KATA PENGANTAR - iubtt.kemenperin.go.idiubtt.kemenperin.go.id/attachments/607_LAKIP IMKAP 2015.pdf · 1.2. Peran Strategis Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud

pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi

pemerintah dalam rangka perwujudan penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance).

Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan RI nomor : 398/MPP/6/2003 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan Kementerian Perindustrian

Republik Indonesia.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan selama tahun 2015, juga kiranya dapat sebagai bahan

masukan dan evaluasi bagi seluruh Pemangku kepentingan dan organisasi

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi guna

meningkatan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan

HidayahNya kepada kita dalam membina serta memajukan Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Industri Maritim

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Hasbi Assiddiq Syamsuddin

Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan ii

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan (Dit. IMKAP)

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang industri maritim, kedirgantaraan dan dan alat

pertahanan. Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai Direktorat Industri

Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah “Terwujudnya Industri

Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri

manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah,

teknologi serta memperluas persebaran sub-sektor Industri Maritim

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan”.

Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan,

yaitu semakin meningkatnya peran subsektor Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian

nasional, dengan sasaran strategis antara lain : Meningkatnya nilai tambah

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; Meningkatnya

penguasaan pasar dalam dan luar negeri; Kokohnya faktor-faktor penunjang

pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri; Lengkap

dan menguatnya struktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

Tersebarnya pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan keluar pulau Jawa.

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Dit. IMKAP mengacu pada sasaran strategis

yang telah ditetapkan serta bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik dari sisi

penganggaran, penyusunan standar SNI dan SKKNI, peningkatan kemampuan

SDM bidang industri maritim, penyiapan payung hukum, peningkatan teknologi

industri maritim, verifikasi capaian TKDN, dan pelaksanaan evaluasi akhir.

Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

1.1 TUPOKSI DIREKTORAT IMKAP .............................. 1

1.2 PERAN STRATEGIS DIREKTORAT IMKAP ............ 2

1.3 STRUKTUR ORGANISASI ....................................... 2

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN ........................... 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ................. 8

2.1 RENCANA STRATEGIS DITJEN IUBTT 2010-2014 . 8

2.2 TAPKIN DIT. IMKAP TAHUN 2015 ........................... 20

2.3 RENKIN DIT. IMKAP TAHUN 2015 .......................... 24

2.4 RENCANA ANGGARAN ........................................... 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 35

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................. 35

3.2 ANALISA SWOT INDUSTRI MARITIM

KEDIRGANTARAAN DNA ALAT PERTAHANAN ........ 44

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN................................... 48

BAB IV PENUTUP ........................................................................ 51

4.1 KESIMPULAN ........................................................... 51

4.2 SARAN ...................................................................... 54

Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan iv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja (RENKIN) Kegiatan Direktorat IMKAP tahun 2015

2. Perjanjian Kinerja Direktorat IMKAP tahun 2015

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IMKAP tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Direktorat Industri Maritim,


Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

No.105/M-IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang

Organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian maka Direktorat

Industri Maritim dan Jasa Keteknikan berubah menjadi Direktorat

Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.

1.1.1. Tugas Pokok Organisasi

Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri maritim,

kedirgantaraan dan dan alat pertahanan.

1.1.2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

b. Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta

panduan pengembangan klaster Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan

klaster Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;


d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan;

e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang Industri

Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja

Direktorat.

1.2. Peran Strategis Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan

Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal

Industri Unggulan Berbasisi Teknologi Tinggi serta Menteri

Perindustrian. Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai

Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

adalah “ Terwujudnya Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri

manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai

tambah, teknologi serta memperluas persebaran sub-sektor Industri

Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan”.

1.3. Struktur Organisasi


terdiri dari 4 (empat) subdirektorat yaitu :

1. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subdirektorat Industri Perkapalan;

3. Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

4. Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen;


Tugas pokok dan fungsi masing-masing subdirektorat adalah

sebagai berikut :

1. Subdirektorat Program, evaluasi dan Pelaporan, mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Program, evaluasi

dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan penyusunan program di bidang Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

b. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;

c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

informasi di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan.

2. Subdirektorat Industri Perkapalan, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

bimbingan teknis mengenai iklim usaha , standarisasi dan teknologi,

hak kekayaan intelektual dan industri hijau serta pelaksanaan kerja

sama dan promosi industri di bidang industri perkapalan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Industri

Perkapalan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta

pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang

industri perkapalan;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan



serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi,

hak kekayaan intelektual dan industri hijau di bidang industri

perkapalan.

3. Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha ,

standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri

hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang

industri kedirgantaraan dan alat pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat industri

kedirgantaraan dan alat pertahanan menyelenggarakan fungsi :





industri kedirgantaraan dan alat pertahanan;





kedirgantaraan dan alat pertahanan.

4. Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha ,

standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri

hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang

industri bangunan lepas pantai dan komponen.


Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat industri bangunan

lepas pantai dan komponen menyelenggarakan fungsi :





industri bangunan lepas pantai dan komponen;





bangunan lepas pantai dan komponen.

Berikut bagan struktur organisasi Direktorat Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi


SUBDIT INDUSTRI BLP DAN

KOMPONEN

SUBDIT INDUSTRI PERKAPALAN

SUBDIT PROGRAM,

EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBDIT INDUSTRI KEDIRGANTARAAN

DAN ALAT PERTAHANAN

DIREKTUR

INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN

ALAT PERTAHANAN KETEKNIKAN

SUB. BAG TATA USAHA

FUNGSIONAL


1.4. Potensi dan Permasalahan

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan memiliki

potensi pasar yang besar, namun dengan adanya persaingan dan

arus globalisasi yang kuat dari negara maju, maka industri maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional sebagai industri

strategis binaan Direktorat IMKAP harus mendapatkan perhatian

khusus.

Berikut ini adalah potensi dan permasalahan pada industri maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional :

a) Potensi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Nasional :

Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas.

Memiliki pengalaman dalam membangun kapal.

Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan.

Tersedianya SDM di bidang perkapalan.

Berdirinya Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional

(PDRKN).

Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone.

Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base

pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang

semakin terbuka.

Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan

industri perkapalan seperti PT, namun belum berfungsi

sepenuhnya.

Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri

Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan.

Memiliki Potensi Kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi

Kawasan Industri Galangan Kapal.


Memiliki SDM yang berkualitas dan fasilitas yang lengkap

pada industri kedirgantaraan.

Kepercayaan mitra bisnis pada industri kedirgantaraan terus

meningkat.

Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang

diakui dunia internasional.

Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung

produk alutsista dan non-alutsista.

b) Permasalahan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan Nasional :

Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua.

Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim.

Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor

yang tinggi.

Delivery time yang kurang kompetitif.

Kurang sinerginya koordinasi antar lembaga terkait dan antar

Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan pemerintah masih bersifat sektoral.

Masih rendahnya kemampuan desain kapal dalam negeri.

Masih kurangnya dukungan untuk pengembangan produk baru.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Unggulan

Berbasis Teknologi Tinggi 2010-2014

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Tahun 2010 – 2014 (update

Tahun 2015) serta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 tahun

2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Tahun 2010 – 2014 yang mencakup beberapa hal, yaitu Ciri, Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran, dan Cara Pencapaian Tujuan/Sasaran yang

meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan

pada Renstra IUBTT Tahun 2010 – 2014 dan PP No. 7 tahun 2005

tersebut mendefinisikan arah pembangunan jangka panjang adalah

pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan sumber

daya manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik

berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan,

dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi.

Perencanaan Strategik Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA)

organisasi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi untuk jangka

waktu tahun 2010-2014 meliputi di dalamnya ciri, visi, misi, tujuan

sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi

kebijaksanaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi

masing-masing.

Ciri :


mempunyai ciri yaitu :

Padat Teknologi


Padat Modal

Padat Tenaga Kerja Terampil

Sarat Peraturan Teknis dan Regulasi

Hubungan Erat Dengan Rantai Pasok

Pembeli Terbatas

Waktu Pengembangan dan Penetrasi Pasar Relatif Lama, dan

Sangat Tergantung Pada Kebijakan Pemerintah

Visi


mempunyai visi, yaitu :

”Indonesia memiliki Industri maritim, dan alat pertahanan yang

unggul, mandiri, efisien dan berdaya saing global”

Misi

Adapun misi yang diemban oleh Direktorat Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Sekratariat adalah :

”Mewujudkan keunggulan industri maritim, kedirgantaraan dan

alat pertahanan yang mempunyai struktur industri yang kuat

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ”

2.1.1. Sasaran

A. Industri Maritim

Industri perkapalan atau galangan kapal merupakan industri yang

memiliki keterkaitan yang sangat luas baik ke hulu maupun ke

hilirnya sehingga dikategorikan sebagai industri strategis dan

merupakan industri masa depan yang mempunyai prospek yang

cerah. Saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan industri


perkapalan/galangan kapal yang mampu memproduksi kapal baru

dan memperbaiki/reparasi kapal. Meskipun jumlah perusahaan

cukup banyak, namun sebagian besar baru mampu membangun dan

mereparasi kapal-kapal berukuran kecil atau kurang dari 10.000

DWT serta mesin/peralatan produksinya relatif sudah tua.

Industri galangan kapal dalam negeri memiliki fasilitas produksi

terbesar berupa dok gali (graving dock) dengan kapasitas 150.000

DWT yang dapat dipergunakan untuk membangun kapal baru

maupun untuk memperbaiki/reparasi kapal. Pengalaman industri

galangan kapal dalam negeri membangun kapal baru berbagai jenis,

tipe dan ukuran sampai dengan ukuran/kapasitas 80.000 DWT.

Industri galangan kapal mengalami perkembangan yang

menggembirakan dimana terjadi pertumbuhan investasi yang sangat

pesat khususnya di Pulau Batam, hal ini disebabkan karena iklim

investasi (insentif fiskal dan tata niaga) yang dikembangkan di Pulau

Batam, Bintan, dan Karimun (Bonded Zone/Kawasan Berikat, dan

KEK/Kawasan Ekonomi Khusus) menarik minat investor asing,

disamping karena pulau Batam dekat dengan sumber bahan

baku/perdagangan Singapura. Faktor lain yang menyebabkan

pertumbuhan investasi industri galangan kapal cukup besar adalah

dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang

Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang intinya adalah

penerapan azas cabotage, yang didalamnya juga diamanatkan

pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung

pelaksanaan pemberdayaan industri pelayaran nasional.

Dalam rangka mendorong pengembangan industri perkapalan

nasional untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2005,

Kementerian Perindustrian menyusun roadmap pengembangan


industri perkapalan nasional dengan penerapan strategi dan

kebijakan sebagai berikut :

1. Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam

negeri sebagai base load untuk pengembangan industri

perkapalan.

2. Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri

bahan baku dan komponen kapal).

3. Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM.

4. Peningkatan penguasaan teknologi, rancang bangun dan

perekayasaan melalui pengembangan PDRKN/NaSDEC (Pusat

Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/National Ship Design

and Engineering Center).

5. Mengembangkan Kawasan Khusus Industri Galangan Kapal

untuk menarik investor asing dan lokal.

6. Perbaikan iklim usaha (pajak, suku bunga, tata niaga).

7. Mendorong kerjasama dengan luar negeri.

8. Pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal

Nasional/PDRKN (National Ship Design and Engineering

Centre-NASDEC) yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang berkaitan dengan mendesain kapal.

9. Meningkatkan iklim usaha industri perkapalan dengan

pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

(BMDTP).

10. Memfasilitasi pengembangan kawasan khusus industri

perkapalan di berbagai daerah yang pontensial.

Diharapkan dengan tersusunnya roadmap industri perkapalan

nasional mampu meningkatkan kemampuan industri

perkapalan/galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal juga

semakin bertambahnya jumlah fasilitas dock untuk perbaikan kapal.


Selain itu mampu meningkatkan daya saing industri

perkapalan/galangan kapal nasional (delivery time maupun docking

days semakin pendek, kualitas meningkat dan harga bersaing) dan

tumbuhnya industri bahan baku dan komponen kapal tertentu untuk

mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri.

B. Industri Kedirgantaraan

Industri Kedirgantaraan dalam konteks industri manufaktur pesawat

terbang jika dilihat dari perspektif proses bisnis, memiliki beberapa

karakteristik yang membedakan industri lain dengan industri pesawat

terbang, industri pesawat terbang dinilai sebagai industri yang

kompleks, multi disiplin keilmuan dan lingkungan yang dinamis.

Industri kedirgantaraan disusun atas industri hulu, industri antara,

dan industri hilir. Ketiga komponen industri tersebut saling terkait

satu sama lain untuk mendukung pengembangan industri

kedirganataraan. Jika dilihat berdasarkan komponennya industri

kedirgantaraan dapat digambarkan sebagai berikut :

Sumber : Niosi, Jorge and Majlinda Zhegu Aerospace Cluster, Industry and

Inovation, Vol 12 March 2005

Gambar 2.1. Struktur Komponen Industri Kedirgantaraan


Saat ini Indonesia masih terbatas pada satu industri pembangunan

pesawat terbang, yaitu PT. Dirgantara Indonesia (DI) disamping

industri pendukungnya. Produk pesawat terbang yang dimiliki oleh

PT. DI (Persero) saat ini adalah CN235 Series dan NC212 series

sementara untuk helikopter PT. DI hanya menyisahkan SUPER

PUMA (NSP 322) dan beberapa produk hasil Timing Agreement

antara PT. DI dengan Eurocopter.

Permasalahannya adalah produk CN yang dimiliki merupakan hasil

kerjasama antara PT. DI Dengan CASA Spanyol di tahun 80-an

sedangkan Produk NC212 yang dimiliki merupakan kerjasama

production under license dari CASA tahun 70-an.

Secara teknologi rancangan produk pesawat yang telah berumur

lebih dari 30 tahun sudah masuk pada fase ageing technology, hal ini

terbukti pada beberapa komponen avionic system C212 sudah tidak

diproduksi lagi oleh principal-nya sehingga tidak jarang terjadi dalam

pembelian pesawat terbang baru terkadang menggunakan

komponen lama /over haule condition (OHC).

NC212-100 diproduksi tahun 76-an dan tahun 80-an dikembangkan

NC212-200 dan hingga saat ini PT. DI masih menawarkan NC212

series 200, melalui Industrial Cooperation tahun 2008 PT. DI

mendapat lisensi produksi C212-400. Sedangkan untuk produk

CN235 pertama kali dikembangan pada era 80-an dengan seri 10

dan hingga saat ini PT. DI menawarkan produk CN 235 seri 110 dan

seri 220, produk CN235 82% dipergunakan oleh customer militer.

Sedangkan untuk produk CN235, memiliki segmentasi pasar ceruk

(nice market) yaitu militer, karena itu pula banyak yang menjuluki CN

235 dengan istilah small Hercules, sesuai dengan karakteristik

segmen pesawat militer adalah pasarnya sangat terbatas. Sebagai


ilustrasi 82% produk CN 235 yang diserahkan adalah konfigurasi

militer. Untuk memperluke as pasar PT. DI harus segera menyiapkan

produk CN235 versi sipil.

Ditahun 2011 juga telah ditandatangani kerjasama antara PT

Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military untuk melakukan

produksi pesawat terbang cargo militer tipe C295. Melalui kerjasama

ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kapabilitas PT

DI dibidang teknologi kedirgantaraan.

Saat ini PT. DI sedang mengembangkan produk pesawat komuter

kapasitas 19 penumpang (N219). Pesawat ini ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan penerbangan perintis Oleh karena itu pesawat

ini sengaja dirancang untuk penerbangan jarak pendek yang harus

dapat dioperasikan pada landasan tak beraspal di wilayah

pegunungan. Untuk perancangan PT. DI sudah melakukan survey

ke beberapa bandara yang sulit dijangkau di daerah Papua.

Sumber : PAPER PTDI Pada Indonesian Business-BUMN Forum &

Exhibition (IBBEX 2007) - Cendrawasih Room, JCC. 14 April 2007

Gambar 2.2. Data Delivery Produk Pesawat Terbang Produksi PT.

Dirgantara indonesia (persero)


C. Industri Alat Pertahanan

Kemampuan pertahanan Negara akan sangat ditentukan oleh

kemampuan industri pertahanannya, industri pertahanan tersebut

merupakan bagian dari industri nasional yang mampu memenuhi

kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan peralatan pertahanan

baik yang merupakan persenjataan disebut alat utama sistem

persenjataan (alutsista) maupun pendukung alutsista (seperti helm,

pakaian, tenda, radar, satelit, kendaraan taktis, perbekalan,

pelatihan, jembatan dll).

Membangun kekuatan pertahanan tidak terlepas dari peran

pemerintah dalam industri pertahanan, karena berhubungan dengan

kemampuan teknologi sarana pertahanan terpilih yang menentukan

masa depan pertahanan suatu bangsa. Revitalisasi industri

pertahanan bertujuan untuk mendukung sistem pertahanan,

pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan pengadaan Alutsista

bagi TNI, Polri dan institusi lainnya. Revitalisasi industri pertahanan

akan mendorong pertumbuhan ekonomi terkait dengan investasi

industri komponen pemasok peralatan dan material lainnya yang

pengembanganya terintegrasi dengan industri nasional.

Mendukung pembangunan pertahanan dalam kerangka

pengembangan industri dalam negeri untuk mewujudkan Minimum

Essential Force (MEF), membutuhkan komitmen banyak pihak.

Pihak-pihak yang terkait antara lain pemerintah sebagai penentu

kebijakan, TNI dan Polri sebagai pengguna, industri nasional sebagai

produsen, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pusat

pengembangan IPTEK serta perbankan nasional sebagai pemberi

pinjaman modal dan lapisan masyarakat lainnya sebagai pengawas

dan pemantau kegiatan. Dengan demikian upaya revitalisasi industri

pertahanan membutuhkan pendekatan lintas sektoral agar dapat

memperoleh hasil yang optimal.


Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang

perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional,

inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi

kebutuhan sarana pertahanan secara mandiri, adalah suatu

perangkat lunak (regulasi) yaitu peraturan tentang pembinaan

teknologi dan industri pertahanan yang didukung oleh komite

kebijakan industri pertahanan sebagai pengambil kebijakan-

kebijakan dalam upaya pembinaan, dan adanya komitmen yang kuat

dari pemerintah.

Perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Industri

Pertahanan (BUMNIP), antara lain : PT. Pindad, P.T. Dirgantara

Indonesia, PT. PAL, PT. DKB, PT. DPS, PT. Dahana, PT. LEN, PT.

INTI, PT. INKA, PT. Krakatau Steel, sebagai industri utama.

Sedangkan industri pendukung (supporting industry) atau industri

penunjang sebaiknya melibatkan industri milik BUMN dan Swasta

Nasional, yang meliputi industri pemasok bahan baku,

komponen/parts, dan jasa.

Jenis produk yang dapat dipasok dari industri pendukung/penunjang,

antara lain : produk permesinan, kimia, produk logam, produk

elektronika, produk telematika, produk aneka, jasa

engineering/desain, dan lain sebagainya, yang melibatkan semua

kekuatan unsur kemampuan produk industri yang dibuat di dalam

negeri.

Revitalisasi Industri Pertahanan juga mempertimbangkan aspek

penelitian dan pengembangan dan penguasaan teknologi

pembuatan alat dan tipe serta jenis produk peralatan, yang dapat

dilakukan sesuai dengan nature dari masing-masing, misalnya basic

research oleh perguruan tinggi, dan seterusnya yang melibatkan


lembaga-lembaga riset industri dan keterlibatan pihak perusahaan

industri.

Untuk mengembangkan industri pendukung pertahanan yang

berkemampuan (maju, mandiri, dan berdaya saing), dibutuhkan

kebijakan pemberdayaan seluruh industri nasional yang memerlukan

tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh

kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber

daya nasional, seperti industri strategis, pihak swasta, perguruan

tinggi, lembaga penelitian dan termasuk juga perangkat regulasinya.

Untuk menuju langkah tersebut, maka Dit. IMKAP telah menyusun

roadmap dengan fokus pengembangan industri pertahanan menuju

postur ideal MEF industri pertahanan secara ringkas dalam rencana

tindakan sebagai berikut :

Penetapan produk pertahanan pendukung alutsista melalui

pengelompokan untuk dibuat secara lokal (pengembangan

database produk pertahanan pendukung alutsista)

Penetapan industri nasional yang memiliki potensi sebagai

pemasok produk pertahanan pendukung alutsista (database

industri pemasok produk pertahanan pendukung alutsista)

Penataan peraturan yang mendukung industri pertahanan

pendukung alutsista dalam negeri (kebijakan offset, joint

production, ToT, research and development, struktur industri

pertahanan dan standarisasi mengikuti program P3DN

Kemenperin)

Penataan standar produk pertahanan pendukung alutsista

Penguasaan dan pengembangan teknologi pembuatan produk

pertahanan pendukung alutsista baik SDM, sarana dan

prasarananya.


Konsep pengembangan industri pendukung untuk pembuatan produk

pertahanan pendukung alutsista sangat tergantung pada kebutuhan

(jumlah dan spesifikasi) yang akan menentukan besarnya setting

kapasitas di industri pemasok (terkait besarnya investasi, jika

diperlukan), dimana secara umum industri pendukung lebih fleksibel

untuk mengikuti permintaan produk pertahanan sehingga akan lebih

dahulu diperlukan data/peta kebutuhan dan standar produk

pendukung senjata. Selain itu diperlukan juga kebijakan dan

peraturan yang akan mengakselerasi proses penumbuhan

kemandirian industri pertahanan.

Tumbuhnya industri pertahanan tidak hanya membawa dampak

langsung kepada pemenuhan kebutuhan alutsista dan pendukung

alutsista saja, namun akan menjadi pijakan untuk pengembangan

industri nasional lainnya yang secara akumulatif akan meningkatkan

kemampuan perekonomian bangsa Indonesia dalam aspek

perindustrian (sektor industri). Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa ketidakmampuan memberdayakan industri pertahanan akan

turut mempengaruhi daya saing dan posisi tawar bangsa Indonesia

dimasa mendatang terhadap negara-negara lain.

2.1.2. Arah Pembangunan

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta hasil-

hasil pembangunan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

yang telah dicapai serta kondisi yang diharapkan pada masa yang

akan datang, maka Kebijakan Pembangunan Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, yaitu semakin meningkatnya

peran subsektor Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian

nasional, dengan sasaran strategis antara lain :


a. Meningkatnya nilai tambah Industri Maritim, Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan

b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

c. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan Industri

Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

d. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi

Industri

e. Lengkap dan menguatnya struktur Industri Maritim,


f. Tersebarnya pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan keluar pulau Jawa

Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta-jalan yang akan

ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Direktorat

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dapat dilihat

pada Gambar di bawah ini :


Gambar 2.3. Peta Strategi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan

Alat Pertahanan

2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dit. IMKAP 2015

Program yang dilakukan Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam

penyusunannya senantiasa terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran

dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan

langkah-langkah pokok serta langkah-langkah penunjang, kegiatan


Tahun 2015.


2.2.1. Sasaran

Dalam Tapkin Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan (Dit. IMKAP) Tahun 2015 memiliki sasaran strategis yang

sesuai dengan arah pembangunan Dit. IMKAP, dibagi menjadi 2

kelompok yaitu :

A. Perspektif Stake Holder

Sasaran strategis yang termasuk perspektif stake holder

terdiri dari :

1. Tingginya nilai tambah industri

2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

3. Meningkatnya produktivitas SDM industri

4. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tersusunnya usulan insentif yang mendukung

pengembangan industri

2. Mengembangkan R & D di instansi dan industri

3. Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk

meningkatkan kapasitas produksi

4. Meningkatnya promosi industri

5. Meningkatnya usulan penerapan SNI

6. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan

serta kewirausahaan

7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan

dan staff

2.2.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja sasaran pada kegiatan.

Sedangkan indikator kinerja dari Tapkin Dit. IMKAP Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :


A. 1. Perspektif Stake Holder

1. Sasaran Strategis 1 mempunyai indikator kinerja di antaranya :

a. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan meningkat dari tahun ke tahun dengan target

sasaran sebesar 8,75 %.

b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional semakin

meningkat dengan target sasaran sebesar 0,17 %.


a. Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional

dengan target sasaran 3 %

b. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total

permintaan di pasar dalam negeri dengan target sasaran

sebesar 8,67 %


a. Penambahan jumlah tenaga kerja Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dengan target sasaran

sebesar 1.300 (Seribu tiga ratus) orang pertahun


a. Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40% dengan

target sasaran sebesar 20 produk


1. Sasaran Strategis 1: Tersusunnya usulan insentif yang

mendukung pengembangan industri mempunya indikator kinerja

diantaranya :

a. Rekomendasi usulan insentif Fiskal dengan target sasaran 2

jenis

b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif dengan target

sasaran 4 perusahaan


2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R & D di instansi dan

industri mempunyai indikator kinerja di antaranya :

a. Kerjasama R & D instansi dengan industri/lembaga dengan

target sasaran 1 kerjasama

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan

baku untuk meningkatkan kapasitas produksi mempunyai indikator

kinerja diantaranya :

a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi dengan target sasaran

60 %.

4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya promosi industri mempunyai

indikator kinerja diantaranya :

a. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi

dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri

dengan target sasaran 10 perusahaan.

5. Sasaran strategis 5 : Meningkatnya usulan penerapan SNI

mempunyai indikator kinerja di antaranya :

a. SNI yang diberlakukan secara wajib dengan target sasaran 1

SNI

6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan

dan pelatihan serta kewirausahaan mempunyai indikator kinerja

diantaranya :

a. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat

Pertahanan dengan target sasaran 1 SKKNI/tahun

7. Sasaran strategis 7 : Meningkatnya budaya pengawasan pada

unsur pimpinan dan staff mempunya indikator kinerja diantaranya :

a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja dengan

target sasaran 1 satker.


Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti

diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan,

kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien.

2.3 Rencana Kinerja (RENKIN) Dit. IMKAP Tahun 2015

2.3.1 Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan alat Pertahanan pada Direktorat

Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, maka sasaran

strategis RENKIN Dit. IMKAP Tahun 2015 sesuai dengan arah

pembangunan Dit. IMKAP, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :


Sasaran strategis yang termasuk perspektif stake holder

terdiri dari :

1. Tingginya nilai tambah industri

2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

3. Meningkatnya produktivitas SDM industri











serta kewirausahaan



dan staff

2.3.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja sasaran pada kegiatan,.

Sedangkan indikator kinerja dalam RENKIN Dit. IMKAP Tahun 2015,

antara lain :



a. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan meningkat dari tahun ke tahun dengan target

sasaran sebesar 8,75 %.

b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional semakin

meningkat dengan target sasaran sebesar 0,17 %.


a. Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional

dengan target sasaran 3%

b. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total

permintaan di pasar dalam negeri dengan target sasaran

sebesar 8,67 %


a. Penambahan jumlah tenaga kerja Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dengan target sasaran

sebesar 1.300 (Seribu tiga ratus) orang pertahun


a. Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40% dengan

target sasaran sebesar 20 produk



1. Sasaran Strategis 1: Tersusunnya usulan insentif yang

mendukung pengembangan industri mempunya indikator kinerja

diantaranya :

a. Rekomendasi usulan insentif Fiskal dengan target sasaran 2

jenis

b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif dengan target

sasaran 4 perusahaan

2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R & D di instansi dan

industri mempunyai indikator kinerja di antaranya :

b. Kerjasama R & D instansi dengan industri/lembaga dengan

target sasaran 1 kerjasama

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan

baku untuk meningkatkan kapasitas produksi mempunyai indikator

kinerja diantaranya :

a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi dengan target sasaran

60 %.

4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya promosi industri mempunyai

indikator kinerja diantaranya :

a. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi

dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri

dengan target sasaran 10 perusahaan.

5. Sasaran strategis 5 : Meningkatnya usulan penerapan SNI

mempunyai indikator kinerja di antaranya :

a. SNI yang diberlakukan secara wajib dengan target sasaran 1

SNI

6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan

dan pelatihan serta kewirausahaan mempunyai indikator kinerja

diantaranya :


a. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat

Pertahanan dengan target sasaran 1 SKKNI/tahun

7. Sasaran strategis 7 : Meningkatnya budaya pengawasan pada

unsur pimpinan dan staff mempunya indikator kinerja diantaranya :

a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja dengan

target sasaran 1 satker.

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti

diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan,

kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien.

Dengan demikian Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan telah menyusun kegiatan selama tahun anggaran

2015 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran stategis

yang terdiri dari 6 (enam) Output dan 31 (tiga puluh satu) Sub

Output, antara lain :


1. Tingginya nilai tambah Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan.

Kegiatan yang dilaksakan untuk mendukung sasaran strategis

tersebut antara lain :

Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan

Dan Alat Pertahanan

Penguatan Industri Perkapalan

Penumbuhan Industri Kedirgantaraan

Pengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista

2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis



a. Promosi Kemampuan Industri Maritim Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan

Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan

Alat Pertahanan

Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan

Komponen

Fasilitasi Promosi Industri Kedirgantaraan Dan Alat

Pertahanan

Penganugerahan penghargaan customer satisfaction award

untuk industri galangan kapal (IMICSA) 2015

3. Meningkatnya Produktifitas SDM Industri



a. Peningkatan Kemampuan SDM Industri Maritim,


Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi SDM Industri

Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal.

Pemenuhan Kebutuhan SDM Industri Perkapalan Nasional

Melalui Peningkatan Kompetensi SDM Pengelasan Kapal

Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Komponen

Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro

Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk SDM Industri

Maritim

Pelatihan Welding Operator Untuk Industri Galangan Kapal

Peningkatan Kemampuan SDM Blasting Bidang

Perkapalan

Peningkatan Kemampuan SDM Las FCAW posisi 3G dan

3F Bidang Perkapalan

Revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan

sdm pengelasan SMAW bersertifikasi dalam mendukung

Quick Win (APBNP)



sdm pengelasan FCAW bersertifikasi dalam mendukung

Quick Win (APBNP)


sdm pengelasan GMAW bersertifikasi dalam mendukung

Quick Win (APBNP)

Revitalisasi industri galangan kapal melalui pelatihan

manajemen galangan kapal dalam mendukung Quick Win

(APBNP)

4. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri Maritim,




a. Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim,

Kedirgantaraan Dan Alat PertahananPenyusunan

Rancangan Standar/Revisi SKKNI Industri Maritim,


Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat

Pertahanan

Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka

Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen

Pesawat

Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka

Penerapan Sni Wajib Life Jacket

Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan Produk Komponen

Perkapalan

Pendampingan dan bimbingan teknis dalam rangka

penerapan standar mutu produk untuk produk komponen

pesawat untuk mendukung Quick Win ( APBNP)


Penyusunan WPS dalam rangka revitalisasi industri

galangan kapal melalui peningkatan SDM pengelasan

bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)


1. Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan

industri


tersebut adalah :

Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk

Industri Maritim Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan



tersebut adalah

Pemberdayaan Potensi Desain Industri Perkapalan

Nasional

Pemberdayaan pusat desain dan rekayasa kapal nasional

untuk mendukung Quick Win (APBNP)




tersebut adalah


Alat Pertahanan


Alat Pertahanan


Komponen


Pertahanan






tersebut adalah


Alat Pertahanan


Alat Pertahanan


Komponen


Pertahanan



Penyusunan Database dan Profil Industri Maritim 2015



tersebut adalah

Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka

Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen

Pesawat

Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka

Penerapan Sni Wajib Life Jacket

Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan Produk Komponen

Perkapalan

Pendampingan dan bimbingan teknis dalam rangka

penerapan standar mutu produk untuk produk komponen

pesawat untuk mendukung Quick Win ( APBNP)

6. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta

kewirausahaan



tersebut adalah

Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat

Pertahanan

7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff


tersebut adalah

Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat

Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat

Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim,

Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

Penyusunan LAKIP Dit. IMKAP TA 2015

2.4 Rencana Anggaran

Guna mewujudkan rencana kinerja Direktorat Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Tahun 2015 sesuai dengan

arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka telah disediakan

dukungan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang

jumlah nilainya Rp. 25.450.000.000 (Dua puluh lima milyar empat

ratus lima puluh juta rupiah).

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang

mencakup terdiri dari 6 (enam) output kegiatan dan 31 (tiga puluh

satu) sub output. Ringkasan anggaran Direktorat Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan tahun anggaran 2015

selengkapnya terdapat pada tabel berikut :


Tabel 2.1

Rencana Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU (Rp. Ribuan)

8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan

25.450.000

1847 Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

25.450.000

1.847.001 Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

2.396.086

1 Penguatan Industri Perkapalan 430.056

2 Penumbuhan Industri Kedirgantaraan 773.954

3 Pengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista 865.260

4 Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk Industri Maritim Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

326.816

1.847.002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

5.366.006

1 Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

709.950

2 Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Rubberseal Pesawat

1.100.430

3 Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka Penerapan Sni Wajib Life Jacket

415.872

4 Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Dan Produk Komponen Perkapalan

1.084.042

5 Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat Untuk Mendukung Quick Win

1.064.800

6 Penyusunan Wps Dalam Rangka Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

990.912

1.847.003 Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

10.624.374

1 Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi Sdm Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal

532.490

2 Pemenuhan Kebutuhan Sdm Industri Perkapalan Nasional Melaui Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelasan Kapal

1.779.860

3 Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Komponen Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro

494.630

4 Pelatihan Manajemen Galangan Kapal 664.800

5 Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk Sdm Industri Maritim 628.401


7 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Smaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

1.885.376

8 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Fcaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

955.236

9 Pelatihan Welding Operator Untuk Industri Galangan Kapal 542.061

10 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Gmaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

736.864

11 Peningkatan Kemampuan Sdm Blasting Dan Coating 497.298

12 Peningkatan Kemampuan Sdm Las Fcaw Posisi 3g Dan 3f Bidang Perkapala

475.746

13 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Pelatihan Manajemen Galangan Kapal Dalam Mendukung Quick Win

1.431.612

1.847.004 Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

3.564.849

1 Pemberdayaan Potensi Desain Industri Perkapalan Nasional 564.849

2 Pemberdayaan Pusat Desain Dan Rekayasa Kapal Nasional Untuk Mendukung Quick Win

3.000.000

1.847.005 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1.958.590

1 Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

424.452

2 Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen

510.502

3 Fasilitasi Promosi Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

580.652

4 Penganugerahan Penghargaan Customer Satisfaction Award Untuk Industri Galangan Kapal (imicsa) 2015

442.984

1.847.007 Dokumen Perencanaan/evaluasi/database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1.540.095

1 Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

460.355

2 Pemutakhiran Database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

296.509

3 Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

432.047

4 Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

351.184

T O T A L 25.450.000

Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

35

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja

Dengan diterbitkanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti

oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan

diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang

Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun

“Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus

penetapan kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan

pemberi amanah;

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi;

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit

kerja mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban secara periodik seperti laporan

tahunan pencapaian tugas pokok dan fungsi dengan aspek


36

penunjangnya seperti keuangan, sarana dan prasarana, sumberdaya

manusia dan lain-lain.

Semua Instansi pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan

Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing harus memahami

lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang

diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan melaksanakan misi

Instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai

berikut :

a. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel

b. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang

berlaku.

c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan

manfaat yang diperoleh

e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk

pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan

penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam rangka mendukung program pemberian dukungan fasilitasi

dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seluruh kegiatan

telah selesai dilaksanakan. Dalam memahami keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan apakah telah sesuai dengan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan maka


37

diperlukan analisis capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan

pada tahun 2015, antara lain :


1. Tingginya Nilai Tambah Industri

Indikator pertama tingginya nilai tambah industri adalah Laju

Pertumbuhan Industri maritim, kedirgantaraan dan alat

pertahanan. Target laju pertumbuhan industri maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan tahun 2015 adalah sebesar

3,82 %, sedangkan realisasi dari laju pertumbuhan industri

maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan sebesar 3,36%.

Indikator kedua adalah kontribusi industri manufaktur terhadap

PDB Nasional. Target kontribusi industri maritim, kedirgantaraan

dan alat pertahanan terhadap PDB Nasional tahun 2015 sebesar

0,17 %, sedangkan realisasinya sebesar 0,20 %. Realisasi

tersebut memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan

karena meningkatnya produksi industri maritim, kedirgantaraan

dan alat pertahanan

Perkembangan kontribusi industri maritim, kedirgantaraan dan

alat pertahanan terhadap PDB Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Industri Alat Tranportasi Darat, Maritim dan

Dirgantara

Laju Pertumbuhan (%)

2011 2012 2013 2014 2015

prognosa

Industri Alat

Tranportasi

Darat, Maritim

dan Dirgantara

6,37 4,26 14,95 3,94 3,36

Catatan :*) Sumber : BPS (diolah)


38

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa pertumbuhan industri maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan tahun 2015 melambat jika

dibandingkan dengan pertumbuhan industri pada tahun 2014.

Tabel 3.2

Kontribusi IMKAP terhadap PDB Nasional

Kontribusi PDB IMKAP (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prognosa

2015

Terhadap PDB

Nasional 0,15 0,17 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,20 0,20

Terhadap PDB

Non migas 0,65 0,72 0,66 0,73 0,74 0,77 0,81 0,89 0,90

Catatan :*) Sumber : BPS (diolah)

2. Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Indikator dari meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar

negeri dapat dilihat dari kontribusi ekspor produk IMKAP

terhadap ekspor nasional dan pangsa pasar produk IMKAP

terhadap total permintaan di pasar dalam negeri. Dalam

Perjanjian Kinerja Dit. IMKAP telah menentukan target pangsa

pasar produk industri nasional terhadap total permintan di pasar

dalam negeri sebesar 8,67 %, sedangkan realisasi sebesar

8,67 %. Variabel dalam perhitungan tersebut adalah dari total

produksi industri, ekspor, dan impor industri. Sedangkan

kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional

menentukan target sebesar 3,0 % dan realisasi sebesar 0,7 %.

Nilai tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh Dit. IMKAP.

Hal ini disebabkan karena kesalahan penentuan target di awal

tahun pelaksanaan kegiatan.


39

Data ekspor industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan

disajikan pada Tabel 3.3, sedangkan kontribusi ekspor IMKAP

disajikan pada Tabel 3.4 yang merupakan data dari BPS yang

diolah serta diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2015

Tabel 3.3

Rincian Perkembangan Nilai Ekspor


Industri Nilai Ekspor ( Juta US$)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prognosa

2015

Maritim,

Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan

919,2 1.027,1 1.421,3 1.334,3 1.545,0 1.372,6 1.457,6 1.600,2 1.682,7

- Maritim 669,0 859,2 1.145,7 1.181,3 1.285,8 980,4 1.262,4 1.314,1 1.381,8

- Kedirgantaraan 249.2 164,5 274,0 147,6 254,5 332,2 193,1 269,6 283,5

- Alat Pertahanan 1,0 3,4 1,6 5,3 4,7 60,0 2,1 16,6 17,4

Tabel 3.4

Kontribusi Ekspor


Kontribusi terhadap ekspor nasional (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata

pertahun

Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan

1,22 0,85 0,76 0,72 0,80 0,56 0,70 0,87


40

3. Meningkatnya Produktifitas SDM Industri

Produktifitas SDM industri sangat diperlukan dalam

pengembangan IMKAP. Indikator yang sesuai untuk

menggambarkan meningkatnya produktifitas SDM industri

adalah Tingkat Produktivitas dan kemampuan SDM IMKAP dan

penambahan jumlah tenaga kerja industri serta index iklim

industri nasional. Dalam Perjanjian Kinerja Dit. IMKAP tahun

2015 telah ditetapkan target penambahan jumlah tenaga kerja

industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan adalah

sebesar 1300 orang, sedangkan realisasinya sebesar 2259

orang. Capaian tersebut melebihi target, hal ini disebabkan

karena semakin meningkatnya kapasitas produksi serta semakin

banyaknya pesanan produk industri maritim, kedirgantaraan dan

alat pertahanan nasional, seperti kapal pertamina, BP Migas,

Bea Cukai, Kemenhan, Kemenhub, dll.

Tabel 3.5

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pertamba

han Rata-

rata (%)

Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan

59.365 61.843 63.516 66.692 68.374 72.219 74.478 3,87

4. Kuat, Lengkap dan dalamnya Struktur Industri

Menguatnya struktur industri dapat dilihat dari pertumbuhan

investasi di industri hulu dan antara serta tingkat kandungan

lokal pada pembangunan kapal di Indonesia. Dalam Perjanjian


41

Kinerja Dit. IMKAP tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah

produk dengan nilai TKDN lebih 40% adalah 20 produk

sedangkan realisasinya adalah 20 produk.




Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan

industri dapat dilihat dari jumlah rekomendasi usulan insentif

yang diajukan oleh Dit.IMKAP kepada Kementerian Keuangan

dalam rangka memberikan insentif bagi industri maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan serta jumlah perusahaan

yang memperoleh insentif. Target yang telah ditetapkan dari

jumlah rekomendasi usulan insentif fiskal adalah 2 usulan

sedangkan realisasinya adalah 2 usulan. Kedua usulan

rekomendasi tersebut adalah usulan pemberian BMDTP bagi

industri perkapalan dan kedirgantaraan serta PPN tidak dipungut

bagi industri perkapalan.

Target yang ditetapkan untukj jumlah perusahaan yang

memperoleh insentif adalah 4 perusahaan sedangkan

realisasinya adalah sejumlah 1 perusahaan yaitu PT. Daya

Radar Utama yang menggunakan fasilitas BMDTP.


Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah

kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat IMKAP dengan industri

atau lembaga R & D. Target yang ditetapkan oleh Dit. IMKAP

adalah 1 kerjasama dan realisasi yang dicapai adalah 1

kerjasama. Dit. IMKAP melakukan kerjasama dengan Pusat

Deain dan Rekayasa Kapal Nasional yang berada di ITS dalam

rangka pengemabangan desain kapal nasional. Tujuan dari


42

kerjasama tersebut adalah untuk mendorong peningkatan

kemampuan desain pada bidang perkapalan di Indonesia.



Sasaran strategis tersebut diukur dengan melihat tingkat utilisasi

kapasitas produksi. Target yang ditetapkan adalah 60 % dan

realisasinya adalah sebesar 60%. Capaian tersebut terdiri dari

utilisasi pembangunan kapal baru dan reparasi kapal. Tingkat

utilisasi tertinggi adalah untuk reparasi kapal yang melebihi

100% sehingga menyebabkan antrian dalam proses reparasi

kapal.



perusahaan yang mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi

dagang/investasi, promosi produk dan investasi industri. Target

yang ditetapkan adalah sejumlah 10 perusahaan sedangkan

realisasi dari target adalah sejumlah 25 perusahaan yang terdiri

dari industri perkapalan, komponen, kedirgantaraan dan alat

pertahanan. Perusahaan dan Asosiasi tersebut antara lain

IPERINDO, PT. PAL, PT Daya Radar Utama, PT Galangan

Balikpapan Utama, PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, PT

Janata Marina Indah, PT Badan Klasifikasi Indonesia, PT Pindad,

PT Dok Pantai Lamongan, IKM Tegal, IKM Ceper, AIKKI, PT

Chugoku Paints Indonesia, PT Sempurnaindah Nusantara, PT

International Paint Indonesia, PT Kresna Adikarsa, PT Palka

Sarana Utama, PT Samudraluas Paramacitra, PT Patria

Maritime Perkasa, PT Teknik Tadakara Sumberkarya, PT

Slickbar Indonenesia, PT. Dahana dan PT. Pindad.


43


Sasran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah

SNI yang sudah diberlakukan secara wajib. Target yang

ditetapakan oleh Direktorat IMKAP adalah sejumlah 1 SNI

sedangkan realisasinya adalah 0 (nol) SNI. Hal ini disebabkan

belum selesainya penyiapan Lab uji dalam rangka mendukung

penerapan SNI wajib.


serta kewirausahaan

Sasaran tersebut dapat diukur dengan melihat Jumlah Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri

maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan. Target yang

ditetapkan oleh Direktorat IMKAP adalah sejumlah 1 SKKNI dan

realisasinya adalah sejumlah 1 SKKNI yaitu SKKNI

Pembangunan kapal.


dan staff


terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja. Target

yang ditetapkan adalah 1 satker dan pencapaiannya adalah 1

satker. Pengendalian tersebut dilakukan dengan:

- penganggaran yang baik di awal tahun, dengan

pengganggaran yang baik maka kegiatan yang dilaksanakan

akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang

diharapkan

- koordinasi pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan

lebih terorganisasi


44

- monitoring dan evalusasi, hal ini dilaksanakan agar kegiatan

yang dijalan sesuai dengan kerangka acuan kerja serta

penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2. Analisa SWOT Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan

Berdasarkan potensi dan permasalahan dalam industri maritim,

kedirgantaraan, dan alat pertahanan, maka Dit. IMKAP telah

melakukan analisa yang dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan (SWOT) untuk masing-masing sektor agar

dapat menentukan arah, kebijakan dan strategi pengembangan

bidang industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan dimasa

yang akan datang.

a. Analisis Kekuatan (Strengths) Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan

1) Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas.

2) Memiliki pengalaman dalam membangun kapal.

3) Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan.

4) Memiliki Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional

(PDRKN).

5) Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone (FTZ).

6) Tersedianya SDM yang berkualitas.

7) Memiliki sistem manajemen mutu diakui secara internasional

(AS9000).

8) Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang

diakui dunia internasional.

9) Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung

produk alutsista dan non-alutsista.


45

b. Analisis Kelemahan (Weaknesses) Industri Maritim,


1) Kurang dukungan dari Perbankan dan Lembaga Non Bank.

2) Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua.

3) Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim.

4) Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor

yang tinggi.

5) Delivery time pembangunan produk industri yang kurang

kompetitif.

6) Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri.

7) Tidak ada pengembangan produk baru.

8) Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup

pertahanan/militer.

9) Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum

membaik.

10) Kesulitan dalam pengurusan perijinan pada industri

pertahanan.

c. Analisis Peluang (Opportunities) Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan

1) Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base


semakin terbuka.

2) Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari

negara-negara maju.

3) Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan

industri perkapalan seperti PT. Pann.

4) Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri


5) Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi

kawasan industri galangan kapal.


46

6) Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk

dalam negeri.

7) Pertumbuhan ekonomi positif akan mempengaruhi

pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan

dan alat pertahanan.

8) Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk

regional Afrika dan Asia Tenggara.

9) Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi

optimasi utilitas fasilitas produksi.

d. Analisis Tantangan (Threats) Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan

1) Peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait

dan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

2) Negara-negara pesaing di ASEAN yang berkembang pesat,

khususnya China.

3) Komitmen pemerintah terhadap sektor maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan.

4) Peningkatan iklim investasi investor lokal yang ada di luar

Batam, sementara fasilitas kemudahan di Batam lebih

banyak dinikmati oleh PMA.

5) Pengembangan desain baru untuk produk industri maritim,

kedirgantaraan, dan alat pertahanan.

6) Impor kapal dan pesawat bukan baru (bekas) yang

mengakibatkan penurunan order bangunan baru kapal dan

pesawat terbang.

7) Perlu waktu dan kesabaran untuk membentuk citra

perusahaan dikalangan stakeholder (pemerintah,

masyarakat, dan lain-lain).


47

Dalam rangka mencapai target kegiatan yang akan dicapai maka

ditetapkan arah pengembangan bidang Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan kedepannya adalah sebagai

berikut :

a. Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan kapal

nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan

ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan

kapal khusus lainnya.

b. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas

produksi berupa building berth/graving dock yang mampu

membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai

dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di

dalam maupun luar negeri (world class industry).

c. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri

komponen kapal nasional untuk mampu mensuplai kebutuhan

komponen kapal dalam negeri.

d. Meningkatkan sumber pendanaan (capital market) dan

instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri

maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional.

e. Meningkatkan sinergi klaster industri maritim dan

kedirgantaraan nasional, baik dalam industri inti, pendukung,

terkait, industri hulu dan hilir.

f. Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National

Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin

berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri

perkapalan/galangan kapal nasional, dan diharapkan mampu

menjadi clearing house untuk desain kapal dalam negeri.


48

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan akuntabilitas keuangan, maka Tabel 3.13 adalah

realisasi anggaran Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan Alat Pertahanan tahun 2015. Pada tabel tersebut, realisasi

anggaran Dit. IMKAP tahun 2015 sebesar Rp. 13.658.962.000,-

(Tiga belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan

ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 53,67 % (Lima puluh tiga

koma enam puluh tujuh persen) dari total pagu Rp.

25.450.000.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh

juta rupiah). Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dapat dilihat

pada halaman lampiran.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

REALISASI

SISA TOTAL %

8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan

25.450.000 13.658.962 53,67 11.791.038

1847 Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

25.450.000 13.658.962 53,67 11.791.038

1.847.001 Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

2.396.086 2.087.827 87,13 308.260

1 Penguatan Industri Perkapalan 430.056 407.210 94,69 22.846

2 Penumbuhan Industri Kedirgantaraan 773.954 617.779 79,82 156.175

3 Pengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista

865.260 751.168 86,81 114.093

4 Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk Industri Maritim Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

326.816 311.670 95,37 15.146

1.847.002 Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

5.366.006 2.517.243 46,91 2.848.763

1 Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

709.950 240.508 33,88 469.443

2 Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Rubberseal Pesawat

1.100.430 971.395 88,27 129.035

3 Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka Penerapan Sni Wajib Life Jacket

415.872 160.189 38,52 255.683

4 Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Dan Produk Komponen Perkapalan

1.084.042 327.982 30,26 756.060


49

5 Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat Untuk Mendukung Quick Win

1.064.800 817.170 76,74 247.630

6 Penyusunan Wps Dalam Rangka Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

990.912 0 0 990.912

1.847.003 Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

10.624.374 6.427.810 60,5 4.196.564

1 Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi Sdm Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal

532.490 440.984 82,82 91.506

2 Pemenuhan Kebutuhan Sdm Industri Perkapalan Nasional Melaui Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelasan Kapal

1.779.860 897.767 50,44 882.093

3 Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Komponen Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro

494.630 455.335 92,06 39.295

4 Pelatihan Manajemen Galangan Kapal 664.800 298.414 44,89 366.386

5 Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk Sdm Industri Maritim

628.401 593.073 94,38 35.328

7 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Smaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

1.885.376 1.535.179 81,43 350.197

8 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Fcaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

955.236 427.454 44,75 527.782

9 Pelatihan Welding Operator Untuk Industri Galangan Kapal

542.061 528.248 97,45 13.813

10 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Gmaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

736.864 525.467 71,31 211.397

11 Peningkatan Kemampuan Sdm Blasting Dan Coating

497.298 484.209 97,37 13.089

12 Peningkatan Kemampuan Sdm Las Fcaw Posisi 3g Dan 3f Bidang Perkapala

475.746 67.900 14,27 407.846

13 Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Pelatihan Manajemen Galangan Kapal Dalam Mendukung Quick Win

1.431.612 173.780 12,14 1.257.832

1.847.004 Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

3.564.849 140.462 3,94 3.424.387

1 Pemberdayaan Potensi Desain Industri Perkapalan Nasional

564.849 140.462 24,87 424.387

2 Pemberdayaan Pusat Desain Dan Rekayasa Kapal Nasional Untuk Mendukung Quick Win

3.000.000 0 0 3.000.000

1.847.005 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1.958.590 1.369.857 69,94 588.733

1 Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

424.452 393.057 92,6 31.395

2 Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen

510.502 415.441 81,38 95.061

3 Fasilitasi Promosi Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

580.652 467.129 80,45 113.523


50

4 Penganugerahan Penghargaan Customer Satisfaction Award Untuk Industri Galangan Kapal (imicsa) 2015

442.984 94.230 21,27 348.754

1.847.007 Dokumen Perencanaan/evaluasi/database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1.540.095 1.115.764 72,45 424.331

1 Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

460.355 373.018 81,03 87.337

2 Pemutakhiran Database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

296.509 174.571 58,88 121.938

3 Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

432.047 399.317 92,42 32.730

4 Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

351.184 168.858 48,08 182.326

T O T A L 25.450.000 13.658.962 53,67 11.791.038


BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara keseluruhan Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan

Alat Pertahanan pada tahun 2015 telah berhasil melaksanakan

Tugas, Pokok dan Fungsi dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari telah dilaksanakan kegiatan

dalam rangka pertumbuhan industri maritim, kedirgantaraan dan alat

pertahanan dengan penyerapan anggaran sebesar 53,67 % (Lima

puluh tiga koma enam puluh tujuh persen). Indikator kinerja adalah

sebagai berikut :


1. Tingginya Nilai tambah industri

2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;

3. Meningkatnya produktifitas SDM industri


B. Perspektif Stake Holder







5. Meningkatnya usulan penerapan SN


serta kewirausahaan



dan staff

Sedangkan dalam industri maritim, kedirgantaraan, dan alat

pertahanan memiliki potensi yang harus terus dikembangkan, antara

lain :

1. Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base


semakin terbuka.

2. Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari

negara-negara maju.

3. Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan

industri perkapalan seperti PT. Pann.

4. Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri


5. Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi

kawasan industri galangan kapal.

6. Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk

dalam negeri.

7. Pertumbuhan ekonomi positif akan mempengaruhi

pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan dan

alat pertahanan.

8. Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk

regional Afrika dan Asia Tenggara.

9. Telah selesai dibangun prototype Pesawat N219 yang potensi

pasarnya sangat besar untuk transportasi perintis.

10. Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi

optimasi utilitas fasilitas produksi.


Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

Program Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat

Pertahanan pada tahun 2015, antara lain :

1. Kurangnya SDM pada Direktorat Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, sehingga memiliiki

load/beban yang semakin besar. Kondisi tersebut

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Sedangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh industri

maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan adalah sebagai

berikut :

1. Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor

yang tinggi.

2. Delivery time pembangunan produk industri yang kurang

kompetitif.

3. Kurang dukungan dari Perbankan dan Lembaga Non Bank.

4. Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua.

5. Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim.

6. Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri.

7. Tidak ada pengembangan produk baru.

8. Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup

pertahanan/militer.

9. Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik.

10. Kesulitan dalam pengurusan perijinan pada industri pertahanan.


4.2 SARAN

Beberapa hal yang dapat disampaikan oleh Direktorat Industri

Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat Pertahanan untuk perbaikan

kinerja dalam melaksanakan program, antara lain :

1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dit. IMKAP,

sehingga diperlukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian

Ditjen. ILMATE dan Biro Kepegawaian Kemenperin, serta

meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM aparatur melalui

pelaksanaan diklat, studi banding, magang maupun

benchmarking.

2. Pembinaan dan pengembangan Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan perlu lebih ditingkatkan,

khususnya dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM,

industri komponen kapal, standardisasi guna mencapai sasaran

dan tujuan, serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan visi

dan misi yang diemban.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan dan

bantuan peralatan yang berkesinambungan agar diperoleh

masukan bagi perbaikan penyusunan program tahun

selanjutnya.

Sedangkan arah pengembangan kedepannya bidang Industri Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas

produksi berupa building berth/graving dock yang mampu

membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai

dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di

dalam maupun luar negeri (world class industry).


2. Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan kapal

nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan

ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan

kapal khusus lainnya.

3. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri

komponen kapal nasional untuk mampu mensuplai kebutuhan

komponen kapal dalam negeri.

4. Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National

Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin

berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri

perkapalan/galangan kapal nasional, dan diharapkan mampu

menjadi clearing house untuk desain kapal dalam negeri.

5. Meningkatkan sumber pendanaan (capital market) dan

instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri

maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional.

6. Meningkatkan sinergi klaster industri maritim dan

kedirgantaraan nasional, baik dalam industri inti, pendukung,

terkait, industri hulu dan hilir.

LAMPIRAN 1

Rencana Kinerja (RENKIN) Dit. IMKAP

Tahun 2015

LAMPIRAN 2

Perjanjian Kinerja

Kegiatan Dit. IMKAP Tahun 2015

LAMPIRAN 3

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dit. IMKAP

Tahun 2015

(3)

I Tingginya nilai tambah industri 1 Laju pertumbuhan Industri Maritim,

Kedirgantaraan, dan Alat

Pertahanan

Persen 3,82 3,36

2 Kontribusi Industri Maritim,


Pertahanan terhadap PDB nasional

Persen 0,17 0,2

II Tingginya penguasaan pasar dalam dan

luar negeri

1 Kontribusi ekspor produk IMKAP

terhadap ekspor nasional

Persen 3 0,7

2 Pangsa pasar produk IMKAP

terhadap total permintaan di pasar

dalam negeri

Persen 8,67 8,68

III Meningkatnya produktivitas SDM industri 1 Tingkat Produktivitas dan

kemampuan SDM IMKAP

Rupiah/Tenaga

Kerja

2 Penambahan jumlah tenaga kerja

Industri Maritim, Kedirgantaraan,

dan Alat Pertahanan

Tenaga Kerja 1300 2259

IV Kuat, lengkap dan dalamnya struktur

industri

1 Jumlah investasi di industri hulu dan

antara IMKAP

Proyek -

2 Jumlah produk dengan nilai TKDN

lebih dari 40%

Produk 20 20

I Tersusunnya usulan insentif yang

mendukung pengembangan industri

1 Rekomendasi usulan insentif fiskal Jenis 2 2

2 Perusahaan industri yang

memperoleh insentif

Perusahaan 4 1

II Mengembangkan R & D di instansi dan

industri

1 Kerjasama R&D instansi dengan

industri/ Lembaga

Kerjasama 1 1

III Meningkatnya akses pembiayaan dan

bahan baku untuk meningkatkan kapasitas

produksi

1 Tingkat utilisasi kapasitas produksi Persen 60 60

2 Perusahaan yang mendapat akses

ke sumber pembiayaan

Perusahaan -

3 Perusahaan yang mendapat akses

ke sumber bahan baku

Perusahaan -

IV Meningkatnya promosi industri 1 Perusahaan mengikuti

seminar/konferensi, pameran, misi

dagang/investasi Promosi

produk/jasa dan investasi industri

Perusahaan 8 25

V Meningkatnya usulan penerapan SNI 1 SNI yang sudah diberlakukan

secara wajib

SNI 1 0

VI Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan

dan pelatihan serta kewirausahaan

1 Sertifikasi asessor Orang -

2 Terbentuknya Lembaga Sertifikasi

Profesi (LSP)

LSP/tahun -

3 Terbetuknya Tempat Uji

Kompetensi (TUK)

TUK/tahun -

FORMULIR PKK TAHUN 2015

DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2015 REALISASI 2015

(1) (2)

PERSPEKTIF STAKE HOLDER

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2015 REALISASI 2015

4 Jumlah Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) di

sektor Industri Maritim,


Pertahanan

SKKNI/tahun 1 1

VII Meningkatnya budaya pengawasan pada

unsur pimpinan dan staff

1 Terbangunnya sistem pengndalian

intern di unit kerja

Satker 1 1

Jumlah Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 Rp. 25.450.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 Rp. 13.658.962.000,-

Jakarta, Januari 2016

Direktur Industri Maritim,

Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan

(Hasbi Assiddiq Syamsuddin)

Documents

KATA PENGANTAR - iubtt.kemenperin.go.idiubtt.kemenperin.go.id/attachments/607_LAKIP IMKAP 2015.pdf · 1.2. Peran Strategis Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan