NU

SA

TE

NG

GA

RA

TIM

UR

MA

LU

KU

GO

RO

NT

AL

O

AC

EH

BE

NG

KU

LU

NU

SA

TE

NG

GA

RA

BA

RA

T

SU

LA

WE

SI T

EN

GA

H

SU

MA

TE

RA

SE

LA

TA

N

LA

MP

UN

G

DI Y

OG

YA

KA

RT

A

JAW

A T

EN

GA

H

SU

LA

WE

SI T

EN

GG

AR

A

JAW

A T

IMU

R

SU

LA

WE

SI B

AR

AT

SU

LA

WE

SI S

EL

AT

AN

SU

MA

TE

RA

UT

AR

A

JAM

BI

SU

LA

WE

SI U

TA

RA

KA

LIM

AN

TA

N B

AR

AT

JAW

A B

AR

AT

RIA

U

KA

LIM

AN

TA

N U

TA

RA

SU

MA

TE

RA

BA

RA

T

MA

LU

KU

UT

AR

A

KE

P. R

IAU

KA

LIM

AN

TA

N T

IMU

R

BA

NT

EN

KE

P. B

AN

GK

A B

EL

ITU

NG

KA

LIM

AN

TA

N T

EN

GA

H

KA

LIM

AN

TA

N S

EL

AT

AN

BA

LI

DK

I JA

KA

RT

A

Tingkat Kemiskinan (%), 2017

Nasional Provinsi

Namun Demikian, Tingkat Ketimpangan Sulawesi Selatan Tertinggi Nomor 2 di Indonesia

8

0.391

0.25

0.35

0.45

DI Y

OG

YA

KA

RT

A

SU

LA

WE

SI S

EL

AT

AN

JAW

A T

IMU

R

DK

I JA

KA

RT

A

GO

RO

NT

AL

O

SU

LA

WE

SI T

EN

GG

AR

A

PA

PU

A

SU

LA

WE

SI U

TA

RA

JAW

A B

AR

AT

PA

PU

A B

AR

AT

BA

NT

EN

BA

LI

NU

SA

TE

NG

GA

RA

BA

RA

T

SU

MA

TE

RA

SE

LA

TA

N

JAW

A T

EN

GA

H

KE

P. R

IAU

NU

SA

TE

NG

GA

RA

TIM

UR

BE

NG

KU

LU

KA

LIM

AN

TA

N S

EL

AT

AN

SU

LA

WE

SI T

EN

GA

H

SU

LA

WE

SI B

AR

AT

SU

MA

TE

RA

UT

AR

A

JAM

BI

LA

MP

UN

G

KA

LIM

AN

TA

N T

IMU

R

MA

LU

KU

UT

AR

A

AC

EH

KA

LIM

AN

TA

N B

AR

AT

KA

LIM

AN

TA

N T

EN

GA

H

RIA

U

MA

LU

KU

KA

LIM

AN

TA

N U

TA

RA

SU

MA

TE

RA

BA

RA

T

Gini Rasio, 2017

Nasional Provinsi

Tingkat Balita Stunted Sulawesi Selatan Lebih Tinggi dari Rata-rata Nasional

9

26

.3

27

.3

27

.3

27

.5 28

.7

32

.6

33 3

4.8

35

.3

35

.8

36

.7

36

.8

36

.8

37

.2

37

.9

38

.6

38

.9

39

.2

39

.7

40

.1

40

.6

40

.9

41 41

.1

41

.3

41

.5

42

.5

42

.6

42

.6 44

.2

44

.7

45

.2 48

51

.7

Persentase anak BALITA yang mengalami ‘kekerdilan’ menurut Propinsi di Indonesia, 2013

Pertumbuhan Inklusif denganKebijakan Sosial yang Aktif adalah Kunci

A Pertumbuhan Ekonomi

Pengurangan KemiskinanB

Pembangunan ManusiaC

Penurunan KetimpanganD

Penguatan Kontrak SosialE

Perlu Didukung oleh Kebijakan Berbasis Bukti yang Kuat10

11

Pengambilan Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Kondisi Ideal

Hasil penelitiantersedia dan

mudah diakses

Penelitiandirancang dan

dilaksanakan agar relevan dengan

kebijakan

Bukti hasilpenelitian

difahami denganbenar

Bukti hasilpenelitian sangat

dihargai

Kebijakan dan pelaksanaannya

selalu didasarkanpada bukti hasil

penelitian

Kesejahteraanmasyarakatmeningkat

SUPPLY: Penelitian yang

relevandilaksanakan dan dikomunikasikan

secara efektif

DEMAND: Bukti hasil

penelitian selaludijadikan dasar

pengambilankebijakan

Komunikasi Penelitian

12

Kesenjangan di Dunia Nyata

Peneliti tidak dapat memahamimengapa pengambil kebijakan

mengabaikan rekomendasi merekawalaupun didasarkan pada bukti yang

kuat

PENELITI PENGAMBIL KEBIJAKAN

Pengambil kebijakan mengeluhkansulitnya mengakses dan memahami hasil

penelitian pada saat diperlukan untukdijadikan dasar pengambilan kebijakan

13

Pembuatan Kebijakan Publikadalah Sebuah Proses Politik

14

Seringkali, keputusan diambil berdasarkan apa yang sedang populer dalamjangka pendek bukan apa yang bisa berjalan dalam jangka menengah dan

panjang

Politik Bukanlah MusuhPembuatan Kebijakan Publik Yang Berdasarkan Fakta

15

Proses Politik

KebijakanPublik

Kerendahan hati

Kesabaran

KecerdasanPolitik

KemampuanBerpikirAnalitis

• Mengabaikan politik adalahmustahil karena kebijakan publikdibuat dalam konteks politik.

• Reformasi kebijakan publikmembutuhkan keterampilan danmodal tambahan di luar hasilpenelitian.

Berjejajaring

Kegigihan

SumberDaya

Proses Umum Pengambilan Kebijakan

Monitoring danEvaluasi

PenetapanAgenda

PengambilanKeputusan

ImplementasiKebijakan

PerumusanKebijakan

16

Mengapa Diperlukan Kebijakan Berbasis Bukti?

17

1Efektivitas

2Efisiensi

3Orientasi Pelayanan Publik

4Akuntabilitas

5Demokrasi

6Kepercayaan

Beberapa Jenis Buktiuntuk Mendukung Pengambilan Kebijakan

Tinjauan Sistematis

Uji Acak Terkendali

Penelitian Kohort

Penelitian Kasus-Kontrol

Laporan Kasus & Rangkaian Kasus

Pendapat Anekdotal & Ahli

Hasil Penelitian Bukanlah Satu-satunya Jenis Bukti

BLUSUKANmerupakan salah satu alternatif cara pembuktian

18

19

Menerjemahkan Bukti Menjadi Kebijakan

Meningkatkan Pemanfaatan Bukti dalam Pengambilan Kebijakan

20

Penyedia Bukti (Peneliti, Ahli Statistik, dll)

PengambilKebijakan

Dialog

• Bukti yang dapat diandalkan danterpercaya•Memperbaiki “kegunaan” bukti• Penyebarluasan yang efektif•Keterbukaan akses

•Memperoleh dukungan yang memadai•Memiliki insentif untuk

menggunakan bukti

Memadankan Persyaratan Teknis dan Relevansi Kebijakan

•Data/Bukti yang lebih baik•Memenuhi persyaratan teknis•Relevan dengan kebijakan

Menjembatani Perbedaan Gagasan Tentang Bukti

• Mudah dipahami(kontekstual)

• Apa pun yang tampak masukakal

• Relevan dengan kebijakan

• Terikat waktu

• Pesan yang jelas

• ‘Ilmiah’ (bebas konteks)

• Terbukti secara empiris

• Berdasarkan suatu teori

• Tidak terikat waktu

• Kehati-hatian danpembatasan/kualifikasi

Bukti BagiPENGAMBIL KEBIJAKAN

Bukti BagiPENELITI

22

23

Pembelajaran yang Dapat Diambil

Harmonisasi antaraPemerintah, Universitas dan Lembaga Penelitian

BerbasisBukti

Duplikasi/ Perluasan

Tem

uan

Eva

luas

i

Pel

aksa

naa

nE

valu

asi

OrganisasiMasyarakat Sipil

Pemerintah(Pusat/Daerah)

CSR & LembagaDonor

LembagaPenelitian/Perg

uruan TinggiMonitoring & Evaluasi yang

Sedang Berlangsung

Kerja sama erat pemerintah, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci utamauntuk memperbaiki capaian pembangunan

24

Bagi Pembuat Kebijakan(Pemerintah Pusat dan Daerah)

Kuasai keterampilan analisis dasar

Seleksi bukti yang ada

Kreatif dalam menjawab tantangan praktis (sepertiketerbatasan waktu, tawar menawar yang bersifat politis)

Pertimbangkan skalabilitas program secara cermat

Jangan menganggap bahwa sebuah program bisamenjawab semua masalah (one-size-fits-all mindset)

Kembangkan kapasitas penelitan dalam lembaga

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Bagi Produsen Pengetahuan(Universitas dan Lembaga Penelitian)

Bangun reputasi dengan selalu menghasilkan riset yang tepercaya

Bersikap rendah hati dan terhormat; cerdas saja tidak cukup

Miliki sensitifitas politis dengan memahami cara

Ajukan pertanyaan yang tepat dan pahami gambaran besarnya

Libatkan pemerintah sedari awal, sejak fase perancangan studijika memungkinan, untuk membantu mengidentifikasikebutuhan analisis dan tantangan implementasi

Berkoordinasi sesering mungkin dengan semua pemangkukepentingan, terutama pembuat kebijakan di level atas

Terus pupuk keinginan untuk terus memberi input bagikebijakan dengan membuat penelitian yang mudah dipahamidan relevan

Manfaatkan pengetahuan/data internal pemerintah

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

27

Terima kasih

28

Lampiran:

Pengalaman Indonesia dalam Menerapkan KebijakanBerbasis Bukti

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:Fakta Tingginya Kekurangtepatan Sasaran Program (Tahun 2009)

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desil Konsumsi

BLT Raskin Cakupan Jamkesmas Pemanfaatan Jamkesmas

Non-targetTarget

Sumber: Susenas 2009 dan perhitungan oleh staf Bank Dunia

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:Studi untuk Menguji Beberapa Metode Penetapan Sasaran (Tahun 2010)

30

0

5

10

15

20

25

30

35

PMT Komunitas

Pe

rse

n

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pe

rse

nta

seK

elo

mp

ok

Pe

ng

elu

ara

nT

erc

ak

up

PMT KomunitasSumber: JPAL dan Bank Dunia, 2010

PMT Memberikan Hasil Yang Paling Akurat, sementara pendekatan Komunitas lebih baik dalammengidentifikasi mereka yang paling miskin

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:Pembangunan dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu tahun 2011

• Pendataan di tahun 2011 denganmengkombinasikan metode PMT dan Konsultasi dengan RT miskin

• Pemutakhiran pada tahun 2015

• Dengan adanya inovasi mekanismekonsultasi publik

• Perluasan informasi karakteristik rumahtangga dan individu yang didata

• Penyempurnaan metode PMT

• Mencakup hampir 26 juta rumahtangga

• Telah dimanfaatkan oleh program nasional dan lebih dari 300 pemerintahdaerah

31

1 Desember 2015Penyerahan BDT

September sd. November 2015.Pemodelan PMT

Juli sd. September 2015

Pengumpulan Data

(PBDT 2015)

Proses Pemuktahiran Database Terpadu

Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran:Saat Ini Mulai Menunjukkan Hasil yang Diharapkan

32

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pe

rse

nta

se M

anfa

at T

ota

l

Desil Pengeluaran Perkapita

SD 2013 SD 2009

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pe

rse

nta

se M

an

faa

t T

ota

l

Desil Pengeluaran Perkapita

SMP 2013 SMP 2009

Sumber: Susenas, 2009 dan 2013

0

10

20

30

40

50

Kuantil 1 Kuantil 2 Kuantil 3 Kuantil 4 Kuantil 5

KPS Raskin 2010

Sumber:: Susenas 2010 (Raskin) dan Desember 2013 (KPS)

KPS dan Raskin

Mempertajam Penentuan Wilayah Prioritas

33

INDEKS KESEJAHTERAAN

WILAYAH

PENGELOMPOKAN WILAYAH

ESTIMASI ANGGARAN

PER KELOMPOK WILAYAH

PENYUSUNAN PRIORITAS

SEKTOR

PENENTUAN PRIORITAS PROGRAM

DAN KEGIATAN PER

WILAYAH

EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM

DAN KEGIATAN

[1]Menetapkan rangking atau urutan

kesejahteraan untuk mengidentifikasiwilayah berdasarkan kemiskinan

multidimensi

Pemerataan kesempatan (equality of opportunity) di berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, dst)

[2]Memilih dan memilah wilayah

(Kab/Kec/Desa) yang menjadi target kedalam Grup Prioritas

sebagai dasar penargetan kantong-kantong kemiskinan

[1] Menentukan alokasi biayaberdasarkan indikatorcapaian dan skala prioritas

[2] Menentukan alokasibantuan yang akandidistribusikan berdasarkanpendekatan geographic targeting.

Meminimalkan kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan kualitas dan kuantitas supply side antar wilayah

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme pemantauan terpadu.

Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW) merupakan embrio penetapan sasaran berbasis geografis dan diterapkan secara penuh untuk mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015 hingga saat ini dan

reformulasi dana desa tahun 2018

Pemanfaatan Metode Penetapan Sasaran Berbasis Wilayah: Sebaran Menurut Klasifikasi Wilayah

Kelompok WilayahJumlah

KecamatanJumlah Desa

Kelompok 1 – Sangat Rendah 2 35

Kelompok 2 4 51

Kelompok 3 2 66

Kelompok 4 8 72

Kelompok 5 - Sangat Tinggi 2 56

Kelompok 5 - Sangat Tinggi

Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1 - Sangat Rendah

Sebaran Desa Dalam KecamatanDengan IKW Tertinggi

Kelompok 5 - Sangat Tinggi

Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1 - Sangat Rendah

Sebaran IKW Menurut Kecamatan DalamKabupaten

Kelompok 5 - Sangat Tinggi

Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1 - Sangat Rendah

Sebaran Desa Dalam Kecamatan DenganIKW Terendah

Kelompok 5 - Sangat Tinggi

Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1 - Sangat Rendah

Yang Dimaksud dengan Kebijakan Berbasis Bukti

35

Kebijakan yang dirumuskanberdasarkan:• Kajian mendalam serta...• Penelitian-penelitian pendukung

dengan…• Menempatkan bukti terbaik

sebagai dasar untuk…• Membantu pengambil keputusan

memperoleh informasi penuhmengenai kebijakan, program, dankegiatan sesuai dengan…

• Kebutuhan kebijakan pembangunandan pelaksanaannya.

Implementasi Kebijakan

DesainKebijakan

Bukti

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan

Pengalamandan Keahlian

Penilaian

Nilai-nilai danKonteks

Kebijakan

Pelobi danKelompok Penekan

Sumber Daya

Kebiasaandan Tradisi

Pragmatismedan

Kontingensi

Data/Bukti

36

Penelitian dan Pembuktian

Pembuat Kebijakan

Ideologi & Nilai

Situasi Politik

EstimasiSumber Daya

TekananWaktu

BeragamPilihan yang

penting

Kebiasaan & Tradisi

Pelobi & Kelompok

Berpengaruh

Birokrasi

Keterampilanuntuk

menggunakanbukti

Penelitian adalah proses yang tidak linear. Seringkali, penelitianmerupakan input kecildari banyak faktortambahan yang memengaruhi keputusanpembuat kebijakan.

37

Menuju Kebijakan Berbasis Bukti

38

•Kehidupan politik

•Ketepatan waktu analisis

•Penilaian

•Pengalaman

•Sumber daya

•Sistem lobi (think-tank, pembentuk opini, media, ormas)

Rendah Tinggi

Re

nd

ah

Tin

gg

i

Lingkungan Kebijakan yang Mendukung

•Hasil studi sebelumnya

•Hasil dari evaluasi

•Hasil dari studi kualitatif

•Hasil dari eksperimen dankuasi-eksperimen

•Hasil survei dan data administratif

•Metode konsultatifBerbasis Opini

DipengaruhiData/Bukti

DipengaruhiData/Bukti

Berbasis Data/Bukti

Ku

ali

tas

Te

kn

isd

an

Ke

pe

rca

ya

an