KATA PENGANTAR - pa-jakartapusat.go.id 2014 Full.pdf · LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014 i ... dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014

i

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2014 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Tahun 2014 untuk Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat) yang berisi tentang

informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian

visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun

2014 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada

tahun 2014.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang

akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Jakarta, 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

ttd

Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.NIP. 196002121987032002


ii

EXECUTIVE SUMMARY(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak

dikesampingkan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, pengadilan agama harus selalu berusaha

untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana,

cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok

dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas

(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih

berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Seluruh program kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat disusun berdasarkan

sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi

dan Cetak Biru 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

NO SASARANINDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnyapenyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan

20% 23%

b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian 2% 3,5%

c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan :

95% 99%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

d. Persentase perkara yangdiselesaikan : 80% 84%


iii

- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan :

90% 93%

f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan :

8% 7%

2. Peningkatanakseptabilitasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding 90% 98%- Kasasi 60% 68%- Peninjauan Kembali 100% 100%

3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara

a. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkapdan tepat waktu

100% 96%

b. Persentase berkas perkarayang diajukan Kasasi dan PKyang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu

100% 100%

c. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

100% 100%

d. Persentase penyampaianrelaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempatdan para pihak

80% 80%

e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara 1 : 174 1 : 145

f. Persentase responden yangpuas terhadap prosesperadilan

90% 96%

4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)

a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan

100% 100%

b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling

- -

c.. Persentase masyarakatpencari keadilan yangmendapat layanan bantuanhukum (Posbakum)

60% 70%

5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan

Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

100% 100%


iv

6. Meningkatnyakualitaspengawasan

a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

100% 100%

b. Persentase jumlah temuanhasil pemeriksaaninternal/eksternal yangditindaklanjuti

100% 100%

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan

dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.


Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

ttd



vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___________________________________________________ i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) __________________________ ii

DAFTAR ISI __________________________________________________________ v

DAFTAR LAMPIRAN __________________________________________________ vi

BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1

A. LATAR BELAKANG ________________________________________ 1B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI _________________ 1C. STRUKTUR ORGANISASI ___________________________________ 5D. SISTEMATIKA PENYAJIAN _________________________________ 8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA __________________ 10

A. RENCANA STRATEGIS _____________________________________ 10B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS_________________________ 11C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK__________________ 12D. INDIKATOR KINERJA UTAMA_______________________________ 13E. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 ____________________________ 14F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 __________________________ 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 ______________________ 18

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 ______________ 18B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA _______________________________ 19C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ______________________________ 30

BAB IV PENUTUP ___________________________________________________ 34

A. KESIMPULAN _____________________________________________ 34B. SARAN-SARAN ____________________________________________ 35C. PENUTUP _________________________________________________ 35


vi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Matrik Rencana Strategis Kinerja 2010 – 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014.

5. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2014.

6. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2015.


1

BAB I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang administrasi,

organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan agama merupakan lingkungan peradilan

di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai kawal depan MA RI bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di

tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rencana Strategis (renstra) ini

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber

daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan

kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama


2

dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat terletak di Jl. Rawasari Selatan

No. 51, Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mempunyai yurisdiksi 44 kelurahan dari

8 kecamatan, dengan luas wilayah ±48,08 km², sebagai berikut:

1. Kecamatan Gambir

o Kelurahan Gambir

o Kelurahan Kebon Kelapa

o Kelurahan Petojo Selatan

o Kelurahan Duri Pulo

o Kelurahan Cideng

o Kelurahan Petojo Utara

2. Kecamatan Tanah Abang

o Kelurahan Bendungan Hilir

o Kelurahan Karet Tengsin

o Kelurahan Kebon Melati

o Kelurahan Kebon Kacang

o Kelurahan Kampung Bali

o Kelurahan Petamburan

3. Kecamatan Menteng

o Kelurahan Menteng

o Kelurahan Pegangsaan

o Kelurahan Cikini

o Kelurahan Kebon Sirih

o Kelurahan Gondangdia

4. Kecamatan Senen

o Kelurahan Senen

o Kelurahan Kwitang

o Kelurahan Kenari

o Kelurahan Paseban


3

o Kelurahan Kramat

o Kelurahan Bungur

5. Kecamatan Cempaka Putih

o Kelurahan Cempaka Putih Timur

o Kelurahan Cempaka Putih Barat

o Kelurahan Rawasari

6. Kecamatan Johar Baru

o Kelurahan Galur

o Kelurahan Tanah Tinggi

o Kelurahan Kampung Rawa

o Kelurahan Johar Baru

7. Kecamatan Kemayoran

o Kelurahan Gunung Sahari Selatan

o Kelurahan Kemayoran

o Kelurahan Kebon Kosong

o Kelurahan Harapan Mulya

o Kelurahan Cempaka Baru

o Kelurahan Utan Panjang

o Kelurahan Sumur Batu

o Kelurahan Serdang

8. Kecamatan Sawah Besar

o Kelurahan Pasar Baru

o Kelurahan Gunung Sahari Utara

o Kelurahan Mangga Dua Selatan

o Kelurahan Karang Anyar

o Kelurahan Kartini

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari’ah,


4

sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama

Jakarta Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan

hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya; dan

g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada

tahun hijriyah.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di

Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman

pada Standard Operational Procedure (SOP) yang tertuang dalam Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal

15 Januari 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:


5

1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja

dari setiap posisi;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk

mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;

6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem

yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu

tujuan Reformasi Birokrasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari

unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya

mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum bahwa tugas

dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang

Perkawinan, Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syari’ah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama

tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat membagi tugas para pegawai sebagai

berikut :

1. Unsur Pimpinan

Ketiga unsur pimpinan tersebut diatas telah memimpin pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hasil sebagaimana tertuang dalam

laporan tahunan ini:


6

1.1. Ketua dan Wakil Ketua (Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH./Ketua dan Drs. H. M.

Turchan Badri, SH., MH./Wakil Ketua), bertugas dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa

pengadilan agama serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi

umum pengadilan agama yang tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya

hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.

1.2. Panitera/Sekretaris (Drs. H. Ujang, SH., MH.), bertugas dan bertanggung jawab

memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi

peradilan lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan peradilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok

pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan

oleh hakim dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti Pengadilan Agama Jakarta

Pusat, sebagaimana dalam uraian di bawah ini :

2.1. Hakim (1) Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH., (2) Dra. Hj. Saniyah KH, (3) Drs.

H. Azid Izuddin, MH., (4) Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., (5) Dra. Isti’anah, MH.,

(6) Dra. Hj. Taslimah, MH., (7) Drs. Sarnoto, MH., (8) Hj. Suciati, SH., (9) Drs.

H. Ahmad Manshur Noor, SH., dan (10) Drs. H. Imbalo, SH., MH.

Hakim bertugas memeriksa dan mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap

perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan Majelis

Hakim.

2.2. Panitera Pengganti (1) Dra. Mulyahefni, (2) Muhammad Fahat, SH., (3) Tratna

Dewy SAT, SH., MH., (4) Moh. Dudi Wahyudi Kadang, SH., (5) Zaelani Azis, SH., (6)

M. Yasin, SH., (7) Endang Bahtiar, SH.,MH., (8) Susilowati, SH., (9) Ikbal Basry, SH.,

(10) Runie Handayani, SH., dan (11) Amrullah, SHI.

Panitera Pengganti bertugas membatu hakim/majelis hakim dengan menghadiri

dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa


7

hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis

hakim tersebut.

2.3. Jurusita/Jurusita Pengganti (1) Wadinah, (2) Sri Mahanum, (3) Magdalena

Hutagaol, (4) Budi Sukirno, (5) Muhammad Iqbal Yunus, SHI., (6) Etik Korniawati,

SH., (7) Fita Alfiany AR. Paputungan, S.Kom, (8) Budy Setyo Rini, SH., (9)

Nurhidayah Megawati, SH., (10) Achmad Fadli, AMd., (11) Nyayu Asha Della Sati,

A.Md., (12) Muhammad Muchram, dan (13) Ruslani.

Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan kejurusitaan yang

diberikan oleh ketua pengadilan atau hakim/majelis hakim yang dikoordinasikan

oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur

penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok

pengadilan agama, di bawah kewenangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama

Jakarta Pusat. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas

tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

3.1. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara

baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan.

Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Hj. Ghizar Fau’ah,

SH., MH.) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu (1) Panitera Muda

Gugatan (Nova Asrul Lutfi, SH.) yang menangani perkara-perkara gugatan, (2)

Panitera Muda Permohonan (H. Bangbang Sri Pancala, SH., MH.) yang

menangani perkara-perkara permohonan, dan (3) Panitera Muda Hukum

(Ruslan P, SH., MH.) yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan

perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti

banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).


8

3.2. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata

usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada

umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan,

administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk unit kerja sekretariat di bawah Wakil Sekretaris (Suhendra, S.Sos.,

MM.) dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu (1) Kasub Bagian

Umum (Haryanti, SH.) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan,

pemeliharaan inventaris, dan tertib administrasi perlengkapan serta perpustakaan,

(2) Kasub Bagian Kepegawaian (Jusriah Rieuwpasa, SHI. selaku Pelaksana

tugas) yang bertanggungjawab atas tertibnya administrasi kepegawaian, dan (3)

Kasub Bagian Keuangan (Titi Khotimah, SH.) yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur

tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok

dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 05/1996. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Jakarta Pusat adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabiltas kinerja ini menggambarkan pencapaian pencapaian kinerja

Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama tahun 2014 sebagai acuan perbaikan kinerja di

masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menggambarkan hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, yang berisikan antara lain: a). Latar Belakang, b).

Tugas Pokok dan Fungsi, dan c). Struktur Organsisasi Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, yang berisikan antara lain: a). Rencana

Strategis 2010 – 2014, b). Tujuan dan Sasaran Strategis, c). Program dan


9

Kegiatan, d). Indikator Kinerja Utama, e). Rencana Kinerja Tahun 2014,

dan f). Penetapan Kinerja Tahun 2014.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan

Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari: a). Pengukuran Kinerja

(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b). Analisis Kinerja

(Pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan

penyajian dari hasil pengukuran kinerja), dan c). Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN Berisi antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

2. Indikator Kinerja Utama (IKU), 3. Matrik Renstra 2010-2014, 4. Rencana

Kinerja Tahun 2014, 5. Rencana Kinerja Tahun 2015, 6. Penetapan Kinerja

Tahunan 2014,. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).


10

BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2010 – 2014 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat diselaraskan denga arah kebijakan

dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)

2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai

pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah:

“Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan berwibawa pada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.


11

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai

berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di

atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah

sebagai berikut:

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1 2

Meningkatnya penyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :


d. Persentase perkara yang diselesaikan :- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan :

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktulebih dari 6 bulan :

Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap dan tepat waktu

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PKyang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikanke Majelis

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan


12

tepat waktu, tempat dan para pihake. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraf. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara

sidang kelilingc. Persentase masyarakat pencari keadilan yang

mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentuyang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitaspengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjutib. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta (DIPA) Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok

yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama

Jakarta Pusat, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2014

dipergunakan untuk :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan;

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

Perawatan Gedung Kantor

Perawatan Kendaraan Roda 2

Perawatan Inventaris Kantor

Langganan Daya Dan Jasa

Jasa Pos/Giro/Sertifikat

Operasional Perkantoran Dan Pimpinan

c. Pembinaan dan Konsultasi

d. Perawatan Kendaraan Roda 4

e. Pengadaan Pakaian Supir/Cleaning Servis/Satpam

f. Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan


13

g. Rapat Koordinasi

h. Penyusunan Program Anggaran Tahun 2015

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penanganan perkara prodeo

2. Penyelesaian Administrasi Perkara

3. Pengiriman Berkas Perkara

4. Penyelesaian Putusan

5. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-

A1/115/OT.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dapat dilihat sebagai berikut:

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 2 3

1. Meningkatnya penyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :


d. Persentase perkara yang diselesaikan :- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan :

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan :

2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali


14

3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Bandingyang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi danPK yang disampaikan secara lengkap dan tepatwaktu

c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempat dan para pihak

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraf. Persentase responden yang puas terhadap proses

peradilan4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan

cara sidang kelilingc. Persentase masyarakat pencari keadilan yang

mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilanPersentase permohonan eksekusi atas putusan perkaratertentu yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

6. Meningkatnya kualitaspengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti

b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Adapun rencana kinerja tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaiberikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3 4

1. Meningkatnyapenyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20%b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian 2%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :95%- Perkara Gugatan

- Perkara Permohonand. Persentase perkara yang diselesaikan :

80%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan 90%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan

8%


15

2. Peningkatanakseptabilitas putusanHakim

Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 90%- Kasasi 60%- Peninjauan Kembali 100%

3. Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secara lengkapdan tepat waktu

100%

b. Persentase berkas perkara yang diajukanKasasi dan PK yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu

100%

c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 100%

d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak

80%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174f. Persentase responden yang puas terhadap

proses peradilan 90%

4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling -

c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuan hukum(Posbakum)

60%

5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti

100%


a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100%

b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti

100%

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan

janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja

sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagai berikut:


16




perdamaian 2%

c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan : 95%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

d. Persentase perkara yang diselesaikan :80%- Perkara Gugatan

- Perkara Permohonane. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan : 90%

f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : 8%


Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 90%- Kasasi 60%- Peninjauan Kembali 100%


a. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding yang disampaikansecara lengkap dan tepat waktu

100%

b. Persentase berkas perkara yangdiajukan Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dan tepatwaktu

100%

c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis 100%


80%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174f. Persentase responden yang puas

terhadap proses peradilan 90%



b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling -

c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapatkan layanan bantuanhukum (Posbakum)

60%


Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti

100%


17




100%


18

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. PENGUKURAN KINERJAAkuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian

target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam

tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut

diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%

1 2 3 4 5

Meningkatnyapenyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan

1304 312 23%

b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian 312 11 3,5%

c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan : 369 367 99%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

d. Persentase perkara yangdiselesaikan : 2090 1749 84%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan


19

e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan :

1749 1628 93%

f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktulebih dari 6 bulan :

1749 121 7%

Peningkatanakseptabilitas putusanHakim

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :- Banding 1749 1724 98%- Kasasi 25 17 68%- Peninjauan Kembali 0 0 100%

Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu

25 24 96%

b. Persentase berkas perkara yangdiajukan Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap dantepat waktu

8 8 100%

c. Persentase berkas yang diregisterdan siap didistribusikan keMajelis

1721 1721 100%

d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak

1632 1320 80%

e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara

f. Persentase responden yang puasterhadap proses peradilan 264 256 96%

Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 50 50 100%

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling

- - -

c. Persentase masyarakat pencarikeadilan yang mendapatkanlayanan bantuan hukum(Posbakum)

1721 1213 70%

Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

5 5 100%

Meningkatnyakualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti 0 0 100%

b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternalyang ditindaklanjuti

2 2 100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJAPengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014 mengacu pada

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian

kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:


20

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%

1 2 3 4

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 1304 312 23%b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian 312 11 3,5%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :369 367 99%- Perkara Gugatan


2090 1749 84%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan : 1749 1628 93%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan : 1749 121 7%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk

ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat

diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat

menerima perkara gugatan sebanyak 1304 perkara dan pekara gugatan perdata yang

berhasil diselesaikan melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak 312 perkara

dengan capaian 23% sehingga berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan

capaian akuntabilitas kinerja sebesar 3% pada perkara gugatan perdata yang

diselesaikan melalui mediasi dari target yang ditetapkan yaitu 20%.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan penyelesaian

perkara gugatan melalui mediasi sebanyak 312 perkara. Adapun dari jumlah 312

perkara gugatan yang diselesaikan secara mediasi tersebutut yang menjadi akta

perdamaian sebanyak 11 perkara. Pengukuran ini didasarkan kepada keberhasilan

mediasi secara menyeluruh, artinya yang dianggap berhasil di mediasi adalah yang

selesai dengan damai sehingga perkara itu dicabut. Sedangkan terhadap perkara

perkara yang berhasil sebagian, tidak dikategorikan sebagai perkara yang berhasil di

mediasi.


21

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai

berikut:

1. Kebanyakan proses sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara

(verstek).

2. Kehadiran para pihak untuk hadir di persidangan memang sudah dalam kondisi

ingin bercerai akibat permasalahan yang sulit didamaikan lagi.

3. Akta Perdamaian hanya dapat ditetapkan atas perkara yang bukan perceraian

(gugat cerai/cerai talak), dimana jumlah perkara non perceraian relatif lebih

sedikit.

Berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada

perkara gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta

perdamaian dengan capaian sebesar 3,5%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Perkara yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaiakn pada tahun tersebut

merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya, penyebab adanya

sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 dan baru

disidangkan pada tahun 2014. Adapun sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369

perkara dan diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 367 perkara dengan capaian

99% sehingga data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan akuntabilitas

kinerja pada penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 sebesar

4% dari target yang ditetapkan yaitu 95%, capaian tersebut menunjukan bahwa

sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah

berjalan dengan baik dan lancar.

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

Jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369 perkara ditambah perkara yang

diterima tahun 2014 sebanyak 1721 perkara sehingga perkara yang harus

diselesaikan tahun 2014 sebanyak 2090 perkara. Sedangkan perkara yang diputus

tahun 2014 sebanyak 1749 perkara, maka sisa perkara tahun 2014 sebanyak 341

perkara.


22

Data perkara yang diterima Tahun 2014

NO. BULAN MASUK PUTUS SISA

1. Januari 119 115 3732. Pebruari 106 97 3823. Maret 125 127 3804. April 119 111 3885. Mei 116 117 3876. Juni 123 151 3597. Juli 50 104 3058. Agustus 141 100 3469. September 146 115 37710. Oktober 144 138 38311. November 114 121 37612. Desember 418 453 341

Jumlah 1721 1749

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang

masuk akhir tahun 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan yang

masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih

dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi, serta jumlah Majelis Hakim dan

Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus

diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai

berikut:

Data penyelesaian perkara

PERKARA

2013 2014

mas

uk

sele

sai

Cap

aian

%

mas

uk

sele

sai

Cap

aian

%

Perdata 2681 2313 86% 2090 1749 84%


23

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada

persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2014 sebanyak 2% dari capaian

tahun 2013

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

tahun 2014

Berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 1981 ada batas waktu dalam penyelesaian

perkara yaitu 66 bulan setelah perkara diterima. Adapun perkara yang selesai dalam

waktu 6 bulan ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 369 perkara adalah

sebagai berikut:

NO. BULAN MASUK PUTUS SISA

1. Januari 119 115 3732. Pebruari 106 97 3823. Maret 125 127 3804. April 119 111 3885. Mei 116 117 3876. Juni 123 151 3597. Juli 50 104 3058. Agustus 141 100 3469. September 146 115 37710. Oktober 144 138 38311. November 114 121 37612. Desember 418 453 341

Jumlah 1721 1749

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 1628 perkara dan yang tidak dapat

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 121 dengan

capaiannya 93%, hal tersebut dikarenakan :

1. Perkara ada yang didaftarkan pada pertengahan bulan Desember 2014.

2. Salah satu pihak berperkara ada yang alamatnya tidak diketahui (ghoib).

3. Proses pembuktian dalam persidangan yang memerlukan waktu panjang.


24

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:

PERKARATAHUN

2013CAPAIAN %

2014CAPAIAN %

Perkara Selesai Dalam 6 bulan 90% 93%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan

dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 3%.

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :

NO. BULAN MASUK PUTUS

1. Januari 119 1152. Pebruari 106 973. Maret 125 1274. April 119 1115. Mei 116 1176. Juni 123 1517. Juli 50 1048. Agustus 141 1009. September 146 11510. Oktober 144 13811. November 114 12112. Desember 418 453

Jumlah 1721 1749

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 121 perkara dan capaiannya 7%,

hal tersebut dikarenakan :

1. Ada tambahan sisa tahun 2013 sejumlah 369 perkara.


25

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

PERKARATAHUN

2013CAPAIAN %

2014CAPAIAN %

Perkara Selesai lebih 6 bulan 8% 7%


perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan

dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan

sebanyak 1 %.

2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)

Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum: Banding 1749 1724 98%- Kasasi 25 17 68%- Peninjauan Kembali 0 0 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

1. Banding.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta

Pusat 1721 perkara dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara.

- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang

mengajukan upaya hukum banding sebanyak 25 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum sebanyak 1724 perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerapkan hukum acara peradilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


26

2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berhasil memberikan kepuasan

bagi para pencari keadilan.

3. Adanya kesadaran hukum dari para Pencari Keadilan untuk menghormati

putusan pengadilan.

4. Persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji dan

profesional

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding sebagai berikut:

PERKARATAHUN

2013CAPAIAN %

2014CAPAIAN %

Perdata 99% 98%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada

putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capai

tahun 2013 sebesar 99% dengan capaian tahun 2014 sebesar 98%

2. Kasasi

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta

Pusat 1721 perkara dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara.

- Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang

mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum kasasi sebagai berikut:

PERKARATAHUN

2013CAPAIAN %

2014CAPAIAN %

Perdata 64% 68%


27

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari

capaian tahun 2013 sebesar 64% dengan capaian tahun 2014 sebesar 68%

3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara



1 2 3 4a. Persentase berkas perkara yang diajukan

Banding yang disampaikan secara lengkap dantepat waktu

25 24 96%

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasidan PK yang disampaikan secara lengkap dantepat waktu

8 8 100%

c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis 1721 1721 100%

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuanisi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 1632 1320 80%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1 : 174 1 : 145 83%f. Persentase responden yang puas terhadap

proses peradilan 264 256 96%

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara

lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1721 dan diputus sebanyak 1749 perkara, terdiri dari :

Perkara gugatan yang diputus sebanyak 1339 perkara.

Perkara permohonan yang diputus sebanyak 410 perkara dan yang mengajukan

upaya hukum Banding sebanyak 25 perkara, adapun berkas perkara yang

diajukan Banding dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu

sebanyak 24 perkara dengan capaian sebesar 96%

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak

8 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan telah

disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 8 perkara dengan capaian

100%


28

c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis


1721 perkara, terdiri dari :

Perkara gugatan sebanyak 1304 perkara.

Perkara permohonan sebanyak 417 perkara dan telah didistibusikan ke Majelis.

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak

Pada tahun 2014 penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan telah dilaksanakan

sesuai ketentuan sebesar 80% dari jumlah perkara yang diputus namun dalam

pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu bantuan relaas panggilan yang

disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan lama kembalinya.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara




Perkara permohonan sebanyak 417 perkara.

Ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 369 perkara, sedangkan jumlah hakim

sebanyak 12 hakim, sehingga rata-rata hakim harus menyelesaikan 174 perkara

setahun, akan tetapi realisasi tahun 2014 hanya 145 perkara setahun sehingga target

yang ditetapkan tidak terpenuhi.

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan penyebaran

kuisioner terhadap para pencari keadilan secara sebanyak 264 responden dan

menyatakan “sangat puas” terhadap pelayanan proses berperkara di Pengadilan

Agama Jakarta Pusat sebanyak 256 responden dengan capaian 96%, maka kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan membuktikan bahwa pelayanan publik

dianggap berhasil.

4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to

justice)



29


3 4a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 50 50 100%b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara sidang keliling - - -c. Persentase masyarakat pencari keadilan

yang mendapatkan layanan bantuanhukum (Posbakum)

1721 1213 70%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendapatkan

anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama bagi penanganan

perkara prodeo sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu

rupiah) untuk 50 perkara.

Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang

merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari

Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh

juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100% sehingga target dapat terpenuhi.

c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layananbantuan hukum (Posbakum)




Perkara permohonan sebanyak 417 perkara.

Adapun masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(Posbakum) sebanyak 1213 penerima layanan dengan persentase capaian sebesar

70%

5. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilanPencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(%)

Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti

5 5 100%


30


permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar

100% sehingga target dapat terpenuhi.

6. Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan



3 4a. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti 0 0 100%b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti 2 2 100%

Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yangditindaklanjuti.Pada tahun 2014 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas kinerja

Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdapat 2 temuan, dan atas 2 temuan tersebut

semuanya telah ditindaklanjuti sehingga target dapat terpenuhi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGANPengelolaan keuangan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014

terdiri dari 2 (dua) DIPA dan dilaksanakan dalam bentuk belanja. Pada DIPA 005.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung terbagi 2 (dua) bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan DIPA 005.04

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terdiri dari biaya Penanganan Perkara

Prodeo, Penyelesaian Administrasi Perkara, Pengiriman Berkas Perkara, Penyelesaian

Putusan dan Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum, sebagaimana berikut:

1. Belanja Pegawai

Keseluruhan anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 7.678.925.000,-

(Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima

ribu rupiah). Pagu anggaran untuk belanja pegawai terdapat 2 kali revisi yaitu

revisi 1 tertanggal 20 Agustus 2014 pada sub komponen belanja uang lembur

menjadi Rp. 7.664.654.000,- (Tujuh milyar enam ratus enam puluh empat juta

enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan tertanggal 24 Nopember 2014 untuk


31

revisi 3 sehingga menjadi Rp. 7.441. 753.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat

puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana

penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar

Rp. 7.420.529.083,- (Tujuh milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua

puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) atau 99%

Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 21.223.917,- (Dua puluh

satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau 1%

2. Belanja Barang

Secara keseluruhan anggaran belanja barang tahun 2014 sebesar Rp. 802.963.000,-

(Delapan ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pagu

anggaran belanja barang terdapat 1 kali revisi, yaitu revisi 2 tertanggal 7 Oktober

2014 pada komponen langganan daya dan jasa, sub komponen belanja langganan

listrik semula Rp. 200.589.000,- (Dua ratus juta lima ratus delapan puluh sembilan

rupiah) menjadi Rp. 325.589.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus

delapan puluh sembilan rupiah) sehingga pagu anggaran belanja barang

keseluruhan menjadi Rp. 927.963.000,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta

sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana

penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar

Rp. 925.233.256,- (Sembilan ratus dua luluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga

ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau 99%

Sisa anggaran belanja pegawai tahun 2014 sebesar Rp. 2.729.744,- (Dua juta tujuh

ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau 1%

3. Penanganan Perkara Prodeo

Alokasi pagu anggaran bagi penanganan perkara prodeo Rp. 20.800.000,- (Dua

puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Realisasi penyerapan anggaran untuk penanganan perkara prodeo yang merupakan

pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai


32

dengan Desember 2014 sebesar Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus

ribu rupiah) atau 100%.

4. Penyelesaian Berkas Perkara

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi penyelesaian berkas perkara Rp.

2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Realisasi penyerapan anggaran penyelesaian berkas perkara yang merupakan

pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari sampai

dengan Desember 2014 sebesar Rp. 1.624.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh

empat ribu rupiah) atau 58%

Sisa anggaran untuk penyelesaian berkas perkara tahun 2014 sebesar Rp.

1.176.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau 42%

5. Pengiriman Berkas Perkara

Keseluruhan pagu anggaran bagi pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali

(PK), Kasasi yang lengkap dan tepat waktu sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh

ribu rupiah).

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pengiriman berkas perkara yang

merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari Januari

sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 0,- (tidak terealisasi), sehingga harus

dikembalikan ke kas negara.

6. Perkara Yang Selesai Kurang Dari 6 Bulan

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi perkara yang selesai kurang dari 6 bulan

sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan realisasi penyerapan anggaran untuk perkara yang selesai kurang dari 6

bulan yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung

dari Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua juta

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100%.

7. Pos Pelayanan Hukum (Posbakum)

Secara keseluruhan pagu anggaran bagi operasional pos pelayanan hukum

(Posbakum) sebesar Rp. 115.200.000,- (Seratus lima belas juta dua ratus ribu

rupiah).


33

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pos pelayanan hukum (Posbakum)

yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung dari

Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 115.200.000,- (Seratus lima

belas juta dua ratus ribu rupiah) atau 100%.


34

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama

Jakarta Pusat Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang

mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis

tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis

kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai

target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola BINDALMIN,

walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Dalam rangka terwujudnya

pelayanan prima kepada para pencari keadilan bahwa SOP (Standar Operasional

Prosedur) merupakan pedoman untuk pelayanan proses berperkara yang tertuang

dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor :

W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 sebagai implementasi dari Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah

memenuhi target dan berhasil dengan baik. Dari jumlah sisa perkara tahun 2013

sebanyak 369 perkara ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak

1.721 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat

sepanjang tahun 2014 berjumlah 2.090 perkara. Dari jumlah sebanyak 2.090 perkara

tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.749 perkara (83%), sehingga sisa

perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 341 perkara (16%);

5. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat

masih adanya kendala berkenaan dengan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa

maupun perawatan gedung yang belum sesuai dengan kebutuhan riil, oleh karena itu


35

perlunya penambahan alokasi anggaran Langganan Daya dan Jasa dan perawatan

gedung.

B. SARAN-SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar:

1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan

Agama Jakarta Pusat kelas I.A ;

2. Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk Langganan Daya dan Jasa

khususnya untuk pembayaran tagihan listrik dan telepon sehingga dapat menunjang

kelancaran operasional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

baik dibidang administrasi perkara, administrasi umum dan IT;

3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial

dan tugas Kesekretariatan.

4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh

aparat Pengadilan Agama sehingga menjadi Sumber Daya Manusia yang

Profesional dan berintegritas tinggi;

C. PENUTUP

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama

Jakarta Pusat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang

diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang

terkait dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2014PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Visi : “Mendukung terwujudnya Peradilan yang Agung dan Berwibawa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Misi :1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan :1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJAKEBIJAKAN PROGRAM

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


a. Persentase mediasi yang diselesaikan19% 19% 20%

b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian 1% 2% 2%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

90% 92% 95%- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

d. Persentase perkara yang diselesaikan :75% 80% 80%- Perkara Gugatan

- Perkara Permohonan

e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 6 bulan : 85% 90% 90%

f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 6 bulan : 7% 8% 8%


Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 85% 90% 90%- Kasasi 50% 60% 60%- Peninjauan Kembali 0 0 0


a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%


100% 100% 100%

c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100%


75% 80% 80%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:170 1:174 1:174

f. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan 85% 90% 90%

4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling 0 0 0

c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)

55% 60% 60%


Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukumtetap yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%


a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 100% 100% 0


100% 100% 100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya penyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan Jumlah Perkara yang dimediasi x 100%Jumlah Perkara Gugatan yang masuk

Ketua Majelis,Hakim Mediator danPanitera

Laporan Bulanan,Laporan Semesteran,dan LaporanTahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian

Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian x 100%Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi,Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanandan LaporanTahunan

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100%Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris

Laporan Bulanandan LaporanTahunan- Perkara Gugatan

- Perkara Permohonan

d. Persentase perkara yang diselesaikan : Jumlah perkara yang diselesaikan x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk




e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 6 bulan :

Jumlah perkara yang diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan(diluar sisa perkara)



f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 6 bulan :

Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%Jumlah Putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanandan LaporanTahunan- Banding

- Kasasi- Peninjauan Kembali

3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding yang disampaikan secaralengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap x 100%Jumlah berkas yang diajukan Banding

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan


Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap x 100%Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK


c. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis x 100%Jumlah berkas perkara yang diterima



Jumlah relaas PIP yang disampaikan tepat waktu – perkara putus cabut x 100%Jumlah putusan – perkara yang dimediasi

Panitera/Sekretarisdan Jurusita


e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah majelis hakim Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris


f. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan

Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan x 100%Jumlah responden yang di survey

Ketua Pengadilan &Panitera/Sekretaris

Laporan hasil surveyindenpenden

2

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%Jumlah Perkara Prodeo

Majelis Hakim danPanitera

Laporan Bulanan danLaporan Tahunan

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling x 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim danPanitera


c. Persentase masyarakat pencari keadilanyang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)

Jumlah masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan Posbakum x 100%Jumlah perkara yang diterima

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti

Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti x 100%Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu




a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100%Jumlah pengaduan yang diterima




Jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjti x 100%Jumlah temuan internal/eksternal




Ketua,

ttd


RENCANA KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

TAHUN 2014




perdamaian 2%




e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan : 90%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 6 bulan :

8%


Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :- Banding 90%- Kasasi 60%- Peninjauan Kembali 0



100%


100%



80%





b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling 0


60%


Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara tertentu yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti 100%


a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 0


100%

Jakarta, 2 Januari 2014KETUA,

ttd


PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

TAHUN 2014




perdamaian 2%




e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6 bulan : 90%


8%





100%


100%



80%







60%




a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti 0


100%


ttd


RENCANA KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

TAHUN 2015




perdamaian 3,5%c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :


d. Persentase perkara yang diselesaikan :84%- Perkara Gugatan

- Perkara Permohonane. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan : 93%


7%





96%


100%



80%


proses peradilan 96%4. Peningkatan

aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)




70%






100%


ttd


Documents

KATA PENGANTAR - pa-jakartapusat.go.id 2014 Full.pdf · LAKIP PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2014 i ... dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi