KATA PENGANTAR · Permasalahan dan kendala yang dihadapi ... Tabel 18 Capaian Persentase pengusaha yang ... Melihat potensi dan kondisi umum perairan yang subur serta

iLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatdan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2016 dapat tersusun. Laporan ini disusun sebagai bentukakuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2016 menggambarkan sejumlah capaian kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengantarget kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2016 dan beberapa tahun sebelumnyabeserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untukmewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang maju dansejahtera, melaui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan danberkeadilan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjutuntuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagiperbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masukan dan saran perbaikan yang bersifatmembangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Mataram, 16 Februari 2017Kepala Dinas,

Ir. LALU HAMDI, M. SiPembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661231 199003 1 100

iiLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi,APBN (Dekonsentrasi) dan Tugas Pembantuan (TP). Mekanisme pengajuan anggaran telahdilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip rencana strategis organisasi dengan memperhatikantingkat capaian kinerja yang diinginkan dan penjaringan aspirasi serta usulan dari daerah danmasyarakat (Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi).

Hasil penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016 secara umummenunjukan hasil capaian kinerja yang baik. Beberapa indikator Kerja telah mencapai targetsesuai dalam Renstra tahun 2013 – 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Capaian produksi kelautan dan perikanan pada bidang perikanan budidaya sebesar1.183.076,31 Ton melampaui target 109,26% dari jumlah yang ditargetkan sebesar1.082.767 Ton, sedangkan bidang perikanan tangkap tercapai 170.164,5 Ton (79,99%)dari target 212.727 Ton. Perubahan musim yang tidak menentu sepanjang Tahun 2016sangat mempengaruhi jumlah produksi garam, sehingga produksinya hanya capaian14,51% dari 150.000 Ton yang ditargetkan.

2. Indeks Nilai Tukar Perikanan (NTP) Provinsi NTB Tahun 2016 terletak pada indeks101,98 atau tercapai 100,97% dari target (indeks 101) artinya petani perikanan dalamhal ini nelayan dan pembudidaya ikan secara rata-rata pada kondisi yang sejahtera. NilaiTukar Nelayan (NTN) yang tinggi pada indeks 108,07 atau naik 102,92% dari targetmasih menjadi pendorong utama kontraksi positif nilai tukar perikanan. Sedangkan NilaiTukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada indeks 89,71 atau tercapai 101,94% dari targettahun 2016 (indeks 88,00).

3. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada angka 31,58 kg per kapitaper tahun, lebih tinggi 101,87% dari target 31 kg/kapita/thn. Realisasi Produksi OlahanHasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 192.136 ton atausenilai 100,07% dari target sebesar 192.000 Ton.

4. Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Sumber daya Kelautan danperikanan yang aktif di Provinsi NTB sebanyak 68 kelompok, tercapai 100% dari padatarget Tahun 2016. Meningkatnya POKMASWAS yang aktif memberikan dampak positifterjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dan menurunnya persentasekasus IUU Fishing (Tindak Pidana Pelanggaran Penangkapan Ikan).

5. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dicadangkan sampai denganTahun 2016 adalah 229.555,36 Ha, tercapai 100% dari yang ditargetkan. Lahan yangtelah dicadangkan tersebut terdiri dari 12 kawasan konservasi yang telah mempunyailegalitas melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dna Perikanan sebanyak 3 kawasandan 9 kawasan lainnya melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat.

iiiLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

6. Meningkatnya kualitas rekomendasi yang diberikan di wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil dapat dilihat dari capaian indikator kinerja berupa jumlah ijin investasi di wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil dan persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuairekomendasi. Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tercapai126,92% (33 ijin) dari 26 ijin yang ditargetkan. Sedangkan, persentase pengusaha yangmenjalankan usaha sesuai rekomendasi telah terealisasi 100%.

7. Meningkatnya kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan bagi keuangan daerah yangdiukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,tercapai 99,90% atau senilai Rp 1.337.375.915,59,- masih kurang hanya senilai Rp.1.304.084,41,- dari target sebesar Rp. 1.338.680.000,00.

Nilai realisasi serapan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA.2016 untuk APBD secara keseluruhan program/kegiatan mencapai 94,95% dan fisik 99,33%,sedangkan untuk APBN sebesar 98,632% dari pagu setelah pembekuan (self blocking) dengancapaian fisik 100%. Kondisi ini menunjukan bahwa implementasi organisasi pada lingkup DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat, masuk dalam katagori sangat baik.Artinya seluruh nilai capaian, masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak sudah sesuaidengan tujuan organisasi. Secara keseluruhan baik kegiatan, program dan kebijakan telahmemberikan kontribusi terhadap standar pelayanan ekonomi masyarakat dan telahmewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi.

Implementasi kegiatan dengan komponen pembiayaannya sejauh ini telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat peraturan perundang-undangan yang dipedomani meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangannegara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat denganDaerah, PERPRES 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan PresidenNomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi proses ketaatandalam implementasi tata cara manajemen keuangan sesuai dengan azas ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan.

ivLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

DAFTAR ISI

HalKATA PENGANTAR iRINGKASAN EKSEKUTIF iiDAFTAR ISI ivDAFTAR TABEL vDAFTAR GAMBAR viiBAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................................. 11.2. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 31.3. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................... 31.4. Susunan Organisasi .......................................................................... 81.5. Personalia …………………...............................................…………………… 91.6. Isu Strategis dan Khusus ……………………………….................................. 101.7. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ............

BAB II PERENCANAAN KINERJA2.1. Perencanaan ....................................................................................

2.1.1. Visi dan Misi..............................................................................1212

2.1.2. Tujuan dan Sasaran................................................................... 132.1.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ............................................ 13

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ......................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA3.1. Capaian dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Organisasi ……….................. 203.2. Realisasi Anggaran ……………............................................................. 42

BAB IV PENUTUP 51

LAMPIRAN – LAMPIRAN

vLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

DAFTAR TABEL

HalTabel 1 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun

2016 19Tabel 2 Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

Provinsi NTB Tahun 2014-2016 20Tabel 3 Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi

Perikanan Budidaya Tahun 2016 22Tabel 4 Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi

Perikanan Tangkap Tahun 2016 25Tabel 5 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2014-2016 26Tabel 6 Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi

Garam Tahun 2016 27Tabel 7 Target dan Realisasi Indeks Nilai Tukar Perikanan Provinsi NTB Tahun

2016 28Tabel 8 Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2014-2016 29Tabel 9 Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB Tahun

2014-2016 29Tabel 10 Capaian Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun Masyarakat di

Provinsi NTB Tahun 2014-2016 31Tabel 11 Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB

Tahun 2014-2016 32Tabel 12 Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Sasaran

Strategis dalam Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan dan Nilai TambahProduk Hasil Perikanan Tahun 2016 34

Tabel 13 Capaian Jumlah POKMASWAS SDKP yang aktif di Provinsi NTB Tahun2014-2016 35

Tebel 14 Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung meningkatkanJumlah POKMASWAS SDKP yang aktif Tahun 2016 36

Tabel 15 Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB 38Tabel 16 Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Meningkatkan

Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB Tahun2016 39

Tabel 17 Capaian Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilProvinsi NTB Tahun 2016 40

Tabel 18 Capaian Persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuairekomendasi Provinsi NTB Tahun 2016 41

viLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

Tabel 19 Persentase Ketercapaian Realisasi PAD Sektor Kelautan dan PerikananProvinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Target Tahun 2016 41

Tabel 20 Rincian target dan realisasi anggaran TA. 2016 Pendukung PerjanjianKinerja 43

viiLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

DAFTAR GAMBAR

HalGambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB 8Gambar 2 Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 9Gambar 3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 9Gambar 4 Proporsi Pegawai Berdasarkan Golongan 10Gambar 5 Komposisi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun

201610

Gambar 6 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014-2016 20Gambar 7 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Provinsi NTB Tahun 2014-

2016 24Gambar 8 Realisasi Produksi PUGAR (Ton) Kota/Kab se-Provinsi NTB Tahun TA.

2014-2016 26Gambar 9 Perkembangan Indeks NTPi Bulan Januari-Desember Tahun 2014-2016 30

viiiLKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

DAFTAR LAMPIRAN

HalLampiran 1 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 19Lampiran 2 Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 20Lampiran 3 Data Produksi Komoditas Utama Perikanan Budidaya Setiap Kabupaten/Kota

Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 22Lampiran 4 Produksi Perikanan Tangkap Setiap Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2016 25Lampiran 5 Produksi Garam, Luas Lahan, Jumlah Kelompok dan Anggota Setiap

Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 26Lampiran 6 Izin-izin yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 27Lampiran 7 Rincian Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi NTB 28Lampiran 8 Rincian Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Berdasarkan Pelaksanaan

Program/Kegiatan dalam DPA-APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTBTA. 2016 29

Lampiran 9 Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pelaksanaan Program/Kegiatan DPA-APBDDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA. 2016 29

1LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi kepulauan yang

memiliki potensi dan prospek sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar.Dengan luas perairan laut sebesar 29.159,04 km2 (59,13 %) yang lebih luas dari wilayahdaratannya yang sebesar 20.153,15 km2 (40,87 %). Jumlah pulau-pulau kecil sebanyak278 Pulau dan panjang pantai sekitar 2.333 Km. Potensi Sumberdaya Perikanan tangkapdi laut sebesar 185.158,5 Ton dengan komoditas ikan Tuna, Tongkol, Cakalang. Selainitu,Provinsi NTB mempunyai ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairanlaut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akanterumbu karang, padang lamun, mangrove hingga perairan umum seperti waduk, danau,sungai dan embung yang berlimpah sumberdaya perikanan dan kelautan. Di bidangperikanan budidaya Provinsi NTB memiliki potensi areal budidaya laut sebesar 57.245,98Ha, budidaya air payau seluas 26.287,5 Ha dan areal air tawar 5.108,8 Ha.

Melihat potensi dan kondisi umum perairan yang subur serta relatif bebaspencemaran sangat mempengaruhi produktivitas kelautan dan perikanan Provinsi NTBsecara keseluruhan. Oleh karenanya di Provinsi NTB dapat dikembangkan kegiatanperikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya laut, air payau dan airtawar, pengolahan produk hasil perikanan dan kelautan, tambak garam, konservasi danwisata bahari, hingga pemanfaatan sumberdaya laut sebagai bahan kosmetik, obat-obatan maupun industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika sektor kelautandan perikanan dijadikan sebagai salah satu prime mover pembangunan ekonomi ProvinsiNTB, terutama dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yangmenyatakan bahwa laut adalah masa depan bangsa serta tiga pilar pembangunannasional yaitu: Kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan Kesejahteraan(prosperity).

Pada sisi yang lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 telahmengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk :1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan;2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;3. Mendorong perluasan kesempatan kerja;4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;


6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan

lingkungan sumberdaya ikan; dan9. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Sedangkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakanbahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya

sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologinya secaraberkelanjutan;

2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerahdalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendoronginisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agartercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan

4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebagai pengemban pembangunan dibidang kelautan dan perikanan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018yang bertujuan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi NTB ini dapatmemenuhi tujuan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerahmaupun nasional dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan untukpertanggungjawaban dan untuk menerangkan kinerja yang meliputi keberhasilan danjuga kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi NTB setiap tahun dari periode rencana strategis maka diperlukan laporanakuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas yang dimaksud yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP/LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang merupakanmedia pertanggungjawaban untuk memberikan informasi tentang capaian sasaranstrategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yangberkepentingan secara periodik setiap triwulan dan tahunan ketika berakhirnya tahunanggaran. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiNTB Tahun 2016 ini disajikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dinas dalammencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, hasilpelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dikerjakan oleh Dinas Kelautan dan


PerikananProvinsi NTB, baik yang bersumber dari APBD, APBN (Dekonsentrasi) danTugas Pembantuan (TP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2016berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2014 yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 34Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata CaraReviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentukpertanggungjawaban kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB kepada Gubernuratas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapaisasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasipencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selama tahun2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulanyang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkankebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah(PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan TataKerja Dinas – dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur No. 23Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaiberikut :1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas

membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidangkelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dandekonsentrasi.

2. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTBmenyelengggarakan fungsi :a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;


c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautandan perikanan;

d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kelautan dan perikanan;e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi.

Sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut

1. Kepala DinasKepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melakukan

koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan bidangkelautan dan perikanan yang merupakan urusan pemerintahan Provinsi dan tugaspembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengankebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. SekretariatMempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan

administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan,Perlengkapan dan Pemeliharaan kantor.Sekretariat membawahi :

a. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dananalisis data, evaluasi program dan pelaporan.

b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusankeuangan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai melakukan urusan ketatausahakan,kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas.

3. Bidang Perikanan BudidayaBidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

dan membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dibidang perikanan budidayayang meliputi usaha budidaya, pengembangan produksi, sarana dan prasarana,pembenihan dan kesehatan lingkungan.Bidang Perikanan Budidaya membawahi :

a. Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukanpembinaan dalam rangka standarisasi dan sertifikasi budidaya ikan; menyusun drafpola pengembangan budidaya perikanan; mengembangkan sistem informasigeografis untuk pengembangan budidaya ikan.


b. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun draftpetunjuk teknis dalam rangka produksi dan pengelolaan induk penjenis, induk dasardan benih alam serta pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pembenihan skala kecilkhususnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR); menyusun draf juklak pengawasan alatpengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaankesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikandan lingkungannya; melakukan evaluasi status lingkungan dan melakukan upayapengendalian dan rehabilitasi lingkungan hidup akuatik.

c. Seksi Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan informasi dalamrangka investasi dan permodalan di bidang budidaya perikanan di Provinsi NusaTenggara Barat; memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadappembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan investasi; melakukan koordinasidan pelaksanaan kerjasama kemitraan dan usaha pembudidaya ikan; memfasilitasipenanaman modal di bidang budidaya ikan baik melalui fasilitasi maupun nonfasilitasi; melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan dan pengembanganpemasaran hasil budidaya ikan; melakukan pembinaan dalam rangka akreditaslembaga sertifikasi pembenihan ikan.

4. Bidang Perikanan TangkapBidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di

bidang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan; melaksanakan sebagiantugas dinas di bidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan usahapenangkapan.Bidang Perikanan Tangkap membawahi :a. Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas menghimpun dan mengidentifikasi

data fasilitas pokok dan fasilitas penunjang perikanan tangkap di pelabuhanperikanan; menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembanganpelabuhan perikanan; menghimpun dan mengidentifikasi kebutuhan saranaperikanan tangkap di pelabuhan perikanan; membuat laporan pelaksanaankegiatan.

b. Seksi Kapal dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakanpembangunan kapal ikan; kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan; kebijakanpenggunaan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan; standarisasiteknologi penangkapan; melakukan pembinaan nelayan lintas wilayah.

c. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Usaha Penangkapan mempunyai tugaspengelolaan dan pemanfaatan perikanan; pelaksanaan estimasi stock ikan; fasilitasikerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan antar Kabupaten/Kota; kebijakan


pemberdayaan nelayan kecil; kebijakan dan pelaksanaan penguatan perikanantangkap.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil PerikananBerdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 pasal 40 dirubah menjadi Perda Nomor 8

Tahun 2011 bahwa Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengolahan dan Pembinaan Mutu HasilPerikanan; melaksanakan sebagian tugas bidang usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;melaksanakan sebagian tugas Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsidan kelembagaan.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :a. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, menyiapkan bahan bimbingan teknis pengolahan danpembinaan mutu hasil perikanan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknologipengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;

b. Seksi Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan, menyiapkan bahan bimbingan layanan usaha pengolahan dan pemasaranhasil perikanan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan fasilitas promosi danpemasaran hasil perikanan, memfasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM danUSB pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

c. Seksi Pengembangan Produk Non konsumsi dan Kelembagaan mempunyai tugasmenyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan produk hasil perikanannonkonsumsi, menyiapkan bahan bimbingan penguatan kelembagaan kelompok dandunia usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, menyiapkan bahanbimbingan teknis pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi, melakukanpembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan usaha produk hasil perikanannonkonsumsi.

6. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilBidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan dan pengendaliansumberdaya perikanan dan kelautan; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tataruang pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; melaksanakan sebagian tugasdinas di bidang kelautan dan perikanan.


Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahi :a. Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil mempunyai

tugas menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasi studi penyusunanrencana umum tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; menghimpun,mengidentifikasi data dan memfasilitasi studi penyusunan rencana detail tata ruangkawasan perikanan; menghimpun, mengidentifikasi data dan memfasilitasipenyusunan rencana detail tata ruang kawasan perikanan (cagar alam/daerahkonservasi); menghimpun dan mengidentifikasi potensi dan penamaan pulau-pulaukecil; merencanakan dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil; memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi tataruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menghimpun danmengidentifikasi data pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dankekayaan laut lainnya; melaksanakan dan melakukan koordinasi pencegahanpencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya diwilayah pesisir danlaut; melaksanakan reklamasi pantai, mitigasi bencana alam dan kerusakanlingkungan diwilayah pesisir dan laut; melaksanakan koordinasi dengan instansiterkait dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyerasian riset kelautandalam rangka pengembangan jasa kelautan.

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menghimpun danmempelajari peraturan perundang-undangan bidang perikanan dan kelautan sertajuklak dan juknis khusus mengenai pengawasan dan sanksi hukum yang dapatditerapkan atas pelanggarannya; menyiapkan bahan konsep kebijakan pengawasandan penerapan sanksi yang ideal berdasarkan ketentuan undang-undang perikanandan kelautan yang berlaku; menyiapkan bahan konsep pengawasan terhadappengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk tertib dan terpeliharanyakegiatan eksplorasi dan eksploitasi; membuat peta lokasi rawan kegiatanpelanggaran penangkapan ikan dan hasil laut lainnya untuk memudahkanpengawasan dan upaya pencegahannya; menyelenggarakan pengawasan danpenegakan hukum di bidang pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan dankelautan dengan menerapkan sistem kerja MCS dan menumbuhkan partisipasimasyarakat dalam pengawasan melalui pemberdayaan SISWASMAS upaya kegiatanusaha pemanfaatan sumberdaya selaras dengan ketentuan yang berlaku; membinahubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukumsupaya di dalam penegakan/penerapan sanksi hukum dapat diproses lebih cepatdengan sanksi hukum yang berat, sehingga mereka menjadi jera dan yang lainmenjadi takut untuk melakukan hal serupa.


7. Jabatan Fungsional :a. Fungsional Perencana;b. Fungsional Pengawas Perikanan;c. Fungsional Pengawas Benih;d. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;e. Fungsional Arsiparis.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :a. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Sekotong;b. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Aikmel;c. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) Tanjung Luar;d. Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP) Mataram;e. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Lombok;f. Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

(BKIKSDKP);g. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh (BPPPTS)

1.4 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Organinsasi danTata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB Pasal 40, struktur organisasi Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organinsasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB


1.5 Personalia

Sumberdaya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NusaTenggara Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 257 orangdengan rincian sebanyak 237 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 20 orang.Sumber Daya Manusia untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diklasifikasikan sebagaiberikut :a. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Laki-laki :172 orang Wanita : 65 orang

Gambar 2. Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin

b. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

S2 : 15 orang S1 : 136 orang

Diploma : 8 orang SMA : 68 orang

SMP : 5 orang SD : 5 orang

Gambar 3. Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Laki-laki73%

Perempuan27%

Proporsi Pegawai (%)

Laki-laki

Perempuan

6,3%

57,3 %3,4 %

28,7%

2,1%2,1%

Proporsi Pegawai (orang)

S2 S1 Diploma SMA SMP SD


c. Berdasarkan golongan/pangkat, terdiri dari

Golongan IV : 21 orang,

Golongan III : 145 orang,

Golongan II : 64 orang, dan

Golongan I : 7 orang.

Gambar 4. Proporsi pegawai berdasarkan Golongan

1.6 Keuangan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2016mengelola anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat serta anggaran APBN dariKementerian Kelautandan Perikanan. APBD Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dariBelanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sementara APBN berupa DanaDekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) dengan komposisi sebagai berikut :

Gambar 5. Komposisi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

Gol. I3%

Gol. II27%

Gol. III61%

Gol. IV9%

Proporsi Pegawai menurut Golongan

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

- 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000

10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000 18.000.000.000 20.000.000.000

BTL BL APBN (DK) APBN(TP)

18.536.974.700 19.313.708.000

10.180.541.000

2.505.866.000

Anggaran (Rp)

Anggaran (Rp)


1.7 Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016. Dalam Laporanini,pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukanpengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaiansasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas KelautandanPerikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tujuan dan sasaran, strategi dankebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sertaprogram-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan denganmengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Membandingkanantara target dengan realisasi kinerja tahun ini, dengan realisasi beberapatahun sebelumnya dan analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja sertaalternatif solusi yang dilakukan.

Bab IV: Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja

LAMPIRAN


BAB IIPERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan StrategisSesuai Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Tahun 2013 – 2018, visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, adalahsebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara BaratAtas dasar pertimbangan kondisi, potensi dan hasil analisis lingkungan strategik

yang diwarnai dengan kearifan daerah sebagai unsur-unsur pendukung maupunpenghambatnya, maka visi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa TenggaraBarat adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Provinsi NTByang Maju”

Adapun rincian Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NusaTenggara Barat adalah:

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi NTB;

2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan;3. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah

Pulau Lombok;4. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah

Pulau Sumbawa;5. Meningkatkan kemampuan penerapan dan perekayasaan teknologi penangkapan

Ikan;6. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan;7. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan air

tawar;8. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan laut

dan air payau;9. Meningkatkan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan; serta

pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan;10. Meningkatkan kesejahteraan pengolah dan pemasar produk perikanan dan

kelautan;11. Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan pangan hasil

perikanan dan kelautan;12. Memelihara kelestarian dan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan.


2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTBmemiliki tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen Renstra. Namun, sesuaidengan penetapan kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah antara Kepala DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Gubernur Nusa TenggaraBarat Tahun 2016, ada 7 (tujuh) sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan;2. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan;3. Meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat dan nilai tambah produk hasil

perikanan;4. Terwujudnya pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan (SDKP) yang

partisipatif;5. Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah;6. Meningkatnya kualitas rekomendasi yang diberikan di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil; dan7. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi kemampuan

keuangan daerah.

2.1.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi yang digunakan untuk dapat mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yangdiharapkan dijabarkan dalam rumusan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatansebagai berikut :

A. Kebijakan1. Peningkatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;2. Pengembangan dan peningkatan pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian;3. Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang lestari;4. Pengembangan dan peningkatan kapal perikanan dan fasilitas pendukungnya;5. Pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan perikanan;6. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan se Pulau

Lombok;7. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan perikanan se Pulau

Lombok;8. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Pelabuhan PerikananPantai

Labuhan Lombok;9. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan se Pulau

Sumbawa;


10. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan perikanan se PulauSumbawa;

11. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Pelabuhan Perikanan PantaiTeluk Saleh;

12. Pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan ikan;13. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana balai;14. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan

Penangkapan Ikan Tanjung Luar;15. Pengembangan dan peningkatan pembenihan ikan;16. Pengembangan dan peningkatan usaha pembudidayaan ikan;17. Peningkatan produksi perikanan budidaya;18. Peningkatan produksi benih ikan air tawar;19. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana perbenihan ikan air tawar;20. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan Budidaya

Ikan Air Tawar;21. Peningkatan dan pengembangan produksi benih ikan air payau;22. Peningkatan dan pengembangan produksi benih ikan laut;23. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan Budidaya

Perikanan Pantai Sekotong;24. Pengembangan dan pengelolaan kesehatan ikan.25. Peningkatan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan26. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Kesehatan Ikan dan

Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan27. Peningkatan dan pengembangan produk ikan non konsumsi28. Peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan dan kelautan29. Peningkatan dan pengembangan pemasaran produk olahan kelautan dan

perikanan30. Pengembangan dan peningkatan ruang lingkup pengujian mutu produk hasil

kelautan dan perikanan31. Pengembangan dan peningkatan efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu

produk kelautan dan perikanan32. Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Laboratorium Pengujian

Mutu Hasil Perikanan Mataram33. Pengembangan dan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

terpadu34. Peningkatan pemulihan dan pelestarian sumberdaya laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil35. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber-

daya kelautan dan perikanan


B. Program1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur;3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir7. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan;8. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Prakiraan Iklim Laut;9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ;10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;12. Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Data dan Informasi;13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

C. KegiatanKegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengimplementasikan ketiga belas program

tersebut sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan pada tahun anggaran 2016antara lain :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;e. Penyediaan alat tulis kantor;f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;i. Penyediaan makanan dan minuman;j. Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah;k. Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;l. Penyediaan jasa keamanan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur meliputi:a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;b. Pengadaan peralatan gedung kantor;c. Pengadaan meubelair;d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;


e. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatura. Pendidikan dan pelatihan formal; danb. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan;a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;b. Penyusunan rencana kerja SKPD.

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daeraha. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisira. Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautana. Pengawasan dan Penertiban illegal fishing

8. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Lauta. Pengembangan kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana.

9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ;a. Pengendalian hama penyakit ikan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan

perikanan;b. Penguatan dan pengembangan perikanan budidaya;c. Peningkatan produksi budidaya air tawar;d. Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan pantai.

10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;a. Pengembangan teknologi penangkapan ikan dan perekayasaan penangkapan

ikan;b. Motorisasi armada perikanan dalam upaya peningkatandaya jelajah dan

produktivitas Nelayan;c. Penguatan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap.

11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;a. Pengembangan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.b. Optimalisasi dan peningkatan fungsi laboratorium perikanan;

12. Program Pengembangan Aplikasi Teknologi data dan Informasia. Pengembangan sistem Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan.

13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanana. Pengembangan pegelolaan konservasi laut dan perairan


Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yangbersumber dari Dana APBN Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) TahunAnggaran 2016 sebagai berikut :1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan (DK)a. Pengelolaan Keuangan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)b. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKPc. Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (DK)a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal

Perikanana. Pengelolaan pelabuhan perikananb. Pengendalian Penangkapan ikanc. Pengelolaan Kenelayanand. Pengelolaan Sumberdaya Ikane. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Perikanan

Tangkap.3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (DK)

a. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikanb. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikanc. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidayad. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan;e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Perikanan

Budidaya.f. Pengelolaan Pakan Ikan

4. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (TP)a. Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan;b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya.5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DK)

a. Pengoperasian Kapal Pengawasb. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikananc. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautand. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanane. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan

Infrastruktur Pengawasanf. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal PSDKP


6. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DK)a. Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikananb. Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikananc. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanand. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautane. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

7. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (TP)a. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan

8. Program Pengelolaan Ruang Laut (DK)a. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman

Hayati Lautb. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautanc. Pendayagunaan pesisird. Perencanaan Ruang Laute. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikanpenugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yanglebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dankesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentuberdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerjadan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2016 seperti yang telahditetapkan dalam dokumen perencanaan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan telahmenandatangani perjanjian kinerja dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penetapankinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yangmempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukurselama tahun 2016. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun2016 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja perubahan tahun 2016.Adanya perubahan perjanjian kinerja ini disebabkan untuk sebagai langkah penyesuaianindikator kinerja utama (IKU) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan IKUKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang merupakan tindak lanjutdari hasil konsultasi/klarifikasi data hasil tindak lanjut evaluasi akuntabilitas Kinerja


(SAKIP/LAKIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada BulanSeptember 2016. Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Programdan Anggaran pendukung perjanjian kinerja ini dapat dilihat pada lampiran 1, sedangkancapaian perjanjian kinerja terdapat pada lampiran 2.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2016

(1) (2) (3) (4)1. Meningkatnya produksi

perikanan dan kelautan1.2.3.

Jumlah Produksi perikanan budidayaJumlah Produksi Perikanan TangkapJumlah Produksi garam

1.082.767 ton212.727 ton175.000 ton

2. Terwujudnya KesejahteraanMasyarakat Kelautan danPerikanan

4.5.6.

NTPNTNNTPi

10110588

3. Meningkatnya angka konsumsiikan dan Nilai Tambah ProdukHasil Perikanan

7.8.

Jumlah/Tingkat konsumsi ikanJumlah Produksi olahan hasilperikanan

31 Kg/kap/thn192.000 Ton

4. Terwujudnya efektifitaspengawasan SDKP yangpartisipatif

9. Jumlah Pokmaswas SDKP yang aktif 68 kelompok

5. Peningkatan Luasan KawasanKonservasi Perairan Daerah

10. Luas Kawasan Konservasi PerairanDaerah

229.555 Ha

6. Meningkatnya KualitasRekomendasi yang diberikan diwilayah pesisir dan pulau -pulau kecil

11.

12.

Jumlah ijin investasi di wilayah pesisirdan pulau - pulau kecilPersentase Pengusaha yangmenjalankan usaha sesuairekomendasi

26 Ijin

96%

7. Meningkatnya kontribusi sektorkelautan dan perikanan bagikemampuan keuangan daerah

13. Persentase ketercapaian realisasi PADsektor kelautan dan perikananterhadap target

100%


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASISesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2013 - 2018 dan Perjanjian Kinerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 terdapat 7 (Tujuh) sasaran strategisdengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang akan diakuntabilitaskan capaiannyaadalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Perikanan dan Kelautan. Ada 3 (tiga)indikator kinerja, yaitu:

a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Realisasi capaian produksi perikanan budidaya setiap tahun terus mengalamipeningkatan seiring dengan peningkatan target. Realisasi produksi perikanan budidayatahun 2016 senilai 109,26% dari target tahun 2016, naik 133,32% dari realisasi tahun2014, lebih tinggi 110,89% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan melewati 105,05%dibandingkan capaian yang ditargetkan pada akhir periode Renstra Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sekitar 1.126.173,-. Perbandingancapaian jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 2yang diperjelas dengan grafik pada gambar 6 berikut.

Tabel 2. Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTBTahun 2014-2016

No Uraian Tahun2014 2015 2016

1 Target (ton) 864.670,00 920.945,00 1.082.767,002 Realisasi (Ton) 887.402,67 1.066.921,78 1.183.076,313 Pencapaian (%) 102,63 115,85 109,26

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Gambar 6. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014-2016

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,00

2014 2015 2016

Prod

uksi

Perik

anan

Bud

iday

a

Tahun Produksi

Target (Ton)

Realisasi (ton)


Kenaikan jumlah produksi ini dipacu dengan tingginya produksi rumput laut jenisEucheuma cottoni yang menempati urutan pertama hingga menembus angka1.001.651,42 Ton, kemudian diikuti oleh produksi udang vaname sejumlah 115.389,37Ton. Sisanya sebesar 66.035,52 Ton bersumber dari rumput laut jenis lainnya, ikan niladan ikan bandeng serta beberapa jenis ikan lainnya. Data produksi komoditas utamaperikanan budidaya setiap Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2016 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.

Bidang Budidaya Perikanan sebagai penanggung jawab terhadap capaian produksiperikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah menyiapkanlangkah-langkah ke depan untuk terus meningkatkan produksi rumput laut antara lain:a. Menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB sebagai turunan UU Nomor 1 Tahun 2014tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang diharapkan selesai pada tahun 2017.

b. Mengembangkan kawasan budidaya rumput laut ke Pulau Sumbawa yangmempunyai potensi 20.302 Ha dan baru dimanfaatkan sekitar 11.173,37 Ha sepertidi daerah Teluk Waworada dan Teluk Saleh.

c. Penggunaan benih hasil kultur jaringan jenis Eucheuma cottonii yang lebih tahanterhadap perubahan iklim, penyakit dan memiliki daya tumbuh lebih cepat.

d. Mengembangkan rumput laut jenis Gracillaria SP yang dibudidayakan di tambakbandeng dengan sistem Polyculture.

Melihat peningkatan capaian produksi setiap tahun seperti yang tertera di atas,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sangat optimis dapat mencapai target akhirsesuai dokumen Renstra Tahun 2013-2018. Strategi kebijakan pembangunan perikananbudidaya Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dengan menerapkancara budidaya ikan yang baik (CBIB);

2. Mengembangkan perbenihan ikan dengan penggunaan induk unggul dan

peningkatan kapasitas panti-panti perbenihan maupun Unit Perbenihan Rakyat(UPR);

3. Mengembangkan sistem usaha Pembudidayaan ikan;

4. Mengembangkan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pembudidayaan ikan;

6. Pengembangan kawasan perikanan budidaya berdasarkan potensi, Rencana TataRuang maupun Rencana Zonasi Wilayah Perairan;

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia perikanan budidaya; dan

8. Mengembangkan data dan informasi perikanan budidaya.


Program, kegiatan dan sumber pendanaan yang mendukung capaian indikatorkinerja produksi perikanan budidaya tahun 2016 ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian ProduksiPerikanan Budidaya Tahun 2016

No.Program/Kegiatan

(Sumber Dana)Output Kegiatan

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan (APBD)a. Pengendalian hama penyakit ikan dan pemulihan

sumberdaya kelautan dan perikanan;b. Penguatan dan pengembangan perikanan

budidaya;c. Peningkatan produksi budidaya air tawar;d. Peningkatan produksi benih ikan budidaya

perikanan pantai.

1. Adanya kegiatanPengembangan kulturjaringan dan Kebun Bibitrumput laut di kabupatenLombok tengah, LombokTimur, Bima, Dompu, KSBdan Sumbawa. Kegiatan inididukung oleh BalaiPerikanan Budidaya LautLombok sebagai UnitPelaksana Teknis dari DitjenPerikanan BudidayaKementerian Kelautan danPerikanan RI.

2. Pengembangan danpengadaan sarana budidayaEucheuma sp, Gracillaria sp,dan bibit kebun bibit rumputlaut Eucheuma sp

3. Bantuan sarana budidayaikan air tawar dan mutiara.

4. Budidaya lele sistem bioflok5. Pengadaan dan bantuan bibit

ikan serta pengadaan mesinpembuat pakan ikan

2. Program Pengelolaan Sumberdaya PerikananBudidaya (APBN - DK)a. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pembudidayaan Ikanb. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikanc. Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidayad. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan

Ikan;e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Dirjen Perikanan Budidaya.f. Pengelolaan Pakan Ikan

3. Program Pengelolaan Sumberdaya PerikananBudidaya (APBN - TP)a. Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan;b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PerikananBudidaya.


Peluang pengembangan perikanan budidaya yang dapat mendorong tingginyaangka capaian produksi perikanan budidaya masih sangat besar potensinya. Hal inidapat dilihat dari perbandingan antara luasnya potensi lahan/areal denganpemanfaatannya. Potensi perikanan budidaya laut sekitar 57.245,98 Ha yang barudimanfaatkan hingga tahun 2016 adalah 13.444,12 Ha (Angka sementara), sehinggauntuk pengembangannya masih berpeluang sekitar 43.801,86 Ha. Potensi budidaya airpayau seluas 26.287,5 Ha yang baru dimanfaatkan hingga tahun 2016 adalah7.617,17Ha dan peluang pengembangannya sekitar 18.670,77 Ha. Demikian juga untukbudidaya air tawar potensi areal hingga 5.108,8 Ha, termanfaatkan 3.612,04 Ha danpeluang pengembangan sekitar 1.496,76 Ha.


Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan capaianproduksi perikanan budidaya yaitu:

1. Rendahnya harga komoditas rumput laut kering di tingkat pembudidaya dimanapada Tahun 2016 rata-rata harganya Rp. 6.000-7.000,-/Kg kering. Padahal padaTahun 2015 harga rumput laut mencapai Rp.13.000 - Rp.15.000/Kg kering.

2. Semakin tingginya harga pakan ikan air tawar sehingga margin keuntungan usahabudidaya air tawar semakin menipis, karena harga jual ikan air tawar cenderungtetap setiap tahun

3. Adanya wabah penyakit ice-ice dan mudah rontok pada rumput laut akibatpengaruh perubahan iklim dan bencana alam banjir pada beberapa lokasibudidaya di Bima dan Kota Bima akhir Tahun 2016.

4. Masih sulitnya para pelaku usaha perikanan budidaya untuk mendapatkan fasilitaskredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit lainnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas dilakukan tindaklanjutsebagai solusinya antara lain:

1. Perlu dikembangkan Unit Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan rumput laut diProvinsi NTB sehingga produk rumput laut tidak hanya tergantung padapemasaran ke luar negeri yang sangat dipengaruhi pada kondisi perekonomianglobal;

2. Dengan berkembangnya produk olahan di Provinsi NTB, maka produk budidayarumput laut akan banyak terserap di pasar lokal daerah provinsi terutama dengansemakin berkembangnya pariwisata NTB;

3. Dibutuhkan pengembangan pakan ikan yang diproduksi secara mandiri dibeberapa sentra budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan sumber bahanbaku lokal;

4. Pembudidaya ikan perlu didorong untuk mendapatkan fasilitas permodalan daripihak perbankan dimana program Sertifkasi Hak atas Tanah untuk Budidaya Ikan(SEHATKan) dikembangkan agar para pembudidaya dapat menggunakan sertifikattanah sebagai bahan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan.

b. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi capaian produksi perikanan tangkap provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan target tahun 2016 dan produksi padawaktu yang sama di Tahun 2015. Pada diagram Gambar 7 dapat dilihat perbandingantarget dan capaian produksi perikanan tangkap Tahun 2014-2016. Capaian produksiperikanan tangkap pada tahun 2014 berkisar sampai 161,11% dari target tahun yangsama, dan persentase capaian terhadap target pada tahun 2015 adalah 143,34%.Sedangkan, realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2016 senilai 79,99% dari target


tahun 2016, lebih rendah 73,77% dari realisasi tahun 2014, turun 80,25% dibandingkanrealisasi tahun 2015 dan 76,88% dibandingkan capaian yang ditargetkan pada akhirperiode Renstra Tahun 2018 yaitu 221.321 ton. Secara rinci produksi perikanan tangkapsetiap Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dapat dilihatpada Lampiran 4.

Gambar 7. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Provinsi NTB Tahun 2014-2016

Penurunan produksi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi ubur-ubur danrumput laut jenis sargasum yang terjadi di Kabupaten Dompu dan Sumbawa. Padatahun 2015 produksi ubur-ubur mencapai 26.780 ton dan rumput laut jenis sargasumsebanyak 20.211 ton, sedangkan sampai akhir tahun 2016 produksinya menurun hingga1.674 ton untuk ubur-ubur dan rumput laut jenis sargasum sejumlah 8.319 ton. Selainitu, banyaknya nelayan rumput laut yang beralih menangkap benih lobster juga menjadipenyebab turunnya angka produksi perikanan tangkap di Pulau Lombok dan Sumbawasehingga berpengaruh terhadap capaian produksi perikanan tangkap Provinsi NusaTenggara Barat.

Kebijakan yang telah diambil sebagai pendukung capaian indikator kinerjaproduksi perikanan tangkap tahun 2016 meliputi Program, kegiatan dan sumberpendanaan ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Sementara program penunjang dalamkeakuratan data, bidang Perikanan Tangkap sebagai bidang yang bertanggung jawabbekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) dan Masyarakat dan PerikananIndonesia (MDPI). Kerjasama yang dilaksanakan dengan WCS meliputi pendataankhusus ikan karang di Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk kegiatan pendataan ikan tunasecara spesifik setiap tahunnya dilakukan enumerator di Labuhan Lombok disponsorioleh MDPI yang berkedudukan di Bali, koneksi ini tergabung dalam wadah DMC (DataManagement Committee).

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2014 2015 2016Target (Ton) 143.159 147.921 212.727Realisasi (Ton) 230.644 212.036 170.165


Tabel 4. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian ProduksiPerikanan Tangkap Tahun 2016

No.

Program/Kegiatan(Sumber Dana)

Output Kegiatan

1.

Program PengembanganPerikanan Tangkap (APBD)

a. Pengembangan teknologipenangkapan ikan danperekayasaan penangkapan ikan;

b. Motorisasi armada perikanandalam upaya peningkatandayajelajah dan produktivitasNelayan;

1. Pembangunan dan pemasanganrumah ikan

2. Pengadaan sarana pemantauandan evaluasi perkembangankondisi bangunan rumah ikan

3. Bantuan alat penangkapan ikan4. Pengadaan alat tangkap, mesin

tempel, Pengadaan bagangkapal, mesin ketinting, pukat,mesin genset, perahu sampandan rumpon.

c. Penguatan dan optimalisasipemanfaatan sumberdayaperikanan tangkap

2.

Program Pengelolaan PerikananTangkap (APBN - DK)

a. Pengelolaan Kapal Perikanan,Alat Penangkap Ikan, danSertifikasi Awak Kapal Perikanan

a. Pengelolaan pelabuhan perikananb. Pengendalian Penangkapan ikanc. Pengelolaan Kenelayanand. Pengelolaan Sumberdaya Ikane. Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Dirjen PerikananTangkap.


Kendala yang dihadapi oleh bidang perikanan tangkap pada tahun 2016 yaituadanya ketidaklancaran suplai data laporan produksi perikanan tangkap setiap triwulandari kabupaten sehingga menghambat keakuratan, validasi dan evaluasi terhadap dataproduksi perikanan tangkap. Permasalahan lainnya yang dapat mempengaruhi programpeningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta produksi perikanan adalahketidakjelasan informasi mengenai hibah dari program pusat Dirertorat JenderalPerikanan Tangkap yang meliputi jumlah kapal dan waktu penyerahan bantuandilaksanakan. Hingga bulan Januari 2017, baru satu kapal yang diketahui telah


diserahkan kepada masyarakat dari sejumlah kapal yang direncanakan. Upaya yangdilakukan sebagai solusi tindaklanjut atas permasalahan tersebut diatas yaitumengalokasikan anggaran APBD 1 yang diharapkan dapat mendukung penguatansistem data berupa sumber daya manusia dan insentifnya.

c. Jumlah Produksi Garam

Tabel 5. Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2014-2016


1 Target (ton) 212.505,83 232.090,9 150.0002 Realisasi (Ton) 169.369,45 178.605,18 21.768,753 Pencapaian (%) 79,70 76,95 14,51


Realisasi produksi garam tahun 2016 hanya sebesar 14,51% dari target tahun2016, menurun drastis hanya 12,85% dari realisasi tahun 2014 dan hanya 12,19%dibandingkan realisasi tahun 2015. Rincian produksi Pemberdayaan Usaha GaramRakyat (PUGAR) Tahun 2016 pada masing-masing Kota/Kabupaten tertera pada Gambar4. Walaupun Kabupaten Bima masih sebagai penyumbang produksi garam tertinggi diProvinsi NTB tahun 2016 yaitu 50,78% dari total produksi atau sebesar 11.055,19 Tonakan tetapi angka ini masih jauh lebih rendah dari produksi dua tahun sebelumnyayaitu hanya 7,24% dari produksi Tahun 2015 dan 8,73% dari produksi Tahun 2014.Begitu pula kondisinya dengan Kota/Kabupaten lain yang ada di Provinsi NTB. Namun,apabila penyebab menurunnya capaian tahun 2016 ini dapat diatasi, besar harapandapat mencapai angka yang ditargetkan tahun 2018 yaitu 170.000 ton jika melihat trendangka capaian di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan melihat sangatluasnya potensi lahan untuk produksi PUGAR sekitar 77,46% dari total keseluruhan9.789,92 Ha, dan luas lahan yang baru digunakan untuk produksi hanya 2.206,79 Haatau sekitar 22,54%..

Gambar 8. Realisasi Produksi PUGAR (Ton) Kota/Kab Se Provinsi NTB Tahun 2016

KabupatenLombok Barat;

3.181

KabupatenLombok

Tengah; 712

KabupatenLombok Timur;

5.325

KabupatenSumbawa;

1.486Kota Bima; 9,0

KabupatenBima; 11.055


Data produksi garam setiap bulan, luas lahan, jumlah kelompok dan anggota perKabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 dapatdilihat pada Lampiran 5. Untuk faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadapmenurunnya capaian produksi garam/PUGAR provinsi NTB antara lain:

1. Iklim/cuaca yang tidak menentu sepanjang Tahun 2016 merupakan faktorpenyebab utama dalam produksi garam. Faktor cuaca merupakan indikatorkeberhasilan PUGAR selain lahan;

2. Masih menggunakan teknologi tradisional walaupun ada beberapa yang semiintensif;

3. Belum adanya mitra kerjasama pendukung serta lembaga keuangan/Bank yangdapat membantu memberikan modal usaha/akses ke lembanga keuangan masihsulit;

4. Belum adanya tata niaga yang terorganisir terhadap produk garam, untuk saatini sebagian besar bergantung pada tengkulak.

5. Harga rendah. Pada waktu musim panen harga sangat rendah karena tidakadanya standarisasi harga dan dikarenakan rembesan garam impor, banyakpetambak atau calon petambak garam yang tidak terlalu berani berspekulasiuntuk menginvestasikan modalnya untuk produksi garam.

Kebijakan yang telah diambil untuk mendukung capaian indikator kinerjaproduksi Garam tahun 2016 meliputi Program, kegiatan dan sumber pendanaan inidapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Capaian Produksi GaramTahun 2016

No.Program/Kegiatan


1. Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir (APBD) Penguatan ekonomi masyarakat

pesisir dan pulau-pulau kecil;

1. Penyelenggaraan lokakarya PUGAR2. Kegiatan PUGAR

2. Program Pengelolaan Ruang Laut(APBN-DK) Penataan dan Pemanfaatan Jasa

Kelautan



2. Sasaran Strategis 2: terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan,memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

a. Nilai Tukar Perikanan (NTP)

Penetuan Nilai Tukar Periakan (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukurperkembangan kesejahteraan petani Perikanan karena berhubungan erat denganpendapatan dan pengeluaran yang menjadi tolok ukur kesejahteraan kemampuan tukarproduk yang dijual nelayan/pembudidaya dengan produk yang dibutuhkannelayan/pembudidaya dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2016indeks NTP Provinsi NTB baru dijadikan indikator kinerja Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Nusa Tenggara Barat. NTP berkaitan dengan kemampuan dan daya beli nelayandan pembudidaya ikan dalam membiayai hidup rumah tangganya. Apabila kenaikanpendapatan yang diterima akibat kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikanharga barang yang dibeli, maka hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan dayadan kemampuan nelayan/pembudidaya dan berbanding lurus dengan peningkatankesejahteraan nelayan/pembudidaya.

Tabel 7. Target dan Realisasi Indeks Nilai Tukar Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016

Uraian Target (Indeks)Realisasi(Indeks)

Capaian(%)

Nilai Tukar Perikanan 101 101,98 100,97

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 7 menunjukkanindeks Rata-rata Nilai tukar perikanan (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016lebih tinggi 100,97% dari index yang ditargetkan 101 menjadi 101,98. Tingginya NilaiTukar Nelayan Tahun 2016 dengan indeks 108,07 masih menjadi pendorong utamakontraksi positif nilai tukar perikanan.

b. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dariperbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan olehnelayan. Dapat diartikan sebagai salah satu faktor yang menentukan tingkatpenerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan. Dari tabel 8 di bawahini, terlihat bahwa perkembangan NTN mengalami perubahan yang positif. Seperti yangtertera pada Tabel 8 di bawah ini bahwa dibandingkan dengan target pada tahun 2016,realisasi indeks NTN mencapai 102,92% atau lebih tinggi 3,03. Capaian ini mengalamikenaikan sebesar 1,2% dari realisasi indek NTN tahun 2015 dan naik 6,9% dari tahun2014.


Tabel 8. Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2014 - 2016


1 Target (Index) 98,00 104,00 1052 Realisasi (Index) 101,09 106,79 108,073 Pencapaian (%) 103,15 102,68 102,92


Kenaikan capaian index NTN Provinsi NTB menunjukkan index harga yangditerima (penerimaan) nelayan lebih tinggi bila dibandingkan index beli (pengeluarannelayan). Artinya, nelayan mengalami surplus. Sehingga dapat disimpulkan bahwakesejahteraan nelayan pada provinsi NTB Tahun 2016 tersebut cenderung meningkat.Program/kegiatan pemerintah berupa bantuan untuk nelayan yang dilaksanakan selamaini sangat membantu menekan biaya pengeluaran nelayan sehingga semakin kuat pulatingkat kemampuan/daya beli nelayan.

c. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan perbandingan antara indeksharga yang diterima oleh pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar olehpembudidaya ikan. NTPi dijadikan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidayaikan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatpembudidaya ikan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan/daya keluargapembudidaya ikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi indeks NTPiyaitu indeks >100, maka akan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya belipembudidaya.

Tabel 9. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB Tahun 2014-2016


1 Target (Index) 97,00 97,10 882 Realisasi (Index) 93,90 91,45 89,713 Pencapaian (%) 96,80 94,18 101,94


Berdasarkan hasil pemantauan oleh BPS di Provinsi NTB, NTPi akhir BulanDesember 2016 pada posisi indeks 89,71 atau tercapai 101,94% dari target tahun 2016,tetapi turun 98,09% dari indeks realisasi Tahun 2015 dan hanya 95,53% dari realisasiTahun 2014 seperti yang tertera pada Tabel 9. Diperjelas dalam Gambar 9 di bawah ini,perkembangan indeks NTPi yang semakin menurun sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2016menunjukkan bahwa tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan semakin kecil.Menurunnya indeks NTPi setiap bulan pada Tahun 2014-2016 disebabkan terutamadengan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup dan opersional produksinya.


Gambar 9. Perkembangan Indeks NTPi Bulan Januari-Desember Tahun 2014-2016

Faktor/input produksi yang sangat berpengaruh terutama adalah semakinmeningkatnya harga pakan ikan. Padahal proporsi yang dikeluarkan untuk membiayaiproduksi ikan adalah sekitar 60-70% sehingga semakin meningkanya harga pakan ikanakan berdampak pada menurunnya indeks Nilai Tukar Pembudidaya ikan karena hargajual produk ikan budidaya relatif tetap sepanjang tahun. Untuk itu upaya-upaya berupaprogram/kegiatan yang bertujuan untuk menekan ketergantungan pada pakan ikanpabrikan sangat diperlukan. Kegiatan yang dimungkinkan untuk mewujudkankemandirian para pembudidaya ikan khususnya dalam penyediaan pakan ikan hasilproduksi sendiri dengan mensukseskan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI).

3. Sasaran Strategis 3: meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat dan NilaiTambah Produk Hasil Perikanan, menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

a. Jumlah/Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun Masyarakat diProvinsi NTB

Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadapkomoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per kapita per tahun. Semakinmeningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan protein yangbersumber dari ikan memberikan pengaruh positif terhadap semakin meningkatnyajumlah konsumsi ikan masyarakat Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun. Dalamtabel 10 di bawah ini terlihat capaian angka konsumsi ikan di Provinsi NTB tahun 2016senilai 101,87% dari target, meningkat hanya 0,05 kg/kapita/thn dari tahun 2015 dan0,43 kg/kapita/thn dari capaian tahun 2014. Namun, angka ini masih rendah apabiladibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang mencapai 41,11 kg per kapitaper tahun pada 2015 dan masih lebih rendah 1,42 kg/kapita/thn dari target Tahun 2018dengan Angka Konsumsi ikan sebesar 33 kg/kapita/tahun.

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

Inde

x

Bulan

2014

2015

2016


Tabel 10. Capaian Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Pertahun Masyarakat diProvinsi NTB Tahun 2014-2016


1 Target (kg/kapita/thn) 29,04 30,00 31,002 Realisasi (kg/kapita/thn) 31,15 31,53 31,583 Pencapaian (%) 107,41 105,83 101,87


Upaya meningkatkan konsumsi ikan terus dilakukan, selain dilaksanakan melaluipenyediaan produk yang berkualitas, menjaga kestabilan pasokan, rehabilitasi saranadan prasarana pemasaran serta pembenahan jalur distribusidisamping hal tersebut perludilakukan stimulus atau dukungan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat danpelaku pasar untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dengan jumlah yang memadai.Dengan demikian Program Nasional Pameran Promosi Peluang Investasi diharapkandapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutandan terintegrasi sehingga program dalam meningkatkan dan mengembangkan produksiserta bisnis perikanan dalam negeri dapat tecapai.

Meningkatnya angka konsumsi ikan di Provinsi NTB didukung melalui pelaksanaanbeberapa kegiatan. Antara lain melalui program/kegiatan Gerakan MemasyarakatkanMakan Ikan (GEMARIKAN), peningkatan mutu produk perikanan seperti pembinaan UnitPengolahan Ikan (UPI) dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Gemarikan adalahserangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan promosi dankampanye Gemarikan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait di wilayah Provinsidan Kabupaten untuk mendorong peningkatan Konsumsi Ikan dan Pengembangan pasarikan. Program/Kegiatan GEMARIKAN ini antara lain melalui:

Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) berbahan bakuikan untuk anak-anak Sekolah Dasar secara berkelanjutan, sehingga diharapkananak-anak sekolah menyukai makanan berbahan baku ikan sejak dini.

Lomba masak serba ikan dari tingkat kabupaten/kota, tingkat Provinsi NTBsampai tingkat Nasional kerja sama dengan Tim Penggerak PKK.

Penguatan kelembagaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di 10kota/kabupaten yang ada di Provinsi NTB.

Demonstrasi pengolahan ikan dengan menggunakan mobil Alih TeknologiInformasi (ATI) di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.

Melakukan demo masak berbahan baku ikan kepada ibu-ibu PKK, DharmaWanita dan Kelompok Organisasi Wanita lainnya.

Mengembangkan produk nilai tambah kepada para pelaku usaha

Penyebarluasan leaflet, brosur tentang manfaat ikan untuk kesehatan dankecerdasan.


Melakukan penebaran ikan di perairan umum terutama pada daerah yangmempunyai embung dan bendungan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikanmasyarakat antara lain adalah image tentang produk perikanan masih kurang baikdimata konsumen. Hal ini berkaitan dengan anggapan adanya masalah kesehatan(misalnya alergi), selain itu belum berkembangnya jenis-jenis olahan dan masakan yangberbahan dasar ikan juga menyebabkan keengganan dalam menyiapkan masakan ikan.

Menyikapi masalah tersebut sekaligus sebagai upaya meningkatkan angkakonsumsi ikan, pemerintah perlu merancang suatu rangkaian kegiatan secaramenyeluruh yang terangkum dalam suatu program besar yaitu Program NasionalPameran Promosi Peluang Investasi. Program ini dapat dijadikan wadah dalammelakukan ajakan dan himbauan agar masyarakatnya lebih mengenal berbagai macamolahan berbahan baku ikan bukan hanya sebagai makanan menu pendamping namunjuga sebagai makanan camilan yang sehat dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan.Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang didukung oleh ahlikesehatan baik itu dokter maupun ahli gizi, instansi terkait yaitu kemeterian kelautandan Perikanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, KementerianKesehatan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta stakeholders lain untukdapat bekerjasama dalam setiap kegiatan guna mewujudkan masyarakat gemar makanikan.

b. Jumlah Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Realisasi angka produksi olahan hasil kelautan dan perikanan provinsi NTB Tahun2016 mencapai 100,07% dibandingkan dengan target, lebih tinggi 30.547 Tondibandingkan capaian tahun 2014. Secara rinci target dan capaian jumlah produksiolahan hasil kelautan dan perikanan tahun 2014-2016 terdapat pada tabel 11. Dilihatdari capaian seperti yang tertera pada tabel berikut, Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi NTB optimis dapat mencapai target produksi olahan seperti yang ditargetkanpada tahun 2018 sebanyak 211.680 ton.

Tabel 11. Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTBTahun 2014-2016


1 Target (Ton) 140.240,00 178.520,00 192.0002 Realisasi (Ton) 161.589,00 210.882,84 192.1363 Pencapaian (%) 115,22 118,13 100,07



Potensi untuk menggerakkan sektor riil melalui pengembangan agribisnisberbahan dasar rumput laut sangat besar, karena kualitas rumput laut yang baik danbisa diolah menjadi ratusan produk olahan mulai dari makanan, bahan kosmetik, kertas,obat-obatan hingga bahan bakar alternatif. Capaian jumlah produksi olahan hasilkelautan dan perikanan tahun 2016 ini didukung adanya bantuan melalui Dinas kelautandan Perikanan Provinsi NTB antara lain pengadaan mesin kemasan, fasilitasi uji produkUMKM, pengadaan coolbox, freezer dan kulkas serta adanya dukunganprogram/kegiatan di Kabupaten/ Kota serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi angka capaian produksi olahan hasilkelautan dan perikanan diantaranya:

1. Harga bahan baku yang tinggi saat musim paceklik.2. Ketersediaan bahan baku masih kurang karena kapasitas armada penangkapan

yang belum menjangkau daerah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) masihsedikit,.

3. Infrastruktur pengiriman produk ekspor masih belum optimal.4. Jumlah Usaha Kecil, menengah dan besar yang memenuhi jaminan mutu dan

keamanan pangan masih kurang.5. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung yang memadai di setra-setra

pengolahan hasil perikanan.6. Terbatasnya akses permodalan bagi UKM hasil Perikanan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan solusipemecahan masalah agar usaha perikanan di Nusa Tenggara Barat dapat berkembangdengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraankhususnya pengolah ikan tradisional atau pengolah skala kecil dan menengah sehinggaberpengaruh terhadap meningkatnya jumlah olahan hasil kelautan dan perikanan yaitu:

1. Pemerintah agar membangun dan menyediakan cold storage.

2. Menyiapkan armada dan SDM yang mampu beroperasi di ZEEI.

3. Mengupayakan adanya kerjasama dengan maskapai internasional sertamendorong operasional pelabuhan agar menjadi pelabuhan ekspor sepertiPerlabuhan Perikanan Teluk Awang.

4. Membuat forum UKM, melakukan Pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi/komprehensif dalam memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan;

5. Kerjasama pendampingan dan pembangunan sarana dan prasarana, khususnya

infrastruktur seperti pasar higinis, jalan memadai, drainase, pengelolaanlimbah/sampah, kendaraan logistik, dan pengadaan sentra kuliner; serta

6. Memfasilitasi pertemuan dengan lembaga perkreditan/bank dalam halpenjaminan modal.


Program/kegiatan dan sumber pendanaan pendukung sasaran strategis 3 inidapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung Sasaran Strategisdalam Meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat dan Nilai Tambah Produk Hasil

Perikanan Tahun 2016

No.Program/Kegiatan


1. Program Optimalisasi Pengelolaan danPemasaran Produksi Perikanan (APBD) Pengembangan pengolahan dan

pemasaran produksi perikanan;

1. Terlaksananya sosialisasiGEMARIKAN

2. Terlaksananya pemberian makanantambahan untuk anak sekolah

3. Terlaksananya pameran/promosi4. Terlaksananya pembangunan rumah

jaga5. Terlaksananya pemberian bantuan

kepada masyarakat (saranaprasarana pengolahan danpemasaran).

6. Terlaksananya lanjutanpembangunan UPI kosmetik danRumput laut.

7. Tersedianya display informasiperikanan.

2. Pemberdayaan masyarakat dalampengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan (APBD) Pengawasan dan penertiban Ilegal

Fishing;


Kelautan


4. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikananyang partisipatif, capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu JumlahKelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yangaktif.

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumber Daya Kelautan danPerikanan (SDKP) merupakan ujung tombak pengawasan dan juga mitra pemerintahyang berperan dalam melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan danperikanan yang berbentuk berdasarkan inisiataif masyarakat. Adapun yangmelatarbelakangi terbentuknya POKMASWAS ini diantaranya adalah : 1) laut Indonesiayang sangat luas dan sumberdaya ikan maupun sumberdaya lainnya yang sangatbanyak, namun SDM aparat pengawasan khususnya Kelautan dan Perikanan sangatterbatas, begitu juga dengan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki; 2)kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang merupakan tanggung jawabbersama; 3) potensi maupun kemampuan masyarakat sangat besar; dan 4) perlunya


peran serta masyarakat sehingga pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif, cepatdan kuat.

Dasar hukum yang menjadi landasan operasional POKMASWAS Perikanan adalahUU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang tercantum dalam Pasal 67 bahwa masyarakat dapat diikutsertakandalam membantu pengawasan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalamPengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Khusus dalamKEPMEN-KP tersebut menyebutkan bahwa sistem pengawasan berbasis masyarakat(SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakatdalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdayakelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secaraberkelanjutan.

Adanya POKMASWAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan fungsi danmanfaat, antara lain: (a) membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian sumberdayakelautan dan perikanan di tingkat lapangan dengan cara memantau, mengawasi danmelaporkan kepada pemerintah ataupun aparat penegak hukum lainnya apabiladijumpai kegiatan-kegiatan atau tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan; (b)Mendorong partisipasi masyarakat (petani nelayan) dalam menjaga dan memeliharasumberdaya kelautan dan perikanan; (c) Agar sumberdaya kelautan dan perikanandapat dimanfaatkan secara berkelanjutan; dan (d) Tegaknya hukum di bidang kelautandan perikanan.

Tabel 13. Capaian Jumlah POKMASWAS SDKP yang aktif di Provinsi NTBTahun 2014 - 2016


1 Target (Kelompok) 125 129 682 Realisasi (Kelompok) 125 129 683 Pencapaian (%) 100 100 100


Tahun 2016 perkembangan jumlah POKMASWAS sumber daya kelautan danperikanan yang aktif dijadikan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiNTB. Nomenkelatur indikator ini sedikit berubah dengan tahun sebelumnya, pada tahun2014 dan 2015 indikator ini dititikberatkan pada jumlah POKMASWAS SumberdayaKelautan dan perikanan yang dibina. Sebagaimana tertera pada tabel 13, sejak tahun2014-2016 ini realisasi POKMASWAS berkembang positif dan sesuai dengan target.Meningkatnya jumlah POKMASWAS yang aktif mendukung program pemberdayaanmasyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan sangatberpengaruh memberikan dampak positif terjadinya penurunan tingkat IUU (illegal,


Unreported dan unregulated) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautandan perikanan.

Faktor pendukung tercapainya target jumlah POKMASWAS Provinsi NTB tahun2016 tidak terlepas dengan tersedianya sarana prasarana (perahu pokmaswas,Seragam, KTA/Kartu Tanda Anggota Pokmaswas, Camera, Alat Komunikasi danGPS/Global Positioning System) serta mulai tertibnya administrasi kelompok yangdidukung adanya laptop, printer, dan buku-buku administrasi kelompok. Program,kegiatan dan sumber pendanaan yang telah diambil untuk mendukung capaian indikatorkinerja dalam meningkatkan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang aktif di Provinsi NTB Tahun 2016 dapat dilihatpada tabel 14.

Tabel 14. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung meningkatkan JumlahPOKMASWAS SDKP yang aktif Tahun 2016

No.Program/Kegiatan


1. Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir (APBD) Penguatan ekonomi masyarakat

pesisir dan pulau-pulau kecil;

1. Pengadaan Glass Bottom Boat danperahu patroli kelompok Pelestarianlingkungan laut

2. Penyelenggaraan Bimtek penguatankelembagaan pokmaswas

3. Pelaksanaan operasi pengawasandan pengendalian SDKP

4. Pembangunan pos jaga/pospengawasan

5. Pengadaan sarana dan prasaranapengawasan

6. Pelaksanaan kegiatan persiapan SailMoyo Tambora

7. Pengadaan kendaraan operasionalpengawasan

2. Pemberdayaan masyarakat dalampengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan (APBD) Pengawasan dan penertiban Ilegal

Fishing;


Kelautan


Kendala yang dihadapi pokmaswas dalam menjaga kelestarian Sumber dayaKelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki pokmaswas dalam melakukan kegiatanpemantauan dan pengawasan.

2. Keterbatasan jumlah petugas/ aparat keamanan terkait lainnya serta jangkauanpetugas dengan tempat kejadian perkara relatif jauh sehingga tidak dapat menanganisecara cepat laporan tindak pidana kelautan dan perikanan dari POKMASWAS.


3. Tidak adanya sumber pendapatan penunjang untuk kelompok sebagai biayaoperasional dalam melakukan pemantauan dan pengawasan SDKP.

Solusi yang diharapkan mampu menyelesaikan kendala tersebut, yakni:

1. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan kepada POKMASWAS berupa(Pos Pokmaswas, Seragam, Teropong, maupun speed boat Pokmaswas ataupunsarana lainnya) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Membentuk UPT Pengawasan di tingkat daerah sehingga laporan dari POKMASWASdapat direspon dengan cepat dan tepat.

3. Mendorong kelompok untuk melakukan kemitraan dengan pelaku usaha bidangkelautan dan perikanan serta memberikan fasilitas pendukung untuk mengembangkanusaha alternatif sesuai dengan potensi yang ada di wilayah pokmaswas.

5. Sasaran Strategis 5: Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah,capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Luas Kawasan KonservasiPerairan Daerah.

Prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan definisi dariKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam PP Nomor 60 Tahun 2017 TentangKonservasi Sumber Daya Ikan (SDI) bahwa kawasan perairan yang dilindungi, dikelolaberdasarkan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan danlingkungannya secara berkelanjutan. Dasar lainnya yaitu sejalan dengan tujuan KKPdalam Permen KP Nomor 2 Tahun 2009 yaitu: (1) Melindungi, melestarikan danmemanfaatkan SDI dan tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjaminkeberlanjutan fungsi ekologisnya; (2) Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan SDIyang berada di dalam dan atau sekitar KKP; dan (3) Meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yang berada di sekitar kawasan.

Alasan perlunya memelihara keanekaragaman hayati ekosistemmempertimbangkan fungsi, integritas, kesehatan dan jasa ekosistem. Fungsi ekosistemuntuk menjaga hubungan di dalam atau di antara beberapa ekosistem, integritasekosistem untuk menjaga kemampuan suatu komunitas hidup dalam jangka panjang.Sedangkan, kesehatan ekosistem untuk menjaga stabilitas/ketangguhan terhadaptekanan serta jasa ekosistem yaitu agar dapat dinikmati dan dimanfaatkankeindahannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencanangkan memilikikawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Sehingga KKPterus melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah luas kawasan tersebut dari tahun ketahun. Upaya ini dilaksanakan dengan kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah


Provinsi seluruh Indonesia yang diharapkan memiliki komitmen untuk mencadangkansebesar 10% dari total teritorial wilayah perairannya sebagai kawasan konservasi hinggatahun 2020.

Tabel 15. Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB


1 Target (Ha) - 229.5552 Realisasi (Ha) 151.089,16 229.555,36 229.555,363 Pencapaian (%) 100


Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas perairan laut sebesar 29.159,04 Km2,sehingga diharapkan Provinsi NTB dapat merencanakan pencadangan kawasankonservasi perairan seluas 291.594 Ha (10%) sampai tahun 2020. Walaupun padatahun-tahun sebelumnya program kegiatan ini belum dijadikan indikator kinerja utamaDKP Provinsi NTB, namun sejak Tahun 2014 Provinsi NTB telah mencadangkan kawasankonservasi seluas 151.089 Ha, tahun 2015-2016 seluas 229.555,36 Ha dan hingga tahun2016 ini Provinsi NTB telah berhasil mencadangkan 7,87% atau seluas 229.555,36 Hadari luas perairan teritorialnya.

Jumlah lahan yang telah dicadangkan tersebut terdiri dari 12 kawasan konservasiyang telah mempunyai legalitas melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan sebanyak 3 kawasan dan 9 kawasan lainnya melalui Surat KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat. Penetapan lahan berdasarkan Keputusan Menteri yaitu(1) TWP Pulau Gili Anyer, Meno dan Trawangan di Lombok Utara; (2) TWAL Pulau moyodi Kabupaten Sumbawa; dan (3) TWA Pulau Satonda di Kabupaten Dompu. Sedangkanpencadangan lahan berdasarkan Keputusan Gubernur adalah (1) TWP Gili Tangkong,Nanggu dan Sudak di Kabupaten Lombok Barat; (2) TWP Gili Sulat dan Gili lawangKabupaten Lombok Timur; (3) TWP Teluk Bumbang di Kabupaten Lombok Tengah; (4)TPK Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat; (5) TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudongdi Kabupaten Sumbawa; (6) TWP Pulau Liang dan Ngali di Kabupaten Sumbawa; (7)TWP Gili Banta di Kabupaten Bima; (8) SAP teluk Cempi di Kabupaten Dompu; dan (9)TP Penyu Tatar Sepang – Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten SumbawaBarat. Status, legalitas dan luas lahan masing-masing kawasan dapat di lihat padaLampiran 6.

Keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan kawasankonservasi perairan daerah karena Dinas Kelautan Provinsi NTB mampu dengan cepatmenyesuaikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah,dimana DKP mencoba untuk melakukan harmonisasi Kawasan Konservasi perairan danmensinkronkan dengan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil(RZWP3K). Selain itu, DKP juga dibantu secara teknis oleh mitra kawasan konservasi


perairan yaitu Wildlife Conservation Society (WCS) dalam menyusun rencanapengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan daerah. Program, kegiatan dansumber pendanaan yang telah diambil untuk mendukung capaian indikator kinerjadalam meningkatkan capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi NTBTahun 2016 dapat dilihat pada tabel 16 berikut.

Tabel 16. Program/kegiatan dan Sumber Pendanaan Pendukung MeningkatkanCapaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB Tahun 2016

No.Program/Kegiatan


1. Peningkatan mitigasi bencana alamlaut dan prakiraan iklim (APBD) Pengembangan kawasan pesisir

berbasis mitigasi bencana

1. Penyusunan dokumen RZWP3K dan DraftDokumen Raperda RZWP3K

2. Kawasan Konservasi yang ditata menujupengelolaan efektif [Base Line]

3. NSPK Penataan dan pemanfaatan jasakelautan

4. Vegetasi pantai untuk rehabilitasi kawasanpesisir

5. Kawasan pesisir yang difasilitasi reklamasidan pengembangan kawasan.

6. Provinsi yang memiliki rencana zonasiditetapkan melalui peraturan perundangan

7. Perencanaan, program dan anggaranserta monitoring dan evaluasi berdasarkandata terkini dan akurat

8. Produk hukum, administrasi kepegawaian,organisasi dan tata laksana berdasarkanreformasi birokrasi

9. Humas, pelayanan publik dan kerjasamayang difasilitasi

10. Administrasi keuangan, pengelolaan BMN,layanan pengadaan barang/jasapemerintah, serta tata usaha dan rumahtangga lingkup Ditjen PRL

11. Layanan Perkantoran

2. Program Pengelolaan Ruang Laut(APBN-DK)

Perlindungan Dan PemanfaatanKawasan Konservasi DanKeanekaragaman Hayati Laut

Penataan dan Pemanfaatan JasaKelautan

Pendayagunaan Pesisir

Perencanaan Ruang Laut Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaDirektorat Jenderal PengelolaanRuang Laut



6. Sasaran Strategis 6: meningkatnya kualitas rekomendasi yang diberikan di wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil, menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

a. Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahmengakibatkan adanya penyerahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota keProvinsi, khususnya dalam pengelolaan konservasi dan pengawasan sumberdayakelautan dan perikanan yang memanfaatkan perairan 0-12 mil laut untuk kegiatan usahabudidaya maupun usaha lain maka otomatis izin di bidang perikanan tangkap danbudidaya yang selama ini menjadi tanggung jawab kabupaten, pada Tahun 2016diserahkan kepada provinsi. Namun demikian, mengingat belum adanya Perda tentangperizinan maka pengurusan perizinan hanya berupa administrasi melalui perizinanterpadu di BKPM&PT (Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu)Provinsi NTB.

Tabel 17. Capaian Jumlah ijin investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ProvinsiNTB Tahun 2016

No Uraian Target(Ijin)

Realisasi(Ijin) Capaian (%)

1 Jumlah ijin investasi di wilayahpesisir dan pulau-pulau kecil 26 33 127


Izin yang masuk pada Tahun 2016 merupakan izin-izin untuk pengoperasiankapal ≤30 GT berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIKPI (Surat Izin KapalPengangkut Ikan) dan SIPI (Surat Izin kapal Penangkapan Ikan). Pada Tabel 17 terlihatjumlah izin yang telah dikeluarkan oleh BKPM&PT berdasarkan rekomendasi dari BidangPerikanan Tangkap -Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebanyak 33 izin. Angkaini telah melebihi 127% dari jumlah target Tahun 2016 yang ditetapkan sebanyak 26izin. Kedepannya telah diusulkan Perda untuk perizinan tentang Usaha tertentu di bidangkelautan dan perikanan melalui BAPPENDA (Badan Pengelolaan Pendapatan daerah)Provinsi NTB sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah(PAD) dari izin-izin tersebut. Izin-izin yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dariDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB TA. 2016 secara detail dapat dilihat padalampiran 7.


b. Persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuai rekomendasi

Tabel 18. Capaian Persentase pengusaha yang menjalankan usaha sesuai rekomendasiProvinsi NTB Tahun 2016

No Uraian Target(%)

Realisasi(%) Capaian (%)

1Persentase pengusaha yangmenjalankan usaha sesuairekomendasi

96 100 104,16


Beberapa pengusaha yang berinvestasi di bidang kelautan dan perikanan baik itudi bidang perikanan tangkap (rekomendasi izin penangkapan ikan), bidang budidaya(rekomendasi izin pembudidaya ikan, mutiara maupun rumput laut) serta izin usaha dibidang pengolahan ikan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melaluiBKPMPT dari akumulasi jumlah dapat direalisasikan secara keseluruhannya, bahkanmelebihi target dari pada jumlah izin yang ditetapkan. Namun demikian, dari ProvinsiNTB belum bisa mengenakan biaya pengurusan izin tersebut mengingat belum adanyaPerda khusus yang mengatur, dan kabupaten sudah tidak memungut kembali. Otomatispada tahun 2016 pengusaha tidak dikenakan biaya administrasi pengurusan.

7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan bagikeuangan daerah, yang capaiannya dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitupersentase ketercapaian realisasi PAD sektor Kelautan dan Perikananterhadap target.

Tertera pada tabel 19 berikut bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016 sebesar 99,90 %, berkurangRp. 1.304.084,41,- dari target. Namun, realisasi PAD tahun 2016 ini lebih tinggi 1,21%(sekitar Rp. 16.019.752,59,-) dari pada realisasi Tahun 2015 dan naik 14,26% atausenilai Rp. 166.937.245,59,- dari realisasi tahun 2014.

Tabel 19. Persentase Ketercapaian Realisasi PAD Sektor Kelautan dan PerikananProvinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Target Tahun 2016

No Uraian Target(Rp.)

Realisasi(Rp.)

Capaian(%)

1 PAD sektor Kelautan danPerikanan Provinsi NTB 1.338.680.000,00 1.337.375.915,59 99,90


Belum maksimalnya pencapaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan dibandingkandengan target Tahun 2016 disebabkan rendahnya penerimaan yang bersumber daripekanian kekayaan daerah yang berasal dari KPP Labuan Lombok, PPI Tanjung Luar,PPI Sape Bima, P3TS Sumbawa dan menurunnya hasil penjualan produksi usaha daerahpada BBI Taliwang Sumbawa. Terjadinya kerusakan pabrik es pada UPTD-Pelabuhan


Perikanan Labuhan Lombok sehingga UPTD ini hanya mampu menyumbang 50,80%saja dari target Rp. 328.430.000,-. Berbanding terbalik dengan PAD yang bersumberdari UPTD-BPBPP Sekotong yang naik mencapai 130,09% atau Rp.435.815.000,- daritarget Rp. 335.000.000,-. Rincian sumber realisasi PAD Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi NTB dapat dilihat pada lampiran 8.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Total pagu Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA-APBD) yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi NTB tahun 2016 senilai Rp. 37.850.682.700,- terdiri dari Belanja Langsung danBelanja Tidak Langsung. Alokasi APBN pagu awal sebesar 12.666.407.000,- sedangkan pagubaru setelah penundaan senilai Rp. 10.621.527.000,-. yang berasal dari dana Dekonsentrasi(DK) dan Tugas Pembantuan (TP).

Secara umum seluruh kegiatan yang di programkan Tahun 2016 dapatdirealisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari hasil realisasipenyerapan APBD sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Program/kegiatan DPA-APBDDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 secarakeseluruhan sebesar Rp. 35.939.964.507,- atau mencapai 94,95% dengan perkembanganfisik 99,33%. Sedangkan, total capaian APBN sampai dengan 31 Desember 2016 adalahsenilai Rp. 10.476.455.959,- atau sebesar 98,63% dari pagu setelah self bloking(dibekukan). Rincian capaian serapan APBD dan APBN ini dapat dilihat pada lampiran 9dan 10.

Alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung langsung sasaranstrategis dan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi NTB TA. 2016 berjumlah Rp. 22.319.293.200,- yang berasal dari APBDProvinsi adalah sejumlah Rp. 12.517.766.200,- dan APBN (Dekonsentrasi dan TugasPembantuan) sejumlah Rp. 9.801.527.000,-. Rincian anggaran tersebut sesuaiprogram/kegiatan pendukung perjanjian kinerja Tahun 2016 tertera pada tabel 20 berikut.


Tabel 20. Rincian anggaran yang sesuai program/kegiatan pendukung perjanjian kinerja Tahun 2016

No. SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Anggaran

KetAPBD APBN

Pagu Realisasi % Fisik(%) Pagu Realisasi % Fisik

(%)1. Meningkatnya

ProduksiPerikanan danKelautan

1. JumlahProduksiPerikananBudidaya

ProgramPengembanganBudidaya Perikanan

3.070.915.200 3.017.872.710 98,27 100

KegiatanPenguatan danPengembanganPerikanan Budidaya

1.926.720.000 1.900.425.250 98,64 100

KegiatanPeningkatan ProduksiBudidaya Air Tawar

613.665.200 608.902.200 99,22 100

KegiatanPeningkatan ProduksiBenih BudidayaPerikanan Pantai

378.100.0000 378.066.500 99,99 100

KegiatanPengendalian HamaPenyakit Ikan danpemulihan SDKP

152.430.000 130.478.760 85,60 100

ProgramPengelolaanSumberdayaPerikanan Budidaya

3.669.965.000 3.658.973.818 99,70 100


Lanjutan Tabel 20.......


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Anggaran

KetAPBD APBN


(%)2. Jumlah

ProduksiPerikananTangkap

Program PengembanganPerikanan Tangkap 3.820.056.500 3.723.097.500 97,46 98,95

*) Adanyakelompokpenerimabantuanhibah tidaksesuaidengankriteriabantuansehinggaperluidentifikasilebih lanjutterhadapcalonkelompokpenerimabantuan

KegiatanPenguatan danOptimalisasi PemanfaatanSumberdaya PerikananTangkap

3.720.361.500 3.637.647.500 97,78 98,92*)

KegiatanPengembangan TeknologiPenangkapan Ikan danPerekayasaanPenangkapan Ikan

83.045.000 69.000.000 83,09 100

KegiatanMotorisasi ArmadaPerikanan dalam UpayaPeningkatan Daya Jelajahdan Produktivitas Nelayan

16.650.000 16.450.000 98,80 100

ProgramPengelolaan PerikananTangkap

1.333.872.000 1.322.184.300 99,12 100


Lanjutan Tabel 20........


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Anggaran

KetAPBD APBN


(%)3. Jumlah

ProduksiGaram

ProgramPemberdayaanEkonomiMasyarakat Pesisir

293.780.000 283.783.900 96,60 100

KegiatanPenguatan EkonomiMasyarakat Pesisirdan pulau - pulaukecil

293.780.000 283.783.900 96,60 100

ProgramPengelolaan RuangLautKegiatanPugar 72.589.000 68.189.000 93,94 100

Jumlah Sasaran 1 7.184.751.700 7.024.754.110 97,77 99,44 5.076.426.000 5.049.347.118 99,47 100

2. TerwujudnyaKesejahteraanMasyarakatKelautan danPerikanandanKelautan

4. NTP

5. NTN ProgramPengembanganPerikanan Tangkap

*) Didukung Anggaran Programyang sama pada Sasaran No.1


6. NTPi ProgramPengembanganBudidaya Perikanan



Jumlah Sasaran 2 - - - - - - - -




IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

AnggaranAPBD APBN Ket


(%)3. Meningkatnya

AngkaKonsumsiIkan dan NilaiTambahProdukOlahan HasilPerikanan

7. AngkaKonsumsiIkan

ProgramOptimalisasiPengelolaandan PemasaranProduksiPerikanan

1.994.996.000 1.921.957.850 96,34 97,80

*) Fasilitasi ujiproduk tidakdaptdilaksanakankarena adanyaketidaksesuaian koderekeninganggaransehinggapelaksanaannya ditundatahun 2017

**) Sertifikasitidak dapatterealisasihingga akhirTahun 2016,jadwal timassesor pusatdi bulanFebruari Tahun2017

8. ProduksiOlahanHasilPerikanandanKelautan

KegiatanPengembanganPengolahan danPemasaranProduksiPerikanan

1.863.329.000 1.808.790.850 97,07 97,88*)

KegiatanOptimalisasidanPeningkatanFungsi BLPMHP

131.667.000 113.167.000 85,95 96,71**)

ProgramPenguatanDaya SaingProdukKelautan danPerikanan

2.933.970.000 2.869.737.100 97,81 100

Jumlah Sasaran 3 1.994.996.000 1.921.957.850 96,34 97,80 2.933.970.000 2.869.737.100 97,81 100



No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



(%)4. Terwujudnya

efektifitaspengawasandanpengendalianSDKP yangpartisipatif

9. JumlahPokmaswasSDKP yangaktif

ProgramPemberdayaanMasyarakatdalamPengawasandanPengendalianSumberdayaKelautan

1.940.072.500 1.572.240.050 81,04 91,66 -

*) TidakterealisasinyaPublikasi untukkegiatan sailmoyo tambora(samota) danpelaksanaannyaditunda padatahun 2017

KegiatanPengawasandan PenertibanIllegal Fishing

1.940.072.500 1.572.240.050 81,04 91,66*)

ProgramPengawasanPengelolaanSumberdayaKelautan danPerikanan

750.120.000 749.879.000 99,97 100

Jumlah Sasaran 4 1.940.072.500 1.572.240.050 81,04 91,66 750.120.000 749.879.000 99,97 100

5. TerwujudnyaKawasanKonservasiPerairan Daerahyangditingkatkansaranapengelolaannya

10.LuasKawasanKonservasiPerairanDaerah

ProgramPerlindungandan konservasisumberdayakelautan danperikanan

59.350.000 54.935.000 92,56 100



No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



(%)KegiatanPengembanganPengelolaanKonservasi lautdan perairan

59.350.000 54.935.000 92,56 100

ProgramPengelolaanRuang Laut

117.500.000 117.500.000 100 100

Jumlah Sasaran 5 59.350.000 54.935.000 92,56 100 117.500.000 117.500.000 100 100

6. MeningkatnyaKualitasRekomendasiyang diberikandi WilayahPesisir danPulau - pulauKecil

11.Jumlah Ijininvestasi diwilayahpesisir danpulau -pulau kecil

Programpeningkatanmitigasi bencanaalam laut danprakiraan iklimlaut

1.338.596.000 1.263.463.800 94,39 100

KegiatanPengembanganKawasan PesisirBerbasis MitigasiBencana

1.338.596.000 1.263.463.800 94,39 100

ProgramPengelolaanRuang Laut

923.511.000 895.092.200 96,92 100



No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



(%)12.Persentase

Pengusahayangmenjalankanusaha sesuaidenganrekomendasi

ProgramPemberdayaanMasyarakatdalamPengawasandanPengendalianSumberdayaKelautan

*) DidukungAnggaranProgram yangsama padaSasaran No.4

-

KegiatanPengawasandan PenertibanIllegal FishingProgramPengawasanPengelolaanSumberdayaKelautan danPerikanan


Jumlah Sasaran 6 1.338.596.000 1.263.463.800 94,39 100 923.511.000 895.092.200 96,92 100



No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



(%)7. Meningkatnya

KontribusiSektor Kelautandan Perikananbagikemampuankeuangandaerah

13.Persentaseketercapaianrealisasi PADsektorkelautan danperikananterhadaptarget

ProgramPengembanganBudidayaPerikanan


ProgramPengembanganPerikananTangkap


ProgramOptimalisasiPengelolaan danPemasaranProduksiPerikanan


Jumlah Sasaran 7 - - - - - - - -

Jumlah Sasaran 1+2+3+4+5+6+7 12.517.766.200 11.837.350.810 94,56 98,04 9.801.527.000 9.681.555.418 98,78 100



BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 adalah wujud dari transparansipenyelenggaraan pemerintahaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam prosespelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikananterdapat beberapa keberhasilan pembangunan yang dicapai selama tahun 2016, namundemikian dibalik keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan. Olehkarena itu perlu upaya-upaya nyata agar keberhasilan penyelenggaraan pemerintahandapat dicapai lebih optimal.

Demikian LAKIP/LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa TenggaraBarat ini kami buat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja di masa yang akandatang. Kami sadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini,kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Documents

KATA PENGANTAR · Permasalahan dan kendala yang dihadapi ... Tabel 18 Capaian Persentase pengusaha yang ... Melihat potensi dan kondisi umum perairan yang subur serta