71
Pedoman Pencacahan VIOT i KATA PENGANTAR Buku Pedoman Pencacahan Survei Inbound Outbound Tourism (VIOT) ini disusun sebagai petunjuk dan pedoman bagi petugas pencacah dan pengawas dalam melakukan pengisian Daftar VIOT. Buku pedoman ini merupakan perbaikan dari buku pedoman sebelumnya karena adanya perkembangan kebijakan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan pencatatan lalu lintas orang antar negara. Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah maupun pengawas, berkaitan dengan tata tertib, tata cara pencacahan di lapangan serta konsep dan definisi yang diperlukan dalam pengisian Daftar VIOT. Kualitas data sangat ditentukan oleh keberhasilan pencacahan di lapangan. Untuk itu, kepada para petugas pencacahan diinstruksikan untuk dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam buku ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pencacahan Survei Inbound Outbound Tourism dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana, sasaran dan jadwal yang telah ditetapkan. Jakarta, November 2016 Tim Penyusun

KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

  • Upload
    buihanh

  • View
    240

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT i

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencacahan Survei Inbound Outbound Tourism (VIOT) ini disusun

sebagai petunjuk dan pedoman bagi petugas pencacah dan pengawas dalam melakukan

pengisian Daftar VIOT. Buku pedoman ini merupakan perbaikan dari buku pedoman sebelumnya

karena adanya perkembangan kebijakan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan

pencatatan lalu lintas orang antar negara.

Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

maupun pengawas, berkaitan dengan tata tertib, tata cara pencacahan di lapangan serta konsep

dan definisi yang diperlukan dalam pengisian Daftar VIOT.

Kualitas data sangat ditentukan oleh keberhasilan pencacahan di lapangan. Untuk itu,

kepada para petugas pencacahan diinstruksikan untuk dapat memahami dan mengikuti petunjuk

yang telah ditetapkan dalam buku ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pencacahan

Survei Inbound Outbound Tourism dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana,

sasaran dan jadwal yang telah ditetapkan.

Jakarta, November 2016

Tim Penyusun

Page 2: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Sub Direktorat Statistik Pariwisata

Badan Pusat Statistik

PEDOMAN PENCACAHAN

SURVEI INBOUND-OUTBOUND TOURISM (VIOT)

2017

Page 3: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

ii

Page 4: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………... i DAFTAR ISI ………………………………………………………………….…. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1 1.2. Tujuan …………………………………………………………… 3 1.3. Jadwal Kegiatan ………………………………………………….. 4 BAB II RUANG LINGKUP 2.1. Cakupan Survey ………………………………………………… 5 2.2. Tugas Pencacah ………………………………………………… 6 BAB III METODOLOGI 3.1. Metode Pengumpulan Data …………………………………. 7 3.2. Tata Cara Pelaporan …………………………………. 8 3.3. Arus Pelaporan …………………………………. 9 3.4. Organisasi Lapangan …………………………………. 10 BAB IV KONSEP DAN DEFINISI 4.1. Wisatawan Mancanegara …………………………………. 11 4.2. Jenis Paspor …………………………………. 12 4.3. Jenis Visa …………………………………. 14 4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara ……………………… 19 BAB V CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT 5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar ……………………………….. 21 5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT ……………………………….. 21 BAB VI CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT 6.1. Konsep dan Definisi ……………………………….. 29 6.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT ……………………………….. 35 Lampiran

Page 5: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

iv

Page 6: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata Indonesia berkembang cukup pesat dalam dua dekade terakhir. Hal ini

sangat menggembirakan bukan saja bagi pemerintah tetapi juga pihak swasta pelaku usaha

di bidang pariwisata seperti penyedia usaha jasa akomodasi, penyedia jasa makan minum,

penyedia jasa hiburan dan rekreasi, dan sebagainya. Dari sisi permintaan (demand), tidak

saja wisatawan dari luar negeri atu wisatawan mancanegara (wisman) yang terus meningkat

jumlahnya tetapi juga wisatawan domestik atau nusantara (wisnus) yang semakin banyak

melakukan perjalanan.

Pariwisata sekarang telah menjadi salah satu industri terbesar dan merupakan sektor

jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Bagi Indonesia, pariwisata

mempunyai peranan yang penting dan stategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai

salah satu sumber penerimaan devisa maupun sebagai pencipta lapangan kerja serta

kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat,

pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan

pemanfaatan sumber serta potensi pariwisata nasional. Namun demikian dalam

pengembangan pariwisata nasional, pandangan hidup dan kualitas lingkungan harus tetap

dijaga.

Bertambahnya jumlah pengunjung dari mancanegara ke Indonesia menunjukkan

bahwa Indonesia semakin diminati sebagai negara tujuan wisata. Dengan adanya kunjungan

wisman, maka akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri. Konsumsi atau belanja

wisatawan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana

pariwisata yang pada akhirnya memacu perkembangan pariwisata itu sendiri dan dampaknya

pada perekonomian nasional.

Page 7: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

2

Sebagaimana diketahui bahwa pariwisata merupakan “invisible good”, dalam arti nilai

ekonomi dari hasil penjualan jasa pariwisata tidak dapat diukur secara nyata dalam bentuk

nominal langsung, namun nilai ekonomi tersebut langsung berhubungan dengan para pelaku

pariwisata itu sendiri. Sebagai contoh, seorang wisatawan membeli sebuah cendera mata,

maka yang akan menikmati rantai dari pembelian tersebut adalah penjual, pembuat cendera

mata, distributor dan bahkan pembuat bahan baku cendera mata tersebut yang dalam

kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam industri. Dengan demikian pariwisata bukan

merupakan suatu sektor tersendiri, tapi ia menyebar ke berbagai sektor. Dengan

meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentu akan semakin besar dampak ekonomi yang

dinikmati, dan semakin banyak sektor yang terkait.

Dalam usaha mengembangkan pariwisata internasional, sangat diperlukan tahapan

yang jelas dan terarah dalam rangka meningkatkan jumlah kedatangan wisman. Hal ini dapat

dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pemasaran dan perbaikan dari berbagai fasilitas

dan pelayanan yang diperlukan wisatawan, seperti pelayanan imigrasi, fasilitas angkutan,

perbankan, akomodasi, restoran, biro perjalanan, dan sebagainya.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, tersedianya data statistik jumlah kunjungan

wisman dan karakteristiknya, seperti pintu masuk, kebangsaan, dan dokumen yang digunakan

sangat diperlukan. Data tersebut sangat penting untuk digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengaturan lebih

lanjut. Di samping itu data mengenai penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri tidak

kalah pentingnya dengan data wisman yang berkunjung ke Indonesia. Selain itu, tersedianya

data penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri serta kunjungan wisman juga digunakan

sebagai sarana untuk menghitung neraca perjalanan yang merupakan salah satu komponen

neraca jasa-jasa dalam neraca pembayaran (balance of payment) di Indonesia.

.Tersedianya data jumlah wisman yang tepat dan akurat setiap bulannya serta data

penduduk Indonesia yang ke luar negeri, akan sangat membantu dalam membuat rencana

Page 8: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 3

yang terarah untuk meningkatkan usaha promosi pariwisata. Untuk itu pengumpulan data

tersebut sangat mutlak diperlukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta sebagai

pelaku ataupun penyedia sarana pariwisata bagi kepentingan wisatawan. Sumber data

mengenai lalu lintas orang antar negara, baik jumlah wisman menurut kebangsaan dan jenis

dokumen yang digunakan maupun jumlah warga negara Indonesia yang keluar negeri dapat

diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Perwakilannya di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun

2011 tentang Keimigrasian.

1.2. Tujuan

Tujuan dari buku pedoman ini adalah untuk:

1. Menyamakan persepsi tentang konsep dan definisi dari tamu asing atau selanjutnya

disebut wisatawan mancanegara (wisman).

2. Mendapatkan data jumlah wisman dari setiap UPT yang tepat waktu dan akurat setiap

bulannya

3. Mendapatkan data jumlah penduduk Indonesia yang pergi keluar negeri setiap bulannya.

4. Mendapatkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara atau berdiam tetap

setiap bulannya.

5. Mendapatkan jumlah pelintas batas setiap bulannya.

Page 9: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

4

1.3. Jadwal Kegiatan

Kegiatan

Waktu

1.

Pencetakan dokumen

September

2.

Pengiriman dokumen ke daerah

November

3.

Pengumpulan data setiap bulannya

Tanggal 6 s/d 11

4.

Pengiriman fax/E-mail ke BPS Pusat

Paling lambat tanggal 15 setiap bulan

5.

Pengiriman daftar VIOT dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi

Paling lambat diterima BPS Provinsi tanggal 13

6.

Pengiriman daftar VIOT dari BPS Provinsi ke BPS Pusat

Paling lambat diterima di BPS Pusat minggu ke IV

Page 10: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 5

BAB II

RUANG LINGKUP

2.1. Cakupan Survei

Survei kunjungan wisman atau survei "Inbound-Outbound" Tourism dilaksanakan di

seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan di 120 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi baik yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi

(TPI) maupun tidak. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI dari masing-masing propinsi seperti terlihat

dalam tabel 1. berikut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel Lampiran 2.

Tabel 1. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI Menurut Provinsi

No.

P R O V I N S I

JUMLAH UPT

JUMLAH TPI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Dista Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten B a l i Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

6 6 2 7 2 2 1 3 2 8 7 8 6 1 8 3 3 2 4 6 2 2 2 3 4 2 2 3 1 2 2 2 2 4

6 8 2 9 2 2 1 1 5 17 3 2 4 1 6 1 4 3 5 6 1 2 3 3 6 1 3 1 1 - 3 1 2 8

J u m l a h 120 124

Page 11: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

6

2.2. Tugas Pencacah

a. Melakukan pencacahan setiap UPT/TPI Imigrasi yang menjadi wilayah tugasnya dengan

menggunakan kuesioner VIOT

b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas Kabupaten/Kota atau KSK untuk membahas

berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya

c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden dalam hal ini Kantor Imigrasi setempat

yang bermasalah disertai Pengawas.

d. Menyerahkan seluruh kuesioner hasil pencacahan kepada Pengawas.

e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan VIOT.

Page 12: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 7

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari survei ini adalah dengan cara menyalin dari daftar

laporan statistik bulanan yang dibuat oleh setiap UPT Imigrasi untuk dilaporkan ke Kanwil

Imigrasi dengan tembusan ke Ditjen Imigrasi. Laporan ke Kanwil tersebut mulai dikirim oleh

masing-masing UPT Imigrasi setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan paling lambat

pengirimannya tanggal 10.

Dari 30 macam jenis laporan tersebut dalam survei ini sumber data sebagian besar

disalin hanya dari 8 (delapan) jenis daftar yaitu:

a. STIND-1 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNI

b. STAPS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA pengunjung singkat

dengan visa dan tanpa visa

c. STATAS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lalu Lintas WNA tinggal terbatas

bagian kedatangan

d. STATAS-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Terbatas

bagian Keberangkatan

e. STATAP-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Tetap bagian

Keberangkatan

f. SK-I/ITAS yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang jumlah orang asing IjinTinggal

Terbatas menurut kebangsaan

g. SK-1/ITAP yaitu Laporan Statistik Bulanan Tentang Orang Asing Ijin Tinggal Tetap

menurut kebangsaan

h. STLB yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lintas Batas

Page 13: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

8

3.2. Tata Cara Pelaporan

Karena setiap tanggal 5 bulan berikutnya setiap UPT Imigrasi sudah harus

melaporkan ke Kanwil Imigrasi setempat, maka petugas dari Kantor Statistik sudah bisa

melakukan kerjasama pengumpulan data setelah tanggal 5. Cara pelaporan hasil

pengumpulan data oleh Kantor Statistik dilakukan dengan 2 cara:

a. Laporan cepat melalui Fax/E-mail

Data yang dilaporkan hanya jumlahnya saja yang disalin dari daftar VIOT untuk masing-

masing UPT Imigrasi. Bentuk pelaporan seperti dalam lampiran 1 dirinci menurut:

1) Statistik Kedatangan

a) WNI dirinci menurut jenis papor yang disalin dari Blok III.A

b) WNA dirinci menurut jenis visa dan jenis ijin memasuki wilayah Indonesia yang

disalin dari Blok IV.A dan IV.B.

c) Crew dipisahkan menurut WNI dan WNA yang disalin dari Blok III.A

2) Statistik Keberangkatan

a) WNI dirinci menurut jenis paspor yang disalin dari Blok III.A.

b) WNA Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap dirinci menurut ijin keberangkatan yang

disalin dari Blok V.

3) Kedatangan wisman menurut jenis visa dan kebangsaan

a) Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat dengan Visa Kunjungan dan

Visa Tinggal Terbatas dirinci menurut kebangsaan. Disalin dari Blok IV.A

b) Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat tanpa visa dirinci menurut

kebangsaan. Disalin dari Blok IV.B

Ketiga jenis laporan tersebut setiap bulannya agar dilampirkan juga dengan daftar STIND-1,

STAPS-2 dan STATAS-2 dari Ditjen Imigrasi. Fax/E-mail dikirim oleh BPS Provinsi ke BPS

Pusat paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk mempercepat pelaporan, BPS

Kab/Kota/Provinsi setempat dimana UPT Imigrasi berada dapat mengirim langsung kepada

Page 14: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 9

BPS Pusat dengan tembusan ke Kantor Statistik Propinsi.

b. Dengan daftar VIOT

Daftar yang sudah diisi oleh petugas BPS Kabupaten/Kota antara tanggal 6 sampai dengan

11 harus diperiksa kebenarannya sebelum dikirim ke BPS Provinsi antara tanggal 8 sampai

dengan 13 dan pada minggu ke 4 telah diterima di BPS Pusat. Daftar VIOT diisi rangkap 2

(dua) yaitu:

1) Satu set dikirim ke BPS Pusat up. Sub Direktorat Statistik Pariwisata melalui BPS

Provinsi paling lambat minggu ke 3 atau ke 4 sudah diterima di BPS Pusat.

2) Satu set dikirim ke BPS Provinsi untuk file dan direkap sebagai bahan laporan fax/e-mail

ke BPS Pusat.

3.3. Arus Pelaporan

Arus pengiriman dokumen dapat dilihat dalam bagan berikut:

BPS Pusat

BPS Provinsi

BPS Provinsi

BPS Kab/Kota

BPS Kab/Kota

BPS Kab/Kota

BPS Kab/Kota

UPT IM

UPT IM

UPT IM

UPT IM

UPT IM

UPT IM

UPT IM

UPT IM

Fax / E-mail Daftar VIOT

Page 15: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

10

3.4. Organisasi Lapangan

Penanggung jawab di BPS Pusat untuk Pengumpulan Data Statistik Lalu Lintas WNA

dan WNI (Survei “Inbound-Outbound” Tourism) ini adalah Direktur Statistik Keuangan,

Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Sedangkan penanggung jawab pelaksanaan lapangan

adalah Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi. Petugas

lapangan terdiri dari pencacah yaitu Koordinator Statistik Kecamatan atau staf BPS

Kabupaten/Kota, dan pengawas yaitu staf atau Kasi Statistik Distribusi BPS Kabupaten/Kota.

Setiap pencacah mengumpulkan data untuk 1 (satu) UPT Imigrasi. Sedangkan pengawas

hanya 1 (satu) untuk setiap BPS Kabupaten/Kota. Sesuai jenjang hirarki tersebut diatas,

secara koordinatif jajaran Imigrasi di Pusat (Direktur Sistem Informasi Keimigrasian, Ditjen

Imigrasi), di wilayah (Kasi Forsakim Kanwil Kementerian Hukum dan HAM) dan di lapangan

(Kasi Forsakim Kantor Imigrasi setempat) diharapkan memberikan bantuan kelancaran

pengumpulan data yang diperlukan.

Page 16: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 11

BAB IV

KONSEP DAN DEFINISI

4.1. Wisatawan Mancanegara

Konsep dan definisi mengenai wisatawan mancanegara (wisman) yang digunakan

mengacu pada konsep dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Kata

yang digunakan secara internasional adalah “visitor“, yaitu setiap orang yang melakukan

perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun,

didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk

bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori

pengunjung, yaitu:

a. Wisatawan (tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling

sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang

dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

1). Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau

pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.

2). Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran

dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

b. Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal

kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap

pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka

tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Definisi tersebut dapat digambarkan pada diagram 1 .

Page 17: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

12

Diagram 1. Klasifikasi Wisatawan Mancanegara

4.2. Jenis Paspor

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang

mencakup Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat

Perjalanan Republik Indonesia, disebutkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat

identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah

Orang yang melakukan perjalanan (traveler)

Dihitung sebagai wisman (visitor)

Tidak dihitung sebagai wisman (not visitor)

Wisatawan/Tourist (minimal 1 malam

tinggal di negara yang dikunjungi)

WNA bukan penduduk negara yang dikunjungi

Warganegara dari negara yang dikunjungi, tetapi berstatus sebagai

penduduk luar negeri

Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang

menggunakan fasilitas akomodasi dari negara

yang dikunjungi

Pelancong/Excursionist (kurang dari 1 malam)

Penumpang kapal pesiar

Pengunjung singkat (datang dan pergi

dalam 1 hari)

Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang datang dan

pergi dalam 1 hari

Pekerja yang tinggal di perbatasan suatu negara

Orang yang tinggalnya berpindah-pindah (nomaden)

Penumpang transit yang tidak melewati tempat

pemeriksaan imigrasi (TPI)

Pengungsi

Anggota angkatan bersenjata yang di

tempatkan di negara lain

Perwakilan konsuler

Diplomat

Imigran sementara

Imigran tetap

Page 18: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 13

Negara Republik Indonesia. Dokumen perjalanan Republik Indonesia teridi atas paspor dan

surap perjalanan laksana paspor dengan rincian sebagai berikut:

a. Paspor, terdiri atas:

1) Paspor diplomatik, yaitu paspor yang diberikan kepada WNI yang akan

melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau

perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.

2) Paspor dinas, adalah paspor yang yang diberikan kepada WNI yang akan

melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau

perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

3) Paspor biasa, yaitu paspor yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia

(WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia. Paspor ini juga

diberikan kepada WNI yang tinggal di luar negeri.

b. Surat perjalanan laksana paspor (SPLP), terdiri atas:

1) Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNI adalah surat perjalanan yang

diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu apabila paspor biasa tidak dapat

diberikan.

2) Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNA, adalah surat perjalanan

yang diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan sah

dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. SPLP untuk WNA

diberikan dalam hal:

a) atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing

tersebut tidak terkena pencegahan;

b) dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau

c) repatriasi.

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau

kolektif.

Page 19: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

14

3) Surat perjalanan lintas batas adalah surat perjalanan yang diberikan kepada WNI

yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara

lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku.

4.3. Jenis Visa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Visa

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan

oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing

untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin

Tinggal.

Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di

Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan

keamanan nasional. Visa tersebut dapat digolongkan menjadi:

a. Visa Diplomatik, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor

diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia untuk melaksanakan tugas

yang bersifat diplomatik.

b. Visa Dinas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan

paspor lainnya yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka

melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang

bersangkutan atau organisasi internasional.

c. Visa Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke

Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial

budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan

Page 20: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 15

perjalanan ke negara lain. Visa kunjungan diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan,

kecuali Orang Asing yang akan melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan,

bisnis, atau keluarga dapat juga diberikan untuk beberapa kali perjalanan. Visa

kunjungan dapat dibedakan menjadi:

1). Visa Kunjungan Wisata (VKW), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing

yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata yang tidak untuk

maksud berdiam atau berdiam sementara. Visa kunjungan wisata dapat diberikan

secara perorangan atau kolektif selama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu 60 hari

untuk kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.

2). Visa Kunjungan Usaha (VKU), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang

bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan maksud melakukan usaha di

bidang perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya yang tidak

bermaksud bekerja menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak untuk berdiam

atau berdiam sementara. Visa kunjungan usaha diberikan untuk jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari. Kepada orang asing yang untuk kepentingan suatu

perusahaan memerlukan berkali-kali untuk berkunjung ke Indonesia dapat diberikan

Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan (VKUBP) yang berlaku paling

lama 4 (empat) bulan dan setiap kali berkunjung diizinkan tinggal paling lama 3

(tiga) minggu.

3). Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), yaitu visa yang diberikan kepada orang

asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan keperluan sosial

budaya yang tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha seperti

mengunjungi sanak famili, mengunjungi organisasi sosial yang mempunyai kegiatan

sejenis seperti lembaga pembinaan cacat mental, pertukaran antar lembaga

pendidikan, kesenian dan olah raga serta tidak bermaksud untuk berdiam atau

berdiam sementara di Indonesia.

Page 21: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

16

4). Visa Kunjungan Pemerintahan, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing

yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan pemerintahan seperti

melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, perorangan dengan

pemerintah, Organisasi Internasional dengan pemerintah serta Badan Swasta Asing

dengan pemerintah Indonesia.

d. Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

1) sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan

keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara

Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat

tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau

2) dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang

beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

1) Visa Transit, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya

perlu singgah/transit di Indonesia untuk pindah kapal laut/udara guna meneruskan

perjalanan. Disamping itu visa transit juga dapat diberikan kepada awak kapal

laut/terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk

menggabungkan diri dengan kapal laut/udara yang berada di salah satu pelabuhan di

Indonesia dengan ketentuan bahwa kapal laut/udara tersebut tidak beroperasi di dalam

wilayah RI.

2) Visa Singgah, yaitu visa yang diberikan bagi orang asing yang bermaksud singgah di

wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara

asal. Visa Singgah diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diberikannya izin.

Page 22: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 17

3) Tanpa Visa,

1) Bebas Visa Kunjungan (BVK).

BVK adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang

asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan

kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan

usaha dan tugas pemerintah. BVK diberikan berdasarkan Perayuran Presiden

Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, kemudian diubah dengan

PERPRES No. 104 Tahun 205, dan terakhir dengan PERPRES NO. 21 tahun 2016

tentang BVK. Kebijakan pemberian BVK ini pada awalnya ditujukan untuk

meningkatkan arus wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang diberi nama Bebas

Visa Wisata (BVW). Namun demikian, karena dalam pelaksanaannya setiap

kunjungan wisata maupun kegiatan sosial budaya, usaha dan konvensi mempunyai

keterkaitan yang erat dalam pengembangan pariwisata, maka kebijakan pemberian

Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan (BVK). BVK diberikan izin tinggal

kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang

atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya

Menurut PERPRES No. 21 tahun 2016, negara yang diberi fasilitas BVK ada 169

negara.

2) Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA)

Dalam KEPPRES No 18 Tahun 2003, disebutkan bahwa orang asing warga negara

dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas BVKS dapat diberikan Visa Kunjungan

Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku. VOA merupakan salah satu solusi kemudahan

bagi wisatawan atau orang asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Mereka dapat

mengajukan visa di TPI (pelabuhan laut maupun udara) yang telah ditentukan. Hal

ini merupakan suatu kemudahan karena orang asing dari negara tertentu itu dapat

Page 23: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

18

langsung ke Indonesia tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan visa di

Perwakilan RI di luar negeri. VOA diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan 30

(tiga puluh) hari.

3) Courtesy, adalah mereka (WNA) yang diberikan status kehormatan yaitu

pemegang paspor Dinas atau Diplomatik.

4) Dispensasi Fasilitas Keimigrasian (Disfakim), adalah fasilitas yang diberikan

kepada tenaga ahli/awak kapal asing yang diikutsertakan dalam operasi-operasi

pembangunan di lautan yang termasuk dalam batas yuridiksi nasional.

5) Smart Card adalah surat izin masuk khusus yang dikeluarkan di pintu masuk

Kawasan Kepulauan Riau. Guna kelancaran pemeriksaan ke-imigrasian dan

kemudahan bagi penumpang yang datang/berangkat, di Kawasan Jaringan Terpadu

Propinsi Kepulauan Riau dan Singapura (Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau

Karimun dan Pulau Belakang Padang) dapat dipergunakan Smart Card, yaitu

semacam kartu elektronik yang berisi data pemegangnya yang dapat dibaca oleh

mesin pembaca di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Smart Card tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang sering bepergian

keluar masuk ke / dari luar negeri di wilayah tersebut diatas, yaitu:

a) Warga negara Indonesia penduduk kawasan tersebut;

b) Warga negara asing sebagai:

i) Penanam modal atau pekerja pada perusahaan di kawasan tersebut yang

memiliki KITAS atau VKUBP;

ii) Anggota perkumpulan Golf atau Marina dan Country Club di kawasan

tersebut yang memperoleh fasilitas BVKS;

iii) Keluarga dari warga negara asing yang dimaksud a) dan b)

6) Exit Reentry Permit (ERP)

Bagi WNA yang sudah memiliki ijin tinggal terbatas (berdiam sementara), ijin tinggal

Page 24: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 19

tetap (ijin berdiam), apabila akan keluar wilayah Indonesia dan masuk kembali dapat

memohon ERP, tanpa harus memohon visa pada waktu akan masuk kembali ke

wilayah Indonesia. Apabila ijin tersebut bisa digunakan lebih dari satu kali, maka

dinamakan Multiple Exit Reentry Permit (MERP). Sedangkan WNA yang sudah

memilki ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap apabila akan keluar wilayah

Indonesia mendapatkan Exit Permit Only (EPO), maka apabila ingin memasuki

wilayah Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh visa.

4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan jenis paspor, jenis visa dan jenis dokumen lainnya yang digunakan

untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat digolongkan sebagai

wisatawan mancanegara (wisman) sesuai dengan konsep WTO dalam laporan Statistik

Kedatangan adalah :

a. Warga Negara Indonesia (WNI)

Ada beberapa kriteria dimana WNI yang datang ke Indonesia dianggap sebagai wisman,

yaitu:

1) 50% dari WNI yang menggunakan paspor diplomatik. Asumsi ini dipakai kerena

sebagian WNI yang menggunakan paspor diplomatik kemungkinan tinggal (menetap)

di luar negeri

2) 10% dari WNI yang menggunakan paspor dinas. Asumsi ini dipakai kerena sebagian

WNI yang menggunakan paspor dinas kemungkinan tinggal (menetap) di luar negeri

3) Semua WNI yang berstatus Penlu/Pendul (penduduk luar negeri). Penlu ini biasanya

menggunakan paspor biasa.

4) Semua WNI yang bekerja sebagai TKI dan sedang cuti untuk pulang ke Indonesia.

Jenis paspor lainnya, yaitu paspor biasa dan SPLP semuanya tidak digolongkan sebagai

wisman. Data ini disalin dari daftar STIND-1.

Page 25: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

20

b. Warga Negara Asing (WNA)

Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia dianggap wisman, namun beberapa jenis

dokumen yang dipakai oleh WNA yang datang ke Indonesia seperti di bawah ini semuanya

(100%) dimasukkan sebagai wisman, yaitu :

1) Courtesy yang terdiri dari visa diplomatik dan visa dinas

2) ABTC (APEC Business Travel Card)

3) Visa Kunjungan Usaha (VKU)

4) Visa Kunjungan Usaha untuk Beberapa kali Perjalanan (VKUBP)

5) Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB)

6) Visa Kunjungan Pemerintah

7) Visa Kunjungan Wisata (VKW)

8) Visa Saat Kunjungan (VSK/ VOA)

9) Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK)

10) Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) atau Bebas Visa Wisata (BVW)

11) Visa Transit, baik untuk awak pesawat/ kapal (crew) maupun penumpang (non crew)

12) Smart Card dimana hanya berlaku di Batam namun yang dimasukkan sebagai

wisman hanya sebesar 80% saja.

Data ini disalin dari daftar STAPS-2, sedangkan data yang disalin dari daftar STATAS-2

adalah :

1) Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baik itu Visa Berdiam Sementara (VBS) maupun

Courtesy dimasukkan semuanya (100%) sebagai wisman.

c. Awak Pesawat/ Awak Kapal (Crew)

Yang dapat digolongkan sebagai wisman hanya awak pesawat/ awak kapal warga negara

asing (WNA).

Penumpang yang datang dari luar negeri yang menggunakan dokumen selain yang

disebutkan di atas tidak digolongkan sebagai wisman.

Page 26: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 21

BAB V

CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT

(MENGGUNAKAN FORMAT DOKUMEN IMIGRASI LAMA)

Daftar VIOT ini terdiri dari VII blok. Khusus UPT yang tidak membawahi TPI hanya mengisi Blok I,

Blok II, Blok VI dan Blok VII. Sedangkan untuk UPT yang melakukan pencatatan penduduk

pelintas batas, seperti UPT Entikong dan UPT Singkawang (Kalbar), UPT Nunukan (Kaltim), UPT

Manado (Sulut), UPT Jayapura dan UPT Merauke (Papua) serta UPT Atambua (NTT) diminta

untuk melampirkan Daftar Pelintas Batas menurut Kebangsaan.

5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar

a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam

b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf

kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka ditulis

dengan angka biasa (bukan angka romawi).

c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan

d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:

1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat tersedia

2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah tepi kanan (right justified)

5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT

A. BLOK I : KETERANGAN TEMPAT

Rincian 1 - 4: Tuliskan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/ desa

Rincian 5 & 6: Tuliskan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan nama Tempat

Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Rincian 7: Tuliskan alamat lengkap dari UPT dimaksud termasuk nomor telepon jika ada.

Page 27: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

22

Blok ini disalin dari daftar STIND-1

B. BLOK II : KETERANGAN PENCACAHAN

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian

dan pemeriksaan daftar, serta kapan dilakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.

Rincian 1 - 3: Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan saat data dikumpulkan dan tanda

tangan pencacah.

Rincian 4 - 6: Tuliskan nama pengawas/pemeriksa dan tanggal pengawasan/pemeriksaan serta

tanda tangan pengawas/pemeriksa setelah semua isian dalam daftar diperiksa kebenarannya.

C. BLOK III.A: KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT JENIS PASPOR

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNI dan awak pesawat/ kapal (crew)

WNA/WNI yang berangkat keluar wilayah Indonesia serta yang datang (kembali) ke wilayah

Indonesia, serta jumlah WNI yang tinggal di luar negeri yang berkunjung ke Indonesia dirinci

menurut jenis paspor dan moda angkutan yang digunakan.

Kolom (2): Isikan banyaknya WNI dan crew WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci

menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel kedatangan.

Kolom (3): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci

menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel kedatangan.

Kolom (4): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci

menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel kedatangan.

Kolom (5): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci

menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel keberangkatan.

Kolom (6): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci

menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel keberangkatan.

Page 28: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 23

Kolom (7): Isikan jumlah WNI dan crew WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci

menurut jenis paspor. Disalin dari daftar STIND-1, tabel keberangkatan.

D. BLOK III.B: KETERANGAN LALU LINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pergi ke

luar wilayah Indonesia serta WNI yang datang kembali ke wilayah Indonesia dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi (TPI).

Kolom (2): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut

tempat pemeriksaan imigrasi.

Kolom (3): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi.

Kolom (4): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi.

Kolom (5): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci menurut

tempat pemeriksaan imigrasi.

Kolom (6): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi.

Kolom (7): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci menurut

tempat pemeriksaan imigrasi.

Untuk UPT yang daftar STIND-1-nya tidak mencantumkan isian pada rincian 5 (Lainnya)

dimana terdiri dari crew aktif WNI dan pendul/ penlu serta untuk crew WNA yang laporannya

terpisah, harap meminta (menanyakan) langsung informasi ini pada penanggung jawab UPT

yang bersangkutan.

Page 29: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

24

Blok ini disalin dari Daftar STAPS-2 dan STATAS-2

Baris jumlah merupakan penjumlahan semua isian masing-masing TPI pada kolom (2) s/d (7).

Baris jumlah pada masing-masing kolom pada blok ini harus bersesuaian dengan penjumlahan

masing-masing kolom pada blok III.A, dikurangi rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.

E. BLOK IV.A: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS

Tujuan blok ini adalah mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia dengan

menggunakan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Blok ini disalin dari daftar STAPS-2 dan

STATAS-2 yang dirinci menurut kebangsaan. Dalam STAPS-2 dan STATAS-2 kolom kebangsaan

ada yang ditulis dengan menggunakan kode negara sehingga untuk pencatatan data menurut

kebangsaan dari daftar STAPS-2 ke dalam daftar VIOT perlu diperhatikan kode-kode negara

tersebut. Bagi negara yang secara spesifik disebutkan dalam daftar VIOT, kode tersebut bisa

dilihat langsung dari kolom (2). Apabila dalam daftar VIOT tidak disebutkan secara spesifik nama

negaranya (merupakan gabungan dari beberapa negara), maka cara pencatatannya harus

dijumlahkan terlebih dahulu dengan melihat kelompok negara yang ada sesuai dengan kode

negara seperti terlihat dalam lampiran.

Kolom (3): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa singgah. Disalin dari

Untuk mengisi Blok III.B dengan TPI lebih dari 1 perlu rincian masing-masing TPI,

karenanya diperlukan rekap masing-masing TPI dengan format seperti STIND-1 di UPT

bersangkutan.

Hal tersebut sekaligus akan memudahkan pengisian Blok III.A untuk UPT yang

membawahi lebih dari satu TPI dengan moda angkutan yang berbeda, seperti UPT

Padang (Sumbar) yang membawahi TPI Minangkabau (udara) dan TPI Teluk Bayur (laut),

UPT Batam (Kepri) yang membawahi 6 TPI yang berbeda, UPT Kupang (NTT) yang

membawahi TPI Eltari (udara) dan TPI Kupang-Tenau (laut) dan lain sebagainya.

Page 30: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 25

Blok ini disalin dari daftar STAPS-2.

daftar STAPS-2, yang merupakan penjumlahan dari WNA pengunjung singkat yang datang ke

Indonesia dengan menggunakan visa singgah sebagai crew dan non crew dirinci menurut

kebangsaan.

Kolom (4): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Disalin

dari datar STAPS-2, yang merupakan penjumlahan dari WNA yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan visa kunjungan usaha, sosial budaya, pemerintahan, dan wisata dirinci menurut

kebangsaan.

Kolom (5): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan Usaha

Beberapa Kali Perjalanan (VKUBP). Disalin dari datar STAPS-2 untuk WNA yang datang ke

Indonesia dengan menggunakan visa VKUBP dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (6): Isikan WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa Tinggal Terbatas

(VITAS) atau Visa Berdiam sementara (VBS). Disalin dari datar STATAS-2 untuk WNA yang

datang ke Indonesia dengan menggunakan VITAS dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (7): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (6).

F. BLOK IV.B: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANPA VISA (Disalin dari Daftar STAPS-2)

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia tanpa

menggunakan visa.

Kolom (3): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai

Courtesy karena urusan diplomatik dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (4): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai

Courtesy karena urusan dinas dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (5): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

Page 31: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

26

memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (6): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

memperoleh fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) dirinci

menurut kebangsaan.

Kolom (7): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

memperoleh fasilitas Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK) dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (8): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan fasilitas Smart Card atau Saphire dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (9): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan fasilitas ABTC (APEC Business Travel Card) atau fasilitas APEC (Asia Pacific

Economy Cooperation) dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (10): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai awak

Pesawat terbang atau Kapal Laut (crew).

Kolom (11): Isikan banyaknya kolom (3) sampai dengan kolom (10).

Jumlahkan masing-masing kolom pada baris grand total.

G. BLOK V: KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP (Disalin dari Daftar STATAS-3 dan STATAP-3)

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat penduduk Indonesia berwarga negara asing yang

memiliki ijin tinggal terbatas (ijin berdiam sementara) dan memiliki ijin tinggal tetap (ijin berdiam)

yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

Smart Card hanya berlaku di kawasan terpadu Kepulauan Riau dan Singapura, sedangkan

Saphire berlaku di Jakarta

Blok ini disalin dari daftar STATAS-3 dan STATAP-3

Page 32: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 27

Blok ini disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP

Kolom (3): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara

(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas

Reentry Exit Permit (REP). Disalin dari datar STATAS-3 kolom REP.

Kolom (4): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara

(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas

Multiple Reentry Exit Permit (MREP). Disalin dari daftar STATAS-3 kolom MREP.

Kolom (5): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara

(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit

permit Only (EPO). Disalin dari daftar STATAS-3 kolom EPO.

Kolom (6): Isikan banyaknya WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah

Indonesia dengan izin berangkat berupa Reentry Exit Permit (REP) dari Imigrasi. Disalin dari daftar

STATAP-3 kolom REP.

Kolom (7): Isikan banyaknya WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah

Indonesia dengan izin berangkat berupa Multiple Reentry Exit Permit (MREP) dari Imigrasi. Disalin

dari daftar STATAP-3 kolom MREP.

Kolom (8): Isikan banyaknya WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah

Indonesia dengan izin berangkat berupa Exit permit Only (EPO) dari Imigrasi. Disalin dari daftar

STATAP-3 kolom EPO.

Kolom (9): Isikan banyaknya kolom (3) sampai dengan kolom (8).

H. BLOK VI: KETERANGAN WARGA NEGARA ASING IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui banyaknya warga negara asing dengan izin tinggal

terbatas dan izin tinggal tetap dirinci menurut kebangsaan yang disalin dari daftar SK-1-ITAS dan

SK-1-ITAP.

Page 33: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

28

Kolom (3): Isikan banyaknya WNA dengan izin tinggal terbatas sampai dengan bulan lalu.

Kolom (4): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari

kelahiran baru, Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baru, Konversi dari I.K dan yang pindah dari kantor

imigrasi (Kanim) lain.

Kolom (5): Isikan banyaknya pengurangan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari

Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, Konversi ke ITAP dan Izin Masuk

Kembali (IMK) yang tidak kembali.

Kolom (6): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas pada bulan ini yang merupakan jumlah

kolom (3) + kolom (4) - kolom (5).

Kolom (7): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap sampai dengan bulan lalu.

Kolom (8): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari

kelahiran baru, Konversi dari ITAS, pindah dari Kanim lain dan lain-lain.

Kolom (9): Isikan banyaknya pengurangan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari

Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, meninggal dunia, dan Izin Masuk

Kembali (IMK) yang tidak kembali.

Kolom (10): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap pada bulan ini yang merupakan jumlah

kolom (7) + kolom (8) - kolom (9).

10. BLOK VII: C A T A T A N

Blok ini digunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pada blok-blok

sebelumnya.

Page 34: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 29

BAB VI

CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT

(MENGGUNAKAN FORMAT DOKUMEN IMIGRASI BARU)

6.1 Konsep dan Definisi

A. Jenis dan Kode Visa

Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor F.434.IZ.01.10 tahun 2006

tentang bentuk, ukuran, redaksi dan indeks serta peneraan visa, maka jenis visa dapat

digolongkan menjadi:

a. Visa Singgah, yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan meliputi semua aspek yang

berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain,

bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan darurat

yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertundanya

perjalanan dan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari. Jenis visa ini mempunyai kode

A111.

b. Visa Kunjungan, yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang

kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan,

sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti

kunjungan :

1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;

2) Wisata;

3) Keluarga atau sosial;

4) Antar lembaga pendidikan;

5) Mengikuti pelatihan singkat;

6) Jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi berwenang;

7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang

Page 35: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

30

berwenang;

8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta

pengawasan kualitas barang atau produksi;

9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang

sosial, budaya maupun pemerintahan, setelah mendapat izin dari instansi yang

bersangkutan;

10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil;

11) Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;

Jenis visa ini berkode B211.

c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) yaitu visa yang dipergunakan untuk

keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan

pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan

beberapa kali perjalanan ke Indonesia dalam waktu palin lama 1 (satu) tahun dengan jangka

waktu kunjungan tidak lebih dari lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :

1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;

2) Wisata;

3) Keluarga atau sosial;

4) Antar lembaga pendidikan;

5) Mengikuti pelatihan singkat;

6) Jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi berwenang;

7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang

berwenang;

8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta

pengawasan kualitas barang atau produksi;

9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang

sosial, budaya maupun pemerintahan, setelah mendapat izin dari instansi yang

Page 36: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 31

bersangkutan;

10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil;

11) Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;

Jenis visa ini mempunyai kode B212 dan D212.

d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), yaitu visa yang dipergunakan dipergunakan

untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya dan

kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, seperti kunjungan :

1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;

2) Wisata;

3) Keluarga atau sosial;

4) Antar lembaga pendidikan;

5) Mengikuti pelatihan singkat;

6) Jurnalistik yang telah mendapat ijin dari instansi berwenang;

7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang

berwenang;

8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta

pengawasan kualitas barang atau produksi;

9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang

sosial, budaya maupun pemerintahan, setelah mendapat izin dari instansi yang

bersangkutan;

10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil;

11) Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia;

Jenis Visa Kunjungan Saat kedatangan (VKSK) ini berkode B213.

e. Visa Tinggal Terbatas (VITAS), visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan

keperluan lain yang bersifat tidak bekerja. Visa ini berkode C311-C320 dan sesuai keperluanya

Page 37: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

32

maka dapat dikelompokkan menjadi:

1) Visa tinggal terbatas untuk keperluan bekerja, visa jenis ini dikelompokkan lagi menjadi:

a) Visa yang dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai tenaga ahli anggota World

Trade Organization (WTO) dengan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu 2 (dua)

tahun, visa ini berkode C311.

b) Visa yang dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai tenaga ahli dengan izin

tinggal terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti :

1. Kerjasama perorangan dengan pemerintah Indonesia;

2. kerjasaman organisasi non pemerintah dengan pemerintah Indonesia;

3. Kerjasama antara badan usaha swasta asing ddengan pemerintah Indionesia

4. Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah

perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi lantas kontinen serta pada

zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan izin tinggal terbatas;

5. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;

6. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran,

seperti olah raga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan

dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;

7. Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersial;

8. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi

teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta

kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;

9. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan

telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

10. Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat.

Visa ini berkode C312.

2) Visa tinggal terbatas untuk keperluan tidak bekerja, visa ini dikelompokkan lagi menjadi:

Page 38: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 33

a) Visa yang dipergunakan untuk penanam modal asing dengan izin tinggal terbatas untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C313.

b) Visa yang dipergunakan untuk untuk penanam modal asing dengan izin tinggal terbatas

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Visa ini berkode C314.

c) Visa yang dipergunakan untuk keperluan mengikuti latihan dan penelitian ilmiah

dengan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C315.

d) Visa yang dipergunakan untuk mengikuti pendidikan dengan izin tinggal terbatas untuk

jangka waktu 2 (dua) tahun. Visa ini berkode C316.

e) Visa yang dipergunakan untuk penyatuan keluarga dengan izin tinggal terbatas untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C317.

f) Visa yang dipergunakan untuk repatriasi dengan izin tinggal terbatas untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C318.

g) Visa yang dipergunakan bagi lanjut usia dengan izin tinggal terbatas untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C319.

h) Visa yang dipergunakan untuk memperoleh kemudahan bekerja saat berlibur secara

tidak tetap dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olah raga dan seni

budaya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Visa ini berkode C320.

B. Penghitungan Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan jenis paspor, jenis visa dan jenis dokumen lainnya yang digunakan

untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat digolongkan sebagai

wisatawan mancanegara (wisman) sesuai dengan konsep WTO dalam laporan Statistik

Kedatangan adalah :

d. Warga Negara Indonesia (WNI)

Ada beberapa kriteria dimana WNI yang datang ke Indonesia dianggap sebagai wisman,

Page 39: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

34

yaitu:

b. 50% dari WNI yang menggunakan paspor diplomatik. Asumsi ini dipakai kerena

sebagian keluarga WNI yang menggunakan paspor diplomatik kemungkinan tinggal

(menetap) di luar negeri

c. 10% dari WNI yang menggunakan paspor dinas. Asumsi ini dipakai kerena sebagian

WNI yang menggunakan paspor dinas kemungkinan tinggal (menetap) di luar negeri

d. Seluruh WNI yang berstatus Penlu/Pendul (penduduk luar negeri). Penlu ini biasanya

menggunakan paspor biasa.

e. WNI yang bekerja sebagai TKIdan sedang cuti pulang ke Indonesia. Asumsi ini

dipakai karena mereka akan tinggal lebih dari satu tahun di negara tujuan dan mereka

yang datang ke Indonesia akan kembali lagi bekerja di luar negeri.

Jenis paspor lainnya, yaitu paspor biasa (48 hal) dan SPLP semuanya tidak digolongkan

sebagai wisman. Data ini disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri.

e. Warga Negara Asing (WNA)

Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia dianggap wisman, namun beberapa jenis

dokumen yang dipakai oleh WNA yang datang ke Indonesia seperti di bawah ini semuanya

(100%) dimasukkan sebagai wisman, yaitu :

1) Courtesy yang terdiri dari visa diplomatik dan visa dinas

2) Visa Singgah

3) Visa Kunjungan

4) Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKBP)

5) Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

6) Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan Visa on Arrival (VOA)

7) Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK)

8) Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) atau Bebas Visa Wisata (BVW)

9) Pengguna kartu elektronik yang terdiri dari Smart Card atau Saphire (Smart Card

Page 40: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 35

hanya berlaku di Batam namun yang dimasukkan sebagai wisman hanya sebesar

80% saja; Saphire hanya berlaku di Jakarta dan semuanya termasuk wisman),

ABTC (APEC Business Travel Card), dan APEC (Asia Pacific Economy

Cooperation).

f. Awak Pesawat/ Awak Kapal (Crew) WNA

Yang dapat digolongkan sebagai wisman hanya awak pesawat/ awak kapal warga negara

asing (WNA).

Penumpang yang datang dari luar negeri yang menggunakan dokumen selain yang

disebutkan di atas tidak digolongkan sebagai wisman.

6.2 Tata Cara Pengisian Daftar VIOT

A. BLOK III.A: KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT JENIS PASPOR

Blok ini disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri dan keberangkatan ke luar negeri

kolom Courtesy dan SPRI. Untuk jumlah WNI diperoleh dari kebangsaan Indonesia pada daftar

tersebut.

Kolom (2): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut jenis

dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),

SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas

lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.

Kolom (3): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut jenis

dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),

SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas

lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.

Kolom (4): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut jenis

Page 41: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

36

dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),

SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas

lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.

Kolom (5): Isikan banyaknya WNI yang berangkat dari luar negeri melalui udara dirinci menurut

jenis dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),

SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas

lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.

Kolom (6): Isikan banyaknya WNI yang berangkat dari luar negeri melalui laut dirinci menurut jenis

dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),

SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas

lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.

Kolom (7): Isikan banyaknya WNI yang berangkat dari luar negeri melalui darat dirinci menurut

jenis dokumen. Data diambil dari kolom Courtesy (dinas dan diplomatik), SPRI (48 hal dan 24 hal),

SPLP dan pendul. Isikan juga banyaknya crew WNI dan jumlah crew WNA, serta pengguna pas

lintas batas baik WNI maupun jumlah WNA.

B. BLOK III.B: KETERANGAN LALU LINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pergi ke

luar wilayah Indonesia serta WNI yang datang kembali ke wilayah Indonesia dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi (TPI).

Kolom (2): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut

tempat pemeriksaan imigrasi.

Kolom (3): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi.

Page 42: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 37

Untuk mengisi Blok III.B dengan TPI lebih dari 1 perlu rincian masing-masing TPI,

karenanya diperlukan rekap masing-masing TPI dengan format seperti daftar kedatangan

dan keberangkatan di UPT bersangkutan.

Hal tersebut sekaligus akan memudahkan pengisian Blok III.A untuk UPT yang

membawahi lebih dari satu TPI dengan moda angkutan yang berbeda, seperti UPT

Padang (Sumbar) yang membawahi TPI Minangkabau (udara) dan TPI Teluk Bayur (laut),

UPT Batam (Kepri) yang membawahi 6 TPI yang berbeda, UPT Kupang (NTT) yang

membawahi TPI Eltari (udara) dan TPI Kupang-Tenau (laut) dan lain sebagainya.

Kolom (4): Isikan banyaknya WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi.

Kolom (5): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci menurut

tempat pemeriksaan imigrasi.

Kolom (6): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat

pemeriksaan imigrasi.

Kolom (7): Isikan banyaknya WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci menurut

tempat pemeriksaan imigrasi.

Baris jumlah merupakan penjumlahan semua isian masing-masing TPI pada kolom (2) s/d (7).

Baris jumlah pada masing-masing kolom harus bersesuaian dengan penjumlahan masing-masing

kolom pada blok III.A, dikurangi rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.

C. BLOK IV.A: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS

Tujuan blok ini adalah mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia dengan

menggunakan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Blok ini disalin dari daftar kedatangan

dari luar negeri yang dirinci menurut kebangsaan. Bagi negara yang secara spesifik disebutkan

Page 43: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

38

dalam daftar VIOT, maka dapat diisikan langsung sesuai kolom (2). Apabila dalam daftar VIOT

tidak disebutkan secara spesifik nama negaranya (merupakan gabungan dari beberapa negara),

maka cara pencatatannya harus dijumlahkan terlebih dahulu dengan melihat kelompok negara

yang ada sesuai dengan kode negara seperti terlihat dalam lampiran 3.

Kolom (3): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan visa singgah dirinci menurut kebangsaan (kode A111).

Kolom (4): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan visa kunjungan dirinci menurut kebangsaan (kode B211).

Kolom (5): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan visa kunjungan beberapa kali perjalanan (VKBP) dirinci menurut kebangsaan

(penjumlahan kode B212 dan D212).

Kolom (6): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan visa kunjungan terbatas dirinci menurut kebangsaan (jumlahan kode C312, C313,

C315, C317, C318, C319, C320). Untuk kode C311, C314, dan C316 tidak termasuk, karena lama

tinggal lebih dari 1 tahun.

Kolom (7): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (6).

Jumlahkan masing-masing kolom pada baris grand total.

D. BLOK IV.B: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANPA VISA

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia tanpa

menggunakan visa. Blok ini disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri.

Kolom (3): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai

Courtesy karena urusan diplomatik dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (4): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai

Page 44: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 39

Courtesy karena urusan dinas dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (5): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (6): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

memperoleh fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA), kolom

ini meripakan penjumlahan dari kolom berkode B213 dengan kolom VKSK/ VOA dirinci menurut

kebangsaan.

Kolom (7): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh

fasilitas Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK) dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (8): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan fasilitas Smart Card atau Saphire dirinci menurut kebangsaan. Fasilitas Smart Card

berlaku di Kepulauan Riau dan Saphire berlaku di Jakarta.

Kolom (9): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan

menggunakan fasilitas ABTC (APEC Business Travel Card) atau fasilitas APEC (Asia Pacific

Economy Cooperation) dirinci menurut kebangsaan.

Kolom (10): Isikan banyaknya WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai awak

Pesawat terbang atau Kapal Laut (crew).

Kolom (11): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (10).

E. BLOK V: KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat penduduk Indonesia berwarga negara asing yang

memiliki ijin tinggal terbatas (ijin berdiam sementara) dan tinggal tetap, yang melakukan perjalanan

ke luar wilayah Indonesia. Blok ini disalin dari daftar keberangkatan ke luar negeri.

Kolom (3): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara

Page 45: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

40

(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas

Reentry Exit Permit (REP).

Kolom (4): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara

(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas

Multiple Reentry Exit Permit (MREP).

Kolom (5): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara

(KITAS) yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit

Permit Only (EPO).

Kolom (6): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas Reentry Exit

Permit (REP).

Kolom (7): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Multiple

Reentry Exit Permit (MREP).

Kolom (8): Isikan banyaknya WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit Permit

Only (EPO).

Kolom (9): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (8).

F. BLOK VI: KETERANGAN WARGA NEGARA ASING IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui banyaknya warga negara asing dengan izin tinggal

terbatas dan izin tinggal tetap dirinci menurut kebangsaan yang disalin dari daftar SK-1-ITAS dan

SK-1-ITAP.

Blok ini disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP

Page 46: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 41

Kolom (3): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas sampai dengan bulan lalu.

Kolom (4): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari

kelahiran baru, Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baru, Konversi dari I.K dan yang pindah dari kantor

imigrasi (Kanim) lain.

Kolom (5): Isikan jumlah pengurangan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari

Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, Konversi ke ITAP dan Izin Masuk

Kembali (IMK) yang tidak kembali.

Kolom (6): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas pada bulan ini yang merupakan jumlah

kolom (3) + kolom (4) - kolom (5).

Kolom (7): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap sampai dengan bulan lalu.

Kolom (8): Isikan banyaknya penambahan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari

kelahiran baru, Konversi dari ITAS, pindah dari Kanim lain dan lain-lain.

Kolom (9): Isikan banyaknya pengurangan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari

Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, meninggal dunia, dan Izin Masuk

Kembali (IMK) yang tidak kembali.

Kolom (10): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap pada bulan ini yang merupakan jumlah

kolom (7) + kolom (8) - kolom (9).

10. BLOK VII: C A T A T A N

Blok ini digunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pada blok-blok

sebelumnya.

Page 47: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

42

Page 48: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 43

LAMPIRAN

Page 49: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

44

Page 50: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 45

Lampiran 1

LAPORAN FAX/E-MAIL

UPT :

BULAN :

TAHUN :

STATISTIK KEDATANGAN

A. WNI 1. Paspor Diplomatik

orang

(Dari Blok III.A daftar VIOT) atau STIND 1 atau daftar Kedatangan dari

Luar Negeri dari Laporan Imigrasi

2. Paspor Dinas

orang 3. Paspor Biasa (48 hal)

orang

4. SPLP

orang 5. TKI (24 hal)

orang

6. Pendul

orang

JUMLAH WNI

orang

B. WNA 1. COURTESY a. Diplomatik

orang

(Dari Blok IV. A dan IV.B VIOT) atau STAPS-2, STATAS-2 atau Daftar Kedatangan dari Luar Negeri dari Laporan

Imigrasi

b. Dinas

orang

2. VISA a. Visa Singgah

orang

b. Visa Kunjungan

orang

c. VKBP

orang

d. Visa Tinggal Terbatas orang

3. Bebas Visa Kunj. Singkat (BVKS/BVW)

orang

4. Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK)

orang

5. Visa Saat Kedatangan (VKSK/VOA)

orang

6. Kartu Elektronik a. Smart Card/ Saphire orang

b. ABTC

orang

c. APEC

orang

7. KITAS a. REP

orang

b. MREP

orang

8. KITAP a. REP

orang

b. MREP

orang

JUMLAH WNA

orang

C. C R E W 1. WNI a. Udara

orang

b. Kapal Laut

orang

2. WNA a. Udara

orang

b. Kapal Laut ............... orang

STATISTIK PELINTAS BATAS (Khusus Upt: Entikong, Singkawang, Nunukan, Manado, Atambua)

Jenis Kelamin Tiba Berangkat

WNI 1.

orang orang

2.

orang orang

Jumlah orang orang

Jenis Kelamin

Tiba Berangkat

WNA 1.

orang orang

2.

orang orang

Jumlah orang orang

Page 51: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

46

Lampiran 1 (Lanjutan)

LAPORAN FAX / E-MAIL

UPT :

BULAN :

TAHUN :

STATISTIK KEBERANGKATAN

A. WNI 1. Paspor Diplomatik

orang

(Dari Blok III.A daftar VIOT) atau STIND 1 atau Laporan

Keberangkatan ke Luar Negeri dari Laporan

Imigrasi

2. Paspor Dinas

orang

3. Paspor Biasa (48 hal)

orang

4. SPLP

orang

5. TKI (24 hal)

orang

6. Pendul

orang

JUMLAH WNI

orang

B. WNA Berdiam Sementara dan Tetap

1. KITAS a. REP

orang

b. MREP

orang

(Dari Blok V VIOT) atau

STATAS-3 dan STATAP-3 atau Laporan

Keberangkatan ke Luar Negeri dari Laporan

Imigrasi

c. EPO

orang

2. KITAP a. REP

orang

b. MREP

orang

c. EPO

orang

JUMLAH WNA

orang

Page 52: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 47

Lampiran 1 (Lanjutan)

LAPORAN DATA WISMAN MENURUT KEBANGSAAN UPT : BULAN :

I. A. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA

DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS (Disalin dari daftar STAPS-2 dan STATAS-2 atau daftar kedatangan dari luar negeri)

K E B A N G S A A N KODE

NEGARA

WNA PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN

Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

J u m l a h

Visa Singgah Visa Kunjungan VKBP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Singapura SPO

Malaysia MLS

Jepang JEP

Korea Selatan KS

Taiwan TWN

China RRC

India IND

Hongkong HKG

Thailand TAI

Australia ALI

Amerika Serikat AS

I n g g r i s ING

J e r m a n JB + JT

Belanda BLD

Perancis PRS

Rusia RUS

Arab Saudi SAU

Uni Emirat Arab UEA

Mesir MES

Bahrain BRN

Lainnya OTH

GRAND TOTAL -

Keterangan : V B S = Visa Berdiam Sementara

I. B. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANNPA VISA (Disalin dari daftar STAPS-2 atau daftar kedatangan dari luar negeri)

K E B A N G S A A N KODE

NEGARA

C o u r t e s y TANPA VISA VSSK

Kartu Elektronik

Jumlah Diplomatik Dinas BVKS VKSK/VOA

Smart Card/ Saphire *)

ABTC APEC

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Singapura SPO

Malaysia MLS

Jepang JEP

Korea Selatan KS

Taiwan TWN

China RRC

India IND

Hongkong HKG

Thailand TAI

Australia ALI

Amerika Serikat AS

I n g g r i s ING

J e r m a n JB + JT

Belanda BLD

Perancis PRS

Rusia RUS

Arab Saudi SAU

Uni Emirat Arab UEA

Mesir MES

Bahrain BRN

Lainnya OTH

GRAND TOTAL -

Page 53: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

48

Lampiran 2. Daftar UPT dan TPI di Indonesia

Provinsi Kabupaten/Kota UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

(TPI)

(1) (2) (3) (4)

1. ACEH Kota Banda Aceh 1. Banda Aceh 1. Sultan Iskandar Muda (U)

2. Malahayati (L)

Kota Lhokseumawe 2. Lhok Seumawe 3. Lhok Seumawe (L)

Kota Langsa 3. Langsa 4. Kuala Langsa (L)

Kab. Aceh Barat 4. Meulaboh -

Kota Sabang 5. Sabang 5. Maimun Saleh (U)

6. Sabang (L)

Kab Aceh Tengah 6. Takengon -

2. SUMATERA UTARA Kota Medan 7. Medan 7. Kualanamu (U)

8. Polonia 8. Polonia (U)

9. Belawan 9. Belawan (L)

Kota Pematang Siantar 10. Pematang. Siantar -

Kota Tanjung Balai Asahan 11. Tg Balai Asahan 10. Teluk Nibung (L)

11. Kuala Tanjung (L)

Kota Sibolga 12. Sibolga 12. Sibolga (L)

13. Gunung Sitoli (L)

14. Binaka (U)

3. SUMATERA BARAT Kota Padang 13. Padang 15. Minangkabau (U)

16. Teluk Bayur (L)

Kota Bukit Tinggi 14. Bukit Tinggi -

4. RIAU Kota Pekan Baru 15. Pekan Baru 17. Sultan Syarif Kasim II (U)

Kab Siak 16. Siak 18. Siak Sri Indrapura (L)

Kota Bengkalis 17. Bengkalis 19. Bandar Seri Setia Raja (L)

Kab. Kep. Meranti 18. Selat Panjang 20. Tanjung Harapan (L)

Kab. Rokan Hilir 19. Bagan Siapi-api 21. Bagan Siapi-api (L)

Kab. Indragiri Hilir 20. Tembilahan 22. Tembilahan (L)

23. Sungai Guntung (L)

24. Kuala Enok (L)

Kota Dumai 21. Dumai 25. Dumai (L)

5. JAMBI Kota Jambi 22. Jambi 26. Jambi (L)

Kab. Tanjung Jabung Barat 23. Kuala Tungkal 27. Kuala Tungkal (L)

6. SUMATERA Kota Palembang 24. Palembang 28. Boom Baru (L)

SELATAN

29. St Mahmud Badaruddin (U)

Kab. Muara Enim 25. Muara Enim -

7. BENGKULU Kota Bengkulu 26. Bengkulu 30. Pulau Baai (L)

8. LAMPUNG Kota Bandar Lampung 27. Bandar Lampung 31. Panjang (L)

Kab. Lampung Selatan 28. Kalianda -

Kab. Lampung Utara 29. Kota Bumi -

9. BANGKA BELITUNG Kota Pangkal Pinang 30. Pangkal Pinang 32. Pangkal Balam (L)

33. Tanjung Gudang (L)

34. Tanjung Kelian (L)

Kab Belitung 31. Tanjung Pandan 35. Tanjung Pandan (L)

36. Belitung (U)

10. KEPULAUAN RIAU Kota Tanjung Pinang 32. Tanjung Pinang 37. Sri Bintanpura (L)

38. Sri Bayintan (L)

Kota Batam 33. Batam 39. Sekupang (L)

40. Batam Centre (L)

41. Teluk Senimba (L)

42. Citra Tritunas (L)

43. Nongsa Pura (L)

44. Hang Nadim (U)

45. Kabil (L)

46. Batu Ampar (L)

34. Belakang Padang 47. Belakang Padang (L)

Kab. Karimun 35. Tg Balai Karimun 48. Tanjung Balai Karimun (L)

Kab. Anambas 36. Tarempa 49. Tarempa (L)

Kab. Natuna 37. Ranai 50. Selat Lampa (L)

Kab. Bintan 38. Tg Uban 51. Tanjung Uban (L)

52. Bandar Bentan Telani Lagoi (L)

53. Bandar Seri Udana Lobam (L)

Page 54: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 49

Provinsi Kabupaten/Kota UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

(TPI)

(1) (2) (3) (4)

Kab. Lingga 39. Dabo Singkep -

11. DKI JAKARTA Jakarta Pusat 40. Jakarta Pusat -

Jakarta Barat 41. Jakarta Barat -

Jakarta Timur 42. Jakarta Timur 54. Halim PK (U)

Jakarta Selatan 43. Jakarta Selatan -

Jakarta Utara 44. Jakarta Utara -

45. Soekarno-Hatta 55. Soekarno-Hatta (U)

46. Tanjung Priok 56. Tanjung Priok (L)

12 JAWA BARAT Kota Bandung 47. Bandung 57. Husein Sastranegara (U)

Kota Bogor 48. Bogor -

Kota Cirebon 49. Cirebon 58. Yos Sudarso/Cirebon (L)

Kab. Karawang 50. Karawang -

Kota Tasikmalaya 51. Tasikmalaya -

Kota. Sukabumi 52. Sukabumi -

Kota Bekasi 53. Bekasi -

Kota. Depok 54. Depok -

13. JAWA TENGAH Kota Semarang 55. Semarang 59. Tanjung Mas (L)

60. Ahmad Yani (U)

Kab. Cilacap 56. Cilacap 61. Tanjung Intan (L)

Kota Surakarta 57. Surakarta 62. Adi Sumarmo (U)

Kab. Wonosobo 58. Wonosobo -

Kab. Pemalang 59. Pemalang -

Kab. Pati 60. Pati -

14. YOGYAKARTA Kota Yogyakarta 61. Yogyakarta 63. Adi Sucipto (U)

15. JAWA TIMUR Kota Surabaya 62. Surabaya 64. Juanda (U)

63. Tanjung Perak 65. Tanjung Perak (L)

Kab. Malang 64. Malang 66. Pasuruan (L)

67. Probolinggo (L)

Kab. Jember 65. Jember 68. Tanjung Wangi (L)

69. Panarukan (L)

Kota Madiun 66. Madiun -

Kota Kediri 67. Kediri -

Kab. Blitar 68. Blitar -

Kab. Pamekasan 69. Pamekasan -

16. BANTEN Kab.Serang 70. Serang -

Kota Cilegon 71. Cilegon 70. Ciwandan (L)

Kota Tangerang 72. Tangerang -

17. BALI Kota Denpasar 73. Denpasar 71. Benoa (L)

72. Padang Bai (L)

Kab. Badung 74. Ngurah Rai 73. Ngurah Rai (U)

Kab. Singaraja 75. Singaraja 74. Celukan Bawang (L)

18. N. T. B Kota Mataram 76. Mataram 75. Bandara Int’ Lombok (U)

76. Lembar (L)

Kab. Sumbawa Besar 77. Sumbawa Besar 77. Benete (L)

19. N. T. T Kota Kupang 78. Kupang 78. Eltari (U)

79. Tanjung Lontar (L)

Kab. Sikka 79. Maumere -

Kab. Belu 80. Attambua 80. Mota’ain (D)

81. Metamauk (D)

82. Napan (D)

Kab. Manggarai Barat 81. Labuan Bajo -

20. KALIMANTAN Kota Pontianak 82. Pontianak 83. Dwikora (L)

BARAT

84. Sepadio (U)

Kota Singkawang 83. Singkawang 85. Pemangkat (L)

Kab. Sambas 84. Sambas 86. Aruk (D)

Kab. Kapuas Hulu 85. Putusibau 87. Nanga Badau (D)

Kab Sanggau 86. Sanggau -

87. Entikong 88. Entikong (D)

21. KALIMANTAN Kota Palangkaraya 88. Palangkaraya -

TENGAH Kab. Kotawaringin Timur 89. Sampit 89. Sampit (L)

22. KALIMANTAN Kota Banjarmasin 90. Banjarmasin 91. Trisakti (L)

SELATAN Kab Kota Baru 91. Kota Baru 92. Kota Baru (L)

Page 55: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

50

Provinsi Kabupaten/Kota UNIT PELAKSANA

TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

(TPI)

(1) (2) (3) (4)

23. KALIMANTAN TIMUR Kota Samarinda 92. Samarinda 93. Samarinda (L)

Kota Balikpapan 93. Balikpapan 94. Semayang (L)

95. Sepinggan (U)

Kab. Berau 94. Tanjung Redeb 96.

24. KALIMANTAN UTARA Kota Tarakan 95. Tarakan 96. Malundung (L)

97. Juwata/Tarakan (U)

Kab Nunukan 96. Nunukan 98. Tunon Taka (L)

-

25. SULAWESI UTARA Kota Manado 97. Manado 99. Sam Ratulangi (U)

100. Manado (L)

Kota Bitung 98. Bitung 101. Samudera (L)

Kab. Kotamobagu 99. Kotamobagu -

Sangihe Talaud 100. Tahuna 102. Nusantara, Tahuna (L)

103. Mlangas (L)

104. Marore (L)

26. SULAWESI Kota Palu 101. P a l u 105. Pantoloan (L)

TENGAH Kab. Banggai 102. Banggai -

27. SULAWESI Kota Ujung Pandang 103. Makassar 106. Hasanuddin (U)

SELATAN

107. Soekarno Hatta (L)

Kota Pare-pare 104. Pare - Pare 108. Nusantara, Pare - Pare (L)

28. SULAWESI Kota Kendari 105. Kendari 109. Kendari (L)

TENGGARA Kab. Bau-bau 106. Bau-bau -

Kab. Wakatobi 107. Wakatobi -

29. GORONTALO Kota Gorontalo 108. Gorontalo 110. Anggrek (L)

30. SULAWESI BARAT Kab Mamuju 109. Mamuju -

Kab. Polewali Mandar 110. Polewali Mandar -

31. MALUKU Kota Ambon 111. Ambon 111. Pattimura (U)

112. Yos Sudarso (L)

Kab. Tual 112. Tual 113. Tual (L)

32. MALUKU UTARA Kota Ternate 113. Ternate 114. Achmad Yani (L)

Kab. Halmahera Utara 114. Tobelo -

33. IRIAN JAYA BARAT Kab. Sorong 115. Sorong 115. Jefman (U)

116. Sorong (L)

Kab. Manokwari 116. Manokwari -

34. PAPUA Kota Jayapura 117. Jaya Pura 117. Jayapura (L)

118. Skouw (D)

Kab Merauke 118. Marauke 119. Mopah (U)

120. Marauke (L)

Kab Mimika 119. Tembaga Pura 121. Mozes Kilangi/Timika (U)

122. Amamapare (L)

Kab Biak Numfor 120. Biak 123. Frans Kaisiepo (U)

124. Biak (L)

Page 56: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 51

Lampiran 3. Daftar Nama Negara-hegara di Dunia

KODE NEGARA KODE NEGARA KODE NEGARA KODE NEGARA

A S E A N E R O P A AMERIKA SELATAN A F R I K A

BRI Brunei Darussalam ARI Austria ARG Argentina AFS Afrika Selatan

MLS Malaysia BLG Belgium BLA Bolivia AFRIKA LAINNYA

PHI Philippines DMK Denmark BZA Brazilia AFT Afrika Tengah SPO Singapore PRS Perancis CIL Chili ALR Aljazair/ Algeria TAI Thailand JB+JT Germany EKU Ekuador ALA Angola VTN Vietnam ITA Italia GYA Guyana BEN Benin BMA Myanmar/Burma BLD Belanda KLB Kolombia BSA Botswana LS Laos PGR Portugal PRA Paraguay BKF Burkina Faso

KBJ Kamboja SPL Spanyol PRU Peru BUK Burkinabe INA Indonesia SD Swedia SUR Suriname BRD Burundi

A S I A SS Swiss/ Switzerland URU Uruguay CAB Cabinda

HKG Hongkong ING Inggris/ United Kingdom VEN Venezuela CPV Cape Verde

IND India FIN Finlandia FLK Falkland Islands CHA Chad JEP Jepang NWA Norwegia GUF French Guiana CMR Comoros

KS Korea Selatan YN Yunani/ Greece AMERIKA LAINNYA KR Congo Rep. Dem

PAK Pakistan IRL Irlandia/ Ireland AGA Antigua dan Barbados DJI Djibouti

BLS Bangladesh EROPA BARAT LAINNYA BHS Bahama Islands ERT Eritrea

SAL Srilanka ALB Albania BBS Barbados ETH Ethiopia TWN Taiwan ADA Andorra BMD Bermuda GBN Gabon RRC China ICE Iceland (Islandia) DMA Dominika Rep. GBS Gambia

A S I A L A I N N Y A LTS Liechtenstein GRA Grenadines (Granada) GNA Ghana

AFG Afganistan LUX Luxemburg GDP Guadelope GUI Guinea BTN Bhutan MLT Malta HAI Haiti GUB Guinea Bissau KZT Kazakhstan MNK Monako KBA Kuba GUQ Guinea Equator

KIR Kirgistan SAN San Marino MTQ Martinique IVC Ivory Coast (Pantai Gading)

KU Korea Utara SCD Skotlandia MEX Meksiko KMR Kamerun MCO Macao VAT Vatikan PTC Puertorico KEN Kenya MGA Mongolia VA Volta Atas SCT St. Christopher LSO Lesotho MLE Maldive (Maladewa) WAS Wales SKN St. Kitts & Nevis LBR Liberia NEP Nepal RUS Rusia SLS St. Lucia LBA Libya CIP Siprus POL Polandia SVC St. Vincent MLG Malagasy (Madagaskar) STL Stateless UKR Ukraina TRD Trinidad & Tobago MLI Malawi

TAJ Tajikhistan EROPA TIMUR LAINNYA JAM Jamaika MAL Mali

TIB Tibet ARM Armenia AIA Anguilla MAR Maroko TIM Timor Leste AZR Azerbaijan ARU Aruba MAS Maseru TUR Turki BLR Belarus MAF Saint Martin MRA Mauritania

TRK Turkmenistan BOS Bosnia Herzegovina SPM Saint Pierre and Miquelon MRS Mauritius

UZB Uzbekistan BGA Bulgaria O S E A N I A MOZ Mozambik

T I M U R T E N G A H CEK Ceko ALI Australia NAM Namibia

SAU Saudi Arabia CRO Croasia SLB Selandia Baru NEG Niger

BRN Bahrain CZE Czech OSEANIA LAINNYA NGA Nigeria

KWT Kuwait EST Estonia COI Cooks Islands RUW Rwanda MES Egypt/ Mesir GEO Georgia FIJ Fiji Islands SAH Sahara UEA Uni Emirat Arab HGR Hongaria GUM Guam STP Sao Tome & Principe YMN Yaman LAT Latvia KAD Kaledonia SNG Senegal QAT Qatar LIT Lithuania KIB Karibati (Kiribati) SYC Seychelles

TIMUR TENGAH LAINNYA MCO Macedonia MAS Marshall Islands SRE Sierra Leona

IRK Irak MOL Moldova MCR Micronesia rep. SOM Somalia IRN Iran ROM Romania NUR Nauru SUD Sudan ISR Israel SEB Serbia-Montenegro PAL Palau Rep. SSL Swaziland YOR Yordania SLK Slovakia PPN Papua New Guinea TAN Tanzania LBN Libanon SLN Slovenia POL Polynesia TOG Togo OMN Oman YUG Yugoslovia SOR Samoa Barat TUN Tunisia

PAL Palestina A M E R I K A SLM Solomon Islands UGA Uganda

SIR Syiria USA Amerika Serikat TON Tonga ZAI Zaire

KND Kanada TUV Tuvalu ZAM Zambia

AMERIKA TENGAH VAN Vanuatu ZIM Zimbabwe

BLZ Belize WAF Walis & Futuna

CTA Costarika

ELS El Salvador

GMA Guatemala

HDR Honduras

NIK Nicaragua

PAN Panama

Page 57: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

52

Lampiran 4. Laporan Kedatangan dari dan Keberangkatan ke Luar Negeri K

EM

EN

TE

RIA

N H

UK

UM

DA

N H

AM

KA

NT

OR

WIL

AY

AH

KE

ME

NT

ER

IAN

HU

KU

M D

AN

HA

M …

……

……

……

KA

NT

OR

IMIG

RA

SI …

……

……

……

……

BU

LA

N …

……

……

……

……

……

..

KE

DA

TA

NG

AN

DA

RI L

UA

R N

EG

ER

I

VK

SK

/ V

OA

A11

1B

211

B21

2B

213

D21

2C

311

C31

2C

313

C31

4C

315

C31

6C

317

C31

8C

319

C32

0

KA

RT

U E

LE

KT

RO

NIK

SM

AR

T

CA

RD

/

SA

PH

IRE

MR

EP

WN

IP

EN

LU

SP

LP

24 H

AL

SP

RI

VIS

A

SIN

GG

AH

Gra

nd

To

tal

NO

KE

BA

NG

SA

AN

JEN

IS V

ISA

VIS

A K

UN

JUN

GA

N

RE

PE

PO

RE

P

CO

UR

TE

SS

Y

AB

TC

DIP

LD

INA

S

CR

EW

AP

EC

MR

EP

EP

O48

HA

L

JUM

LA

HV

ISA

TIN

GG

AL

TE

RB

AT

AS

KIT

AS

BV

KS

VS

SK

KIT

AP

WN

A

Page 58: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 53

KE

ME

NT

ER

IAN

HU

KU

M D

AN

HA

M

KA

NT

OR

WIL

AY

AH

KE

ME

NT

ER

IAN

HU

KU

M D

AN

HA

M …

……

……

……

……

……

KA

NT

OR

IMIG

RA

SI …

……

……

……

……

……

……

……

..

BU

LA

N …

……

……

……

……

..

KE

BE

RA

NG

KA

TA

N D

AR

I LU

AR

NE

GE

RI

VK

SK

/ V

OA

A11

1B

211

B21

2B

213

D21

2C

311

C31

2C

313

C31

4C

315

C31

6C

317

C31

8C

319

C32

0

CO

UR

TE

SS

YS

PR

I

MR

EP

MR

EP

PE

NL

U

JEN

IS V

ISA

BV

KS

VS

SK

VIS

A K

UN

JUN

GA

N

KA

RT

U E

LE

KT

RO

NIK

SM

AR

T

CA

RD

/

SA

PH

IRE

AB

TC

AP

EC

RE

P

CR

EW

KIT

AS

EP

OS

PL

P

Gra

nd

To

tal

48 H

AL

24 H

AL

NO

VIS

A

SIN

GG

AH

KE

BA

NG

SA

AN

VIS

A T

ING

GA

L T

ER

BA

TA

S

RE

P

KIT

AP

EP

O

JUM

LA

HD

IPL

DIN

AS

WN

IW

NA

Lampiran 4 (Lanjutan)

Page 59: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

54

DE

PA

RT

EM

EN

HU

KU

M D

AN

HA

M R

I

WIL

AY

AH

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

ST

IND

- 1

KA

NT

OR

IM

IGR

AS

I …

……

……

……

……

……

…..

L

AP

OR

AN

ST

AT

IST

IK B

UL

AN

AN

BU

LA

N:

……

……

TE

NT

AN

G :

LA

LU

LIN

TA

S W

AR

GA

NE

GA

RA

IN

DO

NE

SIA

TA

HU

N

:……

……

…..

I. K

ED

AT

AN

GA

N D

AR

I LU

AR

NE

GE

RI

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

1X

ME

PK

.LA

UT

K.U

DA

RA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

II. K

EB

ER

AN

GK

AT

AN

KE

LU

AR

NE

GE

RI

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

PE

RO

RK

EL

1X

ME

PK

.LA

UT

K.U

DA

RA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

DIS

AM

PA

IKA

N K

EP

AD

A Y

TH

.

1.

DIR

EK

TU

R J

EN

DR

AL

IM

IGR

AS

I R

IK

EP

AL

A K

AN

TO

R IM

IGR

AS

I

U

P.

DIR

EK

TU

R IN

FO

KIM

DI JA

KA

RT

A

2

. K

AK

AN

WIL

DE

P.

HU

KU

M D

AN

HA

M R

I …

……

……

……

……

……

……

.

U

P.

KA

DIV

. K

EIM

IGR

AS

IAN

DI …

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

PE

ND

UL

JU

ML

AH

PE

NU

MP

AN

G

PA

SP

OR

DIP

LP

AS

PO

R D

INA

SS

PL

P D

INA

SP

AS

PO

R 4

8 H

AL

CR

EW

SM

AR

T

CA

RD

PA

SP

OR

24 H

AL

E.P

. D

EP

LU

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

..

N

IP

CR

EW

……

……

……

….., …

……

……

……

……

……

……

……

……

.

PE

ND

UL

JU

ML

AH

PE

NU

MP

AN

GP

AS

PO

R

HA

JI

E.P

. D

EP

LU

SM

AR

T

CA

RD

PA

SP

OR

24 H

AL

PA

SP

OR

HA

JI

PA

SP

OR

DIP

LP

AS

PO

R D

INA

SS

PL

P D

INA

SP

AS

PO

R 4

8 H

AL

Lampiran 5. Laporan Lalu Lintas WNI (STIND-1)

Page 60: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 55

Lampiran 6. Laporan Lalu Lintas WNA Pengunjung Singkat (STAPS-2)

Page 61: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

56

Lampiran 7. Laporan Kedatangan WNA Tinggal Terbatas (STATAS-2)

DE

PA

RT

EM

EN

HU

KU

M D

AN

HA

M R

I

WIL

AY

AH

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

ST

AT

AS

-2

KA

NT

OR

IM

IGR

AS

I …

……

……

……

……

……

…..

LA

PO

RA

N S

TA

TIS

TIK

B

UL

AN

AN

BU

LA

N :

……

……

……

..

TA

HU

N :

……

……

……

..

I. K

ED

AT

AN

GA

N D

AR

I L

UA

R N

EG

ER

I

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10

)(1

1)

(13

)(1

4)

(15

)(1

6)

(17

)

JU

ML

AH

DIS

AM

PA

IKA

N K

EP

AD

A Y

TH

.…

……

……

……

.., …

……

……

……

……

……

……

……

……

.

1

. D

IRE

KT

UR

JE

ND

RA

L IM

IGR

AS

I R

IK

EP

AL

A K

AN

TO

R IM

IGR

AS

I

U

P. D

IRE

KT

UR

IN

FO

KIM

DI J

AK

AR

TA

2

. K

AK

AN

WIL

DE

P. H

UK

UM

DA

N H

AM

RI …

……

……

……

……

……

……

.

U

P. K

AD

IV. K

EIM

IGR

AS

IAN

DI …

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

..

NIP

.

DA

HS

US

KIM

ER

P

S T

P

MR

P

VIS

A T

ING

GA

L

TE

RB

AT

AS

(V

ITA

S)

KA

RT

U IJ

IN T

ING

GA

L T

ER

BA

TA

S

(KIT

AS

)

RE

P

DIT

OL

AK

K.D

JIM

DIP

LD

IND

IPL

DIN

SM

AR

T

CA

RD

DIP

LD

INK

.PE

RW

NO

.

T

EN

TA

NG

: L

AL

U L

INT

AS

OR

AN

G A

SIN

G

T

ING

GA

L T

ER

BA

TA

S

KE

BA

NG

SA

AN

CO

UR

TE

SY

ER

P.D

EP

LU

MT

P.E

RP

DE

PL

U

Page 62: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 57

DE

PA

RT

EM

EN

HU

KU

M D

AN

HA

M R

I

WIL

AY

AH

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

LA

PO

RA

N S

TA

TIS

TIK

BU

LA

NA

NS

TA

TA

S-3

KA

NT

OR

IM

IGR

AS

I …

……

……

……

……

……

…..

TE

NT

AN

G:

LA

LU

LIN

TA

S O

RA

NG

AS

ING

TIN

GG

AL

TE

RB

AT

AS

BU

LA

N :

……

……

……

..

TA

HU

N :

……

……

……

..

KE

BE

RA

NG

KA

TA

N K

E L

UA

R N

EG

ER

I

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(13)

(14)

(15)

(16)

JUMLAH

DIS

AM

PA

IKA

N K

EP

AD

A Y

TH

.…

……

……

……

.., …

……

……

……

……

……

……

1

. D

IRE

KT

UR

JE

ND

RA

L IM

IGR

AS

I R

IK

EP

AL

A K

AN

TO

R IM

IGR

AS

I

U

P. D

IRE

KT

UR

IN

FO

KIM

DI J

AK

AR

TA

2

. K

AK

AN

WIL

DE

P. H

UK

UM

DA

N H

AM

RI …

……

……

……

……

……

……

.

U

P. K

AD

IV. K

EIM

IGR

AS

IAN

DI …

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

NIP

.

NO

ME

RP

DIK

EN

AK

AN

TIN

DA

KA

N

KE

IMIG

RA

SIA

N

KA

RT

U IJ

IN T

ING

GA

L T

ER

BA

TA

S (

KIT

AS

)

K

E B

A N

G S

A A

ND

IND

IPL

DIN

DIP

L

E

PO

D

EP

LU

ER

PD

JIM

PE

RW

BU

KT

I

PE

NG

EM

BA

LIA

N

DO

KU

ME

N

E

RP

D

EP

LU

M

TP

. E

RP

DE

PL

UV

ISA

TIN

GG

AL

TE

RB

AT

AS

(V

ITA

S)

DIP

LD

INS

MA

RT

CA

RD

Lampiran 8. Laporan Keberangkatan WNA Tinggal Terbatas (STATAS-3)

Page 63: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

58

KE

ME

NT

ER

IAN

HU

KU

M D

AN

HA

M R

I

WIL

AY

AH

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

LA

PO

RA

N S

TA

TIS

TIK

BU

LA

NA

NS

TA

TA

P-3

KA

NT

OR

IMIG

RA

SI …

……

……

……

……

……

…..

TE

NT

AN

G:

LA

LU

LIN

TA

S O

RA

NG

AS

ING

TIN

GG

AL

TE

TA

P

BU

LA

N :

……

……

……

..

TA

HU

N :

……

……

……

..

KE

BE

RA

NG

KA

TA

N K

E L

UA

R N

EG

ER

I

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

JUMLAH

DIS

AM

PA

IKA

N K

EP

AD

A Y

TH

.…

……

……

……

.., …

……

……

……

……

……

……

1

. DIR

EK

TU

R J

EN

DR

AL

IMIG

RA

SI R

IK

EP

AL

A K

AN

TO

R IM

IGR

AS

I

UP

. DIR

EK

TU

R IN

FO

KIM

DI J

AK

AR

TA

2

. KA

KA

NW

IL D

EP

. HU

KU

M D

AN

HA

M R

I ……

……

……

……

……

……

….

UP

. KA

DIV

. KE

IMIG

RA

SIA

N D

I ……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

NIP

.

DE

PL

U

ME

RP

SP

LP

NO

K E

B A

N G

S A

A N

ER

PD

IPL

DIN

EP

O

CO

UR

TE

SY

PE

RO

RP

ER

OR

IMIG

RA

SI

PA

SP

OR

AS

ING

/RI

ER

PM

ER

P

PA

SP

OR

KE

BA

NG

SA

AN

DE

PO

RT

AS

IK

EL

KE

LP

ER

OR

KE

L

Laporan 9. Laporan Keberangkatan WNA Tinggal Tetap (STATAP-3)

Page 64: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 59

Lampiran 10. Kuesioner VIOT

Daftar VIOT

B U L A N :

T A H U N :

1. P r o v i n s i

2. K a b u p a t e n/ K o t a *)

3. K e c a m a t a n

4. K e l u r a h a n/ D e s a *)

5. Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT)

6. Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) a.

b.

c.

7. A l a m a t L e n g k a p U P T

(Jalan, Nomor, RT, RW dan Nomor Telepon)

1. Nama Pencacah 4. Nama Pengawas

2. Tanggal Pencacahan 5. Tanggal Pengawasan

3. Tanda Tangan Pencacah 6. Tanda Tangan Pengawas

*) Coret yang tidak sesuai

I. K E T E R A N G A N T E M P A T

II. K E T E R A N G A N P E N C A C A H A N

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI "INBOUND-OUTBOUND" TOURIST (PENGUMPULAN DATA STATISTIK LALU LINTAS WNI DAN WNA)

Page 65: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

60

Page 66: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 61

Udara Laut Darat Udara Laut Darat(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Paspor Diplomatik

2. Paspor Dinas

3. Paspor Biasa

4. SPLP

5. Lainnya

a. Pendul (Penlu)

b. Crew (WNI)

c. Crew (WNA)

6. Pelintas Batas

a. WNI

b. WNA

Udara Laut Darat Udara Laut Darat(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. TPI . . . . . . . . . .

2. TPI . . . . . . . . . .

3. TPI . . . . . . . . . .

III.A. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA

Kedatangan dari luar negeri Keberangkatan ke luar negeri

(Disalin dari daftar kedatangan dan keberangkatan)

MENURUT JENIS PASPOR

J e n i s P a s p o r

III.B. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA

MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

(1)

Tempat Pemeriksaan

Imigrasi

(1)

J u m l a h

Kedatangan dari luar negeri Keberangkatan ke luar negeri

Page 67: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

62

Visa Singgah Visa Kunjungan VKBP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Brunei Darussalam BRI Malaysia MLS Philipina PHI Singapura SPO Thailand TAI Vietnam VTN Myanmar BMA ASEAN Lainnya -

JUMLAH A S E A N -

Hongkong HKG I n d i a IND J e p a n g JEP Korea Selatan KS Pakistan PAK Bangladesh BLS Srilanka SAI Taiwan TWN Republik Rakyat Cina RRC Asia Lainnya -

JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -

Saudi Arabia SAUBahrain BRNKuwait KWTMesir MESUni Emirat Arab UEAYaman YMNQatar QATOther Middle East -

JUMLAH TIMUR TENGAH

Austria ARI Belgia BLG Denmark DMK Perancis PRS J e r m a n JB + JT I t a l i a ITA B e l a n d a BLD Spanyol SPL Portugal PGR Swedia SD S w i s s SS I n g g r i s ING Finlandia FIN Norwegia NWA Yunani YN T u r k i TUR Irlandia IRL Eropa Barat Lainnya - R u s i a RUS P o l a n d i a POL U k r a i n a UKR Eropa Timur Lainnya -

JUMLAH EROPA -

Amerika Serikat AS Kanada KND Amerika Tengah - Amerika Selatan - Amerika Lainnya -

JUMLAH AMERIKA -

Australia ALI Selandia Baru SLB Oseania Lainnya -

JUMLAH OSEANIA

Afrika Selatan AFS Afrika Lainnya -

JUMLAH AFRIKA -

GRAND TOTAL -

IV. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT (Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri)

WNA PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISAKODE

NEGARASub JumlahK E B A N G S A A N

Visa Tinggal

Terbatas

Page 68: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 63

Diplomatik Dinas BVKS VOA/VKSKSmart Card/

Saphire

ABTC/

APEC

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Brunei Darussalam BRI

Malaysia MLS

Philipina PHI

Singapura SPO

Thailand TAI

Vietnam VTN

Myanmar BMA

ASEAN Lainnya -

JUMLAH A S E A N -

Hongkong HKG

I n d i a IND

J e p a n g JEP

Korea Selatan KS

Pakistan PAK

Bangladesh BLS

Srilanka SAI

Taiwan TWN

Republik Rakyat Cina RRC

Asia Lainnya -

JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -

Saudi Arabia SAU

Bahrain BRN

Kuwait KWT

Mesir MES

Uni Emirat Arab UEA

Yaman YMN

Qatar QAT

Other Middle East -

JUMLAH TIMUR TENGAH

Austria ARI

Belgia BLG

Denmark DMK

Perancis PRS

J e r m a n JB + JT

I t a l i a ITA

B e l a n d a BLD

Spanyol SPL

Portugal PGR

Swedia SD

S w i s s SS

I n g g r i s ING

Finlandia FIN

Norwegia NWA

Yunani YN

T u r k i TUR

Irlandia IRL

Eropa Barat Lainnya -

R u s i a RUS

P o l a n d i a POL

U k r a i n a UKR

Eropa Timur Lainnya -

JUMLAH EROPA -

Amerika Serikat AS

Kanada KND

Amerika Tengah -

Amerika Selatan -

Amerika Lainnya -

JUMLAH AMERIKA -

Australia ALI

Selandia Baru SLB

Oseania Lainnya -

JUMLAH OSEANIA

Afrika Selatan AFS

Afrika Lainnya -

JUMLAH AFRIKA -

GRAND TOTAL -

Keterangan: BVKS = Bebas Visa Kunjungan Singkat

V K S K = Visa Kunjungan Saat Kedatangan

V S S K = Visa Singgah Saat Kedatangan

*) Smart Card berlaku di Kepulauan Riau dan Saphire berlaku di Jakarta

Sub Jumlah

(8) s.d. (15)

KODE

NEGARA

IV. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT (Lanjutan)(Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri)

C o u r t e s y TANPA VISAJumlah

(7) + (16)K E B A N G S A A N VSSK

KARTU ELEKTRONIK

Crew

Page 69: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

64

K O D E

K E B A N G S A A N NEGARA J u m l a h

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Brunei Darussalam BRI

Malaysia MLS

Philipina PHI

Singapura SPO

Thailand TAI

Vietnam VTN

Myanmar BMA

ASEAN Lainnya -

JUMLAH A S E A N -

Hongkong HKG

I n d i a IND

J e p a n g JEP

Korea Selatan KS

Pakistan PAK

Bangladesh BLS

Srilanka SAI

Taiwan TWN

Republik Rakyat Cina RRC

Asia Lainnya -

JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -

Saudi Arabia SAU

Bahrain BRN

Kuwait KWT

Mesir MES

Uni Emirat Arab UEA

Yaman YMN

Qatar QAT

Other Middle East -

JUMLAH TIMUR TENGAH

Austria ARI

Belgia BLG

Denmark DMK

Perancis PRS

J e r m a n JB + JT

I t a l i a ITA

B e l a n d a BLD

Spanyol SPL

Portugal PGR

Swedia SD

S w i s s SS

I n g g r i s ING

Finlandia FIN

Norwegia NWA

Yunani YN

T u r k i TUR

Irlandia IRL

Eropa Barat Lainnya -

R u s i a RUS

P o l a n d i a POL

U k r a i n a UKR

Eropa Timur Lainnya -

JUMLAH EROPA -

Amerika Serikat AS

Kanada KND

Amerika Tengah -

Amerika Selatan -

Amerika Lainnya -

JUMLAH AMERIKA -

Australia ALI

Selandia Baru SLB

Oseania Lainnya -

JUMLAH OSEANIA

Afrika Selatan AFS

Afrika Lainnya -

JUMLAH AFRIKA -

GRAND TOTAL -

V. KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP

MREP EPO

KITAS KITAP

(Disalin dari daftar keberangkatan ke luar negeri)

REP MREP EPO REP

Page 70: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT 65

K O D E

NEGARA Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan

Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Ini (3+4-5) Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Ini (7+8-9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Brunei Darussalam BRI

Malaysia MLS

Filipina PHI

Singapura SPO

Thailand TAI

Vietnam VTN

Myanmar BMA

ASEAN Lainnya -

JUMLAH A S E A N -

Hongkong HKG

I n d i a IND

J e p a n g JEP

Korea Selatan KS

Pakistan PAK

Bangladesh BLS

Srilanka SAI

Taiwan TWN

Republik Rakyat Cina RRC

T u r k i TUR

Asia Lainnya -

JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -

Saudi Arabia SAU

Bahrain BRN

Kuwait KWT

Mesir MES

Uni Emirat Arab UEA

Yaman YMN

Qatar QAT

Timur Tengah Lainnya -

JUMLAH TIMUR TENGAH -

Austria ARI

Belgia BLG

Denmark DMK

Perancis PRS

J e r m a n JB + JT

I t a l i a ITA

B e l a n d a BLD

Spanyol SPL

Portugal PGR

Swedia SD

S w i s s SS

I n g g r i s ING

Finlandia FIN

Norwegia NWA

Yunani YN

Irlandia IRL

Eropa Barat Lainnya -

R u s i a RUS

P o l a n d i a POL

U k r a i n a UKR

Eropa Timur Lainnya -

JUMLAH EROPA -

Amerika Serikat AS

Kanada KND

Amerika Tengah -

Amerika Selatan -

Amerika Lainnya -

JUMLAH AMERIKA -

Australia ALI

Selandia Baru SLB

Oseania Lainnya -

JUMLAH OSEANIA

Afrika Selatan AFS

Afrika Lainnya -

JUMLAH AFRIKA -

GRAND TOTAL -

VI. KETERANGAN JUMLAH DAN PERUBAHAN DATA ORANG ASING IZIN TINGGALTERBATAS

DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN(Disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP)

WNA Izin Tinggal Terbatas (Disalin dari Daftar SK-I-ITAS) WNA Izin Tinggal Tetap (Disalin dari Daftar SK-1-ITAP)

K E B A N G S A A N

Page 71: KATA PENGANTAR - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3217_ped_Pedoman Pencacahan... · Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas lapangan, baik pencacah

Pedoman Pencacahan VIOT

66

VII. C A T A T A N