Keberatan pengurangan pbb

PASAL 15KEBERATAN PBB

PASAL 15KEBERATAN PBB

PASAL 16PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN

PASAL 16PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN

PASAL 19 PENGURANGAN KETETAPAN PBB

PASAL 19 PENGURANGAN KETETAPAN PBB

PELAYANAN PBB

PASAL 20PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI KARENA HAL-HAL TERTENTU

PASAL 20PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI KARENA HAL-HAL TERTENTU

PASAL 36 (1) HURUF APENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB

PASAL 36 (1) HURUF APENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB

PASAL 36 (1) HURUF B PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, STP PBB YANG TIDAK BENAR

PASAL 36 (1) HURUF B PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, STP PBB YANG TIDAK BENAR

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANKETENTUAN UMUM DAN

TATA CARA PERPAJAKAN

UNDANG UNDANG PBBUNDANG UNDANG PBB

PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, STPPBB YANG TIDAK BENAR

PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, STPPBB YANG TIDAK BENAR

PENGURANGAN SPPT, SKP PBB, STP PBB YANG TIDAK BENAR

PENGURANGAN SPPT, SKP PBB, STP PBB YANG TIDAK BENAR

PASAL 23TERHADAP HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UNDANG UNDANG PBB BERLAKU KETENTUAN DALAM UU KUP

PASAL 23TERHADAP HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UNDANG UNDANG PBB BERLAKU KETENTUAN DALAM UU KUP

RESUMERESUME

Keberatan PBB (PASAL 15 UU PBB)

Satu surat permohonan untuk satu SPPT atau SKP, kecuali permohonan secara kolektif Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama Dilampiri Asli SPPT atau SKP yang diajukan keberatan Mengemukakan jumlah pajak terutang menurut WP disertai alasan yang mendukung

pengajuan keberatan Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT atau SKP Ditandatangani oleh WP, dalam hal surat ditandatangani oleh bukan WP maka harus

dilampiri surat kuasa/surat kuasa khusus Khusus untuk permohonan secara kolektif surat permohonan diajukan melalui Kepala

Desa/Lurah setempat dan PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,-


Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas: SPPT PBB SKP PBB

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal: Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau

bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya

Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBBPengajuan permohonan keberatan:

Perseorangan : atas SPPT PBB atau SKP PBB Kolektif : atas SPPT PBB

Keberatan tidak menunda pembayaran


ARISTASI KEPUTUSANKepala Kanwil DJP an Direktur Jenderal PajakARISTASI PENELITIAN

KPP Pratama:untuk objek pajak yang berada tidak dalam satu kabupaten ataukota dengan Kanwil dan keberatan diajukan secara kolektif atauperseorangan dengan batasan PBB terutang:Kota/Kab. Kediri : s.d. Rp 2.500.000,-Kab. Nganjuk : s.d. Rp 2.500.000,-Kota Tulungagung : s.d. Rp 2.500.000,-Kab. Trenggalek : s.d. Rp 2.500.000,-Kota/Kab. Blitar : s.d. Rp 2.500.000,-Kota. Batu : s.d. Rp 2.500.000,-Kab. Malang : s.d. Rp 2.500.000,-Kota /Kab. Pasuruan : s.d. Rp 2.500.000,-Kota /Kab. Probolinggo : s.d. Rp 2.500.000,-Kab. Lumajang : s.d. Rp 2.500.000,-Kab. Jember : s.d. Rp 2.500.000,-Kab. Bondowoso : s.d. Rp 2.500.000,-Kab. Situbondo : s.d. Rp 2.500.000,-


DASAR HUKUMPengurangan PBB (PASAL 19 UU PBB)

Satu surat permohonan untuk satu SPPT atau SKP PBB

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas

Diajukan kepada Kepala KPP Pratama

Dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan;

Surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa/surat kuasa khusus

Diajukan dalam jangka waktu: 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT; 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya SKP PBB; 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya SK Keberatan 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam atau tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa

Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan SK keberatan dan atas SK keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

PERSYARATAN PENGAJUANPengurangan PBB (PASAL 19 UU PBB)

Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan ketetapan PBB atas: SPPT PBB SKP PBB

Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan PBB: Perseorangan : atas SPPT PBB atau SKP PBB Kolektif : atas SPPT PBB

Pengurangan PBB (PASAL 19 UU PBB)

Pengurangan PBB (PASAL 19 UU PBB)Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya untuk:

A. Wajib Pajak orang pribadi meliputi: Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima

tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-

nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga

kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

dan/atau Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter

perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; B. Wajib Pajak badan meliputi:

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Aristasi Keputusan: Kepala KPP Pratama an. Menteri Keuangan: Untuk PBB terutang s.d. Rp 500 juta Kepala Kanwil DJP an. Menteri Keuangan : Untuk PBB terutang > Rp 500 juta s.d. Rp 1,5 Milyar Direktur Jenderal Pajak an. Menteri Keuangan :Untuk PBB Terutang > Rp 1,5 Milyar

Waktu Penyelesaian: Kepala KPP Pratama:

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan Kepala Kanwil DJP:

Paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan Direktur Jenderal Pajak:

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan

Pengurangan PBB (PASAL 19 UU PBB)

DASAR HUKUMPengurangan Denda Administrasi PBB (Karena Hal-Hal Tertentu ) (PASAL 20 UU PBB)

Pengurangan Denda Administrasi PBB (Karena Hal-Hal Tertentu ) (PASAL 20 UU PBB)

Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif; diajukan kepada Kepala KPP Pratama; diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas; melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif; melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi; tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKP PBB, atau STP PBB Tahun Pajak yang sama; diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.

Permintaan pengurangan denda administrasi harus disertai dengan bukti pendukung.

PERSYARATAN PENGAJUAN

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam :

Wajib Pajak Orang Pribadi : fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi; fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 tahun. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi; fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah; fotokopi bukti pendukung lainnya.

Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif : fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi; fotokopi bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi; surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah; dan fotokopi bukti pendukung lainnya.

Wajib Pajak badan : fotokopi SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi; fotokopi bukti pelunasan PBB 5 tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun; fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi; fotokopi laporan keuangan; dan fotokopi bukti pendukung lainnya.


Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajakdapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu

Denda administrasi yang dapat dikurangkan sesuai Pasal 20 UU PBB adalah denda administrasi yang PBB yang pengenaannya:

Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tidak dipersengketakan Wajib Pajak Bukan karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (1) huruf a UU KUP.

Pengajuan permohonan pengurangan denda administrasi (Pasal 20 UU PBB):PerseoranganKolektif


Denda Administrasi PBB yang dapat dikurangkan karena hal-hal tertentu meliputi:a. Denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKP PBB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU PBBb. Denda administrasi sebesar 2% sebulan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) dan (4) UU PBB

Hal-hal tertentu berkenaan pengurangan denda administrasi PBB Pasal 20 UU PBB adalah :a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan :

Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan Pembukuan

Rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar kurang dari 1b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas


DASAR HUKUM

Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Per-UU (PASAL 16 UU KUP)

(1) Permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan; diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; diajukan kepada pejabat; dan surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak :

harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan; atauharus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;diajukan kepada Pejabat; dan diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.


PERSYARATAN PENGAJUAN

Kesalahan atau kekeliruan yang dapat dibetulkan adalah kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak

Surat Keputusan/Ketetapan yang dapat dibetulkan : SPPT, SKP PBB, STP PBB SK Pemberian Pengurangan PBB Pasal 19 UU PBB SK Pengurangan denda administrasi PBB Pasal 20 UU PBB SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pemberian Imbalan Bunga SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan/Pembatalan

Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

Pembetulan dapat dilakukan atas dasar permohonan WP secara perseorangan (kecuali atas SPPT) atau secara jabatan



Aristasi Keputusan :Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan

Batas Waktu Penyelesaian :Keputusan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat permohonan pembatalan diterima

DASAR HUKUMPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB (PASAL 36 AYAT (1) HURUF A UU KUP)

• Dapat Dilakukan Atas SKP PBB atau STP PBB

• Sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak

• Berbeda dengan pengurangan denda administrasi Pasal 20 UU PBB• Dapat dilakukan karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak• Dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB (PASAL 36 AYAT (1) HURUF A UU KUP)

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB (PASAL 36 AYAT (1) HURUF A UU KUP)

Aristasi Keputusan :Kepala Kanwil DJP atas nama Dirjen Pajak



Pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang tidak Benar (PASAL 36 AYAT 1 HURUF B UU KUP)

DASAR HUKUM

Dapat dilakukan atas SPPT, SKP PBB atau STP yang tidak benarPengurangan ketetapan PBB dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran

atas : Luas objek pajak bumi dan/atau bangunan; Nilai Jual objek pajak bumi dan/atau bangunan Penafsiran peraturan perundang-undangan PBBBerbeda dengan pengurangan Pasal 19 UU PBBDapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali atau

secara jabatan







DASAR HUKUMPembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang tidak Benar (PASAL 36 AYAT 1 HURUF B UU KUP)

Dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKP PBB atau STP yang seharusnya tidak diterbitkan, antara lain : SPPT, SKP PBB, STP PBB untuk objek pajak yang sama diterbitkan lebih

dari satu SPPT, SKP PBB, STP PBB untuk objek pajak yang seharusnya tidak

dikenakan PBB

Dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali atau secara jabatan

Pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang tidak Benar (PASAL 36 AYAT 1 HURUF B UU KUP)




Pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang tidak Benar (PASAL 36 AYAT 1 HURUF B UU KUP)

DASAR HUKUM

Keberatan PBB

Pengurangan PBB

Pengurangan Denda

Administrasi PBB (Karena

Hal-Hal Tertentu )

Pembetulan Kesalahan

Tulis, Kesalahan

Hitung, dan/atau

Kekeliruan Ketentuan Tertentu Dalam

Peraturan Per-UU

Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi

Administrasi PBB

Pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang

tidak Benar

Pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang

tidak Benar

Dasar Permohonan WP

Permohonan WP Permohonan WP Permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan

Permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan



Diajukan Atas SPPT atau SKP

SPPT atau SKPSPPT/SKP PBB/STP PBB

)** SKP atau STPSPPT, SKP atau STP

SPPT, SKP atau STP

Aristasi Penelitian: Keputusan: Keputusan: Keputusan: Keputusan: Keputusan: Keputusan:

KPP & Kanwil -Ka KPP Pratama an. Menkeu

-Ka KPP Pratama an. Dirjen Pajak

Pejabat yang menerbitkan surat keputusan atau surat ketetapan

Kakanwil DJP a.n. Dirjen Pajak



Keputusan: (sd Rp 500 jt) (sd Rp 500 jt)

Kakanwil an. Dirjen Pajak

-KaKanwil DJP an Menkeu (500 jt-Rp 1,5 M)

-Kanwil DJP an. Dirjen Pajak

-Dirjen Pajak an. Menkeu(> Rp 1,5M)

(> Rp500 jt)

Batas Waktu Penyelesaian

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tgl permohonan

KPP : 3 bulan KPP : 3 bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tgl permohonan




Kanwil: 4 bulan Kanwil : 3 bulan

Dirje : 6 bulan

)** SPPT, SKP PBB, STP PBB, SK Pemberian Pengurangan PBB Pasal 19 UU PBB, SK Pengurangan denda administrasi PBB Pasal 20 UU PBB, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pemberian Imbalan Bunga, SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

DASAR HUKUM

Keberatan PBB

Pengurangan PBB

Pengurangan Denda

Administrasi PBB (Karena

Hal-Hal Tertentu )

Pembetulan Kesalahan

Tulis, Kesalahan

Hitung, dan/atau

Kekeliruan Ketentuan Tertentu Dalam

Peraturan Per-UU

Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi

Administrasi PBB

Pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang

tidak Benar

Pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB Yang

tidak Benar

Undang-undang

Pasal 15 UU No 12/1985 stdd UU No 12/1994



Pasal 16 UU No 6/1983 stdtd UU No 28/2007

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP

Peraturan Menteri Keuangan

PMK 110/PMK.03/2009 Tgl 17/06/2009

PMK 111/PMK.03/2009 Tgl. 17/06/2009

PMK 111/PMK.03/2009 Tgl. 17/06/2009

PMK 111/PMK.03/2009 Tgl. 17/06/2009

Peraturan Dirjen Pajak

PER-16/PJ./2010 Tgl 26/03/2010

PER-46/PJ/2009 Tgl 24/08/2009

PER-18/PJ/2010 Tgl 26/03/2010

PER-37/PJ./2008 Tgl 23/09/2008

PER-17/PJ/2010 Tgl 25/03/2010

PER-17/PJ/2010 Tgl 25/03/2010

PER-17/PJ/2010 Tgl 25/03/2010

Surat Edaran Dirjen Pajak SE-32/PJ./2009

Tgl 16/03/2009SE-77/PJ/2009 Tgl 24/08/2009

SE-26/PJ/2008 Tgl 02/05/2008

SE-79/PJ/2008 Tgl 22/12/2008

SE-97/ PJ/2009 Tgl 05/10/2009

SE-97/ PJ/2009 Tgl 05/10/2009

SE-97/ PJ/2009 Tgl 05/10/2009

Keputusan Kakanwil DJP Jawa Timur III

Keputusan Kakanwil Jawa Timur III no. Kep.01/WPJ.12/BD.06/2009

31

Documents

Keberatan pengurangan pbb