KATA PENGANTAR - Denpasar · KATA PENGANTAR Dinas Sosial Kota Denpasar telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Dinas Sosial Kota Denpasar telah menyusun Laporan

Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi

terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi,

misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar, ini diharapkan berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya

Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada

publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam

penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja

ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan

periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Denpasar, 31Januari 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar

I Made Mertajaya, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610605 198203 1 023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi

pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses

penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi

organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga

kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar

tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu

atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja

Dinas Sosial Kota Denpasar.

Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar tahun 2018 telah berpedoman

kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan WalikotaNomor 3 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun

2016 – 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 1

1.3 Sumber Daya Manusia ...................................................................... 4

1.4 Isu Strategis .................................................................................... 7

1.5 Sistematika Laporan ......................................................................... 8

BAB IIPERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 10

2.1 Rencana Strategis ........................................................................... 10

2.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................ 12

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ............................................... 13

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 15

3.1 Capaian Kinerja ............................................................................... 15

3.2 Evaluasi dan Analisis ....................................................................... 21

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 37

4.1 Kesimpulan .................................................................................... 37

4.2 Saran-Saran ................................................................................... 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

3. Rencana Aksi

4. Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar disusun sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses

pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya.

Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk

meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap

100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga

berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan

Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial. Tahun 2016 merupakan tahun

pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 7 program 24

kegiatan pada tahun 2018 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam

pencapaian sasaran instansi.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan

pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan

kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan

Walikota Denpasar nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.


Dinas Sosial Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 44 tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, tugas pokok dan fungsi

serta tata kerja Dinas Daerah Kota Denpasar mempunyai :

a Tugas Pokok

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang sosial

b Fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan kesejahteraan

Sosial

b) Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Sosial yang meliputi

Bidang Perlindungan dan jaminan sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Farkir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang

Bina Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya

kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial(PMKS) yang mandiri.

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial

d) Pelaksanaan kesekretariatan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1.2.2 Organisasi dan Kelembagaan

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Denpasar

a) Kepala Dinas

b) Sekretaris

i. Kepala Sub Bagian Keuangan

ii. Kepala Sub Bagian Umum dan,

iii. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

iv. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

c) Kepala Bidang Rehabilitasi sosial, terdiri dari

i. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia


ii. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

iii. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang

d) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Farkir Miskin

terdiri dari :

i. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

ii. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial perorangan, Keluarga dan

kelembagaan masyarakat; dan

iii. Kepaka Seksi Jaminan Sosial keluarga

e) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

i. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

ii. Kepala Seksi Pengelolaan sumber Dana Sosial;dan

iii. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

f) Kepala Bidang Bina Program

i. Kepala Seksi Perencanaan

ii. Kepala Seksi Data dan Informasi

iii. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan


1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1 Data Pegawai Dinas Sosial

Tabel 1.1.Data Pegawai Dinas Sosial Tahun 2018

Sumber Data : Sekretariat Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018

No Golongan/

Ruang

Jenis Kelamin Pendidikan

Laki-Laki Perempuan SD SMP

SMA/

SMK Diploma S1 S2

1 Tenaga Kontrak 38 16 0 1 25 2 26 0

2 II/b 0 2 0 0 2 0 0 0

3 II/c 3 2 0 1 4 0 0 0

4 II/d 0 0 0 0 0 0 0 0

5 III/a 0 2 0 0 0 0 2 0

6 III/b 1 2 0 0 1 0 2 0

7 III/c 3 3 0 0 1 0 5 0

8 III/d 3 6 0 0 1 0 8 0

9 IV/a 3 4 0 0 0 0 0 7

10 IV/b 1 1 0 0 0 0 0 2

11 IV/c 1 0 0 0 0 0 0 1

Jumlah 53 38 0 2 34 2 43 10


Gambar 1.1 Perbandingan tingkat pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak

di Dinas Sosial Kota Denpasar

Gambar 1.2 Perbandingan tingkat pendidikan dan jenis kelamin PNS

dan Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kota Denpasar

2%

38%

2%

47%

11%

Pendidikan

SMP SMA/SMK Diploma S1 S2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Laki-Laki

Perempuan


1.3.2 Struktur Dinas Sosial Kota Denpasar


1.4 ISU STRATEGIS

Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki SDM yang yang relatif terbatas, jumlah

seluruh karyawan ada 91 dengan rincian pejabat struktural sebanyak 21 orang dan

staf 70 orang, namun masih minim staf yang berpendidikan di bidang kesejahteraan

sosial. Sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan sosial

khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun dengan

keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki komitmen untuk

meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Adapun permasalahan peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan

peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi

sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di

seluruh wilayah;

2. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang

maksimal.

3. Perlunya peningkatan jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar dan

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun , jaminan hari

tua dan santunan kematian terutama jaminan bagi penyandang cacat permanen

dan lanjut usia;

4. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang

maksimal;

5. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan

kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;

6. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih belum

optimal

7. Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia,belum

didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas ,serta dengan mendorong

kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata

dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang

diharapkan.


8. Rendahnya kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan oleh para penyandang

cacat

9. Minimnya ketrampilan serta pendidikan yang dimiliki oleh para penyandang

cacat sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah penghasilan

ekonominya.

10. Sampai saat ini Dinas Sosial Kota Denpasar belum memiliki tempat tetap untuk

penampung/pembinaan bagi para tuna susila.

11. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam

penanggulangan dan pencegahan Tuna susila di Kota Denpasar

12. Kurangnya partisipasi masyarakat masalah gepeng terbukti masih banyak

masyarakat Kota Denpasar yang selalu member sesuatu kepada gepeng.

13. Kurangnya perhatian dan Pembinaan dari pemerintah asal gepeng maupun WTS

sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) bab dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan

tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang

dihadapi Dinas Sosial serta sistematika penyajian; Bab II : Perencanaan Kinerja

Memuat Rencana Strategis, Visi. Misi, Tujuan, Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2018, dan Program untuk pencapaian sasaran;

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja

utama tahun 2018, evaluasi dan analisis capaian kinerja per

sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;


Bab IV : Penutup

Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS

1.1.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2016-2021, visi Dinas

Sosial adalah

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM

KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN ”

1.1.2 MISI

Dengan mengacu pada misi RPJMD 2016-2021 terutama pada misi Kota

Denpasar ke 2, maka misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai

dengan Misi 2 RPJPD yaitu Mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan

dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah

meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara

menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara

drastis,menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

1.1.3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis

dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkanperumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.


Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Dalam

sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Misi 2 Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal,

sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu Mewujudkan penguatan sistem ekonomi

kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara

menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara

drastis,menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai

pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan

masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan

pembangunan infrastruktur .

Strategi : MeningkatnyaKesejahteraan Masyarakat ( Welfare Society) Menuju

Kebahagiaan

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD

adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma.

2. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan.

3. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan.

4. Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

5. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu.

6. Mengembangkan pariwisata.

7. Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Kota Denpasar

dalam berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi

organisasi.


Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya kualitas hidup,

kemandirian, keberfungsian sosial

dan kesejahteraan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Persentase Penurunan Jumlah

PMKS

1.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja

Utama beserta target kinerja dan tahun anggaran. Penyusunan PK tahun 2018

dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD RKPD 2018, IKU dan APBD.Perjanjian

Kinerja ini disusun setelah dilantiknya Walikota terpilih tahun 2016 – 2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar untuk Tahun 2018, secara rinci dapat

dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.


1.3 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, maka disusunlah

program/kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018

No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp)

1 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran

1.816.649.900

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kagiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

759.148.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal

32.000.000

4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

91.479.300

b. Peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Farkir Miskin,KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

235.995.000

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak

159.094.000

b. KegiatanPenanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

107.442.500

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 133.848.000

d. Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial 45.791.900

e. Konvensi Keselarasan Sosial Daerah

35.550.000


6 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

35.578.000

b. Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma( Utsawa Dharmagita Penca)

180.963.000

c. Tirtayatra dan HIPENCA Internasional (tambahan Denpasar Pestival)

51.685.500

7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a. Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN, HAN dan FK-PANTI)

38.867.500

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

115.449.900

c. Kegiatan Pembinaan Karang taruna di Kota Denpasar

130.725.250

d. Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

54.049.750

e. Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

196.194.500

f. Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

52.766.750

g. Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN))

162.462.500

h. Hari Apel Pahlawan 127.075.000

i. Pembinaan Kepahlawanan / Keperintisan

79.833.000

Jumlah 4.916.652.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial tahun 2018, ditetapkan indikator-

indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :

a. Inputs (masukan)

b. Outputs (keluaran)

c. Outcomes (hasil)

d. Benefits (manfaat)

e. Impacts (dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkankeluaran dana, sumber daya manusia,

lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-

undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisikmaupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata

dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja inimenggambarkan manfaat yang diperoleh

dari indikator hasil.Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa

waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari

manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnyaindikator manfaat,

indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu

menengah atau jangka panjang.

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja

(LKjiP) tahun 2018 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang

ditetapkan oleh Dinas Sosial. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah

berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam

masa Januari sampai dengan Desember 2018.


Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas

Sosial dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa

kegiatan tahun 2018 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs,

outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan

disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan

hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur

kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun

impacts beberapa kegiatan pada tahun 2018.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam tahun 2018 merupakan kemampuan

perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1.1.1 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana

Atau:

(2 X – Rencana) – Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana


Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,

untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran

yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun

2018 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian

target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana

tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja

kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS).


3.1.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Keterangan

1. Meningkatnya kualitas hidup,

kemandirian, keberfungsian

sosial dan kesejahteraan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase Penurunan

Jumlah PMKS

2% 2.23% 111.5% Sangat berhasil

3.1.3 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.

Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro

serta indikator kinerja strategis.

Predikat nilai capaian sasaran strategis dikelompokkan dalam skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2Skala Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No Capaian Keterangan

1 85% - 100 % Sangat Berhasil

2 70%<X ≤ 85 % Berhasil

3 55%< X ≤ 70 % Cukup Berhasil

4 ≤ 55% Kurang Berhasil


Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2018

No. Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Target Capaian

Interval (%)

Sangat

Berhasil

Lebih dari

85

Berhasil

70 s.d 85

Cukup

Berhasil

55 s.d 70

Kurang

Berhasil <

55

1. Meningkatnya kualitas

hidup, kemandirian,

keberfungsian sosial

dan kesejahteraan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Persentase

Penurunan

Jumlah

PMKS

2% 2.23% 111.5%


Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan

(formulir PKK) atas 24 (dua puluh empat) kegiatan baik yang bersifat rutin maupun

pembangunan dan pengukuran pencapaian sasaran (formulir PPS) atas 1 (satu)

sasaran.

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Nilai Capaian Kinerja Sasaran

No Capaian Kinerja

Sasaran Predikat

Jumlah Sasaran

1 Diatas 85 Sangat Berhasil 15

2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 2

3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 1

4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 1

Jumlah 19

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran

tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap kategori ( sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak

berhasil ) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata ) skala

ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok

sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran =

Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup berhasil : 62,5

Tidak berhasil : 27,5


Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran

ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan

tidakberhasil.

3.2 Evaluasi dan Analisis

Dinas Sosial merupakan lembaga pelayanan dasar pemerintah daerah Kota

Denpasar Sebagai pelayanan dasar dibutuhkan kekompakan dan kerja keras guna

membangun koordinasi internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar maupun dengan lembaga organisasi masyarakat.Pencapaian target kinerja

didasarkan pada pelaksanaan program Dinas Sosial yang disinergikan dengan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Sosial merupakan pertanggungjawaban

Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan

pelaporan kinerja bertolok ukur renstra yang dibuat dari periode Renstra Dinas

Sosial (2016 – 2021).

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018,

Kepala Dinas Sosial di bantu oleh 5 (lima) bidang dimana masing-masing bidang di

bantu oleh 3 (tiga) seksi. Pelaksanaan pencapaian kinerja berjalan relatif lancar dan

sedekat mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran tersebut diampu oleh Bidang ke empat Bidang yang ada pada Dinas

Sosial untuk mewujudkan misi 2, yaitu : “Pemberdayaan masyarakat Kota

Denpasar berdasarkan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJMD yaitu:

Mewujudkan Penguatan Sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan

pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara

Sasaran : Persentase Penurunan jumlah PMKS


menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi

kemiskinan secara draktis,menyediakan akses yang sama bagi

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan

prasaran ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai

aspek termasuk gender.

Indikator Kinerja Utama : Persentase Penurunan jumlah PMKS

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran penurunan jumlah PMKS adalah:

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 dan Tahun 2018

No Sasaran Indikator

kinerja

Realisasi

2017

Target

2018

Realisasi

2018

Nilai

Capaian

(%)

Kategori

1 Meningkatnya

kualitas hidup,

kemandirian,

keberfungsian

sosial dan

kesejahteraan

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

Persentase(%) Penurunan

Jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )

6130

PMKS

6007

PMKS

( 2 %)

5993

PMKS

(2.23%)

111.5%

Melalui Kegiatan:

- Pelayanan dan

Perlindungan

Sosial, Hukum

bagi korban

Eksploitasi,

Perdagangan

Perempuan

dan Anak

135

orang

120

orang

120

orang

100% Sangat

berhasil

- Penyusunan

Kebijakan

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Sosial bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

43 Desa/

kelurahan

80 buku 80 buku 100% Sangat

berhasil



kinerja

Realisasi

2017

Target

2018

Realisasi

2018

Nilai

Capaian

(%)

Kategori

Sosial

- Penanganan

Masalah -

Masalah

strategis yang

menyangkut

tanggap cepat

darurat dan

kejadian luar

biasa

1 Laporan 45

Tagana

45

Tagana

100% Sangat

berhasil

- Monitoring ,

Evaluasi dan

pelaporan

70 buku 80 buku 80 buku 100% Sangat

berhasil

- Penyusunan

Buku Profil

Dinas Sosial

95 Buku 100

Buku

100

Buku

100% Sangat

berhasil

- Konvensi

Keserasian

Sosial Daerah

50

peserta

50 peserta 100% Sangat

berhasil

- Pendidikan

dan pelatihan

bagi

penyandang

cacat dan eks

trauma

20

orang

ODS

20 orang

ODS

100% Sangat

berhasil

- Pendayagunaan para Penyandang Cacat Eks Trauma

UDG : 81

org

ODGJ :

30 org

81

orang

81 orang

100% Sangat

berhasil

- Tirta Yatra

dan HIPENCA

Internasional

(Tambahan

Denpasar

Festival)

54 orang 30

orang

30 orang 100% Sangat

berhasil



kinerja

Realisasi

2017

Target

2018

Realisasi

2018

Nilai

Capaian

(%)

Kategori

- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)

300 anak 300

anak

300

anak

100% Sangat

berhasil

- Peningkatan

Kualitas SDM

Kesejateraan

Sosial

Masyarakat

5 IK-PSM 5 IK-

PSM

5 IK-PSM 100% Sangat

berhasil

- Pembinaan

Karang

Taruna

1 Laporan 9

karang

taruna

9 karang

taruna

100% Sangat

berhasil

- Pemberdayaa

n PWS Kota

Denpasar

1 Laporan 1 orsos 1 orsos 100% Sangat

berhasil

- Pemberdayaa

n PWRI Kota

Denpasar

1 Laporan 42

orang


berhasil

- Pemberdayaa

n KKKS Kota

Denpasar

1 Laporan 1 orsos 1 orsos 100% Sangat

berhasil

- Pemberdayaa

n LVRI Kota

Denpasar

170

orang

LVRI

Kota

Denpasa

r

LVRI

Kota

Denpasa

r

100% Sangat

berhasil

- Peran Aktif

Masyarakat

dan Dunia

Usaha

(Peringatan

Hari Lanjut

Usia Nasional,

500 lansia 500

orang

lansia

500

orang

lansia

100% Sangat

berhasil



kinerja

Realisasi

2017

Target

2018

Realisasi

2018

Nilai

Capaian

(%)

Kategori

HALUN)

- Apel Hari

Pahlawan

500

orang

lansia

500

orang

lansia

100% Sangat

berhasil

- Pembinaan

Kepahlawanan

/ Keperintisan

25

orang


berhasil

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat dilihat sebagai

berikut:

Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan

Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pada indikator Persentase jumlah penurunan jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai realisasi sebesar 2,23% dari target yang

ditetapkan sebesar 2%, untuk pencapaian persentase jumlah penurunan jumlah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik dalam hal menangani

permasalahan kesejahteraan sosial yang mana sangat kompleks baik dari segi

kuantitas maupun kualitasnya, selain faktor ekonomi hal yang lain mempengaruhi

adalah kemiskinan, disabilitas, maupun ketunaan sosial, dengan harapan agar para

PMKS ini mau untuk berusaha ataupun menggali potensi yang dimiliki sehingga

dapat lebih mensejahterakan hidup PMKS tersebut.


Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk menangani PMKS

yaitudengan melakukan pembinaan maupun pemberdayaan sehingga dapat

mendorong kemandirian serta menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri yang

dirasakan guna dapat mendapatkan pekerjaan sehingga menambah penghasilan

ekonominya.

Selain itu juga mendorong para PMKS untuk bergabung di KUBE dilingkungan

sekitarnya yang mana mempermudahkankan dalam hal penyaluran bantuan sosial

dan juga untuk mendorong untuk berusaha untuk meningkatkan ekonominya.

Adapun langkah – langkah lain yang dilakukan untuk menurunkan jumlah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitudenganmelakukan

pembinaan maupun pemberdayaan sehingga dapat mendorong kemandirian serta

menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan guna dapat

mendapatkan pekerjaan sehingga menambah penghasilan ekonominya dan

melakukan verivikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) .


Upaya - upaya yang akan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan atau

menurunkan penduduk miskinyaitu:

a. melaksanakan kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

ataupun keterampiran di setiap rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan

taraf atau pendapatan dari Keluarga Penerima Manfaat tersebut dengan

harapan dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di sekitar

lingkungan Keluarga Penerima Manfaat tersebutyang mana tujuan keterampilan

berusaha bagi keluarga miskin agar dapat merubah daya pikir untuk berusaha

dan tidak selalu mengharapakan bantuan dari pemerintah maupun dari pihak –

pihak lainnya.

yang mana tujuan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin agar dapat

merubah daya pikir untuk berusaha dan tidak selalu mengharapakan bantuan

dari pemerintah maupun dari pihak – pihak lainnya.

b. melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Memverifikasi dan memvalidasi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data base

kemiskinanuntuk pemutakhiran data tahun sebelumnya di kota Denpasar.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Sosial Kota Denpasar

tahun 2018 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai

berikut :

3.3.1 Anggaran dan Realisasi APBD

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Sosial Kota Denpasar

pada tahun anggaran 2018 untuk Belanja dari anggaran sebesar Rp

11.198.674.200,- terealisir Rp 10.629.349.545,- sisa Rp 569.324.655,- atau realisasi

capaiannya adalah 92,96%.

Belanja tersebut di dalamnya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa, Belanja Modal.


Pengeluaran belanja Dinas Sosial Kota Denpasar tahun anggaran 2018 yang

telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Sosial Kota Denpasar

Tahun 2018

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai

6.282.022.200 6.282.022.200

6.058.899.515 6.058.899.515

2. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

4.916.652.000 3.000.000

4.793.902.000 119.500.000

4.570.450.030 3.000.000

4.447.950.030 119.500.000

Jumlah 11.198.674.200 10.629.349.545

3.3.2 Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2018, Dinas Sosial telah merencanakan dan melaksanakan

kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan perincian sebagai

berikut:

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2018

No. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

(%)

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88,64

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.816.649.900

1.747.609.877 96.20

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

759.148.000 663.231.450 87.36

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

32.000.000 19.923.949 62.26

4. Program Pemberdayaan



(%)

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya

4.1 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

4.2. Peningkatan Kemampuan

(capacity building)

Petugas dan pendamping

social Pemberdayaan fakir

Miskin,KAT dan

Penyandang masalah

kesejahteraan

social(PMKS) lainya

91.479.300

235.995.000

85.492.600

221.864.100

93.46

94.01

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial

5.1. Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

159.094.000 123.474.000 77.61

5.2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

136.536.500 132.696.004 97.19

5.3. Penaganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

107.422.500 107.222.500 99.81

5.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.5. Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial.

5.6. Konvensi Keserasian Sosial Daerah

133.848.000

45.791.900

35.550.000

115.248.000

23.291.900

35.450.000

86.10

51.03

99.72



(%)

6. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

6.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

6.2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma(Utsawa Dharmagita Penca)

6.3. Tirta yatra dan HIPENCA

Internasional

35.578.000

180.963.000

51.685.500

26.428.000

175.663.000

51.085.500

74.28

97.07

98.84

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahtraan Sosial

7.1. Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN,HAN,FK-PANTI)

38.867.500 38.767.500 99.74

7.2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahtraan Sosial Masyarakat

115.449.900 114.548.700 99.22

7.3. Pembinaan Karang Taruna 130.725.250 129.820.300 99.49 7.4. Pemberdayaan PWS Kota

Denpasar 7.5. Pemberdayaan PWRI Kota

Denpasar 7.6. Pemberdayaan KKS Kota

Denpasar 7.7. Pemberdayaan LVRI Kota

Denpasar 7.8. Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan HLUN)

7.9. Apel Hari Pahlawan 7.10. Pembinaan

Kepahlawanan/ Keperintisan

54.049.750

137.486.250

196.194.500

52.166.750

62.462.500

127.075.000 79.833.000

54.049.750

131.736.250

166.409.400

52.166.750

162.362.500

166.975.000 74.933.000

100

95.82

84.82

98.86

99.94

92.05 93.86


3.3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

No Kegiatan Anggaran tahun 2017

(Rp)

Realisasi tahun 2017

(Rp)

% No Kegiatan Anggaran tahun 2018

(Rp)

Realisasi tahun 2018

(Rp)

%

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88.64 - Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88.64

Belanja Langsung Belanja Langsung



- Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran

1.816.649.900 1.747.609.877 95.00 - Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran

1.816.649.900

1.747.609.877 96.20



- Kagiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

759.148.000 663.231.450 95.00 - Kagiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

759.148.000 663.231.450 87.36



- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal

32.000.000 19.923.949 95.00 - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal

32.000.000 19.923.949 62.26

4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban

353.260.500 301.034.300 85.00 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

91.479.300 85.492.600 93.46


Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak

- KegiatanPenanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

54.137.250 53.137.250 98.00 - Peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Farkir Miskin,KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

235.995.000 221.864.100 94.01

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

121.993.000 115.097.000 94.00 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Penyusunan Program Perencanaan Berbagai Pelayanan di Bidang Sosial

40.526.350 38.746.350 95.00 - Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak

159.094.000 123.474.000 77.61

- Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial

48.918.500 41.918.500 85.00 - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

136.536.500 132.696.004 97.19

- Pemulangan Orang Terlantar

6.600.000 6.600.000 100 - KegiatanPenanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

107.422.500 107.222.500 99.81

- Konvensi Keselarasan 34.175.000 26.500.000 77.00 - Monitoring, Evaluasi dan 133.848.000 115.248.000 86.10


Sosial Daerah Pelaporan.

- Pembentukan Sistem Data Terpadu

331.265.600 324.830.600 98.00 - Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial

45.791.900 23.291.900 51.03

- Penyusunan Kajian Tentang UPT Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

115.809.500 101.045.000 87.00 - Konvensi Keselarasan Sosial Daerah

35.550.000 35.450.000 99.72



- Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Utsawa Dharmagita Penca)

291.918.500 258.836.700 88.00 - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

35.578.000 26.428.000 74.28

- Tirtayatra dan HIPENCA Internasional

193.090.000 192.740.000 100 - Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Utsawa Dharmagita Penca)

180.963.000 175.663.000 97.07


- Tirtayatra dan HIPENCA Internasional (tambahan Denpasar Pestival)

51.685.500 51.085.500 98.84

- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN, HAN dan FK-PANTI)

67.306.000 61.876.000 91.00


- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

390.128.000 344.313.300 88.00 - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

38.867.500 38.767.500 99.74


Masyarakat (HLUN, HAN dan FK-PANTI)

- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar

310.965.100 297.372.000 95.63 - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

115.449.900 114.548.700 99.2

- Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

133.822.000 133.492.000 99.75 - Kegiatan Pembinaan Karang taruna di Kota Denpasar

130.725.250 129.820.300 99.49

- Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

123.303.000 122.458.000 98.63 - Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

54.049.750 54.049.750 100

- Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

104.067.000 103.947.000 99.88 - Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

137.486.250 131.736.250 95.82

- Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

51.248.250 51.138.250 99.78 - Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

196.194.500 166.409.400 84.82

- Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan

158.688.000 154.318.000 97.00 - Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

52.166.750 52.166.750 98.86

- Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

223.892.000 172.058.100 76.00 - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

62.462.500 162.362.500 99.94

- Pelatihan Manajamen Organisasi Karang Taruna

104.053.500 81.153.500 77.00 - Hari Apel Pahlawan 127.075.000 166.975.000

92.05

- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

705.522.000 466.302.000 66.00 - Pembinaan Kepahlawanan / Keperintisan

79.833.000 74.933.000 93.86

- Penyusunan Buku SPM Bidang Sosial

26.868.000 26.088.000 97.00


- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia usaha Sosialisasi Potensi dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

14.664.500 13.244.500 90.00

- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah)

8.820.000 8.820.000 100


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media

pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi

pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 telah menyajikan berbagai

keberhasilan yang dicapai Dinas Sosial Kota Denpasar.Untuk pencapaian sasaran

yang diukur dari indikator kinerja utama antara lain:

Pada indikator Persentase penurunan jumlah PMKS yang tertangani sudah

mencapai realisasi sebesar 111 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 % atau

sebesar 2,23%

Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

tahun anggaran 2018 daya serap anggaran mencapai 92,95%

4.2 Saran – Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud capaian

kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai

dengan tupoksi.Adapun langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator

kinerja antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan

cermat mempertimbangkan sumberdaya manusia yang ada dan tujuan

organisasi.

2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian

kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang

menyangkut outcomes program dan output kegiatan agar dapat diukur.

3. Untuk Pencaiaan Indikator Utama sudah dapat dilaksanakan sesuai dan target

dan dapat lebih ditinggakan lagi.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota

Denpasar Tahun 2018 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Januari 2019 Kepala Dinas SosialKota Denpasar

I Made Mertajaya, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610605 198203 1 023

Documents

KATA PENGANTAR - Denpasar · KATA PENGANTAR Dinas Sosial Kota Denpasar telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan