KATA PENGANTAR - dumaikota.go.id · peng ajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun - tahun sebelumnya , dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkankehadirat Allah SWT

ataslimpahanrahmatdanhidayahNyasehinggapenyusunanRencanaKerja (Renja)

Inspektorat Kota DumaiTahun 2014dapatdiselesaikandenganbaikdanlancar.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai ini adalah dokumen perencanaan

untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

padatahun 2014. PenyusunanRenjainidisesuaikandengantujuandansasaran yang

tertuangpadaRencanaStrategis (Renstra) Inspektorat Kota DumaiTahun 2011-

2015.

Saran danmasukanyang

bersifatmembangunsangatdiharapkangunaperbaikankinerjadimasamendatang.

Akhirnyadenganmemohonpetunjukdanbimbingandari Allah SWT

semogaInspektoratKota

Dumaimampumelaksanakantugaspokokdanfungsidengansebaik-baiknya.

Dumai, Februari 2013

INSPEKTUR

Drs. H. M. NIZAM, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19570610 198303 1 004

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 ii

DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

1.1 Latar Belakang .....................................................................

1.2 Landasan Hukum .................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ..............................................................

1.3.1 Maksud ......................................................................

1.3.2 Tujuan ........................................................................

1.4 Sistematika Penulisan ..........................................................

1

1

1

4

4

4

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....................

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan CapaianRenstra ....................................................................

2.1.1 Analisis atas Capaian Sasaran Strategis ...................

2.1.2 Analisis KinerjaKegiatan ............................................

2.2 AnalisisKinerjaPelayanan SKPD ..........................................

2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi ................

5

5

7

15

11

19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................

3.1 TujuandanSasaranRenja ......................................................

3.2 Program danKegiatan ...........................................................

22

22

24

BAB VII PENUTUP .....................................................................................

31

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja(Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode

satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja ini dilakukan melalui dua tahapan yang

merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja; dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja.

Penyusunan rancangan Renjadimulai dengan fokus melakukan

pengajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-

tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

RenstraInspektorat Kota Dumai.

1.2 Landasan Hukum

DalampenyusunanRencanaStrategisInspektorat Kota Dumai,

peraturanperundang-undangan yang dipergunakansebagairujukanadalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3829);

2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan

Negara yang bersihdanbebasKorupsi, KolusidanNepotisme(Lembaran

Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);

5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;


Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. PeraturanPemerintahNomor 25 tahun 2000

tentangKewenanganPemerintahdanKewenanganProvinsisebagai

Daerah Otonom.

9. Paraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007

tentangOrganisasiPerangkat Daerah.

12. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,

TatacaraPenyusunan, Pengendalian,

danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah.

13. PeraturanPemerintahNomor60 Tahun 2008tentangSistemPengendalian

Intern Pemerintah.

14. InstruksiPresidenNomor 7 Tahun 1999

tentangAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten/Kota.


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


PelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008

tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian,

danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai,

(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri D).

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun

2011 - 2015, (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7seri

D).


21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas,

Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Dumai

1.3 MaksuddanTujuan

1.3.1 Maksud

PenyusunanRenjaInspektoratKota

Dumaidimaksudkanuntukmemberikanacuanbagipelaksanaantugasdanfungs

iInspektoratuntukkurunsatutahun(tahun 2014).

1.3.2 Tujuan

TujuanPenyusunanRenjainiadalahuntukmemberikanarah yang

jelasbagishareholder maupunstakeholderInspektoratKota

Dumaidalammenentukanhasilakhir yang ingindicapaipadaakhirtahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan CapaianRenstra

2.2 AnalisisKinerjaPelayanan

2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TujuandansasaranRenja

3.2 Program danKegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Laludan Capaian Renstra

Inspektorat Kota Dumai berkedudukan di Komplek Perkantoran

Walikota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai - Kota Dumai. Dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai, dan Peraturan

Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian

Tugas Inspektorat Kota Dumai.

Inspektorat Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelaksanaan urusan pemerintah kecamatan/kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas

Inspektorat Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan.

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung

jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, dimana sebagian besar kewenangan dan urusan pemerintah

berada pada pemerintah kabupaten/kota, maka Inspektorat Kota Dumai

diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu

menjadi pengawas dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan

publik.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota

Dumai tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra sampai dengan

tahun 2013 adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 - 6 -

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra s/d Tahun 2013

Kota Dumai

Nama SKPD : Inspektorat Kota Dumai

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target program

dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

2012

Realisasi Renja

SKPD

tahun 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib

1 20

Bidang Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

1 20 20

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Presentase

menurunya nilai

penyimpangan

keuangan/kewajiban

setor kepada

daerah/negara

pertahun

10%

Rp1,932,255,613.

89

205

-10%

328

-6.80%

62,50

68,00

175

-10%

175

-10%

100

100

Presentase

penyelesaia tidaklanjut

hasil temuan aparat

pengawasan

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP

1 20 20 01

Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal secara

berkala

Laporan Hasil

Pemeriksaan

34 34 71 79 111,20 90 90 100

1 20 20 03

Kegiatan Pengendalian

Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Laporan Hasil Reviu 1 1/thn 1 1 100 1 1 100

1 20 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

Laporan Monitoring

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

14 12 16 16 100 14 14 100

1 20 20 08 Kegiatan Evaluasi berkala

temuan hasil pengawasan

Pemutakhiran Data

temuan pengawasan 3 3 3 3 100 3 3 100

1 20 20 09 Kegiatan Meneliti / menilai

laporan wajib LP2P

Persentase PNS Wajib

LP2P yang

menyampaikan LP2P

100% 94% 99% 97% 98,42 100% 100% 100

Rencana Kerja Inspektorat Kota Dumai Tahun 2014 - 7 -

Nama SKPD : Inspektorat Kota Dumai

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2010

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu

Target program

dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s/d tahun berjalan

Target Renja

SKPD tahun

2012

Realisasi Renja

SKPD

tahun 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

tepat waktu

1 20 20 14 KegiatanPeningkatan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

Jumlah PNS yang

mengikuti Bimtek SPIP

0 0 30 30 100 40 40 100


Adapun rincian Nilai Capaian Kinerja baik capaian sasaran maupun

kegiatan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

22..11..11 AAnnaalliissiiss aattaass CCaappaaiiaann SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator

kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

11 Berkurangnya Angka Penyimpangan

Indikator kinerja sasaran strategis berkurangnya angka penyimpanganbeserta

target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

Menurunnya :

a. Jumlah Temuan 205 328 62,50%

b. Nilai penyimpangan

keuangan/kewajiban setor

kepada Daerah/Negara

-10%

-6,80%

68,00%

Program dan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran ini

adalah:

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

- Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- Kegiatan Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparat Pengawasan.


- Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

- Kegiatan In House Training Aparatur Pengawasan

Adapun perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2011 adalah sebagai

berikut:

Indikator Kinerja Realisasi

2011 2012

Menurunnya :

a. Jumlah Temuan 75,93% 62,50%

b. Nilai penyimpangan

keuangan/kewajiban setor

kepada Daerah/Negara

717,7%

68,00%

Realisasi atas target kinerja untuk indikator menurunnya jumlah temuan pada

tahun 2012 adalah sebesar 62,50% atau turun dari realisasi pencapaian tahun 2011

yang mencapai 75,93%. Melalui pemeriksaan reguler yang dijalankan Inspektorat Kota

Dumai atas SKPD Kota Dumai pada tahun 2012 ditargetkan jumlah temuan berkurang

dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 205 temuan dengan asumsi dan harapan

bahwa hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya menjadi bahan pengendalian dan

perbaikan oleh SKPD Kota Dumai. Namun realisasi atas hasil pemeriksaan

menunjukkan peningkatan atas jumlah temuan menjadi 328 temuan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada SKPD kota

dumai guna meminimalisir jumlah temuan yang ada dengan indikasi masih adanya

temuan yang sifatnya berulang.

Untuk nilai penyimpangan keuangan/kewajiban setor kepada

Daerah/Negaraditargetkan terjadi penurunan sebesar 10 % dari nilai tahun

sebelumnya.Pada tahun 2011, melalui pemeriksaan Inspektorat Kota Dumai ditemukan

nilai kerugian dan atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah sebesar

Rp523.362.920,64 dan di tahun2012 nilai kerugian dan atau kewajiban setor kepada

Negara/Daerahturun menjadi sebesar Rp487.658.379,10 atau turun sebesar 6,82%.


Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2012 dengan indikator kinerja penurunan

sebesar -10%, maka realisasi atas target kinerja yang sebesar -6,80% mengindikasikan

Inspektorat Kota Dumai hanya mampu mencapai kinerja atas indikator tersebut sebesar

68,00%. Dari pencapaian atas nilai tersebut, selain mengindikasikan semakin

meningkatnya komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menaati

peraturan perundang-undangan khususnya dibidang keuangan, namun kedepan perlu

adanya upaya peningkatan atas sistem pengendalian intern pada lingkup SKPD Kota

Dumai sehingga temuan-temuan yang bersifat keuangan tersebut dapat diminimalisir

atau dihilangkan.

22 Meningkatnya keandalan laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai

Indikator keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keandalan laporan

keuangan Pemerintah Kota Dumai,beserta target dan realisasinya adalah sebagai

berikut:


Keandalan Laporan

Keuangan Pemerintah Kota

Dumai

WDP WDP WDP


adalah:



- Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa sebelum

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu

dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah.


Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas

laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 20.A/LHP/XVIII.PEK/08/2011, Nomor

20.B/LHP/XVIII.PEK/08/2011, Nomor 20.C/LHP/XVIII.PEK/08/2011 tanggal 01 Agustus

2011 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2010 memperoleh

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Adapun perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2011 adalah sebagai

berikut:


2011 2012

Keandalan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Dumai

WDP WDP

33 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Indikator keberhasilan sasaran strategis meningkatnya penyelesaian tindak lanjut

hasil temuan pengawasan,beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut:


(%)

Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil temuan

aparat pengawasan

96% 84,54% 88,06%


adalah:



- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


- Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, maka dapat disandingkan

kondisi sebagai berikut:


2011 2012



aparat pengawasan

79.52% 88,06%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil

temuan aparat pengawasan. Namun, jika dibandingkan target yang ingin dicapai,

terlihat masih rendahnya kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat

pengawasan, hal ini mengindikasikan masih kurangnya komiten auditan untuk segera

melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

44 Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak-pajak pribadi




(%)

Persentase PNS yang

menyampaikan LP2P tepat

waktu

99% 97% 98,42%


adalah:




- Kegiatan Meneliti / menilai Laporan Wajib LP2P




2011 2012



aparat pengawasan

82.78% 98,42%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan atas realisasi pencapaian kenerja dengan

indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan.

Dimana, pada tahun 2012 realisasi capaian kinerja atas sasaran ini mencapai 98,42%

dari target 99% PNS wajib LP2P yang menyampaikan LP2P secara tepat waktu dan

terealisasi sebesar 97%.

55 Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi




(%)

Jumlah Diktum Inpres No. 5

Tahun 2004 yang

dilaksanakan

11 Diktum 9 Diktum 81,82%


adalah:




- Kegiatan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah




2011 2012

Jumlah Diktum Inpres No. 5

Tahun 2004 yang dilaksanakan

- 81,82%

Diktum Inpres Nomor 5 tahun 2004, terdiri dari:

Diktum 1 : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori

Penyelenggara Negara sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk

segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diktum 2 : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan

pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.

Diktum 3 : Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara

berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja

tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja

serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya

baik berupa hasil maupun manfaat.

Diktum 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa

ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang

meliputi persyaratan- persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif

biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan

menghapuskan pungutan-pungutan liar.


Diktum 5 : Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang

dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.

Diktum 6 : Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 yang telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahhun 2012

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk

mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan

keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Diktum 7 : Menerapkan Kesederhanaan baik dalam Kedinasan maupun dalam

kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan

yang berdampak langsung pada keuangan negara.

Diktum 8 : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan

korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan

cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara

tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan

terhadap saksi/tersangka.

Diktum 9 : Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk

melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang

berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas,

wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Diktum 10 : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk

meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.

Diktum 11 : Khusus kepada :

11. Gubernur dan Bupati/Walikota

a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik

dilingkungan pemerintah daerah.

b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar

dalam pelaksanaannya.

c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran


keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Dari 11 diktum diatas, Pemerintah Kota Dumai telah menjalankan 9 diktum.

Diktum yang belum dapat dilaksanakan adalah diktum ke 5 (lima) dan 9 (sembilan),

namun telah dirintis pelaksanaannya pada tahun 2012 melalui penandatanganan Pakta

Integritas bagi seluruh PNS di lingkup Pemerintah Kota Dumai yang merupakan

langkah awal dalam proses persiapan Zona Integritas menuju penetapan Wilayah

Bebas Korupsi (WBK).

33..22..22 AAnnaalliissiiss KKiinneerrjjaa KKeeggiiaattaann

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai adalah Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian.

Penanganan bidang pemerintahan umum khususnya bidang pengawasan oleh

Inspektorat Kota Dumai pada tahun 2012, dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua)

program, yaitu:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program iniadalah sebesar

Rp1,830,223,300.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp1,694,316,500.00 atau 92,57%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp610,085,000.00dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp573,380,000.00 atau93,98%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 71 LHP dan terealisasi

sebanyak 79 LHP atau 111,2%. Meningkatnya realisasi outputkegiatan ini


disebabkan meningkatnya jumlah penanganan kasus/khusus, dari yang

dianggarkan sebanyak 26 kasus/khusus namun terealisasi penanganannya

sebanyak 33 kasus/khusus.

2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa

sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI

terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah. Dimana pada tahun

2012, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar

Rp95,620,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp88,380,000.00 atau92,72 %. Indikator kinerja keluarannya adalahLaporan

Hasil Reviu sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan atau 100%. Adapun

output yang dihasilkan berupa Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2012, dengannomor indeks

790.04/INSP/LHR/58.02 tanggal 20 April 2012. Tujuan utama kegiatan ini adalah

untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


Rp226,700,000.00dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesarRp226,640,000.00atau99,97%. Adapun indikator kinerja keluarannya

adalah Laporan MonitoringTindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak

16 laporan dan terealisasi sebanyak 16 laporan atau 100%.

4. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif




adalah terlaksananya Rakorwasdanas dan Rakorwasda sebanyak 2 rakorwas,

dengan tingkat realisasi sebanyak 2 rakorwas atau pencapaian kegiatan sebesar

100%.


5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan




adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali

dan terealisasi 3 (tiga) kali atau 100%.

6. Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini

sebesarRp74,034,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesarRp72,279,600.00 atau 97,63%. Adapun indikator kinerja keluarannya

adalah Laporan Rekapitulasi LP2P terealisasi sebanyak 1 laporan dan Tanda

Terima LP2P sebanyak 2500 blanko dengan tingkat realisasi 1 laporan atau

100%, sedangkan untuk indikator kinerja keluaran Tanda Terima LP2P

terealisasi sebanyak 2722 blanko atau 108,88%. Besarnya capaian kegiatan ini

dipengaruhi penambahan jumlah pegawai wajib LP2P yang ada pada

Pemerintah Kota Dumai.

7. Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah




adalah Laporan evaluasi pelaksanaan Diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dari

yang direncanakan sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan

atau 50%. Rendahnya tingkat capaian kegiatan ini disebabkan dari hasil

konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi diperoleh informasi bahwa laporan evaluasi

pelaksanaan Diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004 cukup disampaikan 1 (satu)

kali/laporan. Kedepan pemerintahan daerah lebih difokuskan untuk

memprsiapkan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

8. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



sebesarRp116,093,900.00dengan realisasi penyerapan anggaran


adalah jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) sebanyak 30 orang dengan realisasi 30 orang atau 100%.

9. Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi


sebesarRp70,617,400.00 dengan realisasi penyerapan anggaran


adalah jumlah PNS yang mengikuti seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

sebanyak 56 orang dengan realisasi 56 orang atau 100%.

2. Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparat Pengawasan melalui kegiatan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk programiniadalah sebesar Rp275,977,200.00

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp79,979,000.00 atau 28,98%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai

berikut:

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Rp111,680,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp0.00 atau

0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti

Diklat JFA, dari yang direncanakan sebanyak 8 orang, terealisasi sebanyak 1

(satu) orang atau tingkat capaian 12.5%. Rendahnya tingkat capaian kegiatan ini

disebabkan terlambatnya pengesahan APBD Perubahan T.A. 2012 sehingga

pelaksanaan diklat yang telah terjadwal pada kalender diklat Pusdiklat BPKP

tidak dapat diikuti.

b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja


Rp64,920,000.00 dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp0.00 atau

0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti


Diklat sebanyak 6 orang dan terealisasi 0 (nol) orang atau tingkat capaian 0%.

Rendahnya tingkat capaian kegiatan ini disebabkan terlambatnya pengesahan

APBD Perubahan T.A. 2012 sehingga pelaksanaan diklat yang telah terjadwal

pada kalender diklat Pusdiklat BPKP tidak dapat diikuti.

c. In House Training Aparatur Pengawasan

Pada pelaksanaan Kegiatan In House Training Aparatur Pengawasan

dialokasikan dana sebesar Rp99,377,200.00 dengan relisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp79,979,000.00 atau 80.48%. Adapun indikator kinerja

keluarannya adalah jumlah aparatur yang mengikuti Diklat sebanyak 50 orang

dan terealisasi 50 orang atau 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kota Dumai serta sebagaimana yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama

(IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO Indikator

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2010 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Menurunnya :

- Jumlah temuan 220 190 175 150 75,93% 62,50% 100% 100%

- Nilai Kerugian

Daerah/ Negara Rp1,932,255,613.89 -10% -10% -10% 717,7% 68,00% 100% 100%

2 Meningkatnya

Persentase

Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Temuan

Aparat Pengawasan

100% 97% 98% 99% 79,52% 88,06% 100% 100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk

menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.


Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan

baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam era Otonomi Daerah yang disemangati dengan azaz desentralisasi

maka mandat untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di

Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugasdesentralisasi di bidang pengawasan

ada pada Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan demikian Inspektorat Kota Dumai

memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah Kota

Dumai. Untuk itu, efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat memiliki peran yang sangat signifikan bagi keberhasilan

Pemerintahan Daerah Kota Dumai.

Inspektorat Kota Dumai mempunyai peran besar dalam tujuan

mewujudkan good governance danclean government pada Pemerintah Kota

Dumai. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai

permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam

institusiInspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah Kota Dumai

secaraumum.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, masih cukup tingginya

tingkatpenyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian

Negara/Daerah, masih sering terjadipelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh

aparatur sebagai akibat dari rendahnyapengetahuan akan peraturan

perundangan yang berlaku, masih rendahnya persentase penyelesaian tindak

lanjut hasil temuan aparat pengawasan, sertamasih terbatasnya aparatur

pengawasan yang berkualifikasi Auditor.

Perubahan mindset atau paradigma yang berkembang saat ini Aparat

Pengawas Internal Pemerintah(APIP) bukan lagi sebagai Watchdog atau

terkesan hanya mencari kesalahan, tetapi ke depan APIP harus mampu

berperan sebagai Early Warning System, Quality Assurance, Solution Maker,

Consultative Management dengan fokus pada terselenggaranya manajemen

risiko dan sistem pengendalian intern yang handal oleh manajemen. APIP harus

mampu mendorong kinerja pemerintahan yang excellent, cegah KKN (preventif),

sehingga perlu sinergitas antar APIP di dalam melaksanakan peran dan

fungsinya.

Berdasarkan indentifikasi terhadap masalah/faktorpenghambatdalam

rangka pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai, secara garis besar dapat

disampaikan sebagai berikut:


1. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang

pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun

kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur

pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional

Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional

pengawasan.

3. Masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat

pengawasan.

4. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualifikasi

Auditor.

Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa hal yang dapat dilakukan

guna pengembangan kinerja Inspektorat Kota Dumai kedepan antara lain:

1. Mengusulkan anggaran untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan

yang dialokasikanuntuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber

daya manusia aparaturpengawas.

2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana

danprasarana sesuai skala prioritas.

3. Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan

untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga

rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak

auditan secara tepat waktu. Sedangkan untuk temuan yang belum

ditindaklanjuti, penyelesaiannya diteruskan pada Majelis Pertimbangan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (MP TP-TGR).

4. Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan subtantif

lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai.


BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Segenap jajaran Inspektorat Kota Dumai diharapkan mampu

berperan aktif untuk mencermati dan mendorong terselenggaranya tujuan

pembangunan dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi,

efektifitas, transparansi serta akuntabel.

Dengan adanyaperan tersebutdiatas, maka tujuan yang ditetapkan

diarahkan selain untuk terwujudnya good governace juga meningkatkan

profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bertitik

tolak dari visidan misi yang telahditetapkan, maka disusun tujuan

RenjaInspektorat Kota Dumai adalah: ”Meningkatkan Pengawasan

terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah”.

SasaranRenjaInspektoratKotaDumaiTahun

2014merupakanpenjabarandaritujuan yang telahditetapkan secara

lebihspesifik dan terukur, menggambarkansesuatu yang

akandihasilkanpada periodeRenjaTahun 2014melaluiserangkaianprogram

dan kegiatan.

Adapun sasaran Renja Inspektorat Kota Dumaitahun2014

mendatang meliputi:

1. Berkurangnya angka penyimpangan;

2. Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai;

3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

4. Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak-

pajak pribadi, dan;

5. Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi, serta;

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang

akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran


terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya

mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan

Inspektorat Kota Dumai menyusun Strategi dan kebijakan sebagaimana

berikut ini:

VISI : Terwujudnya Good Governance melalui Pengawasan yang Handal

MISI : 1. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal

2. Mendorongakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasan

3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang dijalankan melalui

program/kegiatan

Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

1. Berkurangnya angka penyimpangan

MeningkatkankualitasPemeriksaanreguler, Kasus/ khususdanpengaduanmasyarakat

1. Peningkatansistempengawasan internal danpengendalianpelaksanaankebijakankepaladaerah

2. PenataandanPenyempurnaankebijakansistemdanprosedurpengawasan

3. Peningkatanprofesionalismetenagapemeriksadanaparaturpengawasan

2. Meningkatnya Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai;

MengoptimalkanReviuLaporanKeuanganPemerintah Kota Dumai


3. Meningkatnya penyelesaian tindak

Monitoring tindaklanjuthasiltemuanaparatpengawasan



VISI : Terwujudnya Good Governance melalui Pengawasan yang Handal

MISI : 1. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal

2. Mendorongakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasan

3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang dijalankan melalui

program/kegiatan

lanjut hasil temuan pengawasan;

4. Meningkatnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak-pajak pribadi, dan;

Inventarisasidanmeneliti/ menilaiLaporanPajak-pajakPribadi (LP2P)


5. Meningkatnya percepatan pemberantasan korupsi.

EvaluasipelaksanaanInpresNomor 5 Tahun 2004


3.2 Program danKegiatan

Berdasarkantujuan, sasaran dan strategi yang

ditetapkan,makadisusunlahkebijakan yang akan diambil dan tertuang pada

rencanaProgramdanKegiatanInspektorat Kota Dumaipadatahun 2014yang

mengarahkepadaadanyapeningkatanpengawasan yang

konsistendanterusmenerusdanberkesinambungandidasariatassistemdanpro

sedur yang baku, didukungoleh SDM yang


berintegritasdanprofesionalsehinggapeningkatantransparansidanakuntabilit

askinerjaPemerintah Kota Dumaidapatdiwujudkan.

Jumlahprogram dankegiatanyang

direncanakanakandilaksanakanolehInspektorat Kota Dumaipadatahun

2014terdiridari 8 (delapan) program dan34 (tigapuluhempat) kegiatan.

Adapun penyajian lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran,

strategiserta kebijakan yang diambil beserta indikatornya dapat dilihat pada

Tabel 3.Sedangkan,totalkebutuhandana/paguindikatif yang

dirincimenurutsumberpendanaannya,sebagaimanaTabel4.


BAB IV

P E N U T U P

RencanaKerja (Renja) Inspektorat Kota Dumaitahun

2014inidiharapkanmenjadidasaruntukmemberikanarahdanpedomanbagisegenapp

ersonilInspektorat agar

dapatlebihmeningkatkankinerjanyaterutamadalammenunjangperwujudankepemeri

ntahan yang baikdanbersih (good governance and clean government).

Renja ini merupakan penjabaran rencana kerja tahunan berdasarkan

Renstra Inspektorat Kota Dumai Tahun 2011 – 2015 dalam menunjang

tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai serta target dan Sasaran Pembangunan

yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.

Renja ini merupakan bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan

Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi

diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan,

dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Dumai maupun dengan SKPD

yang membidangi fungsi lain, sehinggaInspektoratKota Dumaidiharapkan

mampumelaksanakantugasdanpengabdiandengansebaik –

baiknyasertamampumeningkatkanprestasikerja.

lembar 1 dari 4

Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Wajib1 20

1 20 01 Kota Dumai 100% 1.015.253.050Rp APBD 100% 1.015.253.050Rp

1 20 01 01 12 bln 41.550.000Rp 12 bln 41.550.000Rp

1 20 01 02 12 Bln 40.000.000Rp 12 Bln 40.000.000Rp

1 20 01 08 12 bln 59.828.050Rp 12 bln 59.828.050Rp

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 120.000.000Rp 12 bln 120.000.000Rp

1 20 01 11 100% 65.000.000Rp 100% 65.000.000Rp

1 20 01 12 12 bln 11.000.000Rp 12 bln 11.000.000Rp

1 20 01 15 12 bln 12.000.000Rp 12 bln 12.000.000Rp

1 20 01 17 12 bln 27.875.000Rp 12 bln 27.875.000Rp

1 20 01 18 12 bln 600.000.000Rp 12 bln 600.000.000Rp

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi antar Instansi

Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Alat Listrik/ Penerangan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi dan

Sumber Daya Air / Listrik

Jasa Komunikasi dan Sumber daya

Air / Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor

(1) (3)

Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Administrasi

Perkantoran

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Perkiraan Maju Tahun 2015

Kota Dumai

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

lembar 2 dari 4

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)

1 20 01 20 12 bln 38.000.000Rp 12 bln 38.000.000Rp

1 20 02 Kota Dumai 100% 2.041.000.000Rp APBD 100% 412.000.000Rp

1 20 02 05 5 unit 1.250.000.000Rp - -Rp

1 20 02 07 100% 120.000.000Rp 100% 90.000.000Rp

1 20 02 18 2 paket 300.000.000Rp 2 paket 120.000.000Rp

1 20 02 22 100% 85.000.000Rp - -Rp

1 20 02 24 12 bln 150.000.000Rp 12 bln 150.000.000Rp

1 20 02 26 100% 22.000.000Rp 100% 22.000.000Rp

1 20 02 28 100% 30.000.000Rp 100% 30.000.000Rp

1 20 02 29 95% 24.000.000Rp -Rp

1 20 02 42 100% 60.000.000Rp -Rp

1 20 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Dumai 100% 50.000.000Rp APBD 100% 50.000.000Rp

1 20 03 02 100% 50.000.000Rp 100% 50.000.000Rp

1 20 05 Kota Dumai 90% 30.000.000Rp APBD 90% 30.000.000Rp

1 20 05 01 90% 30.000.000Rp 90% 30.000.000Rp

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas

SDM/aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas

SDM/aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala

Peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor


mebeuleir

Terpeliharanya mebeuleir

Meningkatnya disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Pakaian dinas & olahraga

Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Rehabilitasi gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Pengecatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/

operasional


perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor

Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasarana yang memadai

Pengadaan Perlengkapan Gedung

kantor

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur yang memadai

Pembangunan Gedung Kantor

Lanjutan

Taman dan Gudang

Pengadaan kendaraan dinas/

operasional

Meningkatnya Jumlah Kendaraan

Dinas/ Operasional

Penyediaan jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan Kantor

lembar 3 dari 4

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)

1 20 06 Kota Dumai 100% 35.000.000Rp 100% 35.000.000Rp

1 20 06 01 3 35.000.000Rp 3 35.000.000Rp

1 20 20 Kota Dumai 2.324.281.400Rp APBD 2.078.593.900Rp

- Jumlah Temuan 160 150

- Nilai Penyimpangan 10% 10%

WTP WTP

99% 99%

100% 100%

11 11

1 20 20 01 Kota Dumai 90 1.200.000.000Rp 72 1.200.000.000Rp

1 20 20 03 Kota Dumai 1 95.620.000Rp 1 80.000.000Rp

1 20 20 06 Kota Dumai 97% 210.000.000Rp 98% 210.000.000Rp

1 20 20 07 Kota Dumai 2 145.790.000Rp 2 120.000.000Rp

1 20 20 08 Kota Dumai 3 360.325.000Rp 3 170.000.000Rp

1 20 20 09 Kota Dumai 99% 112.500.000Rp 100% 112.500.000Rp

1 20 20 10 Kota Dumai 2 116.093.900Rp 2 116.093.900Rp

Kegiatan Meneliti / menilai laporan

wajib LP2P

Persentase PNS yang

Menyampaikan LP2P tepat waktu

Kegiatan Peningkatan Kinerja

Instansi Pemerintah

Laporan Pelaksanaan Inpres No.5

Tahun 2004

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

Persentase Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Kegiatan Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

Rakorwasda dan Rakorwasdanas

Kegiatan Evaluasi berkala temuan

hasil pengawasan

Terlaksananya Gelar Pengawasan

Meningkatnya Persentase Jumlah

PNS yang menyampaikan LP2P

tepat waktu

Meningkatnya Pelaksanaan

Diktum Inpres No.5 Tahun 2004

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara berkala

Laporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

Laporan Hasil Reviu

Penyusunan Laporan capaian

kinerja dan Iktisar realisasi kinerja

SKPD

Laporan Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Menurunnya :

Tercapainya Predikat WTP

Laporan Keuangan Pemko Dumai

Meningkatnya Penyelesaian

Temuan Hasil Pengawasan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan keuangan

lembar 4 dari 4

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (3)

1 20 20 14 Kota Dumai 35 83.952.500Rp 35 70.000.000Rp


1 20 21 01 Kota Dumai 16 358.200.000Rp 16 358.200.000Rp

1 20 21 02 Kota Dumai 4 60.400.000Rp 4 60.400.000Rp

1 20 21 03 Kota Dumai 50 77.270.000Rp 50 77.270.000Rp


1 20 22 01 Kota Dumai 3 150.000.000Rp 2 100.000.000Rp

6.141.404.450Rp 4.216.716.950Rp

In House Training Aparatur

Pengawasan

Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Pelatihan pengawasan

JUMLAH

Program Penataan dan

Penyempurnaan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

Penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Meningkatnya profesionalisme

aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Diklat Jabatan Fungsional Auditor

(JFA)

Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja



Kegiatan Peningkatan Sistem


(SPIP)

Jumlah PNS yang mengikuti

Bimtek SPIP

(1) (2) (3) (6)

- Temuan

- Jumlah temuan :

-

1 20 07 20 01

Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal

secara berkala

1 20 07 20 07

Kegiatan Koordinasi

pengawasan yang lebih

komprehensif

1 20 07 20 11Kegiatan Peningkatan

SPIP

1 20 07 21

Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga


pengawasan

1 20 07 21 01

Kegiatan Pelatihan

pengembangan tenaga


pengawasan

1 20 07 21 02

Kegiatan Pelatihan

teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas

kinerja

1 20 07 22


Penyempurnaan

kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

1 20 07 22 01

Kegiatan Penyusunan


prosedur pengawasan

Meningkatnya

Keandalan

Laporan Keuangan

Pemerintah Kota

Dumai

1 20 07 20

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

1 20 07 20 03

Kegiatan Pengendalian

manajemen


KDH

Meningkatnya

penyelesaian

tindak lanjut hasil

temuan

pengawasan

1 20 07 20

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian


KDH

1 20 07 20 06

Kegiatan Tindak Lanjut

Hasil Temuan

Pengawasan

1 20 07 20 08

Evaluasi berkala

temuan hasil

pengawasan

Meningkatnya

kesadaran

Pegawai Negeri

Sipil dalam

membayar pajak-

pajak pribadi

1 20 07 20

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian


KDH

1 20 07 20 09

Kegiatan Meneliti /

menilai laporan wajib

LP2P

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

1 Meningkatkan

Pengawasan

terhadap

penggunaan sumber

daya dan output

SKPD serta

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan kepala

daerah

Berkurangnya

angka

penyimpangan

Menurunnya jumlah

:

1

Menurunnya :

- Nilai

penyimpangan

keuangan/

kewajiban setor

kepada

Daerah/

Negara

Nilai penyimpangan

keuangan/ kewajiban

setor kepada

Daerah/Negara

(4) (5) (7)

20 07

Persentase

Penyelesaian Tindak

Lanjut hasil temuan

aparat pengawasan

Keandalan Laporan

Keuangan Pemko

Dumai

Tercapainya predikat

WTP Laporan

Keuangan Pemko

Dumai

Jumlah aparatur yang

berkualifikasi Auditor

Meningkatnya

profesionalisme aparatur

pengawasan

Terlaksanannya GELAR

WAS

Persentase PNS

yang

menyampaikan

LP2P tepat waktu

Meningkatnya

persentase jumlah PNS

yang menyampaikan

LP2P tepat waktu

Persentase PNS yang

menyampaikan LP2P

tepat waktu

Laporan Hasil Reviu

Persentase

Penyelesaian

Tindak Lanjut hasil

temuan aparat

pengawasan

Meningkatnya

penyelesaian temuan

hasil pengawasan

TABEL 3

sistem dan prosedur

pengawasan

Jumlah aparatur

Mengikuti pelatihan

pengawasan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN INSPEKTORAT KOTA DUMAI

Penyempurnaan


prosedur pengawasan

Laporan Hasil

Pemeriksaan

Tersusunnya PKPT

Jumlah PNS yang

mengikuti Bimtek SPIP

20

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian


KDH

(1) (2) (3) (6)

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

(4) (5) (7)

Meningkatnya

percepatan

pemberantasan

korupsi1 20 07 20

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian


KDH

1 20 07 20 10

Kegiatan Peningkatan

Kinerja Instansi

Pemerintah

Jumlah Diktum

Inpres No. 5 Tahun

2004 yang telah

dilaksanakan

Meningkatnya

pelaksanaan Diktum

Inpres No. 5 Tahun

2004

Laporan Pelaksanaan

Inpres No. 5 Tahun

2004

NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA DUMAI

Target Target Target

(1) (2) (4) (5) (5) (5) (6) (8)

A - 2.324.281.400Rp 2.078.593.900Rp

-

1 Kota Dumai 90 100% 1.200.000.000Rp 1.200.000.000Rp

- Jumlah Temuan 160

- Nilai Penyimpangan 10%

2 Kota Dumai WTP 1 100% 95.620.000Rp 80.000.000Rp

3 Kota Dumai 99% 14 97% 210.000.000Rp 210.000.000Rp

4 Kota Dumai 2 100% 145.790.000Rp 120.000.000Rp

- Jumlah Temuan 160

- Nilai Penyimpangan 10%

5 Kota Dumai 99% 3 98% 360.325.000Rp 170.000.000Rp

6 Kota Dumai 99% 100% 99% 112.500.000Rp 112.500.000Rp

7 Kota Dumai 90% 1 2 116.093.900Rp 116.093.900Rp

8 Kota Dumai 35 40 90% 83.952.500Rp 70.000.000Rp

B - 495.870.000Rp 495.870.000Rp

1 Kota Dumai 90% 16 16 358.200.000Rp 358.200.000Rp

2 Kota Dumai 94% 4 4 60.400.000Rp 60.400.000Rp

3 Kota Dumai 96% 50 95% 77.270.000Rp 77.270.000Rp

C - 150.000.000Rp 100.000.000Rp

-

1 Kota Dumai 3 3 3 150.000.000Rp 100.000.000Rp

2.970.151.400Rp 2.674.463.900Rp

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Hasil Program Keluaran Kegiatan

Rakorwasda dan Rakorwasdanas

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Reviu

Laporan Monitoring/Pemantauan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Diklat Jabatan Fungsional




Pelatihan dikantor sendiri (PKS)/

In house training

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Pelatihan dan pengembangan

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan



Meningkatnya Koompetensi

Aparatur

Meningkatnya prosedur teknis

pengawasan

JUMLAH

Berkurangnya angka

penyimpangan

Meningkatnya penyelesaian tindak

lanjut hasil temuan Pengawasan

(3)(3)

Meningkatnya keandalan laporan

Keuangan Pemerintah Kota Dumai



Singkronisasi Jadwal Pemeriksaan

APIP



Meningkatnya Pelaksanaan

Diktum Inpres Nomor 5 Tahun

2004

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH




Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan



Menurunnya :

Menurunnya :

Kegiatan Meneliti / menilai laporan

wajib LP2P

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara berkala

Kegiatan Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

Tercapainya Predikat WTP atas

Laporan Keuangan Pemko Dumai

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan



Berkurangnya angka

penyimpangan

(3)

Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja

In House Training Aparatur

Pengawasan


aparatur pengawasan

Kegiatan Peningkatan Kinerja

Instansi Pemerintah

Meningkatnya upaya percepatan

pemberantasan korupsi

Kegiatan Peningkatan Sistem


(SPIP)

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

SPIP

Program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan


aparatur pengawasan

Terwujudnya peningkatan

penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang amanah

Pelatihan pengembangan tenaga


pengawasan


aparatur pengawasan

Kegiatan Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

Kegiatan Evaluasi berkala temuan

hasil pengawasan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

Kota Dumai

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/ KegiatanPrakiraan Maju

Indikator Kinerja Program/ KegiatanKebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifNo. Prioritas Daerah

Tolak Ukur Tolak Ukur

LokasiSasaran Daerah

Meningkatnya Persentase Jumlah

PNS yang menyampaikan LP2P

tepat waktu

Persentase PNS yang

Menyampaikan LP2P tepat waktu

Peningkatan Pemahaman SPIP

Meningkatnya penyelesaian tindak

lanjut hasil temuan Pengawasan

Berkurangnya angka

penyimpangan



Gelar Pengawasan dan

Pemutakhiran Data

Evaluasi dan pelaporan Wajib

LP2P

Laporan Pelaksanaan Inpres

Nomor 5 Tahun 2004

Jumlah PNS yang mengikuti

Bimtek SPIP

Meningkatnya penanganan

Pemeriksaan reguler, Kasus/

khusus dan pengaduan

masyarakat

Documents

KATA PENGANTAR - dumaikota.go.id · peng ajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun - tahun sebelumnya , dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat