KATA PENGANTAR - e-renggar.kemkes.go.id · A. Latar Belakang Berdasarkan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kesehatan

Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan

yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan

selama tahun 2019, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah

baik indikator RPJMD Provinsi NTB, Renstra Dinas Kesehatan, RPJMN dan Renstra

Kementerian dan Sustainable Development Goals (SDG’s)

Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini, diharapkan seluruh

satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau

acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, saya menyampaikan

penghargaan yang setinggi – tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak –

pihak yang tidak membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019.

Mataram, Agustus 2018 Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Marjito, S.Si., SKM., M.Kes

Pembina Tk. I( IV/b )

NIP : 19671231 198703 1 063

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 ii

D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Landasan Hukum ………………………………………………… 2

C. Maksud dan Tujuan................................................................. 3

D. Sistematika Penulisan .............................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU......................... 6

A. Capaian Indikator Kinerja ....................................................... 6

B. Evaluasi dana Analisis Kinerja ................................................ 13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN......................... 16

A. Visi dan Misi……………………………...................................... 16

B. Tujuan dan Sasaran …………………………….………………. 18

C. Program da Kegiatan …………………………………………….. 20

BAB IV INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK

SASARAN…………………………………………………………………..

26

BAB V DANA INDIKATIF, SUMBERDAYA DAN PRAKIRAN MAJU

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

35

BAB VI PENUTUP …………………………….................................................... 38

LAMPIRAN

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah daerah memilki kewajiban

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan

kewenangannya, salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Pengoperasional RKPD dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan

pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renja mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang

wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 – 2023, dan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 – 2023. Rencana kerja (Renja)

adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

anggaran.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi,

Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan dan

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan

program kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi


Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 – 2023, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, serta merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka Penyusunan rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2019 telah menempuh beberapa tahapan mulai dari :

Penyusunan rancangan Renja melalui aplikasi berbasis online Entebeplan,

Pembahasan Renja OPD pada Forum Renja OPD, Verifikasi Renja oleh Bappeda,

penyesuaian rancangan Renja OPD penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebelum ditetapkan oleh Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sejalan dengan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2019, Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyesuaikan dengan agenda prioritas

pembangunan bidang kesehatan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Visi

RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah “Membangun NTB yang GEMILANG – Gerakan

Mencintai Lingkungan Kesehatan dan Pendidikan Cemerlang”. Pembangunan bidan

kesehatan sesuai dengan Misi ketiga RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 – 2023 yaitu

“Äkselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing

daerah”. Program Prioritas bidang kesehatan sebagaimana tercantum pada RKPD

Provinsi NTB Tahun 2019 : 1. Meningkatan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam

Layanan Kesehatan ; 2. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular

serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Penguatan Upaya Promotif dan

Preventif ; 4. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 ini

dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada

penyusunan dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA)

B. Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi

Nusa Tenggara Barat disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal H ayat 1 yang menegaskan tentang Hak untuk

Hidup Sejahtera Lahir Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang

Baik, Sehat dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan;


2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 3 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara tahun 2005

nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2015(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

6. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan

pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 yang

dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2019;

2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

tahun 2019

3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

dijabarkan dalam program dan kegiatan


Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara Barat tahun 2019 adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolak Ukur Kegiatan tahun 2019

dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara tahun 2019.

3. Memberikan informasi kepada para pihak terkait tentang kinerja, masalah dan

prioritas pembangunan kesehatan di NTB.

4. Memberikan arah kebijakan dan aktivitas operasional program kesehatan baik di

Provinsi ataupun Kabupaten/Kota pada seluruh jajaran aparat kesehatan serta para

pihak terkait.

5. Memberikan gambaran pada para pihak terkait tentang ketersediaan sumber daya

(tenaga, sarana dan biaya) yang ada di NTB.

6. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2019 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang pendahuluan, landasan hukum, maksud dan

tujuan Rencana Kerja 2019.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu, berisi uraian

evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB selama tahun sebelumnya .

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat tentang tujuan, sasaran,

program dan kegiatan tahun 2019.

Bab IV Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran, memuat memuat indikator kinerja

dan target pencapaian tahun 2019.

Bab V Dana Indikatif beserta sumbernya, memuat tentang pendanaan program

kegiatan yang bersumber dari APBD (subsidi), BLUD maupun APBN (DAK,Dekon,TP),


sumberdaya yang dimiliki serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif (prakiraan

tahun 2019).

Bab VI Penutup


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis operasional sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKPD dan

Renja SKPD. Pengukuran capaian IKU sangat penting dilakukan untuk menilai efektivitas

dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB menetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (Sembilan) IKU.

Penilaian capaian IKU dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian

masing – masing indikator. Tabel 2.2 memuat rincian target dan capaian sasaran dan

indikator yang termuat dalam IKU Dinas Kesehatan Provinsi NTB Indikator Kinerja Utama

(IKU):

Tabel 2.2

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dan Pencapaiannya Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Satuan Target Realisasi %

1 Tersedia dan terjangkau-

nya sarana penyehatan

lingkungan di masyarakat

yang memenuhi syarat.

Cakupan Jamban

Keluarga

% 78 82.,67 105,99

2 Terwujudnya peningkatan

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan

Hidup (UHH)

Tahun 66,60 65,55 98.42

3

Tercapainya penurunan

prevalensi kurang Gizi

pada balita.

Prevalensi kurang

gizi pada balita

% 15,5 22,6 68,58

Cakupan Balita

Gizi Buruk

mendapat

perawatan

% 100 100 100

4

Terwujudnya tenaga

kesehatan ibu dan anak

yang berkualitas

Cakupan

persalinan oleh

Tenaga Kesehatan

% 90 92.37 102.63

5

Tercapainya penurunan

kasus penyakit menular di

masyarakat

Penanganan

Penderita

HIV/AIDS

% 100 100 100

Case Notification

Rate (CNR) TBC

(Tuberculosis)

Per

100.000

172,8 145.7 84.32


6 Terwujudnya Bayi, Balita,

Anak Sekolah dan Ibu

Hamil yang kebal terhadap

Penyakit dapat dicegah

dengan Imunisasi (PD3I)

Cakupan Desa UCI % 100 93.00 93.00

7 Terwujudnya masyarakat

yang mandiri dalam

berperilaku hidup bersih

dan sehat

Cakupan Desa

Siaga Aktif

% 91 95,87 105,35

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, 7 (tujuh) indikator dari 9 (tujuh) IKU hampir

mencapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun prevalensi kurang gizi

balita masih sangat tinggi (22.6%) jika dibandingkan target prevalensi kurang gizi balita

yang ingin dicapai pada Tahun 2016 yaitu 20.2%. Pencapaian Case Notification Rate

(CNR) Tuberculosis (TBC) juga masih belum mencapai target yang diharapkan di Tahun

2017, yaitu hanya mencapai 145,7 per 100.000 penduduk dibandingkan target yang

diharapkan di tahun 2017 yaitu 172,8 per 100.000 penduduk.

Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada

ukuran dan indikator yang terdapat dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018 yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017. Dalam RPJMD, ada 3 indikator

kinerja daerah yang menjadi urusan bidang kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH),

Prevalensi kurang gizi dan cakupan jamban keluarga.

Tabel.2.3

Capaian Indikator Kinerja Dalam RPJMD Tahun 2017

N0 INDIKATOR SATUAN 2016 2017

TARGET REALISASI

1 Usia Harapan Hidup/UHH Tahun 65,48 66,60 65,55

2 Prevalensi Kurang Gizi (WHO) % 20.2 15,5 22,6

3 Cakupan Jamban Keluarga % 79.29 78 82,67


Usia harapan hidup (Life Expectancy Rate/at birth) adalah rata-rata lamanya hidup

yang akan dicapai oleh penduduk, menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan

dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Formula untuk mengetahui UHH dengan

memasukkan informasi jumlah orang yang berhasil mencapai umur tepat 1 tahun dibagi


dengan total tahun orang yang hidup setelah umur tepat 1 tahun. Angka Harapan Hidup

merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada

khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan

program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan

lingkungan, kecukupan gizi termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Data Usia Harapan Hidup setiap tahun dirilis BPS. Pada tahun 2017 UHH NTB

mencapai 65,55 tahun naik 0,07 tahun dari capain UHH pada tahun 2016 (65,48 tahun),

namun capaian UHH tersebut masih dibawah target UHH yang ditetapkan pada RPJMD

untuk tahun 2017 (66,60 tahun). Trend meningkatnya UHH dipengaruhi oleh

kecenderungan menurunnya kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun terakhir maka

diperkirakan. Berikut gambaran penurunan kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun

terakhir:

Grafik 2.1. Perkembangan penurunan kasus kematian bayi

Tahun 2014-2017

850860870880890900910920930940950960970980990

10001010102010301040105010601070

2014 2015 2016 2017

1069 1056

988

929

Berdasarkan Grafik 2.1 kasus kematian bayi menurun dari 988 kasus kematian di

tahun 2016 menjadi 929 kasus kematian bayi pada tahun 2017. Beberapa upaya telah

dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain melalui gerakan

AKINO, ASHAR, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui desa siaga, revitalisasi

posyandu, integrasi kegiatan kesehatan dalam Generasi Emas NTB 2025.

Indikator kinerja daerah dalam RPJMD yang menjadi urusan kesehatan selain UHH

adalah prevalensi kurang gizi. Prevalensi kurang gizi diperoleh melalui kegiatan

Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun. Kurang gizi adalah


gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan

untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan

kehidupan. Kurang gizi banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun dan merupakan

salah satu indikator pertumbuhan yang menghubungkan berat badan menurut umur

(BB/U) yang berada di bawah -2 Standar Deviasi (z score). Berikut gambaran prevalensi

Kurang Gizi hasil PSG dalam 6 (enam) tahun, tahun 2011 – 2017:

Tabel.2.4. Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB Tahun 2011 – 2017

No Tahun Prevalensi Kurang Gizi (%)

1 2011 19,44

2 2012 17,63

3 2013 18,21

4 2014 21,61

5 2015 17,01

6 2016 20.20

7 2017 22,60 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Pada awal RPJMD tahun 2013 prevalensi kurang gizi sebesar 18,21% sehingga

ditetapkan target pada tahun 2014 sebesar 17%, akan tetapi prevalensi kurang gizi pada

tahun 2014 sebesar 21,61%, artinya masih jauh di atas target. Pada tahun 2015

prevalensi kurang berhasil mengalami penurunan menjadi 17,01%, namun pada tahun

2016 sampai dengan tahun 2017 prevelensi gizi kembali mengalami peningkatan menjadi

20,2% di tahun 2016 dan 22.6% di tahun 2017. Angka prevelensi kurang gizi pada tahun

2017 masih jauh dari harapan atau target RPJMD (15.5%) dan target nasional (15%).

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB, telah direncanakan penurunan prevalensi

kurang gizi secara bertahap dan pada tahun 2019 dengan menekankan pada

penanganan masalah balita stunting, diharapkan target nasional tersebut juga dapat

tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan prevalensi kurang gizi, antara

lain:

• Pemenuhan gizi yang kurang pada masyarakat miskin merupakan salah satu factor

penyebab terjadinya gizi kurang. Karena pola makan sering kali seiring dengan

kondisi kesejahteraan.

• Pola asuh dalam keluarga, seringkali ditemukan balita yang diasuh oleh bukan orang

tuanya dengan alasan orang tua yang bersangkutan pergi TKI/TKW, cerai, bekerja

diluar daerah atau alasan lainnya


• Masih ditemukan penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA yang sangat erat kaitannya

dengan pertumbuhan balita akibat lingkungan yang kurang bersih dan sehat. Semua

kasus balita gizi buruk yang dilaporkan, disertai dengan penyakit.

• Hygine Sanitasi Dasar lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang masih

belum sesuai dengan standar. Seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI

Esklusif, Makanan Pendamping ASI, Menyesuai sampai anak berusia 2 tahun dan

juga pemberian makanan pada ibu hamil dan menyusui serta pemantauan

pertumbuhan.

• Pemanfaatn posyandu sebagai deteksi dini masalah gizi masih dikelola oleh

kesehatan saja.

Indikator kinerja daerah RPJMD ketiga yang menjadi urusan kesehatan adalah

cakupan jamban keluarga. Jamban keluarga merupakan salah satu indikator untuk

mengukur perilaku masyarakat menuju lingkungan bersih dan sehat. Kriteria sebuah

jamban dapat dikatakan sebagai jamban sehat adalah closet leher angsa, tidak

menimbulkan bau, septic tank kedap air dan ada resapan. Cakupan Jamban keluarga

dihitung berdasarkan Jumlah Jamban yang ada dibandingkan dengan jumlah Kepala

keluarga. Tahun 2017 cakupan jamban keluarga mengalami peningkatan menjadi 82,67%

dibandingkan tahun 2016 dengan capaian 79,29% dan melampaui target yang ditetapkan

dalam RPJMD dan Renstra yakni 78%. Apabila dibandingkan dengan target nasional

sebesar 80%, maka pencapaian tahun 2017 sudah mencapai target nasional. Namun

dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB telah direncanakan pada tahun 2018 target

nasional tercapai. Capaian cakupan jamban keluarga dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat

dilihat pada gambar berikut:


Gambar.3.3. Cakupan Jamban Keluarga dari tahun 2013-2017

72

69.25

7372.3274

75.06 76 79.29 78 82.67

61

63

65

67

69

71

73

75

2013 2014 2015 2016 2017

target realisasi

Berikut gambaran capaian cakupan jamban keluarga per kabupaten/kota selama tahun

2017.

Tabel .2.5. Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB

Tahun 2017

No Kabupaten / Kota % Cakupan jamban (%)

1 Lombok Barat 88,69

2 Lombok Tengah 78.67

3 Lombok Timur 75,41

4 Sumbawa 77,72

5 Dompu 80,11

6 Kab. Bima 84,86

7 Sumbawa Barat 100,00

8 Lombok Utara 83,92

9 Mataram 99,49

10 Kota Bima 89,71

TOTAL 82,67


Pada tabel terlihat bahwa 5 kabupaten/kota pencapaiannya mampu melampaui

target nasional dengan pencapaian >80% yaitu kabupaten Lombok Barat, Kabupaten

Bima, Kota Bima, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa


Barat menjadi satu-satunya kabupaten yang mencapai Open Defication Free (ODF)

dengan cakupan jamban keluarga sebesar 100%. Jumlah desa yang telah bebas buang air

besar sembarangan (ODF) pada tahun 2017 berjumlah 381 desa/kelurahan, meningkat jika

dibanding tahun 2015 yang berjumlah 361 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan yang

telah mencapai BASNO meningkat menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Parado dan

Lambitu di Kabupaten Bima, Kecamatan Pototano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang

Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan

Sekongkang Kab. Sumbawa Barat, Kecamatan Labuapi Kab.Lombok Barat.

Indikator kinerja program yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain

kondisi rumah sehat (rumah sehat dinilai dari jamban, tempat sampah, SPAL, lantai, dan

sarana air bersih). Pada tahun 2017 KK yang memiliki rumah sehat sebesar 75,29%

meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 69,38%. Peningkatan ini berkorelasi

terhadap peningkatan cakupan jamban keluarga. Berikut jumlah KK yang memiliki kondisi

rumah sehat dalam 4 (empat) tahun terakhir:

Gambar.2.2.

Persentase KK yang Memiliki Rumah Sehat Tahun 2014 – 2016

Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain:


1. Tersedianya akses air bersih yang terjangkau artinya semakin mudah mengakses air

bersih kesadaran masyarakat membangun jamban cukup tinggi.

2. Lingkungan pemukiman yang padat artinya semakin padat lingkungan pemukiman

akan semakin kecil lahan untuk membangun jamban sehingga diperlukan

pembangunan MCK Komunal.

3. Kemampuan Ekonomi artinya pembangunan jamban keluarga termasuk pembangunan

padat modal.

4. Potensi lingkungan yang mendukung Buang Air Besar Sembarangan seperti: adanya

aliran sungai, pesisir pantai, kebun dll.

Capaian positif cakupan jamban keluarga dipengaruhi oleh adanya berbagai upaya Dinas

Kesehatan Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder antara lain:

1. Melakukan Pemicuan oleh petugas sanitarian Puskesmas yang didukung oleh Dinas

kesehatan kabupaten/kota dan Provinsi dengan mengundang Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat, dan Masyarakat yang tidak memiliki jamban.

2. Memberikan Reward kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan yang telah mencapai

BASNO (Buang Air Besar Sembarangan NOL) sesuai PERGUB no 9 tahun 2013

tentang GERAKAN BASNO.

3. Melakukan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan BPMD, PU, BAPPEDA

khususnya dalam program rehabilitasi rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan

MCK Komunal. Untuk selanjutnya Dinas Kesehatan tetap berupaya meningkatkan

koordinasi dengan lintas sector untuk mensinergikan program sehingga desa bersih

dan sehat dapat terwujud.

4. Pelatihan petugas sanitarian Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkat kapasitas

petugas terutama pada kabupaten yang mendapat bantuan program PAMSIMAS.

5. Penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Desa bekerja sama dengan TP PKK.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama lintas sector dan menentukan

kriteria dan indikator dalam lomba bersih dan sehat.

6. Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kegiatan ini melibatkan camat

dan kepala desa dengan dukungan dari UNICEF.

B. Evaluasi Dana Analisis Kinerja

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja tahun 2019. Hasil


kajian evaluasi renja tahun lalu ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran

tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen

perencanaan jangka menengah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk

menganalisis sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam

melaksanakan program dan kegiatan. Lebih lanjut kajian evaluasi ini bertujuan untuk

mengukur realisasi pencapaian target kinerja progam dan kegiatan Renstra serta

mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan berdasarkan realisasi anggaran APBD Dinas Kesehatan

Provinsi beserta UPTD nya , adalah sebagai berikut (Tabel 2.1):

Tabel .2.1. Realisasi Keuangan APBD

Tahun 2017

NO URUSAN PROGRAM/KEGIATAN

APBD TAHUN 2017

PAGU (Rp.) REALISASI

(Rp.) %

DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.846.200.790 1.719.173.964 93,12

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 821.270.113 766.667.801 93,35

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000 28.700.000 63,78

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

45.750.000 45.560.000 99,58

5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

33.854.000

27.880.000 82,35

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 408.696.000 363.935.979 89,05

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.034.597.000 5.750.439.504 95,29

8 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5.074.045.462 5.015.552.100 98,85

9 Perbaikan Gizi Masyarakat 4.747.930.405 4.457.936.092 93,89

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.936.180.000 3.698.020.720 93,95

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

867.769.500 685.886.087 79,04

12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 340.406.050 325.064.900 95,49

13 Program Peningkatan Peayanan Kesehatan Lansia 186.000.000 181.732.000 97,71

14 Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak 550.620.000 471.674.800 85,66

15 Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan 730.797.000 698.379.168 95,56

16 Program Sumber Daya Kesehatan

627.025.000 613.752.401 97,88

UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) MATARAM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.011.483.100 974.762.230 96,37

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.075.804.900 1.025.538.825 95,33



12.704.000 12.600.000 71,17


Daerah

18.050.000 14.400.000 79,78

UPTD RUMAH SAKIT MATA MATARAM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.055.025.600 892.167.714 84,56






24.390.000 24.339.000 99,79


Daerah

15.275.000 13.075.000 85,60

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 891.700.000 683.475.000 76,65

7 Program standarisasi pelayanan kesehatan 117.961.600 48.111.600 40,79

8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 618.400.000 397.200.000 64,23

9 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata

1.119.650.000 716.450.000 63,99

10 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

mata

27.000.000 26.146.000 96,84

UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 786.640.500 680.687.591 86,53





14.000.000 13.967.500 99,77


Daerah

12.510.000 11.447.500 91,51


7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.637.830.550 5.415.146.000 96,05

8 Program standarisasi pelayanan kesehatan

292.930.000 274.983.100 93,87

UPTD AKPER PEMERINTAH PROVINSI NTB

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 794.642.800 734.625.207 92,45





9.600.000 8.800.000 91,67


6 Program Pendidikan Tenaga Kesehatan 2.481.214.018 2.309.492.668 93,03

TOTAL DIKES + UPTD 74.796.901.168 69.286.020.882 92,63

Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2017 telah mencapai

92,63%. Rata-rata capaian realisasi anggaran pada masing-masing program sudah diatas

80%, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi jika dinilai dari segi realisasi keuangan

sudah sangat baik.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019,

merupakan turunan dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2018 – 2023.

Rencana Kerja telah disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target yang

akan dicapai selama lima tahun. Walaupun demikian dalam perjalanannya

diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menselaraskan dengan perkembangan

factor – factor yang mempengaruhi laju pembangunan.

Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun

2018 – 2023. Memperhatikan Visi Misi Gubernur dan Wakit Gubernur Terpilih yaitu

“Membangun NTB yang GEMILANG – Gerakan Mencintai Lingkungan

Kesehatan dan Pendidikan Cemerlang”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut,

dengan memperhatikan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai

berikut:

1. Akselerasi Perwujudan Masyarakat Madani yang Beriman dan Berkarakter

Melalui Pembangunan Keluarga yang Berkualitas

2. Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan Dengan Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Memberi Nilai Tambah

3. Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi

Daya Saing Daerah

4. Akselerasi Transformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani

5. Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang

Berkelanjutan

6. Akselerasi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Gempa dan Pengembangan

Infrastruktur Penunjang Sektor Unggalan.


Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015 – 2019,

kebijakan Nasional pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2015 –

2019) diarahkan pada tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar

guna mendukung pencapaian indikator makro yang mendukung visi misi Presiden

RI yaitu NAWACITA. Sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya

angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu

melahirkan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan

preventif dan promotif tidak hanya kuratif, melalui peningkatan ksehatan masyarakat

dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan

wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan

hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Sustainable Development Goals

(SDG’s).

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 adalah

Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan “melalui : Program

Kesehatan Masyarakat, Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas

dan Rumah Sakit, Pemenuhan dan Distribusi SDM Kesehatan, Jaminan Kesehatan

Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia cakupan 100% pada tahun 2019.

Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 difokuskan pada

delapan focus prioritas yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;

2. Perbaikan status gizi masyarakt;

3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti

penyehatan lingkungan;

4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM Kesehatan;


5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu

dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;

6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangulangan bencana dan krisis

kesehatan.

Pembangunan kesehatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan

mengacu pada prioritas pembangunan nasional adalag berfokus pada

peningkatan akses, Promosi dan mutu pelayanan kesehatan. Maka

penurunan Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi,

peningkatan Umur Harapan Hidup, penanggulangan masalah Gizi

Masyarakat, Pengendalian penyakit menular maupun tidak menular,

peningkatan kesehatan lingkungan, pe

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam

jangka pendek dan memberi arah serta dasar yang jelas bagi organisasi. Penentuan

tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam

pelaksaannya sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan

sasaran harus menyatakan persis apa yang ingin dicapai suatu organisasi atau

tingkat-tingkat untuk mencapai tujuan. Sasaran bersifat operasional dengan periode

waktu dan target yang lebih spesifik. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas

Kesehatan Provinsi NTB sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1.


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Visi :

Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang

Misi 3 :

Akselerasi penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Menurunkan Kemiskinan dan Kesenjangan

Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin

Peningkatan perlindungan dan jaminan kesehatan

Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin

Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar terutama bagi penduduk miskin

Misi 4 :

Akselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah


Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan dasar, penguatan kapabilitas penguasaan IPTEK

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan keluarga

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program pengembangan lingkungan sehat

Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Misi 4 :

Akselerasi peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah


Peningkatan akses dan pelayanan fasilitas kesehatan yang bermutu dan terstandar

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru – paru/ rumah sakit mata

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBD

Program kegiatan yang diusulkan melalui APBD ditujukan untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan kesehatan daerah terutama untuk

memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk medapatkan

pelayanan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta

menurunkan prevalensi kurang gizi, melalui program kegiatan :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan lisrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan alat tulis kantor

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Penyelarasan program pemerintah ke luar daerah


l) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

m) Penyelarasan program pemerintah dalam daerah

n) Penyediaan jasa pengisian tabung gas

o) Penyediaan jasa keamanan kantor

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

a) Pembangunan gedung kantor

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan pelatihan formal

b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

c) Peningkatan mental dan fisik aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

c) Penyusunan renja SKPD

e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah

f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

c) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

b) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

b) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi

muda

c) Peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat


i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a) Penanggulangan masalah gizi masyarakat

b) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a) Peningkatan penggunaan air bersih

b) Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a) Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic

b) Peningkatan Imunisasi

c) Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

l. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Penyusunan standar pelayanan kesehatan

b) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional

c) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

d) Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan

e) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak

b. Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia

n. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a) Pelayanan operasi katarak

b) Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN

o. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS

Paru/RS Mata

a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

b) Pengadaan obat-obatan rumah sakit

c) Pengadaan ambulance/mobil jenazah

d) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

p. Program pemeliharaan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

a) Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS


q. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

a) Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan monev program

kesehatan

b) Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

r. Program Sumber Daya Kesehatan

a) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan

b) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir

tenaga kesehatan

s. Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar

a) Peningkatan penggunaan jamban keluarga

b) Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat

t. Program Pendidikan Tenaga Kesehatan

c) Pelaksanaan proses belajar mengajar

2. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari APBN (Dekonsentrasi)

Pembiayaan dari APBN melalui dana Dekonsentrasi adalah bentuk dukungan

Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan masalah kesehatan dan

peningkatan pelayanan kesehatan di daerah melalui 5 (lima) satuan kerja (satker)

yang dikelola oleh 7 (tujuh) unit/seksi sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Kesehatan

a) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik Negara

b) Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

c) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

a) Pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS

c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

a) Pembinaan gizi masyarakat

b) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pembinaan kesehatan masyarakat

c) Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga

d) Pembinaan kesehatan keluarga

e) Promosi dan pemberdayaan masyarakat

f) Penyehatan lingkungan


d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

a) Pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan

b) Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan

c) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pembinaan pelayanan kesehatan

d) Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional

e) Mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan

e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a) Surveilans dan karantina kesehatan

b) Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik

c) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung

d) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program pencegahan dan pengendalian penyakit

f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

a) Peningkatan pelayanan kefarmasian

b) Peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan

c) Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian

d) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program kefarmasian dan alat kesehatan

e) Peningkatan penilaian alkes dan PKRT

f) Peningkatan pengawasan alkes dan PKRT

g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK)

a) Peningkatan mutu SDM Kesehatan

b) Pelatihan SDM Kesehatan

c) Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

d) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada PPSDMK

3. Usulan Program Kegiatan dengan Pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Pembiayaan DAK untuk tahun 2019 ditujukan untuk sebagai berikut :

a. Renovasi Gedung Instalasi Farmasi Provinsi

b. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK

c. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan untuk Provinsi dan akreditasi Balai

Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi


BAB IV

INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN KELOMPOK SASARAN

TAHUN 2019

Tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk

mewujudkan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah yang

telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan

melalui program kegiatan yang mengarah kepada pencapaian visi misi tersebut. Agenda

utama yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah mendukung program

peningkatan pelayanan keselatan ibu melahirkan dan anak, meningkatkan kepastian

kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat,

meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat, meningkatkan pencegahan dan

pengendalian penyakit, meningkatkan pemahanan remaja atas kesehatan reproduksi dan

revitalisasi peran posyandu.

Indikator kinerja lain yang tercantum dalam Renstra 2018-2023 dan termuat dalam

RPJMD 2013-2018 serta sebagian menjadi program nasional yang ingin dicapai Dinas

Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2019 adalah menurunkan persentase balita stunting,

meningkatkan Usia Harapan Hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya

akses terhadap jamban keluarga, tercapainya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan,

meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin, serta peningkatan cakupan masyarakat yang

memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Indikator dan target kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi NTB tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1

Program/Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Tahun 2019

NO Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Target Kinerja KELOMPOK SASARAN

Kondisi Awal (2018) 2019

1 2 3 4 5 6 9

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persen 100 100 Masyarakat

- Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah surat keluar Jenis 12 12 Masyarakat

- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan

Jenis 4 4 Masyarakat

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah tenaga pengelola keuangan Orang 24 24 Masyarakat

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor (cleaning service) yang dibayarkan honorariumnya

Orang 12 12 Masyarakat

- Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor Jenis 74 74 Masyarakat

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan Jenis 100 100 Masyarakat

- Penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor

Jumlah item komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan






1 2 3 4 5 6 9

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan


- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


- Penyediaan makanan dan minuman Frekuensi rapat Kali 12 12 Masyarakat

- Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

Frekuensi penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah

Kali 12 12 Masyarakat

- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Jumlah Tenaga adminsitrasi dan teknis perkantoran

Orang 12 12 Masyarakat

- penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Frekuensi penyelarasan program dan kegiatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota


- penyediaan jasa pengisian tabung gas Jenis tabung gas yang diisi Jenis 3 3 Masyarakat

- penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor orang 12 12 Masyarakt

2 Program Peningkatan sarana dan prasrana aparatur

Cakupan ketersediaan dan kelayanan sarana prasarana aparatur

Persen 100 100 Masyarakat

- Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

Unit 0 1 Masyarakat





1 2 3 4 5 6 9

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Unit 100 100 Masyarakat

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Unit 58 58 Masyarakat

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

persen 100 100 Masyarakat

- Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah jenis Diklat formal yang di ikuti


- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bimtek yang diikuti

Kali 0 1 Masyarakat

- Peningkatan mental dan fisik aparatur Frekuensi kegiatan imtaq dan olahraga


4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai LKJIP OPD persen B B Masyarakat

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jenis Dokumen Laporan Kinerja yang disusun


- penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun


- penyusunan rencana kerja SKPD Jenis Dokumen Laporan yang disusun


5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset Dokumen 1 1 Masyarakat

- Peningkatan manajemen asset/barang Jenis Dokumen Dokumen 1 1 Masyarakat





1 2 3 4 5 6 9

milik daerah Laporan yang disusun

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

persen 95,51 96 Masyarakat

- Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah item obat buffer stock yang diadakan di provinsi


- Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Frekuensi distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke kab/kota


- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Frekuensi Pembinaan ke kabupaten/kota


7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase penanganan masalah kesehatan, bencana dan kejadian luar biasa


- Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Jumlah jenis obat dan BHP Mata

Jenis 3 3 Masyarakat dengan ganguan penyakit mata

- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Operasional Tim Gerak Cepat (TGC)

Tim 1 1 Masyarakat

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Posyandu Aktif

Persen 52.94 60 Masyarakat

- Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah kab/kota yang melakukan promkes melalui 3 jenis media

Kab/kota 3 4 Masyarakat

- Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi

Posyandu Keluarga yang di bina

Posyandu 10 10 Masyarakat





1 2 3 4 5 6 9

muda

- Peningkatan dan pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Frekuensi Pembinaaan ke kabupaten/kota

Kali 2 4 Masyarakat

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita stunting

persen 37.2 36.2 Ibu Hamil dan Balita

- Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat

Jumlah Jenis obat atau bahan penanggulangan masalah gizi yang diadakan

Jenis 3 5 Ibu Hamil dan Balita

- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Frekuensi Pembinaan ke Kabupaten/Kota

Kali 2 4 Ibu Hamil dan Balita

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat


- Peningkatan Penggunaan Air Bersih Frekuensi pemantauan kualitas air bersih

kali 1 4 Masyarakat

- Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

Frekuensi pemantauan tempat – tempat umum

kali 1 4 Masyarakat

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular


- Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar






1 2 3 4 5 6 9

lengkap > 90%

- Peningkatan imunisasi Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%

Kab/Kota 10 10 Masyarakat

- Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Frekuensi Pembinaan ke Kab/Kota

kali 2 4 Masyarakat

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi

persen 60.5 70 Masyarakat

- Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan

Jenis akreditasi yang dilaksanakan

jenis 1 4 Masyarakat

- Evaluasi standar pelayanan kesehatan Frekuensi pembinaan laboratorium

Kali 1 2 Masyarakat

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional

Frekuensi pembinaan FKTP

Kali 1 4 Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Pertama

- Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

Frekuensi pembinaan FKTL

Kali 1 4 Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Lanjutan

- Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota

Kali 1 4 Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Pertama

dan Lanjutan

13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

persen 70.35 73 Penduduk Miskin

- Pelayanan Operasi Katarak Jumlah penderita katarak yang dioperasi

orang 1500 1500 Masyarakat dengan gangguan penyakit

mata

- Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Kab/kota yang Kab/kota 10 10 Masyarakat





1 2 3 4 5 6 9

Kesehatan Penduduk Miskin dan JKN melakukan MoU JKN NTB

14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar

% - 50 Masyarakat dengan gangguan penyakit

mata

- Pembangunan Rumah Sakit Gedung rumah sakit mata yang terbangun

unit - - Masyarakat dengan gangguan penyakit

mata

- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang diadakan

jenis 1 1 Masyarakat dengan gangguan penyakit

mata

- Pengadaan ambulance /mobil jenazah Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan

jenis - - Masyarakat dengan gangguan penyakit

mata

- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain lain)

Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan

jenis - - Masyarakat dengan gangguan penyakit

mata

- Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan


mata

15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara

persen 0 100 Masyarakat dengan gangguan penyakit

mata





1 2 3 4 5 6 9

- Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

Jenis jenis alat dipelihara


mata

- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah ruang operasi yang dipelihara

Unit 1 1

16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

persen 62.84 100 Ibu Hamil dan Anak

- Pelayanan kesehatan ibu dan anak Jumlah kab/kota dengan cakupan K4>98%

Kab/kota 10 10 Ibu Hamil dan Anak

- Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia

Frekuensi pembinaan ke kab/kota

Kali 2 4 Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia

17 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Persentase ketersediaan dokumen data dan evaluasi


- Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan Monev Program Kesehatan

Jumlah Jenis dokumen evaluasi anggaran

Dokumen 1 1 Masyarakat

- Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

Jenis Dokumen Profil Kesehatan


18 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan

persen 31.9 43 Masyarakat

- Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan

Jumlah Jenis Dokumen






1 2 3 4 5 6 9

Kesehatan Perencanaan SDMK

- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang ikut serta penilaian tenaga kesehatan teladan


19 Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar

Persentase rumah tangga

persen 79.10 66.07 Masyarakat

- Peningkatan penggunaan jamban keluarga

Frekuensi pembinaan ke kabupaten/kota

Kali 2 4 Masyarakat

- Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat

Frekuensi pembinaan kelompok wirausaha sanitasi

kali 2 4 Masyarakat


BAB V

DANA INDIKATIF, SUMBERDAYA DAN PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pembiayaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan UPTD tahun

2019 diperoleh dari berbagai sumber yaitu APBD Provinsi NTB, APBN dalam bentuk dana

dekonsentrasi, Dana Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBCHT), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan sumber dana lainnya. Untuk pembiayaan bersumber dari

DBCHT, DAK dan pendapatan fungsional BLUD dalam pembahasan dan pengalokasiannya

selanjutnya akan digabung dalam struktur APBD. Berikut rincian sumber pendanaan dan

alokasi dana indikatif untuk tahun 2019:

a. Pendanaan dari APBD Provinsi

Pendanaan dari APBD Provinsi digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung

(BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan

PNS, sedangkan BL Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagian besar digunakan untuk

membiayai program kegiatan terutama program yang menjadi program prioritas daerah

dan nasional seperti program upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan,

perbaikan gizi, program standarisasi pelayanan kesehatan, program pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Sedangkan untuk UPTD sebagian besar dipergunakan untuk peningkatan mutu

pelayanan dan operasional kegiatan. Untuk tahun 2019, pagu indikatif Dinas Kesehatan

Provinsi NTB dan UPTD adalah Rp. 101.160.378.428,- dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 33.384.728.200,-

- Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 55.214.970.756,-

b. Pendanaan dari APBN (Dekonsentrasi)

Selain dari APBD, Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga mendapat support pembiayaan

program kegiatannya melalui APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi. Dana

Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai program kegiatan terutama program

kegiatan prioritas. Diharapkan dengan dukungan dana APBN akan memberikan

kontribusi positif terhadap kinerja program sehingga mempercepat pencapaian tujuan

pembangunan nasional. Pagu indikatif untuk dana APBN dekonsentrasi diestimasi

sebesar Rp. 24.228.463.000,- yang direncanakan teralokasi di 6 (enam) satuan kerja.


c. Pendanaan dari Dana ALokasi Khusus (DAK)

DAK Fisik sebagian besar dialokasikan untuk belanja Pemberiaan Makanan Tambahan

(PMT) ibu hamil KEK, dan kegiatan renovasi/pemeliharaan gedung Instalasi Farmasi

Provinsi. Sedangkan DAK non fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan

dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat operasional untuk peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dan untuk akreditasi Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian

dan Kalibrasi (BLKPK). Untuk DAK Fisik Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengusulkan

Rp. 7.649.489.000,-. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, sebesar Rp. 3.001.427.000,-

untuk Bantuan Operasional Kesehatan dan Rp. 456.700.000,- untuk akreditasi BLKPK.

d. Pendapatan Fungsional BLUD (khusus UPTD Akper Provinsi)

Akper Provinsi adalah institusi pendidikan yang mulai menerapkan PPK BLUD sejak

tahun 2015. Pendapatan fungsional BLUD Akper Selong diperoleh melalui jasa layanan

kemahasiswaan dan jasa lainnya yang sah. Target pendapatan fungsional BLUDnya

sangat dipengaruhi oleh kapasitas penerimaan mahasiswa baru dan besaran iuran

kemahasiswaan, sehingga untuk tahun 2019, target pendapatan yang ditetapkan Akper

Selong menurun dari tahun sebelumnya karena tidak ada penambahan mahasiwa baru

terkait rencana perubahan status AKPER, yakni sebesar Rp.1.472.000.000,-

SUMBERDAYA DAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN BLUD DAN PAD :

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa Dinas Kesehatan Provinsi NTB memiliki

UPTD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan (kecuali

Akper Selong yang menerapkan PPK-BLUD) yang diperoleh melalui pelayanan langsung

kepada masyarakat dan pendapatan lain-lainnya yang sah. Khusus Akper Provinsi

pendapatannya disebut pendapatan fungsional BLUD yang dikelola sendiri tanpa melalui

mekanisme penyetoran seperti PAD. Pendapatan fungsional BLUD memegang perananan

penting dalam pembiayaan program kegiatan Akper Provinsi karena sebagian besar

pembiayaan kegiatan operasional dibiayai melalui pendapatan tersebut.

Untuk meningkatkan pendapatannya, UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB harus

terus melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. Selain itu, tuntutan peningkatan kualitas

pelayanan dan kepuasan pelanggan juga harus menjadi prioritas karena akan berpengaruh

langsung terhadap brandimage yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap

pendapatan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB

untuk meningkatkan pendapatannya :

a. Meningkatkan promosi melalui kegiatan di luar gedung dan media massa :


1. Pelayanan masyarakat miskin melalui bakti sosial atau semacamnya

2. Penyuluhan kepada masyarakat umum, anggota LSM, pesantren ormas dll

3. Membuka konsultasi pelayanan kesehatan melalui hotline service atau service

24 jam

4. Seminar, simposium dan pameran

5. Penyebaran leaflet, buletin, poster, booklet dll

6. Website dan internet

7. Radio, TV, surat kabar dan media massa lainnya

b. Pengembangan pelayanan seperti pembuatan paket pemeriksaan berdiskon dll

c. Perubahan status pengelolaan keuangan RS Mata dan BLKPK menjadi BLUD

d. Melakukan kerjasama dengan pihak luar (badan hukum/perorangan) dalam

pengembangan pelayanan dan penggunaan sarana prasarana :

1. Pemeriksaan sampel dan limbah

2. Pelayanan laboratorium klinik

3. Pengelolaan lahan pertanian

Berikut gambaran pendanaan indikatif program kegiatan dan prakiraan maju berdasarkan

pagu indikatif :

Tabel 5.1.

Dana Indikatif Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif (Prakiraan tahun 2020)

No Sumber Pembiayaan Pagu Indikatif Tahun

2019 (Rp)

Prakiraan Maju/ Prakiraan Tahun 2020

(Rp)

1

APBD :

Belanja Tidak Langsung (BTL) - Dinas Kesehatan Prov.NTB - BLK-PK - Bapelkes Mataram - RS Mata - AKPER Provinsi

33.384.728.200,00 22.208.007.200,00 1.964.880.000,00

892.550.000,00 5.704.608.000,00 2.614.683.000,00

36.723.201.020,00 24.428.807.902,00 2.161.368.000,00

981.805.000,00 6.275.068.800,00 2.876.151.300,00

Belanja Langsung (BL) - Dinas Kesehatan Prov.NTB - BLK-PK - Bapelkes Mataram - RS Mata - AKPER Provinsi

53.742.970.756,00 28.053.922.436,00 6.632.935.500,00 1.665.717.420,00

17.390.395.400,00 -

59.117.267.831,00 30.859.314.679,00 7.296.229.050,00 1.832.289.162,00

19.129.434.940,00 -

TOTAL BTL dan BL 87.127.698.956,00 95.840.468.851,00

2

APBN :

Dana Alokasi Khusus (DAK) 11.107.616.000,00 12.218.377.600,00

Dekonsentrasi 24.228.463.000,00 26.651.309.300,00

3 Pendapatan Operasional BLUD 1.472.000.000,00 736.000.000,00

TOTAL 122.463.777.956,00 135.446.155.751,00


BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

disusun agar menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksana program kegiatan dan pihak-

pihak yang berkepentingan. Dalam Renja termuat usulan program kegiatan Dinas Kesehatan

beserta UPTD baik yang pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN maupun sumber-

sumber lainnya yang sah beserta tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja selama 1

(satu) tahun.

Pada Tahun 2019, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Belanja

Langsung (BL), yaitu : Program Urusan Wajib mencakup 14 Program dan 37 Kegiatan serta

Belanja Tidak Langsung (BTL) mencakup 1 Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun

2019 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dapat lebih terarah dan terukur, serta dapat dijadikan sebagai media untuk

melakukan evaluasi tingkat keberhasilan tolak ukur kinerja kegiatan yang dapat

mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik

serta saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana

Kerja (Renja) mendatang pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan

terimakasih kami kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan

Renja Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2019.

entebePlan/e-RKPD/PraRKA22/Hal.1

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2.2SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan (Induk)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE URAIAN LOKASITARGETKINERJA

JUMLAH

Belanja Pegawai % Barang & Jasa % Modal % Jumlah

1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProvinsiNTB

100% 297.384.000,00 14,74 1.582.653.701,00 78,43 138.000.000,00 6,84 2.018.037.701,00

1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat se-NTB 12 Jenis 0 0 6.990.000,00 100,00 0 0 6.990.000,00

1.02.01 . 01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

se-NTB 4 jenis 0 0 713.468.073,00 100,00 0 0 713.468.073,00

1.02.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan se-NTB 24 orang 76.584.000,00 99,95 38.500,00 0,05 0 0 76.622.500,00

1.02.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor se-NTB 12 bulan 0 0 301.227.110,00 100,00 0 0 301.227.110,00

1.02.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor se-NTB 74 jenis 0 0 49.227.700,00 100,00 0 0 49.227.700,00

1.02.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan se-NTB 100 jenis 0 0 30.868.700,00 100,00 0 0 30.868.700,00

1.02.01 . 01.12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

se-NTB 100 jenis 0 0 12.146.200,00 100,00 0 0 12.146.200,00

1.02.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor se-NTB 100 Jenis 0 0 41.724.942,00 23,22 138.000.000,00 76,78 179.724.942,00

1.02.01 . 01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KotaMataram

100 Jenis 0 0 14.280.000,00 100,00 0 0 14.280.000,00

1.02.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman se-NTB 12 kali 0 0 40.000.000,00 100,00 0 0 40.000.000,00

1.02.01 . 01.18Penyelarasan Program Pemerintah Pusat danDaerah

LuarProvinsi

12 Kali 0 0 117.981.400,00 100,00 0 0 117.981.400,00

1.02.01 . 01.19 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoranKotaMataram

12 orang 220.800.000,00 53,27 193.709.480,00 46,73 0 0 414.509.480,00

1.02.01 . 01.20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota

se-NTB 12 Kali 0 0 60.991.596,00 100,00 0 0 60.991.596,00

1.02.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

ProvinsiNTB

100% 1.000.000,00 0,03 643.422.600,00 16,75 3.196.325.000,00 83,22 3.840.747.600,00

1.02.01 . 02.03 Pembangunan gedung kantorKotaMataram

1 Unit 0 0 20.000.000,00 0,62 3.196.325.000,00 99,38 3.216.325.000,00


1.02.01 . 02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalKotaMataram

0 unit 0 0 0 0 0,00 0 0,00

1.02.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorKotaMataram

1 Paket 0 0 0 0 0,00 0 0,00

1.02.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKotaMataram

100 unit 1.000.000,00 0,38 261.975.000,00 99,62 0 0 262.975.000,00

1.02.01 . 02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaMataram

58 unit 0 0 326.800.000,00 100,00 0 0 326.800.000,00

1.02.01 . 02.26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor

KotaMataram

100 jenis 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKotaMataram

100 Jenis 0 0 34.647.600,00 100,00 0 0 34.647.600,00

1.02.01 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

ProvinsiNTB

100% 32.850.000,00 18,74 142.450.000,00 81,26 0 0 175.300.000,00

1.02.01 . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formalKotaMataram

4 Jenis 0 0 10.000.000,00 100,00 0 0 10.000.000,00

1.02.01 . 05.03Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

KotaMataram

1 kali 32.850.000,00 23,71 105.700.000,00 76,29 0 0 138.550.000,00

1.02.01 . 05.04 Peningkatan mental dan fisik aparaturKotaMataram

24 kali 0 0 26.750.000,00 100,00 0 0 26.750.000,00

1.02.01 . 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

ProvinsiNTB

100% 66.250.000,00 64,89 35.853.320,00 35,11 0 0 102.103.320,00

1.02.01 . 06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

KotaMataram

1 dokumen 17.000.000,00 86,29 2.700.000,00 13,71 0 0 19.700.000,00

1.02.01 . 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKotaMataram

1 dokumen 5.250.000,00 53,85 4.500.000,00 46,15 0 0 9.750.000,00

1.02.01 . 06.05 Penyusunan rencana kerja SKPDKotaMataram

1 Dokumen 44.000.000,00 60,56 28.653.320,00 39,44 0 0 72.653.320,00

1.02.01 . 07Program Peningkatan Kapasitas PengelolaanKeuangan Daerah

ProvinsiNTB

100% 29.400.000,00 95,99 1.228.500,00 4,01 0 0 30.628.500,00

1.02.01 . 07.01 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerahKotaMataram

1 dokumen 29.400.000,00 95,99 1.228.500,00 4,01 0 0 30.628.500,00

1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProvinsiNTB

96% 4.650.000,00 0,34 1.300.294.680,00 94,74 67.500.000,00 4,92 1.372.444.680,00

1.02.01 . 15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan se-NTB 15 jenis 900.000,00 0,11 783.772.400,00 99,89 0 0 784.672.400,00

1.02.01 . 15.02Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan

se-NTB 24 kali 3.750.000,00 4,67 76.522.280,00 95,33 0 0 80.272.280,00

1.02.01 . 15.05Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalankesehatan

se-NTB 24 Kali 0 0 440.000.000,00 86,70 67.500.000,00 13,30 507.500.000,00


1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProvinsiNTB

100% 144.000.000,00 12,55 1.003.556.000,00 87,45 0 0 1.147.556.000,00

1.02.01 . 16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat se-NTB 42 puskesmas 0 0 0,00 0 0 0 0,00

1.02.01 . 16.12Peningkatan pelayanan dan penanggulanganmasalah kesehatan

se-NTB 0 KALI 0 0 0,00 0 0 0 0,00

1.02.01 . 16.18 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan se-NTB 6 rumah sakit 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 16.19Peningkatan mutu, akreditasi dan jaminan kesehatanmasyarakat

se-NTB 190 fasilitas 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 16.20Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsikorban bencana

se-NTB 1 Tim 144.000.000,00 12,55 1.003.556.000,00 87,45 0 0 1.147.556.000,00

1.02.01 . 19Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat

ProvinsiNTB

56% 156.750.000,00 23,44 512.015.000,00 76,56 0 0 668.765.000,00

1.02.01 . 19.01Pengembangan media promosi dan informasi sadarhidup sehat

se-NTB 3 Kab/Kota 10.000.000,00 23,31 32.900.000,00 76,69 0 0 42.900.000,00

1.02.01 . 19.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan se-NTB 10 Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 19.06Pengembangan upaya kesehatan bersumbermasyarakat dan generasi muda

KotaMataram

5 ormas 146.750.000,00 26,21 413.115.000,00 73,79 0 0 559.865.000,00

1.02.01 . 19.09Peningkatan dan pengembangan perilaku hidupbersih dan sehat

se-NTB 4 Kali 0 0 66.000.000,00 100,00 0 0 66.000.000,00

1.02.01 . 19.11 Penguatan kapasitas desa siagaProvinsiNTB

5 desa siaga 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi MasyarakatProvinsiNTB

35% 133.035.000,00 1,50 8.747.088.584,00 98,50 0 0 8.880.123.584,00

1.02.01 . 20.03 Penanggulangan masalah gizi masyarakat se-NTB 5 Jenis 59.485.000,00 0,74 7.973.628.584,00 99,26 0 0 8.033.113.584,00

1.02.01 . 20.04Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaiankeluarga sadar gizi

se-NTB 4 Kali 73.550.000,00 8,68 773.460.000,00 91,32 0 0 847.010.000,00

1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan SehatProvinsiNTB

78% 500.000,00 0,31 159.200.000,00 99,69 0 0 159.700.000,00

1.02.01 . 21.05 Peningkatan Penggunaan Air BersihProvinsiNTB

4 Kali 0 0 33.000.000,00 100,00 0 0 33.000.000,00

1.02.01 . 21.06 Peningkatan penggunaan jamban keluargaProvinsiNTB

10 Kab/Kota 0 0 0,00 0 0 0 0,00

1.02.01 . 21.08Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syaratkesehatan

ProvinsiNTB

4 Kali 500.000,00 0,39 126.200.000,00 99,61 0 0 126.700.000,00

1.02.01 . 22Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

ProvinsiNTB

100% 150.950.000,00 10,53 1.211.204.500,00 84,45 72.000.000,00 5,02 1.434.154.500,00

1.02.01 . 22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah se-NTB 10 Kab/Kota 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik se-NTB 10 Kab/Kota 116.550.000,00 14,00 715.875.000,00 86,00 0 0 832.425.000,00


1.02.01 . 22.08 Peningkatan Imunisasi se-NTB 10 Kab/Kota 34.400.000,00 7,02 383.914.500,00 78,30 72.000.000,00 14,68 490.314.500,00

1.02.01 . 22.09Peningkatan survellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah

se-NTB 4 Kali 0 0 111.415.000,00 100,00 0 0 111.415.000,00

1.02.01 . 22.12 Peningkatan dan penanggulangan KLB-Bencana se-NTB 100 Persen 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 70% 213.030.000,00 5,25 3.846.163.080,00 94,75 0 0 4.059.193.080,00

1.02.01 . 23.07Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dantradisional

se-NTB 4 kali 133.930.000,00 13,32 871.810.000,00 86,68 0 0 1.005.740.000,00

1.02.01 . 23.08 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan se-NTB 4 kali 34.250.000,00 1,26 2.682.954.400,00 98,74 0 0 2.717.204.400,00

1.02.01 . 23.09Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanankesehatan

se-NTB 4 kali 44.850.000,00 13,34 291.398.680,00 86,66 0 0 336.248.680,00

1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 67.800.000,00 31,11 150.141.320,00 68,89 0 0 217.941.320,00

1.02.01 . 24.12Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatanpenduduk miskin dan JKN

se-NTB10Kabupaten/kota

67.800.000,00 31,11 150.141.320,00 68,89 0 0 217.941.320,00

1.02.01 . 32Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak

ProvinsiNTB

100% 0 0 350.259.611,00 100,00 0 0 350.259.611,00

1.02.01 . 32.04 Pelayanan kesehatan ibu dan anak se-NTB 10 Kab/Kota 0 0 68.720.000,00 100,00 0 0 68.720.000,00

1.02.01 . 32.05Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usiasekolah, remaja dan lansia

se-NTB 4 Kali 0 0 281.539.611,00 100,00 0 0 281.539.611,00

1.02.01 . 32.06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia se-NTB 109 puskesmas 0 0 0,00 0 0 0 0,00

1.02.01 . 33Program Kebijakan dan ManajemenPembangunan Kesehatan

ProvinsiNTB

2 Dokumen 128.750.000,00 13,24 758.255.200,00 77,97 85.537.700,00 8,80 972.542.900,00

1.02.01 . 33.01Pengembangan sistem perencanaan penganggaran,dan Monev Program Kesehatan

se-NTB 2 dokumen 116.750.000,00 16,28 600.585.800,00 83,72 0 0 717.335.800,00

1.02.01 . 33.03 Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah se-NTB 1 dokumen 12.000.000,00 4,70 157.669.400,00 61,78 85.537.700,00 33,52 255.207.100,00

1.02.01 . 34 Program Sumber Daya Kesehatan se-NTB 45% 50.200.000,00 8,51 539.420.640,00 91,49 0 0 589.620.640,00

1.02.01 . 34.01Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di saranaPelayanan Kesehatan

se-NTB 1 Dokumen 0 0 84.138.000,00 100,00 0 0 84.138.000,00

1.02.01 . 34.02Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasukpengembangan karir tenaga kesehatan

se-NTB 10 Kab/Kota 50.200.000,00 9,93 455.282.640,00 90,07 0 0 505.482.640,00

1.02.01 . 36Program Penyediaan sarana dan prasaranasanitasi dasar

66,07% 432.400.000,00 21,25 1.588.404.000,00 78,06 14.000.000,00 0,69 2.034.804.000,00

1.02.01 . 36.01 Peningkatan penggunaan jamban keluargaKotaMataram

4 kali 432.400.000,00 22,31 1.491.600.000,00 76,97 14.000.000,00 0,72 1.938.000.000,00

1.02.01 . 36.02Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaanmasyarakat

KotaMataram

4 kali 0 0 96.804.000,00 100,00 0 0 96.804.000,00

T O T A L 1.908.949.000,00 6,80 22.571.610.736,00 80,46 3.573.362.700,00 12,74 28.053.922.436,00






Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Balai Pelatihan Kesehatan



JUMLAH



100% 69.656.000,00 9,23 684.930.000,00 90,77 0,00 0 754.586.000,00

1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyuratKotaMataram

12 Jenis 0 0 4.800.000,00 100,00 0 0 4.800.000,00

1.02.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKotaMataram

4 jenis 0 0 129.500.000,00 100,00 0 0 129.500.000,00

1.02.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKotaMataram

5 Orang 39.456.000,00 99,37 250.000,00 0,63 0 0 39.706.000,00

1.02.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantorKotaMataram

15 Orang 0 0 404.341.000,00 100,00 0 0 404.341.000,00

1.02.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantorKotaMataram

45 jenis 0 0 43.300.000,00 100,00 0 0 43.300.000,00

1.02.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanKotaMataram

3 jenis 0 0 17.479.000,00 100,00 0 0 17.479.000,00


KotaMataram

15 jenis 0 0 25.330.000,00 100,00 0 0 25.330.000,00

1.02.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKotaMataram

0 paket 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00

1.02.01 . 01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KotaMataram

1 jenis 0 0 3.000.000,00 100,00 0 0 3.000.000,00

1.02.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minumanKotaMataram

12 kali 0 0 11.680.000,00 100,00 0 0 11.680.000,00

1.02.01 . 01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahLuarProvinsi

11 Kali 0 0 25.250.000,00 100,00 0 0 25.250.000,00


1 Orang 30.100.000,00 100,00 0 0 0 0 30.100.000,00

1.02.01 . 01.20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota

se-NTB 14 Kali 100.000,00 0,50 20.000.000,00 99,50 0 0 20.100.000,00


1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProvinsiNTB

100% 0 0 127.392.420,00 22,18 447.000.000,00 77,82 574.392.420,00


3 unit 0 0 24.000.000,00 5,10 447.000.000,00 94,90 471.000.000,00

1.02.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKotaMataram

2 jenis 0 0 40.478.420,00 100,00 0 0 40.478.420,00


100 jenis 0 0 62.914.000,00 100,00 0 0 62.914.000,00


ProvinsiNTB

100% 14.000.000,00 97,74 324.000,00 2,26 0 0 14.324.000,00

1.02.01 . 06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

KotaMataram

2Dokumen

14.000.000,00 97,74 324.000,00 2,26 0 0 14.324.000,00


ProvinsiNTB

100% 7.800.000,00 99,30 55.000,00 0,70 0 0 7.855.000,00


1Dokumen

7.800.000,00 99,30 55.000,00 0,70 0 0 7.855.000,00

1.02.01 . 34 Program Sumber Daya KesehatanProvinsiNTB

45% 4.525.000,00 1,44 310.035.000,00 98,56 0 0 314.560.000,00

1.02.01 . 34.02Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasukpengembangan karir tenaga kesehatan

KotaMataram

10Kab/Kota

4.525.000,00 1,44 310.035.000,00 98,56 0 0 314.560.000,00

T O T A L 95.981.000,00 5,76 1.122.736.420,00 67,40 447.000.000,00 26,84 1.665.717.420,00






Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi



JUMLAH



100% 120.960.000,00 12,05 825.209.700,00 82,18 58.000.000,00 5,78 1.004.169.700,00

1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyuratKotaMataram

12 Jenis 0 0 8.040.000,00 100,00 0 0 8.040.000,00


4 jenis 0 0 176.000.000,00 100,00 0 0 176.000.000,00


24 Orang 83.160.000,00 99,64 300.000,00 0,36 0 0 83.460.000,00


7 Orang 0 0 149.914.400,00 100,00 0 0 149.914.400,00


74 jenis 0 0 30.000.000,00 100,00 0 0 30.000.000,00


3 jenis 0 0 48.000.000,00 100,00 0 0 48.000.000,00


KotaMataram

100 Jenis 0 0 2.890.900,00 100,00 0 0 2.890.900,00


KotaMataram

100 Jenis 0 0 2.880.000,00 4,73 58.000.000,00 95,27 60.880.000,00

1.02.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minumanKotaMataram

12 Kali 0 0 19.000.000,00 100,00 0 0 19.000.000,00


1 Kali 0 0 50.970.000,00 100,00 0 0 50.970.000,00


9 Orang 37.800.000,00 13,95 233.104.800,00 86,05 0 0 270.904.800,00

1.02.01 . 01.23 Penyediaan jasa pengisian tabung gasKotaMataram

3 jenis 0 0 6.300.000,00 100,00 0 0 6.300.000,00

1.02.01 . 01.24 Penyediaan jasa keamanan kantorKotaMataram

4 Orang 0 0 97.809.600,00 100,00 0 0 97.809.600,00



100% 925.000,00 0,05 573.050.000,00 32,99 1.163.060.000,00 66,96 1.737.035.000,00

1.02.01 . 02.03 Pembangunan gedung kantorKotaMataram

3 Unit 0,00 0 0,00 0 254.800.000,00 100,00 254.800.000,00

1.02.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorKotaMataram

3 Jenis 0,00 0 0 0 908.260.000,00 100,00 908.260.000,00


3 unit 600.000,00 0,21 285.575.000,00 99,79 0 0 286.175.000,00


100 % 0 0 53.800.000,00 100,00 0 0 53.800.000,00


100 % 325.000,00 0,14 233.675.000,00 99,86 0 0 234.000.000,00


ProvinsiNTB

100% 0,00 0 162.250.000,00 100,00 0 0 162.250.000,00


6 jenis 0,00 0 119.760.000,00 100,00 0 0 119.760.000,00

1.02.01 . 05.04 Peningkatan mental dan fisik aparaturKotaMataram

24 kali 0,00 0 42.490.000,00 100,00 0 0 42.490.000,00


ProvinsiNTB

100% 20.000.000,00 100,00 0 0 0 0 20.000.000,00


KotaMataram

1Dokumen

20.000.000,00 100,00 0 0 0 0 20.000.000,00


ProvinsiNTB

100% 18.000.000,00 100,00 0 0 0 0 18.000.000,00


1Dokumen

18.000.000,00 100,00 0 0 0 0 18.000.000,00

1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProvinsiNTB

96% 2.400.000,00 0,32 750.400.000,00 99,68 0 0 752.800.000,00

1.02.01 . 15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatanKotaMataram

15 Jenis 2.400.000,00 0,32 750.400.000,00 99,68 0 0 752.800.000,00


100% 0 0 0 0 2.020.769.426,00 100,00 2.020.769.426,00

1.02.01 . 16.08Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatantermasuk obat generik esensial

KotaMataram

3 Jenis 0 0 0 0 2.020.769.426,00 100,00 2.020.769.426,00

1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan KesehatanProvinsiNTB

70% 600.000,00 0,07 917.311.374,00 99,93 0 0 917.911.374,00

1.02.01 . 23.01 Penyusunan Standar Pelayanan KesehatanKotaMataram

3 Jenis 0,00 0 766.500.000,00 100,00 0 0 766.500.000,00

1.02.01 . 23.02Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan

KotaMataram

2 kali 600.000,00 0,40 150.811.374,00 99,60 0 0 151.411.374,00


T O T A L 162.885.000,00 2,46 3.228.221.074,00 48,67 3.241.829.426,00 48,87 6.632.935.500,00






Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Rumah Sakit Mata Mataram



JUMLAH



100% 71.868.000,00 4,30 1.598.955.800,00 95,70 0 0 1.670.823.800,00

1.02.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat se-NTB 12 Jenis 0 0 4.000.000,00 100,00 0 0 4.000.000,00


4 jenis 0 0 188.078.200,00 100,00 0 0 188.078.200,00


14 Orang 71.868.000,00 95,99 3.000.000,00 4,01 0 0 74.868.000,00


35 Orang 0 0 768.582.000,00 100,00 0 0 768.582.000,00


49 Jenis 0 0 75.644.800,00 100,00 0 0 75.644.800,00


3 jenis 0 0 298.550.000,00 100,00 0 0 298.550.000,00


KotaMataram

16 jenis 0 0 29.726.000,00 100,00 0 0 29.726.000,00


KotaMataram

1 jenis 0 0 1.800.000,00 100,00 0 0 1.800.000,00


8 Kali 0 0 60.508.000,00 100,00 0 0 60.508.000,00

1.02.01 . 01.24 Penyediaan jasa keamanan kantorKotaMataram

10 Orang 0 0 169.066.800,00 100,00 0 0 169.066.800,00


100% 0 0 235.750.000,00 71,04 96.125.000,00 28,96 331.875.000,00

1.02.01 . 02.10 Pengadaan mebeleurKotaMataram

6 jenis 0 0 0 0 96.125.000,00 100,00 96.125.000,00


1 jenis 0 0 0 0 0,00 0 0,00



8 unit 0 0 128.000.000,00 100,00 0 0 128.000.000,00

1.02.01 . 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorKotaMataram

100 jenis 0 0 82.750.000,00 100,00 0 0 82.750.000,00

1.02.01 . 02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurKotaMataram

5 jenis 0 0 25.000.000,00 100,00 0 0 25.000.000,00


ProvinsiNTB

100% 0 0 85.000.000,00 100,00 0 0 85.000.000,00


1 Jenis 0 0 85.000.000,00 100,00 0 0 85.000.000,00


ProvinsiNTB

100% 57.000.000,00 93,44 4.000.000,00 6,56 0 0 61.000.000,00


KotaMataram

4Dokumen

57.000.000,00 93,44 4.000.000,00 6,56 0 0 61.000.000,00


ProvinsiNTB

100% 17.400.000,00 89,69 2.000.000,00 10,31 0 0 19.400.000,00


1Dokumen

17.400.000,00 89,69 2.000.000,00 10,31 0 0 19.400.000,00


100% 25.200.000,00 3,02 810.001.600,00 96,98 0 0 835.201.600,00

1.02.01 . 16.08Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatantermasuk obat generik esensial

KotaMataram

3 jenis 25.200.000,00 3,02 810.001.600,00 96,98 0 0 835.201.600,00

1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan KesehatanProvinsiNTB

70% 0 0 282.960.000,00 100,00 0 0 282.960.000,00

1.02.01 . 23.01 Penyusunan Standar Pelayanan KesehatanLuarProvinsi

1 jenis 0 0 282.960.000,00 100,00 0 0 282.960.000,00

1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProvinsiNTB

100% 3.350.000,00 0,57 587.225.000,00 99,43 0 0 590.575.000,00

1.02.01 . 24.01 Pelayanan operasi katarak se-NTB1500orang

3.350.000,00 0,57 587.225.000,00 99,43 0 0 590.575.000,00

1.02.01 . 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

ProvinsiNTB

50% 700.000,00 0,01 849.300.000,00 6,30 12.620.509.960,00 93,69 13.470.509.960,00

1.02.01 . 26.01 Pembangunan rumah sakitKotaMataram

0 unit 700.000,00 0,70 99.300.000,00 99,30 0 0 100.000.000,00

1.02.01 . 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitProvinsiNTB

1 Jenis 0 0 0 0 11.585.240.765,00 100,00 11.585.240.765,00

1.02.01 . 26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakitKotaMataram

0 jenis 0 0 0 0 0 0 0


1.02.01 . 26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazahProvinsiNTB

0 unit 0 0 0 0 305.060.000,00 100,00 305.060.000,00

1.02.01 . 26.21 Pengadaan mebeleur rumah sakitKotaMataram

0 jenis 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 26.22Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

ProvinsiNTB

1 Jenis 0 0 0 0 730.209.195,00 100,00 730.209.195,00

1.02.01 . 26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakitKotaMataram

1 Jenis 0 0 750.000.000,00 100,00 0 0 750.000.000,00

1.02.01 . 27Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

ProvinsiNTB

100% 0 0 43.050.040,00 100,00 0 0 43.050.040,00

1.02.01 . 27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakitKotaMataram

1 unit 0 0 0 0 0 0 0

1.02.01 . 27.07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasiKotaMataram

1 Jenis 0 0 28.050.040,00 100,00 0 0 28.050.040,00

1.02.01 . 27.17Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumahsakit

KotaMataram

1 Jenis 0 0 15.000.000,00 100,00 0 0 15.000.000,00

T O T A L 175.518.000,00 1,01 4.498.242.440,00 25,87 12.716.634.960,00 73,12 17.390.395.400,00






Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Akademi Perawat Kesehatan sebagai BLUD



JUMLAH


1.02.01 . 39 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDKab.LombokTimur

100% 600.000.000,00 40,76 852.000.000,00 57,88 20.000.000,00 1,36 1.472.000.000,00

1.02.01 . 39.01 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUDKab.LombokTimur

1 Tahun 600.000.000,00 40,76 852.000.000,00 57,88 20.000.000,00 1,36 1.472.000.000,00

T O T A L 600.000.000,00 40,76 852.000.000,00 57,88 20.000.000,00 1,36 1.472.000.000,00

Documents

KATA PENGANTAR - e-renggar.kemkes.go.id · A. Latar Belakang Berdasarkan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah