71

KATA PENGANTAR · 2020. 6. 25. · A. PENGERTIAN Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  •  

  •  

    KATA PENGANTAR

    Pengelolaan Keuangan Negara didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor

    17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu)

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan ujung tombak pengelolaan

    keuangan negara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai lembaga negara

    pengguna APBN, KPPU tidak terlepas dari kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan

    keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan

    Negara tersebut. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien,

    transparan dan akuntabel, Biro Renkeu berupaya menciptakan sistem yang kondusif

    dalam pengelolaan keuangan negara di KPPU khususnya terkait dengan kegiatan

    pelaksanaan keuangan negara.

    Sebagai langkah konkrit dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara

    yang kondusif, Biro Renkeu melalui Tim Penyusun Buku Saku telah menyusun Buku Saku

    Pengelolaan Anggaran. Buku ini merangkum dan menjabarkan secara lengkap berbagai hal

    terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disertai dengan

    contoh-contoh konkrit yang terjadi di KPPU. Tim Penyusun berharap buku ini dapat

    mengedukasi sekaligus menjadi bentuk pemberian layanan terbaik Biro Renkeu kepada

    para pemangku kepentingan.

    Tim Penyusun menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan yang

    memerlukan penyempurnaan, karena itu Tim Penyusun mengharapkan kritik dan saran

    yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyajian dalam buku ini

    dikemudian hari.

    Jakarta, Desember 2017

    Tim Penyusun

  • ii 

     

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar …………………………………………………..……………………… i

    Daftar Isi ……………………………………………………………….…………………. ii

    Daftar Lampiran ………………………………………………….…………………….. iv

    Alur Proses Pencairan Anggaran …………………………………………………….

    Tugas dan Wewenang Pejabat Perbendaharaan ........................................

    Dasar Hukum Pelaksanaan Anggaran.......................................................

    Ketentuan- Ketentuan Umum Pelaksanaan Anggaran ..............................

    v

    vi

    ix

    x

    Bab I Konsumsi Rapat …….…………………………………….……………………. 1

    A. Pengertian ……………………………………………….………….…………. 1

    B. Tata Cara Pertanggungjawaban ……………………..…………………… 1

    C. Kelengkapan Tagihan ………………………………..……………………… 1

    Contoh Kasus …………………………………………….……………….……… 5

    Bab II Perjalanan Dinas ……………………………………….……………………… 6

    A. Pengertian ………………………………………………..……………………. 6

    B. Prinsip Perjalanan Dinas …………………………………………………… 6

    C. Jenis Perjalanan Dinas ……………………………..……………………… 6

    D. Komponen Perjalanan Dinas .......................................................

    E. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas ……………..……………….….….……

    11

    15

    F. Surat Tugas ………………………………………..………………………….. 18

    G. Tata Cara Pembayaran …………..…………………………………………. 19

    H. Kelengkapan Dokumen …………………………………………………….. 21

    Contoh Kasus …….………………………………………………………………. 24

    Bab III Honorarium …………………………………………………………………….. 29

    A. Pengertian ……………………………………………………………………… 29

    B. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 29

    C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………….. 29

    D. Kelengkapan Dokumen Pendukung …………………………………….. 29

    E. Ketentuan Penting Dalam Pencairan Honorarium …………………… 30

    Contoh Kasus …………………………………………………………………….. 36

    Bab IV Revisi Anggaran ……………………………………………………………….. 37

    A. Pengertian ……………………………………………………………………… 37

    B. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 37

    C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………….. 37

    D. Batasan Revisi Anggaran …………………………………………………… 39

    E. Jenis Revisi Anggaran ………………………………………………………. 39

    F. Syarat Pengajuan Revisi Anggaran ………………………………………. 40

  • iii 

     

    G. Proses Penyelesaian Revisi Anggaran …………………………………… 42

    Daftar Pustaka ………………………………………………….………….…………… 44

    Daftar Istilah ……………………………………………………………………………..

    Lampiran .................................................................................................

    45

    48

  • iv 

     

    DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran 1 Daftar Nominatif Perjalanan Dinas …………………………………. 48

    Lampiran 2  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ……………………….. 49

    Lampiran 3  Surat Pernyataan ………………………………………………………… 50

    Lampiran 4  Kwitansi dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Lokal ……………. 51

    Lampiran 5  Daftar Nominatif Penerima Honor ……………………………………. 52

    Lampiran 6  Pengajuan Revisi Anggaran ……………………………………………. 54

    Lampiran 7  Checklist Pelaksanaan Anggaran ……………………………………. 55

  •  

    ALUR KERJA PENCAIRAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KPPU

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Keterangan: 1. PIC Unit Kerja (Staf Sub Bagian TU) melakukan verifikasi dokumen pencairan

    anggaran yang diserahkan user dan melakukan perekaman realisasi. Setelah mendapatkan otorisasi dari Kasubag TU pada masing-masing Deputi/Sekretariat Jenderal, PIC Unit mengajukan dokumen tersebut kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dibuatkan SPP dan SPM.

    2. Biro Perencanaan dan Keuangan memproses dokumen dan menerbitkan SPP dan SPM hingga siap diotorisasi oleh Para Pejabat yang mengotorisasi pencairan, yaitu PPK, Bendahara Pengeluaran, dan PPSPM.

    3. Setelah proses otorisasi rampung, Biro Perencanaan dan Keuangan mengajukan dokumen ke KPPN.

    4. Proses di KPPN sampai terbit SP2D. 5. Setelah Biro Perencanaan Keuangan (melalui Bendahara Pengeluaran) menerima

    transfer dana dari KPPN, maka dilakukan transfer melalui mekanisme CMS kepada para pihak yang berkepentingan.

    6. Selesai.

    PIC UNIT (SUB BAG 

    TU) 

    BIRO RENKEU (SPM) 

    BENDAHARA PENGELUARAN 

    BIRO RENKEU  PEJABAT PENANDA‐ 

    TANGAN SPM (PPSPM) 

    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

    (PPK) 

    KPPN BIRO RENKEU 

    (TRANSFER CMS) 

  • vi 

     

    TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PERBENDAHARAAN

    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

    Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

    melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada

    Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

    Tugas dan Wewenang KPA:

    1. Menyusun DIPA;

    2. Menetapkan PPK & PPSPM;

    3. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan

    pengelola anggaran/keuangan;

    4. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

    5. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan

    dana;

    6. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan

    pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

    7. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

    Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk

    mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas

    beban APBN.

    Tugas dan Wewenang PPK:

    1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

    2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

    3. Membuat, menandatangani & melaksanakan perjanjian dengan Penyedia

    Barang/Jasa;

    4. Melaksanakan kegiatan swakelola;

    5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;

    6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

    7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

    8. Membuat dan menandatangani SPP;

    9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

    10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita

    Acara Penyerahan;

    11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

  • vii 

     

    12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang

    mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

    Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

    Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk

    melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah

    membayar (SPM).

    Tugas dan Wewenang PPSPM:

    1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

    2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk

    dibayarkan;

    3. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

    4. Menerbitkan SPM;

    5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

    6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan

    7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

    pengujian dan perintah pembayaran.

    Bendahara Pengeluaran

    Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

    membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

    Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian

    Negara/Lembaga.

    Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran:

    1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga

    dalam pengelolaannya

    2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK

    3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK

    4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk

    dibayarkan

    5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang

    dilakukan

    6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara

    7. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP

    8. Menyampaikan LPJ kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN

  • viii 

     

    PIC Unit Kerja

    PIC Unit Kerja adalah staf Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas melakukan

    penatausahaan administrasi keuangan pada suatu Unit Kerja (Biro/Direktorat).

    Kepala Sub Bagian Tata Usaha

    Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan

    tugas:

    1. Melakukan penatausahaan administrasi dan distribusi surat, dokumen, naskah

    dinas, dan kearsipan;

    2. Melakukan penatausahaan anggaran dan kegiatan Deputi/Sekretariat Jenderal;

    3. Menangani pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokoleran

    Deputi/Sekretariat Jenderal.

  • ix 

     

    DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANGGARAN

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

    Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

    5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas

    Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

    6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara

    Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

    7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara

    Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

    8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan

    9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran

    10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-860/MK.02/2015 tanggal 29 Oktober 2017

    tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Komisi Pengawas Persaingan

    Usaha

    11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tentang Langkah-Langkah

    Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran

    2017

  •  

    KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN

    1. Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai.

    2. Penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan, mengendalikan dan

    mengawasi setiap tagihan.

    3. Penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah

    timbulnya hak tagih, dalam arti bahwa SPM-LS telah disampaikan kepada KPPN paling

    lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.

    4. Ketentuan nomor 3 di atas berlaku untuk semua pengajuan tagihan dengan

    menggunakan mekanisme SPM-LS, meliputi:

    a. SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa

    b. SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk

    keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium dan perjalanan

    dinas.

    5. Norma waktu penyelesaian tagihan dapat digambarkan sebagai berikut:

    6. Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, diminta kepada

    setiap PIC unit kerja yang mengajukan tagihan untuk melampirkan Surat Pernyataan

    SPM melebihi batas waktu pada saat pengajuan SPM yang ditandatangani oleh Kuasa

    Pengguna Anggaran. 7. Penyampaian data perjanjian/kontrak kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja

    setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak. 8. Uang muka kegiatan yang telah diterima harus segera dipertanggungjawabkan dalam

    jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 9. Dalam hal jangka waktu penyelesaian dokumen pertanggungjawaban UP melebihi 30

    (tiga puluh) hari kerja, Unit Kerja harus melampirkan Surat Pernyataan dari Pejabat

    Pembuat Komitmen. 10. Untuk pengajuan tagihan pekerjaan maupun honorarium yang belum selesai

    kegiatannya (terutama pada akhir tahun), harus menyertakan SPTJM yang

    ditandatangani oleh PPK.

  •  

    BAB I KONSUMSI RAPAT

    A. PENGERTIAN Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

    kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk

    rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/setara maupun

    untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.1

    B. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN Jika konsumsi rapat menggunakan uang muka UP, maka setiap staf Subag TU unit kerja

    meminta uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran sebelum pelaksanaan rapat

    dengan melampirkan:

    1. Form pengajuan pembayaran (harus mengisi tanggal dokumen

    dipertanggungjawabkan);

    2. Surat Perintah bayar (SPby) lengkap dengan tanda tangan PPK dan Bendahara

    Pengeluaran.

    Jika konsumsi rapat menggunakan mekanisme Reimbursement, maka pertanggungjawaban

    dengan melampirkan dokumen tagihan lengkap:

    1. Memo/Surat undangan kegiatan rapat;

    2. Daftar hadir;

    3. Notulensi rapat;

    4. Bukti Pembayaran (Kuitansi, Bon, Nota, Struk);

    5. Surat Perintah Bayar (SPby);

    6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani oleh Kepala

    Biro/Direktur/Kepala KPD.

    C. KELENGKAPAN TAGIHAN Konsumsi rapat dapat dicairkan dengan memenuhi kelengkapan seperti:

    1. Memo/Surat undangan kegiatan rapat;

    2. Daftar Hadir;

    3. Notulensi rapat/Hasil rapat;

    4. Bukti pembayaran/kuitansi.

    a. Jika Belanja kurang dari Rp1.000.000,00

    Kelengkapan : Kuitansi/Bon/Nota

                                                                1  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, hal 116 

  •  

    Materai 3000 (jika belanja > Rp250.000,00 s.d. < Rp1.000.000,00)

    Stempel toko

    Nama jelas dan tanda tangan penerima

    b. Jika Belanja ≥ Rp1.000.000,00

    Kelengkapan : Kuitansi/Bon/Nota

    Materai 6000

    Stempel toko

    Nama jelas dan tanda tangan penerima

    c. Jika pertanggungjawaban konsumsi menggunakan struk tidak perlu menggunakan

    materai.

    d. Bukti pembayaran harus dilengkapi dengan cap dan tanda tangan PPK, Bendahara

    Pengeluaran, dan Pejabat Penerima Barang/Jasa.

    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani oleh Kepala

    Biro/Direktur/Kepala KPD.

    Contoh Kuitansi Pertanggungjawaban Konsumsi Rapat

    Sudah terima dari : SatkerKomisiPengawasPersainganUsaha

    Banyaknya uang : Satujutaempatratussepuluh riburupiahUntuk pembayaran : BiayaKonsumsiRapatSosialisasiPenggunaanSistemInformasi

    OnlineDalamRangkaPeningkatanKompetensiPengembanganSDMpada 23Maret2017 sebanyak30orangxRp47.000,‐

     

      

      

    Jumlah : Rp1.410.000,00           

    Jakarta, 23 Maret 2017

  •  

    Contoh kuitansi sesuai dengan format PMK 190/PMK.05/2012 pada lampiran XI

    KUITANSI PEMBAYARAN UP *) TA : (1)

    Nomor Bukti : (2) Mata Anggaran : (3)

    KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

    Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker …..(4)………

    Jumlah Uang : Rp. ……(5)………. Terbilang : …..........(6)………………………………………………………...

    ………………………………………………………. Untuk Pembayaran : …………..(7)………………………………….

    Tempat/Tgl. (8) Jabatan Penerima Uang Tanda tangan dan Stempel (9) Nama Jelas

    Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,, An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Tanda tangan (10) (Nama Jelas) NIP/NRP.

    Lunas dibayar Tgl…. Bendahara Pengeluaran Tanda tangan (11) (Nama Jelas) NIP/NRP.

    Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggungjawab Tanda tangan (12) (Nama Jelas) NIP/NRP.

    *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa

  •  

    PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)

    NO URAIAN ISIAN

    (1) Diisi tahun anggaran berkenaan

    (2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan

    (3) Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran

    (4) Diisi nama satker yang bersangkutan

    (5) Diisi jumlah uang dengan angka

    (6) Diisi jumlah uang dengan huruf

    (7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi

    teknisnya

    (8) Diisi tempat dan tanggal penerima uang

    (9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan materai

    sesuai ketentuan

    (10) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen serta

    stempel dinas

    (11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP Bendahara Pengeluaran dan tanggal

    lunas dibayar

    (12) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan

    bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa

  •  

    Contoh Kasus: a. Pada tanggal 1 Juni 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan rapat

    koordinasi dan mengundang peserta dari unit lain sebanyak 20 orang. Konsumsi yang

    sudah disediakan sesuai dengan jumlah undangan. Bagaimana teknis

    pertanggungjawaban pada kuitansi?

    Jawaban : Kelengkapan tagihan :

    - Memo/Surat undangan kegiatan rapat;

    - Daftar Hadir;

    - Notulensi/Hasil rapat;

    - Bukti pembayaran/kuitansi.

    - SPTJM

    - SPby

    b. Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah disahkan terdapat belanja

    konsumsi yaitu Makan 1 kali @Rp40.000,00 dan Kudapan 1 kali @Rp18.000,00. Dalam

    Standar Biaya Masukan (SBM) untuk kudapan 1 kali hanya Rp21.000,00 dan Makan 1

    kali Rp47.000,00. Apakah diperbolehkan pada saat pengajuan pembayaran Makan 1

    kali @Rp41.000,00 dan kudapan 1 kali @Rp17.000,00 karena total Konsumsi tetap

    Rp48.000,00?

    Jawaban : Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.02/2016 tentang

    Standar Biaya Masukan TA 2017, satuan biaya konsumsi rapat terdapat dalam

    lampiran II PMK sehingga pengajuan pembayaran dapat dibayarkan dengan ketentuan

    bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran tersebut ada dan masih mencukupi.

    c. Apakah pembelian konsumsi rapat diatas Rp1.000.000,00 dikenakan pajak?

    Jawaban : Pajak akan dikenakan atas pembelian konsumsi dengan menggunakan jasa catering.

    Pajak yang dikenakan adalah PPh pasal 23 sebesar 2%. Penjelasan lebih lanjut dapat

    dilihat pada Buku Saku Pajak.

  •  

    BAB II PERJALANAN DINAS

    A. PENGERTIAN

    1. Perjalanan dinas dalam negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah

    perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik

    Indonesia untuk kepentingan negara.2

    2. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah

    perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia,

    termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan

    dinas/negara.3

    B. PRINSIP PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:4

    1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang

    berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

    2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;

    3. Efisiensi penggunaan belanja negara; dan

    4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan

    biaya perjalanan dinas.

    C. JENIS PERJALANAN DINAS Jenis perjalanan dinas di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

    (KPPU) adalah:

    No. Jenis Perjalanan Dinas Uraian

    1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

    (524111)

    a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang

    melekat pada jabatan;

    b. Pengumandahan (Detasering)

    Contoh: Penugasan sementara Staf

    Kantor Pusat KPPU sebagai Staf Kantor

    Perwakilan Daerah Manado pada tahun

    2012.

    c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan.

    Contoh: Pegawai Kantor Perwakilan

    Daerah yang melaksanakan assesment di

                                                                2  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 4 Ibid

  •  

    Kantor KPPU Pusat Jakarta;

    d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan

    Pegawai Negeri atau menghadap seorang

    dokter penguji kesehatan;

    e. Memperoleh pengobatan;

    f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan

    keputusan Majelis Penguji Kesehatan

    Pegawai Negeri;

    g. Mengikuti pendidikan setara

    Diploma/S1/S2/S3;

    h. Mengikuti diklat;

    i. Menjemput /mengantarkan ke tempat

    pemakaman jenazah Pejabat

    Negara/Pegawai Negeri yang meninggal

    dunia dalam melakukan perjalanan

    dinas; atau

    j. Menjemput mengantarkan ke tempat

    pemakaman jenazah Pejabat

    Negara/Pegawai Negeri yang meninggal

    dunia dari tempat kedudukan yang

    terakhir ke kota tempat pemakaman.

    2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

    Kota (524113)

    a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang

    melekat pada jabatan;

    b. Pengumandahan (Detasering);

    c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan)

    d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan

    Pegawai Negeri atau menghadap seorang

    dokter penguji kesehatan;

    e. Memperoleh pengobatan;

    f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan

    keputusan Majelis Penguji Kesehatan

    Pegawai Negeri;

    g. Mengikuti pendidikan setara

    Diploma/S1/S2/S3;

    h. Mengikuti diklat;

    i. Menjemput/mengantarkan ke tempat

    pemakaman jenazah Pejabat

    Negara/Pegawai Negeri yang meninggal

  •  

    dunia dalam melakukan perjalanan

    dinas.

    3. Belanja Perjalanan Dinas Paket

    Meeting Dalam Kota (524114)

    a. Pengeluaran untuk perjalanan dinas

    dalam rangka kegiatan rapat, seminar,

    dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker

    penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas

    yang ditanggung oleh satker peserta.

    b. Kegiatan Rapat di luar jam kerja di

    dalam kantor, dengan ketentuan

    pelaksanaan sebagai berikut:

    Satuan biaya uang saku RDK belum

    termasuk konsumsi rapat. Satuan

    biaya uang saku RDK sebesar

    Rp300.000,00 per orang

    Undangan RDK minimal ditujukan

    kepada pejabat eselon II

    lainnya/Kementerian Negara/

    Lembaga lainnya/ Instansi

    Pemerintah/ Masyarakat;

    Jumlah peserta yang mengikuti RDK

    minimal 10 Orang;

    Uang saku RDK dibiayai seluruhnya

    oleh penyelenggara RDK dan peserta

    RDK terbatas sesuai dengan yang

    tercantum dalam undangan;

    Substansi yang dibahas dalam RDK

    dalam rangka pencapaian output

    kegiatan;

    Dilaksanakan minimal 3 jam kerja di

    luar jam kerja di hari kerja.

    Tidak diberikan uang makan lembur

    dan uang lembur.

    4. Belanja Perjalanan Dinas Paket

    Meeting Luar Kota (524119)

    Untuk perjalanan dinas dalam rangka

    kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya

  •  

    yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang

    dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang

    ditanggung oleh satker peserta.

    5. Belanja Perjalanan Dinas Luar

    Negeri (524219)

    Perjalanan dinas luar negeri dilakukan

    dalam rangka:

    a. Perjalanan dinas jabatan, terdiri dari;

    melaksanakan tugas dan fungsi yang

    melekat pada jabatan;

    mengikuti tugas belajar di luar

    negeri dalam rangka menempuh

    pendidikan formal setingkat Strata 1,

    Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;

    mendapatkan pengobatan di luar

    negeri berdasarkan keputusan

    Menteri/Pimpinan Lembaga;

    menjemput atau mengantar jenazah.

    Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota

    TNI, anggota POLRI, Pejabat

    Lainnya, dan Pihak Lain yang

    meninggal dunia di luar negeri

    karena menjalankan tugas negara;

    mengikuti kegiatan magang di luar

    negeri;

    melaksanakan Pengumandahan

    (Detasering);

    mengikuti konferensi/ sidang

    internasional, seminar, lokakarya,

    studi banding, dan kegiatan-kegiatan

    yang sejenis;

    mengikuti dan/atau melaksanakan

    pameran dan promosi; atau

    mengikuti training, pendidikan dan

    pelatihan, kursus singkat (short

    course), penelitian, atau kegiatan

    sejenis.

  • 10 

     

    b. Perjalanan dinas pindah.

    Catatan:

    Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas

    Luar Negeri mengacu pada Surat

    Kementerian Sekretariat Negara No. B-

    410/Kemensetneg/Ses/LN.00/02/2017

    tanggal 28 Februari 2017. Sumber :

    1. PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri

    dan Pegawai Tidak Tetap. 2. Perdirjen 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

    Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013) tanggal 3 Juli 2013; 4. PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,

    Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 13; 5. PMK 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

    164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 01/SJ/SE/II/2017 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan

    Rapat Di Dalam Kantor dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pengawas

    Persaingan Usaha.

  • 11 

     

    D. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari:

    No. Jenis Perjalanan Dinas Uraian

    1. Belanja Perjalanan Dinas

    Biasa (524111)

    a. Uang harian, terdiri atas:

    uang makan

    uang transpor lokal, dan

    uang saku

    b. Biaya transpor, terdiri atas:

    perjalanan dinas dari tempat

    kedudukan sampai tempat tujuan

    keberangkatan dan kepulangan

    termasuk biaya ke terminal

    bus/stasiun/bandara/pelabuhan

    keberangkatan

    retribusi yang dipungut di terminal

    bus/stasiun/bandara/pelabuhan

    keberangkatan dan kepulangan

    c. Biaya penginapan di hotel atau tempat

    menginap lainnya;

    Catatan:

    Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan

    sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif

    hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana

    diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

    mengenai Standar Biaya yang diberikan

    secara lumpsum dengan melampirkan bukti

    transportasi yang sah pergi pulang (PP).

    d. Uang representasi, diperuntukan bagi

    Pejabat Eselon II ke atas selama perjalanan

    dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan

    Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya ;

    e. Sewa kendaraan dalam Kota, termasuk

    biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan

    pajak; dan/atau

    f. Biaya pemetian, biaya

    menjemput/mengantar jenazah;

    g. Biaya lumpsum barang pindahan.

    2. Belanja Perjalanan Dinas a. Dalam kota sampai 8 jam

  • 12 

     

    Dalam Kota (524113) Biaya transpor secara lumpsum dan batas

    tertinggi, diberikan dengan ketentuan:

    Sesuai dengan jumlah hari riil

    pelaksanaan perjalanan dinas jabatan;

    Sesuai jumlah penugasan pelaksanaan

    perjalanan dinas jabatan dalam satu

    hari;

    Penugasan yang dilaksanakan lebih dari

    satu tujuan pelaksanaan perjalanan

    dinas jabatan dan merupakan satu

    kesatuan penugasan hanya diberikan

    sebesar 1 kali biaya transpor dalam

    Kota.

    b. Dalam kota lebih dari 8 jam

    Biaya transpor secara lumpsum dan batas

    tertinggi. Dalam hal biaya transpor dalam

    Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya

    transpor dalam Kota sebagaimana

    dimaksud dalam Standar Biaya, kepada

    Pelaksana SPD diberikan biaya transpor

    sesuai bukti riil moda transportasi yang

    digunakan.

    3. Belanja Perjalanan Dinas

    Paket Meeting Dalam Kota

    (524114)

    a. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam

    rangka kegiatan rapat, seminar, dan

    sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta

    yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang

    ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

    Biaya transportasi peserta,

    panitia/moderator,dan/atau

    narasumber baik yang berasal dari

    dalam kota maupun dari luar kota;

    Biaya paket meeting

    (halfday/fullday/fullboard);

    Uang saku peserta, panitia/moderator

    dan/atau narasumber baik yang berasal

  • 13 

     

    dari dalam kota maupun dari luar kota

    termasuk uang saku rapat dalam kantor

    di luar jam kerja;

    Uang harian dan/atau biaya

    penginapan peserta, panitia/moderator,

    dan/atau narasumber yang mengalami

    kesulitan transportasi.

    Catatan:

    Terkait perjalanan dinas dalam rangka

    rapat/seminar/workshop/diklat/bimtek di dalam kota melebihi 8 jam atau sampai 8 jam mengacu pada Lampiran V PMK 113/PMK.05/2012.

    b. Untuk Uang Saku Rapat Dalam Kantor

    (RDK)

    Satuan biaya uang saku RDK belum

    termasuk konsumsi rapat. Satuan biaya

    uang saku RDK sebesar Rp300.000,00

    per orang;

    Transport lokal bagi peserta dari Luar

    KPPU sepanjang kriteria terpenuhi;

    Tidak diberikan uang makan lembur

    dan uang lembur.

    4. Belanja Perjalanan Dinas

    Paket Meeting Luar Kota

    (524119)

    Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam

    rangka kegiatan rapat, seminar, dan

    sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota

    satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya

    oleh satker penyelenggara, serta yang

    dilaksanakan di luar kota satker peserta

    dengan biaya perjalanan dinas yang

    ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

    a. Biaya transportasi peserta,

    panitia/moderator,dan/atau narasumber

    baik yang berasal dari dalam kota maupun

    dari luar kota;

    b. Biaya paket meeting (full board);

    c. Uang saku peserta, panitia/moderator

    dan/atau narasumber baik yang berasal dari

  • 14 

     

    dalam kota maupun dari luar kota;

    d. Uang harian dan/atau biaya penginapan

    peserta, panitia/moderator, dan/atau

    narasumber yang mengalami kesulitan

    transportasi Catatan: 1. Biaya penginapan 30% tidak diberikan untuk:

    Perjadin jabatan lebih dari 8 jam yang dilaksanakan pergi dan pulang pada hari yang sama; Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket fullboard; Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

    2. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan perjalanan dinas ke daerah tujuan di sekitar Kantor Pusat KPPU dan Kantor Perwakilan Daerah KPPU sebagai berikut: Satuan biaya transportasi ke daerah tujuan di sekitar Kantor Pusat KPPU dan di sekitar Kantor

    Perwakilan Daerah KPPU mengikuti satuanbiaya transportasi darat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017Lampiran II angka 1 dan 2;

    Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan;

    Pelaksanaan perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas paket meeting tidakdiperkenankan mengajukan klaim pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif standar biaya hotel di tempat tujuan.

    3. Ketentuan biaya perjalanan dinas bagi pengemudi: Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pejabat Eselon I ke atas dengan tujuan daerah

    sekitar Kantor Pusat KPPU (Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya; Besaran uang harian yang dapat dibayarkan Rp250.000,00 per hari; Besaran biaya penginapan yang dapat dibayarkan Rp250.000,00 per hari.

    5. Belanja Perjalanan Dinas

    Luar Negeri (524219)

    Biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan

    untuk:

    a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain

    yang dibayarkan dalam rangka perjalanan

    dinas yang antara lain meliputi biaya

    transportasi ke terminal

    bus/stasiun/Bandar udara/pelabuhan dan

    sebaliknya, biaya aplikasi visa, airport tax,

    dan retribusi;

    b. Uang harian yang mencakup biaya

    penginapan, uang makan, uang saku, dan

    uang transportasi lokal;

    c. Uang representasi, diberikan kepada Ketua

    Delegasi yang ditunjuk melalui Ketetapan

    Presiden;

    d. Biaya aplikasi Visa;

    e. Biaya asuransi perjalanan;

    f. Biaya pemetian;

    g. Biaya angkutan jenazah, dan/atau;

    h. Biaya lumpsum barang pindahan

  • 15 

     

    Sumber :

    1. PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri

    dan Pegawai Tidak Tetap. 2. Perdirjen 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

    Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013) tanggal 3 Juli 2013; 4. PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,

    Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 13; 5. PMK 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

    164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 01/SJ/SE/II/2017 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan

    Rapat Di Dalam Kantor dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pengawas

    Persaingan Usaha.

    E. TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

    Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

    Nomor 133/SJ/Kep/IX/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Tata Cara

    Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

    tingkat biaya perjalanan dinas di lingkungan KPPU diatur sebagai berikut:

    No Pejabat Negara Tk Biaya

    Moda Transportasi Tarif Hotel Pesawat

    Udara Kapal Laut

    Kereta Api/Bus

    Lain-nya

    1.

    Ketua KPPU/ Wakil Ketua KPPU/ Anggota KPPU

    A Bisnis VIP/ Kelas I A

    Spesial/ Eksekutif

    Riil

    Disetarakan dengan Pejabat Negara

    2. - Sekretaris Jenderal

    - Investigator Utama Yang Ditugaskan sebagai Sekretaris Jenderal atau Deputi Bidang

    Pejabat Eselon I

    3. - Investigator Utama yang ditugaskan sebagai Kepala Biro

    - Direktur - Kepala Satuan

    Pengawas Internal

    - Kepala Kantor Perwakilan Daerah

    B Ekonomi Kelas I

    B Eksekutif Riil

    Pejabat Eselon II

  • 16 

     

    - Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi

    4. - Investigator Utama yang ditugaskan sebagai Kepala Bagian

    - Investigator Utama

    - Panitera Utama - Staf Ahli Unsur

    Pembantu Anggota Komisi

    - Investigator Utama Madya/ Panitera Utama Madya dengan penugasan struktural

    - Investigator Utama Madya/ Panitera Utama Madya

    - Investigator Utama Muda/ Panitera Utama Muda dengan penugasan struktural

    - Investigator Utama Muda/ Panitera Utama Muda

    - Jabatan-jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-92/MK.2/2010

    C Ekonomi Kelas II A

    Eksekutif Riil

    Disetarakan SBM tingkat Pejabat Eselon III/Golongan IV

    5. - Investigator Utama Pertama

    - Panitera Utama Pertama

    - Auditor Utama Pertama

    - Investigator Madya/Analis Kebijakan Madya/Panitera Madya/Auditor Madya yang ditugaskan

    Disetarakan SBM tingkat Pejabat Eselon IV/Golongan III

  • 17 

     

    sebagai Kepala Sub Bagian

    - Jabatan-jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-92/MK.2/2010

    - Investigator Madya/Analis Kebijakan Madya/Panitera Madya/Auditor Madya

    - Pengadministrasi Ahli Muda

    - Analis Kebijakan Muda

    - Panitera Muda - Auditor Muda - Pengadministra

    si Ahli Pertama - Analis

    Kebijakan Pertama

    - Investigator Pertama

    - Panitera Utama - Auditor Pertama

    Disetarakan SBM tingkat PNS Golongan III

    6. - Pengadministrasi Madya

    - Pengadministrasi Muda

    - Pengadministrasi Pertama

    - Pelaksana

    Disetarakan SBM tingkat PNS Golongan I/II

    7. Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain

    Ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan

    2. Perjalanan Dinas Luar Negeri5

    No Pejabat Negara Tk Biaya

    Moda Transportasi Pesawat Udara*)

    Angkutan Darat/Air ****)

    1. Menteri, Ketua dan Wakil Ketua

    Lembaga Tinggi Negara A First Class Paling rendah

    klasifikasi Bussines 2. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Business

                                                                5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pasal Lampiran V

  • 18 

     

    Penuh/Kepala Perwakilan, dan

    pejabat negara lainnya yang setara

    termasuk Pimpinan Lembaga

    Pemerintah Non Kementerian dan

    Pimpinan Lembaga lain yang

    dibentuk berdasarkan peraturan

    perundang-undangan, Anggota

    Lembaga Tinggi Negara, Anggota

    Komisi, Pejabat Eselon I, dan

    pejabat lainnya yang setara

    3. Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil

    Golongan IV/c ke atas, Pejabat

    Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri,

    utusan khusus Presiden (special

    envoy), dan pejabat lainnya yang

    setara

    B

    4. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c

    sampai dengan Golongan IV/b dan

    Perwira Menengah TNI/Polri ;

    C

    Published

    (Jika lama

    penerbangan

    > 8 jam

    (tidak

    termasuk

    waktu

    transit),

    dapat

    diberikan

    Klasifikasi

    Business )

    5. Pegawai Negeri Sipil dan anggota

    TNI/Polri selain yang dimaksud

    pada Golongan B dan Golongan C

    D

    6. Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain Ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai

    dengan tingkat pendidikan/ keahlian/kepatutan

    tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang

    bersangkutan

    Keterangan:

    *) : Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi

    ****) : Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah

    F. SURAT TUGAS Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nomor 133/SJ/Kep/IX/2016

    tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas

    Dalam Negeri Komisi Pengawas Persaingan Usaha:

  • 19 

     

    1. Lingkup penandatanganan Surat Tugas di lingkungan Satuan Kerja KPPU adalah:

    No. Pelaksana Perjalanan Dinas Penandatangan Surat Tugas 1. Komisioner KPPU, Eselon I, Eselon II

    (termasuk Kepala Satuan Pengawas Internal), dan Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi

    Ketua atau Wakil Ketua KPPU

    2 Kepala Kantor Perwakilan Daerah, Staf Ahli Unsur Pembantu Anggota Komisi, dan Eselon III ke bawah

    Eselon I

    3 Staf Satuan Pengawas Internal Kepala Satuan Pengawas Internal

    4 Staf Kantor Perwakilan Daerah Kepala Kantor Perwakilan Daerah

    2. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit mencantumkan :

    a. Pemberi tugas

    b. Pelaksana tugas

    c. Waktu Pelaksanaan tugas

    d. Tempat pelaksanaan tugas

    e. Jenis kegiatan yang menjadi beban anggaran

    f. Deskripsi penugasan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran beragam,

    termasuk penugasan sebagai narasumber atau moderator.

    3. Pembatalan dan/atau Pergantian Perjalanan Dinas

    Apabila terjadi pembatalan perjalanan dinas dan telah diajukan biayanya melalui

    mekanisme LS sebelum perjalanan dinas, maka dana tersebut masih dapat

    digunakan untuk perjalanan dinas lainnya yang sejenis dengan melampirkan:

    a. Surat tugas baru pengganti pelaksana SPD;

    b. SPTJM yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon II sebagaimana yang

    tercantum dalam lampiran IV Keputusan Sekjen tersebut; dan

    c. Surat pernyataan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dari pelaksana

    perjalanan dinas sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VII

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 (Perjalanan dinas Dalam

    Negeri) dan Lampiran VII dan VIII PMK 164/PMK.05/2015.

    Catatan: Untuk Format Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri, masih mengacu kepada Contoh 23 Bab VI tentang Jenis dan Format Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Surat Kementerian Sekretariat Negara No. B410/Kemensetneg/Ses/LN.00/02/2017 Tanggal 28 Februari 2017.

    G. TATA CARA PEMBAYARAN 1. Pencairan anggaran perjalanan dinas

    a. Mekanisme LS di Muka (sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi

    Nomor 133/SJ/Kep/IX/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Tata

    Cara Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Komisi Pengawas Persaingan

    Usaha). Pengajuan dilakukan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas dengan

    melampirkan:

  • 20 

     

    1) Salinan Surat Tugas atau Surat Keputusan Pindah

    2) Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

    3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) asli

    4) Salinan formulir Surat Pelaksanaan Perjadin (SPD)

    5) Salinan Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara (Perjadin LN)

    6) Rincian biaya perkiraan sementara asli

    7) Daftar Nominatif

    8) Lampiran acuan kurs mata uang asing yang digunakan untuk mengkonversi

    anggaran kedalam Rupiah (Perjadin LN)

    b. Mekanisme LS Reimbursement

    Pengajuan dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan dinas rampung dilakukan

    dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam

    buku saku ini sesuai masing-masing jenis belanja perjalanan dinas.

    c. Mekanisme UP Reimbursement

    Pengajuan dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan dinas rampung dilakukan

    dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam

    buku saku ini sesuai masing-masing jenis belanja perjalanan dinas.

    2. Besaran Uang Muka

    Berdasarkan Memo Dinas Sekretariat Nomor 190/B1/M.IV/2015 tanggal 15 April

    2015, diatur ketentuan mengenai besaran Uang Muka sebagai berikut:

    No. Jabatan Jenis Uang Muka Persyaratan 1. Komisioner dan

    Sekretaris Jenderal

    - Uang harian - Biaya penginapan - Uang Representatif

    Pengajuan LS di Muka minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas

    2. Eselon II ke bawah

    - Uang harian - Biaya penginapan

    Pengajuan LS di Muka minimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas

    Catatan: Uang muka dapat diberikan sepanjang Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran tersedia dan hanya berlaku untuk anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni.

  • 21 

     

    H. KELENGKAPAN DOKUMEN

    No. Jenis Dokumen

    Jenis Perjadin

    Dasar Hukum Belanja

    Perjalanan Dinas Biasa

    (524111)

    Belanja Perjalanan

    Dinas Dalam Kota

    (524113)

    Belanja Perjalanan

    Dinas Paket Meeting

    Dalam Kota (524114)

    Belanja Perjalanan

    Dinas Paket Meeting

    Dalam Kota (524119)

    Belanja Perjalanan Dinas Luar

    Negeri (524219)

    LS GU LS GU LS GU LS GU LS GU 1 SKTJM Kepala

    Biro/Kepala KPD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sesuai dengan Lampiran 2 Buku Saku ini

    2 Surat Perintah Bayar (SPBy) √ √ √ √ √

    PMK 190 Th 2012 (Lampiran XII Hal. 90)

    3 Surat Tugas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Pasal 6 Hal. 6)

    4 KAK Perjalanan Dinas √ √ √ √ √ √ √ √

    Kep Sekjen 116 Th 2013 Lampiran I jo. Kep 72 Th 2014 jo. Kep 82 Th 2014 (Lampiran I)

    5 Surat Sekretaris Negara (Khusus Perjadin LN) √ √

    PMK 97 Th 2010 (Pasal 4 (2) Pasal 8)

    6 Foto Copy Visa/Paspor (Khusus Perjadin LN) √ √

    PMK 97 Th 2010 (Pasal 28)

    7 Daftar Nominatif Perjalanan Dinas √ √ √ √ √ √ √ √

    Kep Sekjen 116 Th 2013 Lampiran I jo. Kep 72 Th 2014 jo. Kep 82 Th 2014 (Lampiran I)

    8 Rincian Biaya Perjalanan Dinas √ √ √ √ √ √ √ √

    PMK 113 Th 2012 (Lampiran II Hal. 27)

    9 Daftar Pengeluaran Riil √ √ √ √ √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Lampiran IX Hal. 42)

    10 Surat Pernyataan

    √ √ √ √ √ √ √ √

    Sesuai dengan Lampiran 3 Buku Saku ini

  • 22 

     

    No. Jenis Dokumen

    Jenis Perjadin

    Dasar Hukum Belanja

    Perjalanan Dinas Biasa

    (524111)

    Belanja Perjalanan

    Dinas Dalam Kota

    (524113)

    Belanja Perjalanan

    Dinas Paket Meeting

    Dalam Kota (524114)

    Belanja Perjalanan

    Dinas Paket Meeting

    Dalam Kota (524119)

    Belanja Perjalanan Dinas Luar

    Negeri (524219)

    LS GU LS GU LS GU LS GU LS GU 11 Bukti Transportasi

    √ √ √2 √2 √2 √2 √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Pasal 34 Hal. 20)

    12 Bukti Biaya Penginapan √ √ √3 √3 √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Pasal 34 Hal. 20)

    13 Bukti pembayaran aplikasi Visa √ √

    PMK 164 Tahun 2015

    14 Surat Pernyataan Biaya Penginapan 30% 1 √ √

    - Memo Sekjen 40/2015 Tgl 4 Feb 2015 beserta Lampirannya

    - Kep. Sekjen No. 133 Th 2016 15 Kuitansi transport Lokal

    √ √

    Sesuai dengan Lampiran 4 Buku Saku ini

    16 Daftar Nominatif Penerima Uang Saku Rapat di Luar Jam Kantor/Uang Saku Diklat

    √ √

    Sesuai dengan Lampiran 5 Buku Saku ini

    17 Rekapitulasi Finger Print Seluruh Peserta RDJK

    √ √

    SE Sekjen No. 04/SJ/SE/X/2017

    18 Laporan Perjalanan Dinas √ √ √ √ √4 √4 √4 √4 √ √

    20 Form Surat Perjalanan Dinas

    √ √ √5 √5 √ √ √ √ √ √

    - PMK 113 Th 2012 (Lampiran I Hal. 25-26)

    - Lampiran II PMK 164 Tahun 2015.

  • 23 

     

    20 Surat Pemberitahuan Diskusi/Wawancara/Undangan/Sejenisnya

    √6 √6

    Kebijakan PPSPM

    Keterangan 1 : Sesuai memo Sekretaris Jenderal Nomor 40/M/SJ/II/2015 Tanggal 4 Februari 2015

    Catatan: tidak perlu melampirkan jika pelaksana perjalanan dinas melampirkan bukti transportasi Pergi Pulang (PP) √2 : Jika ada √3 : Jika dilaksanakan di dalam kota dan melebihi 8 Jam √4 : Sesuai Perdirjen 22/PB/2013 yang dikuatkan dengan Memo Sekretariat Nomor 147/M/SJ/IVI/2015 Tanggal 4 Februari 2015

    Laporan meliputi Transkrip hasil rapat, notulensi rapat, dan/atau laporan dan daftar hadir peserta rapat 5 : Mengikuti format sesuai Lampiran Ib Perdirjen 22 Tahun 2013 √6 : Jika merupakan kegiatan diskusi/wawancara dengan narasumber/diklat/bimtek

  • 24 

     

    CONTOH KASUS Belanja Akun 524111

     

      

     

  • 25 

     

    Belanja Akun 524113

     

  • 26 

     

    Belanja Akun 524114

    Belanja Akun 524119

  • 27 

     

  • 28 

     

    Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (524219)

  • 29 

     

    BAB III HONORARIUM

    A. PENGERTIAN

    Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan

    tertentu.

    B. DASAR HUKUM Peraturan yang terkait pencairan honorarium antara lain:

    PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan

    APBN;

    Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;

    Surat Menteri Keuangan RI nomor S-860/MK.02/2015 tanggal 29 Oktober 2015

    tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Komisi Pengawas Persaingan

    Usaha;

    Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Satuan Biaya

    Honorarium Verifikasi dan Validasi pada Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan

    Usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

    Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pelaksanaan Pembayaran

    Honorarium Verifikasi dan Validasi pada Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan

    Usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

    C. RUANG LINGKUP

    Ruang lingkup honorarium meliputi:

    a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

    b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

    c. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

    d. Honorarium Tenaga Ahli/Konsultan

    e. Honorarium Verifikasi dan Validasi Penanganan Perkara Persaingan Usaha

    D. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG Dokumen terkait pencairan honorarium yang akan diajukan kepada Biro Perencanaan

    dan Keuangan antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

  • 30 

     

    No. Kelengkapan Dokumen

    Jenis Honorarium

    Output Kegiatan

    Narsum/ Moderator

    Tenaga Ahli/

    Konsultan Penceramah Penerjemah Honor Tetap

    521213 522151 522131 522151 522131 511121 1 Surat Keterangan

    Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

    √ √ √ √ √ √

    2 Surat Perintah Bayar (SPBy) √ √ √ √ √ √

    3 Daftar Nominatif Penerima Honor √ √ √ √ √ √

    4 SK PPK √ √ √ √ √ √ 5 Kerangka Acuan

    Kerja (KAK) √

    6 Absensi √ √ 7 Surat Perjanjian

    Kerja (SPK) √

    8 Daftar Riwayat Hidup √ √

    9 Surat Setoran Pajak (SSP) √ √ √ √ √ √

    10 Risalah/ Laporan Kegiatan √ √ √ √

    E. KETENTUAN PENTING DALAM PENCAIRAN HONORARIUM

    1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

    a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

    Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat

    Keputusan Presiden/ Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I /KPA

    diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas

    tertentu. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah

    sebagai berikut:

    Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

    Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon

    1/Kementerian Lembaga/Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya;

    Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

    Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat

    Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-

    hari; dan

    Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

  • 31 

     

    b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

    Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan

    kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

    Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

    tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat

    dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang clitetapkan oleh

    Presiden/ Menteri.

    Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

    a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang

    ditetapkan oleh Presilen; atau

    b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan

    oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

    Catatan:

    1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun

    berturut-turut, Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhdap

    urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan

    menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

    2. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar

    Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan

    melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim

    pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

    No. Jabatan Klasifikasi I II III

    1 Pejabat Negara, Eselon I dan Eselon II 2 3 4

    2 Pejabat Eselon III 3 4 5

    3 Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional 5 6 7

    Keterangan Klasifikasi :

    Klasifikasi I

    Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan

    kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih

    besar atau sama dengan Rp40.000.000,00;

  • 32 

     

    Klasifikasi II

    Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan

    kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih

    besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 dan kurang dari

    Rp40.000.000,00;

    Klasifikasi III

    Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan

    kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya kurang

    dari Rp25.000.000,00 atau belum menerima tunjangan kinerja.

    2. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

    a. Honorarium Narasumber/Pembahas

    Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil

    Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam

    kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan

    Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group

    Discussion/Kegiatan Sejenis, yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di

    luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

    Catatan:

    1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium

    narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara

    panel maupun individual.

    2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:

    Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon I

    penyelenggara; dan/atau

    Narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I

    penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan

    berasal dari luar lingkup unit organisasi eselon I

    penyelenggara/masyarakat.

    b. Honorarium Moderator

    Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

    Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang seseorang untuk

    melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat

    Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat

    Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan

  • 33 

     

    Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak

    termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan Catatan:

    Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

    Moderator berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; dan/atau

    Moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara

    sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar

    lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

    c. Honorarium Pembawa Acara

    Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang

    ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu

    acara dalam kegiatan Seminar/Rapat

    Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat

    Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan

    Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat setingkat dengan peserta kegiatan

    minimal 300 orang dan dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian

    Negara/Lembaga Lainnya/masyarakat.

    d. Honorarium Panitia

    Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

    Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas

    pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat

    Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat

    Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan

    Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar

    lingkup unit eselon I penyelenggara/Kementerian Negara/Lembaga

    Lainnya/Masyarakat.

    Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat

    Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat

    Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan

    sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Pegawai Aparatur

    Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi,

    dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota

    panitia.

    Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 (sepuluh persen)

    persen dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

    Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia

    yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang

    3. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

    a. Honorarium Penceramah

  • 34 

     

    Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai

    Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI memberikan wawasan pengetahuan

    dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat

    pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

    berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;

    berasal dari dalam organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta

    diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit

    organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat; dan

    khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI,

    honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang

    materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas / setara.

    b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

    Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan

    kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan

    kerja penyelenggara.

    c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara

    Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan

    kerja penyelenggara baik wldyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi

    widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap

    muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang

    berlaku.

    d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

    Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai

    Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun

    modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang

    berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan

    sebagai berikut:

    Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan

    beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.

    Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru

    atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase

    penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh

    persen)

    e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat

    Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang

    melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan

    serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik

    denganketentuan sebagai berikut:

    - merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

  • 35 

     

    - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan

    - jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh

    persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan

    efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat

    puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling

    banyak 4 (empat) orang.

    Catatan:

    Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah

    45 (empat puluh lima) menit.

    4. Honorarium Verifikasi Dan Validasi Pada Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan

    Usaha

    Honorarium dibayarkan per orang per verifikasi dan validasi untuk masing-masing

    kegiatan penanganan perkara yang dihadiri oleh pelapor, pihak yang dilaporkan,

    pelaku usaha, pemerintah, saksi, ahli, atau terlapor dan/atau pada saat penilaian

    alat bukti yang dilakukan dalam Musyawarah Majelis Komisi.

    Daftar Satuan Biaya Honorarium Verifikasi dan Validasi pada Kegiatan Penanganan

    Perkara Persaingan Usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun

    Anggaran 2017:

    No. Jabatan dalam Persidangan Besaran Biaya Keterangan

    1. Ketua Majelis Komisi Rp500.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi

    2. Anggota Majelis Komisi Rp450.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi

    3. Koordinator Investigator Rp300.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi

    4. Investigator Rp250.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi

    5. Koordinator Panitera Rp300.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi

    6. Panitera Rp250.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi

    7. Sekretaris Rp150.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi

    8. Pengamanan Rp85.000,00 Per hari verifikasi dan validasi

  • 36 

     

    Contoh Kasus: 1. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Keuangan

    dan mengundang Unit Eselon I (Kemenkeu) dari luar lingkup Unit Eselon I

    penyelenggara (KPPU) sebagai narasumber. Berdasarkan contoh kasus ini dokumen apa

    saja yang harus disiapkan dalam proses pencairan anggaran? Jawaban :

    Berdasarkan data tabel diatas maka dapat disimpulkan dokumen yang harus disiapkan

    adalah SPTJM, SPBy, Daftar Nominatif, SK PPK, Surat Undangan Narasumber, Absensi,

    SSP, Risalah.

    2. Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi mencairkan honor atas output kegiatan

    Implementasi Manual Kebijakan Persaingan yang melibatkan instansi lain. Dokumen

    apa saja yang diperlukan untuk pencairan anggaran yang akan diajukan ke Biro

    Perencanaan da Keuangan?

    Jawaban :

    Berdasarkan data tabel diatas maka dapat disimpulkan dokumen terkait adalah SKTJM,

    SPBy, Daftar Nominatif, SK PPK, SSP.

    3. Direktorat Persidangan telah melakukan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap alat

    bukti dalam penanganan suatu perkara. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk

    pencairan anggarannya?

    Jawaban:

    Berdasarkan data tabel diatas maka dapat disimpulkan dokumen terkait adalah SPTJM,

    SPBy, Daftar Nominatif Penerima Honorarium, Daftar Hadir, Memo Undangan Sidang

    Majelis Komisi, Surat Panggilan, SK PPK, SK Penetapan, SK Penugasan Anggota Komisi

    sebagai Majelis Komisi, SK Penugasan Satuan Tugas Investigator, SK Penugasan

    Panitera dan Sekretaris Perkara.

  • 37 

     

    BAB IV REVISI ANGGARAN

    A. PENGERTIAN

    Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan

    berdasarkan APBN Tahun Anggaran yang telah disahkan dalam Daftar Isian

    Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    B. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi

    Anggaran Tahun Anggaran 2017 (catatan terdapat perubahan pada setiap tahun)

    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi

    Anggaran Tahun Anggaran 2017 (catatan terdapat perubahan pada setiap tahun)

    3. Instruksi Presiden (catatan terdapat perubahan pada setiap tahun)

    C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup revisi anggaran meliputi:

    1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan

    pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya.

    No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Pengurangan dan/atau penambahan

    pagu yang disebabkan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah

    Instruksi Presiden Direktorat Jenderal

    Anggaran (DJA)

    2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap.

    No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Pergeseran anggaran antar akun

    dalam satu komponen yang sama dan dalam satu keluaran (output) yang sama, kecuali pergeseran detail belanja pegawai kompinen 001 dan pergeseran anggaran antar akun dalam jenis belanja yang sama

    PMK 10 Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b

    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

    b. Pergeseran anggaran dalam satu keluaran (output) yang sama, dalam satu kegiatan yang sama, dan dalam satu satker yang sama dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN

    Pergeseran anggaran antar keluaran (output), dalam satu

    PMK 10 Pasal 42 ayat (1) huruf f

    Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN)

  • 38 

     

    kegiatan yang sama, dan dalam satu satker yang sama dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN

    Pergeseran anggaran antar kegiatan, dalam satker yang sama, dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN.

    Dengan catatan tidak mengurangi volume keluaran (output).

    c. Pergeseran antar Belanja Kanwil DJPBN

    3. Ralat karena kesalahan administrasi

    No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Perubahan pejabat penandatangan

    DIPA PMK 10 pasal 2 ayat 6 huruf f

    DJA

    b. Perubahan nomenklatur bagian anggaran, program, kegiatan dan atau satker

    PMK 10 pasal 2 ayat 6 huruf g

    DJA

    c. Ralat kode kewenangan PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf e

    DJA

    d. Ralat kode bagian anggaran dan/atau satker

    PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf f

    DJA

    e. Ralat volume, jenis, dan satuan keluaran (output) yang berbeda antara RKAKL dan RKP atau hasil kesepakatan DPR dengan Pemerintah

    PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf g

    DJA

    f. Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKAKL DIPA

    PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf i

    DJA

    g. Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA

    PMK 10 Pasal 42 ayat 1 huruf J

    Kanwil DJPBN

    h. Perubahan Pejabat Perbendaharaan PMK 10 Pasal 42 ayat 1 huruf K

    Kanwil DJPBN

    i. Penghapusan/perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu

    PMK 10 Pasal 42 ayat 1 huruf M

    Kanwil DJPBN

    4. Pergeseran anggaran terkait dana PNBP

    No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Perubahan Anggaran Yang

    bersumber dari PNBP (pasal 2 ayat 2 huruf a)

    PMK 10 Pasal 2 ayat 2 huruf a

    DJA

    b. Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBNP

    PMK 10 pasal 8 ayat 2 huruf a

    DJA

    c. Adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan

    PMK 10 pasal 8 ayat 2 huruf e

    DJA

  • 39 

     

    penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP

    d. Penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP

    PMK 10 pasal 8 ayat 3 huruf b

    DJA

    D. BATASAN REVISI ANGGARAN

    1. Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan dan

    penambahan pada alokasi anggaran terhadap:

    Alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji kecuali untuk pemenuhan

    belanja pegawai pada komponen 001 pada satker yang sama dan/atau

    untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada

    satker yang lain sepanjang pergeseran tersebut tidak mengakibatkan pagu

    minus;

    Pembayaran berbagai Tunggakan;

    Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-

    going); dan/atau

    Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya

    sehingga dananya menjadi minus.

    2. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran

    yang telah ditetapkan dalam DIPA. Volume keluaran dapat berkurang apabila

    terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan

    pemerintah, atau keadaan kahar.

    E. JENIS REVISI ANGGARAN

    1. Revisi DIPA

    Pergeseran anggaran antar keluaran (output), antar belanja dan antar kegiatan

    tanpa mengurangi volume keluaran. Penyelesaian revisi anggaran merupakan

    kewenangan dari Kanwil DJPBN. Sebagai acuan adanya Revisi DIPA apabila

    terdapat pergeseran anggaran pada pada halaman III DIPA dan adanya perubahan

    Digital Stamp dalam aplikasi RKA-K/L.

  • 40 

     

    Keterangan:

    1) Revisi Anggaran yang dilakukan antar output (3959.006) ke 3959 (005)

    2) Revisi Anggaran yang dilakukan dalam output yang sama (3959.006) dengan

    jenis belanja yang berbeda yakni belanja barang (52) ke belanja modal (53)

    2. Revisi POK

    Seluruh pergeseran anggaran dalam satu keluaran (output) dan dalam belanja yang

    sama. Penyelesaian revisi anggaran merupakan kewenangan dari Kuasa Pengguna

    Anggaran.

    Keterangan:

    Revisi anggaran yang dilakukan dalam output yang sama (3959.006) dan dalam

    belanja yang sama, contoh dari belanja barang (52) ke belanja barang (52).

    F. SYARAT PENGAJUAN REVISI ANGGARAN 1. Unit Kerja kepada Biro Perencanaan dan Keuangan

    a. Revisi POK

    Memo usulan revisi yang memuat alasan adanya revisi anggaran

    Excel berupa matriks usulan revisi anggaran yang memuat anggaran yang

    mengalami perubahan

  • 41 

     

    b. Revisi DIPA

    Memo usulan revisi anggaran

    Excel berupa matriks usulan revisi anggaran yang memuat anggaran yang

    mengalami perubahan

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) alasan terjadinya pergeseran anggaran

    Data dukung yang dibutuhkan seperti Price List (untuk pengadaan barang

    modal)

    2. Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Kanwil DJPB

    Revisi anggaran yang disampaikan kepada Kanwil DJPB merupakan revisi DIPA.

    Adapun syarat pengajuannya sebagai berikut:

    3. Biro Perencanaan dan Keuangan kepada DJA

    Revisi anggaran yang disampaikan kepada DJA merupakan revisi DIPA. Adapun

    syarat pengajuannya sebagai berikut:

    Surat Usulan Revisi anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I

    Matriks perubahan (semula-menjadi) yang dapat diprint dari aplikasi RKA-K/L

    ADK RKA-K/L DIPA Revisi

    RKA Satker

    Copy DIPA Terakhir

    Konsep Revisi DIPA Petikan yang diprint dari aplikasi RKA-KL

    Dokumen pendukung terkait

    Dalam hal revisi anggaran mengalami perubahan pagu harus mendapatkan

    reviu dari Satuan Pengawas Internal.

  • 42 

     

    G. PROSES PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN

    1. Revisi DIPA

    Revisi DIPA dilaksanakan 1 kali setiap 3 bulan, apabila tidak ada arahan lebih

    lanjut dari pimpinan dan tidak terdapat kendala berkenaan dengan proses

    pengesahan revisi di Kementerian Keuangan.

    2. Revisi POK

    Revisi KPA/PA dilaksanakan 1 kali setiap bulan. Unit Kerja dapat menyampaikan

    usulan revisi anggaran kepada Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro Perencanaan

    dan Keuangan paling lambat tanggal 15 setiap bulan dan akan dilakukan

    pengesahan pada minggu ketiga setiap bulan.

    Struktur Anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

    No Kode Uraian

    1. 3950 Nama Judul Kegiatan

    2. 3950.001 Nama Judul Output

    3. 3950.001.001 Nama Judul Sub Output

    4. 011 Nama Komponen

    5. A Nama Sub Komponen

    6. 52… Detail (Nama Kode Akun)

    H. CATATAN TAMBAHAN

    1. Catatan tambahan terkait pergerseran anggaran untuk belanja operasional

    dan belanja pegawai, dimana berdasarkan PMK No 93/PMK.02/2017 apabila

    terjadi kekurangan belanja pegawai maka dapat dipenuhi dengan melakukan

    pergeseran anggaran dari belanja operasioanal dan dari anggaran kegiatan lain

    untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tersebut. Namun untuk belanja

    operasioal sendiri tidak dapat dilakukan penambahan maupun pengurangan

    pagu anggaran.

    2. Pada Tahun Anggaran 2018 untuk pengajuan revisi DIPA pada tingkat

    Direktorat Jenderal Anggaran pengajuannya menggunakan e-revisi dimana usulan dokumen revisi yang diajukan dalam bentuk softcopy dikirim melalui

    email [email protected].

    3. Pengajuan revisi tidak diperkenankan untuk pergeseran dari RM (Rupiah

    Murni) ke pagu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

  • 43 

     

    4. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2017, tidak diperkenankan untuk

    menambah belanja barang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting,

    honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa,

    belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional

    lainnya.

    5. Batas akhir untuk pengajuan revisi pada DJA adalah 30 Oktober.

    6. Batas akhir untuk pengajuan revisi Kanwil DJPBN adalah 30 November.

  • 44 

     

    DAFTAR PUSTAKA

    Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

    Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

    Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

    Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

    Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

    Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

    Republik Indonesia, 2017, Surat Menteri Keuangan Nomor S-860/MK.02/2015 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha

    Republik Indonesia, 2017, Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017

  • 45 

     

    DAFTAR ISTILAH

    1. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

    2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran

    yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

    3. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil

    Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri

    lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat

    Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Workshop/Rapat

    Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis,

    tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.

    4. Honorarium Moderator adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang

    ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai

    moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/

    Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat

    Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.

    5. Honorarium Panitia adalah honorarium yang dapat diberikan kepada seseorang

    yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan

    kegiataan seminar dan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi saasaran utama

    kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat. Jumlah

    panitia yang diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta demi

    mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

    6. Honorarium Rohaniawan adalah honorarium yang diberikan keada seseorang yang

    ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat

    pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi

    rohaniawan.

    7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang dapat diberikan

    kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat

    Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana

    kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

    8. Honorarium penerjemah adalah satuan biaya penerjemahan dan pengetikan

    merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya

    penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

    9. Honorarium Penceramah adalah honorarium yang dapat diberikan kepada Pejabat

    Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Praktisi yang memberikan

    wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya

    kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan

    sebagai berikut:

  • 46 

     

    a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;

    b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi

    sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I

    penyelenggara/masyarakat; dan

    c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri, honorarium tersebut

    dipergunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu

    olehPejabat Eselon II ke atas/setara

    10. Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan Usaha terdiri dari kegiatan Persidangan

    (Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan

    Lanjutan, Musyawarah Majelis Komisi, dan Pemeriksaan Tambahan).

    11. Verifikasi dan Validasi dalam kegiatan penanganan perkara persaingan usaha

    dilakukan untuk memverifikasi, memperoleh, memeriksa, menilai dan menguji alat

    bukti berupa keterangan saksi, pendapat ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk

    dan/atau keterangan pelaku usaha. Verifikasi dan validasi terhadap alat bukti

    dilakukan setiap tahap penanganan perkara persaingan usaha yang dilakukan di

    Kantor Pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Kantor Perwakilan

    Daerah KPPU dan di luar Kantor KPPU.

    12. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas

    dan fungsi Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang

    berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator yang

    terukur.

    13. Keluaran (Output) adalah presentasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan

    oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan

    tujuan program serta kebijakan.

    14. Komponen input (Komponen) adalah bagian atau tahapan kegiatan yang

    dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah keluaran (output).

    15. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di

    bawah Provinsi.

    16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang

    memperolehkuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian

    kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian

    Negara/Lembaga yng bersangkutan.

    17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-

    calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

    18. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna

    Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

    mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

    19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen yang

    dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

  • 47 

     

    dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau

    pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan

    kepada Pejabat Penerbit SPM berkenaan.

    20. Cash Management System (CMS) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan

    keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga)

    dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya

    langsung melalui fasilitas online.

  • NO Nama GOL. Daerah AsalKota

    Tujuan

    Tanggal Pelaksanaan

    Perjadin

    Lama (Hari) Transport Uang Harian Penginapan Representatif Jumlah

    Uang Muka Realisasi

    SSPB Sisa

    J U M L A H - - - - - - - - -

    48

    Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

    Nama PPK

    DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINASPEJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI/PEGAWAI TIDAK TETAP

    PADA SATKER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

    Lampiran 1

    Pejabat Pembuat KomitmenA.n. Kuasa Pengguna Anggaran

    Tingkat Eselon I

    NIP. ...

  • 49

     

    Lampiran 2 (KOP SEKRETARIAT TANPA ALAMAT)

    SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

    Yang bertanda tangan di bawah ini :

    N a m a : Pejabat Eselon II

    J a b a t a n : ...

    A l a m a t : Alamat kantor terakhir

    Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas pengeluaran anggaran dengan

    perincian sebagai berikut:

    Jenis Belanja : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)

    Jenis Kegiatan : Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi

    Kode Kegiatan : 3959.006.