KATA PENGANTARpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI v DAFTAR TABEL Vii DAFTAR GRAFIK Viii DAFTAR GAMBAR ix I PENDAHULUAN

i

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta

penyajian data yang terkait dengan capaian kinerja Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) khususnya pada tahun 2019 disusun

Laporan Tahunan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian Tahun

2019.

Dalam Laporan Tahun 2019 ini dikemukakan antara lain: Realisasi Pengelolaan

Perlindungan Varietas Tanaman, Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan,

Pendaftaran Varietas Hortikultura, Pelepasan Varietas Tanaman, Pendaftaran Pupuk

(Anorganik dan Organik), Pendaftaran Pestisida, Pelayanan Perizinan Pemasukan dan

Pengeluaran benih dan SDG Tanaman, dan Pelayanan Perizinan Peternakan.

Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pusat PVTPP,

untuk itu diharapkan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja Pusat PVTPP di

tahun selanjutnya dari segenap pemangku kepentingan.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pusat,

Prof (R).Dr.Ir. Erizal Jamal. M.Si NIP. 196303011989031002

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

dan Perizinan Pertanian atau Pusat PVTPP memiliki tugas melaksanakan pengelolaan

Perlindungan Varietas Tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis

pertanian. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi PVTPP antara lain memfasilitasi: (1)

Perlindungan Varietas Tanaman, (2) Pendaftaran Varietas Tanaman, yang terdiri dari

Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan, Pendaftaran Varietas Hortikultura, dan

pelepasan varietas tanaman, serta (3) Perizinan Pertanian. Ketiga hal ini mengait erat

dengan pelayanan kepada publik, sehingga keberadaan Pusat PVTPP menjadi sangat

strategis, karena mengait langsung dengan indikator kinerja Kementerian Pertanian.

Keberadaan Pusat PVTPP dapat dilihat dari beragam sudut pandang, mulai dari sisi isu

internasional, regional dan nasional. Selain itu juga mengait dengan beragam

kepentingan, mulai dari pengembangan industri perbenihan, beragam regulasi serta

pengembangan pembangunan daerah berbasis keunggulan spesifik lokasi.

Pada tataran global dan regional, keberadaan Pusat PVTPP menjadi garda terdepan untuk

ikut menata pemanfaatan dan pergerakan plasma nutfah antar negara, melalui beragam

kesepakatan. Selain itu Pusat PVTPP juga berperan dalam melindungi kepentingan petani

dan konsumen di dalam negeri, terhadap serbuan beragam produk pertanian serta bahan

dasar yang mengait dengan input usahatani dari manca negara. Pengembangan industri

benih di dalam negeri banyak terkait dengan kemampuan Pusat PVTPP dalam

memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, utamanya terhadap benih yang mereka

hasilkan. Pusat PVTPP juga mewarnai dinamika sistem regulasi di dalam negeri, sejalan

dengan dinamika masyarakat serta pergerakan dunia usaha. Pengembangan varietas

lokal, yang diawali dengan pendaftaran kepemilikannya, akan menjadi basis

pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan nilai tambah dan

kemanfaatannya.

Dengan beragam peran yang strategis di atas, maka keberhasilan dari Pusat PVTPP dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak cukup hanya dilihat dari seberapa jauh

beberapa target Indikator Kinerja Utama atau IKU dapat dipenuhi. Secara kuantitatif

untuk tahun 2019, realisasi IKU sudah sesuai dengan target. Kiprah Pusat PVTPP

diharapkan dapat lebih dari sekadar pencapaian IKU, terutama berkaitan dengan kualitas

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sumberdaya manusia yang terbatas dari sisi jumlah dan kualitas, menjadi tantangan tersendiri untuk dapat berkiprah secara maksimal. Untuk itu kerjasama dan jejaring kerja menjadi jawaban yang harus terus dikembangkan. Tahun 2019 telah dikembangkan kerjasama dengan 34 BPTP, BPSB dan universitas dalam pendaftaran varietas lokal dengan harapan hasilnya sangat positif yaitu meningkatnya pendaftaran varietas lokal dari tahun sebelumnya. Agar para pihak dapat mendukung penuh upaya Pusat PVTPP

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/perlindungan-varietas/

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/pendaftaran-varietas/

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/pendaftaran-varietas/pendaftaran-varietas-lokal-dan-hasil-pemuliaan/

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/pendaftaran-varietas/pendaftaran-varietas-hortikultura/

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentang-ppvtpp/layanan/perizinan/

iii

dalam pendaftaran varietas, maka pelatihan untuk deskripsi dilakukan dengan melibatkan semua BPTP di Indonesia ditambah perwakilan BPSB, universitas dan Kementerian lain. Diharapkan dengan pola ini kegiatan pendaftaran akan semakin berkembang. Pola yang sama juga dikembangkan untuk pendaftaran varietas, perlindungan varietas

tanaman dan perizinan. Untuk pendaftaran varietas tanaman, agar kegiatan ini semakin

menarik minat pelaku usaha dan para pemulia, maka proses pendaftaran dan pelepasan

diupayakan menjadi satu paket kegiatan. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya,

tahun 2019 telah dilakukan penjajakan dengan semua pihak terkait untuk uji cobanya.

Regulasinya tentu juga perlu disesuaikan. Sementara itu untuk perlindungan varietas,

upaya utama adalah lebih pro aktif dengan upaya penindakan terhadap pelanggaran yang

ada dengan melibatkan semua PPNS. Selain itu upaya untuk merangkul petani pemulia

agar melindungi hasil pemuliaannya juga terus dilakukan. Pendampingan dan beragam

kemudahan telah di coba di tahun 2019. Pembiayaan berbagai hal terkait perlindungan

varietas tanaman, yang banyak dikeluhkan pelaku usaha terus coba untuk

disederhanakan dan diperingan.

Pengembangan sistem perizinan online single submission (OSS) telah dimulai pada tahun

2018. Pemetaan semua perizinan yang ada telah selesai dilakukan. Tahun 2019 telah

dilakukan peyempurnaan sistem pendukung dari sisi teknologi dan informatika serta

regulasi yang sejalan dengan semangat OSS. Selain itu untuk beberapa perizinan dan

rekomendasi telah dilakukan perbaikan dari sisi prosedur dan persyaratan, dengan

semangat makin mempermudah namun tetap dalam koridor aturan yang ada. Perizinan

pupuk dan pestisida misalnya, akan dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang

ada, prinsip dasar yang dikedepankan adalah beberapa uji yang dipersyaratkan, akan

menjadi syarat awal yang harus sudah dilakukan sebelum pendaftaran rekomendasi di

Pusat PVTPP. Fungsi pengawasan yang selama tahun 2018 sudah mulai dilakukan

dengan bekerjasama dengan para pihak terkait, namun masih belum terpola dengan baik.

Tahun 2019 fungsi pengawasan sudah dimulai dengan pola pengawasan secara

sistematis, yaitu dengan penyampaian laporan dan masih terus dikembangkan.

Pengujian secara acak dilapangan juga dilaksanakan dengan melibatkan para pihak

terkait.

Agar semua tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik, pengembangan

kapasitas Sumberdaya Manusia menjadi hal pokok yang terus dilakukan. Berbagai

pelatihan di dalam dan luar negeri dibuka bagi semua staf yang ada. Dari sisi sarana dan

prasarana, ketersediaan stasiun uji BUSS yang repsentatif juga terus diupayakan. Stasiun

Manoko harus terus dibenahi dari sisi pengelola dan perlengkapan sehingga siap untuk

melakukan semua uji BUSS bagi tanaman dataran tinggi. Sementara pembangunan

stasiun Uji BUSS dataran rendah di Mojosari Jawa Timur tahap pertama sudah

dilaksanakan pada tahun 2018. Tahun 2019 telah dilakukan pembangunan tahap kedua

untuk melengkapi fasilitas pengujian sehingga tahun 2020 diharapkan sudah siap

menerima uji BUSS untuk tanaman dataran rendah. Agar semua kegiatan tertata dalam

iv

suatu sistem yang baik, pengembangan standar operasional prosedur terus dilakukan.

Upgrade sertifikat ISO 9001:2015 merupakan tekad Pusat PVTPP untuk terus

menyempurnakan sistem kerja yang ada, tentunya yang sejalan dengan semangat

reformasi birokrasi. Untuk menjaga trust dari pengguna layanan, sebagai unit layanan

publik yang riskan dengan penyuapan maka tahun 2019 Pusat PVTPP mulai membangun

dan berhasil mendapatkan ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Tertib administrasi terus diupayakan, dan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan penggunaan anggaran yang ada.

Berbagai temuan dan saran perbaikan dari instansi pengawasan akan menjadi titik tolak

dalam melakukan berbagai perbaikan.

Terakhir, sosialisasi dan beragam agenda yang bersifat pemberian informasi dan

pemahaman terus akan dilakukan. Pemberian apresiasi Perlindungan Varietas tanaman

perlu disusun panduannya dan terus dikaji penyempurnaannya, sehingga ini menjadi

ajang yang bergensi sekaligus ujung tombak promosi beragam kegiatan dan program di

lingkup Pusat PVTPP tahun 2020.

Pencapaian Kinerja Tahun 2019

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019

1 Serapan Anggaran Pagu : 40.713.949.000 Serapan : 95,98%

Pagu : 41.821.949.000 Serapan : 93,43% Efisiensi Belanja Modal : 2,93%

2 Peningkatan Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kementan

ISO 9001:2015

Simplikasi Prosedur

Pelayanan Perizinan

Upgrade ISO 9001:2015

ISO 37001:2016

Perizinan 3 Jam

Integrasi Aplikasi Izin Usaha

dengan Sistem OSS

Pekan PVT

Live Chat

3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 79,98 80,81

4 Pengaduan Masyarakat Nihil Nihil

5 Perlindungan Varietas Tanaman

- Permohonan Hak PVT

- Penerbitan Sertifikat Hak PVT

- Pemantauan dan Evaluasi

Varietas

48 Varietas

38 Sertifikat

42 Varietas

51 Varietas

36 Sertifikat

50 Varietas

5 Pendaftaran Varietas Tanaman

- Pendaftaran Varietas Lokal dan

Hasil Pemuliaan

- Pendaftaran Peredaran Varietas

- Pelepasan Varietas Tanaman

653 Varietas

272 Varietas

508 Varietas

218 Varietas

52 Varietas

7 Perizinan Pertanian :

- Perizinan Bidang Peternakan

- Perizinan Pupuk dan Pestisida

- Perizinan Benih dan SDG Tanaman

911 permohonan

11.764 permohonan

1.498 permohonan

9.358 permohonan

12.979 permohonan

3.099 permohonan

v

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL Vii

DAFTAR GRAFIK Viii

DAFTAR GAMBAR ix

I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.2 Visi dan Misi

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Dasar Hukum

1 1 2 3 3 3

II SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PVTPP 6 2.1 Sasaran Kegiatan Pusat PVTPP 6

2.2 SDM dan Anggaran Pusat PVTPP 7

2.2.1 Komposisi SDM Pusat PVTPP 7

2.2.2 Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2019 9

III CAPAIAN KINERJA KEGIATAN UTAMA PUSAT PVTPP 11

3.1 Perlindungan Varietas Tanaman 12

3.1.1 Pelayanan Permohonan Hak PVT 12

3.1.2 Pelayanan Pemberian Hak PVT 17

3.1.3 Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi 26

3.2 Pendaftaran Varietas Tanaman 37

3.2.1 Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan 38

3.2.2 Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas 46

3.2.3 Pelayanan Pelepasan Varietas Tanaman 47

3.3 Pelayanan Perizinan Pertanian 52

3.3.1 Pendaftaran Pupuk 52

3.3.2 Pendaftaran Pestisida 53

3.3.3 Pemasukan/Pengeluaran Benih dan SDG Tanaman 59

3.3.4 Perizinan Peternakan

60

vi

3.4 Dukungan Manajemen dan Administrasi

3.4.1 Fasilitasi Layanan Publik

3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

3.4.3 Pengelolaan Barang Milik Negara

3.4.4 Kerjasama dan Publikasi

3.4.5 Pelayanan Hukum PVTPP

3.4.6 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

68

68

82

85

85

87

91

IV KENDALA DAN TINDAK LANJUT 94

V PENUTUP 96

vii

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1 Data Pegawai Pusat PVTPP Berdasarkan Fungsi, Golongan dan

Pendidikan Tahun 2019

8

Tabel 2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP TA. 2018 dan

TA. 2019 Berdasarkan Data SAI

9

Tabel 3 Target dan Capaian Kegiatan Utama Pusat PVTPP Tahun 2019 11

Tabel 4 Target dan Realisasi Permohonan Hak PVT Tahun 2019 12

Tabel 5 Perbandingan Penerbitan Sertifikat Hak PVT Tahun 2018 dan 2019 18

Tabel 6 Daftar Varietas Tanaman Yang Diuji BUSS di Kebun Pemeriksaan

Substantif Manoko Pada Tahun 2019

20

Tabel 7 Daftar Varietas Tanaman Yang Diuji BUSS di Kebun Pemeriksaan

Substantif Mojosari Tahun 2019

22

Tabel 8 Daftar Varietas Yang Di Monitoring Keragaan dan Kewajiban Tahun

2019

27

Tabel 9 Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil

Pemuliaan Tahun 2019 dan 2018

39

Tabel 10 Target dan Realisasi Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal Melalui

MoU Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2019

40

Tabel 11 Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Tahun

2019

46

Tabel 12 Capaian Kinerja Pelayanan Pelepasan Varietas Tanaman Tahun 2019 48

Tabel 13 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2019 53

Tabel 14 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2019 54

Tabel 15 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Benih dan SDG Tanaman Tahun

2019

59

Tabel 16 Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Peternakan Tahun 2019 60

Tabel 17 Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Pusat

PVTPP Tahun 2019

82

Tabel 18 Jenis dan Nilai Aset Pusat PVTPP Tahun 2019 85

Tabel 19 Kegiatan Pelayaan Hukum Tahun 2019 88

Tabel 20 Hasil Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2019 91

viii

DAFTAR GRAFIK

Hal Grafik 1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun

2019 dan 2018 10

Grafik 2 Permohonan Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman Tahun 2019 13

Grafik 3 Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2018-2019 Berdasarkan Kelompok Tanaman

13

Grafik 4 Permohonan Hak PVT Tahun 2019 Berdasarkan Kelomok Pemohon

14

Grafik 5 Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2015-2019 15

Grafik 6 Kecenderungan Permohonan Hak PVT Tahun 2015-2019 15

Grafik 7 Penerbitan Sertifikat Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman 18

Grafik 8 Hak PVT Berdasarkan Kelompok Pemegang Sertifikat 19

Grafik 9 Perkembangan Pendaftaran Varietas Hortikultura dan Penerbitan Tanda Daftar Varietas Tahun 2011- 2019

47

Grafik 10 Trend Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2017 s.d Tahun 2019 93

ix

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1 Pemasyarakatan Hak PVT di Perguruan Tinggi 16

Gambar 2 Pemasyarakatan Hak PVT Kepada Stakeholder di Malang 17

Gambar 3 Uji BUSS Wortel Katata 1 dan Katata 2 di Lahan Kebun

Pemeriksaan Substantif Manoko

21

Gambar 4 Uji BUSS Krisan di Rumah Kaca Kebun Pemeriksaan Substantif

Manoko

21

Gambar 5 Uji BUSS Jarak Pagar Varietas JET 1 dan Jagung Hibrida Varietas

Nakula Sadewa 29 di Kebun Pemeriksaan Substantif Majosari

22

Gambar 6 Pembahasan Panduan Umum Pemeriksaan Substantif dan

Pembahasan PPU

23

Gambar 7 Suasana Sidang Komisi PVT di Bogor 24

Gambar 8 Pelatihan PVT dan Teknik Budidaya Tanaman 24

Gambar 9 Kondisi Pertanaman Labu Madu F1 dan Melon Japonika F1di

Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

26

Gambar 10 Monitoring Mentimun CU 1001 A di Kebun Pemeriksaan

Substantif Manoko 29

Gambar 11 Monitoring Padi Varietas PD 255 dan Jagung GSI 57 TSG 225 M

di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

29

Gambar 12 Sosialisasi Pemantauan Kewajiban Pemegang Hak PVT di Bogor 30

Gambar 13 Pembahasan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak PVT Periode

2019

31

Gambar 14 FGD Penyamaan Persepsi Teknologi Pertanian Bioteknologi 36

Gambar 15 FGD Konsep Free Royalty System Dalam Ranah PVT 37

Gambar 16 Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman di

Stasiun Pengujian BUSS Manoko

33

Gambar 17 FGD Pemanfaatan Varietas Lokal di Bogor 45

Gambar 18 Bimbingan Teknis Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura

di Balithi dan Balitsa

49

Gambar 19 Evaluasi Pelepasan Varietas Tanaman di Bogor 50

Gambar 20 Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online di Bogor 51

Gambar 21 Koordinasi Usulan Daftar dan Jenis Rencana Usaha dan/Atau

Kegiatan Wajib Amdal Kementerian Pertanian

55

Gambar 22 Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) Pupuk di Serpong 56

Gambar 23 Workshop dan Sosialisasi Layanan Rekomendasi Bidang

Peternakan Terintegrasi OSS

63

Gambar 24 Koordinasi Integrasi Perizinan Berusaha Secara Elektronik dan

Sinkronisasi Data Komoditas Tanaman Binaan

65

x

Gambar 25

Gambar 26

Workshop dan Sosialisasi Perizinan Benih Hortikultura

Berbagai Kegiatan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementan

67

71

Gambar 27

Gambar 28

Gambar 29

Gambar 30

Gambar 31

Tampilan Live Chat “Halo Cinta”

Buku PVTPedia dan Varietasku Untuk Negeri

Rangkaian Pekan PVT di Auditorium Kementan

Penyerahan Sertifikat ISO 37001:2016

Pembangunan Stasiun Uji BUSS Tanaman Dataran Rendah

Mojosari

73

76

78

79

81

1 |

Laporan Tahunan Pusat PVTPP Tahun 2019

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan

pangan dan kesejahteraan petani, maka berbagai program dan kegiatan diarahkan

untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) sesuai dengan mandatnya

diharapkan dapat memberikan pelayanan permohonan hak PVT, pendaftaran

varietas tanaman, pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian sesuai

standard baku secara Nasional dan Internasional.

Keberadaan Pusat PVTPP diharapkan mendukung upaya Kementerian Pertanian

dalam perlindungan plasma nutfah sebagai basis bagi kegiatan pemuliaan, serta

perlindungan bagi pemulia yang telah menghasilkan galur/varietas unggul baru.

Selain itu Pusat PVTPP menjadi garda terdepan dalam perlindungan terhadap

kepentingan petani serta konsumen produk pertanian di Indonesia.

Perlindungan kepada petani diberikan dalam bentuk jaminan sarana produksi yang

mereka gunakan merupakan produk yang berkualitas. Hal ini terutama untuk

saprodi berupa bibit/benih, pupuk dan pestisida. Perlindungan lainnya dalam

bentuk pengaturan pemasukan dan pengeluaran produk pertanian dari dan ke

Indonesia. Upaya ini diarahkan agar semua pemasukan dan pengeluaran produk

dari dan ke Indonesia tidak merugikan kepentingan petani dan konsumen produk

pertanian di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan di lingkup Pusat PVTPP dilaksanakan sejalan dengan siklus

perencanaan kegiatan tahunan lingkup Kementerian Pertanian, dan pada akhir

pelaksanaan kegiatan perlu dilaporkan proses dan hasil yang dicapai. Penulisan

laporan tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari

pelaksanaan tugas yang diamanatkan sesuai tugas dan fungsi Pusat PVTPP.

2 |


1.2. Visi dan Misi

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menetapkan

visi: “Menjadi Institusi Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian yang Profesional, Responsive, berIntegritas, Maksimal dan Antisipatif

(PRIMA)”.

Profesional mengandung pengertian bahwa Pusat PVTPP dalam

menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kompeten, menguasai bidangnya, dengan pelayanan yang ramah, mudah, cepat,

tepat, dan akurat.

Responsif berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas dan

fungsinya selalu berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pengguna

layanan.

Integritas berarti bahwa Pusat PVTPP menjalankan tugas dan fungsinya

dalam melakukan pelayanan ke masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku,

bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan gratifikasi sehingga dapat

dipertangunggajwabkan kepada publik sesuai asas keterbukaan.

Maksimal berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dilakukan secara optimal untuk mencapai target pelayanan publik dalam

mendukung kemajuan pertanian Indonesia.

Antisipatif berarti bahwa Pusat PVTPP dalam menjalankan tugas dan

fungsinya selalu mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis dan teknologi

informasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pusat PVTPP yang

profesional dan berintegritas;

2. Mengembangkan sarana dan prasana pada Pusat PVTPP menuju standar

nasional/internasional;

3 |


3. Mengembangkan prosedur pelayanan perlindungan varietas tanaman dan

perizinan pertanian untuk memberikan layanan Maksimal;

4. Mengimplementasikan manajemen pelayanan publik yang responsif dan

antisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

1.3. Tujuan dan sasaran

Tujuan disusunnya laporan Semester adalah:

a. Sebagai implementasi keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan

kegiatan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian TA.

2019.

b. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian TA. 2019;

c. Sebagai bahan evaluasi kegiatan dan anggaran TA. 2019;

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan seluruh kegiatan lingkup Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian tahun anggaran 2019.

1.5. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

dan Perizinan Pertanian mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya

Tanaman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran

dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;

4 |


7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat

Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT/140/4/2009 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang

Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;


Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit

Ternak ke Dalam Wilayah Negara RI;


Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT;

13. Peraturan Menteri Nomor 119/Permentan/HK.310/11/2013 tentang Syarat

dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Konsultan PVT;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa PVT dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Nomor 71/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang

Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT/140/4/2017 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan;


Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah

Negara Republik Indonesia;

5 |


21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 Nomor

24/Permentan/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk

Hortikultura;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang

Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online;


Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara Republik

Indonesia;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran

Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang

Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementarian Pertanian;

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan Dan

Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik

Indonesia;

29. Keputusan Menteri Nomor 261/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan

Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

6 |


II. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PVTPP

2.1 SASARAN KEGIATAN PUSAT PVTPP

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Rencana Stategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Tahun 2014-2019 telah ditetapkan Sasaran

Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yaitu :

1) Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian;

2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman serta

pendaftaraan varietas lokal dan hasil pemuliaan;

3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkup Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Agar sasaran kegiatan tercapai maka Pusat PVTPP telah menetapkan dengan 6

(enam) indikator kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusat PVTPP.

Adapun ke enam IKSK Pusat PVTPP adalah sebagai berikut: (i) Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadaplayanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian; (ii) Indeks kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian

Pertanian terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian; (iii) Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total

permohonan PVT; (iv) Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang

diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil

pemuliaan; (v) Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total

temuan BPK; dan (vi) Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

atas pengelolaan keuangan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian.

7 |


Indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat PVTPP telah dituangkan kedalam

rencana aksi kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Pusat PVTPP tahun 2019. Dalam dokumen RKA telah ditetapkan

6 sub kegiatan berserta target output yang akan dilaksanakan oleh Pusat PVTPP

tahun 2019 yaitu: 1) Layanan perlindungan varietas tanaman dengan output 120

layanan; 2) layanan pendaftaran varietas dengan output 410 layanan; 3) layanan

perizinan pertanian sebanyak 14.100 layanan; dukungan pelaksanaan

perlindungan varietas tanaman dan periiznan pertanian sebanyak 3 layanan,

layanan sarana dan prasarana sebanyak 1 layanan dan layanan perkantoran

sebanyak 1 layanan. Dokumen RKA ini merupakan kontrak kerja kegiatan yang

menjadi dasar atau alat dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

2.2 SDM DAN ANGGARAN PUSAT PVTPP

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Pusat PVTPP, maka dibutuhkan sumber

daya manusia yang handal dan profesional serta didukung anggaran yang

memadai untuk membiayai kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana,

berikut keadaan komposisi SDM dan anggaran Pusat PVTPP tahun 2019:

2.2.1 Komposisi SDM Pusat PVTPP

Komposisi SDM Pusat Perlindungan varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

perlu dipetakan dengan jelas karena kuantitas dan kualitas SDM yang baik akan

menunjang pelayanan kepada pengguna layanan selain kelengkapan sarana dan

prasarana, IT, serta sistem dan prosedur. Pemetaan SDM dilakukan dengan

melihat komposisi SDM, khususnya terkait fungsi, jenjang golongan dan jenjang

pendidikan masing-masing SDM. Data pegawai terkait jenjang pendidikan dan

golongan pada Pusat PVTPP disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan data SIM ASN Pusat PVTPP sampai dengan bulan Desember 2019,

jumlah SDM Pusat PVTPP sebanyak 117 orang, yang terdiri dari 84 orang pegawai

negeri sipil dan 33 tenaga honorer. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Bagian

dan Bidang Lingkup Pusat PVTPP untuk Bagian Umum jumlah pegawai sebanyak

26 orang, Bidang Perlindungan Varietas Tanaman berjumlah 13 orang, Bidang

8 |


Pendaftaran Varietas berjumlah 8 orang, Bidang Pelayanan Perizinan berjumlah

18 orang dan fungsional tertentu berjumlah 19 orang. Jumlah pegawai Pusat

PVTPP tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 10 orang (9,34%) jika

dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 107 orang. Hal ini dikarenakan

tahun 2019 Pusat PVTPP mendapat penambahan 3 orang CPNS, 2 orang mutasi

masuk PNS, dan mengangkat 8 orang tenaga honorer baru, namun ada 1 orang

PNS mutasi keluar dan 2 orang pegawai yang memasuki masa pensiun. Dalam

pelaksanan tugas dan fungsinya Pusat PVTPP juga didukung oleh SDM lainnya

yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pertanian yaitu Komisi PVT, Komisi

Banding, serta Konsultan PVT.

Tabel 1. Data Pegawai Pusat PVTPP Berdasarkan Fungsi, Golongan dan Pendidikan

Tahun 2019

Sumber : Sistem Informasi Manajemen ASN Pusat PVTPP, Desember 2019

Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Pusat PVTPP sudah dirasa cukup, namun

upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui kegiatan-kegiatan

pelatihan, workshop, khursus baik di dalam negeri maupun di luar negeri tetap

perlu ditingkatkan. Kedepan dalam rangka menunjang pelayanan prima di Pusat

No Uraian Jumlah Pegawai Th. 2019

Keterangan

A Berdasarkan Jabatan dan Fungsi

1 Pegawai Pusat : 84 - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Pemeriksa PVT - Pranata Komputer - Arsiparis - Perancang UU - Fungsional Umum - CPNS

1 4 9

16 1 1 1

48 3

PNS PNS PNS

SK Menteri Pertanian SK Menteri Pertanian SK Menteri Pertanian SK Menteri Pertanian

SK Kepala Pusat PVTPP

2 Tenaga Honorer 33 SK Kepala Pusat PVTPP

B Berdasarkan Golongan

1 Golongan II 4

2 Golongan III 63

3 Golongan IV 17

C Berdasarkan Pendidikan

1 SMA 7

2 Diploma 6

3 Strata I 38

4 Strata II 32

5 Strata III 1

9 |


PVTPP yang berbasis online maka Pusat PVTPP membutuhkan tenaga

programmer yang akan dimaksimalkan untuk memaintenance semua aplikasi

perizinan yang berada di Pusat PVTPP. Hal ini juga untuk efisiensi penggunaan

anggaran karena selama ini baik pembuatan aplikasi layanan perizinan maupun

maintenencenya menggunakan konsultan dari luar.

2.2.2 Anggaran PUSAT PVTPP Tahun 2019

Selain kondisi SDM, hal lain yang berpengaruh pada pencapaian kinerja adalah

faktor anggaran karena untuk mengimplementasikan rencana kerja yang telah

disusun membutuhkan dukungan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA.

Anggaran APBN dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2019 adalah

Rp.41.821.949.000,- terdiri dari : (1) belanja pegawai sebesar Rp.6.150.000.000,-

(2) belanja barang Rp.25.253.724.000,- dan (3) belanja modal sebesar

Rp.10.418.225.000,-. Anggaran sebesar Rp.41.821.949.000 telah dialokasikan

kedalam 6 sub kegiatan dengan perincian dapat dilihat pada tabel 2.

Berikut ini ditampilkan perbandingan pagu dan realisasi anggaran Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun Anggaran 2018

dan 2019 pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP TA.2018 dan

TA.2019 Berdasarkan Data SAI (dalam ribuan rupiah)

No

Kegiatan

2018 2019 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

1 Layanan Perlindungan Varietas Tanaman

4.335.000 4.162.702 96,03 5.060.000 4.844.057 95,73

2 Layanan Pendaftaran Varietas Tanaman

3.005.000 2.963.180 98,61 3.800.000 3.689.620 97,10

3 Layanan Perizinan Pertanian

4.596.450 4.350.877 95,43 4.287.925 4.176.225 97,40

4 Dukungan Pelaksanaan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

6.077.064 6.453.305 94,72 9.003.706 8.549.640 94,96

5 Layanan Internal 11.240.000 10.604.333 94,34 10.418.225 9.055.744 86,92 6 Layanan Perkantoran 8.147.435 7.938.344 97,43 9.252.093 8.758.350 94,66

TOTAL 38.000.949 36.472.003 95,98 41.821.949 39.073.640 93,43

Sumber : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Kinerja Pusat PVTPP, Desember 2019

10 |


Dari pagu anggaran sebesar Rp.41.821.949.000,-, sampai dengan 31 Desember

2019 berdasarkan SP2D telah terealisasi sebesar Rp.39.073.640.250,- (93,43%).

Dari aspek serapan anggaran, serapan tahun 2019 ini lebih rendah (2,55%)

apabila dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2018. Hal ini dikarenakan

adanya efisiensi anggaran yaitu belanja modal biaya konstruksi fisik

pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah di Mojosari Kabupaten

Mojokerto sebesar Rp.1.228.248.200,- atau 2,93%. Perbandingan Pagu Anggaran

Pusat PVTPP Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTPP Tahun 2019 dan 2018

11 |


III. CAPAIAN KEGIATAN UTAMA PUSAT PVTPP

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) adalah

unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat PVTPP mempunyai tugas

melakukan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta

pelayanan perizinan pertanian dan rekomendasi teknis pertanian. Tugas teknis yang

diemban oleh Pusat PVTPP telah didelegasikan Bidang/Bagian lingkup Pusat PVTPP,

dan telah dikelompokkan 8 kegiatan utama yaitu : 1) Pelayanan Permohonan Hak PVT;

2) Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi; 3) Pelayanan Pendaftaran

Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan; 4) Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas; 5)

Pelayanan Proses Perizinan Bidang Peternakan; 6) Pelayanan Proses Perizinan

Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman; 7) Pelayanan Proses Penerbitan Surat

Izin Pupuk dan Pestisida; dan 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Pusat PVTPP. Delapan kegiatan utama Pusat PVTPP ini telah ditetapkan targetnya yang

tertuang dalam RKAKL tahun 2019. Target dan capaian kegiatan utama Pusat PVTPP

Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Kegiatan Utama PVTPP Tahun 2019

No Kegiatan Utama Target Realisasi %

1 Pelayanan Permohonan Hak PVT Pelayanan Pemberian Sertifikat Hak PVT

45 Layanan 30 Layanan

51 36

113,3 120

2 Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi

45 Varietas 50 111,11

3 Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan

195 Layanan 508 260

4 Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas - Pendaftaran hortikultura - Pelepasan varietas tanaman

200 Layanan 15 layanan

218 52

109 347

5 Pelayanan Proses Perizinan Bidang Peternakan

7600 Layanan 9358 123,13

6 Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman

1400 Layanan 3099 221

7 Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida

5100 Layanan 12979 254,49

8 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat PVTPP.

3 Laporan 3 100

12 |


Berikut disampaikan capaian kinerja kegiatan utama dan upaya pencapaian kinerja

yang telah dilakukan oleh Pusat PVTPP pada tahun 2019 :

3.1 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

3.1.1 PELAYANAN PERMOHONAN HAK PVT

Target penerimaan permohonan Hak PVT pada tahun 2019 sebesar 45

permohonan, target ini sama dengan target pada tahun sebelumnya. Tahun 2019

telah diterima 51 permohonan Hak PVT yang diajukan dari berbagai pihak.

Dengan demikian target permohonan Hak PVT tahun ini tercapai 113,3%. Rincian

target dan realisasi permohonan Hak PVT tahun 2019 terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target dan Realisasi Permohonan Hak PVT Tahun 2019

No Komoditas Permohanan

Hak PVT Tahun 2018

Permohonan Tahun 2019 Target Realisasi

1. Tan. Pangan 11 15 32 2. Tan. Sayuran 16 12 13 3. Tan. Hias 13 10 1 4. Tan. Buah 3 5 3 5. Tan. Perkebunan/

Industri/Kehutanan 3 2 2

6. Lain-Lain 2 1 0 TOTAL 48 45 51

Permohonan hak PVT yang diterima Pusat PVTPP tahun 2019 sebanyak 51

permohonan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3 permohonan atau naik

6,25% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 48 permohonan. Peningkatan

jumlah permohonan tersebut terlihat pada Grafik 3.

Dari Grafik 2 dapat dilihat bahwa permohonan hak PVT tahun 2019 didominasi oleh

tanaman pangan sebanyak 32 varietas (62,75%), kemudian tanaman sayuran 13

varietas (25,49%), tanaman buah 3 varietas (5,88%), tanaman

perkebunan/kehutanan/Industri 3 varietas (3,92%), dan tanaman hias 1 varietas

1,96%).

13 |


Grafik 2. Permohonan Hak PVT Tahun 2019 Menurut Kelompok Tanaman

Permohonan Hak PVT yang paling banyak diterima pada tahun 2019 adalah untuk

tanaman pangan dengan pemohon dari Litbang Kementerian Pertanian

(Balitbangtan), hal ini selaras dengan program Menteri Pertanian periode 2014-

2019 yang menitikberatkan dalam upaya swasebada pangan terutama komoditas

PAJALE (padi, jagung dan kedelai), sehingga lembaga penelitian di Kementerian

Pertanian berupaya menciptakan varietas-varietas unggul baru terutama untuk

tanaman pangan.

Grafik 3. Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2018 – 2019 Menurut kelompok Tanaman

3263%

1325%

12%

36%

24%

00%

Tanaman Pangan

Tanaman Sayuran

Tanaman Hias

Tanaman Buah

TanamanPerkebunan/Industri/Kehutanan

Lain-lain

11

16

13

3 3 2

32

13

13 2

00

5

10

15

20

25

30

35

Tan. Pangan Tan. Hias Tan. Perkebunan

Jum

lah

Pe

rmo

ho

nan

2018

2019

14 |


Grafik 4. Permohonan Hak PVT Tahun 2019 Menurut Kelompok Pemohon

Sebagaimana Grafik 4 dapat dilihat permohonan Hak PVT pada tahun 2019

menurut kelompok pemohon, Lembaga Penelitian Kementerian Pertanian

(Badan Litbang Pertanian) merupakan pemohon yang paling banyak mengajukan

permohonan sebanyak 17 permohonan (33,3%), kemudian perusahaan swasta

luar negeri sebanyak 16 permohonan (31,4%), perusahaan swasta dalam negeri

sebanyak 12 permohonan (23,5%), lembaga penelitian non Kementerian

Pertanian 4 permohonan (7,8%), perguruan tinggi 2 permohonan (3,9%), dan

perorangan tidak ada permohonan (0%).

Pada grafik 3 dapat dilihat perkembangan permohonan hak PVT tahun 2015

sampai tahun 2019. Jumlah permohonan fluktuatif dari tahun ke tahun.

Permohonan terbanyak diterima pada tahun 2017 sebanyak 56 permohonan.

Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permohonan yang diterima antara

lain kurangnya pemahaman pemohon terhadap tata cara dan persyaratan yang

harus dipenuhi, biaya pengujian yang cukup besar, kurang tersosialisasikannya

manfaat dari perlindungan varietas tanaman, kecenderungan industry benih,

banyaknya kegiatan para pemulia tanaman dan lain-lain. Namun jika dilihat dari

jumlah permohonan dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan kecenderungan

peningkatan jumlah permohonan seperti yang ditunjukkan pada grafik 6. Hal

tersebut menunjukkan bahwa masih ada harapan positif bahwa PVT memang

17(33,3%)

4 (7,8%)

2 (3,9%)

12 (23,5%)

16(31,4%)

0(0, 0%)

Litbang KementerianPertanian

Litbang Non-Kementerian Pertanian

Perguruan Tinggi

Perusahaan SwastaDalam Negeri

Perusahaan SwastaLuar Negeri

Perorangan

15 |


sesungguhnya menjadi hal penting dan dibutuhkan dalam industri benih serta

memacu Kantor PVT untuk dapat terus meningkatkan upaya sosialisasi terkait

PVT kepada masyarakat.

Grafik 5. Perkembangan Permohonan Hak PVT Tahun 2015 – 2019

Grafik 6. Kecenderungan Permohonan Hak PVT Tahun 2015 – 2019

Untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk tercapainya

peningkatan permohonan Hak PVT antara lain Sosialisasi Perlindungan Varietas

Tanaman. Kegiatan Pemasyarakatan hak PVT pada Tahun 2019 dilaksanakan di

tiga Perguruan Tinggi (Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Diponegora

dan Universitas Sriwijaya) dan di Hotel Atria Malang adapun rincian kegiatan

sebagai berikut:

47

42

56

4851

32

19

32

3836

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

Permohonan

Penerbitan Sertifikat

4742

56

4851

0

20

40

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kecenderungan Jumlah Permohonan Permohonan Hak

PVT

Permohonan

Linear(Permohonan)

16 |


A. Pemasyarakatan Hak PVT ke Perguruan Tinggi Pemasyarakatan Hak PVT ke perguruan tinggi dilaksanakan sebayak 3 kali

yaitu di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera (USU) pada tanggal 21

Februari 2019, di Fakultas Pertanian Universitas Diponegoro pada tanggal 21

Maret 2019 dan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada tanggal 18

Juli 2019. PVT goes to campus ini bertujuan untuk mendorong kepedulian para

dosen dan peneliti terhadap hak-haknya yang didapat dari hasil penelitian

mereka.

Diharapkan dengan adanya pemasyarakatan ini dosen /peneliti jadi lebih tahu

dan lebih peduli terhadap hasil penelitiannya. Kedepannya Untuk penemuan

varietas baru harus mempunyai daya saing yang tinggi.

Gambar 1. Pemasyarakatan Hak PVT di Perguruan Tinggi

17 |


B. Pemasyarakatan Hak PVT di Malang Kepada Stakeholder Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 bertempat di Hotel Atria

Malang dengan peserta dari pemegang hak PVT wilayah Jawa Timur,

Asbenindo, IPBH dan Balai Penelitian lingkup Jawa Timur.

Kegiatan ini mendapat masukan yang bagus dalam pengembangan Pusat

PVTPP kedepannya yaitu: permohonan pendaftaran dan pelepasan dapat

digabung dengan permohonan Hak PVT; peran Pusat PVTPP bila terjadi

pelanggaran hak PVT; adanya kecemasan dari perusahaan benih karena

masalah pemalsuan benih; dan saran agar industri benih memperhatikan

dokumen-dokumen terkait bisnis benihnya, seperti bukti kepemilikan benih

(varietas), desain kemasan, sehingga apabila terjadi sengketa dapat dijadikan

alat bukti. Kedepan pemasyarakatan/sosialisasi PVT lanjutan kepada

perusahaan benih nasional dengan mengangkat tema-tema yang sesuai dengan

permasalahan di lapangan.

Gambar 2. Pemasyarakatan Hak PVT Kepada Stakeholder di Malang

3.1.2 PELAYANAN PEMBERIAN HAK PVT

Penerbitan sertifikat adalah merupakan kegiatan/output akhir dari suatu

permohonan hak PVT. Sertifikat diberikan kepada pemohon hak PVT yang telah

memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis. Aspek administrasi yaitu

kelengkapan dokumen dan pemenuhan unsur kebaruan, dilanjutkan dengan aspek

18 |


teknis yaitu memenuhi persyaratan Baru, Unik, Seragam dan Stabil (BUSS). Tahun

2019, sertifikat hak PVT yang terbit sebanyak 36 sertifikat.

Tabel 5. Perbandingan Penerbitan Hak PVT Tahun 2018 dan 2019

No. Komoditas Penerbitan Hak

PVT Tahun 2018

Penerbitan Hak

PVT Tahun 2019

1. Tan. Pangan 15 21

2. Tan. Sayuran 12 6

3. Tan. Hias 0 6

4. Tan. Buah 4 3

5. Tan. Perkebunan/

Industri/Kehutanan 7 0

6. Lain-Lain 0 0

TOTAL 38 36

Jumlah penerbitan sertifikat hak PVT pada tahun 2019 sertifikat turun 5,26% dari

tahun 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya tingkat kelulusan

persyaratan teknis atau terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan substantif dan

perbaikan hasil sidang Komisi PVT oleh pemohon yang tidak tepat waktu.

Sertifikat Hak PVT yang diterbitkan sejak tahun 2004-2019 sebanyak 485

sertifikat namum ada 53 sertifikat telah dicabut. Tahun 2019 Pusat PVTPP

mencabut 12 varietas. Dari 485 sertifikat yang telah diterbitkan, mayoritas untuk

varietas tanaman sayuran yaitu sebanyak 219 varietas (45,2%) diikuti tanaman

pangan 163 varietas (33,6%) sebagaimana terlihat pada grafik 7.

Grafik 7. Penerbitan Sertifikat Hak PVT Menurut Kelompok Tanaman

163 (33.6%)

219(45.2%)

15(3.1%)

45 (9.3%)43(8.9%)

Tanaman Pangan

Tanaman Sayuran

Tanaman Hias

Tanaman Buah

Tanaman Perkebunan/Industri/Kehutanan

19 |


Berdasarkan pemegang Hak PVT dari 485 varietas yang telah diberikan sertifikat

Hak PVT didominasi oleh perusahaan swasta dalam negeri yaitu sebanyak 303

(62,5%) diikuti Lembaga Penelitian Pertanian/Lingkup Kementerian Pertanian

sebanyak 93 (19,2%), sedangkan Perorangan, perusahaan swasta luar negeri,

perguruan tinggi dan lembaga penelitian diluar lingkup Kementerian Pertanian

masih sangat sedikit seperti yang ditunjukkan pada grafik 8.

Grafik 8. Hak PVT Berdasarkan Kelompok Pemegang Sertifikat

Pada tahun 2019 kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh Pusat PVTPP

mendukung dalam penerbitan Hak PVT adalah sebagai berikut:

A. Pengujian Substantif / Uji BUSS

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah melaksanakan rangkaian operasional

proses pemberian hak PVT untuk varietas yang dimohonkan Hak PVT di

tahapan pengujian substantif, yaitu dengan terlaksananya operasional

pengujian Keunikan, Keseragaman, dan Kestabilan untuk varietas yang

dimohonkan Hak PVT, serta mendukung kelancaran program kerja Komisi

PVT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada saat ini, pengujian substantif/uji

BUSS dilakukan oleh pemeriksa PVT yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti

dari Badan Litbang Pertanian. Saat ini Pusat PVTPP memiliki 16 (enam belas

belas) tenaga fungsional pemeriksa PVT.

93 (19.2%)

33 (6.8%)

32 (6.6 %)

16 (3.3%)

8 (1.6%)

303 (62.5%)

Badan Litbang Pertanian Swasta (Luar Negeri)

Perorangan Perguruan Tinggi

Badan Litbang Non Pertanian Swasta (Dalam Negeri)

20 |


Saat ini pengujian BUSS terhadap permohonan hak PVT yang diajukan ke

Pusat PVTPP telah diuji di lahan pengujian mandiri milik Pusat PVTPP, yaitu

di Kebun Pemeriksaan Subatantif Dataran Tinggi Manoko dan Kebun

Pemeriksaan Substantif Dataran Rendah Mojosari.

Tahun 2019, Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko telah melaksanakan

pemeriksaan substantif (Uji BUSS) sebanyak 21 tanaman yang termasuk

dalam kategori tanaman sayuran dan tanaman hias dataran tinggi. Berikut

rincian pengujian untuk 21 varietas yang dalam proses uji BUSS pada Tahun

2019 di Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko.

Tabel 6. Daftar Varietas Tanaman Yang Di UJI BUSS Di Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko Tahun 2019

Spesies Jumlah Varietas Keterangan

Bawang Merah 1 Violetta Selesai

Wortel 2 Katata 1 Selesai 3 Katata 2

Krisan 4 Hartuti Selesai 5 Hayanti Agrihorti 6 Pinka pinky 7 Sinta Nur 8 Suciyono 9 Jayanti Agrihorti

10 Jayanti Agrihorti 11 Marina

Krisan 12 Kineta Selesai 13 Arasuko Pelangi 14 Pasopati 15 Solinda pelangi

Cabai 16 UNIB CHR 17 Sedang berlangsung

17 CK 3** Sedang Berlangsung 18 CK 5**

Jagung 19 HJ 28 Sedang Berlangsung Hanya untuk uji Keseragaman

Cabai 20 Carvi Agrihorti Sedang Berlangsung

Keladi Tikus 21 Typonesiaraga Sedang Berlangsung

Keterangan : * proses berlanjut dari akhir tahun 2018 ** pengulangan karena rekomendasi sidang komisi

21 |


Gambar 3. Uji BUSS Wortel Katata 1 dan Katata 2 di Lahan Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko

Gambar 4. Uji BUSS Krisan di Rumah Kaca Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko

Sedangkan di Kebun Pemeriksaan Substantif Dataran Rendah Mojosari

menguji varietas yang dimohonkan Hak PVT sebanyak 9 (sembilan) varietas

yang meliputi tanaman jarak pagar, jagung hibrida, kacang tanah, padi hibrida

dan kacang panjang. Daftar nama varietas tersebut dirinci ke dalam Tabel 7

berikut ini.

22 |


Tabel 7. Daftar Varietas Tanaman Yang Diuji BUSS di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari Tahun 2019

No. Jenis Tanaman Nama Varietas Keterangan

1. Jarak pagar JET 1 Agribun Selesai

2. Jagung hibrida

Nakula Sadewa 29 Selesai

3. HJ 28 Agritan

4. Kacang tanah

Katana 1 Selesai

5. Katana 2

6.

Padi hibrida

M400* Sedang berlangsung

7. M70D* Sedang berlangsung

8. Temasek Rice Selesai

9. Kacang Panjang KP 11333 Sedang berlangsung

*) Ditanam ulang karena salah satu varietas pembanding tidak tumbuh

Gambar 5. Uji BUSS Jarak Pagar Varietas JET 1 dan Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29 di Kebun Pemeriksaan Subatantif Mojosari

B. Penyusunan dan Penyempurnaan Panduan Umum Pemeriksaan Substantif

Panduan Umum Pemeriksaan Substantif dan PPU merupakan suatu pedoman

atau prosedur teknis pemeriksaan substantif yang dipakai oleh para

pemeriksa PVT. Panduan Umum Pemeriksan Susbtantif perlu dilakukan

penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru

sehingga dapat membantu para pemeriksa PVT dalam melaksanakan

23 |


pengujian substantif di lapangan. Penyempurnaan Panduan Umum

Pemeriksaan Substantif pada Tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali,

Pembahasan PPU sebanyak 2 (dua) kali dan telah disyahkan 3 (tiga) PPU yaitu

Keladi Tikus, Wortel dan Stroberi.

Gambar 6. Pembahasan Panduan Umum Pemeriksaan Substantif dan Pembahasan PPU

C. Sidang Komisi PVT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang PVT melakukan evaluasi

terhadap hasil pengujian subtantif yang dilaksanakan oleh para pemeriksa

PVT. Dalam pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu

permohonan hak PVT, Bidang PVT dibantu oleh Komisi PVT. Komisi PVT

membantu Bidang PVT dalam hal teknis yang berkaitan dengan pengujian

substantif suatu varietas. Hasil dari kegiatan Sidang Komisi PVT adalah

pemberian rekomendasi atau penolakan permohonan hak PVT.

Komisi PVT pada tahun 2019 bersidang sebanyak 5 (lima) kali, dari kelima

kali Sidang Komisi PVT tersebut dihasilkan rekomendasi penerbitan

permohonan Hak PVT sebanyak 36 Varietas dan 1 Varietas yang

direkomendasikan untuk ditolak. Sidang Komisi PVT membahas juga tatangan

sistem PVT yaitu meningkatkan jumlah permohonan hak PVT,

mempromosikan value added dari Sertifikat Hak PVT, law enforcement dari

pelanggaran hak PVT dan juga issue tentang farmers rights yang berkaitan

dengan keanggotaan UPOV.

24 |


Gambar 7. Sidang Komisi PVT di Bogor

D. Pelatihan PVT dan Teknik Budidaya Tanaman

1) Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman Melon, Semangka dan Mentimun

dilaksanakan pada tanggal 18-19 September 2019 di Kebun Pemeriksaan

Substantif Dataran Rendah Mojosari Jawa Timur yang diikuti oleh Staf

Kebun Pemeriksaan Mojosari, Staf Subbidang Pelayanan Teknis.

2) Pelatihan PVT ’Cucurbitaceae DUST Test’’, pada tanggal 1-4 Oktober 2019

di Kebun Pemeriksaan Susbtantif Dataran Tinggi Manoko Lembang, yang

diikuti oleh Pemeriksa PVT, Staf Teknis Kebun Manoko dan Staf

Subbidang Pelayanan Teknis, dengan narasumber dari National Center for

Seeds and Seedlings (NCSS) Jepang yaitu Ms. Moyuri Kinebuch.

Gambar 8. Pelatihan PVT dan Teknik Budidaya Tanaman

25 |


E. Pengelolaan Kebun Pemeriksaan PVT

Pusat PVTPP mempunyai 2 kebun pemeriksaan perlindungan varietas

tanaman (PVT) yaitu di Manoko Lembang Jawa Barat dan di Mojosari

Mojokerto Jawa Timur, yang berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan

perlindungan varietas tanaman Stasiun.

1) Luas lahan Kebun Pemeriksaan PVT Manoko seluas 6,5 ha dengan 5 ha

lahan efektif yang berada pada ketinggian tempat 1200 m dpl, karena itu

kebun pemeriksaan ini memiliki karakteristik agroekosistem yang khusus

untuk jenis tanaman dataran tinggi.

2) Luas lahan Kebun Pemeriksaan PVT Mojosari kurang lebih seluas 4 ha.

Per Januari 2019 dengan status lahan pinjam pakai dari BPTP Jawa Timur,

Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari sudah mulai beroperasi

melayanai uji BUSS untuk tanaman dataran rendah.

3) Sarana pendukung sebagai tempat pengujian BUSS dan kegiatan lain yang

terkait dengan sistem perlindungan varietas tanaman, seperti kantor,

laboratorium pengujian benih, studio foto, rumah kaca, ruang rapat, ruang

kerja, gudang, rumah kepala kebun, serta fasilitas pendukung kerja

lainnya. Sedangkan untuk Kebun Pemeriksaan Subatantif Mojosari

fasilitas pengujian BUSS tahun 2019 masih dalam tahap pembangunan.

4) Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko juga berperan dalam

menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sisa hasil

samping dari berbagai penanaman varietas tanaman.

5) Pemanfaatan Pemanfaatan Kebun Pemeriksaan Substantif di Manoko dan

Mojosari terkait dengan Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman Tahun

2019 selain untuk uji BUSS antara lain adalah monitoring keragaan

varietas yang mendapatkan sertifikat hak PVT dan koleksi varietas.

Koleksi di Manoko terdiri atas tanaman hidup yang berupa benih dan

disimpan di seed storage dan koleksi tanaman hidup yang ditanam di

lahan dan dilakukan rejuvinasi secara berkala. Hingga tahun 2019

Manoko memiliki koleksi 789 varietas termasuk benih materi tanaman

yang diujikan. Sedang Kebun Mojosari, varietas yang dikoleksi terbatas

pada varietas pembanding yang benihnya tidak terpakai dan varietas

contoh yang diperoleh dari toko benih. Di lahan Blok A sedang ditanam

26 |


varietas untuk trial yaitu tanaman labu madu F1, kacang tanah Garuda

dan melon Japonika F1.

Gambar 9. Kondisi Pertanaman Labu Madu F1 dan Melon Japonika F1 di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

3.1.3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PVT

A. Pemantauan Varietas Yang Mendapatkan Hak PVT

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 29 Tahun 2000

tentang Perlindungan Varietas Tanaman, kegiatan pemantauan dan evaluasi

memegang peranan dalam aspek memonitor pelaksanaan hak dan kewajiban

pemegang hak PVT. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memsupervisi

apakah para pemegang hak PVT telah melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang ataukah belum. Sedangkan

kegiatan evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem

perlindungan varietas tanaman yang berjalan.

Pemantauan pemegang Hak PVT dibagi menjadi dua yaitu keragaan serta

kewajiban dari Pemegang hak PVT. Monitoring keragaan varietas ditujukan

untuk memastikan apakah varietas tersebut masih memiliki karakteristik yang

sama dengan saat diberikan hak PVT. Untuk monitoring keragaan

dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kebun Pemeriksaan PVT di Manoko, Kebun

Pemeriksaan PVT di Mojosari dan lokasi pemegang Hak PVT.

27 |


Selain itu, monitoring kewajiban dilakukan untuk memastikan bahwa

pemegang Hak PVT menjalankan hak dan kewajibannya. Target pemantauan

pemegang Hak PVT pada tahun 2019 sebanyak 45 varietas. Namun

implementasinya telah dilaksanakan pemantauan kewajiban sebanyak 50

varietas (111,11% dari target) dengan target pemenuhan kepatuhan

kewajiban pemegang Hak PVT sebesar 85%. Dari 50 varietas yang dipantau

terdapat sebanyak 3 varietas tidak dilanjutkan keragaan karena terkena

dampak pembangunan stasiun mojosari, gagal tumbuh dan tidak berbunga dan

2 varietas tidak membayar biaya tahunan. Berikut adalah daftar varietas yang

dimonitor keragaaan dan kewajibannya di tahun 2019.

Tabel 8. Daftar Varietas Tanaman yang Dimonitoring Keragaan dan Kewajiban Pada Tahun 2019

No Spesies Varietas Keterangan Lokasi 1 Mentimun CU 1001 A Selesai Pengamatan Kebun

Pemeriksaan Manoko

2 CU 1010 A 3 CU 1002 A 4 CU 1002 B 5 CU 1007 B 6 Bayam BY 01 Selesai Pengamatan 7 BY 02 8 BY 03 9 BY 04

10 Kacang Panjang

Kanton Tavi Selesai Pengamatan

11 Parade Tavi 12 Peleton 13 YLB 01 14 YLB 02 15 YLB 03 16 Dewi 17 Brawijaya 1 18 Brawijaya 4 19 Bagong 3 20 Balapati

21 VA 564 Belum bayar biaya tahunan

22 Buncis BC 02 Selesai Pengamatan

Belum bayar biaya tahunan

23 BC 06 24 PV 128 25 Sawi Aura SS 01 26 PC 01 27 Oyong Giwang 28 Padi Hibrida K 10 Selesai Pengamatan Kebun

Pemeriksaan PVT Mojosari

29 PD 240 30 PD 255 31 PD 3390

28 |


32 PD 3362 33 PD 3372

34 PD 601 Tidak tumbuh 35 Jagung

hibrida GSI 54 TSG 222 F Selesai Pengamatan

36 GSI 57 TSG 225 F 37 GSI 57 TSG 225 M 38 GSI 59 TSG 230 F 39 GSI 59 TSG 230 M Terkena Dampak

Pembangunan Stasiun Mojosari

40 Eucalyptus IND 45 TPL 09 Selesai Pengamatan

Lokasi Pemegang Hak PVT PT. Toba Pulp Lestari (Medan)

41 IND 32 42 IND 61 43 IND 47 Belum berbunga

44 Jagung Manis SFP 3 Selesai Pengamatan Lokasi Pemegang Hak PVT PT. Agri Makmur Pertiwi (Kediri)

45 SFP 6 46 SFP 7 47 Talenta 48 SFP 9 49 SFP 10 50 SFP 11

Dari hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi tahun 2019, bahwa 6 varietas

yang terdapat perbedaan hasil keragaan dan hasil uji BUSS dan 2 varietas

belum membayar iuran tahunan. Dari 6 varietas yang terdapat perbedaan

hasil tersebut, disebabkan karena perbedaan lokasi tanam dari dataran

rendah ke dataran tinggi dan juga kesalahan data uji BUSS dan Berita Resmi

PVT. Berdasarkan hal tersebut, maka 4 varietas yang dipantau dapat

dilanjutkan perlindungannya dan yang gagal tumbuh tidak perlu dilakukan

pengulangan pemantauan. Untuk 2 varietas yang belum membayar iuran

tahunan akan terus dilakukan pembinaan serta fasiltasi untuk mekanisme

pelepasan varietas.

Berikut adalah gambar foto kegiatan monitoring yang dilakukan selama tahun

2019 baik di Kebun Pemeriksaan Manoko, Kebun Pemeriksaan Mojosari dan

lokasi Pemegang Hak PVT.

29 |


Gambar 10. Monitoring Mentimun CU 1001 A di Kebun Pemeriksaan PVT Mojosari

Gambar 11. Monitoring Padi Varietas PD 255 dan Jagung GSI 57 TSG 225 M di Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari

Untuk memastikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah

dilindungi Hak PVT berjalan dengan efektif, terdapat beberapa kegiatan yang

dilakukan untuk menunjang hal tersebut pada tahun 2019 yaitu:

A. Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi

Sesuai dengan target indikator kinerja kegiatan pemantauan difokuskan

pada kegiatan pemantauan kewajiban dengan menekankan pada 3 (tiga)

aspek utama yaitu 1) pelaksanaan Hak PVT di Indonesia, 2) pembayaran

biaya tahunan PVT dan 3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih

varietas yang telah mendapatkan Hak PVT di Indonesia. Untuk

mendukung pelaksanaan ketiga aspek tersebut, khususnya aspek

pembayaran biaya tahunan maka dilaksanakan kegiatan :

30 |


1) Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2019 di Hotel Sahira

Bogor, dengan tujuan : meningkatkan pemahaman bersama terkait

pelaksanaan pemantauan kewajiban pemegang Hak PVT serta dapat

menjadi forum menyamakan persepsi dalam pelaksanaan

pemantauan kewajiban pemegang Hak PVT untuk pencapaian

efektivitas sistem PVT. Output dari kegiatan ini adalah :

a) Pelaksanaan pemantauan keragaan pada tahun 2019 menjadi

bagian dari pelaksanaan pemantauan kewajiban (satu kesatuan)

yaitu pada aspek menyediakan contoh benih dan ketersiediaan

benih;

b) Pelaksanaan penanaman varietas yang menjadi objek

pemantauan kewajiban dilaksanakan di Kebun Uji Subtantif Pusat

PVTPP (Manoko dan Mojosari);

c) Keterlambatan pembayaran iuran tahunan sudah tidak dapat

ditolerir karena telah diatur secara on-line melalui aplikasi

APPLY-PVT.

d) Pusat PVTPP akan memberikan notifikasi secara berkala melalui

surat surat pemberitahuan yang akan dikirimkan pada setiap

awal tahun sebagai langkah antisipatif

e) Mendorong self-awareness pihak pemegang Hak PVT untuk

mendukung berjalannya mekanisme PVT yang efektif dan efisien.

Gambar 12. Sosialisasi Pemantauan Kewajiban Pemegang Hak PVT di Bogor

31 |


2) Pembahasan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Hak PVT Periode 2019 Pada Kamis, 19 Desember 2019 di Ruang Rapat Pusat PVTPP, telah

dilaksanakan Pembahasan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak PVT

Periode 2019. Kegiatan ini diikuti oleh Pemeriksa PVT dan Subbidang

Pemantauan dan Evaluasi serta dihadiri oleh Ketua Komisi PVT dan

dua anggota Komisi PVT.

Dalam kegiatan ini dibahas hasil pemantauan Tahun 2019 yaitu 6

varietas hasil keragaan varietas yang membutuhkan rekomendasi

apakah perlindungan varietas tanamannya dilanjutkan atau tidak,

serta 1 varietas untuk pemantauan keragaan dan 1 varietas yang

belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran tahunan.

Dari hasil pembahasan disebutkan bahwa 9 varietas yang dilakukan

penanaman dan hasilnya tidak sesuai dengan laporan hasil uji buss.

Hampir mayoritas hasil keragaan menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan ketinggian dan agroklimat lokasi tanam dari yang

sebelumnya di dataran rendah menjadi dataran tinggi. Sehingga

perbedaan ini menghasilkan keragaan yang cukup perbedaan. Selain

itu ditemukan juga kesalahan data pada laporan uji BUSS, Berita

Resmi dan laporan lainnya.

Gambar 13. Pembahasan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Hak PVT Periode 2019

32 |


B. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Varietas Tanaman

Evaluasi merupakan tahap penilaian yang berkaitan erat dengan kegiatan

pemantauan. Kegiatan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan

masukan untuk pengambilan kebijakan pengembangan sistem perlindungan

varietas tanaman. Aspek evaluasi meliputi laporan kewajiban pemegang hak

PVT, kepemilikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan berakhirnya

jangka waktu perlindungan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Konsep dasar evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode

benchmarking berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak yang diperoleh dari

kebijakan perlindungan varietas tanaman serta untuk kebutuhan perbaikan,

kelanjutan atau pengembangan sistem perlindungan varietas tanaman.

Kegiatan-kegiatan berikut ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai tujuan evaluasi yang diinginkan:

1. Focus Group Discussion: Penyamaan Persepsi Teknologi Pertanian Bioteknologi

Dalam bidang perlindungan varietas tanaman, sangat memungkinkan

adanya hasil inovasi-inovasi penelitian untuk pemuliaan tanaman

berbasis bioteknologi. Untuk perlindungan varietas tanaman, prinsipnya

varietas hasil pemuliaan tanaman berbasis bioteknologi dapat

dimohonkan Hak PVT dengan memenuhi persyaratan keamanan hayati

dan biologi. Akan tetapi masih banyak perbedaan pehamaman mengenai

varietas hasil bioteknologi di masyarakat mengenai keamanaannya.

Untuk menyamakan persepsi teknologi pertanian berbasis bioteknologi,

maka telah dilakukan Focus Group Discussion “Penyamaan Persepsi

Teknologi Pertanian Berbasis Bioteknologi” pada tanggal 7 Agustus 2019

bertempat di Ruang Rapat Pusat PVTPP dengan menghadirkan

narasumber yaitu Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Indonesia, Ir.

Winarno Tohir dan Kepala Pusat PVTPP, Prof. Erizal Jamal, MSi dengan

33 |


mengundang peserta dari beberapa asosiasi petani dan juga lembaga

masyarakat.

Dari hasil dari FGD ini tidak diambil kesimpulan, namun hanya memetakan

persepsi antara pemerintah, asosiasi petani dan juga lembaga swadaya

masyarakat sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah telah mengindentifikasi regulasi yang menghambat

investasi dan menginstruskikan Kementan untuk meninjau ulang

Permentan 40/2017 dan Permentan 61/2011 dalam rangka

percepatan investasi dalam konteks pelepasan varietas termasuk

PRG, untuk diselaraskan pelepasannya.

Kementan mengkaji ulang Permentan tersebut dan sudah dalam

proses per Undang Undangan. Permentan 40/2017 dan 61/2011

direvisi untuk pelepasan PRG dan Non PRG.

Posisi Kementan dalam hal ini sudah jelas: memfasilitasi semua

termasuk Hak Petani yang bebas untuk melakukan pemuliaan dan

pengumpulan serta pelepasan/peredaran benih dalam komunitas

kecil melalui ratifikasi ITPGRFA (Pasal 9) dan juga Amandemen UU

12/92 melalui MK No. 99 PUU Tahun 2012. TRIPS juga mensyaratkan

untuk memberikan perlindungan kepada pemulia. Hal ini

menandakan Pemerintah berdiri di belakang petani dan pemulia dan

memberikan proporsi yang seimbang kepada kedua belah pihak.

Indonesia sudah meratifikasi Protokol Cartagena (access and benefit

sharing) dengan dikeluarkannya PP 21/2015 yang menyatakan

bahwa semua yang beredar harus melalui Komisi Keamanan Hayati,

dimana Balitbangtan sebagai pengawas tanaman PRG

Pada hakikatnya peneliti tidak membuat suatu varietas yang dapat

membahayakan anak cucunya serta harus mempunyai data dampak

sosial ekonomi.

34 |


Saat ini Indonesia melalui lembaga penelitian telah mampu

menghasilkan Tanaman bioteknologi dan tidak kalah dari mehar

maju.

Untuk fungsi pengawasan, Pemerintah perlu membentuk tim

pengendalian tanaman PRG untuk menjamin keamanan pangan dan

hayati sehingga kekhawatiran petani mengenai PRG dapat

mengganggu kesehatan dapat diminimalisir.

Pemerintah Indonesia harus wise untuk mampu dalam menyediakan

benih yang begitu massal memenuhi kebutuhan petani.

2. Asosiasi Petani

Menurut data BPS, lahan baku tanah pertanian menyusut sejak tahun

2000 dari 8,1 juta ha, 2013 sebanyak 7,75 ha, dan 2018 hanya 7,105

ha. Setiap tahunnya alih fungsi lahan tidak kurang dari 100ribu

ha/tahun.

Sementara itu, jumlah penduduk meningkat terus hingga 1,3 juta tiap

tahun. Database BPS: penduduk Indonesia saat ini sudah 266 juta,

tahun 2030 diproyeksikan kenaikannya sebesar 100 juta.

Lahan pertanian menjadi rebutan untuk alih fungsi, sementara

potensi lahan rawa terbuka.

3 fakta tantangan ini menandakan bahwa kebutuhan pangan

Indonesia sangat tinggi yang membutuhkan varietas-varietas unggul

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun beberapa fakta menandakan bahwa Indonesia terlalu resisten

terhadap teknologi dari negara-negara lain, baik yang ada hubungan

diplomatik maupun non diplomatik.

Petani hanya ingin diberikan solusi, jika memang PRG tidak bisa

diterapkan maka solusinya seperti apa benih yang harus digunakan.

petani nya menginginkan varietas padi yang mampu beradaptasi

untuk tumbuh di lahan gambut.

Petani tidak lagi mempersoalkan pro dan kontra, lebih kepada solusi

pengembangan teknologi pertanian.

35 |


Petani Indonesia ingin seperti petani-petani di Filipina yang bisa

menghasilkan jagung dengan harga yang lebih murah. Sementara

petani Indonesia ketinggalan jauh dari sisi teknologi

Berikan kebebasan kepada petani, baik menanam PRG maupun non

PRG.

3. Lembaga Masyarakat

Menurut Data FAO: 70% pangan dunia diproduksi oleh petani kecil

yang hanya menguasai ± 20% lahan dunia (laporan biodiversity).

Komersialisasi GMO saat ini hanya ada di 26 negara yang

mengizinkan komersialisasi GMO, khususnya pada 3 tanaman utama:

kedelai, jagung kapas (dan terong transgenik di Bangladesh).

Meningkatnya complain hukum tentang PRG dari Monsanto pasca

meningkatnya pengguna glifosat. Tanaman PRG diklaim mengurangi

penggunaan pestisida dll, namun fakta penggunaan glifosat (pemicu

kanker) pada kedelai meningkat 550 juta liter per tahun di Amerika

Selatan yang merupakan kawasan terbesar untuk kedelai transgenik.

PRG sering dipersepsikan untuk meningkatkan produksi, sebetulnya

PRG bukan untuk produktivitas fungsinya, namun agar tahan

terhadap penggunaan pestisida.

Isu tentang paten meluas dengan adanya penggunaan PRG, karena

sampai saat ini hanya ada 3 perusahaan yang menguasai benih secara

global yaitu Monsanto, Bayer, Corteva, dan Chemchina (Syngenta).

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki paten PRG namun juga

teknologi seperti pestisida sehingga masyarakat ketergantungan.

Jagung dan kedelai penggunaannya lebih kepada industri dan pakan,

bukan menjawab masalah pangan dunia, 1 M orang masih menderita

kelaparan.

Data Distanprov Sulsel: produktivitas benih PRG kurang dari 1 ton/ha

padahal yang dikampanyekan bisa mencapai lebih dari 3 ton/ha.

36 |


Dari hasil diskusi ini tidak ditarik kesimpulan hanya memetakan duduk

persoalan. Namun demikian, LSM perlu dilibatkan pada kedepannya

dalam setiap keputusan-keputusan yang di ambil Pemerintah. Sehingga

setiap keputusan Pemerintah telah melibatkan masyarakat.

2. Focus Group Discussion: Konsep Free Royalty System dalam Ranah Perlindungan Varietas Tanaman

Pada Selasa, 8 Oktober 2019 di Hotel Salak Heritage telah terlaksana

kegiatan Focus Group Discussion: Konsep Free Royalty System dalam

Ranah Perlindungan Varietas Tanaman dengan peserta dari para

Pemegang Hak PVT, Komisi PVT, Komis Banding, Pemeriksa PVT dan

Pakar terkait Lisensi. Hadir sebagai pemateri adalah Dr. Nurul Barizah,

S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua Komisi Banding); Nurjaman, S.TP. (BPATP); dan

Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si. (Kepala LPPM Universitas Jenderal

Soedirman).

Dari paparan narasumber, materi dan diskusi, terungkap bahwa lisensi

adalah hak, bukan kewajiban, artinya dapat dipilih untuk dipakai atau

tidak. Universitas Jenderal Soedirman telah menerapkan system

pembagian royalty dalam dua model, yaitu untuk perusahaan yang

punya perjanjian kerjasama dan untuk petani (free royalty). Dari sisi

Gambar 14. FGD Penyamaan Persepsi Teknologi Pertanian Bioteknologi

37 |


pemulia/pemegang Hak PVT, Prof. Budi Marwoto dan Prof. M. Syukur

sepakat bahwa apabila free royalty system diterapkan, harus dipikirkan

bentuk insentif yang sesuai, dapat berupa pemberian angka kredit, dana

penelitian, maupun pembebasan biaya iuran tahunan. Dalam hal

penerapan lisensi untuk proses alihteknologi, BPATP membagikan

pengalamannya menerapkan pengaturan kerjasama dengan pengenaan

0% royalty dengan dasar hokum Permentan 07/2018.

Gambar 15. FGD : Konsep Free Royalty System dalam Ranah PVT

3.2 PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

Kegiatan Pendaftaran Varietas Tanaman pada Pusat PVTPP mengakomodir 3

kegiatan utama yaitu Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan,

Pendaftaran Varietas Hortikultura, dan Pelepasan Varietas Tanaman.

Pendaftaran Varietas Tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas

untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang

dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai

hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau

penggunanya. Bukti Pendaftaran Varietas Tanaman diberikan dalam bentuk

38 |


Tanda Daftar Varietas Tanaman (TDV) yang diterbitkan oleh Pusat Perlindungan

Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pendaftaran Varietas Hortikultura adalah pelayanan publik untuk pendataan

varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih. Bentuk Pendaftaran Varietas

Hortikultura adalah Keputusan Menteri Pertanian tentang Tanda Daftar Varietas

yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri

Pertanian.

Pelepasan Varietas Tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu

varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang

menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat

diedarkan. Bentuk legalitas Pelepasan Varietas Tanaman adalah Keputusan

Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas yang ditandatangani oleh Direktur

Jenderal atas nama Menteri Pertanian. Komoditas meliputi tanaman pangan,

perkebunan, dan hijauan pakan ternak.

3.2.1 PELAYANAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL DAN HASIL PEMULIAAN

Permohonan pendaftaran varietas tanaman pada tahun 2019 ditargetkan

sebanyak 195 varietas, dan realisasi permohonan sebanyak 508 dokumen

permohonan. Kondisi ini juga sejalan dengan Penerbitan Tanda Daftar varietas

tanaman pada tahun 2019 yang ditargetkan sebanyak 195 Tanda Daftar dan

terealisasi sebanyak 508 Tanda Daftar varietas (375 varietas lokal dan 133

varietas hasil pemuliaan) atau mengalami peningkatan sebesar 260% dari target

yang telah ditetapkan.

Pencapaian jumlah pendaftaran varietas tanaman tersebut diatas jika

disandingkan dengan tahun 2018 (653 varietas) mengalami penurunan sebanyak

145 varietas atau 22,20%. Penurunan angka capaian tersebut disebabkan

rendahnya pemahaman pemohon terutama pemerintah daerah terhadap

persyaratan dan proses permohonan pendaftaran varietas secara online. Rincian

capaian kinerja pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan pada tahun 2019,

sebagaimana terlihat pada Tabel 9.

39 |


Tabel 9. Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Tahun 2019 dan 2018

No Jenis Tanaman Target 2019

2019 2018

Permohonan Penerbitan

TDV Permohonan

Penerbitan TDV

1 Tan. Pangan 35 172 172 259 262

2 Tan. Sayuran 50 77 77 83 83

3 Tan. Buah 55 33 33 152 152

4 Tan. Hias 45 69 69 36 36

5 Tan. Obat/Rempah 2 153 153 9 9

6 Tan. Bun/Industri 8 4 4 109 111

7

Tan. Rumput Hijauan pakan ternak -

0

0 5 7

Jumlah 195 508 508 653 659

% Naik/Turun Permohonan -22,20

% Naik/Turun Pernerbitan TDV -22,91

* ) Penerbitan TDV termasuk permohonan yang diajukan tahun 2018

Kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran

varietas lokal dan hasil pemuliaan Tahun 2019:

a. Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal

Sebagai upaya khusus dalam meningkatkan jumlah pendaftaran varietas lokal,

Pusat PVTPP melanjutkan pola Kerjasama Pendaftaran Varietas Lokal dengan

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) yang

telah dilakukan pada tahun 2018 dengan pencapaian output pendaftaran varetas

lokal sebanyak 342 varietas. Penandantanganan MoU Kerjasama Percepatan

Pendaftaran Varietas Lokal pada tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret

2019 dengan target sebanyak 300 varietas lokal.

Untuk mengotimalkan pelayanan pendaftaran varietas tanaman yang cepat, tepat

dan mengurangi tatap muka maka Pusat PVTPP mulai mengimplementasikan

pendaftaran varietas tanaman secara online untuk output Kerjasama Percepatan

Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2019.

Realisasi pencapaian output percepatan pendaftaran varietas lokal Tahun 2019

secara umum melebihi target, namun ada beberapa kendala yang menghambat

proses penyampaian permohonan ke Pusat PVTPP. Berdasarkan data

40 |


permohonan pendaftaran varietas lokal hasil kerjasama dengan BBP2TP yang

diterima dan diterbitkan tanda daftar secara manual baru terpenuhi 270 varietas

dari 300 target yang telah ditetapkan. Rincian target Permohonan Pendaftaran

Varietas Lokal Melalui Kerjasama dari masing-masing propinsi dapat dilihat pada

Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Target dan Realisasi Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal Melalui MoU Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal Tahun 2019

No Provinsi Target Realisasi (Manual)

Permohonan (Online)

Menunggu Tanda Tangan Bupati

1. Aceh 15 9 5 3

2. Sumatera Utara 10 5 0 5

3. Sumatera Barat 10 1 6 3

4. Jambi 10 3 12 0

5. Riau 9 6 2 1

6. Bengkulu 10 2 7 1

7. Bangka Belitung 6 0 9 0

8. Sumatera Selatan 10 0 8 2

9. Lampung 10 7 0 3

10. Kepulauan Riau 5 7 0 0

11. DKI Jakarta 8 7 0 8

12. Jawa Barat 15 0 14 1

13. Banten 5 0 5 0

14. Jawa Tengah 10 10 0 0

15. Yogyakarta 7 1 0 6

16. Jawa Timur 10 25 0 0

17. Bali 10 0 35 0

18. Nusa Tenggara Barat 10 16 0 0

19. Nusa Tenggara Timur 10 25 0 0

20. Kalimantan Selatan 10 22 0 0

21. Kalimantan Timur 10 17 0 0

22. Kalimantan Barat 5 7 8 0

23. Kalimantan Tengah 10 17 0 0

24. Sulawesi Selatan 10 14 0 0

25. Sulawesi Tengah 5 8 0 0

26. Sulawesi Utara 10 0 0 15

27. Sulawesi Tenggara 10 0 9 1

28. Sulawesi Barat 6 25 0 0

29. Maluku 11 20 0 0

30. Maluku Utara 7 0 13 0

31. Gorontalo 10 0 2 15

32. Papua 6 3 0 3

33. Papua Barat 10 13 0 0

Total 300 270 135 67

41 |


Hasil kegiatan Kerjasama Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal tahun 2019

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum target permohonan pendaftaran varietas di 34 provinsi

sebanyak 300 varietas tercapai dengan perincian: angka realisasi

permohonan dan penerbitan tanda daftar secara manual sebanyak 270

varietas, 135 pengajuan secara online namun masih terkendala pemenuhan

persyaratan secara online, dan 67 varietas masih menunggu tanda tangan

Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur)

2. Dalam hal pencapaian output, terdapat 12 Provinsi yang mampu mencapai

lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Prestasi ini perlu

mendapatkan apresiasi sehingga menumbuhkan kesadaran tinggi terhadap

pengelolaan varietas lokal di daerah.

3. Berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan percepatan

pendaftaran varietas lokal ini ditemukan faktor yang menyebabkan belum

tercapainya target pendaftaran diantaranya:

a) Waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi varietas

lokal terlalu singkat sehingga tidak bisa mewakili beberapa fase

tanaman.

b) Proses penandatanganan dokumen pendaftaran varietas lokal oleh

pemerintah daerah setempat yang memerlukan waktu lama.

c) Rendahnya pemahaman pemohon terutama pemerintah daerah

terhadap persyaratan dan proses permohonan pendaftaran varietas

tanaman secara online.

Dengan pencapaian output kegiatan percepatan pendaftaran varietas

sebagaimana diuraikan dalam Tabel 10, maka pola kerjasama tersebut akan

dilanjutkan kembali pada tahun 2020 dengan beberapa perbaikan diantaranya

1) memperluas keterlibatan unsur di daerah selain BPTP, BPSB, Komda dan

Perguruan Tinggi, 2) Pelaksanaan kegiatan dimulai lebih awal agar

ketersediaan waktu dalam melakukan karakterisasi dapat mencapai semua fase

tanaman, 3) Mengoptimalkan sosialisasi proses pendaftaran varietas tanaman

secara online.

42 |


b. Pendaftaran Varietas Tanaman Secara Online

Dalam mewujudkan pelayanan pendaftaran varietas tanaman yang cepat, tepat

dan akuntabel, Pusat PVTPP membangun aplikasi pendaftaran varietas tanaman

secara online sejak tahun 2017. Dalam perjalanannya, program pendaftaran

varietas tanaman secara online mengalami beberapa kendala baik dalam hal

legalitas maupun teknis aplikasinya. Dari segi legalitas, pendaftaran varietas

tanaman secara online memiliki payung hukum dengan terbitnya Permentan

Nomor 41 tahun 2017 tentang Perizinan Elektronik, sementara dari segi teknis

kendala yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman tentang aplikasi

pendaftaran varietas varietas tanaman online, belum siapnya pemerintah daerah

sebagai pemilik varietas lokal terkait SDM dan kendala teknis di daerah seperti

jaringan internet.

Pada tahun 2019, Pusat PVTPP dengan semangat meningkatkan pelayanan,

paper Less, dan mengurangi tatap muka dengan pemohon mulai

mengimplementasikan program pendaftaran varietas tanaman secara online

dimulai dari output kerjasama percepatan pendaftaran varietas lokal. Dengan

adanya kerjasama dengan BPTP di seluruh Indonesia diharapkan pola sosialisasi

pendaftaran varietas tanaman secara online kepada pemerintah Daerah dapat

berjalan linear dengan proses penyusunan dokumen pendaftaran di daerah.

Walaupun dalam teknis pelaksanaannya karena masih tahap pembelajaran

berdampak pada proses pendaftaran varietas tanaman secara online yang

memakan waktu lebih lama, namun Puat PVTPP optimis program ini pada tahun

2020 dapat dimplementasikan dengan baik di seluruh daerah dengan pemberian

bimbingan teknis yang komprehensif sehingga tercapai pelayanan yang cepat,

tepat dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Pusat PVTPP menyusun upaya

khusus diantaranya 1) Perluasan sosialisasi pendaftaran varietas tanaman

secara online, 2) Bimbingan teknis yang komprehensif, dan 3) Penguatan

legalitas dengan revisi Permentan 01 tahun 2006 tentang Penamaan, Syarat dan

Tata cara Pendaftara Varietas Tanaman dengan mengakomodir proses

pendaftaran varietas tanaman secara online

43 |


c. Pelatihan Petugas Penyusun Pendeskripsi Varietas Tanaman

Dalam rangka memberikan pelayanan pendaftaran varietas tanaman secara

berkesinambungan, Pusat PVTPP kembali mengadakan Pelatihan Petugas

Pendeskripsi Varietas Tanaman. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya

merealisasikan komitmen percepatan pendaftaran varietas tanaman, selain

bekerja sama dengan BBP2TP untuk pendaftaran varietas lokal. Pelatihan

Petugas Pendeskripsi Varietas Tanaman dilaksanakan pada tanggal 22-26 April

2019 di Stasiun Uji BUSS Manoko Lembang. Peserta pelatihan tahun 2019 yaitu

berasal dari beberapa instansi yaitu BPSB seluruh Indonesia, LIPI, BB Biogen dan

BBTOP Kementerian Kesehatan.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini adalah menciptakan petugas SDG di daerah

yang kompeten dalam melakukan karakterisasi dan menyusun deskripsi varietas

tanaman. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meminimalisir

kesalahan dalam penyusunan deskripsi varietas sebagai syarat pendaftaran

varietas tanaman. Selain itu pelatihan ini juga memberikan pemahaman

pentingnya pendaftaran varietas tanaman sebagai upaya pelestarian plasma

nutfah.

Gambar 16. Pelatihan Petugas Pendeskripsi Varietas Tanaman di Stasiun Pengujian BUSS Manoko

44 |


d. Sinkronisasi Data Plasma Nutfah

Dalam rangka pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) di Indonesia, Pusat PVTPP

melakukan upaya sinkronisasi data plasma nutfah lingkup kementerian

Pertanian dan Lembaga Penelitian Pemerintah. Pusat PVTPP menggandeng Balai

Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik (BB BIOGEN) dalam

Sinkronisasi Data Plasma Nutfah yang tersimpan pada Bank Gen BB BIOGEN

dengan data varietas lokal terdaftar di Pusat PVTPP.

Sinkronisasi data plasma nuftah ini dilaksanakan pada prinsipnya Pusat PVTPP

maupun BB BIOGEN dapat saling melengkapi, karena aksesi lokal yang

tersimpan di Bank gen belum memiliki legalitas kepemilikan, sementara varietas

lokal terdaftar di Pusat PVTPP juga belum dilengkapi dengan marka molekuler.

Kondisi ini masih membuka celah terjadinya pencurian genetik oleh pihak asing

(Bio piracy dan duplikasi varietas).

Agenda sinkronisasi data plasma nutfah ini difokuskan pada varietas padi yang

tersimpan di bank gen BB BIOGEN dan telah dikarakterisasi secara molekular

mulai tahun 2015 – 2018 sebanyak 338 aksesi dengan varietas padi lokal

terdaftar mulai tahun 2015 – Juni 2019 sebanyak 342 varietas. Sinkronisasi data

ini menghasilkan irisan data sebanyak 73 aksesi yang sudah terdaftar di Pusat

PVTPP. Ini berarti 73 varietas lokal tersebut telah memiliki legalitas kepemilikan

dan identitasnya telah dilengkapi dengan marka molekular.

e. Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Varietas Lokal

FGD Pemanfaatan Varietas Lokal Indonesia dilaksanakan pada tanggal

11 Desember 2019 bertempat di Hotel The Sahira, Bogor yang dihadiri oleh

perwakilan dari Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Pusat Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan

Hortikultura, Pusat Penelitian Tanaman Perkebunan, Yayasan Keanekaragaman

Hayati Indonesia (KEHATI), dan Kepustakaan Populer Gramedia. Kegiatan ini

untuk menyamakan persepsi pentingnya pelestarian dan pemanfaatan varietas

45 |


lokal dan merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan pemanfaatan

varietas lokal sehingga dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan diskusi dan pembahasan dalam FGD Pemanfaatan Varietas Lokal

dapat disimpulkan pola Pemanfaatan Varietas Lokal yaitu :

1. Mengedukasi Masyarakat melalui media cetak seperti buku yang

mengangkat tema varietas lokal. Buku dapat berbentu buku umum dan buku

anak-anak disesuaikan dengan sasaran. Program ini akan bekerja sama

dengan Kepustakaan Populer Gramedia, dan Penerbit Nasional. Pola

penyusunan buku dapat dibuatkan dalam bentuk lomba atau penyusunan

bersama.

2. Melakukan kolaborasi lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki visi

yang sama dalam mengangkat varietas lokal dalam menyusun kegiatan

bersama secara berkala seperti Festival Pangan Lokal. Festival ini akan

dilengkapi dengan kurator di bidangnya, dan dikemas sehingga Festival

dapat menjadi ajang diskusi dan informasi, rekreasi keluarga Indonesia,

pertemuan industri pangan dan petani, dan pemberian penghargaan pejuang

pangan lokal.

3. Menyusun database dan pemetaan pangan lokal sehingga tersusun indeks

partisipasi pangan lokal yang dilengkapi dengan Maping daerah penghasil

varietas lokal.

4. Menyusun konsep Gerakan Pangan Lokal yang diharapkan dapat merubah

perilaku masyarakat terhadap penggunaan pangan lokal.

Gambar 17. FGD Pemanfaatan Varietas Lokal di Bogor

46 |


3.2.2 PELAYANAN PENDAFTARAN PEREDARAN VARIETAS

Pada tahun 2019 permohonan pendaftaran peredaran varietas ditargetkan

sebanyak 200 permohonan, sementara realisasi permohonan terealisasi 218

varietas atau 109% dari target permohonan yang ditetapkan. Jika dibandingkan

dengan tahun 2018, permohonan pendaftaran peredaran varietas mengalami

penurunan sebesar 19,85%. Varietas tanaman yang banyak dimohonkan

pendaftaran adalah kelompok tanaman sayuran, yaitu sebanyak 129 varietas. Dari

jumlah permohonan sebanyak 218, realisasi penerbitan Surat Keputusan Menteri

Pertanian tentang Tanda Daftar Varietas Hortikultura sebanyak 178, meliputi

komoditas tanaman buah sebanyak 35 varietas, tanaman sayuran sebanyak 123

varietas, dan tanaman hias sebanyak 20 varietas. Bila dibandingkan dengan tahun

2018, dari permohonan sebanyak 272 varietas, realisasi penerbitan Tanda Daftar

Varietas sebanyak 122 namun pada tahun 2019 permohonan sebanyak 218

varietas penerbitan varietas 178 varietas atau mengalami peningkatan sekitar

45,9%, namun angka ini belum sepenuhnya terealisasi mengingat pada bulan

Desember 2019 Tanda Daftar Hortikultura tidak ada yang diterbitkan. Uraian

lengkapnya sebagaimana terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Kinerja Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Tahun

2019 dan 2018

Permohonan Penerbitan TDV Permohonan Penerbitan TDV

1 Tanaman Buah 50 61 35 68 7

2 Tanaman Sayuran 120 129 123 173 105

3 Tanaman Hias 28 28 20 29 10

4 Tanaman Obat dan Rempah 2 0 0 2 0

JUMLAH 200 218 178 272 122

(19,85)

45,90 % Naik/Turun Penerbitan Tanda

2019 2018Jenis TanamanNo

Target

2019

% Naik/Turun Permohonan

* ) Penerbitan TDV termasuk permohonan yang diajukan tahun 2018

Dari Tabel 11 terlihat bahwa dari sejumlah permohonan yang diajukan tidak

seluruhnya memenuhi persyaratan atau dinyatakan lolos. Hal ini disebabkan

beberapa kendala antara lain: ketidaklengkapan data dan informasi yang

disampaikan, kesalahan dalam melakukan pengujian dan kurangnya data

47 |


pendukung lainnya. Selain itu hal penting lainnya yang sangat ditentukan oleh

pihak pemohon adalah rendahnya tingkat kreatifitas dari pemulia dalam

melakukan perakitan varietas unggul baru yang disebabkan oleh faktor biaya.

Penerbitan Tanda Daftar Hortikultura juga dipengaruhi oleh kebijakan baru.

Permintaan persyaratan harus menunjukkan contoh benih oleh pengusul sebelum

Tanda Daftar di tandatangani merupakan salah satu kendala dalam penerbitan

Tanda Daftar Hortikultura. Mengingat hal ini bukan merupakan salah satu

persyaratan dalam permohonan.

Perkembangan permohonan dan penerbitan tanda daftar varietas tanaman

hortikultura dalam rangka peredaran sebagaimana terlihat pada Grafik 9.

Grafik 9. Perkembangan Pendaftaran Varietas Hortikultura

dan Penerbitan Tanda Daftar Varietas Tahun 2011 s.d. 2019

3.2.3 PELAYANAN PELEPASAN VARIETAS TANAMAN

Target permohonan pelepasan varietas tanaman pada tahun 2019 sebanyak 15

permohonan, yang meliputi komoditas tanaman pangan, perkebunan dan hijauan

pakan ternak. Sampai dengan Tahun 2019 realisasi permohonan sebanyak 50

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017 2018 2019

268

310

251

205

319

218

112

180

149132

148

178

Permohonan Penerbitan Tanda Daftar

48 |


varietas permohonan (333% permohonan) meliputi 40 varietas tanaman pangan,

10 varietas perkebunan dan nol (nihil) varietas hijauan pakan ternak dan telah

menerbitkan 49 SK Pelepasan, dengan 1 permohonan dinyatakan ditolak. Capaian

kinerja pelayanan pelapasan varietas tanaman dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Kinerja Pelayanan Pelepasan Varietas Tanaman Tahun 2019

No

Komoditas

Target

Realisasi

Permohonan Penerbitan

1 Tanaman Pangan 10 42 33

2 Tanaman Perkebunan 3 10 9

3 Tanaman Hijauan Pakan Ternak 2 0 0

Jumlah 15 52 42

Dalam rangka untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan pendaftaran

peredaran varietas maka tahun 2019 beberapa kegiatan yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

A. Bimbingan Teknis Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura

dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 April 2019 di Balai

Tanaman Hias (Balithi) Cipanas dan tanggal 25 Juni 2019 di Balai Penelitian

Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman kepada para peneliti dan teknisi yang ada di balai

penelitian tersebut. Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya

permohonan pendaftaran varietas hortikultura yang tidak memenuhi

persyaratan teknis sehingga tidak lolos dalam sidang penilaian. Kegiatan ini

sebagai wahana atau forum komunikasi kedua arah terhadap permasalahan

yang timbul dalam proses pendaftaran varietas hortikultura. Perbedaan

persepsi antara pendaftaran varietas dalam rangka peredaran masih belum

dipahami dengan baik.

49 |


Gambar 18. Bimbingan Teknis Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura di Balithi dan Balitsa

B. Evaluasi Pelepasan Varietas Tanaman

Dengan pemberlakuan sistem online dalam pelepasan varietas, menuntut

penyesuaian payung hukum sebagai dasar pelaksanaan proses pelepasan

varietas tanaman. Aturan dalam pelaksanaan pelepasan varietas mengacu pada

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/TP.010/11/2017. Namun

demikian ketentuan didalamnya tidak dapat diaplikasikan oleh eselon satu

terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat PVTPP menginisiasi pelaksaan

evaluasi pelepasan varietas dengan menyampaikan revisi Permentan tentang

Pelepasan Varietas Tanaman. Evaluasi pelepasan varetas dilaksanakan pada

tanggal 19 Juni 2019 bertempat Grand Savero Bogor yang dihadiri oleh plh

Sekretaris Jenderal dan eselon 1 terkait lingkup Kementerian Pertanian.

Ketidaksesuaian muncul terhadap bisnis proses dalam pelepasan dan belum

terakomodirnya pelepasan tanaman produk rekayasa genetik (PRG) dalam

Permentan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan pembahasan

intensif dengan eselon satu terkait untuk menyusun revisi Permentan.

Permentan Nomor 38 Tahun 2019 berhasil ditetapkan untuk mengganti

Permentan Nomor 40 Tahun 2017.

50 |


Gambar 19. Evaluasi Pelepasan Varietas Tanaman di Bogor

C. Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online Sehubungan dengan telah diterbitkannya Permentan Nomor 38 Tahun 2019

tentang Pelepasan Varietas Tanaman. Pelepasan varietas tanaman merupakan

pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan didalam negeri

atau introduksi dari luar negeri atau varietas lokal yang mempunyai keunggulan

yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang

dapat diedarkan.Regulasi dalam pelepasan varietas saat ini diatur dalam

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas

Tanaman. Peraturan Nomor 38 ini merupakan revisi Permentan sebelumnya

yaitu Permentan 40 Tahun 2017 dan penggabungan dengan Permentan nomor

61 Tahun 2011. Selain regulasi teknis tersebut, telah diatur pula aturan

mengenai Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Untuk memberikan

sosialisasi kepada Penyelenggara Pemulian dilakukan Workshop Pelepasan

Varietas dengan menghadirkan eselon 1 dari direktorat teknis (tanaman pangan,

perkebunan dan hijauan pakan ternak) untuk menyampaian SOP pengujian serta

prosedur permohonan online dari konsultasn aplikasi.

Selain acuan teknis seperti yang telah diatur dalam Permentan, dalam sistem tata

cara perizinan juga diatur pemenuhan komitmen, sehingga hal ini juga perlu

disesuaikan dalam sistem aplikasi yang dibangun. Selain itu agar pelayanan

51 |


pelepasan tidak tumpang tindih antara peraturan teknis dan peraturan yang

diatur melalui online single submission (OSS) maka pemenuhan komitmen harus

disinkronkan.

Gambar 20. Workshop Pelepasan Varietas Tanaman Secara Online di Bogor

D. Penyempurnaan Aplikasi Pelepasan Varietas Dalam rangka optimalisasi pelayanan pendaftaran varietas dan mewujudkan

pelayanan pelepasan varietas yang efisien, efektif dan akuntabel, maka

diperlukan diseminasi peraturan tersebut serta uji coba aplikasi sebagai sarana

pendukung dalam meningkatkan pelayanan dalam pelepasan varietas tanaman.

Permohonan pelepasan varietas tanaman secara online ini dimaksudkan untuk

mendukung percepatan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik

(online single submission/OSS).

Untuk memberikan kemudahan kepada pengguna, maka pada tahun 2019

dilakukan penyempurnaan aplikasi pelepasan varietas tanaman.

Penyempurnaan yang dilakukan sekaligus mensinkronkan persyaratan atau

pemenuhan komitmen seperti yang tertuang dalam Permentan Nomor 40 Tahun

2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

52 |


E. Pengelolaan Database Varietas Database varietas tanaman merupakan kompilasi data dari varietas tanaman

yang sudah mendapatkan tanda daftar varietas, varietas yang telah dilepas atau

didaftar dalam rangka peredaran maupun varietas yang telah mendapatkan hak

PVT untuk semua komoditas. Data-data tersebut dilakukan melakukan inputing

data dalam aplikasi database varietas tanaman. Database varietas tanaman ini

ditujukan untuk melihat suatu varietas untuk berbagai tujuan, misalnya mencari

deskripsi varietas untuk digunakan sebagai varietas pembanding untuk

penggunaan pada pengujian adaptasi sebagai varietas cek maupun untuk tujuan

varietas pembanding untuk kepentingan pengujian BUSS.

3.3 PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan,

analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi

teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian. Layanan perizinan pertanian yang

diberikan antara lain perizinan pupuk, perizinan pestisida, perizinan benih dan

SDG tanaman, dan perizinan bidang peternakan.

3.3.1 PENDAFTARAN PUPUK

Pelayanan perizinan pendaftaran pupuk An-Organik dan Organik pada tahun 2019

ditargetkan sebanyak 600 surat permohonan, Tahun 2019 diterima permohonan

pendaftaran sebanyak 1470 permohonan (245% dari target), terdiri dari

permohonan pupuk an-organik 1194 dan pupuk organik 276. Dari permohonan

pendaftaran pupuk telah diterbitkan izin pendaftaran pupuk sebanyak 1504 Surat

Izin, yang terdiri dari 1243 izin pupuk an organik dan 261 izin pupuk organik.

Permohonan pendaftaran pupuk tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,74%

apabila dibandingkan dengan permohonan tahun 2018, tetapi penerbitan surat

izin pupuk mengalami penurunan sebesar 4,81%. Rincian permohonan dan

realisasi pelayanan perizinan pupuk An Organik dan Organik sebagaimana terlihat

pada Tabel 13.

53 |


Tabel 13. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pupuk Tahun 2019 dan 2018

* ) Penerbitan Surat Izin termasuk permohonan yang diajukan tahun 2018

3.3.2 PENDAFTARAN PESTISIDA

Target pelayanan permohonan pendaftaran pestisida tahun 2019 sebanyak 4.500

permohonan, realisasi tahun 2019 mencapai 11509 permohonan atau 255,75%

dari target, terdiri dari 1510 layanan pendaftaran pestisida dan 9999 layanan

pestisida lainnya. Jumah izin pendaftaran pestisida yang sudah diterbitkan

sebanyak 11475 Surat Izin. Realisasi permohonan perizinan pestisida dan layanan

pestisida lainnya tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 11,23%

dibandingkan tahun 2018, sedangkan realisasi penerbitan Surat Izin meningkat

10,66%. Realisasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida Tahun 2019 disajikan pada

Tabel 14.

No Jenis Permohonan Target 2019

2019 2018 Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan

A Pupuk An-Organik

Pendaftaran baru dan ulang 150 215 474 314 432

Layanan Pupuk an organik lainnya 250 979 769 796 881

B Pupuk Organik

Pendaftaran baru dan ulang 150 211 189 260 197

Layanan Pupuk organik lainnya 50 65 72 47 70

JUMLAH A+B 600 1470 1504 1417 1580

% Naik/Turun Permohonan 3,74

% Naik Turun Penerbitan Surat Izin -4,81

54 |


Tabel 14. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pestisida Tahun 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan pupuk dan pestisida

serta kesamaan persepsi terhadap peraturan yang ada maka telah dilaksanakan

sejumlah Rapat Koordinasi, Workshop dan Bimbingan teknis serta pengawasan

bersama terhadap peredaran pupuk dengan Direktorat Pupuk sebagaimana

berikut:

A. Koordinasi Usulan Daftar Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib

Amdal Kemeterian Pertanian Usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan di Indonesia

semakin dinamis sehingga mendorong perlunya Revisi Permen Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan

Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan

A PENDAFTARAN PESTISIDA

1 Pendaftaran Izin Tetap Baru 250 367 221 305 216

2 Pendaftaran Izin Tetap Ulang 550 552 342 614 611

3 Pendaftaran Izin Tetap Ekspor 20 46 43 51 52

4 Pendaftaran Izin Bahan Teknis 100 151 109 190 117

5 Pendaftaran Izin Percobaan 380 394 464 491 427

JUMLAH A 1300 1510 1179 1651 1423

B LAYANAN PESTISIDA LAINNYA

1 Perubahan Penggunaan 40 127 83 169 82

2 Perubahan Nama Pestisida 30 168 81 82 74

3 Perubahan Pemegang Pendaftaran 30 165 198 219 137

4 Perubahan Nomor Pendaftaran 5 18 18 17 17

5 Perubahan Dosis/Konsentrasi 10 60 33 34 7

6 Perubahan Kode Bentuk 0 10 7 11 5

7 Perubahan Bid.Penggunaan/Jenis/Komoditi/OPT Terdaftar 10 41 34 41 34

8 Perubahan Cara Kerja 0 18 9 11 2

9 Penambahan /Perubahan Asal Bahan Aktif/Bahan Teknis 10 168 199 78 87

10 Perpanjangan Izin Percobaan 10 170 168 111 134

11 Pengesahan Label 180 975 1107 592 710

12 Pembuatan Sertifikat 700 1398 1515 1431 1549

13 Pengambilan Sampel Pestisida dan Sampel 700 1732 1968 1462 1565

14 Pengantar Uji Mutu 500 1283 1132 1085 1085

15 Pengantar Uji Mutu Bahan Teknis 25 114 120 59 37

16 Pengantar Uji Mutu Toksisitas 40 355 317 255 258

17 Pengesahan Protokol Uji Efikasi 700 1628 1715 332 294

18 Keterangan Lain-lain 50 228 194 1273 1484

19 Keterangan Impor Sampel Penelitian 50 344 393 158 110

20 Keterangan Impor Sampel Pendafataran Terintegrasi INSW 10 141 149 324 324

21 Keterangan Impor Pestisida Terintegrasi INSW 100 856 856 888 888

22 Keterangan Impor Sampel Pendaftaran Terintegrasi INSW 0 0 0 57 57

23 Keterangan Impor Pestisida Alih Kuasa Terintegrasi INSW 0 0 0 7 7

3200 9999 10296 8696 8947

4500 11509 11475 10347 10370

No Jenis Permohonan Target 201920182019


% Naik/Turun Penerbitan Surat Izin

11,23

10,66

JUMLAH B

JUMLAH A+B

55 |


Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan,

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian

LHK meminta masukan K/L termasuk Kementerian Pertanian untuk

penetapan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal

beserta gradingnya.

Rapat ini untuk menyamakan persepsi dan mendiskusikan apakah terdapat

usulan Daftar Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL tahun 2019.

Kriteria grading ditetapkan berdasarkan jenis dan kompleksitas kegiatan

beserta dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan, sensitivitas lokasi di

mana kegiatan akan dilakukan, dan status kondisinya. Usulan daftar terbaru

jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL di bawah

Kementerian Pertanian tersebut akan menjadi usulan di lampiran revisi

Permen LHK nomor 05 Tahun 2012.

Gambar 21. Koordinasi Usulan Daftar Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Amdal Kemeterian Pertanian

B. Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh (PPC) Pupuk

Untuk meningkatan Pelayanan perizinan pertanian, Pusat PVTPP sebagai

leading sector layanan perizinan pertanian melaksanakan Workshop

Apresiasi Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang dilaksanakan di Hotel Grand

56 |


Zuri BSD dari tanggal 22 s.d 25 April 2019. Hal ini dilaksanakan mengingat

revisi Permentan 70/2011 menjadi Permentan 01/2019 tentang Pendaftaran

Pupuk Organik, Pembenah Tanah dan Hayati dimana disebutkan bahwa

pupuk yang akan diuji dalam pendaftaran diambil oleh petugas pengambil

contoh untuk disegel dan diuji.

Pada workshop ini, PPC diberikan pemahaman teori dan praktek pengambilan

contoh serta praktek di PT. Anugera Mustika Ostindo di Serang Banten.

Workshop diikuti perwakilan dari lembaga uji dan Universitas seluruh

Indonesia yang terdaftar di Permentan tersebut untuk melakukan uji

pendaftaran pupuk seperti BPTP Jateng, Universitas Lampung, ICBB Bogor,

PPKS Medan, Universitas Andalas, Balitro, BPTP Sumut, UPN Jatim, Universitas

Jenderal Soedirman, Balai Penelitian Sembawa, Balitsa, BPTP Jatim dan

Universitas Sebelas Maret.

Gambar 22. Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh (PPC) Pupuk di Serpong

C. Koordinasi Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam Proses Perizinan Berusaha. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Penelitian dan Perkembangan Perkebunan,

pada tanggal 17 Mei 2019, dihadiri oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan

Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Biro Hukum,

Subdit Pendaftaran Pestisida dan Subdit Pendaftaran Pupuk dan Pembenah

57 |


Tanah Ditjen PSP. Koordinasi ini membahas rancangan peraturan menteri

pertanian terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam perizinan

berusaha. KSWP adalah program bentuk sinergi antar berbagai Kementerian,

Instansi, Lembaga Pemerintahan, Asosiasi, dan berbagai pihak lainnya (ILAP)

dalam menjalankan amanat Instruksi Presiden No.10 tahun 2016 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sinergi antar elemen ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan cara memastikan pendapatan negara dapat di terima

secara optimal terbebas dari praktek korupsi. Bentuk sinergi ini

mengintegrasikan layanan publik dari berbagai ILAP dengan data perpajakan

yang bertujuan untuk mengedepankan keseimbangan antara perolehan dan

pemenuhan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sehingga, melalui

KSWP diharapkan setiap anggota masyarakat yang ingin memperoleh layanan

publik tertentu wajib terlebih dahulu melalui tahapan konfirmasi pemenuhan

kewajiban perpajakannya. Pada saat ini, variabel KSWP hanya pada dua

variabel yakni validitas Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2 tahun terakhir.

D. Public Hearing Finalisasi Draf Permentan KSWP dalam Proses Perizinan

Public Hearing terkait rancangan Peraturan Menteri Pertanian Republik

Indonesia Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam

Pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian

dilaksankan di Ruang PADU SATU pada tanggal 24 Mei 2019. Acara ini

dihadiri oleh Biro Hukum, Subdit Pendaftaran Pestisida dan Subdit

Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah Ditjen PSP, Asosiasi Crop Care

Indonesia, Asosiasi Crop Life Indonesia, Asosiasi ABI, Asosiasi MP2RT.

Draft Permentan tentang Pelaksanaan KSWP Dalam Pelayanan Perizinan

Berusaha Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian disebutkan bahwa Jenis

Perizinan Berusaha tertentu yang dilakukan KSWP adalah: 1). Izin Percobaan,

2). Izin tetap baru dan ulang pestisida, 3). Izin Tetap Baru dan Ulang Bahan

Teknis, 4). Izin tetap Baru dan ulang ekspor pestisida, 5). Persetujuan

58 |


perluasan penggunaan pestisida, 6). Izin pendaftaran baru dan ulang pupuk an

organik, pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah, 7). Persetujuan

formula khusus.

E. Sosialisasi Permentan Nomor 44 Tahun 2019.

Bertempat di Swiss-Bell Hotel Bogor. Pusat PVTPP bekerjasama dengan Dirjen

PSP mengadakan sosialisasi terkait permentan 44 tahun 2019 yang dihadiri

oleh 100 peserta dari perusahaan pupuk. Tujuan Implementasi KSWP ini

adalah: 1) KSWP merupakan pelaksanaan Perpres No 54 tahun 2018 tentang

strategi nasional pencegahan korupsi, sehingga perlu dilakukan aksi

pencegahan korupsi dalam pemberian layanan publik di Kementerian

Pertanian, 2) Salah satu bentuk aksi pencegahan korupsi perlu dilakukan

melalui peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban

perpajakan bagi waiib pajak (WP) melalui KSWP.

Mekanisme KSWP dilakukan melalui sistem informasi di Pusat PVTPP

Kementerian Pertanian yang terhubung dengan sistem informasi pada

Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak. Setelah melalui mekanisme

tersebut, otoritas akan memberikan keterangan status valid atau tidak valid

kepada wajib pajak. Status valid diberikan jika nama wajib pajak dan NPWP

sesuai dengan data dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik dan telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk 2

tahun terakhir. KSWP yang memuat status valid merupakan persyaratan

permohonan layanan publik tertentu untuk dapat diproses lebih lanjut. Jika

otoritas memberikan status tidak valid, misalnya karna tidak memenuhi

persyaratan maka pelayanan permohonan publik terkait tidak bisa diproses.

Kendati demikian, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada wajib

pajak berstatus tidak valid dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan

persyaratan yang sudah ditetapkan. KSWP merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik

tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

59 |


3.3.3 PEMASUKAN/PENGELUARAN BENIH DAN SDG TANAMAN

Pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran perbenihan tanaman tahun

2019 ditargetkan sebanyak 1.400 permohonan, meliputi perizinan pemasukan

benih tanaman sebanyak 720 permohonan dan perizinan pengeluaran benih

sebanyak 680 permohonan. Dari target tersebut terealisasi 3099 permohonan

atau 221% dari target, permohonan pemasukan benih mencapai 1033

permohonan (143,47% dari target) dan pengeluaran sebanyak 2066 atau

(303,82% dari target). Adapun realisasi penerbitan Surat Izin

Pemasukan/Pengeluaran (SIP) pada tahun 2019 mencapai 2813 SIP meliputi 744

Surat Izin Pemasukan Benih Tanaman dan 2069 Surat Izin Pengeluaran Benih

Tanaman. Realisasi pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran benih

tanaman tahun 2019 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Benih dan SDG Tanaman Tahun 2019 dan 2018


A PEMASUKAN

1 Benih Tan Hortikultura 300 338 343 308 258

2 Benih Tan Pangan 40 31 21 42 32

3 Benih Tan Perkebunan 45 47 18 40 52

4 Sumber Daya Genetik Tanaman 125 117 89 96 83

5 Benih Rumput Pakan Ternak 10 6 5 10 4

6Rekomendasi Impor Produk

Hortikultura200 494 268 314 316

Jumlah 720 1033 744 810 745

B PENGELUARAN

1 Benih Tan Hortikultura 550 1926 1947 502 489

2 Benih Tan Pangan 20 7 9 7 7

3 Benih Tan Perkebunan 35 29 22 56 37

4 Sumber Daya Genetik Tanaman 50 42 37 65 44

5 Benih Rumput Pakan Ternak 0 3 0 0 0

6 Rekomendasi Ekspor Beras 25 59 54 59 57

Jumlah 680 2066 2069 689 634

TOTAL 1400 3099 2813 1499 1379


% Naik/Turun Penerbitan Surat Izin

106,74

103,99

No Jenis PerizinanTarget

2019

2019 2018

60 |


3.3.4 PERIZINAN PETERNAKAN

Pelayanan perizinan peternakan tahun 2019 ditargetkan 7600 permohonan,

terdiri dari 6500 rekomendasi dan 1100 surat izin. Pada tahun 2019 jumlah

permohonan bidang peternakan yang diterima sebanyak 9358, terdiri dari 7940

permohonan rekomendasi (122% dari target) dan 1418 permohonan surat izin

(129% dari target.) Dari 9358 permohonan tersebut telah diterbitkan 6574 izin

peternakan yang meliputi: 469 Tanda Daftar, 51 Izin Usaha dan 6054 RPP. Secara

keseluruhan permohonan yang diterima pada tahun 2019 mengalami peningkatan

35,48% jika dibandingkan tahun 2018 dan penerbitan Surat Izin dan

Rekomendasi mengalami kenaikan 35,69% jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Rincian realisasi permohonan dan penerbitan izin peternakan tahun 2019 terlihat

pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Peternakan Tahun 2019 dan 2018


1 Pemasukan dan Pengeluaran Bibit/Benih

Pemasukan Bibit Sapi 23 14 23 11 8

Pemasukan Bibit Kerbau 1 0 0 0 0

Pemasukan Bibit Kambing 4 6 9 14 7

Pemasukan Bibit Kuda 1 0 0 0 0

Pemasukan Bibit Babi 1 0 0 1 1

Pemasukan Bibit (DOC) 87 103 106 65 38

Pemasukan Bibit (DOD) 7 2 2 3 4

Pemasukan Bibit Kelinci 1 0 0 0 0

Pemasukan Benih (Semen) 27 52 42 17 10

Pemasukan Benih (Telur tetas) 15 3 7 5 5

Pengeluaran Bibit (DOC) 22 42 50 11 10

Pengeluaran Benih (Semen) 1 0 0 1 1

Pengeluaran Benih (Telur tetas) 8 8 12 5 5

Pengeluaran Bibit Kambing/Domba 1 0 0 1 1

Pengeluaran Bibit Kelinci 0 25 22

2 Pendaftaran Pakan Ternak 500 1189 469 702 161

3 Izin Usaha Obat Hewan 450 229 51 209 35

4 Pendaftaran Registrasi Obat Hewan 150 0 0 0 0

5 Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan 150 0 0 0 0

6 Pemasukan Karkas Daging dan Olahannya 855 1206 921 875 507

7 Pemasukan Ternak Ruminansia Besar 170 81 60 106 74

8 Pemasukan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan

Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan 3875 3878 3515 4009 3358

Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan 10 0 0 0 0

9 Pemasukan /Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan

Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan 1216 2487 1254 0 0

Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan 10 0 0 0 0

10 Pengeluaran Rminansia Kecil dan Babi 15 9 7 3 3

11 Pemasukan Telur SPF 0 22 22 0 0

12 Izin Usaha Peternakan 0 2 2

Jumlah 7600 9358 6574 6038 4228

2019No Jenis Perizinan

Target

2019

2018


% Naik/Turun Penerbitan RPP

54,99

55,49

61 |


Kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh Pusat PVTPP dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik terutama bidang perbenihan dan peternakan:

a. Koordinasi Integrasi Pelayanan Izin Berusaha Melalui Sistem OSS

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat PVTPP tanggal 18 Februari 2019 yang

dihadiri oleh Kapus PVTPP, Sekretaris Direktorat PKH, Sekdit Hortikultura,

Sekdit Perkebunan, Sekdit Tanaman Pangan dan Liaison Officer

(LO) Kementan di BKPM. Koordinasi ini bertujuan meminta masukan dari tim

satgas OSS Pusat dan Ditjen terkait bisnis proses dan konten aplikasi sistem

OSS Kementan yang didemokan saat pertemuan ini. Setelah mendapatkan

Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS pusat, pelaku usaha yang

mengajukan permohonan izin usaha masih harus memenuhi komitmen dengan

mengunggah dokumen pemenuhan komitmen di sistem OSS Kementan.

Arahan dari tim satgas OSS menjadi bahan penyempurnaan sistem OSS

Kementan yaitu mengungkapkan pentingnya membuat user manual bagi

pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB melalui sistem OSS pusat untuk

masuk ke dalam sistem OSS Kementan guna melanjutkan proses izinnya.

b. Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Implementasi OSS

Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat PVTPP tanggal 5 Maret 2019. Output yang

diharapkan dalam koordinasi ini adalah memetakan dimanakah titik krusial

kebuntuan dan seluruh pihak yang mewakili dalam rapat secara bersama

mampu mengenali titik kritis penyebab bottle neck tersebut agar dapat segera

terintegrasi antar unit di Kementan, daerah dan OSS. Pemerintah melalui

lembaga anti korupsi KPK memiliki fokus kegiatan menyelaraskan kebijakan

pemerintah pusat, daerah dan kebijakan strategis dalam strategi nasional

pencegahan korupsi yang dikenal dengan STRANAS-PK. Kesimpulan rapat:

1. Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran

pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga,

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan

aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Fokus Stranas PK 2019 – 2020

meliputi: a). perizinan dan tata niaga; b). keuangan negara; dan c).

penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

62 |


2. Fokus Stranas PK dijabarkan lebih lanjut dalam Aksi Pencegahan Korupsi

(Aksi PK) dengan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah

daerah, dan pemangku Kepentingan lainnya yang terkait, serta melakukan

penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah

daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Timnas PK

melibatkan pemangku kepentingan lainnya dimulai dari tahap penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas PK.

3. Tim Stranas PK menyampaikan pentingnya pelayanan publik yang tidak

rumit dan menggairahkan iklim berusaha dan bebas korupsi. Angka korupsi

terbanyak adalah ASN disusul di urutan kedua adalah korporasi bisnis. Hal

ini menjadi perhatian tim Stranas PK dalam membenahi tata perizinan yang

melibatkan kementerian lembaga dan korporasi bisnis.

4. Terdapat 3 hal penyebab hambatan (Bottle Neck) dalam pelayanan publik

perizinan dan tata niaga di K/L sebagai pemegang kebijakan strategis dan

teknis dengan OSS sebagai representasi kebiajkan pemerintah pusat dan

daerah diantaranya adalah: a). Bisnis proses di kementerian, lembaga secara

teknis belum terintegrasi sepenuhnya dengan OSS yang menyangkut

kewenangan dan koordinasi antar unit dan dinas daerah; b). Teknologi IT,

dimana perizinan belum semua berbasis elektronik. IT telah terbukti mampu

menelusuri data yang dibutuhkan dalam aksi pencegahan korupsi,

penghindaran pajak, pembiayaan terorisme dan praktek pencucian uang

sebagai bentuk transparansi Beneficial Ownership (BO) dan mengenali

karakter investor melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

5. Perlu juga penyelarasan yang intensif agar proses perizinan dan tata niaga di

sektor pertanian lebih mudah, cepat dan transparan.

c. Workshop Dan Sosialisasi Layanan Rekomendasi Bidang Peternakan Terintegrasi OSS

Workshop Pelayanan Rekomendasi Bidang Peternakan dilaksanakan di Hotel

Grand Arkenso Semarang pada tanggal 14 Maret 2019. Acara ini dihadiri oleh

Pusat PVTPP, Ditjen PKH, Biro Hukum Kementan, DPMPTSP Jawa Tengah, Dinas

Pertanian Perikanan dan Pangan Dinas Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian

63 |


Kota Semarang dan pelaku usaha bidang Peternakan khususnya Bibit Ternak

dan Daging.

Prinsip OSS pada dasarnya sangat ideal karena menerapkan sistem elektronik

terintegrasi. Pelaku usaha dimudahkan dengan pemangkasan layer birokrasi

dan kemudahan sistem. Dalam masa transisi ini pelaku usaha masih

memaklumi kesiapan pemerintah pusat dan daerah bahwa OSS saat ini sedang

dalam tahap sosialisasi yang tentunya membutuhkan waktu, trial and error

dalam penerapannya. Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu : 1) belum

terintegrasinya aplikasi perizinan yang tak hanya ditingkat pusat, tetapi juga

daerah, 2) ketidakjelasan penerapan OSS yang menjadi kewenangan daerah dan

adanya protes dari pelaku usaha, dan 3) penerapan Permentan 29 tahun 2018

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian di daerah juga menemui

kendala dikarenakan izin usaha dalam Permentan 28 tahun 2018 hanya

mengatur tentang kewenangan di Pusat, kewenangan daerah masih

membutuhkan penjabaran dalam aturan tersendiri. Permasalahan dan

masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi kegiatan Pusat PVTPP

berikutnya. Pusat PVTPP dan Ditjen PKH juga memberikan bimbingan teknis

terkait pengoperasian sistem online Bibit Ternak dan sistem laporan realisasi

pemasukan.

Gambar 23. Workshop Dan Sosialisasi Layanan Rekomendasi Bidang Peternakan Terintegrasi OSS

64 |


d. Koordinasi Aplikasi Izin Usaha Obat Hewan Dan Izin Usaha Peternakan

Aplikasi Izin Usaha Obat Hewan (IUOH) dan Izin Usaha Peternakan

Kementan merupakan pengembangan aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi

Pelayanan Perizinan Pertanian) di Pusat PVTPP yang berbasis Online Single

Submission (OSS). Keberadaan aplikasi IUOH dan izin usaha peternakan

mampu mempercepat proses perizinan izin usaha peternakan di Kementan

dengan upaya memotong level verifikasi dan approval perizinan,

menyederhanakan fitur, link data OSS dan menyematkan sistem QR Code pada

persetujuan pemenuhan komitmen.

Finalisasi aplikasi IUOH dan izin usaha peternakan dilaksanakan pada tanggal

24 Mei 2019 di Hotel Bumi Wiyata Depok. Acara ini dihadiri oleh 17 peserta

dari unit kerja Pusat PVTPP dan Ditjen PKH. Finalisasi alur bisnis proses

perizinan izin usaha obat hewan dan izin usaha peternakan dari awal

permohonan masuk ke aplikasi Kementan setelah pelaku usaha mendapatkan

izin usaha peternakan dari OSS yang belum berlaku efektif. Prosedur yang

belum terakomodir dalam fitur aplikasi diselesaikan pada pertemuan ini agar

aplikasi semakin sempurna.

e. Koordinasi Integrasi Perizinan Berusaha Secara Elektronik dan Sinkronisasi Data Komoditas Tanaman Binaan dengan Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Koordinasi ini dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata Depok pada tanggal 14-15

Juni 2019 yang dihadiri oleh 40 peserta. Tantangan pelaksanaan Integrasi

Sistem Izin Usaha OSS adalah: 1) Belum semua Izin Usaha dan Izin

Komersial/Operasional tercakup di dalam PP 24/2018, 2) Masih terdapat NSPK

perizinan yang belum sesuai dengan konsep PP 24/2018 atau belum memiliki

standar dalam proses pemenuhan komitmen,

3) Proses pemenuhan komitmen masih dilakukan secara manual/offline di luar

sistem OSS, 4) Masih terbuka potensi tatap muka antara pelaku usaha dan

petugas pelayanan perizinan dalam proses pemenuhan komitmen

Pusat PVTPP telah melakukan pembangunan aplikasi Izin Usaha Hewan dan

Izin Usaha Peternakan, Aplikasi Izin Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan. Dengan telah runningnya seluruh sistem Izin Usaha Pertanian

65 |


terintegrasi OSS, maka telah menjawab tantangan khususnya proses

pemenuhan komitmen izin usaha pertanian tidak lagi dilakukan secara manual.

Sehingga potensi tatap muka antara pelaku usaha dan petugas pelayanan

perizinan dapat diminimalisir.

Pertemuan ini juga membahas sinkronisasi data komoditas tanaman dalam

Permentan 141/Kpts/HK.150/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman

Binaan Lingkup Pertanian guna mengakomodasi permasalahan data komoditas

yang belum masuk ke dalam Permentan. Untuk komoditas binaan Hortikultura

tanaman yang tidak termasuk dalam permentan tersebut dapat melampirkan

surat pernyataan bahwa benih tanaman tersebut termasuk dalam komoditas

hortikultura, hal ini untuk mengakomodir perkembangan jenis komoditi secara

dinamis dari waktu ke waktu serta beririsan dengan jenis komoditas lintas

Direktorat dan Lintas Kementerian.

Gambar 24. Koordinasi Integrasi Perizinan Berusaha Secara Elektronik dan Sinkronisasi Data Komoditas Tanaman Binaan

f. Workshop Pengembangan Aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian Terintegrasi OSS

Online Single Submission mulai diberlakukan di seluruh Indonesia sejak tanggal

09 Juli 2018. OSS memiliki karakteristik SATU PORTAL (Nasional), SATU

IDENTITAS (NIB), dan SATU FORMAT IZIN (Izin Usaha). Workshop untuk

66 |


mensosialisasikan pengembangan aplikasi izin usaha sektor pertanian

terintegrasi OSS dilaksanakan tanggal 17-18 Juli 2019 di Hotel Swiss-Bell

Serpong yang dihadiri oleh 120 peserta.

Saat ini telah diluncurkan Aplikasi OSS v. 1.1. yang merupakan penyempurnaan

dari versi sebelumnya. Pemyempurnaannya antara lain Redesain Portal OSS,

Redesain Aplikasi dan Database OSS, Single Sign On, Perubahan Proses Bisnis,

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur, dan Peta Digital Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR). Kementerian Pertanian juga sudah menerbitkan tiga paket

deregulasi perizinan yang kesemuanya berintikan pengintegrasian ke OSS dan

penyederhanaan prosedur perizinan, yaitu Permentan 29/2018, Permentan

05/2019, dan Permentan 27/2019.

g. Workshop dan Sosialisasi Perizinan Benih Hortikultura

Worksop dilaksanakan di Hotel Sol Marina, Serpong, tanggal 30 – 31 Juli 2019.

Kementan mendorong investasi dengan terobosan kemudahan berusaha bagi

pelaku usaha perorangan. Di bidang perizinan benih tanaman, pelaku usaha

perorangan diperbolehkan melakukan impor dan ekspor benih tanaman

dengan jumlah yang dibatasi oleh Peraturan Menteri Pertanian. Ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha benih hortikultura perorangan

yaitu : (1) Pelaku usaha wajib menyerahkan izin Pemasukan/Pengeluaran ke

petugas karantina dan instansi yang melaksanakan tugas di bidang Pengawasan

dan Sertifikasi Benih, (2) Melaporkan realisasi Pemasukan/Pengeluaran Benih

kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan Kepala PVTPP, (3)

Memperhatikan jenis komoditas yang akan diekspor, apakah termasuk

tanaman yang dilindungi/langka atau tidak, (4) Memperhatikan dan

memastikan jenis komoditas yang akan diimpor maupun di ekspor sesuai

dengan Kepmentan No. 141 tahun 2019 (5) Berkoordinasi dengan Dinas

Pertanian Pusat Maupun Dinas Pertanian Setempat.

Pelaku usaha perorangan atau pemerhati tanaman yang lebih dari dua kali

mengajukan ekspor akan diarahkan membentuk Badan Usaha minimal CV

karena mengindikasikan permohonan tersebut bukanlah permohonan ekspor

benih untuk tujuan hobi, melainkan dengan tujuan komersil.

67 |


Posedur Karantina terhadap Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman,

rekomendasi dari Badan Karantina diganti dengan nama Protokol Impor

melalui aplikasi e-PIKAT Badan Karantina Pertanian. Selain itu berkenaan pula

dengan Persyaratan Teknis Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Tanaman Hortikultura sedang dilakukan proses revisi lampiran permentan 141

tahun 2019 tentang Jenis Komoditas Binaan Lingkup Kementan. Untuk

komoditas yang tidak terdapat dalam Permentan 141 tahun 2019 tersebut,

pelaku usaha dapat melampirkan surat pernyataan bahwa tanaman termasuk

binaan Hortikultura.

Gambar 25. Workshop dan Sosialisasi Perizinan Benih Hortikultura

h. Sosialiasi Dan Workshop OSS Versi 1.1 Lingkup Kementan

Sosialisasi dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2019 di Hotel Royal Pajajaran

dengan dihadiri 50 peserta yang terdiri dari pejabat dan staf yang menangani

layanan perizinan beserta programmer di Direktorat Teknis dan Badan Lingkup

Kementan. Sistem Online Single Submission (OSS) Versi 1.1 merupakan

pengembangan dari OSS Versi 1.0. Aplikasi OSS Versi 1.1 akan efektif

diberlakukan 4 November 2019 pukul 00.01 dengan downtime di tanggal 1-3

November 2019. Terdapat perubahan data elemen, perubahan desain database

dan tampilan yang menyesuaikan dengan perubahan bisnis proses. Data yang

sudah ada di OSS Versi 1.0 akan dimigrasikan ke OSS Versi 1.1 , hanya akan ada

beberapa slot kosong yang harus diupdate oleh pelaku usaha.

68 |


Pada kesempatan ini disosialisasikan juga aplikasi middleware sesuai PIA 4.0

ke sistem OSS V 1.1 dan Arsitektur Aplikasi Perizinan Single Sign On kepada

peserta. Aplikasi middleware diperlukan untuk mengalirkan data dari OSS ke

seluruh aplikasi sistem perizinan di Kementan yang dikembangkan oleh Pusat

PVTPP dan masing-masing Direktorat, dikarenakan OSS hanya

mengintegrasikan pengaliran data melalui satu sistem saja di tiap K/L.

3.4 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI

3.4.1 FASILITASI LAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Pertanian (Padu Satu)

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagai salah

satu unit kerja pelayanan publik berkomitmen untuk terus meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat khususnya dengan memberikan kemudahan

dalam proses pelayanan. Sesuai dengan tugas Pusat PVTPP yaitu

melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman,

serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Untuk

mewujudkan pelayanan prima dengan memberikan kemudahan dalam

berusaha maka Kementerian Pertanian membangun ruang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Padu Satu).

Berdasarkan Permentan No.5 Tahun 2019, jenis Perizinan Berusaha terdiri

atas: 9 Izin Usaha, dan 21 Izin Komersial atau Operasional. Petugas layanan

yang berada pada Padu Satu bertugas sebagai verifikator administrasi

maupun Liasion Officer (LO) dari masing-masing Ditjen Teknis. Padu satu

memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna layanan

yaitu ruang tunggu yang nyaman dan bersih dilengkapi dengan koneksi

internet serta tersedianya kudapan berupa snack dan minum, bagi ibu

menyusui dapat juga menggunakan ruang laktasi. Namun bagi pengguna

layanan juga dapat melakukan pengaduan dengan memanfaatkan ruang

pengaduan.

69 |


Dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan yang prima maka di Padu

Satu Kementan diselenggarakan berbagai kegiatan yaitu:

1. Ngobrolin Perizinan (NGOPI) dengan tema “Mengupas Permentan

141/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup

Kementerian Pertanian”, dengan narasumber Hadi Supriyanto (Ditjen

Perkebunan), Hotman F Simanjutak (Ditjen Hortikultura), Abdul Rauf

(Pusat PVTPP), dan Oloan Manalu (Pusat PVTPP).

2. Bincang Bareng Mahasiswa (BBM) dengan tema “Konsultasi Penanganan

Kasus PVT menjelang Moot Court Competition”. Moot court dikenal sebagai

peradilan semu, dapat memberikan tambahan belajar bagi mahasiswa

Fakultas Hukum untuk mengembangkan diri, terutama perwujudan

konkrit dari mata kuliah hukum acara. Peserta acara ini adalah

mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas

Pancasila, diberikan penjelasan mengenai sistem Perlindungan Varietas

Tanaman berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT oleh oleh Ir.

Warsidi (Kepala Bidang PVT) dan Togu Rudianto Saragih, SH (PPNS Ditjen

Perkebunan). Dari praktek keseharian, kasus-kasus PVT masih sangat

minim karena dalam hal implementasi penanganan Kasus PVT,

mahasiswa masih meraba penanganan kasus PVT dan

menginterpretasikan sesuai dengan pemahaman mereka. Hasil diskusi,

mahasiswa sudah mendalami UU No. 29 tentang PVT sehingga dapat

memberikan saran, masukan dan kritik yang cukup tajam dalam hal

penanganan kasus kasus PVT yang berpotensi terjadi di waktu

mendatang.

3. Dialog Interaktif Pemanfaatan Varietas Lokal yang mengusung tema “Mau

Dibawa Kemana Varlok Kita”, dengan narasumber dari Pusat PVTPP dan

Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan audience mahasiswa dari

berbagai perguruang tinggi. Dalam dialog interaktif ini, Kehati mengajak

mahasiswa pertanian sebagai calon petani milenial dapat mulai

berkontribusi menyelamatkan plasma nutfah melalui program

biodiversity warriors. Para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan

dalam mempopulerkan keanekaragaman hayati Indonesia melalui

70 |


pembuatan jurnal, menggugah foto atau video atau artikel mengenai

varietas lokal.

4. Diskusi Publik “Peluang dan Tantangan Industri Perbenihan pada Era

Digital. Adanya trend perilaku transaksi di sektor pertanian, khususnya

perdagangan benih secara online, Pusat PVTPP mengundang para

pemangku kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, industry

perbenihan, akademisi praktisi, market place hingga komunitas dan

konsumen pengguna. Dskusi ini untuk menciptakan kesepahaman

terhadap berbagai regulasi terkait dengan pemasaran benih, termasuk

yang dipasarkan secara online. Pemerintah melakukan sejumlah

pengaturan dalam proses peredaran benih untuk melindungi petani

sebagai konsumen akhir dari benih. Dalam Undang Undang Nomor 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang Undang

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura disebutkan benih hasil

pemuliaan sebelum diedarkan ke masyarakat harus dilepas dulu. Proses

pelepasan dilakukan melalui sejumlah pengujian untuk menilai

produktivitas dan ketahanan terhadap hama penyakit utama.

5. Coaching Clinic Aplikasi Perizinan Izin Usaha Sektor Pertanian

Terintegrasi Online Single Submission, sebagai bentuk pelayanan helpdesk

kepada pengguna layanan Izin Usaha Sektor Pertanian. Kegiatan tersebut

dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, pada jam 10.00 - 12.00 WIB.

Pengguna layanan Izin Usaha Sektor Pertanian dapat datang langsung ke

Padu-Satu, Gedung B lantai 1 Kementerian Pertanian dengan membawa

perangkat komputer portabel dan softcopy NIB untuk pengguna layanan

baru dan ditambah dengan SK Izin Usaha terakhir bagi pengguna layanan

lama. Penyelenggaraan coaching clinic diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam penggunaan aplikasi

perizinan izin usaha sektor pertanian terintegrasi OSS.

71 |


Gambar 26. Berbagai Kegiatan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementan

B. Live Chat

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam sebuah penyelenggaraan

pelayanan yang dijalankan oleh sebuah badan publik. Saat ini, pelayanan

publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dinilai masih belum

memenuhi harapan masyarakat dan masih memiliki banyak kelemahan serta

kekurangan. Hal ini terlihat dari berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat

yang disampaikan melalui media massa serta jejaring sosial sehingga

memberikan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, yang

dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan demikian,

pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan. Di Era 4.0

kebutuhan pelayanan yang serba cepat akurat dan efektif menjadi hal penting,

72 |


tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi seluruh badan publik terutama

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan (Pusat PVTPP).

Dengan adanya Padu Satu Kementerian Pertanian tentu proses urus perizinan

pertanian akan lebih mudah dan cepat. Pelayanan yang diselenggaran sudah

berbasis elektronik, namun demikian masih terdapat pelayanan yang dinilai

belum efektif seperti layanan konsultasi. Pusat PVTPP masih menggunakan

email dan sms center, hal ini dirasa masih kurang efektif untuk menjawab

tantangan yang serba cepat hingga mampu mencapai pelayanan PRIMA. Untuk

mencapai Pelayanan PRIMA Pusat PVTPP kembali “menjamu” para pengguna

layanan dengan adanya layanan berbasis elektronik yaitu layanan konsultasi

interaktif Live Chat dengan nama Halo Cinta (Halo Customer Care Perizinan

Pertanian). Halo Cinta tersebut di letakkan di portal Sistem Perizinan

Pertanian Elektronik (SIMPEL). Platform tersebut terdiri dari 3 menu utama

yaitu menu pengunjung/penggun layanan, menu verifikator dan menu admin.

Menu pengunjung digunakan untuk pengguna layanan yang ingin

berkonsultasi dengan mengisi nama dan email, menu verifikator merupakan

dashboard yang digunakan oleh verifikator perizinan dalam menjawab

pertanyaan/konsultasi dari pengunjung/pengguna layanan dan Menu admin

merupakan dashboard dari administrator yang digunakan untuk

memonitoring jalannya percakapan antara pengunjung dan verifikator, selain

itu admin juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.

Beberapa manfaat dari penggunaan platform live chat yaitu tampilannya

responsif terhadap penggunaan gadget sehingga mudah digunakan, platform

memudahkan untuk berkonsultasi, memiliki Jangkauan luas sehingga dapat

menjangkau pengguna layanan dari luar daerah, Efisiensi waktu dan biaya

Konsultasi “Real Time”, Menggurangi Penggunaan Komunikasi Pribadi,

sebagai sarana media konsultasi yang mudah dimonitoring /transparansi

serta menerapkan Good Governance.

Keberhasilan penggunaan platform Live chat layanan konsultasi interaktif

dapat ditentukan dari beberapa hal seperti komitmen Pimpinan, terlatihnya

petugas layanan mengoperasikan Halo Cinta, Kedisiplinan verifikator

73 |


Perizinan menggunakan Live Chat Halo Cinta. Melalui sistem elektronik Live

Chat Layanan Konsultasi Interaktif di harapkan dapat memangkas tahapan

konsultasi hingga mencapai pelayanan PRIMA.

Gambar 27. Tampilan Live Chat “Halo Cinta”

C. Pekan Perlindungan Varietas Tanaman

Momentum menjelang dua dekade UU PVT, Pusat PVTPP melaksanakan

serangkaian kegiatan dengan nama “Pekan Perlindungan Varietas

Tanaman” dengan tema Varietasku untuk Negeri. Pekan PVT ini sebagai

bentuk pertanggungjawaban kantor Pusat selama 19 tahun ini juga untuk

meninjau ulang secara kritis implementasi UU No. 29 Tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman baik secara fisiologis, sosiologis dan yuridis

semata-mata untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk Negara dan

masyarakat.

Pekan PVT ini bertujuan menumbuhkan dan mendorong motivasi, kreativitas,

dan partisipasi stakeholder untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya

meningkatkan kegiatan perlindungan varietas tanaman, meningkatkan

motivasi pemulia dalam meningkatkan kinerja untuk menghasilkan varietas

unggul baru, dan meningkatkan interaksi berbagai pihak terkait untuk

perlindungan varietas tanaman serta memberikan informasi aktual seputar

varietas Indonesia kepada masyarakat luas.

74 |


Pekan PVT ini dilaksanakan pada tanggal 16-20 Desember 2019 di Auditorium

F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Rangkaian kegiatan Pekan PVT yaitu:

1. Pameran Varietas Indonesia dan Pasar Tani Varietas Lokal

- Pameran Varietas Indonesia dan Pasar Tani Varietas Lokal

merupakan ajang penyebarluasan informasi dan upaya menggalang

kebersamaan semua pihak dalam meningkatkan kepeduliaan akan

pentingnya pelestarian plasma nutfah dan kegiatan pemulian untuk

menunjang ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini berlangsung

selama tiga hari yaitu pada tanggal 16-20 Desember 2019 di selasar

auditorium dan areal parkiran depan Auditorium.

- Khusus untuk Pasar Tani Special, Pusat PVTPP bekerja sama dengan

Komunitas Pasar Tani yang khusus dimana menghasilkan varietas-

varietas lokal dari daerah Jawa Barat serta produk-produk pertanian

unggulan.

2. Mootcourt Simulasi Peradilan tentang Kasus Pelanggaran Hak PVT

Dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019, moot court simulasi

Peradilan Semu menampilkan Tim Mootcourt dari Fakultas Hukum

Pancasila yang mendapat peringkat ke empat pada lomba Peradilan Semu

Abdul Kahar Muzakir Award 2019, dengan pembahas antara lain Dr. Budi

Agus Riswandi SH, M.Hum dari Fakultas Hukum UII dan Prof. Budi

Marwoto (Ketua Komisi PVT

Pada kegiatan mootcourt, tim FH Universitas Pancasila menampilkan

kasus dugaan pelanggaran Hak PVT pada kasus Kopi. Selain itu dibahas

juga sharing informasi seputar penegakan hukm dalam dalam kasus

pelanggaran Hak PVT oleh pembahas. Para peserta yang hadir antara lain

Pemegang Hak PVT, Konsultan PVT, PPNS Kementerian Pertanian dan

Fakultas Hukum dari beberapa universitas di daerah Jakarta. Dengan ini

diharapkan para pemegang Hak PVT serta pelaku benih di Indonesia

mengetahui dengan jelas tentang pelanggaran hak PVT yang dapat

dianggap sebagai tindakan pidana dengan konsekuensi hukum yang jelas

di UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT.

75 |


3. Seminar dan Call for Paper Pemanfaatan SDG lokal sebagai Penumbuh

Ekonomi Masyarakat, dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2019

dengan mengambil tema Pengembangan Varietas lokal untuk Menunjang

Penumbuh Ekonomi Masyarakat. Seminar utama menampilkan 3

pembicara yaitu:

a) Kepala Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

dengan materi Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG)

Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian SDG (Bio Piracy).

b) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan

Obat Tradisional Tawangmangu dengan materi Upaya B2P2TOOT

dalam Ekplorasi, Konservasi dan Pemanfaatan Varietas Lokal

Tanaman Obat Indonesia.

c) Direktur Litbang PT. Kalbe Farma Tbk dengan materi Peran Industri

dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Varietas Lokal Indonesia.

Khusus untuk Call for Paper, makalah yang telah dibahas sebanyak 20

makalah yang akan dimasukkan ke dalam Prosiding dimana Pusat PVTPP

akan bekerjasama dengan Balai Besar Bioteknologi dan SDG Pertanian.

4. Acara Puncak Pekan PVT

Sebagai acara puncak Pekan PVT yang dilaksanakan pada tanggal 18

Desember 2019, dihadiri oleh Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal

Kementerian Pertanian beberapa pejabat eselon 1 dan 2 lingkup

Kementerian Pertanian dan juga dari Kementerian terkait.

a) Peluncuran Buku PVTPedia dan Varietasku Untuk Negeri

Sekretaris Jenderal Kementerian Dr. Ir. Momon Rusmono, MS

meluncurkan 2 buku yaitu PVTPedia dan Varietasku Untuk Negeri

dengan memberikan kedua buku tersebut kepada para stakeholder

PVT.

76 |


Gambar 28. Buku PVTPedia dan Varietasku Untuk Negeri

b) Penyerahan Apresiasi Penggagas Sistem Perlindungan Varietas

Tanaman Indonesia

Menteri Pertanian menyerahkan apresiasi kepada Prof. (E) Ir.

Achmad Baihaki, MSc, PhD sebagai Penggagas Sistem Perlindungan

Varietas Tanaman. Prof. Achmad Baihaki sebagai founding father

perumus Undang Undang 29 Tahun 2000 tentang PVT menjadi orang

pertama yang mengeluarkan ide pertama tentang Paten untuk

Varietas Tanaman pada Rakornas Ristek IV tahun 1986. Ide ini di

sambut baik oleh Menristek saat itu BJ. Habibie. Dengan penuh

perjuangan Prof. Achmad Baihaki bersama beberapa perumus lainnya

memperjuangkan UU No. 29 Tahun 2000 sehingga berhasil

dikeluarkan 19 tahun yang lalu.

c) Diskusi Publik “Tinjaun Kritis Implementasi UU No. 29 Tahun 2000

Diskusi Publik dilaksanakan dengan penyampaian materi secara

panel oleh 3 orang narasumber yaitu 1). Dr. Sakka Pati, SH. MH

yang merupakan dosen Fakuktas Hukum Universitas Hasanudin

dengan tema : Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan

Varietas Tanaman), 2) Afrizal Gindaw sebagai Deputi Managing

Director dengan tema Tinjauan Implementasi Undang-Undang

PVT dalam Pengembangan Industri Benih Nasional, 3) Prof. Dr. Ir.

77 |


Sobir, MS yang merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB

sekaligus Anggota Komisi PVT dengan tema Tinjauan Kritis

Implementasi UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan

Varietas Tanaman.

Beberapa poin yang bisa diambil mengenai UU No. 29 Tahun

2000 dari para narasumber adalah penyampaian materi Bapak

Afrizal Gindaw yang mewakili beberapa perusahaan swasta

menyampaikan tentang perlunya penyederhanaan dari sisi

waktu, misalnya pada masa pengumuman Hak PVT yang semula 6

bulan menjadi 1 bulan, karena proses perakitan varietas sendiri

sudah cukup lama (sekitar 3-4 tahun) ditambah proses

pemberian Hak PVT (sekitar 2 tahun), sedangkan umur ekonomis

tanaman juga terbatas.

d) Live Talkshow Interaktif PVT

Sebagai pencanangan Hari PVT, dan untuk menyebarluaskan secara

massif PVT kepada masyarakat luas, maka pada tanggal 20 Desember

2019 dilakukan Live talkshow Interaktif dengan tema “Mengulik Hak

PVT” di Elshinta News and Talk 90.00 FM pukul 09.00-10.00.

Narasumber adalah Prof. Budi Marwoto (Ketua Komisi PVT), Kepala

Pusat PVTPP (Prof. Erizal Jamal) dan perwakilan stakeholder Junaidi

(Direktur PT. Agri Makmur Pertiwi).

78 |


Gambar 29. Rangkaian Pekan PVT di Auditorium Kementan

D. ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik, setelah sebelumnya

memperoleh dan menerapkan ISO 9001:2015 untuk administrasi pelayanan,

pada tahun 2019 ini Pusat PVTPP mempersiapkan diri untuk memperoleh

sertifikat dan menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP). SMAP berfungsi sebagai alat bantu bagi organisasi untuk

mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya tindakan penyuapan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Setelah melaksanakan ikrar

komitmen bersama antara seluruh jajaran Pusat PVTPP dengan Konsultan PT

79 |


Batata Sistem Caraka (BSC) Consulting pada bulan April 2019, pada Mei

hingga Agustus 2019 dilaksanakan gap analysis di semua Bagian dan Bidang

yang kemudian dituangkan dalam bentuk peta proses bisnis. Dari gap analysis

ini, dirumuskan kebijakan SMAP Pusat PVTPP dan Sasaran serta Rencana

Tindakan SMAP. Selanjutnya pada September – Oktober 2019, secara intensif

Pusat PVTPP bersama PT BSC Consulting melaksanakan penyusunan

manajemen risiko dengan terlebih dahulu memetakan risiko pada

pelaksanaan kegiatan yang memiliki potensi terkait dengan tindakan

penyuapan. Kemudian identifikasi proses yang memiliki tingkat risiko di atas

rendah dan dirumuskan rancang kendalinya agar risiko tersebut dapat

diantisipasi. Rancang kendali tersebut berbentuk prosedur maupun kebijakan

dalam bentuk pedoman/standar pengendalian gratifikasi. Untuk membekali

auditor internal Pusat PVTPP dalam mengawal implementasi SMAP, pada

pertengahan September 2019 juga dilaksanakan training auditor internal

yang dilanjutkan dengan audit internal SMAP pertama. Oktober 2019,

dilaksanakan rapat tinjauan manajemen dan sosialisasi implementasi SMAP di

Pusat PVTPP dengan peserta dari para pemangku kepentingan, baik internal

maupun eksternal Kementerian Pertanian. Akhir November dan awal

Desember 2019, Pusat PVTPP menjalani tiga kali audit eksternal (terdiri dari

satu kali audit dokumentasi dan dua kali audit implementasi) dengan auditor

dari PT TUV Nord Indonesia. Setelah melalui audit tersebut, Pusat PVTPP

dinyatakan berhasil mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti

Penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016.

Gambar 30. Penyerahan Sertifikat ISO 37001:2016

80 |


E. Website Pusat PVTPP

Dengan perkembangan yang semakin cepat dan canggih yang menuntut setiap

orang untuk “melek teknologi”. Nyatanya saat ini media informasi yang sangat

digemari oleh masyarakat adalah media internet. Hal ini dapat dibuktikan

dengan penggunaan teknologi melalui pengembangan sistem informasi

seperti website, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine,

e-laboratory dan lain-lain yang kesemuanya itu berbasis elektronika.

Saat ini instansi pemerintah memanfaatkan internet sebagai sarana interaksi,

begitu juga dengan Pusat PVTPP sebagai pelayanan publik terus menjalankan

keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang no 14 tahun

2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut Pusat PVTPP terus berupaya memenuhi

kebutuhan masyarakat perihal keterbukaan informasi publik dan sebagai

sarana publikasi instansi pemerintah melalui website. Sistem pelayanan

publik yang baik itu pengaksesan informasi, berita, forum komunikasi, diskusi

dan kegiatan lainnya. Tahun 2019 kegiatan website melakukan kegiatan

updating data, evaluasi migrasi data website.

F. Pembangunan Stasiun Pengujian BUSS Dataran Rendah

Pada tahun 2018 Pusat PVTPP melakukan pembangunan Stasiun Pengujian

BUSS Dataran Rendah yang mandiri dan khusus dikelola oleh Pusat PVTPP

yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Pembangunan fasilitas

pengujian BUSS dapat memberikan kepastian biaya uji BUSS yang selama ini

belum berstandar. Hal ini merupakan upaya efisiensi biaya Uji BUSS sekaligus

menghilangkan kekhawatiran para pemohon Hak PVT atas keamanan varietas

yang diuji BUSS. Bersamaan dengan hal tersebut, kepastian biaya juga sedang

dalam proses revisi PP Tarif No. 35 Tahun 2016. Maka dengan lokasi dan

kepastian biaya akan lebih memotivasi pemohon uji BUSS untuk

mendaftarkan hak PVT. Stasiun Uji BUSS Dataran Rendah dibangun pada

lahan areal Kebun Percobaan Mojosari, BPTP Provinsi Jawa Timur dengan

status pinjam pakai dengan luas lahan lebih kurang 4 Ha. Pembangunan

81 |


Stasiun Uji BUSS direncanakan melalui dua tahap pengerjaan, untuk tahap

pertama telah dibangun pada tahun 2018 yaitu bangunan Gedung

perkantoran, pos jaga serta pagar keliling lahan. Untuk tahap kedua dibangun

pada tahun 2019 yaitu fasilitasi dari pengujian BUSS seperti screen house,

green house, rumah pengamatan, rumah dinas kepala kebun dan teknisi,

rumah jemur, ruang genset, ruang alsintan dan saprodi, ruang pupuk, dan

menara tandon air.

Gambar 31. Pembangunan Stasiun Uji BUSS Tanaman Dataran Rendah Mojosari

82 |


3.4.2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Pusat PVTPP, kantor Pusat PVTPP

setiap tahun menyelenggarakan program kegiatan pengembangan SDM baik di

dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2019, Pusat PVTPP berkesempatan

mengembangkan kompetensi SDM melalui Forum pelatihan yang dilaksanakan

seperti dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompentensi SDM Pusat

PVTPP Tahun 2019

No. Kegiatan Peserta Tanggal Lokasi Output

1. Tugas Belajar S2

Ristatina ID, SP 2018-2020 Universitas Sebelas Maret

2. Tugas Belajar S3

KAF Zakki, SP.MP Imam Patoni, SP, M.Si Nina Agusti W, SP, MP

2017-2021 2017-2021 2018-2022

Newzeland University Universitas Padjajaran IPB

3. 51st Session of the UPOV the Technical Working Party for Ornamental and Forest Trees

Nurdini Khadijah, SP.MP Lia Amalia, SP.MP

17 – 22 Feb 2019

New Zealand Pertemuan ini krusial untuk meningkatkan sistem PVT di Indonesia yang membahas secara detail teknis pengujian varietas baru untuk 11 tanaman hias. Selain itu, juga dibahas perkembangan informasi database UPOV, teknik molekular dalam pengujian, dan informasi teknik dalam pengujian varietas.

Indonesia memberikan beberapa masukan hal teknis dalam perbaikan panduan pengujian yang dapat diadopsi oleh negara anggota UPOV. Bahkan dalam beberapa diskusi, negara peserta yang menyatakan bahwa Indonesia sudah siap menjadi anggota UPOV karena memiliki kapasitas teknis layaknya negara anggota UPOV.

4. Study of New Zealand PVP Regulation

Ir. Warsidi Indirawati Sintya Dewi

11-13 Maret 2019

New Zealand Secara umum, implementasi sistem PVT di Indonesia tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaksanaan PVT di Selandia Baru, namun ada beberapa hal yang dapat

83 |


dijadikan pertimbangan untuk lebih memperkuat implementasi sistem PVT di Indonesia, antara lain: a. mekanisme permohonan

hak PVT yang sepenuhnya elektronik

b. pelaksanaan uji BUSS bekerjasama dengan lembaga lain dan menggunakan DUS Tester (seperti Jepang dan Korea), Pemeriksa PVT tinggal menerima data dari DUS Tester.

c. Data base varietas dan pengelolaan koleksi varietas yang baik sehingga membantu dalam pencarian varietas pembanding untuk uji BUSS

d. tawaran kerjasama pertukaran dokumen uji BUSS

5. 13th PAN ASIA Farmers Exchange Program in the Philipines

Prof. Dr.Ir. Erizal Jamal, M.Si

1-5 April 2019

Filipina

6. Technical Workshop on DUS Test for Chrysantheum

Nani Suwarni, SP.M.Si

4-6 April 2019

Belanda a. pembahasan penyusunan manual (calibration book) untuk pemeriksaan uji substantif tanaman Krisan, sehingga implementasi pemeriksaan substantif secara internasional adalah sama.

b. pertukaran pengalaman dalam pengembangan krisan serta upaya kerjasama dalam pengembangannya ke depan.

7. International Seminar on Plant Variety Protection and East Plant Variety Protection (EAPVP) Forum

Indirawati Sintya Dewi, SS.MA Asri wasponingsih, SH.ME Ir. Syalmiati, MM

23-24 Apri 2019

RRC 13 negara anggota East Asia Plant Variety Protecion Forum mencapai kata sepakat untuk melakukan harmonisasi PVT sesuai dengan Konvensi UPOV tanpa adanya ‘legal binding’ untuk mengubah regulasi nasional dari para anggota sehingga dapat mengadopsi konsensus

seluruh anggota. 8. Agriculture

Ministerial Meeting (AMM)


10-12 Mei 2019

Jepang

84 |


G-20

9. Second Meeting of the Ad Hoc Technical Expert Group on Farmers Right


20-23 Mei 2019

Italia

10. Plant Variety Protection and Quality Control System of Seed to Facilitate Distribution of High Quality Seed

Susilowaty, SP 16 Juni -20 September 2019

Jepang dan Vietnam

- Informasi mengenai aspek hukum, aspek institusional dan aspek tehnik PVT, sistem Uji BUSS dan system perbenihan serta informasi mengenai hak pemulia tanaman memperkaya pengetahuan pemeriksa mengenai sistem PVT, sistem Uji BUSS dan system perbenihan yang ada di Negara Jepang dan Vietnam. Informasi – informasi tersebut dapat pula diaplikasikan dalam sistem PVT, sistem Uji BUSS dan system perbenihan di Indonesia, sehingga sistem-sistem tersebut menjadi lebih efektif.

- Secara garis besar, sistem PVT dan Uji BUSS di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan sistem PVT UPOV, karena sistem PVT di Indonesia memang mengadopsi sistem PVT UPOV.

11. High Level Studi Visit on Plant Protection and the International Convention for Protection of New Varieties of Plant (UPOV 1991)


23-27 Sept 2019

Perancis Belanda Belgia

12 International Workshop on Promotion of Information Sharing and Cooperation in Agricultural Equipment and Supplies Industry

Prof. Dr.Ir. Erizal Jamal, M.Si Dwi Heteddy, SE, MP Srijati, SH, SpN

12-15 November 2019

Korea Selatan

85 |


3.4.3 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam

melaksanakan tugasnya didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan

Barang Milik Negara dan sudah tercatat didalam SIMAK-BMN Pusat PVTPP. Jenis,

jumlah dan nilai aset Pusat PVTPP sampai dengan tahun 2019 disajikan pada

Tabel 18.

Tabel 18. Jenis dan Nilai Aset Pusat PVTPP Tahun 2019

No. Jenis Aset 2019

Jumlah (Unit) Nilai 1. Kendaraan Roda 4 17 3.307.997.015 2. Kendaraan Roda 2 28 386.825.996 3. Kendaraan roda 3 2 54.827.000 4. Peralatan dan mesin 2489 11.166.102.306 5. Bangunan (Stasiun Uji BUSS di Manoko

Lembang) 7 5.767.437.000

6. Irigasi/sumur dengan pompa 5 338.247.975 7. Jalan 1007 m2 524.753.825 8. Bangunan Mojosari 1 9.178.319.000 9. KDP Bangunan Mojosari 2019 1 6.466.389.800

10. Bangunan Gedung Kantor Lainnya 1 146.947.000 11. Bangunan Gedung Lab Lainnya 1 194.175.800

TOTAL 37.532.022.717

Dalam melakukan pengelolaan anggaran dan barang milik negara, Laporan

Keuangan Pusat PVTPP sudah direviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

3.4.4 KERJA SAMA DAN PUBLIKASI

Pada tahun 2019, Pusat PVTPP melaksanakan terlibat dalam 3 perundingan

perdagangan internasional untuk pasal terkait Perlindungan varietas tanaman

yaitu:

1. Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)

European Free Trade Association (EFTA) adalah organisasi antar-

pemerintahan yang didirikan untuk mendorong perdagangan bebas dan

integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-negara anggotanya (Islandia,

Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss) serta negara mitranya. Perundingan ini

86 |


merupakan bagian penting dari strategi EFTA di Asia Tenggara yang telah

dimulai sejak tahun 2007.

Setelah memakan waktu sekian lama, akhirnya pada tanggal 23 November

2018 yang lalu, perundingan ini mencapai kesepakatan dengan

ditandatanganinya pernyataan bersama (joint statement) di Jenewa, Swiss dan

dokumen resmi perjanjian pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta,

Indonesia.

Di pasal mengenai PVT, kesepakatan yang diperoleh adalah bahwa negara

yang belum menjadi anggota UPOV atau mengikuti UPOV Convention tahun

1978, harus mengikuti ketentuan pasal-pasal substantif pada UPOV

Convention tahun 1991. Indonesia menegaskan sikapnya untuk melindungi

kepentingan nasionalnya, termasuk petani, dengan menambahkan catatan

mengenai perlindungan terhadap varietas lokal, yang disetujui oleh pihak

EFTA.

2. Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) Perundingan putaran ke-7 dilaksanakan di Brussels, Belgia pada tanggal 11-

15 Maret 2019. Meskipun tidak dapat turut hadir sebagai delegasi untuk

mewakili Indonesia pada pembahasan pasal mengenai PVT, Pusat PVTPP

menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap sesuai pembahasan sebelumnya,

yaitu pada pasal tentang PVT, harus tersebut tentang kehendak melindungi

kepentingan nasionalnya, salah satunya petani, dengan menambahkan catatan

mengenai perlindungan terhadap varietas lokal dan penggunaan varietas yang

dilindungi hak PVT oleh Pemerintah di situasi darurat, misalnya saat ada

bencana nasional.

3. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (I-JEPA)

Indonesia dan Jepang telah lama bekerja sama dalam wadah perdagangan

internasional secara bilateral melalui Indonesia-Japan Economic Partnership

Agreement (IJEPA) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007

dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008 (entry into force). Cakupan dalam

perjanjian IJEPA meliputi: Trade in Goods, Investment, Trade in Services,

87 |


Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Rules of Origin,

Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement,

Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Cooperation.

Pada tahun 2019 ini, Indonesia dan Jepang mereview kembali IJEPA dan akan

ada agreement baru yang akan diumumkan pada KTT G20 di Osaka Jepang

akhir Juni nanti. Isu Perlindungan Varietas Tanaman masuk ke dalam chapter

Intellectual Property Rights dimana diusulkan oleh Jepang agar Indonesia

dapat melakukan aksesi pada perjanjian internasional HKI seperti the Hague

dan UPOV 1991. Khusus tentang UPOV, melalui perundingan secara intensif,

isu UPOV dikeluarkan dengan persetujuan oleh kedua belah pihak

dikarenakan isu tersebut cukup sensitif dan banyak 'measurement' yang

harus dilakukan seperti mengubah undang-undang. Akan tetapi meskipun,

UPOV dikeluarkan dalam agreement IJEPA, Indonesia dan Jepang sepakat

untuk terus melakukan diskusi dan kerja sama tentang perlindungan varietas

tanaman baik dalam kerangka bilateral maupun regional.

4. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang digagas oleh sepuluh

negara anggota ASEAN dengan enam negara mitra strategis, yakni Tiongkok,

Jepang, Korsel, India, Selandia Baru, dan Australia. Proyek kerja sama

multilateral ini diresmikan pada pertemuan puncak ASEAN ke-21 di Phnom

Penh, Kamboja, pada 18-20 November 2012.

Indonesia masih bertahan dengan endeavor basis. Secara garis besar setuju

dengan usula JP/AU/KR. Untuk footnote juga masih bisa diakomodir oleh ID

karena masih sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2000.

Hasil dari Melbourne Round Juni 2019: 1) Overall mayoritas sudah setuju

dengan usul AU hanya pada pada pasal yang mewajibkan sistem SUI GENERIS

yang tidak disetujui oleh ML karena TRIPs pun tidak wajib, 2) AU tidak

meminta trade off atas posisi fall back re UPOV sehingga re GRTKF kita masih

high call dengan usulan dari IN.

88 |


3.4.5 PELAYANAN HUKUM PVTPP

Pelayanan Hukum PVTPP berupa penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan dan

Pelayanan Pertimbangan hukum bidang PVTPP. Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah dilengkapi dengan 2 (dua)

Peraturan Pemerintah, 5 Kepmentan dan 2 Permentan, seiring dengan berjalannya

waktu lebih dari 19 tahun Undang-Undang 29 Tahun 2000. Dalam

implementasinya peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian banyak mengalami permasalahan dan kendala,

sehingga perlu melakukan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan

yang terkait melalui pembahasan.

Perlu penyesuaian peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Menteri

Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian bidang Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian. Dengan regulasi Sistem Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian serta peraturan perundang-undangan yang

terkait yang telah disesuaikan dengan adanya perubahan organisasi merupakan

dasar hukum yang dapat menjamin kepastian hukum operasional sistem

pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. Kegiatan

pelayanan hukum tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Kegiatan Pelayanan Hukum Tahun 2019

No Kegiatan Output

1 Penyusunan Bahan Kebijakan

1. Keputusan Kepala Pusat tentang Pemberian Hak PVT Padi

Varietas PR 1001


Varietas RCP 11175


Varietas RCP 11177


Varietas RCP 11179

5. Keputusan Kepala Pusat Nomor: 84/Kpts/Rt010/A9/01/2019

Tentang Penunjukan Koodinator dan Administrator Kebun

Pemeriksaan Substantif Perlindungan Varietas Tanaman

Mojosari Mojokerto Jawa Timur

6. Rancangan Revisi Permentan 40 Tahun 2017 tentang

Pelepasan Varietas Tanaman

7. Keputusan Menteri Pertanian Penugasan Sebagai Penghubung

(Liaison Officer) Pelayanan Rekomendasi Teknis Pemberian

89 |


Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman

Modal

8. Keputusan Menteri Pertanian Penugasan Sebagai Penghubung

(Liaison Officer) Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara

Elektronik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Tata Car

Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas

Tanaman

10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Penamaan

Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

11. Keputusan Kepala Pusat tentang Biaya Pemeriksaan Substantif

Keunikan, Keseragaman, Dan Kestabilan Varietas Dalam

Rangka Perlindungan Varietas Tanaman

12. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Penamaan

Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

13. Keputusan Kepala Pusat tentang Biaya Pemeriksaan Substantif

Keunikan, Keseragaman, Dan Kestabilan Varietas Dalam

Rangka Perlindungan Varietas Tanaman

14. Penyusunan Konsep Keputusan Kapus PVTPP sebanyak 4

varietas

15. Penyusunan Konsep Pencatatan Pengalihan Hak PVT Kacang

Tanah Varietas Garuda Biga

16. Sosialisasi Permohonan Banding PVT, Penvcatatan Pengalihan

Dan Lisensi Hak PVT

17. Sosialisasi pembentukan Unit Layanan Single Winwow (ULSW)

18. Sosialisasi tentang Bimbingan Teknis Pemberkasan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil

19. Menyusun dan menerbitkan Legalisir Keputusan Menteri

Pertanian

20. Rancangan Keputusan Kepala Pusat PVTPP Melon FME 14 dari

PT Agri Makmur Pertiwi

21. Menyusun Daftar Peraturan dan Kebijakan Kekayaan

Intelektual (KI) yang terkait Perdagangan Periode 2014 – 2019

untuk Penyusunan Goverment Report dalam rangka Trade

Policy Review (TPR) Indonesia ke 7 tahun 2020

22. Rancangan Keputusan Kepala Pusat PVTPP tentang pemberian

hak PVT Bawang Merah Varietas Violetta 1 Agrihorti

23. Penyusunan permohonan legalisir perizinan Pertanian SK

Menteri Nomor 686/Kpts/SR.330/M/2019

24. Rancangan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No

30/Kpts/OT.50/M/01/2019 tentang Komisi Perlindungan

Varietas Tanaman


tentang Penetapan Hari Perlindungan Varietas Tanaman


tentang Penetapan Prof Ir H. Achmad Baihaki M.SC, PH.D

sebagai Bapak Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia

27. Review Rancangan Permentan 121 Tahun 2013

28. Review Rancangan Permentan 01 Tahun 2006

29. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

90 |


(P3DN)

30. Rancangan Keputusan Kepala Pusat PVTPP tentang pemberian

hak PVT sebanyak 13 Varietas

2 Pelayanan Pertimbangan Hukum

1. Keputusan Kepala Pusat PVTPP tentang Tata Cara Penyelesaian

Banding PVT

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30

/KPTS/OT.050/M/01/2019 Tentang Komisi Perlindungan

Varietas Tanaman

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

31/KPTS/OT.050/M/01/2019 Tentang Komisi Banding

Perlindungan Varietas Tanaman

4. Keputusan Kepala Pusat tentang Pencabutan Hak PVT Padi

Varietas II You 725


Varietas Jin You 725


Varietas Mian 2 You 151






Varietas D You 725


Varietas Bestari

11. Keputusan Kepala Pusat tentang Pencabutan Hak PVT Ubi Jalar

Varietas Awachy 3

12. Revisi Permentan 40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas

Tanaman

13. Keputusan Kepala Pusat tentang Pencabutan Hak PVT Jagung

Varietas AS 1, AS 3, AS 4, AS 6 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor

3882/Kpts/Ot.050/10/2019 tentang Unit Layanan National

Single Winwow (ULSW)

15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

782/Kpts/OT.050/M/11/2019 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Pertanian No 30/Kpts/OT.50/M/01/2019

tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman

16. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat PVTPP tentang

Penunjukan Narasumber Moderator dan Pelaku Peran Praktek

Peradilan Semu dalam Kegiatan Pekan PVT

17. Keputusan Kepala Pusat tentang Pencabutan Hak PVT Jagung

Varietas : JH36, Nakula Sadewa 29, SFP 14, SFP 15, SFP 16, SFP

17, dan SFP 18

18. Keputusan Kepala Pusat tentang Pencabutan Hak PVT Krisan

Varietas : Kineta, Solinda Pelangi, Pasopati, Arosuka Pelangi

91 |


3.4.6 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Tahun 2019 Pusat PVTPP mentargetkan nilai IKM sebesar 3,3, setelah dilakukan

survey terhadap pengguna jasa pelayanan Pusat PVTPP dan setelah dilakukan

pengukuran maka hasil pengukuran IKM Pusat PVTPP tahun 2019 menunjukkan

Nilai Indeks 3,24 dengan Nilai IKM setelah dikonversi menjadi 80,81 dengan

Mutu Pelayanan B (kinerja nilai BAIK). Hasil nilai rata-rata IKM Tahun 2019 dapat

dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Hasil Nilai IKM Pusat PVTPP Tahun 2019

Dari 9 unsur pelayanan dalam kuisioner IKM, 3 unsur tertinggi penilaian IKM

adalah Biaya/Tarif (U4) sebesar 3,43, Penangganan Pengaduan, Saran dan

masukan (U9) sebesar 3,39, dan Produk Spesifikasi Jenis Layanan (U5) senilai 3,38

unsur terendah yang harus menjadi perhatian untuk dibenahi oleh Pusat PVTPP,

yaitu:

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,

termasuk pengaduan. Unsur ini mengacu pada kejelasan sistem mekanisme

dan prosedur pelayanan. Dengan demikian, jika dilihat dari nilai hasil IKM

yang dinilai rendah, maka penerima layanan dapat diasumsikan bahwa alur

pelayanan Pusat PVTPP kurang sederhana sehingga agak menyulitkan

penerima layanan dalam memproses perizinannya.

92 |


2. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses

pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Unsur ini menggambarkan lamanya

target waktu pelayanan untuk dapat menyelesaikan pelayanan dalam waktu

yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Beberapa

pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusat PVTPP lintas Eselon 1.

Pelaksanaan pelayanan Pusat PVTPP selama ini sudah menyesuaikan dengan

prosedur yang berlaku. Dengan demikian, jika dilihat dari nilai hasil SKM

penerima layanan memberikan nilai yang rendah terhadap unsur ini maka

diasumsikan penerima layanan menganggap bahwa pemberian pelayanan di

Pusat PVTPP belum sesuai dengan janji layanan yang ditetapkan.

3. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana dalam menyelesaikan seluruh

proses pelayanan. Unsur ini menggambarkan kemampuan/keahlian dari

pelaksana dalam melayani, menjelaskan peraturan perudang-undangan dan

prosedur perizinan pertanian dengan cara yang professional dan dengan

bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Dengan demikian, jika

dilihat dari nilai hasil SKM penerima layanan memberikan nilai yang rendah

terhadap unsur ini maka diasumsikan bahwa pemberian pelayanan kurang

jelas dalam menjelaskan proses atau prosedur perizinan pertanian.

Pada dasarnya, tiga unsur di atas mengerucut pada satu persoalan, yaitu terkait

seberapa lama waktu penyelesaian pelayanan, dari mulai pengguna layanan

mengajukan permohonan hingga mereka memperoleh produk perizinan yang

diurusnya.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat dalam menjalankan fungsi pelayanan,

terutama perizinan pertanian, Pusat PVTPP tidak bekerja sendiri. Pusat PVTPP

berfungsi sebagai pintu gerbang dan pintu keluar untuk administrasi perizinan

pertanian, sedangkan proses teknisnya tetap ditangani oleh Eselon I teknis (Ditjen

Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,

93 |


Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Litbang

Pertanian, Badan Karantina Pertanian).

Jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2018 dan tahun 2017, maka trennya

dapat dilihat pada grafik 10.

Grafik 10. Tren Nilai SKM Pusat PVTPP Tahun 2017 s.d Tahun 2019

94 |


IV. KENDALA DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan tahun 2019, kegiatan pelayanan permohonan hak

PVT sudah telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan sosialiasi yang

tepat sasaran yaitu ke Perguruan Tinggi sebagai Lembaga yang menanamkan ilmu dan

menciptakan SDM pemulia. Kegiatan pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil

pemuliaan telah melampaui target yang ditetapkan. Banyak faktor yang terkait dengan

pencapaian ini, salah satu terkait dengan adanya kerjasama melalui Memorandum of

Understanding (MoU) untuk percepatan proses pendaftaran varietas lokal dengan

BP2TP sebagai koordinator dari BPTP seluruh Indonesia.

Kinerja pelayanan perizinan dari tahun ke tahun selalu melebihi target, hal ini karena

kepentingan ada di pihak pemohon yaitu untuk kepentingan izin peredaran produk dan

perlindungan hukum produk yang diedarkan pemohon. Selain itu juga adanya fasilitasi

prasana dan sarana bagi pengguna layanan serta kualitas layanan yang terus

ditingkatkan.

Pusat PVTPP merupakan unit kerja pelayanan publik yang sifatnya pasif dan lebih

banyak menunggu permohonan yang masuk. Selama kurun waktu 5 tahun lebih Pusat

PVTPP hanya mengukur target kinerja berdasarkan jumlah permohonan yang masuk.

Trend capaian kinerja selama 5 tahun khususnya pelayanan perizinan pertanian selalu

melebihi target, sementara untuk pelayanan PVT dan Pendaftaran Varietas Tanaman

berfluktuasi antar tahun. Ke depan Pusat PVTPP perlu lebih proaktif, karena dibalik

layanan perizinan atau perlindungan yang diberikan ada tanggung jawab dalam

pengawasannya di lapang. Selain itu pemahaman masyarakat masih sangat beragam

tentang manfaat pendaftaran, perlindungan dan perizinan, sehingga berbagai kegiatan

promosi perlu terus dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja dan nilai IKM Pusat PVTPP tahun 2019, secara umum

dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan atas pelayanan yang

diberikan oleh Pusat PVTPP adalah baik. Namun demikian, terdapat beberapa

tantangan dan telah ditindaklanjuti dengan beragam program dan kegiatan untuk

perbaikan ke depan antara lain:

95 |


No Permasalahan Tindak Lanjut

1 Sistem online permohonan hak PVT dan Pembayaran layanan PVT belum maksimal

Perbaikan Sistem Pembayaran PNBP di tahun 2019 dan merger dua aplikasi tahun 2020

2 Formulir Permohonan PVT yang rumit Simplifikasi formulir 3 Beberapa pembayaran Tarif Iuran PVT

terkendala Revisi Penurunan biaya tarif (Iuran Tahunan) khusus untuk perseorangan dan lembaga penelitiian

4 Biaya PVT dianggap cukup mahal Revisi PP Tarif sedang diajukan tahun 2019 untuk penurunan tarif iuran tahunan dan biaya pemeriksaan untuk kategori

5 Trust Pemohon dan Pemegang Hak PVT kepada PVTPP masih kurang untuk melaksanakan pemeriksaan

Peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur. Kode etik. SOP yang jelas

5 Petugas verifikator perlu peningkatan dalam menerapkan service excellence

Pelatihan Pelayanan Prima

6 Petugas Teknis/LO belum optimal Evaluasi berkala pelaksanaan tugas LO dan sistem insentif serta dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai.

7 Sistem, Mekanisme dan Prosedur dinilai belum sederhana

Efisiensi prosedur dengan Ditjen Teknis dan pembaharuan sistem daring layanan pupuk/pestisida dengan pemangkasan tahapan-tahapan.

8 Petugas verifikator kurang memahami keseluruhan layanan perizinan

Adanya pelatihan / training tentang jenis-jenis layanan dari Ditjen Teknis sehingga verifikator paham secara komprehensif tentang layanan baru Perputaran penugasan verifikator layanan

9 Petugas Teknis/LO belum optimal Evaluasi berkala pelaksanaan tugas LO dan sistem insentif serta dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai

10 Belum semua jenis layanan perizinan benih dan peternakan dilakukan evaluasi bersama

Perlu adanya evaluasi bersama untuk penyederhanaan prosedur, monitoring dan evaluasi, serta aplikasi.

11 Jaringan internet sering mati, aplikasi benih tanaman sering terjadi masalah seperti : pemohon tidak bisa mengupload dokumen, verifikator tidak bisa mengunduh file untuk di verifkasi, membuka aplikasi lama.

Koordinasi dengan Pusdatin.

12 Implimentasi sistem online pendaftaran varietas tanaman belum optimal

Sosialisasi aplikasi pendaftaran varietas on line

13 Memangkas waktu proses penerbitan tanda daftar

Perubahan regulasi

14 Sistem online belum penyempurnaan Penyempurnaan dan implementasi sistem online

15 Pengguna layanan belum memahami teknis pendaftaran peredaran hortikultura

Bimbingan teknis pendaftaran peredaran varietas

16 Banyak permohonan pelepasan varietas dalam Sidang TP2VH ditolak dan permintaan perbaikan

Koordinasi dan rapat khusus dengan anggota tim untuk melakukan pencerahan tentang pelepasan varietas

96 |


V. PENUTUP

Laporan Tahunan Pusat PVTPP Tahun 2019 merupakan paparan capaian kinerja

pelayanan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Pendaftaran Varietas

Tanaman, dan Pelayanan Perizinan pertanian serta kegiatan dan upaya yang telah

dilakukan oleh Pusat PVTPP dalam meningkatkan pelayanan public yang mengacu pada

tagline Pusat PVTPP yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Maksimal dan Ansipatif.

Laporan ini dibuat untuk dapat menginsipirasi para pihak di dalam dan di luar Pusat

PVTPP untuk dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan kegiatan ke depan.

Demikian laporan tahunan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban kegiatan Pusat

Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun anggaran 2019 dan

sebagai bahan pengambilan evaluasi dan pengambilan kebijakan tahun 2020, sehingga

visi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagai unit kerja

pelayanan publik yang Profesional, Responsive, berIntegritas, Maksimal dan Antisipatif

(PRIMA) dapat terwujud.

Documents

KATA PENGANTARpvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/wp-content/... · KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI v DAFTAR TABEL Vii DAFTAR GRAFIK Viii DAFTAR GAMBAR ix I PENDAHULUAN