KATA PENGANTARpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI v DAFTAR TABEL Vii DAFTAR GRAFIK Viii DAFTAR GAMBAR ix I PENDAHULUAN

i

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta

penyajian data yang terkait dengan capaian kinerja Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) khususnya pada tahun 2019 disusun

Laporan Tahunan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian Tahun

2019.

Dalam Laporan Tahun 2019 ini dikemukakan antara lain: Realisasi Pengelolaan

Perlindungan Varietas Tanaman, Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan,

Pendaftaran Varietas Hortikultura, Pelepasan Varietas Tanaman, Pendaftaran Pupuk

(Anorganik dan Organik), Pendaftaran Pestisida, Pelayanan Perizinan Pemasukan dan

Pengeluaran benih dan SDG Tanaman, dan Pelayanan Perizinan Peternakan.

Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pusat PVTPP,

untuk itu diharapkan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja Pusat PVTPP di

tahun selanjutnya dari segenap pemangku kepentingan.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pusat,

Prof (R).Dr.Ir. Erizal Jamal. M.Si NIP. 196303011989031002

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

dan Perizinan Pertanian atau Pusat PVTPP memiliki tugas melaksanakan pengelolaan

Perlindungan Varietas Tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis

pertanian. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi PVTPP antara lain memfasilitasi: (1)

Perlindungan Varietas Tanaman, (2) Pendaftaran Varietas Tanaman, yang terdiri dari

Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan, Pendaftaran Varietas Hortikultura, dan

pelepasan varietas tanaman, serta (3) Perizinan Pertanian. Ketiga hal ini mengait erat

dengan pelayanan kepada publik, sehingga keberadaan Pusat PVTPP menjadi sangat

strategis, karena mengait langsung dengan indikator kinerja Kementerian Pertanian.

Keberadaan Pusat PVTPP dapat dilihat dari beragam sudut pandang, mulai dari sisi isu

internasional, regional dan nasional. Selain itu juga mengait dengan beragam

kepentingan, mulai dari pengembangan industri perbenihan, beragam regulasi serta

pengembangan pembangunan daerah berbasis keunggulan spesifik lokasi.

Pada tataran global dan regional, keberadaan Pusat PVTPP menjadi garda terdepan untuk

ikut menata pemanfaatan dan pergerakan plasma nutfah antar negara, melalui beragam

kesepakatan. Selain itu Pusat PVTPP juga berperan dalam melindungi kepentingan petani

dan konsumen di dalam negeri, terhadap serbuan beragam produk pertanian serta bahan

dasar yang mengait dengan input usahatani dari manca negara. Pengembangan industri

benih di dalam negeri banyak terkait dengan kemampuan Pusat PVTPP dalam

memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, utamanya terhadap benih yang mereka

hasilkan. Pusat PVTPP juga mewarnai dinamika sistem regulasi di dalam negeri, sejalan

dengan dinamika masyarakat serta pergerakan dunia usaha. Pengembangan varietas

lokal, yang diawali dengan pendaftaran kepemilikannya, akan menjadi basis

pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan nilai tambah dan

kemanfaatannya.

Dengan beragam peran yang strategis di atas, maka keberhasilan dari Pusat PVTPP dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak cukup hanya dilihat dari seberapa jauh

beberapa target Indikator Kinerja Utama atau IKU dapat dipenuhi. Secara kuantitatif

untuk tahun 2019, realisasi IKU sudah sesuai dengan target. Kiprah Pusat PVTPP

diharapkan dapat lebih dari sekadar pencapaian IKU, terutama berkaitan dengan kualitas

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sumberdaya manusia yang terbatas dari sisi jumlah dan kualitas, menjadi tantangan tersendiri untuk dapat berkiprah secara maksimal. Untuk itu kerjasama dan jejaring kerja menjadi jawaban yang harus terus dikembangkan. Tahun 2019 telah dikembangkan kerjasama dengan 34 BPTP, BPSB dan universitas dalam pendaftaran varietas lokal dengan harapan hasilnya sangat positif yaitu meningkatnya pendaftaran varietas lokal dari tahun sebelumnya. Agar para pihak dapat mendukung penuh upaya Pusat PVTPP

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/perlindungan-varietas/http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/pendaftaran-varietas/http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/pendaftaran-varietas/pendaftaran-varietas-lokal-dan-hasil-pemuliaan/http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/pendaftaran-varietas/pendaftaran-varietas-hortikultura/http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/perizinan/

iii

dalam pendaftaran varietas, maka pelatihan untuk deskripsi dilakukan dengan melibatkan semua BPTP di Indonesia ditambah perwakilan BPSB, universitas dan Kementerian lain. Diharapkan dengan pola ini kegiatan pendaftaran akan semakin berkembang. Pola yang sama juga dikembangkan untuk pendaftaran varietas, perlindungan varietas

tanaman dan perizinan. Untuk pendaftaran varietas tanaman, agar kegiatan ini semakin

menarik minat pelaku usaha dan para pemulia, maka proses pendaftaran dan pelepasan

diupayakan menjadi satu paket kegiatan. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya,

tahun 2019 telah dilakukan penjajakan dengan semua pihak terkait untuk uji cobanya.

Regulasinya tentu juga perlu disesuaikan. Sementara itu untuk perlindungan varietas,

upaya utama adalah lebih pro aktif dengan upaya penindakan terhadap pelanggaran yang

ada dengan melibatkan semua PPNS. Selain itu upaya untuk merangkul petani pemulia

agar melindungi hasil pemuliaannya juga terus dilakukan. Pendampingan dan beragam

kemudahan telah di coba di tahun 2019. Pembiayaan berbagai hal terkait perlindungan

varietas tanaman, yang banyak dikeluhkan pelaku usaha terus coba untuk

disederhanakan dan diperingan.

Pengembangan sistem perizinan online single submission (OSS) telah dimulai pada tahun

2018. Pemetaan semua perizinan yang ada telah selesai dilakukan. Tahun 2019 telah

dilakukan peyempurnaan sistem pendukung dari sisi teknologi dan informatika serta

regulasi yang sejalan dengan semangat OSS. Selain itu untuk beberapa perizinan dan

rekomendasi telah dilakukan perbaikan dari sisi prosedur dan persyaratan, dengan

semangat makin mempermudah namun tetap dalam koridor aturan yang ada. Perizinan

pupuk dan pestisida misalnya, akan dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang

ada, prinsip dasar yang dikedepankan adalah beberapa uji yang dipersyaratkan, akan

menjadi syarat awal yang harus sudah dilakukan sebelum pendaftaran rekomendasi di

Pusat PVTPP. Fungsi pengawasan yang selama tahun 2018 sudah mulai dilakukan

dengan bekerjasama dengan para pihak terkait, namun masih belum terpola dengan baik.

Tahun 2019 fungsi pengawasan sudah dimulai dengan pola pengawasan secara

sistematis, yaitu dengan penyampaian laporan dan masih terus dikembangkan.

Pengujian secara acak dilapangan juga dilaksanakan dengan melibatkan para pihak

terkait.

Agar semua tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik, pengembangan

kapasitas Sumberdaya Manusia menjadi hal pokok yang terus dilakukan. Berbagai

pelatihan di dalam dan luar negeri dibuka bagi semua staf yang ada. Dari sisi sarana dan

prasarana, ketersediaan stasiun uji BUSS yang repsentatif juga terus diupayakan. Stasiun

Manoko harus terus dibenahi dari sisi pengelola dan perlengkapan sehingga siap untuk

melakukan semua uji BUSS bagi tanaman dataran tinggi. Sementara pembangunan

stasiun Uji BUSS dataran rendah di Mojosari Jawa Timur tahap pertama sudah

dilaksanakan pada tahun 2018. Tahun 2019 telah dilakukan pembangunan tahap kedua

untuk melengkapi fasilitas pengujian sehingga tahun 2020 diharapkan sudah siap

menerima uji BUSS untuk tanaman dataran rendah. Agar semua kegiatan tertata dalam

iv

suatu sistem yang baik, pengembangan standar operasional prosedur terus dilakukan.

Upgrade sertifikat ISO 9001:2015 merupakan tekad Pusat PVTPP untuk terus

menyempurnakan sistem kerja yang ada, tentunya yang sejalan dengan semangat

reformasi birokrasi. Untuk menjaga trust dari pengguna layanan, sebagai unit layanan

publik yang riskan dengan penyuapan maka tahun 2019 Pusat PVTPP mulai membangun

dan berhasil mendapatkan ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Tertib administrasi terus diupayakan, dan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan penggunaan anggaran yang ada.

Berbagai temuan dan saran perbaikan dari instansi pengawasan akan menjadi titik tolak

dalam melakukan berbagai perbaikan.

Terakhir, sosialisasi dan beragam agenda yang bersifat pemberian informasi dan

pemahaman terus akan dilakukan. Pemberian apresiasi Perlindungan Varietas tanaman

perlu disusun panduannya dan terus dikaji penyempurnaannya, sehingga ini menjadi

ajang yang bergensi sekaligus ujung tombak promosi beragam kegiatan dan program di

lingkup Pusat PVTPP tahun 2020.

Pencapaian Kinerja Tahun 2019

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019

1 Serapan Anggaran Pagu : 40.713.949.000 Serapan : 95,98%

Pagu : 41.821.949.000 Serapan : 93,43% Efisiensi Belanja Modal : 2,93%

2 Peningkatan Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kementan

ISO 9001:2015

Simplikasi Prosedur

Pelayanan Perizinan

Upgrade ISO 9001:2015

ISO 37001:2016

Perizinan 3 Jam

Integrasi Aplikasi Izin Usaha

dengan Sistem OSS

Pekan PVT

Live Chat

3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 79,98 80,81

4 Pengaduan Masyarakat Nihil Nihil

5 Perlindungan Varietas Tanaman

- Permohonan Hak PVT

- Penerbitan Sertifikat Hak PVT

- Pemantauan dan Evaluasi

Varietas

48 Varietas

38 Sertifikat

42 Varietas

51 Varietas

36 Sertifikat

50 Varietas

5 Pendaftaran Varietas Tanaman

- Pendaftaran Varietas Lokal dan

Hasil Pemuliaan

- Pendaftaran Peredaran Varietas

- Pelepasan Varietas Tanaman

653 Varietas

272 Varietas

508 Varietas

218 Varietas

52 Varietas

7 Perizinan Pertanian :

- Perizinan Bidang Peternakan

- Perizinan Pupuk dan Pestisida

- Perizinan Benih dan SDG Tanaman

911 permohonan

11.764 permohonan

1.498 permohonan

9.358 permohonan

12.979 permohonan

3.099 permohonan

v

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL Vii

DAFTAR GRAFIK Viii

DAFTAR GAMBAR ix

I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.2 Visi dan Misi

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Dasar Hukum

1 1 2 3 3 3

II SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PVTPP 6 2.1 Sasaran Kegiatan Pusat PVTPP 6

2.2 SDM dan Anggaran Pusat PVTPP 7

2.2.1 Komposisi SDM Pusat PVTPP 7

2.2.2 Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2019 9

III CAPAIAN KINERJA KEGIATAN UTAMA PUSAT PVTPP 11

3.1 Perlindungan Varietas Tanaman 12

3.1.1 Pelayanan Permohonan Hak PVT 12

3.1.2 Pelayanan Pemberian Hak PVT 17

3.1.3 Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi 26

3.2 Pendaftaran Varietas Tanaman 37

3.2.1 Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan 38

3.2.2 Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas 46

3.2.3 Pelayanan Pelepasan Varietas Tanaman 47

3.3 Pelayanan Perizinan Pertanian 52

3.3.1 Pendaftaran Pupuk 52

3.3.2 Pendaftaran Pestisida 53

3.3.3 Pemasukan/Pengeluaran Benih dan SDG Tanaman 59

3.3.4 Perizinan Peternakan

60

vi

3.4 Dukungan Manajemen dan Administrasi

3.4.1 Fasilitasi Layanan Publik

3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

3.4.3 Pengelolaan Barang Milik Negara

3.4.4 Kerjasama dan Publikasi

3.4.5 Pelayanan Hukum PVTPP

3.4.6 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

68

68

82

85

85

87

91

IV KENDALA DAN TINDAK LANJUT 94

V PENUTUP 96

vii

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1 Data Pegawai Pusat PVTPP Berdasarkan Fungsi, Golongan dan

Pendidikan Tahun 2019

8

Tabel 2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP TA. 2018 dan

TA. 2019 Berdasarkan Data SAI

9

Tabel 3 Target dan Capaian Kegiatan Utama Pusat PVTPP Tahun 2019 11

Tabel 4 Target dan Realisasi Permohonan Hak PVT Tahun 2019 12

Tabel 5 Perbandingan Penerbitan Sertifikat Hak PVT Tahun 2018 dan 2019 18

Tabel 6 Daftar Varietas Tanaman Yang Diuji BUSS di Kebun Pemeriksaan

Substantif Manoko Pada Tahun 2019

20

Tabel 7 Daftar Varietas Tanaman Yang Diuji BUSS di Kebun Pemeriksaan

Substantif Mojosari Tahun 2019

22

Tabel 8 Daftar Varietas Yang Di Monitoring Keragaan dan Kewajiban Tahun

2019

27

Tabel 9 Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil

Pemuliaan Tahun 2019 dan 2018

39

Tabel 10 Target dan Realisasi Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal Melalui

MoU Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2019

40

Tabel 11 Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Tahun

2019

46

Tabel 12 Capaian Kinerja Pelayanan Pelepasan Varietas Tanaman Tahun 2019 48

Tabel 13 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2019 53

Tabel 14 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2019 54

Tabel 15 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Benih dan SDG Tanaman Tahun

2019

59

Tabel 16 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Peternakan Tahun 2019 60

Tabel 17 Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Pusat

PVTPP Tahun 2019

82

Tabel 18 Jenis dan Nilai Aset Pusat PVTPP Tahun 2019 85

Tabel 19 Kegiatan Pelayaan Hukum Tahun 2019 88

Tabel 20 Hasil Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2019 91

viii

DAFTAR GRAFIK

Hal Grafik 1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun

2019 dan 2018 10

Grafik 2 Permohonan Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman Tahun 2019 13

Grafik 3 Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2018-2019 Berdasarkan Kelompok Tanaman

13

Grafik 4 Permohonan Hak PVT Tahun 2019 Berdasarkan Kelomok Pemohon

14

Grafik 5 Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2015-2019 15

Grafik 6 Kecenderungan Permohonan Hak PVT Tahun 2015-2019 15

Grafik 7 Penerbitan Sertifikat Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman 18

Grafik 8 Hak PVT Berdasarkan Kelompok Pemegang Sertifikat 19

Grafik 9 Perkembangan Pendaftaran Varietas Hortikultura dan Penerbitan Tanda Daftar Varietas Tahun 2011- 2019

47

Grafik 10 Trend Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2017 s.d Tahun 2019 93

ix

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1 Pemasyarakatan Hak PVT di Perguruan Tinggi 16

Gambar 2 Pemasyarakatan Hak PVT Kepada Stakeholder di Malang 17

Gambar 3 Uji BUSS Wortel Katata 1 dan Katata 2 di Lahan Kebun

Pemeriksaan Substantif Manoko

21

Gambar 4 Uji BUSS Krisan di Rumah Kaca Kebun Pemeriksaan Substantif

Manoko

21

Gambar 5 Uji BUSS Jarak Pagar Varietas JET 1 dan Jagung Hibrida Varietas

Nakula Sadewa 29 di Kebun Pemeriksaan Substantif Majosari

22

Gambar 6 Pembahasan Panduan Umum Pemeriksaan Substantif dan

Pembahasan PPU

23

Gambar 7 Suasana Sidang Komisi PVT di Bogor 24

Gambar 8 Pelatihan PVT dan Teknik Budidaya Tanaman 24

Gambar 9 Kondisi Pertanaman Labu Madu F1 dan Melon Japonika F1di

Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

26

Gambar 10 Monitoring Mentimun CU 1001 A di Kebun Pemeriksaan

Substantif Manoko 29

Gambar 11 Monitoring Padi Varietas PD 255 dan Jagung GSI 57 TSG 225 M

di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

29

Gambar 12 Sosialisasi Pemantauan Kewajiban Pemegang Hak PVT di Bogor 30

Gambar 13 Pembahasan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak PVT Periode

2019

31

Gambar 14 FGD Penyamaan Persepsi Teknologi Pertanian Bioteknologi 36

Gambar 15 FGD Konsep Free Royalty System Dalam Ranah PVT 37

Gambar 16 Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman di

Stasiun Pengujian BUSS Manoko

33

Gambar 17 FGD Pemanfaatan Varietas Lokal di Bogor 45

Gambar 18 Bimbingan Teknis Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura

di Balithi dan Balitsa

49

Gambar 19 Evaluasi Pelepasan Varietas Tanaman di Bogor 50

Gambar 20 Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online di Bogor 51

Gambar 21 Koordinasi Usulan Daftar dan Jenis Rencana Usaha dan/Atau

Kegiatan Wajib Amdal Kementerian Pertanian

55

Gambar 22 Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) Pupuk di Serpong 56

Gambar 23 Workshop dan Sosialisasi Layanan Rekomendasi Bidang

Peternakan Terintegrasi OSS

63

Gambar 24 Koordinasi Integrasi Perizinan Berusaha Secara Elektronik dan

Sinkronisasi Data Komoditas Tanaman Binaan

65

x

Gambar 25

Gambar 26

Workshop dan Sosialisasi Perizinan Benih Hortikultura

Berbagai Kegiatan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementan

67

71

Gambar 27

Gambar 28

Gambar 29

Gambar 30

Gambar 31

Tampilan Live Chat “Halo Cinta”

Buku PVTPedia dan Varietasku Untuk Negeri

Rangkaian Pekan PVT di Auditorium Kementan

Penyerahan Sertifikat ISO 37001:2016

Pembangunan Stasiun Uji BUSS Tanaman Dataran Rendah

Mojosari

73

76

78

79

81

1 |

Laporan Tahunan Pusat PVTPP Tahun 2019

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan

pangan dan kesejahteraan petani, maka berbagai program dan kegiatan diarahkan

untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) sesuai dengan mandatnya

diharapkan dapat memberikan pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran

varietas tanaman, pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian sesuai

standard baku secara Nasional dan Internasional.

Keberadaan Pusat PVTPP diharapkan mendukung upaya Kementerian Pertanian

dalam perlindungan plasma nutfah sebagai basis bagi kegiatan pemuliaan, serta

perlindungan bagi pemulia yang telah menghasilkan galur/varietas unggul baru.

Selain itu Pusat PVTPP menjadi garda terdepan dalam perlindungan terhadap

kepentingan petani serta konsumen produk pertanian di Indonesia.

Perlindungan kepada petani diberikan dalam bentuk jaminan sarana produksi yang

mereka gunakan merupakan produk yang berkualitas. Hal ini terutama untuk

saprodi berupa bibit/benih, pupuk dan pestisida. Perlindungan lainnya dalam

bentuk pengaturan pemasukan dan pengeluaran produk pertanian dari dan ke

Indonesia. Upaya ini diarahkan agar semua pemasukan dan pengeluaran produk

dari dan ke Indonesia tidak merugikan kepentingan petani dan konsumen produk

pertanian di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan di lingkup Pusat PVTPP dilaksanakan sejalan dengan siklus

perencanaan kegiatan tahunan lingkup Kementerian Pertanian, dan pada akhir

pelaksanaan kegiatan perlu dilaporkan proses dan hasil yang dicapai. Penulisan

laporan tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari

pelaksanaan tugas yang diamanatkan sesuai tugas dan fungsi Pusat PVTPP.

2 |


1.2. Visi dan Misi

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menetapkan

visi: “Menjadi Institusi Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian yang Profesional, Responsive, berIntegritas, Maksimal dan Antisipatif

(PRIMA)”.

Profesional mengandung pengertian bahwa Pusat PVTPP dalam

menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kompeten, menguasai bidangnya, dengan pelayanan yang ramah, mudah, cepat,

tepat, dan akurat.

Responsif berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas dan

fungsinya selalu berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pengguna

layanan.

Integritas berarti bahwa Pusat PVTPP menjalankan tugas dan fungsinya

dalam melakukan pelayanan ke masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku,

bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan gratifikasi sehingga dapat

dipertangunggajwabkan kepada publik sesuai asas keterbukaan.

Maksimal berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dilakukan secara optimal untuk mencapai target pelayanan publik dalam

mendukung kemajuan pertanian Indonesia.

Antisipatif berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas dan

fungsinya selalu mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis dan teknologi

informasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pusat PVTPP yang

profesional dan berintegritas;

2. Mengembangkan sarana dan prasana pada Pusat PVTPP menuju standar

nasional/internasional;

3 |


3. Mengembangkan prosedur pelayanan perlindungan varietas tanaman dan

perizinan pertanian untuk memberikan layanan Maksimal;

4. Mengimplementasikan manajemen pelayanan publik yang responsif dan

antisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

1.3. Tujuan dan sasaran

Tujuan disusunnya laporan Semester adalah:

a. Sebagai implementasi keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan

kegiatan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian TA.

2019.

b. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian TA. 2019;

c. Sebagai bahan evaluasi kegiatan dan anggaran TA. 2019;

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan seluruh kegiatan lingkup Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian tahun anggaran 2019.

1.5. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

dan Perizinan Pertanian mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya

Tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran

dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;

4 |


7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat

Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT/140/4/2009 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang

Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;


Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit

Ternak ke Dalam Wilayah Negara RI;


Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT;

13. Peraturan Menteri Nomor 119/Permentan/HK.310/11/2013 tentang Syarat

dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Konsultan PVT;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa PVT dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Nomor 71/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang

Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT/140/4/2017 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan;


Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah

Negara Republik Indonesia;

5 |


21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 Nomor

24/Permentan/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk

Hortikultura;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang

Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online;


Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara Republik

Indonesia;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran

Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang

Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementarian Pertanian;

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan Dan

Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik

Indonesia;

29. Keputusan Menteri Nomor 261/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan

Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

6 |


II. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PVTPP

2.1 SASARAN KEGIATAN PUSAT PVTPP

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Rencana Stategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Tahun 2014-2019 telah ditetapkan Sasaran

Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yaitu :

1) Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian;

2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman serta

pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan;

3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkup Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Agar sasaran kegiatan tercapai maka Pusat PVTPP telah menetapkan dengan 6

(enam) indikator kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat PVTPP.

Adapun ke enam IKSK Pusat PVTPP adalah sebagai berikut: (i) Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadaplayanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian; (ii) Indeks kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian

Pertanian terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian; (iii) Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total

permohonan PVT; (iv) Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang

diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil

pemuliaan; (v) Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total

temuan BPK; dan (vi) Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

atas pengelolaan keuangan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian.

7 |


Indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat PVTPP telah dituangkan kedalam

rencana aksi kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Pusat PVTPP tahun 2019. Dalam dokumen RKA telah ditetapkan

6 sub kegiatan berserta target output yang akan dilaksanakan oleh Pusat PVTPP

tahun 2019 yaitu: 1) Layanan perlindungan varietas tanaman dengan output 120

layanan; 2) layanan pendaftaran varietas dengan output 410 layanan; 3) layanan

perizinan pertanian sebanyak 14.100 layanan; dukungan pelaksanaan

perlindungan varietas tanaman dan periiznan pertanian sebanyak 3 layanan,

layanan sarana dan prasarana sebanyak 1 layanan dan layanan perkantoran

sebanyak 1 layanan. Dokumen RKA ini merupakan kontrak kerja kegiatan yang

menjadi dasar atau alat dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

2.2 SDM DAN ANGGARAN PUSAT PVTPP

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Pusat PVTPP, maka dibutuhkan sumber

daya manusia yang handal dan profesional serta didukung anggaran yang

memadai untuk membiayai kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana,

berikut keadaan komposisi SDM dan anggaran Pusat PVTPP tahun 2019:

2.2.1 Komposisi SDM Pusat PVTPP

Komposisi SDM Pusat Perlindungan varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

perlu dipetakan dengan jelas karena kuantitas dan kualitas SDM yang baik akan

menunjang pelayanan kepada pengguna layanan selain kelengkapan sarana dan

prasarana, IT, serta sistem dan prosedur. Pemetaan SDM dilakukan dengan

melihat komposisi SDM, khususnya terkait fungsi, jenjang golongan dan jenjang

pendidikan masing-masing SDM. Data pegawai terkait jenjang pendidikan dan

golongan pada Pusat PVTPP disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan data SIM ASN Pusat PVTPP sampai dengan bulan Desember 2019,

jumlah SDM Pusat PVTPP sebanyak 117 orang, yang terdiri dari 84 orang pegawai

negeri sipil dan 33 tenaga honorer. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Bagian

dan Bidang Lingkup Pusat PVTPP untuk Bagian Umum jumlah pegawai sebanyak

26 orang, Bidang Perlindungan Varietas Tanaman berjumlah 13 orang, Bidang

8 |


Pendaftaran Varietas berjumlah 8 orang, Bidang Pelayanan Perizinan berjumlah

18 orang dan fungsional tertentu berjumlah 19 orang. Jumlah pegawai Pusat

PVTPP tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 10 orang (9,34%) jika

dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 107 orang. Hal ini dikarenakan

tahun 2019 Pusat PVTPP mendapat penambahan 3 orang CPNS, 2 orang mutasi

masuk PNS, dan mengangkat 8 orang tenaga honorer baru, namun ada 1 orang

PNS mutasi keluar dan 2 orang pegawai yang memasuki masa pensiun. Dalam

pelaksanan tugas dan fungsinya Pusat PVTPP juga didukung oleh SDM lainnya

yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pertanian yaitu Komisi PVT, Komisi

Banding, serta Konsultan PVT.

Tabel 1. Data Pegawai Pusat PVTPP Berdasarkan Fungsi, Golongan dan Pendidikan

Tahun 2019

Sumber : Sistem Informasi Manajemen ASN Pusat PVTPP, Desember 2019

Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Pusat PVTPP sudah dirasa cukup, namun

upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui kegiatan-kegiatan

pelatihan, workshop, khursus baik di dalam negeri maupun di luar negeri tetap

perlu ditingkatkan. Kedepan dalam rangka menunjang pelayanan prima di Pusat

No Uraian Jumlah Pegawai Th. 2019

Keterangan

A Berdasarkan Jabatan dan Fungsi

1 Pegawai Pusat : 84 - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Pemeriksa PVT - Pranata Komputer - Arsiparis - Perancang UU - Fungsional Umum - CPNS

1 4 9

16 1 1 1

48 3

PNS PNS PNS

SK Menteri Pertanian SK Menteri Pertanian SK Menteri Pertanian SK Menteri Pertanian

SK Kepala Pusat PVTPP

2 Tenaga Honorer 33 SK Kepala Pusat PVTPP

B Berdasarkan Golongan

1 Golongan II 4

2 Golongan III 63

3 Golongan IV 17

C Berdasarkan Pendidikan

1 SMA 7

2 Diploma 6

3 Strata I 38

4 Strata II 32

5 Strata III 1

9 |


PVTPP yang berbasis online maka Pusat PVTPP membutuhkan tenaga

programmer yang akan dimaksimalkan untuk memaintenance semua aplikasi

perizinan yang berada di Pusat PVTPP. Hal ini juga untuk efisiensi penggunaan

anggaran karena selama ini baik pembuatan aplikasi layanan perizinan maupun

maintenencenya menggunakan konsultan dari luar.

2.2.2 Anggaran PUSAT PVTPP Tahun 2019

Selain kondisi SDM, hal lain yang berpengaruh pada pencapaian kinerja adalah

faktor anggaran karena untuk mengimplementasikan rencana kerja yang telah

disusun membutuhkan dukungan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA.

Anggaran APBN dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2019 adalah

Rp.41.821.949.000,- terdiri dari : (1) belanja pegawai sebesar Rp.6.150.000.000,-

(2) belanja barang Rp.25.253.724.000,- dan (3) belanja modal sebesar

Rp.10.418.225.000,-. Anggaran sebesar Rp.41.821.949.000 telah dialokasikan

kedalam 6 sub kegiatan dengan perincian dapat dilihat pada tabel 2.

Berikut ini ditampilkan perbandingan pagu dan realisasi anggaran Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun Anggaran 2018

dan 2019 pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP TA.2018 dan

TA.2019 Berdasarkan Data SAI (dalam ribuan rupiah)

No

Kegiatan

2018 2019 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

1 Layanan Perlindungan Varietas Tanaman

4.335.000 4.162.702 96,03 5.060.000 4.844.057 95,73

2 Layanan Pendaftaran Varietas Tanaman

3.005.000 2.963.180 98,61 3.800.000 3.689.620 97,10

3 Layanan Perizinan Pertanian

4.596.450 4.350.877 95,43 4.287.925 4.176.225 97,40

4 Dukungan Pelaksanaan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

6.077.064 6.453.305 94,72 9.003.706 8.549.640 94,96

5 Layanan Internal 11.240.000 10.604.333 94,34 10.418.225 9.055.744 86,92 6 Layanan Perkantoran 8.147.435 7.938.344 97,43 9.252.093 8.758.350 94,66

TOTAL 38.000.949 36.472.003 95,98 41.821.949 39.073.640 93,43

Sumber : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Kinerja Pusat PVTPP, Desember 2019

10 |


Dari pagu anggaran sebesar Rp.41.821.949.000,-, sampai dengan 31 Desember

2019 berdasarkan SP2D telah terealisasi sebesar Rp.39.073.640.250,- (93,43%).

Dari aspek serapan anggaran, serapan tahun 2019 ini lebih rendah (2,55%)

apabila dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2018. Hal ini dikarenakan

adanya efisiensi anggaran yaitu belanja modal biaya konstruksi fisik

pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah di Mojosari Kabupaten

Mojokerto sebesar Rp.1.228.248.200,- atau 2,93%. Perbandingan Pagu Anggaran

Pusat PVTPP Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2019 dan 2018

11 |


III. CAPAIAN KEGIATAN UTAMA PUSAT PVTPP

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) adalah

unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat PVTPP mempunyai tugas

melakukan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta

pelayanan perizinan pertanian dan rekomendasi teknis pertanian. Tugas teknis yang

diemban oleh Pusat PVTPP telah didelegasikan Bidang/Bagian lingkup Pusat PVTPP,

dan telah dikelompokkan 8 kegiatan utama yaitu : 1) Pelayanan Permohonan Hak PVT;

2) Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi; 3) Pelayanan Pendaftaran

Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan; 4) Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas; 5)

Pelayanan Proses Perizinan Bidang Peternakan; 6) Pelayanan Proses Perizinan

Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman; 7) Pelayanan Proses Penerbitan Surat

Izin Pupuk dan Pestisida; dan 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pusat PVTPP. Delapan kegiatan utama Pusat PVTPP ini telah ditetapkan targetnya yang

tertuang dalam RKAKL tahun 2019. Target dan capaian kegiatan utama Pusat PVTPP

Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Kegiatan Utama PVTPP Tahun 2019

No Kegiatan Utama Target Realisasi %

1 Pelayanan Permohonan Hak PVT Pelayanan Pemberian Sertifikat Hak PVT

45 Layanan 30 Layanan

51 36

113,3 120

2 Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi

45 Varietas 50 111,11

3 Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan

195 Layanan 508 260

4 Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas - Pendaftaran hortikultura - Pelepasan varietas tanaman

200 Layanan 15 layanan

218 52

109 347

5 Pelayanan Proses Perizinan Bidang Peternakan

7600 Layanan 9358 123,13

6 Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman

1400 Layanan 3099 221

7 Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida

5100 Layanan 12979 254,49

8 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat PVTPP.

3 Laporan 3 100

12 |


Berikut disampaikan capaian kinerja kegiatan utama dan upaya pencapaian kinerja

yang telah dilakukan oleh Pusat PVTPP pada tahun 2019 :

3.1 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

3.1.1 PELAYANAN PERMOHONAN HAK PVT

Target penerimaan permohonan Hak PVT pada tahun 2019 sebesar 45

permohonan, target ini sama dengan target pada tahun sebelumnya. Tahun 2019

telah diterima 51 permohonan Hak PVT yang diajukan dari berbagai pihak.

Dengan demikian target permohonan Hak PVT tahun ini tercapai 113,3%. Rincian

target dan realisasi permohonan Hak PVT tahun 2019 terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target dan Realisasi Permohonan Hak PVT Tahun 2019

No Komoditas Permohanan

Hak PVT Tahun 2018

Permohonan Tahun 2019 Target Realisasi

1. Tan. Pangan 11 15 32 2. Tan. Sayuran 16 12 13 3. Tan. Hias 13 10 1 4. Tan. Buah 3 5 3 5. Tan. Perkebunan/

Industri/Kehutanan 3 2 2

6. Lain-Lain 2 1 0 TOTAL 48 45 51

Permohonan hak PVT yang diterima Pusat PVTPP tahun 2019 sebanyak 51

permohonan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3 permohonan atau naik

6,25% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 48 permohonan. Peningkatan

jumlah permohonan tersebut terlihat pada Grafik 3.

Dari Grafik 2 dapat dilihat bahwa permohonan hak PVT tahun 2019 didominasi oleh

tanaman pangan sebanyak 32 varietas (62,75%), kemudian tanaman sayuran 13

varietas (25,49%), tanaman buah 3 varietas (5,88%), tanaman

perkebunan/kehutanan/Industri 3 varietas (3,92%), dan tanaman hias 1 varietas

1,96%).

13 |


Grafik 2. Permohonan Hak PVT Tahun 2019 Menurut Kelompok Tanaman

Permohonan Hak PVT yang paling banyak diterima pada tahun 2019 adalah untuk

tanaman pangan dengan pemohon dari Litbang Kementerian Pertanian

(Balitbangtan), hal ini selaras dengan program Menteri Pertanian periode 2014-

2019 yang menitikberatkan dalam upaya swasebada pangan terutama komoditas

PAJALE (padi, jagung dan kedelai), sehingga lembaga penelitian di Kementerian

Pertanian berupaya menciptakan varietas-varietas unggul baru terutama untuk

tanaman pangan.

Grafik 3. Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2018 – 2019 Menurut kelompok Tanaman

3263%

1325%

12%

36%

24%

00%

Tanaman Pangan

Tanaman Sayuran

Tanaman Hias

Tanaman Buah

TanamanPerkebunan/Industri/Kehutanan

Lain-lain

11

16

13

3 3 2

32

13

13 2

00

5

10

15

20

25

30

35

Tan. Pangan Tan. Hias Tan. Perkebunan

Jum

lah

Pe

rmo

ho

nan

2018

2019

14 |


Grafik 4. Permohonan Hak PVT Tahun 2019 Menurut Kelompok Pemohon

Sebagaimana Grafik 4 dapat dilihat permohonan Hak PVT pada tahun 2019

menurut kelompok pemohon, Lembaga Penelitian Kementerian Pertanian

(Badan Litbang Pertanian) merupakan pemohon yang paling banyak mengajukan

permohonan sebanyak 17 permohonan (33,3%), kemudian perusahaan swasta

luar negeri sebanyak 16 permohonan (31,4%), perusahaan swasta dalam negeri

sebanyak 12 permohonan (23,5%), lembaga penelitian non Kementerian

Pertanian 4 permohonan (7,8%), perguruan tinggi 2 permohonan (3,9%), dan

perorangan tidak ada permohonan (0%).

Pada grafik 3 dapat dilihat perkembangan permohonan hak PVT tahun 2015

sampai tahun 2019. Jumlah permohonan fluktuatif dari tahun ke tahun.

Permohonan terbanyak diterima pada tahun 2017 sebanyak 56 permohonan.

Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permohonan yang diterima antara

lain kurangnya pemahaman pemohon terhadap tata cara dan persyaratan yang

harus dipenuhi, biaya pengujian yang cukup besar, kurang tersosialisasikannya

manfaat dari perlindungan varietas tanaman, kecenderungan industry benih,

banyaknya kegiatan para pemulia tanaman dan lain-lain. Namun jika dilihat dari

jumlah permohonan dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan kecenderungan

peningkatan jumlah permohonan seperti yang ditunjukkan pada grafik 6. Hal

tersebut menunjukkan bahwa masih ada harapan positif bahwa PVT memang

17(33,3%)

4 (7,8%)

2 (3,9%)

12 (23,5%)

16(31,4%)

0(0, 0%)

Litbang KementerianPertanian

Litbang Non-Kementerian Pertanian

Perguruan Tinggi

Perusahaan SwastaDalam Negeri

Perusahaan SwastaLuar Negeri

Perorangan

15 |


sesungguhnya menjadi hal penting dan dibutuhkan dalam industri benih serta

memacu Kantor PVT untuk dapat terus meningkatkan upaya sosialisasi terkait

PVT kepada masyarakat.

Grafik 5. Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2015 – 2019

Grafik 6. Kecenderungan Permohonan Hak PVT Tahun 2015 – 2019

Untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk tercapainya

peningkatan permohonan Hak PVT antara lain Sosialisasi Perlindungan Varietas

Tanaman. Kegiatan Pemasyarakatan hak PVT pada Tahun 2019 dilaksanakan di

tiga Perguruan Tinggi (Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Diponegora

dan Universitas Sriwijaya) dan di Hotel Atria Malang adapun rincian kegiatan

sebagai berikut:

47

42

56

4851

32

19

32

3836

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

Permohonan

Penerbitan Sertifikat

4742

56

4851

0

20

40

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kecenderungan Jumlah Permohonan Permohonan Hak

PVT

Permohonan

Linear(Permohonan)

16 |


A. Pemasyarakatan Hak PVT ke Perguruan Tinggi Pemasyarakatan Hak PVT ke perguruan tinggi dilaksanakan sebayak 3 kali

yaitu di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera (USU) pada tanggal 21

Februari 2019, di Fakultas Pertanian Universitas Diponegoro pada tanggal 21

Maret 2019 dan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada tanggal 18

Juli 2019. PVT goes to campus ini bertujuan untuk mendorong kepedulian para

dosen dan peneliti terhadap hak-haknya yang didapat dari hasil penelitian

mereka.

Diharapkan dengan adanya pemasyarakatan ini dosen /peneliti jadi lebih tahu

dan lebih peduli terhadap hasil penelitiannya. Kedepannya Untuk penemuan

varietas baru harus mempunyai daya saing yang tinggi.

Gambar 1. Pemasyarakatan Hak PVT di Perguruan Tinggi

17 |


B. Pemasyarakatan Hak PVT di Malang Kepada Stakeholder Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 bertempat di Hotel Atria

Malang dengan peserta dari pemegang hak PVT wilayah Jawa Timur,

Asbenindo, IPBH dan Balai Penelitian lingkup Jawa Timur.

Kegiatan ini mendapat masukan yang bagus dalam pengembangan Pusat

PVTPP kedepannya yaitu: permohonan pendaftaran dan pelepasan dapat

digabung dengan permohonan Hak PVT; peran Pusat PVTPP bila terjadi

pelanggaran hak PVT; adanya kecemasan dari perusahaan benih karena

masalah pemalsuan benih; dan saran agar industri benih memperhatikan

dokumen-dokumen terkait bisnis benihnya, seperti bukti kepemilikan benih

(varietas), desain kemasan, sehingga apabila terjadi sengketa dapat dijadikan

alat bukti. Kedepan pemasyarakatan/sosialisasi PVT lanjutan kepada

perusahaan benih nasional dengan mengangkat tema-tema yang sesuai dengan

permasalahan di lapangan.

Gambar 2. Pemasyarakatan Hak PVT Kepada Stakeholder di Malang

3.1.2 PELAYANAN PEMBERIAN HAK PVT

Penerbitan sertifikat adalah merupakan kegiatan/output akhir dari suatu

permohonan hak PVT. Sertifikat diberikan kepada pemohon hak PVT yang telah

memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis. Aspek administrasi yaitu

kelengkapan dokumen dan pemenuhan unsur kebaruan, dilanjutkan dengan aspek

18 |


teknis yaitu memenuhi persyaratan Baru, Unik, Seragam dan Stabil (BUSS). Tahun

2019, sertifikat hak PVT yang terbit sebanyak 36 sertifikat.

Tabel 5. Perbandingan Penerbitan Hak PVT Tahun 2018 dan 2019

No. Komoditas Penerbitan Hak

PVT Tahun 2018

Penerbitan Hak

PVT Tahun 2019

1. Tan. Pangan 15 21

2. Tan. Sayuran 12 6

3. Tan. Hias 0 6

4. Tan. Buah 4 3

5. Tan. Perkebunan/

Industri/Kehutanan 7 0

6. Lain-Lain 0 0

TOTAL 38 36

Jumlah penerbitan sertifikat hak PVT pada tahun 2019 sertifikat turun 5,26% dari

tahun 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya tingkat kelulusan

persyaratan teknis atau terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan substantif dan

perbaikan hasil sidang Komisi PVT oleh pemohon yang tidak tepat waktu.

Sertifikat Hak PVT yang diterbitkan sejak tahun 2004-2019 sebanyak 485

sertifikat namum ada 53 sertifikat telah dicabut. Tahun 2019 Pusat PVTPP

mencabut 12 varietas. Dari 485 sertifikat yang telah diterbitkan, mayoritas untuk

varietas tanaman sayuran yaitu sebanyak 219 varietas (45,2%) diikuti tanaman

pangan 163 varietas (33,6%) sebagaimana terlihat pada grafik 7.

Grafik 7. Penerbitan Sertifikat Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman

163 (33.6%)

219(45.2%)

15(3.1%)

45 (9.3%)43(8.9%)

Tanaman Pangan

Tanaman Sayuran

Tanaman Hias

Tanaman Buah

Tanaman Perkebunan/Industri/Kehutanan

19 |


Berdasarkan pemegang Hak PVT dari 485 varietas yang telah diberikan sertifikat

Hak PVT didominasi oleh perusahaan swasta dalam negeri yaitu sebanyak 303

(62,5%) diikuti Lembaga Penelitian Pertanian/Lingkup Kementerian Pertanian

sebanyak 93 (19,2%), sedangkan Perorangan, perusahaan swasta luar negeri,

perguruan tinggi dan lembaga penelitian diluar lingkup Kementerian Pertanian

masih sangat sedikit seperti yang ditunjukkan pada grafik 8.

Grafik 8. Hak PVT Berdasarkan Kelompok Pemegang Sertifikat

Pada tahun 2019 kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh Pusat PVTPP

mendukung dalam penerbitan Hak PVT adalah sebagai berikut:

A. Pengujian Substantif / Uji BUSS

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah melaksanakan rangkaian operasional

proses pemberian hak PVT untuk varietas yang dimohonkan Hak PVT di

tahapan pengujian substantif, yaitu dengan terlaksananya operasional

pengujian Keunikan, Keseragaman, dan Kestabilan untuk varietas yang

dimohonkan Hak PVT, serta mendukung kelancaran program kerja Komisi

PVT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada saat ini, pengujian substantif/uji

BUSS dilakukan oleh pemeriksa PVT yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti

dari Badan Litbang Pertanian. Saat ini Pusat PVTPP memiliki 16 (enam belas

belas) tenaga fungsional pemeriksa PVT.

93 (19.2%)

33 (6.8%)

32 (6.6 %)

16 (3.3%)

8 (1.6%)

303 (62.5%)

Badan Litbang Pertanian Swasta (Luar Negeri)

Perorangan Perguruan Tinggi

Badan Litbang Non Pertanian Swasta (Dalam Negeri)

20 |


Saat ini pengujian BUSS terhadap permohonan hak PVT yang diajukan ke

Pusat PVTPP telah diuji di lahan pengujian mandiri milik Pusat PVTPP, yaitu

di Kebun Pemeriksaan Subatantif Dataran Tinggi Manoko dan Kebun

Pemeriksaan Substantif Dataran Rendah Mojosari.

Tahun 2019, Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko telah melaksanakan

pemeriksaan substantif (Uji BUSS) sebanyak 21 tanaman yang termasuk

dalam kategori tanaman sayuran dan tanaman hias dataran tinggi. Berikut

rincian pengujian untuk 21 varietas yang dalam proses uji BUSS pada Tahun

2019 di Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko.

Tabel 6. Daftar Varietas Tanaman Yang Di UJI BUSS Di Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko Tahun 2019

Spesies Jumlah Varietas Keterangan

Bawang Merah 1 Violetta Selesai

Wortel 2 Katata 1 Selesai 3 Katata 2

Krisan 4 Hartuti Selesai 5 Hayanti Agrihorti 6 Pinka pinky 7 Sinta Nur 8 Suciyono 9 Jayanti Agrihorti

10 Jayanti Agrihorti 11 Marina

Krisan 12 Kineta Selesai 13 Arasuko Pelangi 14 Pasopati 15 Solinda pelangi

Cabai 16 UNIB CHR 17 Sedang berlangsung

17 CK 3** Sedang Berlangsung 18 CK 5**

Jagung 19 HJ 28 Sedang Berlangsung Hanya untuk uji Keseragaman

Cabai 20 Carvi Agrihorti Sedang Berlangsung

Keladi Tikus 21 Typonesiaraga Sedang Berlangsung

Keterangan : * proses berlanjut dari akhir tahun 2018 ** pengulangan karena rekomendasi sidang komisi

21 |


Gambar 3. Uji BUSS Wortel Katata 1 dan Katata 2 di Lahan Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko

Gambar 4. Uji BUSS Krisan di Rumah Kaca Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko

Sedangkan di Kebun Pemeriksaan Substantif Dataran Rendah Mojosari

menguji varietas yang dimohonkan Hak PVT sebanyak 9 (sembilan) varietas

yang meliputi tanaman jarak pagar, jagung hibrida, kacang tanah, padi hibrida

dan kacang panjang. Daftar nama varietas tersebut dirinci ke dalam Tabel 7

berikut ini.

22 |


Tabel 7. Daftar Varietas Tanaman Yang Diuji BUSS di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari Tahun 2019

No. Jenis Tanaman Nama Varietas Keterangan

1. Jarak pagar JET 1 Agribun Selesai

2. Jagung hibrida

Nakula Sadewa 29 Selesai

3. HJ 28 Agritan

4. Kacang tanah

Katana 1 Selesai

5. Katana 2

6.

Padi hibrida

M400* Sedang berlangsung

7. M70D* Sedang berlangsung

8. Temasek Rice Selesai

9. Kacang Panjang KP 11333 Sedang berlangsung

*) Ditanam ulang karena salah satu varietas pembanding tidak tumbuh

Gambar 5. Uji BUSS Jarak Pagar Varietas JET 1 dan Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29 di Kebun Pemeriksaan Subatantif Mojosari

B. Penyusunan dan Penyempurnaan Panduan Umum Pemeriksaan Substantif

Panduan Umum Pemeriksaan Substantif dan PPU merupakan suatu pedoman

atau prosedur teknis pemeriksaan substantif yang dipakai oleh para

pemeriksa PVT. Panduan Umum Pemeriksan Susbtantif perlu dilakukan

penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru

sehingga dapat membantu para pemeriksa PVT dalam melaksanakan

23 |


pengujian substantif di lapangan. Penyempurnaan Panduan Umum

Pemeriksaan Substantif pada Tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali,

Pembahasan PPU sebanyak 2 (dua) kali dan telah disyahkan 3 (tiga) PPU yaitu

Keladi Tikus, Wortel dan Stroberi.

Gambar 6. Pembahasan Panduan Umum Pemeriksaan Substantif dan Pembahasan PPU

C. Sidang Komisi PVT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang PVT melakukan evaluasi

terhadap hasil pengujian subtantif yang dilaksanakan oleh para pemeriksa

PVT. Dalam pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu

permohonan hak PVT, Bidang PVT dibantu oleh Komisi PVT. Komisi PVT

membantu Bidang PVT dalam hal teknis yang berkaitan dengan pengujian

substantif suatu varietas. Hasil dari kegiatan Sidang Komisi PVT adalah

pemberian rekomendasi atau penolakan permohonan hak PVT.

Komisi PVT pada tahun 2019 bersidang sebanyak 5 (lima) kali, dari kelima

kali Sidang Komisi PVT tersebut dihasilkan rekomendasi penerbitan

permohonan Hak PVT sebanyak 36 Varietas dan 1 Varietas yang

direkomendasikan untuk ditolak. Sidang Komisi PVT membahas juga tatangan

sistem PVT yaitu meningkatkan jumlah permohonan hak PVT,

mempromosikan value added dari Sertifikat Hak PVT, law enforcement dari

pelanggaran hak PVT dan juga issue tentang farmers rights yang berkaitan

dengan keanggotaan UPOV.

24 |


Gambar 7. Sidang Komisi PVT di Bogor

D. Pelatihan PVT dan Teknik Budidaya Tanaman

1) Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman Melon, Semangka dan Mentimun

dilaksanakan pada tanggal 18-19 September 2019 di Kebun Pemeriksaan

Substantif Dataran Rendah Mojosari Jawa Timur yang diikuti oleh Staf

Kebun Pemeriksaan Mojosari, Staf Subbidang Pelayanan Teknis.

2) Pelatihan PVT ’Cucurbitaceae DUST Test’’, pada tanggal 1-4 Oktober 2019

di Kebun Pemeriksaan Susbtantif Dataran Tinggi Manoko Lembang, yang

diikuti oleh Pemeriksa PVT, Staf Teknis Kebun Manoko dan Staf

Subbidang Pelayanan Teknis, dengan narasumber dari National Center for

Seeds and Seedlings (NCSS) Jepang yaitu Ms. Moyuri Kinebuch.

Gambar 8. Pelatihan PVT dan Teknik Budidaya Tanaman

25 |


E. Pengelolaan Kebun Pemeriksaan PVT

Pusat PVTPP mempunyai 2 kebun pemeriksaan perlindungan varietas

tanaman (PVT) yaitu di Manoko Lembang Jawa Barat dan di Mojosari

Mojokerto Jawa Timur, yang berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan

perlindungan varietas tanaman Stasiun.

1) Luas lahan Kebun Pemeriksaan PVT Manoko seluas 6,5 ha dengan 5 ha

lahan efektif yang berada pada ketinggian tempat 1200 m dpl, karena itu

kebun pemeriksaan ini memiliki karakteristik agroekosistem yang khusus

untuk jenis tanaman dataran tinggi.

2) Luas lahan Kebun Pemeriksaan PVT Mojosari kurang lebih seluas 4 ha.

Per Januari 2019 dengan status lahan pinjam pakai dari BPTP Jawa Timur,

Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari sudah mulai beroperasi

melayanai uji BUSS untuk tanaman dataran rendah.

3) Sarana pendukung sebagai tempat pengujian BUSS dan kegiatan lain yang

terkait dengan sistem perlindungan varietas tanaman, seperti kantor,

laboratorium pengujian benih, studio foto, rumah kaca, ruang rapat, ruang

kerja, gudang, rumah kepala kebun, serta fasilitas pendukung kerja

lainnya. Sedangkan untuk Kebun Pemeriksaan Subatantif Mojosari

fasilitas pengujian BUSS tahun 2019 masih dalam tahap pembangunan.

4) Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko juga berperan dalam

menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sisa hasil

samping dari berbagai penanaman varietas tanaman.

5) Pemanfaatan Pemanfaatan Kebun Pemeriksaan Substantif di Manoko dan

Mojosari terkait dengan Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman Tahun

2019 selain untuk uji BUSS antara lain adalah monitoring keragaan

varietas yang mendapatkan sertifikat hak PVT dan koleksi varietas.

Koleksi di Manoko terdiri atas tanaman hidup yang berupa benih dan

disimpan di seed storage dan koleksi tanaman hidup yang ditanam di

lahan dan dilakukan rejuvinasi secara berkala. Hingga tahun 2019

Manoko memiliki koleksi 789 varietas termasuk benih materi tanaman

yang diujikan. Sedang Kebun Mojosari, varietas yang dikoleksi terbatas

pada varietas pembanding yang benihnya tidak terpakai dan varietas

contoh yang diperoleh dari toko benih. Di lahan Blok A sedang ditanam

26 |


varietas untuk trial yaitu tanaman labu madu F1, kacang tanah Garuda

dan melon Japonika F1.

Gambar 9. Kondisi Pertanaman Labu Madu F1 dan Melon Japonika F1 di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

3.1.3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PVT

A. Pemantauan Varietas Yang Mendapatkan Hak PVT

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 29 Tahun 2000

tentang Perlindungan Varietas Tanaman, kegiatan pemantauan dan evaluasi

memegang peranan dalam aspek memonitor pelaksanaan hak dan kewajiban

pemegang hak PVT. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memsupervisi

apakah para pemegang hak PVT telah melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang ataukah belum. Sedangkan

kegiatan evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem

perlindungan varietas tanaman yang berjalan.

Pemantauan pemegang Hak PVT dibagi menjadi dua yaitu keragaan serta

kewajiban dari Pemegang hak PVT. Monitoring keragaan varietas ditujukan

untuk memastikan apakah varietas tersebut masih memiliki karakteristik yang

sama dengan saat diberikan hak PVT. Untuk monitoring keragaan

dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kebun Pemeriksaan PVT di Manoko, Kebun

Pemeriksaan PVT di Mojosari dan lokasi pemegang Hak PVT.

27 |


Selain itu, monitoring kewajiban dilakukan untuk memastikan bahwa

pemegang Hak PVT menjalankan hak dan kewajibannya. Target pemantauan

pemegang Hak PVT pada tahun 2019 sebanyak 45 varietas. Namun

implementasinya telah dilaksanakan pemantauan kewajiban sebanyak 50

varietas (111,11% dari target) dengan target pemenuhan kepatuhan

kewajiban pemegang Hak PVT sebesar 85%. Dari 50 varietas yang dipantau

terdapat sebanyak 3 varietas tidak dilanjutkan keragaan karena terkena

dampak pembangunan stasiun mojosari, gagal tumbuh dan tidak berbunga dan

2 varietas tidak membayar biaya tahunan. Berikut adalah daftar varietas yang

dimonitor keragaaan dan kewajibannya di tahun 2019.

Tabel 8. Daftar Varietas Tanaman yang Dimonitoring Keragaan dan Kewajiban Pada Tahun 2019

No Spesies Varietas Keterangan Lokasi 1 Mentimun CU 1001 A Selesai Pengamatan Kebun

Pemeriksaan Manoko

2 CU 1010 A 3 CU 1002 A 4 CU 1002 B 5 CU 1007 B 6 Bayam BY 01 Selesai Pengamatan 7 BY 02 8 BY 03 9 BY 04

10 Kacang Panjang

Kanton Tavi Selesai Pengamatan

11 Parade Tavi 12 Peleton 13 YLB 01 14 YLB 02 15 YLB 03 16 Dewi 17 Brawijaya 1 18 Brawijaya 4 19 Bagong 3 20 Balapati

21 VA 564 Belum bayar biaya tahunan

22 Buncis BC 02 Selesai Pengamatan

Belum bayar biaya tahunan

23 BC 06 24 PV 128 25 Sawi Aura SS 01 26 PC 01 27 Oyong Giwang 28 Padi Hibrida K 10 Selesai Pengamatan Kebun

Pemeriksaan PVT Mojosari

29 PD 240 30 PD 255 31 PD 3390

28 |


32 PD 3362 33 PD 3372

34 PD 601 Tidak tumbuh 35 Jagung

hibrida GSI 54 TSG 222 F Selesai Pengamatan

36 GSI 57 TSG 225 F 37 GSI 57 TSG 225 M 38 GSI 59 TSG 230 F 39 GSI 59 TSG 230 M Terkena Dampak

Pembangunan Stasiun Mojosari

40 Eucalyptus IND 45 TPL 09 Selesai Pengamatan

Lokasi Pemegang Hak PVT PT. Toba Pulp Lestari (Medan)

41 IND 32 42 IND 61 43 IND 47 Belum berbunga

44 Jagung Manis SFP 3 Selesai Pengamatan Lokasi Pemegang Hak PVT PT. Agri Makmur Pertiwi (Kediri)

45 SFP 6 46 SFP 7 47 Talenta 48 SFP 9 49 SFP 10 50 SFP 11

Dari hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi tahun 2019, bahwa 6 varietas

yang terdapat perbedaan hasil keragaan dan hasil uji BUSS dan 2 varietas

belum membayar iuran tahunan. Dari 6 varietas yang terdapat perbedaan

hasil tersebut, disebabkan karena perbedaan lokasi tanam dari dataran

rendah ke dataran tinggi dan juga kesalahan data uji BUSS dan Berita Resmi

PVT. Berdasarkan hal tersebut, maka 4 varietas yang dipantau dapat

dilanjutkan perlindungannya dan yang gagal tumbuh tidak perlu dilakukan

pengulangan pemantauan. Untuk 2 varietas yang belum membayar iuran

tahunan akan terus dilakukan pembinaan serta fasiltasi untuk mekanisme

pelepasan varietas.

Berikut adalah gambar foto kegiatan monitoring yang dilakukan selama tahun

2019 baik di Kebun Pemeriksaan Manoko, Kebun Pemeriksaan Mojosari dan

lokasi Pemegang Hak PVT.

29 |


Gambar 10. Monitoring Mentimun CU 1001 A di Kebun Pemeriksaan PVT Mojosari

Gambar 11. Monitoring Padi Varietas PD 255 dan Jagung GSI 57 TSG 225 M di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

Untuk memastikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah

dilindungi Hak PVT berjalan dengan efektif, terdapat beberapa kegiatan yang

dilakukan untuk menunjang hal tersebut pada tahun 2019 yaitu:

A. Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi

Sesuai dengan target indikator kinerja kegiatan pemantauan difokuskan

pada kegiatan pemantauan kewajiban dengan menekankan pada 3 (tiga)

aspek utama yaitu 1) pelaksanaan Hak PVT di Indonesia, 2) pembayaran

biaya tahunan PVT dan 3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih

varietas yang telah mendapatkan Hak PVT di Indonesia. Untuk

mendukung pelaksanaan ketiga aspek tersebut, khususnya aspek

pembayaran biaya tahunan maka dilaksanakan kegiatan :

30 |


1) Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2019 di Hotel Sahira

Bogor, dengan tujuan : meningkatkan pemahaman bersama terkait

pelaksanaan pemantauan kewajiban pemegang Hak PVT serta dapat

menjadi forum menyamakan persepsi dalam pelaksanaan

pemantauan kewajiban pemegang Hak PVT untuk pencapaian

efektivitas sistem PVT. Output dari kegiatan ini adalah :

a) Pelaksanaan pemantauan keragaan pada tahun 2019 menjadi

bagian dari pelaksanaan pemantauan kewajiban (satu kesatuan)

yaitu pada aspek menyediakan contoh benih dan ketersiediaan

benih;

b) Pelaksanaan penanaman varietas yang menjadi objek

pemantauan kewajiban dilaksanakan di Kebun Uji Subtantif Pusat

PVTPP (Manoko dan Mojosari);

c) Keterlambatan pembayaran iuran tahunan sudah tidak dapat

ditolerir karena telah diatur secara on-line melalui aplikasi

APPLY-PVT.

d) Pusat PVTPP akan memberikan notifikasi secara berkala melalui

surat surat pemberitahuan yang akan dikirimkan pada setiap

awal tahun sebagai langkah antisipatif

e) Mendorong self-awareness pihak pemegang Hak PVT untuk

mendukung berjalannya mekanisme PVT yang efektif dan efisien.

Gambar 12. Sosialisasi Pemantauan Kewajiban Pemegang Hak PVT di Bogor

31 |


2) Pembahasan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Hak PVT Periode 2019 Pada Kamis, 19 Desember 2019 di Ruang Rapat Pusat PVTPP, telah

dilaksanakan Pembahasan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak PVT

Periode 2019. Kegiatan ini diikuti oleh Pemeriksa PVT dan Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi serta dihadiri oleh Ketua Komisi PVT dan

dua anggota Komisi PVT.

Dalam kegiatan ini dibahas hasil pemantauan Tahun 2019 yaitu 6

varietas hasil keragaan varietas yang membutuhkan rekomendasi

apakah perlindungan varietas tanamannya dilanjutkan atau tidak,

serta 1 varietas untuk pemantauan keragaan dan 1 varietas yang

belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran tahunan.

Dari hasil pembahasan disebutkan bahwa 9 varietas yang dilakukan

penanaman dan hasilnya tidak sesuai dengan laporan hasil uji buss.

Hampir mayoritas hasil keragaan menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan ketinggian dan agroklimat lokasi tanam dari yang

sebelumnya di dataran rendah menjadi dataran tinggi. Sehingga

perbedaan ini menghasilkan keragaan yang cukup perbedaan. Selain

itu ditemukan juga kesalahan data pada laporan uji BUSS, Berita

Resmi dan laporan lainnya.

Gambar 13. Pembahasan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Hak PVT Periode 2019

32 |


B. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Varietas Tanaman

Evaluasi merupakan tahap penilaian yang berkaitan erat dengan kegiatan

pemantauan. Kegiatan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan

masukan untuk pengambilan kebijakan pengembangan sistem perlindungan

varietas tanaman. Aspek evaluasi meliputi laporan kewajiban pemegang hak

PVT, kepemilikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan berakhirnya

jangka waktu perlindungan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Konsep dasar evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode

benchmarking berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak yang diperoleh dari

kebijakan perlindungan varietas tanaman serta untuk kebutuhan perbaikan,

kelanjutan atau pengembangan sistem perlindungan varietas tanaman.

Kegiatan-kegiatan berikut ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai tujuan evaluasi yang diinginkan:

1. Focus Group Discussion: Penyamaan Persepsi Teknologi Pertanian Bioteknologi

Dalam bidang perlindungan varietas tanaman, sangat memungkinkan

adanya hasil inovasi-inovasi penelitian untuk pemuliaan tanaman

berbasis bioteknologi. Untuk perlindungan varietas tanaman, prinsipnya

varietas hasil pemuliaan tanaman berbasis bioteknologi dapat

dimohonkan Hak PVT dengan memenuhi persyaratan keamanan hayati

dan biologi. Akan tetapi masih banyak perbedaan pehamaman mengenai

varietas hasil bioteknologi di masyarakat mengenai keamanaannya.

Untuk menyamakan persepsi teknologi pertanian berbasis bioteknologi,

maka telah dilakukan Focus Group Discussion “Penyamaan Persepsi

Teknologi Pertanian Berbasis Bioteknologi” pada tanggal 7 Agustus 2019

bertempat di Ruang Rapat Pusat PVTPP dengan menghadirkan

narasumber yaitu Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Indonesia, Ir.

Winarno Tohir dan Kepala Pusat PVTPP, Prof. Erizal Jamal, MSi dengan

33 |


mengundang peserta dari beberapa asosiasi petani dan juga lembaga

masyarakat.

Dari hasil dari FGD ini tidak diambil kesimpulan, namun hanya memetakan

persepsi antara pemerintah, asosiasi petani dan juga lembaga swadaya

masyarakat sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah telah mengindentifikasi regulasi yang menghambat

investasi dan menginstruskikan Kementan untuk meninjau ulang

Permentan 40/2017 dan Permentan 61/2011 dalam rangka

percepatan investasi dalam konteks pelepasan varietas termasuk

PRG, untuk diselaraskan pelepasannya.

Kementan mengkaji ulang Permentan tersebut dan sudah dalam

proses per Undang Undangan. Permentan 40/2017 dan 61/2011

direvisi untuk pelepasan PRG dan Non PRG.

Posisi Kementan dalam hal ini sudah jelas: memfasilitasi semua

termasuk Hak Petani yang bebas untuk melakukan pemuliaan dan

pengumpulan serta pelepasan/peredaran benih dalam komunitas

kecil melalui ratifikasi ITPGRFA (Pasal 9) dan juga Amandemen UU

12/92 melalui MK No. 99 PUU Tahun 2012. TRIPS juga mensyaratkan

untuk memberikan perlindungan kepada pemulia. Hal ini

menandakan Pemerintah berdiri di belakang petani dan pemulia dan

memberikan proporsi yang seimbang kepada kedua belah pihak.

Indonesia sudah meratifikasi Protokol Cartagena (access and benefit

sharing) dengan dikeluarkannya PP 21/2015 yang menyatakan

bahwa semua yang beredar harus melalui Komisi Keamanan Hayati,

dimana Balitbangtan sebagai pengawas tanaman PRG

Pada hakikatnya peneliti tidak membuat suatu varietas yang dapat

membahayakan anak cucunya serta harus mempunyai data dampak

sosial ekonomi.

34 |


Saat ini Indonesia melalui lembaga penelitian telah mampu

menghasilkan Tanaman bioteknologi dan tidak kalah dari mehar

maju.

Untuk fungsi pengawasan, Pemerintah perlu membentuk tim

pengendalian tanaman PRG untuk menjamin keamanan pangan dan

hayati sehingga kekhawatiran petani mengenai PRG dapat

mengganggu kesehatan dapat diminimalisir.

Pemerintah Indonesia harus wise untuk mampu dalam menyediakan

benih yang begitu massal memenuhi kebutuhan petani.

2. Asosiasi Petani

Menurut data BPS, lahan baku tanah pertanian menyusut sejak tahun

2000 dari 8,1 juta ha, 2013 sebanyak 7,75 ha, dan 2018 hanya 7,105

ha. Setiap tahunnya alih fungsi lahan tidak kurang dari 100ribu

ha/tahun.

Sementara itu, jumlah penduduk meningkat terus hingga 1,3 juta tiap

tahun. Database BPS: penduduk Indonesia saat ini sudah 266 juta,

tahun 2030 diproyeksikan kenaikannya sebesar 100 juta.

Lahan pertanian menjadi rebutan untuk alih fungsi, sementara

potensi lahan rawa terbuka.

3 fakta tantangan ini menandakan bahwa kebutuhan pangan

Indonesia sangat tinggi yang membutuhkan varietas-varietas unggul

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun beberapa fakta menandakan bahwa Indonesia terlalu resisten

terhadap teknologi dari negara-negara lain, baik yang ada hubungan

diplomatik maupun non diplomatik.

Petani hanya ingin diberikan solusi, jika memang PRG tidak bisa

diterapkan maka solusinya seperti apa benih yang harus digunakan.

petani nya menginginkan varietas padi yang mampu beradaptasi

untuk tumbuh di lahan gambut.

Petani tidak lagi mempersoalkan pro dan kontra, lebih kepada solusi

pengembangan teknologi pertanian.

35 |


Petani Indonesia ingin seperti petani-petani di Filipina yang bisa

menghasilkan jagung dengan harga yang lebih murah. Sementara

petani Indonesia ketinggalan jauh dari sisi teknologi

Berikan kebebasan kepada petani, baik menanam PRG maupun non

PRG.

3. Lembaga Masyarakat

Menurut Data FAO: 70% pangan dunia diproduksi oleh petani kecil

yang hanya menguasai ± 20% lahan dunia (laporan biodiversity).

Komersialisasi GMO saat ini hanya ada di 26 negara yang

mengizinkan komersialisasi GMO, khususnya pada 3 tanaman utama:

kedelai, jagung kapas (dan terong transgenik di Bangladesh).

Meningkatnya complain hukum tentang PRG dari Monsanto pasca

meningkatnya pengguna glifosat. Tanaman PRG diklaim mengurangi

penggunaan pestisida dll, namun fakta penggunaan glifosat (pemicu

kanker) pada kedelai meningkat 550 juta liter per tahun di Amerika

Selatan yang merupakan kawasan terbesar untuk kedelai transgenik.

PRG sering dipersepsikan untuk meningkatkan produksi, sebetulnya

PRG bukan untuk produktivitas fungsinya, namun agar tahan

terhadap penggunaan pestisida.

Isu tentang paten meluas dengan adanya penggunaan PRG, karena

sampai saat ini hanya ada 3 perusahaan yang menguasai benih secara

global yaitu Monsanto, Bayer, Corteva, dan Chemchina (Syngenta).

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki paten PRG namun juga

teknologi seperti pestisida sehingga masyarakat ketergantungan.

Jagung dan kedelai penggunaannya lebih kepada industri dan pakan,

bukan menjawab masalah pangan dunia, 1 M orang masih menderita

kelaparan.

Data Distanprov Sulsel: produktivitas benih PRG kurang dari 1 ton/ha

padahal yang dikampanyekan bisa mencapai lebih dari 3 ton/ha.

36 |


Dari hasil diskusi ini tidak ditarik kesimpulan hanya memetakan duduk

persoalan. Namun demikian, LSM perlu dilibatkan pada kedepannya

dalam setiap keputusan-keputusan yang di ambil Pemerintah. Sehingga

setiap keputusan Pemerintah telah melibatkan masyarakat.

2. Focus Group Discussion: Konsep Free Royalty System dalam Ranah Perlindungan Varietas Tanaman

Pada Selasa, 8 Oktober 2019 di Hotel Salak Heritage telah terlaksana

kegiatan Focus Group Discussion: Konsep Free Royalty System dalam

Ranah Perlindungan Varietas Tanaman dengan peserta dari para

Pemegang Hak PVT, Komisi PVT, Komis Banding, Pemeriksa PVT dan

Pakar terkait Lisensi. Hadir sebagai pemateri adalah Dr. Nurul Barizah,

S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua Komisi Banding); Nurjaman, S.TP. (BPATP); dan

Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si. (Kepala LPPM Universitas Jenderal

Soedirman).

Dari paparan narasumber, materi dan diskusi, terungkap bahwa lisensi

adalah hak, bukan kewajiban, artinya dapat dipilih untuk dipakai atau

tidak. Universitas Jenderal Soedirman telah menerapkan system

pembagian royalty dalam dua model, yaitu untuk perusahaan yang

punya perjanjian kerjasama dan untuk petani (free royalty). Dari sisi

Gambar 14. FGD Penyamaan Persepsi Teknologi Pertanian Bioteknologi

37 |


pemulia/pemegang Hak PVT, Prof. Budi Marwoto dan Prof. M. Syukur

sepakat bahwa apabila free royalty system diterapkan, harus dipikirkan

bentuk insentif yang sesuai, dapat berupa pemberian angka kredit, dana

penelitian, maupun pembebasan biaya iuran tahunan. Dalam hal

penerapan lisensi untuk proses alihteknologi, BPATP membagikan

pengalamannya menerapkan pengaturan kerjasama dengan pengenaan

0% royalty dengan dasar hokum Permentan 07/2018.

Gambar 15. FGD : Konsep Free Royalty System dalam Ranah PVT

3.2 PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

Kegiatan Pendaftaran Varietas Tanaman pada Pusat PVTPP mengakomodir 3

kegiatan utama yaitu Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan,

Pendaftaran Varietas Hortikultura, dan Pelepasan Varietas Tanaman.

Pendaftaran Varietas Tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas

untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang

dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai

hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau

penggunanya. Bukti Pendaftaran Varietas Tanaman diberikan dalam bentuk

38 |


Tanda Daftar Varietas Tanaman (TDV) yang diterbitkan oleh Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pendaftaran Varietas Hortikultura adalah pelayanan publik untuk pendataan

varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih. Bentuk Pendaftaran Varietas

Hortikultura adalah Keputusan Menteri Pertanian tentang Tanda Daftar Varietas

yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri

Pertanian.

Pelepasan Varietas Tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu

varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang

menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat

diedarkan. Bentuk legalitas Pelepasan Varietas Tanaman adalah Keputusan

Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas yang ditandatangani oleh Direktur

Jenderal atas nama Menteri Pertanian. Komoditas meliputi tanaman pangan,

perkebunan, dan hijauan pakan ternak.

3.2.1 PELAYANAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN HASIL PEMULIAAN

Permohonan pendaftaran varietas tanaman pada tahun 2019 ditargetkan

sebanyak 195 varietas, dan realisasi permohonan sebanyak 508 dokumen

permohonan. Kondisi ini juga sejalan dengan Penerbitan Tanda Daftar varietas

tanaman pada tahun 2019 yang ditargetkan sebanyak 195 Tanda Daftar dan

terealisasi sebanyak 508 Tanda Daftar varietas (375 varietas lokal dan 133

varietas hasil pemuliaan) atau mengalami peningkatan sebesar 260% dari target

yang telah ditetapkan.

Pencapaian jumlah pendaftaran varietas tanaman tersebut diatas jika

disandingkan dengan tahun 2018 (653 varietas) mengalami penurunan sebanyak

145 varietas atau 22,20%. Penurunan angka capaian tersebut disebabkan

rendahnya pemahaman pemohon terutama pemerintah daerah terhadap

persyaratan dan proses permohonan pendaftaran varietas secara online. Rincian

capaian kinerja pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan pada tahun 2019,

sebagaimana terlihat pada Tabel 9.

39 |


Tabel 9. Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Tahun 2019 dan 2018

No Jenis Tanaman Target 2019

2019 2018

Permohonan Penerbitan

TDV Permohonan

Penerbitan TDV

1 Tan. Pangan 35 172 172 259 262

2 Tan. Sayuran 50 77 77 83 83

3 Tan. Buah 55 33 33 152 152

4 Tan. Hias 45 69 69 36 36

5 Tan. Obat/Rempah 2 153 153 9 9

6 Tan. Bun/Industri 8 4 4 109 111

7

Tan. Rumput Hijauan pakan ternak -

0

0 5 7

Jumlah 195 508 508 653 659

% Naik/Turun Permohonan -22,20

% Naik/Turun Pernerbitan TDV -22,91

* ) Penerbitan TDV termasuk permohonan yang diajukan tahun 2018

Kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran

varietas lokal dan hasil pemuliaan Tahun 2019:

a. Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal

Sebagai upaya khusus dalam meningkatkan jumlah pendaftaran varietas lokal,

Pusat PVTPP melanjutkan pola Kerjasama Pendaftaran Varietas Lokal dengan

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) yang

telah dilakukan pada tahun 2018 dengan pencapaian output pendaftaran varetas

lokal sebanyak 342 varietas. Penandantanganan MoU Kerjasama Percepatan

Pendaftaran Varietas Lokal pada tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret

2019 dengan target sebanyak 300 varietas lokal.

Untuk mengotimalkan pelayanan pendaftaran varietas tanaman yang cepat, tepat

dan mengurangi tatap muka maka Pusat PVTPP mulai mengimplementasikan

pendaftaran varietas tanaman secara online untuk output Kerjasama Percepatan

Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2019.

Realisasi pencapaian output percepatan pendaftaran varietas lokal Tahun 2019

secara umum melebihi target, namun ada beberapa kendala yang menghambat

proses penyampaian permohonan ke Pusat PVTPP. Berdasarkan data

40 |


permohonan pendaftaran varietas lokal hasil kerjasama dengan BBP2TP yang

diterima dan diterbitkan tanda daftar secara manual baru terpenuhi 270 varietas

dari 300 target yang telah ditetapkan. Rincian target Permohonan Pendaftaran

Varietas Lokal Melalui Kerjasama dari masing-masing propinsi dapat dilihat pada

Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal Melalui MoU Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2019

No Provinsi Target Realisasi (Manual)

Permohonan (Online)

Menunggu Tanda Tangan Bupati

1. Aceh 15 9 5 3

2. Sumatera Utara 10 5 0 5

3. Sumatera Barat 10 1 6 3

4. Jambi 10 3 12 0

5. Riau 9 6 2 1

6. Bengkulu 10 2 7 1

7. Bangka Belitung 6 0 9 0

8. Sumatera Selatan 10 0 8 2

9. Lampung 10 7 0 3

10. Kepulauan Riau 5 7 0 0

11. DKI Jakarta 8 7 0 8

12. Jawa Barat 15 0 14 1

13. Banten 5 0 5 0

14. Jawa Tengah 10 10 0 0

15. Yogyakarta 7 1 0 6

16. Jawa Timur 10 25 0 0

17. Bali 10 0 35 0

18. Nusa Tenggara Barat 10 16 0 0

19. Nusa Tenggara Timur 10 25 0 0

20. Kalimantan Selatan 10 22 0 0

21. Kalimantan Timur 10 17 0 0

22. Kalimantan Barat 5 7 8 0

23. Kalimantan Tengah 10 17 0 0

24. Sulawesi Selatan 10 14 0 0

25. Sulawesi Tengah 5 8 0 0

26. Sulawesi Utara 10 0 0 15

27. Sulawesi Tenggara 10 0 9 1

28. Sulawesi Barat 6 25 0 0

29. Maluku 11 20 0 0

30. Maluku Utara 7 0 13 0

31. Gorontalo 10 0 2 15

32. Papua 6 3 0 3

33. Papua Barat 10 13 0 0

Total 300 270 135 67

41 |


Hasil kegiatan Kerjasama Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal tahun 2019

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum target permohonan pendaftaran varietas di 34 provinsi

sebanyak 300 varietas tercapai dengan perincian: angka realisasi

permohonan dan penerbitan tanda daftar secara manual sebanyak 270

varietas, 135 pengajuan secara online namun masih terkendala pemenuhan

persyaratan secara online, dan 67 varietas masih menunggu tanda tangan

Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur)

2. Dalam hal pencapaian output, terdapat 12 Provinsi yang mampu mencapai

lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Prestasi ini perlu

mendapatkan apresiasi sehingga menumbuhkan kesadaran tinggi terhadap

pengelolaan varietas lokal di daerah.

3. Berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan percepatan

pendaftaran varietas lokal ini ditemukan faktor yang menyebabkan belum

tercapainya target pendaftaran diantaranya:

a) Waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi varietas

lokal terlalu singkat sehingga tidak bisa mewakili beberapa fase

tanaman.

b) Proses penandatanganan dokumen pendaftaran varietas lokal oleh

pemerintah daerah setempat yang memerlukan waktu lama.

c) Rendahnya pemahaman pemohon terutama pemerintah daerah

terhadap persyaratan dan proses permohonan pendaftaran varietas

tanaman secara online.

Dengan pencapaian output kegiatan percepatan pendaftaran varietas

sebagaimana diuraikan dalam Tabel 10, maka pola kerjasama tersebut akan

dilanjutkan kembali pada tahun 2020 dengan beberapa perbaikan diantaranya

1) memperluas keterlibatan unsur di daerah selain BPTP, BPSB, Komda dan

Perguruan Tinggi, 2) Pelaksanaan kegiatan dimulai lebih awal agar

ketersediaan waktu dalam melakukan karakterisasi dapat mencapai semua fase

tanaman, 3) Mengoptimalkan sosialisasi proses pendaftaran varietas tanaman

secara online.

42 |


b. Pendaftaran Varietas Tanaman Secara Online

Dalam mewujudkan pelayanan pendaftaran varietas tanaman yang cepat, tepat

dan akuntabel, Pusat PVTPP membangun aplikasi pendaftaran varietas tanaman

secara online sejak tahun 2017. Dalam perjalanannya, program pendaftaran

varietas tanaman secara online mengalami beberapa kendala baik dalam hal

legalitas maupun teknis aplikasinya. Dari segi legalitas, pendaftaran varietas

tanaman secara online memiliki payung hukum dengan terbitnya Permentan

Nomor 41 tahun 2017 tentang Perizinan Elektronik, sementara dari segi teknis

kendala yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman tentang aplikasi

pendaftaran varietas varietas tanaman online, belum siapnya pemerintah daerah

sebagai pemilik varietas lokal terkait SDM dan kendala teknis di daerah seperti

jaringan internet.

Pada tahun 2019, Pusat PVTPP dengan semangat meningkatkan pelayanan,

paper Less, dan mengurangi tatap muka dengan pemohon mulai

mengimplementasikan program pendaftaran varietas tanaman secara on

KATA PENGANTARpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI v DAFTAR TABEL Vii DAFTAR GRAFIK Viii DAFTAR GAMBAR ix I PENDAHULUAN

Text of KATA PENGANTARpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR i RINGKASAN...

Cover, Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Pustakarepository.um-surabaya.ac.id/649/1/Pendahuluan.pdf · Title: Microsoft Word - Cover, Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar

fitk.iainambon.ac.id...ii DAFTAR ISI Kata Pengantar.............................................................................................. i Daftar Isi

DAFTAR ISI...ii DAFTAR ISI Kata Pengantar ..... i Daftar Isi

KATA PENGANTAR - bpkp.go.id 2019 PW16(1).pdf · DAFTAR ISI Uraian Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Diagram Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Tugas,

daftar kata Tahun 1

Daftar sarapan kata

daftar kata tahun 1 kvkv.pdf

Daftar Kata Kerja Beraturan

Daftar Isi - Politeknik Negeri Jakarta · Daftar Isi Daftar Isi..... Kata Pengantar

· DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii

DAFTAR ISI Halaman Motto Dan Persembahan Kata Pengantarrepository.unissula.ac.id/3106/3/daftar isi.pdfHalaman Motto Dan Persembahan iv Kata Pengantar vi Daftar Isi viii Daftar Tabel

9 daftar kata

Daftar kata bahasa jawa

€¦ · ii DAFTAR ISI DAFTAR ISI.................................................................................................................................. ii KATA

KATA PENGANTAR - pvtpp.setjen.pertanian.go.idpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

KATA PENGANTAR - wakatobikab.go.idwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/422/BUKU_POTENSI.pdf · KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GRAFIK v DAFTAR GAMBAR VII

· Daftar Isi ii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ............................................................................................................ i Daftar

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv

KATA PENGANTAR - pgsd.fkip.untad.ac.idpgsd.fkip.untad.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/PANDUAN-PENELITIAN...ii daftar isi kata pengantar ii daftar isi iii daftar tabel iv daftar gambar

Daftar Kata Tahun 5

DAFTAR ISI - siamik.upnjatim.ac.idi DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… i Kata Pengantar

Daftar Isi Kata Pengantar Deskes

Kata pengantar - bappeda.kepriprov.go.idbappeda.kepriprov.go.id/data/produk/2013/Data_Strategis_Kepri_2013.… · Kata Pengantar i Daftar Isi iii Daftar Tabel v Daftar Grafik ix Produksi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL …repository.ub.ac.id/142625/2/5._DAFTAR_ISI.pdfii daftar isi kata pengantar.....i daftar isi.....ii daftar tabel..... .vi

KATA PENGANTAR - spmsleman.files.wordpress.com … · Web viewAlamat RA:..... Tahun Anggaran:2017. KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR2. DAFTAR ISI3. BAB I PENDAHULUAN4

PEDOMAN TUGAS AKHIR · Web viewMotto / Lembar Persembahan . Abstraksi (Maks. 200 kata) Kata Pengantar. Daftar Isi. Daftar Gambar. Daftar Tabel. Daftar Istilah. Daftar Lampiran . Kertas

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21705/1/MILKI...iv daftar isi. kata pengantar..... i . daftar isi

Kata Pengantar & Daftar Isi

Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Pustaka, Daftar Gambar..Docx

Kata Pengantar +Daftar Isi

Documents

KATA PENGANTARpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI v DAFTAR TABEL Vii DAFTAR GRAFIK Viii DAFTAR GAMBAR ix I PENDAHULUAN

Text of KATA PENGANTARpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR i RINGKASAN...