KATA PENGANTAR Dishub 2019.pdf · Perhubungan mengacu pada RPJMD, RPJPD dan RKPD yang memuat ... Sebagai

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KATA PENGANTAR Dishub 2019.pdf · Perhubungan mengacu pada RPJMD, RPJPD dan RKPD yang memuat ......

  • Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 i

    KATA PENGANTAR

    Assalamualaikum Wr. Wb.

    Syukur Alhamdulillah, berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kebersamaan dari

    segenap mitra kerja, akhirnya Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dapat

    menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2019. Berdasarka Peraturan

    Daerag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

    Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, maka

    Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang

    perhubungan dan tugas pembantuan.

    Sebagai implementasi dari peran tersebut diatas, maka perlu disusun sebuah Rencana

    Kerja agar tercipta sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pembangunan / pengadaan

    serta pengawasan pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya

    dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Substansi Rencana Kerja Dinas

    Perhubungan mengacu pada RPJMD, RPJPD dan RKPD yang memuat rancangan program

    dan kegiatan, prioritas kebijakan, rencana kerja dan pendanaannya.

    Akhirnya atas dukungan dan kerjasamanya dari semua pihak kami sampaikan

    penghargaan dan terima kasih.

    Wassalamualaikum Wr. Wb.

    Muara Beliti, 2018

    KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

    Drs. ADI WINATA, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19730908 199302 1 003

  • Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 ii

    DAFTAR ISI

    Hal.

    KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i.

    DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii.

    DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... iii.

    BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1.

    1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1.

    1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 3.

    1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 4.

    1.4 Sistematika Penyusunan .................................................................................... 5.

    BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU . 6.

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD ............. ............... 6.

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ....................................................... ................ 12.

    2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ................ ................ 15.

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal ................................................. ................ 16.

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. ................ 24.

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .............................. ............... 27.

    3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................... ............... 27.

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................................................... ............... 28.

    3.3 Program dan Kegiatan .................................................................... ............... 30.

    BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD ............................................ .............. 41.

    BAB V PENUTUP .............................................................................................. .............. 45.

  • Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 iii

    DAFTAR TABEL

    Hal.

    Tabel 2.1. ............................................................................................................................ 7

    Tabel 2.2 ............................................................................................................................ 14

    Tabel 2.3 ............................................................................................................................ 15

    Tabel 2.4 ............................................................................................................................. 17

    Tabel 2.5 ............................................................................................................................ 25

    Tabel 3.1 ............................................................................................................................ 35

    Tabel 4.1 ............................................................................................................................ 41

  • Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 1

    1.1 Latar Belakang

    Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

    sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang Undang

    Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 32

    Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

    Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah

    merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara

    seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun

    sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi

    pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai

    dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh

    karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan

    jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

    Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

    tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

    Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dengan ruang lingkup tugas pokok

    dan fungsi utamanya meningkatkan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas serta

    sebagai pelayan publik memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin

    hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun

    hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan

    yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada,

    menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara

    operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan

    yang disusun setiap tahun.

    Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 74

    dan pasal 126 mengamanahkan bahwa tahapan awal dalam penyusunan Renja adalah

    disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten

    Musi Rawas merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja

    berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2019. Rencana Kerja

    Dinas Perhubungan Tahun 2019 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut

    :

    PENDAHULUAN

    I

  • Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 2

    1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun

    kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa

    yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan

    pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target

    dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki

    agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan dapat lebih optimal.

    2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan

    konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah

    masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

    pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan

    dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta

    kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang perhubungan. Pelaksanaan

    pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau

    bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2018 harus menjadi prioritas penanganan

    pada tahun 2019.

    3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun

    berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang

    diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan

    prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan

    dengan baik.

    4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta

    mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

    serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku

    kepentingan lainnya.

    Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kep