KATA - pusdiklatwas.bpkp.go.id · PKP. atwas BP dan fungs hun 2013 iklatwas rja (perform target kin ah satu l ngkatan kin tabilitas K ... Gambar 1.5. Sistematika Penyajian LAKIP Gambar

Laporan Ak

Puji dan

dan ridho

Sesuai K

Pendidik

salah sat

penyelen

pelatihan

Pusdiklat

keberhas

kepada p

Laporan

dan reali

didasarka

tahunan

Analisis d

capaian k

Hasil an

langkah a

masa dep

Akhirnya

dapat me

misi BPK

untabilitas Ki

syukur ka

o-Nya kam

Keputusan

kan dan P

tu unit ke

nggaraan,

n di bid

twas BPK

ilan yang

pemberi ma

Akuntabil

sasi pelaks

an pada Pe

dari Ren

dilakukan

kinerja dib

nalisis digu

antisipatif

pan.

a, diharap

enjadi mas

KP secara k

inerja Instans

KATA

ami panjatk

mi dapat m

Kepala B

Pelatihan P

rja BPKP

pembinaa

dang pen

KP tahun

telah dica

andat yaitu

litas Kiner

sanaan tug

enetapan K

ncana Stra

terhadap

bandingkan

unakan se

dalam ran

kan Lapor

sukan yang

keseluruhan

si Pemerintah

A PEN

kan kepad

melewati tah

BPKP Nom

Pengawasa

yang mem

an dan ko

ngawasan

n 2013 d

apai serta

u Kepala B

rja Pusdikl

gas pokok

Kinerja Ta

ategis Pusd

celah kine

n dengan

ebagai sal

ngka penin

ran Akun

g bermanf

n.

Pusdiklatwas

NGANT

a Tuhan Y

hun 2013 d

mor: KEP-0

an (Pusdik

mpunyai t

oordinasi

. Lapora

isusun un

sebagai be

BPKP.

latwas BP

dan fungs

ahun 2013

diklatwas

erja (perform

target kin

ah satu l

ngkatan kin

ntabilitas K

aat dalam

Ci

NIP

s 2013

TAR

YME karen

dengan lan

06.00.00-08

klatwas) B

tugas poko

kegiatan

an Akunt

ntuk mel

entuk pert

PKP mengg

si Pusdikla

dan merup

BPKP pe

mance gap)

nerja yang

andasan u

nerja Pusd

Kinerja Pu

upaya pen

iawi, 21 Jan

Kepala

DadangP 19610930

na dengan k

ncar.

80/K/2001

BPKP mer

ok melaks

pendidika

tabilitas

laporkan

tanggungja

gambarkan

atwas BPK

pakan pen

eriode 201

, yaitu per

telah dite

untuk me

diklatwas B

usdiklatwas

ncapaian v

nuari 2014

Pusat,

g Kurnia 0 198203 1 0

i

karunia

1, Pusat

rupakan

sanakan

an dan

Kinerja

tingkat

awaban

n target

KP yang

njabaran

10-2014.

rbedaan

etapkan.

enyusun

BPKP di

s BPKP

visi dan

001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013 ii

D A F T A R I S I

Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ................................................ iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1 A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ......... 1 B. Aspek Strategis Organisasi .................................... 2 1. Pendekatan Balanced Scorecard .......................... 2 2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, and Threats) .............................. 3

3. Nilai Luhur Organisasi ....................................... 4 C. Kegiatan dan Layanan Organisasi 5 D. Struktur Organisasi ................................................. 6 E. Sistematika Penyajian ............................................. 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .... 10 A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP ................. 10 B. Perjanjian Kinerja ..................................................... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... 17 A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP ................... 17 B. Analisis Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP ...

19

BAB IV PENUTUP ......................................................................... 34

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Capaian Kinerja Program Tahun 2013 Lampiran 2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Outcome Tahun

2013 dengan Realisasi Tahun 2012 dan Target Tahun 2014 Lampiran 3. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013 Lampiran 4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Output Tahun

2013 dengan Realisasi Tahun 2012 dan Target Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013 iii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Pusdiklatwas Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Gambar 1.5. Sistematika Penyajian LAKIP Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 1 Gambar 3.2. Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan Gambar 3.3. Peserta Diklat Teknis Substansi Gambar 3.4. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Teknis Substansi Gambar 3.5. Perbandingan Realisasi Output Diklat Teknis Substansi Gambar 3.6. Peserta Diklat Fungsional Auditor Gambar 3.7. Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat Fungsional Auditor Gambar 3.8. Perbandingan Realisasi Output Diklat Fungsional Auditor Gambar 3.9. Sistem Diklat Berbasis Merit dan Kompetensi Gambar 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Sistem Diklat Berbasis Merit dan

Kompetensi Gambar 3.11. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 2 Tabel R1. Capaian Kinerja Outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Tabel 3.1. Rentang Capaian Kinerja Program Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Tabel 3.3. Nilai Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Pusdiklatwas BPKP

Tahun 2013 Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Output Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 Tabel 4.1. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012-2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013 iv

ejalan dengan visi BPKP sebagai ”Auditor Presiden yang responsif,

interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan

negara yang berkualitas”, Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung

pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP yakni

mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten. Pusdiklatwas BPKP melakukan pembelajaran yang dapat

mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi

Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam

suatu visi, yaitu:

“Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan

Pemerintahan”

Sesuai peran yang diemban, Pusdiklatwas BPKP memiliki tanggung jawab

untuk mencapai target kinerja pada Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 2010-

2014, yang dijabarkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap

tahun. Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 merupakan kontrak kinerja

yang harus dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP

Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013.

Tapkin Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 berisi dua program, yaitu Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome), dan

keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output).

Dalam Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2013, telah ditetapkan 2 indikator

outcome dan 5 indikator output.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013 v

Guna melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, Pusdiklatwas BPKP

telah melakukan pengumpulan data kinerja dengan dukungan sistem

informasi, yaitu SIM MonevRKT dan SIM Pusdiklatwas BPKP.

Hasil pengukuran kinerja outcome atas dua program Pusdiklatwas BPKP

selama tahun 2013, menunjukkan rata-rata capaian kinerja outcome sebesar

127,93% atau termasuk dalam kategori “Memuaskan”, yang terdiri atas:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -

BPKP, dengan rata-rata capaian kinerja outcome sebesar 150,42%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP,

dengan capaian kinerja outcome sebesar 105,43%.

Capaian kinerja outcome Pusdiklatwas BPKP tersebut menyerap dana sebesar

Rp40.518.468.917,00 atau 97,52% dari anggaran setelah revisi sebesar

Rp41.547.792.000,00, dan SDM sebanyak 30.455 OH atau 88,39% dari target

sebanyak 34.455 OH.

Capaian kinerja masing-masing indikator outcome untuk kedua program

tersebut dapat dilihat pada Tabel R.1.

Tabel R.1 Capaian Kinerja Outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013

NO.

INDIKATOR OUTCOME CAPAIAN INDIKATOR OUTCOME

(%) URAIAN SATUAN TARGET REALISASI

PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA -BPKP

1. Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

% 88,00 132,37 150,42

PROGRAM 2: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA-BPKP

1. Tingkat kepuasan penerima layanan Skala Likert 1-10

8,10 8,54 105,43

Rata-rata Capaian Kinerja Outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 127,93

Keberhasilan kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 ditunjukkan dengan

prestasi-prestasi yang dicapai, antara lain sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013 vi

1. Hasil audit dan evaluasi Inspektorat yang dilaksanakan selama tahun

2013 atas kegiatan operasional, kinerja dan SPIP menunjukkan hasil

sebagai berikut:

a. Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh nilai sebesar

88,15 atau predikat Baik ( berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja

pada Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012, Nomor LHE-106/IN/2013

tanggal 18 September 2013).

b. Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh

nilai sebasar 89,53, kategori AA atau predikat Memuaskan

(berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Pusdiklatwas BPKP

Tahun 2012, Nomor LHE-129/IN/2013 tanggal 30 September 2013).

2. Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2005 telah menerapkan standarisasi

proses kerja yang diakui secara internasional, yaitu berupa Sertifikat ISO

9001:2008 yang dikeluarkan oleh TUV Nord. Setiap tahun dilakukan

audit oleh TUV Nord untuk meyakinkan bahwa standarisasi proses kerja

kediklatan masih berjalan dengan baik. Pada bulan September 2013,

telah dilakukan audit (surveillance) oleh TUV NORD dan hasilnya

menyatakan bahwa standarisasi proses tetap terjaga dengan baik.

3. Akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah/LKPP untuk Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011,

yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Deputi Bidang

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia , LKPP Nomor

100 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013).

4. Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi

banding penyelenggaran diklat oleh lembaga-lembaga diklat lain atau

menjadi tempat observasi lapangan bagi peserta diklat Management of

Training (MOT). Selain itu, Pusdiklatwas BPKP menjadi tempat studi

banding penerapan ISO. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013 vii

BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi rujukan/contoh

bagi lembaga diklat lain. Dalam tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP menjadi

tempat studi banding bagi 7 kementerian/lembaga.

Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 secara rata-rata memuaskan.

Namun, masih terdapat beberapa hal strategis yang perlu diperhatikan di

masa depan, yaitu:

1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program kediklatan

sesuai dengan kebutuhan stakeholders, seperti pelatihan untuk para

pimpinan (executive training) dan pelatihan analisis makro/strategis.

2. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas

BPKP dan di Perwakilan BPKP guna meningkatkan kualitas

penyelenggaraan diklat.

3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga

mampu menjangkau pengguna yang lebih luas.

4. Terus menerus melakukan perbaikan atau penyempurnaan

penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana

prasarananya agar Pusdiklatwas BPKP tetap eksis sebagai lembaga diklat

yang memiliki daya saing kuat.

5. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan

akreditasi bagi lembaga diklat lainnya yang menyelenggarakan diklat

pengawasan dan SPIP.

ada Bab ini diuraikan mengenai tugas, fungsi, wewenang Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, aspek-aspek strategis,

kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika

penyajian LAKIP.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP mempunyai

tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasi seluruh kegiatan

pendidikan dan pelatihan pengawasan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Kepala BPKP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP menjalankan

fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan,

fungsional, dan teknis;

2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan

dan pelatihan fungsional dan teknis;

3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;

4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan

dan pelatihan, pembentukan, pengembangan, dan penjenjangan

jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklatwas 2013 2

2013

5. Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan

fungsional auditor;

6. Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta

penyusunan laporannya; dan

7. Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha,

keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan strategis organisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat

penting dalam suatu iklim di mana perkembangan dan perubahan

lingkungan terjadi sangat cepat. Melalui perencanaan strategis, perubahan

lingkungan strategis mampu diantisipasi sehingga dapat memberikan

arah yang akan dituju dan cara meraihnya.

Perumusan perencanaan strategis tidak lepas dari aspek strategis

organisasi yang menentukan arah kebijakan strategis yang akan

ditempuh. Oleh karena itu, aspek strategis Pusdiklatwas BPKP

diidentifikasi dengan menggunakan beberapa pendekatan dan

diselaraskan dengan aspek strategis BPKP.

1. Pendekatan Balanced Scorecard

Konsep balanced scorecard digunakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam

rangka menyeimbangkan identifikasi aspek strategis pemenuhan

kepentingan pihak luar dan aspek strategis pembenahan ke dalam.

Konsep balanced scorecard tersebut pada dasarnya telah diadaptasi

sesuai dengan karakteristik organisasi publik dengan menyesuaikan

perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi pemangku

kepentingan, dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat

bagi pengguna jasa. Sedangkan dua perspektif lainnya adalah

Bab 1 Pendahuluan


2013

perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan

pembelajaran.

Perspektif manfaat bagi pemangku kepentingan dan manfaat bagi

pengguna jasa menjelaskan manfaat/nilai tambah yang dapat

diberikan kepada pemangku kepentingan dan pengguna jasa dari

kegiatan diklat. Pemenuhan manfaat ini dicapai melalui keberhasilan

Pusdiklatwas BPKP memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan

pengguna jasa yang diwujudkan dengan dimanfaatkannya hasil diklat,

kepuasan pemangku kepentingan dan pengguna jasa serta

meningkatnya permintaan jasa kediklatan.

Hal tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh proses bisnis

internal yang berkualitas. Proses bisnis internal yang berkualitas

dilaksanakan melalui perencanaan, pengambilan keputusan,

pengendalian mutu, pengaturan pola hubungan antar bidang/bagian,

pertanggungjawaban dan pelaporan, proses penganggaran, penyediaan

dana serta sarana dan prasarana yang memadai, dan pembakuan

standar kerja.

Oleh karena itu, dukungan pengelolaan pilar kinerja organisasi

sebagaimana yang terdapat pada perspektif pertumbuhan dan

pembelajaran berupa modal organisasi (organizational capital), modal

sumber daya manusia (human capital) dan modal informasi dan

prosedur (information capital) harus dilaksanakan secara memadai,

sehingga Pusdiklatwas BPKP dapat memberikan pelayanan jasa

kediklatan yang berkualitas dengan biaya yang efisien.

2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)

Analisis SWOT dilakukan untuk mengantisipasi dinamika lingkungan

strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal

sehingga dapat diidentifikasi faktor kunci keberhasilan untuk

Bab 1 Pendahuluan


2013

merancang perencanaan strategis organisasi. Dari hasil analisis SWOT,

diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Pusdiklatwas BPKP,

yaitu:

a. Tersedianya SDM yang kompeten di bidang diklat pengawasan

dan kapasitas kelembagaan yang memadai;

b. Kewenangan dari peraturan perundang-undangan, terutama

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak di lingkungan BPKP;

c. Tersedianya program diklat dan materi diklat pengawasan yang

berkualitas;

d. Memiliki jaringan diklat dan informasi melalui Perwakilan BPKP di

seluruh Indonesia;

e. Memiliki pengalaman dalam bidang diklat pengawasan;

f. Kebutuhan diklat pengawasan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik;

g. Meningkatnya tuntutan profesionalisme di bidang pengawasan;

h. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang diklat pengawasan;

dan

i. Pengembangan sistem dan teknologi informasi.

3. Nilai Luhur Organisasi

Nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan

nilai luhur BPKP merupakan salah satu aspek strategis yang sangat

penting dalam perumusan perencanaan strategis Pusdiklatwas BPKP.

Nilai-nilai luhur tersebut terangkum dalam suatu kata kunci “PIONIR”

yang berarti pemrakarsa. Hal ini merupakan perwujudan dari

Bab 1 Pendahuluan


2013

keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk

yang berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi diyakini

diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Apabila

diuraikan lebih lanjut, PIONIR mengandung makna Profesional,

Integritas, Orientasi pada pengguna, Nurani dan akal sehat,

Independen, dan Responsibel. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi

pedoman bagi Pusdiklatwas BPKP dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya.

C. Kegiatan dan Layanan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang

kompeten dan berintegritas, Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan

Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) di lingkungan BPKP, Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah,

dan Instansi Lainnya diantaranya POLRI, TNI, Rumah Sakit, Universitas.

Pelaksanaan diklat dibiayai dengan dana yang berasal dari DIPA , PNBP,

dan DIPA Instansi Pengguna (User).

Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas:

1. Diklat Pimpinan, yaitu:

Kepemimpinan Tingkat III

Kepemimpinan Tingkat IV

2. Diklat Kedinasan, yaitu:

Prajabatan Golongan II

Prajabatan Golongan III

3. Diklat Teknis Substansi

Diklat Teknis Substansi diantaranya diklat Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Audit Investigatif, Prosedur Pengadaan Barang dan

Jasa (PPBJ), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RLKPD),

Reviu Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (RLKKL), Audit

Bab 1 Pendahuluan


2013

Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) , Pengelolaan Keuangan Daerah,

Audit Kinerja, Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif, Audit

Forensik, Audit Berbasis Risiko, Manajemen Pengawasan dan Analisis

Pemecahan Masalah.

4. Diklat Fungsional Auditor yaitu:

Pembentukan Auditor Terampil,

Pembentukan Auditor Ahli

Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli

Penjenjangan Audior Muda

Penjenjangan Auditor Madya

Penjenjangan Auditor Utama.

D. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusdiklatwas BPKP dipimpin

oleh Kepala Pusdiklatwas, yang membawahi satu Bagian Tata Usaha dan

tiga Bidang. Bagian Tata Usaha membawahi tiga subbagian. Bidang

Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi (P2E) membawahi empat

subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan

Fungsional Auditor (P3JFA) membawahi dua subbidang. Bidang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis

(P3KT) membawahi dua subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP disajikan pada Gambar

1.1

Bab 1 Pendahuluan


2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLATWAS BPKP

Sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2013

sebanyak 219 orang terdiri dari 127 orang Pegawai Negeri Sipil dan 92

orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Rincian Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan jabatan,

pendidikan, dan golongan adalah sebagai berikut:

KEPALA PUSDIKLATWAS

BAGIAN TU BIDANG P3JFA BIDANG P3KT

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum

BIDANG P2E

Sub Bidang Perencanaan

Program Diklat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bidang Evaluasi Diklat

Sub Bidang Pengembangan Materi Diklat

Sub Bidang Penyelenggaraan

Diklat Penjenjangan

JFA


Diklat Pembentukan

dan Pengembangan

JFA

Sub Bidang Pelaporan Diklat


Diklat Teknis Substansi


Diklat Kedinasan

Gambar 1.1

Bab 1 Pendahuluan


2013

Strata 3 Strata 2 Strata 1/DIV

Diploma III

SLTA SLTP SD

4

3733

12

39

1 1

Gambar 1.3

Komposisi Pegawai PusdiklatwasBerdasarkan Pendidikan

20%67%

13%

Gambar 1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan IV Golongan III

Golongan II

48

36

16 16

4 3 2 1 1

Gambar 1.2

Komposisi Pegawai Pusdiklatwas

Fungsional Umum Auditor Widyaiswara

Pejabat Struktural Pranata Komputer Arsiparis

Dokter Analis Kepegawaian Pejabat Negara

Pegawai Negeri

Sipil Pusdiklatwas

BPKP jika diklasifi-

kasikan berdasar-

kan jabatan, terdiri

dari: fungsional

umum berjumlah

48 orang, fung-

sional auditor berjumlah 36 orang, widyaiswara berjumlah 16 orang,

pejabat struktural berjumlah 16 orang, pranata komputer berjumlah 4

orang, arsiparis berjumlah 3 orang, analis kepegawaian berjumlah 1

orang, dokter berjumlah 2 orang, pejabat negara berjumlah 1 orang.

Berdasarkan

pendidikan, pegawai

dengan latar

belakang pendidikan

S3 berjumlah 4

orang, S2 berjumlah

37 orang, S1/DIV

berjumlah 33 orang,

DIII berjumlah 12

orang, SLTA berjumlah 39 orang,

SLTP dan SD masing-masing 1

orang.

Sedangkan berdasarkan golongan,

pegawai golongan IV berjumlah 25

orang, golongan III berjumlah 85

orang, dan golongan II berjumlah

17 orang.

Bab 1 Pendahuluan


2013

E. Sistematika Penyajian

LAKIP Pusdiklatwas BPKP disusun untuk mengomunikasikan

pencapaian kinerja Pusdiklatwas BPKP selama tahun 2013. Capaian

kinerja tahun 2013 dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja

dengan rencana kinerja tahun 2013. Sistematika LAKIP Pusdiklatwas

BPKP terdiri dari empat bab dengan materi sajian sebagaimana terlihat

pada Gambar 1.5.

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Rencana Strategis 2010-2014

2008-2010

Bab 2

Bab 3

Bab 4

P E N D A H U L U A N Bab 1

Rencana Kinerja 2013

Perjanjian Kinerja 2013

Analisis Capaian Kinerja 2013

P E N U T U P Simpulan dan Strategi Peningkatan Kinerja

Gambar 1.5

Capaian Kinerja 2013

A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Renstra BPKP) tahun

2010-2014. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Renstra BPKP 2010-2014,

maka ditetapkan Renstra Pusdiklatwas BPKP tahun 2010-2014.

Renstra Pusdiklatwas BPKP berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

IKU, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun 2013 dengan

uraian sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi Pusdiklatwas BPKP disusun dengan mengacu kepada visi BPKP

2010-2014, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif

dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara

yang Berkualitas”. Pusdiklatwas berupaya untuk mendukung

pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ke-tiga BPKP yakni

mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten melalui pembelajaran yang dapat

mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi

Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Pusdiklatwas

selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui

pengembangan bahan ajar yang up to date berbasis kompetensi

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KERJA

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja


2013

menggunakan perangkat multimedia. Pusdiklatwas BPKP secara

terus-menerus mengembangkan diri menjadi lembaga profesional di

bidang diklat melalui pembelajaran secara elektronik dengan sistem

on line yang dapat di akses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah

Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu

visi, yaitu:

“Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya

di Lingkungan Pemerintahan”

Makna lembaga diklat terdepan berarti Pusdiklatwas BPKP berupaya

untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan jenis-jenis

diklat yang dibutuhkan oleh stakeholders disertai penerapan

metodologi training yang modern berbasis teknologi informasi.

Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu bertindak selangkah lebih

maju menjadi pelopor atau mempunyai inisiatif dalam pengembangan

konsep-konsep yang kemudian diimplementasikan untuk

kepentingan stakeholders dan menjadi terpercaya dengan terus

menerus meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan

kediklatan untuk stakeholders.

2. Pernyataan Misi

Misi Pusdiklatwas BPKP merupakan bentuk nyata dari rumusan visi

yang memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh

Pusdiklatwas BPKP dalam rangka mewujudkan visi. Misi

Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu:

“Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara Dalam

Mengimplementasikan SPIP”

dan

“Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat”

Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan

perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi



2013

pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi stakeholders dan

pencapaian kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung berupa

peningkatan kualitas manajemen diklat, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya diklat

lainnya.

3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan

lima tahun. Dengan mengacu kepada misi yang telah dirumuskan dan

selaras dengan tujuan BPKP, maka tujuan Pusdiklatwas BPKP adalah:

“Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten”

Rumusan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud

dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan

terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi

auditor di lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan strategis, telah ditetapkan sasaran strategis

dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP 2010-2014. Dari delapan sasaran

strategis yang ditetapkan dalam Renstra BPKP 2010-2014,

Pusdiklatwas BPKP mengemban tugas untuk mewujudkan dua

sasaran strategis yaitu:

a. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda.



2013

b. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%

dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%”.

5. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis, ditetapkanlah indikator kinerja

utama. Indikator kinerja utama Pusdiklatwas BPKP merupakan

ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP.

Penetapan indikator dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan

dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan

strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan

sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan

menggunakan indikator keluaran (output):

Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP adalah sebagaimana

tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP

NO

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan


Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan



2013

6. Program dan Kegiatan Tahun 2013

Rencana program dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP telah ditetapkan

dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP untuk periode 2010-2014. Dalam

tahun 2013 Pusdiklatwas BPKP melaksanakan dua program dan tiga

kegiatan. Program dan Kegiatan Pusdiklatwas BPKP adalah

sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013

NO

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM

KEGIATAN


Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP dan APIP

b. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkap-an serta pembayaran gaji/tunjangan–BPKP


Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP

Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana



2013

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003

tanggal 25 Maret 2003, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun

Rencana Kinerja Tahunan sebagai jabaran operasional Rencana Strategis.

Dalam Rencana Kinerja, setiap rumusan tujuan strategis dilengkapi

dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya.

Selanjutnya, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi

pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang

merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja tersebut berisi sasaran

strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai

indikator kinerja dan targetnya. Perjanjian kinerja atau dokumen

penetapan kinerja memuat dua IKU yang digunakan untuk mengukur

tercapainya dua sasaran strategis.

Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja (Tapkin) Pusdiklatwas BPKP

tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013

URAIAN KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

Indikator Output: 1.1 Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Pimpinan

/Kedinasan

Persen

Persen

88

100



2013

URAIAN KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

1.2 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi 1.3 Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor 1.4 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Merit dan

Kompetensi

Orang Orang Persen

2.610 1.800

97

Sasaran 2. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan

Indikator Output: Pengadaan Sarana dan Prasarana

skala likert 1-10

unit

8,1

11

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung

dengan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

bagi Internal BPKP dan APIP dan Pembinaan administrasi dan pengelolaan

perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan sebesar Rp 33.841.984.000,00

dan untuk kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

sebesar Rp250.000.000,00 total anggaran adalah sebesar

Rp34.091.984.000,00. Selama tahun 2013 anggaran tersebut telah direvisi

sehingga total anggaran menjadi Rp41.547.792.000,00. Namun demikian,

tidak dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan

Kinerja.

A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP

LAKIP Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 menggambarkan capaian kinerja

program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Tapkin

Pusdiklatwas BPKP tahun 2013. Indikator kinerja program

mencerminkan manfaat/hasil dari output. Indikator kinerja kegiatan

terdiri atas indikator input dan output. Indikator kinerja input terdiri atas

jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia

(SDM), yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator

kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang

dilaksanakan.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan

targetnya.

Dalam rangka memberikan gambaran umum capaian kinerja, dilakukan

kategorisasi capaian kinerja berdasarkan rentang capaian tertentu

sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJAA

Bab III Akuntabilitas Kinerja


2013

Tabel 3.1. Rentang Capaian Kinerja Program

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I Capaian ≥ 100% Memuaskan

II 85% ≤ Capaian < 100% Sangat baik

III 70% ≤ Capaian < 85% Baik

IV 55% ≤ Capaian < 70% Cukup

V Capaian < 55% Kurang

Capaian kinerja atas dua program yang dilaksanakan Pusdiklatwas BPKP

pada tahun 2013 sebesar 127,93% yang terdiri atas dua indikator kinerja

outcome dengan kategori “memuaskan” (capaian ≥ 100%).

Rincian capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan

pendukungnya dapat dilihat pada lampiran I. Ikhtisar capaian kinerja

Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013

No Nama Program Capaian Kinerja

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-BPKP

150,42

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negara-BPKP

105,43

Rata-rata Capaian Kinerja 127,93



2013

Data anggaran dan realisasi anggaran pada masing-masing program

adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Nilai Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Pusdiklatwas BPKP tahun 2013

No Uraian

Program 1 Program 2 Total

1 Anggaran Awal 33.841.984.000 250.000.000 34.091.984.000

2 Anggaran Setelah Revisi

41.297.792.000 250.000.000 41.547.792.000

3 Total Realisasi 40.271.571.417 246.897.500 40.518.468.917

4 Persentase 97,52% 98,76% 97,52%

B. Analisis Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP pada

tahun 2013 yang diikhtisarkan dalam tabel Realisasi Capaian Kinerja

pada Lampiran I adalah 127,93% atau termasuk kategori “memuaskan”.

Rata-rata capaian kinerja tersebut terdiri dari capaian kinerja Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP

sebesar 150,42% dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara-BPKP sebesar 105,43%.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran

strategis, khususnya terhadap IKU pada tiap-tiap sasaran strategis.

Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja

tahun 2013 dengan capaian kinerja tahun 2012, serta mengaitkannya

dengan target outcome akhir tahun periode Renstra tahun 2014.

Analisis atas capaian kinerja masing-masing program di atas diuraikan

berikut ini:



2013

Dalam tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPKP. Keberhasilan program

tersebut diukur dari satu indikator outcome yaitu “Rasio SDM terdiklat

sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan”.

Indikator outcome tersebut, ditetapkan dengan sasaran yang hendak

dicapai yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP, sehingga SDM di BPKP maupun APIP

lainnya mampu memenuhi jumlah pegawai dengan kompetensi yang

dibutuhkan untuk mendukung penugasan pengawasan dan non

pengawasan, dengan target untuk tahun 2013 sebesar 88%.

Capaian outcome ini diukur dari realisasi jumlah SDM terdiklat sesuai

kompetensi dibandingkan dengan total jumlah yang dibutuhkan yaitu

jumlah calon peserta diklat sesuai kapasitas Pusdiklatwas BPKP yang

tertuang dalam Kalender Diklat (Kaldik).

Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja, realisasi jumlah SDM

terdiklat sesuai kompetensi sebanyak 6.089 orang atau 132,37% dari total

jumlah yang dibutuhkan sebanyak 4.600 orang. Dengan demikian

capaian outcome adalah sebesar 150,42% dari target 88%.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator outcome “rasio SDM

terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan”,

adalah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang terdiri atas:

Program 1:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP

Sasaran Outcome:

Meningkatnya Kapasitas Aparat Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten pada 80% K/L/Pemda



2013

1. Diklat kedinasan sebanyak 159 orang atau 2,61% dari total realisasi

diklat.

2. Diklat teknis substansi sebanyak 4.143 orang atau 68,04% dari total

realisasi diklat.

3. Diklat fungsional auditor sebanyak 1.787 orang atau 29,35% dari total

realisasi diklat.

Pendukung utama terlampauinya target indikator outcome, adalah

pelaksanaan diklat teknis substansi yaitu sebesar 68,04%.

Perbandingan target dan realisasi indikator outcome tahun 2013

dibandingkan tahun 2012 tersaji pada Gambar 3.1.

Dari Gambar 3.1, dapat dilihat bahwa realisasi indikator outcome selama 2

tahun terakhir mengalami peningkatan. Realisasi indikator outcome Tahun

2013 sebesar 132,37% meningkat 17,07% jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target akhir Renstra

Pusdiklatwas tahun 2014 sebesar 90%. Realisasi indikator outcome tahun

2012 mencapai 115,30% diperoleh dari perbandingan SDM terdiklat

sebanyak 5.857 orang dengan jumlah total yang dibutuhkan sebanyak

5.080 orang. Sedangkan realisasi outcome tahun 2013 mencapai 132,37%

diperoleh dari perbandingan SDM terdiklat sebanyak 6.089 orang dengan

total jumlah yang dibutuhkan sebesar 4.600 orang. Kenaikan realisasi

2012 2013

Target 86% 88%

Realisasi 115,30% 132,37%

0%25%50%75%

100%125%150%

Gambar 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 1

90%



2013

100%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Gambar 3.2

Tingkat Kelulusan Diklat Kedinasan

Target Realisasi

indikator outcome tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi indikator

outcome tahun 2012 disebabkan antara lain karena meningkatnya

permintaan diklat dari stakeholders pada tahun 2013 dibandingkan dengan

tahun 2012.

Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target

indikator output. Capaian indikator kinerja output selama tahun 2013

diuraikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Capaian indikator kinerja output Pusdiklatwas BPKP tahun 2013

No Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1 Tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan

%

100

100

100

2 Jumlah peserta diklat teknis substansi

Orang 2.610 4.143 158,74

3 Jumlah peserta diklat fungsional auditor

Orang 1.800 1.787 99,28

4 Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi

% 97 97 100

Capaian indikator kinerja output selama tahun 2013 diuraikan sebagai

berikut:

1) Tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan

Realisasi output “tingkat kelulusan peserta

diklat kedinasan” mencapai 100%, yaitu

dari jumlah peserta diklat sebanyak 159

orang seluruhnya dinyatakan lulus.

Jumlah peserta diklat kedinasan adalah

jumlah pejabat struktural dan pegawai

90%



2013

lainnya (fungsional) di lingkungan BPKP yang mengikuti diklat

kepemimpinan dan pra jabatan.

Output tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan merupakan hasil

kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP

dan APIP.

Realisasi output tingkat kelulusan peserta diklat kedinasan sama

dengan tahun 2012, yaitu dari jumlah peserta diklat kedinasan

sebanyak 265 orang, seluruhnya atau 100% dinyatakan lulus.

2) Jumlah peserta diklat teknis substansi

Realisasi output “jumlah peserta diklat

teknis substansi” mencapai 4.143 orang

peserta atau 158,74% dari target tahun

2013 sebesar 2.610 orang peserta. Jumlah

peserta diklat teknis substansi adalah

jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

dan pegawai lainnya di lingkungan APIP

maupun non APIP yang mengikuti diklat teknis substansi (diklat yang

diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan

pengetahuan di bidang teknis tertentu).

Output jumlah peserta diklat teknis substansi merupakan hasil dari

kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi internal BPKP

dan APIP.

Terlampauinya target output jumlah

peserta diklat teknis substansi

diantaranya berasal dari kontribusi

diklat dengan sumber dana PNBP.

Capaian output yang berasal dari

diklat PNBP mencapai 2.427 orang

2.610 4.143

-500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Gambar 3.3

Peserta Diklat Teknis Substansi

Target Realisasi

41,42%58,58

%

RM

PNBP

Gambar 3.4

Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat TS



2013

peserta atau 58,58% dari capaian output sebesar 4.143 orang peserta.

Jumlah tersebut melampaui jumlah yang semula direncanakan dalam

kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana

PNBP yaitu 990 orang. Terlampauinya target output disebabkan

karena pada tahun 2013 terdapat tambahan beberapa mitra kerja yang

belum pernah bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP sebelumnya

seperti Pemda Gorontalo dan Papua. Selain itu terdapat kenaikan

terhadap jumlah permintaan diklat dari mitra yang sudah

bekerjasama sebelumnya, seperti TNI dan Polri.

Adapun capaian output diklat yang dibiayai dana rupiah murni

(APBN) sebanyak 1.716 orang peserta atau berkontribusi sebesar

41,42% terhadap capaian output sebesar 4.143 orang peserta. Jumlah

tersebut melampaui jumlah yang semula direncanakan dalam

kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana

rupiah murni yaitu 1.620 orang peserta.

Walaupun secara keseluruhan target diklat teknis substansi

terlampaui, namun terdapat perubahan/pengalihan jenis diklat dari

yang semula direncanakan dalam kalender diklat karena alasan

urgensi/kepentingan yang lebih mendesak, misalnya:

Diklat Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dialihkan

ke diklat Training of Trainers.

Diklat Manajemen Risiko dialihkan menjadi Diklat Penyusunan

Kurikulum, Penulisan Modul dan Pembuatan Soal Ujian.

Diklat Pengelolaan SDM dialihkan menjadi Diklat Management of

Training.

Disamping itu terdapat penambahan kelas untuk diklat terkait

penelitian dan perencanaan.



2013

1.659 2.142

3.801

1.716

2.427

4.143

-500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

RM PNBP Total

Gambar 3.5Perbandingan Realisasi Output

Diklat Teknis Substansi

2012 2013

Dibandingkan dengan

realisasi output tahun 2012

yang mencapai 3.801 orang

peserta, realisasi output

tahun 2013 sebanyak 4.143

orang peserta mengalami

kenaikan sebanyak 342

orang peserta atau 9% dari

realisasi output tahun 2012.

Kenaikan tersebut berasal

dari realisasi diklat baik yang dibiayai dana RM (3,44%) maupun

PNBP (13,31%).

Selain diklat dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP,

Pusdiklatwas BPKP juga telah menyelenggarakan diklat teknis

substansi dengan sumber dana instansi pengguna (swakelola)

sebanyak 2.790 orang peserta dan diklat dengan sumber dana State

Audit Reform Procurement (STAR PRO) sebanyak 271 orang peserta.

3) Jumlah peserta diklat fungsional auditor

Realisasi output “jumlah peserta diklat

fungsional auditor” mencapai 1.787 orang

peserta atau 99,28% dari target tahun 2013

sebesar 1.800 orang peserta. Jumlah peserta

diklat fungsional auditor adalah jumlah

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di

lingkungan APIP yang mengikuti diklat

fungsional auditor.

Capaian target output jumlah peserta diklat fungsional auditor berasal

dari kontribusi diklat dengan sumber pembiayaan DIPA Rupiah

Murni (RM) maupun PNBP.

1.800 1.787

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Gambar 3.6

Peserta Diklat Fungsional Auditor

Target Realisasi



2013

Capaian output diklat yang

dibiayai dari dana PNBP

sebanyak 469 orang peserta atau

berkontribusi sebesar 26,25%

terhadap capaian output sebesar

1.787 orang peserta. Jumlah

tersebut melampaui jumlah yang

semula direncanakan dalam

kalender diklat untuk diklat fungsional auditor dengan sumber dana

PNBP yaitu 390 orang. Walaupun terdapat diklat dengan sumber

dana PNBP yang batal dilaksanakan yaitu diklat Penjenjangan

Auditor Utama karena jumlah peserta yang ada tidak memenuhi

syarat jumlah peserta minimal untuk diadakannya suatu diklat,

namun terdapat penambahan beberapa diklat Pembentukan Auditor

Ahli dan Penjenjangan Auditor Muda.

Adapun capaian output diklat yang dibiayai dana rupiah murni

sebanyak 1.318 orang peserta atau berkontribusi sebesar 73,75%

terhadap capaian output sebesar 1.787 orang peserta. Jumlah tersebut

dibawah jumlah yang semula direncanakan dalam kalender diklat

untuk diklat fungsional auditor dengan sumber dana rupiah murni

yaitu 1.410 orang. Tidak tercapainya target disebabkan karena

batalnya pelaksanaan diklat di beberapa daerah terkait adanya

kebijakan pengangkatan auditor dengan perlakuan khusus (inpassing).

Pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan diklat yang tidak sesuai

dengan yang tercantum didalam kaldik yaitu Diklat Fungsional

Auditor Penjenjangan Auditor Muda untuk pegawai BPKP yang

dialihkan menjadi diklat alih jabatan dari auditor trampil ke auditor

ahli.

26,25%

73,75%

RM

PNBP

Gambar 3.7

Kontribusi Terhadap Capaian Kinerja Diklat FA



2013

97% 97%

50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Gambar 3.9

Sistem Diklat Berbasis Merit & Kompetensi

Target Realisasi

1.251

540

1.791

1.318

469

1.787

-200 400 600 800

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

RM PNBP Total

Gambar 3.8

Perbandingan Realisasi OutputDiklat Fungsional Auditor

2012 2013

Dibandingkan dengan realisasi

output tahun 2012 sebanyak

1.791 orang peserta, realisasi

output tahun 2013 sebanyak

1.787 orang peserta mengalami

penurunan namun dalam

jumlah yang tidak signifikan

yaitu sebanyak 4 orang peserta

atau 0,22% dari realisasi output

tahun 2012.

Selain diklat dengan sumber dana rupiah murni dan PNBP,

Pusdiklatwas BPKP juga telah menyelenggarakan diklat fungsional

auditor dengan sumber dana instansi pengguna (swakelola) sebanyak

621 orang peserta.

4) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi

Realisasi output “tersedianya sistem

diklat berbasis merit dan kompetensi”

mencapai 97% atau 100% dari target

sebesar 97%. Sistem diklat berbasis

merit dan kompetensi adalah penye-

lenggaraan diklat yang pesertanya telah

memenuhi persyaratan tertentu,

modul/bahan ajar yang digunakan

dalam proses kediklatan memenuhi unsur knowledge (teori) dan skill

(praktik/latihan), adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test

dan post test, serta diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta.

Output tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi

merupakan hasil dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan

bagi internal BPKP dan APIP.



2013

Terdapat empat unsur yang dijadikan ukuran dalam menilai output

tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, yaitu:

a) Peserta telah memenuhi kriteria, yang diukur dengan

terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan dengan nilai

maksimal 1. Selama tahun 2013 seluruh peserta diklat secara

formal telah memenuhi kriteria sehingga memperoleh nilai

maksimal 1.

b) Terpenuhinya unsur knowledge (teori) dan skill (praktik/latihan)

dalam modul/bahan ajar diklat, yang diukur melalui pemenuhan

unsur tersebut dalam modul/bahan ajar diklat dengan nilai

maksimal 1. Selama tahun 2013 modul/bahan ajar yang

digunakan dalam pelaksanaan diklat telah memenuhi unsur

knowledge (teori) dan skill (latihan) sehingga memperoleh nilai 1.

c) Adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan post test

yang diukur dengan terlaksananya pre test dan post test dengan

nilai maksimal 1. Selama tahun 2013 jumlah pre test dan post test

yang dilakukan sebesar 88% atau 103 dari 117 diklat, sehingga

memperoleh nilai sebesar 0,88 dari nilai maksimal 1.

d) Diperolehnya sertifikat diklat oleh peserta yang diukur dengan

perbandingan jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikat

diklat dengan jumlah peserta diklat dengan nilai maksimal 1.

Selama tahun 2013 dari 9.771 peserta diklat, seluruhnya telah

memperoleh sertifikat sehingga memperoleh nilai maksimal 1.

Realisasi output didapatkan dari hasil pengukuran keempat unsur

tersebut dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh masing-

masing unsur (3,88) dibagi dengan jumlah unsur (4).



2013

91,75%97,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Gambar 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja

Sistem diklat berbasis merit dan kompetensi

2012 2013

Dibandingkan dengan

realisasi output tahun 2012

sebesar 91,75%, realisasi

output tahun 2013 sebesar

97% mengalami kenaikan

sebesar 5,25% atau 5,72%

dari realisasi output tahun

2012. Kenaikan itu disebab-

kan oleh bertambahnya

pengukuran atas hasil diklat

melalui pre test dan post test.

Capaian kinerja outcome ini menyerap dana sebesar Rp40.271.571.417,00

yaitu 119% dari anggaran dalam Tapkin sebesar Rp33.841.984.000,00.

Capaian anggaran sebesar 119% dari Tapkin, disebabkan angka anggaran

dalam Tapkin merupakan angka anggaran awal tahun (tidak dilakukan

revisi angka anggaran dalam Tapkin). Namun, jika dibandingkan

anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000,00 maka capaian

anggaran adalah sebesar 97,52%. SDM yang digunakan sebanyak 30.235

OH atau 88,84% dari rencana sebanyak 34.032 OH.



2013

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP

dimaksudkan untuk menyediakan sarpras sesuai dengan kebutuhan unit

kerja di lingkungan BPKP. Keberhasilan program ini diukur dengan

indikator outcome “tingkat kepuasan penerima layanan”, melalui survey

kepada pengguna layanan sarana dan prasarana. Sasaran yang hendak

dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

BPKP khususnya di lingkungan Pusdiklatwas. Target yang ditetapkan

untuk tahun 2013 sebesar 8,1 skala Likert. Berdasarkan hasil survey

melalui media kuesioner, capaian tingkat kepuasan penerima layanan

mencapai 8,54 skala Likert atau 105,43% dari target.

Perbandingan target dan realisasi indikator outcome tahun 2013

dibandingkan tahun 2012 tersaji pada Gambar 3.11.

Dari Gambar 3.11, dapat dilihat bahwa realisasi indikator outcome

mengalami peningkatan. Realisasi indikator outcome tahun 2013 sebesar

Program 2:

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara - BPKP

Sasaran Outcome:

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan

kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

90%

2012 2013

Target 7,9 8,1

Realisasi 8,06 8,54

7,57,88,08,38,58,8

Gambar 3.11Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 2

Target

Realisasi



2013

8.54 skala Likert meningkat 0,48 point atau sebesar 5,96% jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target

akhir Renstra Pusdiklatwas tahun 2014 sebesar 8,3 skala Likert. Kenaikan

realisasi indikator outcome tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi

indikator outcome tahun 2012 disebabkan antara lain karena peningkatan

kualitas layanan diklat di kelas.

Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target

indikator output. Target output yang ditetapkan pada awal tahun adalah

jumlah sarana dan prasarana berupa 1 unit/paket pengadaan CCTV dan

10 unit pengadaan sound system. Pada akhir tahun semua rencana

pengadaan dapat direalisasikan atau mencapai 100% dari target. Capaian

output jumlah sarana dan prasarana seluruhnya dibiayai dari dana rupiah

murni.

Capaian kinerja outcome ini menyerap dana sebesar Rp246.897.500,00 atau

98,76% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan SDM sebanyak 220

OH atau 52,01% dari rencana sebanyak 423 OH.

Keberhasilan kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2013 ditunjukkan dengan

prestasi-prestasi yang dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil audit dan evaluasi Inspektorat yang dilaksanakan selama tahun

2013 atas kegiatan operasional, kinerja dan SPIP menunjukkan hasil

sebagai berikut:

a. Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh nilai sebesar

88,15 atau predikat Baik ( berdasarkan Laporan Hasil Audit

Kinerja pada Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012, Nomor LHE-

106/IN/2013 tanggal 18 September 2013).

b. Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2012 memperoleh

nilai sebasar 89,53, kategori AA atau predikat Memuaskan

(berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Pusdiklatwas



2013

BPKP Tahun 2012, Nomor LHE-129/IN/2013 tanggal 30

September 2013).

2. Pusdiklatwas BPKP sejak tahun 2005 telah menerapkan standarisasi

proses kerja yang diakui secara internasional, yaitu berupa Sertifikat

ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh TUV Nord. Setiap tahun

dilakukan audit oleh TUV Nord untuk meyakinkan bahwa

standarisasi proses kerja kediklatan masih berjalan dengan baik. Pada

bulan September 2013, telah dilakukan audit (surveillance) oleh TUV

NORD dan hasilnya menyatakan bahwa standarisasi proses tetap

terjaga dengan baik.

3. Akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah/LKPP untuk Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Th. 2011 tanggal 21 Februari 2011, yang

kemudian diperbaharui dengan Keputusan Deputi Bidang

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia , LKPP Nomor

100 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013).

4. Pusdiklatwas BPKP seringkali menjadi tempat tujuan kegiatan studi

banding penyelenggaran diklat oleh lembaga-lembaga diklat lain atau

menjadi tempat observasi lapangan bagi peserta diklat Management of

Training (MOT). Selain itu, Pusdiklatwas BPKP menjadi tempat studi

banding penerapan ISO. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas

BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi

rujukan/contoh bagi lembaga diklat lain. Dalam tahun 2013,

Pusdiklatwas BPKP menjadi tempat studi banding bagi 7

kementerian/lembaga sebagai berikut:

a. Pusdiklat Kementerian Kehutanan (7 Februari 2013)

b. Dirjen Pajak (Mei 2013)

c. Badan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan (Juni 013)



2013

d. Sekda Badan Diklat Kementerian Keuangan (Juni 2013)

e. Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP LAN (23 September 2013)

f. Pusdiklat Pegawai Kemenakertrans (6 Desember 2013)

g. Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga, Kementerian

Pemuda dan Olah Raga ( 23 Desember 2013).

aporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatwas BPKP, di samping

merupakan pertanggungjawaban kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013, juga mencerminkan sejauh

mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar

telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi

kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen

renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja

utama. Terhadap Renstra Pusdiklatwas BPKP 2010-2014 telah ditambahkan

sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN.

Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam

target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan

kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis

telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan

indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki

hubungan kausalitas dengan sasaran.

Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme

pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan

melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun

berjalan.

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai

kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal

maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

BAB IV

PENUTUP

Bab IV Penutup


2013

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP,

Pusdiklatwas melaksanakan dua program yaitu Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. Keberhasilan

program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan keberhasilan

kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output).

Capaian kinerja pada tahun 2013 atas 2 indikator outcome termasuk dalam

kategori memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 127,93%.

Rincian capaian per program tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012

dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012-2013

NO. PROGRAM

RATA-RATA CAPAIAN

INDIKATOR OUTCOME

2012 2013

1. Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 134,06 150,42

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara-BPKP 102,03 105,43

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklatwas 118,04 127,93

Dari tabel terlihat bahwa secara umum, capaian kinerja Program Dukungan

Manajemen-BPKP dan Program Peningkatan Sarana dam Prasarana

Aparatur Negara-BPKP selama dua tahun sudah di atas 100%.

Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja bahkan

melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013 merupakan

wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian

tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di

Pusdiklatwas untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja,

mengingat kinerja Pusdiklatwas tidak menjadi tanggung jawab suatu bidang

Bab IV Penutup


2013

atau bagian saja, melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang

dan bagian terkait.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud

dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada

Pusdiklatwas BPKP untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkompeten

dalam bidang pengawasan.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir

tetapi merupakan tantangan bagi Pudiklatwas BPKP untuk berusaha lebih

baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan

meningkatnya kepercayaan dari stakeholder. Untuk itu, langkah-langkah

antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain:

1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program kediklatan

sesuai dengan kebutuhan stakeholders, seperti pelatihan untuk para

pimpinan (executive training) dan pelatihan analisis makro/strategis.

2. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas

BPKP dan di Perwakilan BPKP guna meningkatkan kualitas

penyelenggaraan diklat.

3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga

mampu menjangkau pengguna yang lebih luas.

4. Terus menerus melakukan perbaikan atau penyempurnaan

penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana

prasarananya agar Pusdiklatwas BPKP tetap eksis sebagai lembaga diklat

yang memiliki daya saing kuat.

5. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan

akreditasi bagi lembaga diklat lainnya yang menyelenggarakan diklat

pengawasan dan SPIP.

Bab IV Penutup


2013

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan

informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai

tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, sehingga dapat memberikan umpan

balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara

internal LAKIP ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja

organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga

kontribusi Pusdiklatwas BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Lampiran 1

Pagu Realisasi % Target Realisasi %

Meningkatnya kapasitas aparat

pengawasan intern pemerintah

yang profesional dan kompeten

pada 80% K/L/Pemda

Rasio SDM terdiklat sesuai

kompetensi terhadap total

jumlah yang dibutuhkan

% 88 132,37 150,42 33.841.984.000 40.271.571.417 119,00 34.032 30.235 88,84 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

Meningkatnya efektivitas

perencanaan pengawasan

sebesar 90% dan perencanaan

kualitas pengelolaan keuangan

sebesar 100%

Tingkat Kepuasan Penerima

Layanan

Skala Likert 8,1 8,54 105,43 250.000.000 246.897.500 98,76 423 220 52,01 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara-

BPKP

127,93

Catatan:

Jumlah yang tercantum dalam capaian dana program 1 sebesar 119% merupakan capaian dibandingkan rencana tapkin, sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000, maka capaian untuk program 1

adalah sebesar 97,52%

Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013

DANA SDM (OH)

PUSDIKLATWAS BPKP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

TAHUN 2013

SATUAN REALISASI % CAPAIAN PROGRAMSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET

Lampiran 2

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN REALISASI

2012

REALISASI

2013

KENAIKAN/

PENURUNANTARGET 2014

REALISASI 2013

DIBANDINGKAN

TARGET 2014

PROGRAM

1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=5/7 9

Meningkatnya kapasitas aparat

pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten pada 80%

K/L/Pemda

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap

total jumlah yang dibutuhkan

% 115,3 132,37 17,07 90 1,47 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-

BPKP

Meningkatnya efektivitas

perencanaan pengawasan sebesar

90% dan perencanaan kualitas

pengelolaan keuangan sebesar 100%

Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Skala Likert 8,06 8,54 0,48 8,3 1,03 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara-BPKP

PUSDIKLATWAS BPKP

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA OUTCOME TAHUN 2013 DENGAN REALISASI TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014

Pagu Realisasi % Target Realisasi %

1 Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan

Tingkat Kelulusan Peserta

Diklat Pimpinan/Kedinasan

% 100 100 100 2.148.635 2.044.756 95,17 1.257 867 68,97

Jumlah Peserta Diklat Teknis

Substansi

orang 2.610 4.143 158,74 8.070.690 11.253.762 139,44 5.270 5.139 97,51

Jumlah Peserta Diklat

Fungsional Auditor

orang 1.800 1.787 99,28 7.051.803 10.021.093 142,11 7.375 5.921 80,28

Tersedianya Sistem Diklat

Berbasis Merit dan Kompetensi

% 97 97 100 16.570.856 16.951.960 102,30 20.130 18.308 90,95

33.841.984 40.271.571 119,00 34.032 30.235 88,84

2 Pengadaan dan Penyaluran

Sarana dan Prasarana BPKP

Jumlah Sarana Prasarana Unit 11 11 100 250.000 246.898 98,76 423 220 52,01

250.000 246.898 98,76 423 220 52,01

34.091.984 40.518.469 118,85 34.455 30.455 88,39

Catatan:

Lampiran 3

PUSDIKLATWAS BPKP

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

TOTAL

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2013

Jumlah yang tercantum dalam capaian dana program 1 sebesar 119% merupakan capaian dibandingkan rencana tapkin, sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000, maka

capaian untuk program 1 adalah sebesar 97,52%

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Negara BPKP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

%Dana (000) SDM (OH)

No. Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi

Lampiran 4

1 2 3 4 5 6 7 = 5-6 8 9=5/8 11

Tingkat Kelulusan Peserta

Diklat Pimpinan/Kedinasan

% 100 100 0 100 100,00

Jumlah Peserta Diklat Teknis

Substansi

orang 4.143 3.801 342 2770 149,57

Jumlah Peserta Diklat

Fungsional Auditor

orang 1.787 1.791 -4 2100 85,10

Tersedianya Sistem Diklat

Berbasis Merit dan Kompetensi

% 97 92 5 100 97,00

2 Pengadaan dan Penyaluran

Sarana dan Prasarana BPKP

Jumlah Sarana Prasarana Unit 11 1 10 1.119 0,98 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Negara

BPKP

Realisasi

2013

Realisasi

2012

Kenaikan/

Penurunan

Realisasi

PUSDIKLATWAS BPKP

1 Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan

Target

2014

Realisasi 2013

dibandingkan

Target 2014

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-

BPKP

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2013 DENGAN REALISASI TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014

No. Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan

Documents

KATA - pusdiklatwas.bpkp.go.id · PKP. atwas BP dan fungs hun 2013 iklatwas rja (perform target kin ah satu l ngkatan kin tabilitas K ... Gambar 1.5. Sistematika Penyajian LAKIP Gambar