ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat

menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2016 – 2020. Hal

ini dimaksudkan guna menentukan arah dan pedoman yang rasional untuk mencapai tujuan dan

sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan yang lebih jelas dan konkrit untuk

mengevaluasi kinerja yang lebih kondusif. Tujuannya untuk merumuskan dan menjabarkan tujuan

utama organisasi dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam rangka

pencapaian tujuan agar tepat sasaran sebagai salah satu alat mengukur dan mengevaluasi

akuntabilitas kinerja.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih belum sempurna.

Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan

masukan demi sempurnanya penyusunan lebih lanjut.

Blitar, 26 Agustus 2016 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Kota Blitar

Drs. MUCHSON, M.AP Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 198903 1 007

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….…………………. 1

1.1 Latar Belakang …………………………………………………….... …………... 1

1.2 Landasan Hukum …...…………………………………………………………..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan …………..………………………………………………..… 2

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………..…………….…. 2

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDAGDA KOTA BLITAR …….................... 5

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ………………………………………...... 5

2.2 Sumber Daya Dinas Perindag Daerah Kota Blitar ……………………………..... 6

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindag Daerah Kota Blitar …………....................... 7

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .………………..… 7

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ……………. 9

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.. 9

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih .……………………………………………………………………................

9

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kota ............ 10

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis …………………..…………………………………………………………..

13

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………………………............. 14

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………..… 16

4.1 Visi dan Misi ……………………………………………………………….……….... 16

iv

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ……………………………......... 16

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………………………………..

18

5.1 Perwujudan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota

Blitar ………………………...

18

5.2 Sasaran dan Indikator Sasaran ……………………………………………………. 20

BAB VI

PENUTUP ................................................................................................................. 23

v

Daftar Tabel:

1. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perindag Daerah Kota Blitar

2. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perindag

Daerah Kota Blitar

3. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan daerah Kota Blitar

4. Tabel 3.2 Identifikasi Isu –Isu Strategis ( Lingkungan Eksternal Lainnya ) Kota Blitar

5. Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian

Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

6. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Kota Blitar Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

7. Tabel 3.5 Permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar

Berdasarkan Sasaran renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

8. Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Kota Blitar Berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

9. Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Kota Blitar berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

10. Tabel 3.8 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

11. Tabel 3.9 Nilai Skala Kriteria

12. Tabel 3.10 Rata-Rata Isu-Isu Strategis

13. Tabel 4.1 Perumusan Perwujudan Visi

14. Tabel 4.2 Perumusan Visi

15. Tabel 4.3 Penyusunan Penjelasan Visi

16. Tabel 4.4 Perumusan Misi

17.Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

18. Tabel 4.6 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

19. Tabel 4.7 Penetuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

20. Tabel 4.8 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

21. Tabel 5.1 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

vi

Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangn Daerah Kota Blitar tahun 2011-

2015

22. Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

23. Lampiran Renstra 2011-2015

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota

Blitar Tahun 2011-2030 telah disahkan sebagai pedoman utama arah

pembangunan jangka panjang Kota Blitar. Untuk menjadikan pelaksanaan

pembangunan tersebut lebih sistematis, efektif dan terfokus maka

dibutuhkan perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) masing-

masing SKPD. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun

2016-2021 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan bidang

Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal selama periode lima

tahun kedua pembangunan jangka panjang 2011-2030.

Dokumen ini disusun oleh tim perencana Dinas Perindustrian

Perdagangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, yaitu

sumber daya yang dimiliki, proyeksi kebutuhan dan tantangan bidang

Industri Perdagangan dan Penanaman Modal selama lima tahun ke

depan. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan secara partisipatif dengan

memperhatikan masukan-masukan dari stake holders bidang yang ada

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didasarkan pada

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

2

5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Dokumen Rencana Strategis :

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025.

9. Peraturan Daerah Kota Blitar No.---- Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021.

10. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Blitar

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Blitar

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Blitar adalah untuk menentukan arah dan

pedoman yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan

kebijakan dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan konkrit

disertai standar pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Selain hal tersebut juga dalam rangka menjabarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam

perencanaan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar adalah :

1. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan bidang

Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal di Kota Blitar

selama periode Tahun 2016-2021.

2. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar selama Tahun Anggaran

2016-2021.

3

3. Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perinduatrian dan

Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016-2021.

4. Sebagai alat dan instrumen koordinasi bagi segenap aparatur dan

lembaga terkait serta mitra kerja swasta

1.4 Hubungan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota

Blitar terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5

(lima) tahun. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka

menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat

menjadi acuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung pencapaian

amanat dimaksud. Dokumen rencana dimaksud adalah Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Renstra Disperindag) yang memuat tujuan,

strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kota

Blitar 2016 – 2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan

pembangunan dapat dilihat dalam diagram alir pada gambar 1.1. sebagai berikut :

Gambar.1.1.

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

RENJA SKPD

RENSTRA SKPD

RPJM Daerah

RKP Daerah

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Diacu

RKP

RPJP Daerah

RPJM Nasional

RPJP Nasional.

Diacu

Pedoman Dijabarkan

Diperhatikan Diserasikan

mell . Musrenbang

Pedoman

Pedoman

RAPBD

RAPBN

4

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Perindustrian dan Perdagangan

BAB II. GAMBARAN UMUM

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya,

kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya

disertai telaah berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam

perencanaan pembangunan bidang Industi Perdagangan dan Penanaman

Modal, meliputi visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

RENSTRA Lembaga vertikal bidang Perindustrian Perdagangan dan

Penanaman Modal , Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar serta

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu

strategis bidang Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal .

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan untuk kurun waktu pembangunan pertanian 5 tahun ke

depan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5

tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif per tahun.

5

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN

PETERNAKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja RENSTRA Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Blitar 2016-2021.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN DAERAH KOTA BLITAR

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2013 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kota Blitar dan Perda Walikota Blitar Nomor 32 Tahun

2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan

Pelayanan Umum

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga Dinas

6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan

pelaksanaan tugas dinas.

7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana

prasarana kerja.

8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor.

9. Penyelenggaraan standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan Daerah.

10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Pablik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

12. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

6

13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perindustrian,

Perdagangan dan Penanaman Modal.

14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah.

15. Pelaksanaan kordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan

tugas bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Moda.

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

STUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Blitar, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 Kepala Bidang yaitu

Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bidang

Perdagangan dan Bidang Promosi dan Penanaman Modal dan HAKI

terdiri dari Sekretaris 2 (dua) sub bagian serta 3 (tiga) bidang yang

masing – masing bidang terdiri dari 2 (dua) seksi dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan.

2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan

administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja,

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi

kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan di lingkungan

Dinas dan fungsinya :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

b. Pengkoordinasian dan menyiapkan bahan penyusunan

perencanaan dan program kerja masing masing bidang secara

terpadu.

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi bidang bidang di lingkungan Dinas,

d. Perumusan dan pelaksanaaan kebijakan teknis dan penyusunan

program/kegiatan Sekretariat

7

e. Pengkoordinasian dan Penyusunan Rencana Strategis

(Renstra),Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT)

f. Pengkoordinasian dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA).

g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen perubahan Pelaksanaan

Anggaran (DPPA).

h. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK).

i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas.

j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaaan urusan rumah

tangga dan Tata Usaha Dinas.

k. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalan

Dinas, tugas tugas keprotokolan dan kehumasan

l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

penyelenggaraan rapat rapat dinas.

m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan

asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaaan barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

o. fasilitasi penyusunan pelaksaan kebijakan pengelolaan barang milik

daerah

p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi , tata laksana

dan produk hukum lainnya.

q. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penata usahaan

keuangan.

r. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban

(SPJ) keuangan.

s. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target

percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

t. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

8

u. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan standart Operasional

Prosedur (SOP) masing masing bidang dan standar Pelayanan

Publik (SPP).

v. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP).

w. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat lelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

pelayanan.

x. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)

y. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan

masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

aa. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan bidang Perindustrian dan Perdagangan secara berkala

melalui sub domain wabsite Pemerintah Daerah

bb. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan kinerja Dinas.

cc. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai 2 sub bag terdiri dari :

- Sub Bag Umum, Kepegawaian dan kearsipan mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan operasional administrasi umum.

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan administrasi umum.

c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan.

d. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum.

e. Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan.

f. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler,

upacara dan rapat dinas.

g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan kehumasan.

9

h. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana.

i. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi

kepegawaian.

j. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset

tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

k. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

l. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP),dan Standar

Pelayanan Publik (SPP),

m. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

n. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang

Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman modal.

o. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan

p. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pendataan

hasil kerja serta menyusun laporan kinerja di Sub Bagian Umum,

Kepegawaian dan Kearsipan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

seduai dengan bidang tugasnya.

- Sub Bag Keuangan dan Program mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyiapkan, mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan

dan program.

b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan administrasi keuangan dan program

c. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program

dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran

operasional dan rencana anggaran kegiatan masing masing unit di

Lingkungan Dinas.

d. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan

administrasi keuangan dan program

e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

f. melakukan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan

dan pertanggung jawaban keuangan.

10

g. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),

h. melakukan Penata Usahaan Keuangan Dinas,

i. melaksanakan pengelolan Urusan Gaji Pegawai Dinas

j. menyiapkan Usulan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkup

Dinas.

k. Menyusun Reancana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT).

l. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

kinerja.

m. Melaksanakan penyusun Penetapan Kinerja (PK).

n. Fasilitasi penyusunan Laporan Capaian target percepatan dan

penetapan Satandart Pelayanan Minimal (SPM).

o. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

p. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

q. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan

hasil kerja serta penyusunan pelaporan kinerja administrasi

keuangan dan program.

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

mempunyai tugas pokok dan fungsi sbagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Energi

Sumber Daya Mineral (ESDM), berdasarkan peraturan perundang

undangan dan kebijakan Kepala Dinas,

b. Penyusunan program/kegiatan di bidang Perindustrian dan Energi

Sumber daya Mineral (ESDM),

c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan bina usaha perindustrian.

d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standart,

prosedur dan kreteria bina usaha perindustrian dan ESDM,

e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bina usaha

Perindustrian dan ESDM

f. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pada

bidng perindustrian dan aneka usaha industri,

11

g. Pelaksanaan koordinasi dukungan dan fasilitasi aktivitas pada

usaha perindustrian dan aneka usaha industri.

h. Pelaksanaan Bimbngan tehnis usaha industri serta mendorong

meningkatnya kemapuan berusaha khususnya industri kecil

menengah.

i. Pelaksanaan rekomendasi penerbitan/perpanjangan Tanda Daftar

Industri dan Ijin Usaha Industri

j. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan

Industri dan aneka usaha industri.

k. fasilitasi pengurusan perijinan di bidang Energi dan Migas,

l. pengkoordinasian dan penyelenggaraan layanan energi dan migas.

m. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dibidang

Perindustrian dan ESDM,

n. pelaksanaan moniroring evaluasi dan pelaporan pelasanaan tugas

pada bidang Perindustrian dan ESDM

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Industri dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai 2 Seksi

terdiri dari

- Seksi Aneka Industri dan Agro Industri yang mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja

pada seksi Aneka Industri dan Agro Industri

b. Menyusun program/kegiatan di bidang Aneka Industri dan Agro

Industri,

c. merumuskan kebijakan teknis Aneka Industri dan Agro Industri;

d. Membina dan pengembangan usaha dari aspek manajemen,

permodalan dan pemasaran di bidang Aneka Industri dan Agro.

e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan asosiasi industri;

f. Melaksanakan pengumpulan analisa data, diseminasi data sebagai

bahan penyusunan laporan bidang Aneka Industri dan Agro

Industri;

g. Melaksanakan gelar produksi Aneka Industri dan Agro Industri kecil

menengah;

h. melaksanakan pembinaan produksi yang berkaitan dengan

peningkatan mutu, standarisasi efisiensi dan

12

produktifitas,pengembangan desain maupun diversifikasi produk

Aneka Industri dan Agro Industri

i. Melaksanakan perencanaan analisis penyediaan, pemanfaatan

bahan baku Aneka Industri dan Agro Industri

j. memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi di bidang

Aneka Industri dan Agro Industri

k. menyiapkan penerbitan rekomendasi ijin usaha bidang aneka

Industri dan Agro Industri

l. melaksanakan penerapan bidang usaha industri Aneka Industri dan

Agro Industri prioritas tingkat kota.

m. Memberkan Fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri

kecil dan menengah Aneka Industri dan Agro Industri

n. memberikan perlindungan kepastian berusaha terahadap usaha

Aneka Industri dan Agro Industri;

o. melaksanakan penerapan standar, pengawasan mutu dan inovasi

usaha Aneka Industri dan Agro Industri;

p. melaksanakan pembinaan pemantauan dan penyusunan laporan

perkembangan usaha Aneka Industri dan Agro Industri;

q. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas Seksi Aneka Industri dan Agro Industri;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perindustrian dan Energi Sumber daya mineral (ESDM) sesuai

bidang tugasnya;

Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan ESDM yang mempunyai tugas

dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan Bahan penyusunan perencanaan dan program kerja

pada seksi Industri, logam, Mesin, Kimia, dan ESDM

b. Menyusun program/kegiatan dibidang Industri Logam, Mesin,

Kimia dan ESDM

c. merumuskan kebijakan teknis industri Logam, Mesin, Kimia dan

ESDM

d. membina dan mengembangkan usaha dari aspek manajemen di

bidang industri logam, Mesin, Kimia.

e. Melaksanakan pengumpulan, analisa data, diseminasi data

sebagai bahan penyusunan laporan bidang Industri logam, Mesin,

Kimia.

f. Melaksanakan gelar produk Industri Logam, Mesin, Kimia

13

g. melaksanakan pembinaan produksi yang berkaitan dengan

peningkatan mutu, standarisasi, efisiensi dan produktifitas,

pengembangan desain maupun diversifikasiproduk industri Logam,

Mesin, Kimia.

h. Memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi di bidang

Industri Logam,Mesin, Kimia:

i. menyiapkan penerbitan rekomendasi izin usaha bidang Industri

Logam, Mesin, Kimia;

j. Memberikan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri

Logam, Medin, Kimia

k. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha

industri logam, Mesin, Kimia dan ESDM.

l. Menyiapkan pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketanagalistrikan

untuk kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi

listriknya dalam kota.

m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penyusunan laporan

perkembangan usaha Industri Logam, Mesin,Kimia;

n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

seksi Industri Logam, Mesin, Kimia

o. Mealaksanakan tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang

Perindustrian dan Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) sesuai

bidang tugasnya.

4. Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan berdasarkan

peraturan perundang undangan dan keabijakan Kepala Dainas;

b. menyusun program/kegiatan di bidang Perdagangan;

c. pembinaan manajemen, pemasaran, pengelolaan usaha, modal,

dan sarana usaha kepada pedagang non formal/ pedagang

golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan PKL.

d. Fasilitasi bantuan Modal, dan sarana usaha kepada pedagang non

formal/pedagang golongan ekonomi lemah, pengembangan kerja

sama dan PKL, pedagang kecil dan PKL;

e. Pengembangan kerja sama dan PKL,pedagang kecil, menengah,

besar dalam rangka kemitraan.

f. Menyiapkan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi

produksi dalam negeri;

14

g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi,

kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;

h. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar

dan jasa;

i. Pembinaan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang

beredar dipasaran meliputi barang dalam keadaan terbungkus

(BDKT), Alat Ukur, takaran, timbangan dan perlengkapan (UTTP).

j. Fasilitasi pemberian rekomendasi perijinan, pendaftaran,

perusahaan di bidang perdagangan:

k. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kreteria bidang perdagangan;

l. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang

perdagangan.

m. Pembinaan pengeandalian dan pelaporan kinerja di bidang

perdagangan;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas pada bidang perdagangan;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Perdagangan terdiri 2 Seksi yaitu :

1. Seksi Fasilitasi Peningkatan Perdagangan dengan tugas pokok fungsi

adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan Program kerja

pada seksi Fasilitasi Peningkatan Perdagangan;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan bina usaha perdagangan;

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Perdagangan.

d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kreteria bina usaha perdagangan

e. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan manajemen,

pemasaran, pengelolaan Usaha, Modal dan sarana usaha kepada

pedagang non forma/pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang

kecil dan PKL

f. Menyiapkan bahan bantuan modal, dan sarana usaha kepada

pedagang non formal/pedagang golongan ekonomi lemah,

pedagang kecil dan PKL;

15

g. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi

kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;

h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoringdan evaluasi

kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

ijin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;

j. Melaksanakan pengawasan, pelaporan dan pelaksanaan wajib daftar

bagi perusahaan;

k. Melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap

penyedia jasa perdagangan meliputi pedagang formal, pedagang

non formal/pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan

penyedia jasa skala kota;

l. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan,

penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan

evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kota.

m. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan sistem

informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha disektor

perdagangan skala kota;

n. melaksanakan pemberian rekomendasi izin SIUP(Surat Ijin Usaha),

TDP (Taanda Daftar Perusahaan), API-Uangka pengenal Importir-

Umum bagi usaha perdagangan formal,

o. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin SIPTU PKL(Surat Ijin

Peamakai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima) bagi usaha

perdagangan non formal.

p. Melaksanakan pemberian rekomendasi lokasi pendirian tempat

penyimpanan migas;

q. Melaksanakan penyiapan rekomendasi pemberian izin pembukaan

kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;

r. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun

Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU),

s. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang bina

usaha perdangan

t. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

seksi Fasilitasi Peningkatan Perdagangan.

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

Perdagangan sesuai bidang tugasnya;

16

2. Seksi Perlindungan Konsumen dengan tugas pokok fungsi sebagai

berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja

pada seksi Perlindungan Konsumen;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan

pembinaan Perlindungan Konsumen;

c. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan Perlindungan

Konsumen

d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standart,

prosedur dan kreteria Perlindungan Konsumen;

e. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis

dibidang Perlindungan Konsumen;

f. memberikan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal

setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan

rekomendasi provisi;

g. Memberikan fasilitasi standar ukur dan laboratorium metrologi legal;

h. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang ukur, takar timbang dan

perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran

dan laboratoriun metrologi ilegal;

i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan

kerjasama metrologi legal;

j. memberikan penyuluhan dan pengamatan UTTP, barang dalam

kemasan terbungkus (BKDT) dan satuan internasional (ST);

k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan

monitoring dan evaluasi serta pemberian rekomendasi izin

perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP)

Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual

langsung untuk di minum di tempat, pengecer, penjual langsung

untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung

rempah sampai dengan 15 %, SIUP bahan berbahaya dan

rekomendasi pedagang kayu antar pulau.

l. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

m. Melaksanakan Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang

perlindungan konsumen;

n. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa

konsumen

17

o. melaksanakan pendaftaran dan pengembangan Lembaga

Pemberdayaan Konsumen swadaya Masyarakat;

p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen.

q. Melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis pengawasan

barang beredar dan jasa;

r. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pengawasan barang

beredar dan jasa;

s. Melaksanakan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata

niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai

dengan konsumen akhir wilayah kota,

t. Memaberikan pertimbangan untuk perumusan kebijakan penerbitan

Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;

u. menyiapkan data dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap

perlindungan konsumen.

v. Melakukan kegiatan pelayanan tehnis dan administrasi pendataan

dan Perlindungan Konsumen

w. Melakukan pendataan hasil kerja pendataan dan perlindungan

konsumen

x. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas

pada Seksi Perlindungan Konsumen;

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan sesuai bidang tugasnya;

Bidang Promosi dan Penanaman Modal yang mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan tehnis perencanaan dan program kerja Bidang

Promosi dan Penanaman Modal;

b. Perumusan kebijakan teknis Promosi dan Penanaman Modal:

c. pelaksanaan kajian di bidang Penanaman Modal

d. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

perkembangan penanaman modal;

e. fasilitasi kegiatan pameran dan promosi serta penyampaian

informasi perdagangan dan industri di tingkat lokal, nasional dan

internasional.

f. Pelaksanaan pemberian informasi industri, perdagangan, pengusaha

kecil dan menengah melalui media liflet, katalog, spanduk, websade,

papan sarana promosi;

18

g. Pelaksanaan kerjasama dengan swasta serta lembaga asosiasi

terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi dan penanaman

modal;

h. melaksanakan promosi dan sosialisasi terhadap calon penanam

modal.

i. Penyusunan rencana pengembangan investasi penanaman modal;

j. Fasilitasi sosialisasi informasi dan pembinaan Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI)

k. fasilitasi implementasi dan pelaporan SPM Penanaman Modal;

l. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman

modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal

daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

m. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber

daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber

daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi

dan besar

n. fasilitasi dan bimbingan teknis bidang perdagangan antar daerah.

o. Melaksanakan monitoring dan sosialisasi hasil hasil kesepakatan

kerjasama perdagangan antar daerah;

p. Melaksanakaan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan

safeguard;

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

pada Bidang Promosi dan Penanaman Modal;

r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Promosi dan Penanaman modal terdiri dari 2 Seksi adalah

sebagai berikut :

1. Seksi Promosi dan Pemasaran yang mempunyai tugas fungsi

sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja

pada Seksi Promosi dan Penanaman Modal;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan Seksi Promosi dan Pemasaran;

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan seksi Promosi dan

Pemasaran;

19

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standart,

prosedur dan kreteria Promosi dan Pemasaran.

e. Mempersiapkan dan mengusulkan kegiatan pameran dan promosi

serta penyampaian informasi perdagangan dan industri baik lokal,

nasional, dan internasional;

f. mempersiapkan pelaksanaan pameran industri, perdagangan,

pengusaha kecil dan menengah.

g. Menyampaikan informasi dan hasil tehnologi industri, dengan

media liflet, katalog, spanduk,webside, papan sarana promosi;

h. Melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dengan swasta

serta lembaga asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan

promosi;

i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas pada Seksi Promosi dan Pemasaran

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Promosi dan Penanaman Modal sesuai bidang tugasnya;

2. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI) dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja

pada Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Haki

b. mengumpulkan dan mengelola data Penanaman Modal;

c. menyiapkan rumusan naskah rancangan Peaturan Daerah dan

Peraturan/Keputusan Walikota tentang Penanaman Modal;

d. melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundangan

terkait Penanaman Modal dan Haki.

e. Melaksanakan analisis Iklim usaha dan peningkatan kerjasama

dengan dunia usaha dalam rangka pengembangan penanaman

modal;

f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan menetapkan

kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam

bentuk rencana umum penanaman modal daerah sesuai dengan

program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah

provinsi;

g. Melaksanakan penyiapan penyusunan peta investasi daerah dan

identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya

20

alam, kelembagaan dan sumber daya amanusia termasuk

pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.

h. Melaksanakan promosi penannaman modal daerah baik di dalam

negeri maupun luar negeri;

i. melaksanakan fasilitasi perumusan dan penyusunan pedoman

tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan

penanaman modal yang menjadi kewenangan berdasarkan

pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

j. Mengumpulkan dan menelola data kegiatan usaha penanaman

modal dan realisasi proyek penanaman modal;

k. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah;

l. melaksanakan penyampaian informasi dan promosi terkait

penanaman modal dengan media liflet, katalog, spanduk,webside,

papan sarana promsi;

m. Melaksanakan penyusunan pelaporan SPM Penanaman Modal;

n. fasilitasi sosialisasi, informasi dan pembinaan Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HAKI);

o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun

laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasanya;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditentukan

pengimplementasian tugas dan fungsi yang berbentuk kegiatan tahunan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang merupakan unsur

lini di Pemerintah Kota Blitar secara structural.

Formulasi ini mencerminkan hubungan kerja sesuai dengan stuktur

organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Blitar agar capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 32 Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

21

Struktur Organisasi

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

II.2 SUMBER DAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA

BLITAR

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar tersebut di atas, didukung oleh sejumlah personil

yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai stuktur yang telah

ditetapkan, sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya.

2.2.1 Keadaan Pegawai (Sumber Daya Manusia)

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar pada tahun 2016 sebagaimana terdapat

pada tabel terlampir.

KEPALA DINAS

BIDANG PERINDUSTRIAN

DAN ESDM

1. Seksi Aneka Industri dan Agro Industri

2. Seksi Logam Mesin, kimia dan ESDM

BIDANG PERDAGANGAN

1. Seksi

Peningkatan Perdagangan

2. Seksi Perlindungan Konsumen

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Sub Bag Keuangan dan Program

Sub Bag Umum , Kepegawaian dan

Kearsipan

BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN

MODAL

1. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal & HAKI

2. Seksi Promosi & Pemasaran

SEKRETARIS

22

Tabel 2.1.1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN Jumlah KETERANGAN

Pembina Utama Muda (IV/c)

1 Orang

Pembina (IV/a) 3 Orang

Penata Tk. I (III/d) 7 Orang

Penata (III/c) 2 Orang

Penata Muda Tk.I (III/b) 4 Orang

Penata Muda (III/a) 2 Orang

Pengatur Tk.I (II/d) 0 Orang

Pengatur (II/c) 4 Orang

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 3 Orang

Pengatur Muda (II/a) 1 Orang

Jumlah 27 Orang

Tabel 2.1.2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON JUMLAH KETERANGAN

Eselon II. 1 -

Eselon III 4 -

Eselon IV 8 -

Total 13 -

Tabel 2.1.3

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH KETERANGAN

S.2 1

S.1 16

SLTA 8

SLTP 2

SD -

Total 27

23

Tabel 2.1.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH KETERANGAN

Laki – Laki 13

Perempuan 14

Total 27

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Perlengkapan)

Disamping sumber daya manusia yang profesional,

ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting

dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dilengkapi

dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jenis

sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini terdapat dalam

tabel terlampir.

DATA ASET DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA BLITAR

NO JENIS BARANG JUMLAH

1 Gedung 3 Unit

2 Kendaraan Dinas

Roda Empat 3 Unit

Roda Dua 8 Unit

3 Mesin Komputer 9 Unit

4 Mesin Ketik Manual 2 Unit

5 Pesawat Telepon 7 Unit

6 Listrik 1 Unit

7 PDAM 1 Unit

8 Kamera Foto 8 Unit

9 Meja Tamu 5 Unit

10 Jam Dinding 8 Unit

11 Brankas 2 Unit

24

12 Wirelees 2 Unit

13 Filling Kabinet 9 Unit

14 Almari Kayu 10 Unit

15 Meja 40 Unit

16 Kursi 85 Unit

17 Kursi Rapat 30 Unit

18 Kipas Angin 12 Unit

19 AC 9 Unit

20 Laptop 8 unit

21 PABX 1 Unit

22 Printer 12 Unit

23 Genset 1 Unit

24 Mesin Pompa Air 1 Unit

25 Meja Kursi 10 Unit

26 Flasdisk 10 Unit

2.2.3 Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar didukung

dengan dana yang cukup memadai. Rencana Strategis tahun

2016 – 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

diarahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam

mengimplementasikan kegiatan tahunan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

Jumlah anggaran selama 5 tahun sebagai implementasi dari

pelaksanaan Perencanaan Strategis seperti yang tertuang dalam

APBD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

No. Tahun Belanja Tidak

Langsung

Belanja

Langsung Jumlah Belanja

1 2011 1.38.579.979,00 2712.166.300 4.250.746.279,00

2 2012 1.976.509.161,00 3.178.542.800 5.155.051.961,00

3 2013 1.837.602.975,00 5.202.621.982 7.040.224.987,00

4 2014 1.823.885.598,86 5.535.997.814 7.359.883.412,86

5 2015 1.887.542.258,91 5.374.083.548 7.261.625.806,91

6 2016 2.020.380.676,00 4.128.428.250 3.976.333.875,00

25

II.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KOTA BLITAR 2010 – 2015

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar tahun

2010-2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Pemerintah Kota Blitar

2010-2015 yang dirinci dalam Rencana Kerja dan kebijakan operasional

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2010-2015.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu

SKPD dilingkungan Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut yang terdiri dari 13 (Tiga belas) program. Program

ditujukan untuk meningkatkan peran masing –masing bidang dan bagian

dalam perumusan kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan

keberhasilan pada sasaran yang direncanakan, yang inplementasinya

ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2010-2015 yang terinci

dalam Program dan Kegiatan yang capaian Kinerjanya sebagai berikut :

KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA BLITAR 2010 – 2015

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu

SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang terdiri dari Sekretariat,

Bidang Industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bidang

Perdagangan dan Bidang Promosi dan Penanaman Modal. Peran dan

kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor industri dan perdagangan telah

menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi Kota Blitar. Untuk itu peran

industri dalam perekonomian adalah dengan pengembangan industri kecil

termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usahaan lapangan kerja

yang luas menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai

pertumbuhan ekonomi.

A. BIDANG PERINDUSTRIAN

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian,

dalam Dinas Parindustrian, Perdagangan Kota Blitar secara Tupoksi

dilaksanakan oleh Bidang Industri dan ESDM. Pembinaan dan

pengembangan di bidang industri yang dilakukan adalah kepada

industri formal (industri yang telah memiliki legalitas usaha / ijin usaha

26

industri) serta kepada industri non formal (industri rumah tangga yang

tumbuh dari kelompok usaha maupun perorangan dan belum memiliki

legalitas usaha / ijin usaha industri)

1. Perkembangan Industri

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan,

dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal

(rumah tangga) di berbagai wilayah Kota Blitar, baik berupa

kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu,

perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik.

Dimana dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas

perindustrian, Perdagangan, industri rumah tangga yang ada dapat

meningkat menjadi industri kecil dengan adanya legalitas usaha

berupa Tanda Daftar Industri (TDI).

Dengan berkembangnya sektor industri, maka hal ini juga

berdampak pada adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga

kerja di sektor industri, berkembang pula jumlah investasi di sektor

industri, seperti pada tabel berikut:

Perkembangan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja,

peningkatan nilai investasi dan peningkatan nilai produksi di sektor

industri seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Perkembangan pada Industri Formal

NO

PERKEM BANGAN

2011

2012

2013

2014

2015

1 Unit Usaha 118 121 122 130 134

2 Tenaga

Kerja

3.077 3.165 3.972 4.018 4.052

3 Investasi

(Rp.000)

12.766.644 13.456.006 13.822.306 16.039.691 16.302.861

4 Produksi

(Rp.000)

298.485.129 297.859.478 299.691.351 257.974.051 259.017.751

27

Tabel Perkembangan pada Industri Non Formal

NO

PERKEM BANGAN

2011

2012

2013

2014

2015

1 Unit

Usaha

1.893 1.981 1.988 2.198 2.241

2 Tenaga

Kerja

4.154 4.236 4.115 4.408 4.234

3 Investasi

(Rp.000)

5.580.020 5.745.740 5.672.640 7.572.240 7.133.590

4 Produksi

(Rp.000)

82.563.017 85.810.259 86.003.286 104.471.950 88.753.660

B. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi

dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Dalam bidang

perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui pembinaan

dalam upaya peningkatan perdagangan melalui berbagai kegiatan

diantaranya diselenggarakannya sosialisasi perlindungan konsumen,

kemudahan dalam penerbitan rekomendasi ijin usaha.

B.1 Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2009-2010

seperti pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Data Rekomendasi yang diterbitkan di Bidang

Perdagangan

REKOMENDASI

2011

2012

2013

2014

2015

SIUP

409

377

356

295

458

TDP

334

377

348

292

458

28

Tabel Data UTTP Bertanda Tera Syah di Bidang Perdagangan

Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

UTTP

8.794

8.792

7.305

6.529

5.284

C. BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL

Bidang Bidang Promosi dan Penanaman Modal menjadi salah satu

sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar. Dalam Bidang Promosi dan Penanaman Modal, pembinaan

yang dilakukan adalah melalui pembinaan dalam upaya peningkatan

promosi melalui berbagai kegiatan diantaranya diselenggarakannya

pameran diberbagai tempat dan sosialisasi penanaman modal/

investasi dan HKI. Keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran

sebagai bentuk promosi perdagangan.

C.1 Berikut rekapitulasi data di bidang Promosi dan Penanaman Modal

tahun 2011-2015 seperti pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Data Penanam Modal dan Nilainya Investasinya

JUMLAH

2011

2012

2013

2014

2015

INVESTOR

409

377

356

295

458

NILAI (Rp.000)

29

Tabel Rekapitulasi Data sertifikat HKI di Bidang Promosi dan

Penanaman Modal

SERTIFIKAT

HKI

2011

2012

2013

2014

2015

Merk

4

-

-

5

5

Halal

-

-

-

-

1

Paten

1

-

-

-

-

Realisasi Capaian Pendanaan Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar Tahun 2011-2015

No Program/Kegiatan Capaian %

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

A. SEKRETARIAT

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

99,41 98,59 93,56 85,76 92,32

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

100 99,91 63,44 65,63 72,73

Kegiatan Penyediaan Jasa Komu

nikasi, sumber daya Air dan Listrik

93,91 85,75 66,14 69,61 70,84

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

100 100 100 100 100

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 100 98,14 99,99 98,01

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

100 99,95 100 84,82 100

Kegiatan Penyediaan Kompo

nenInstalasi Listrik/ Penerangan

100 100 92,46 75,06 99,90

Kegiatan Penyedian Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

98,17 100 100 93,83 78,83

Kegiatan Penyediaan Peralatan 99,95 100 62,59 72,98 94,24

30

Rumah Tangga

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang undangan

100 100 86,52 100 92,36

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman

100 100 97,22 69,19 56,44

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

99,88 99,88 99,95 88,64 98,16

2. Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Aparatur

99,47 98,13 98,62 88,48 88,17

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

97,58 98,84 99,95 97,93 95,04

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

100 99,19 99,84 - 88,17

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Ber

kalaKendaraan Dinas/ Operasional

99,54 95,80 96,00 67,69 68,85

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Ber kala

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100 100 99,49 88,73 90,15

Kegiatan Pemeliharaan Taman Kantor 100 100

Kegiatan Sedang/Berat Gedung Kantor 100 99,31 99,68 96,91 100,8

7

3. Program Peningkatan Pengem

bangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

99,91 99,38 99,97 93,92 38,03

Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

99,91 99,38 99,97 93,92 38,03

4. Program Kemitraan Pengemba ngan

Wawasan Kebangsaan

95,17 99.49 90,98

Kegiatan Fasilitasi Keperanserta an

Pada Event Daerah dan Hari Besar

Nasional

95,17 99,49 90,98

B BIDANG PROMOSI DAN PENA

NAMAN MODAL

1. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

99.50 99,84 92,88 92,68 92,63

Kegiatan Pengembangan Potensi

Unggulan Daerah

99,50 99,84 92,88 92,68 02,63

31

C BIDANG PERDAGANGAN

1 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

93,41 89,65 82,54 79,21 95,41

Kegiatan Peningkatan Pengawasan

peredaran barang dan jasa

93,23 92,60 94,03 91,86 94,14

Kegiatan Fasilitasi Perlindungan

Konsumen,

93,60 85,14 78,11 65,47 96,89

Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Rokok

Ilegal

89,45

Pemberantasan Barang kena Cukai

Ilegal

67,32

2 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

94,57 98,43 80,94 78,20

Kegiatan Penyempurnaan perangkat

peraturan, kebijakan dan pelaksana an

operasional

85,44 42,74

Kegiatan Peningkatan Sistem dan

jaringan informasi perdagangan

95,52

Pengembangan Pasar dan Distri busi

barang/produk

98,43 85,24 78,20

3 Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

97,92 96,38 88,10 71,78 95,83

Kegiatan Pembinaan Organisasi

Pedagang kaki Lima dan Asongan

97,92 96,12 90,31 71,78 95,83

Kegiatan Peningkatan Fasilitasi

Pendukung Pedagang Kakilima

99,00

Deversifikasi Peningkatan Kualitas

Usaha Bagi PKL di Lingkungan Industri

Rokok

58,46

4. Program Pembinaan Lingkung an

Sosial (Perdagangan)

90,18

Penguatan ekonomi masyarakat di ling

kungan industri hasil tembakau dalam

rangka pengentasan kemis kinan dan

pengangguran di bidang perdagangan

90,18

32

5. Program Pemberantasan Barang

Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)

59,00 82,29

Pengumpulan Informasi hasil

tembakau yang dilekati pita cukai palsu

59,00 82,29

D BIDANG PERINDUSTRIAN DAN

ESDM

1 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

97,30 96,41 91,94

Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil

dan Menengah di Lingkungan Industri

Rokok

97,11 96,16 92,99

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

98,79 99,29

Pembinaan Indusri Hasil Temba kau 65,01

2. Program Pembinaan Industri 66,59

Kegiatan Pengembangan Industri Hasil

tembakau dengan kadartar dan nikotin

rendah

66,59

3. Program Pembinaan Lingkung an

Sosial (Perindustrian)

90,39 75,70

Kegiatan Pembinaan kemampuan dan

ketrampilan kerja masyarakat

dilingkung an industri hasil tembakau

dibidang perindustrian

88,41 89,03

Kegiatan Penguatan ekonomi

masyarakat di lingkungan industri hasil

temba kau dalam rangka pengentasan

kemiski nan dan pengangguran di

bidang per industrian

92,89 46,19

Outcome (manfaat) atas pelaksanaan Program tersebut diatas sebagai berikut :

a. Telah memberi manfaat yang positif terhadap peningkatan Pengetahuan

dan ketrampilan pelaku IKM sebagai modal dasar dalam mengelola usaha

industri yang lebih maju yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku

IKM, meningkatnya kinerja usaha.

33

b. Telah memberi manfaat yang sangat besar bagi pemenuhan kebutuhan

sarana produksi yang diperlukan IKM dalam upaya meningkatkan kapasitas

produksi

Adapun Inpack (dampak)nya atas pelaksanaan program tersebut secara

kualitatif dapat dilihat dariperkembangan Data industri di Kota Blitar Tahun

2010 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

No Uraian 2010 2015 Perubahan

Jumlah %

1 Jumlah Unit IKM 1.975 Unit 2.375 Unit 400 Unit 20,25

2 Nilai Investasi 15.358.484.000,- 23.436.451.000,- 8.077.967.000,- 52,59

3 Nilai Produksi 368.782.229.000,- 347.771.411.000,- (21.010.818.000) -5,69

4 Jumlah Tenaga

Kerja

7.403 Orang 8.286 orang 883 Orang 11,92

Adapun prestasi – prestasi yang pernah diraih Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar pada tahun 2011 penghargaan UPAKARTI Tahun

2011 dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia di bidang Kerajinan

Aneka Pisau

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dengan melihat perkembangan wilayah Kota Blitar bisa diprediksikan

bahwa perekonomian pada tahun – tahun mendatang masih akan

diwarnai dengan semakin dominannya sektor tersier terutama

perdagangan barang dan jasa, sehingga dalam pengembangan

ekonominya bertumpu pada kegiatan ekonomi yang lebih berbasis pada

sumber daya buatan seperti sarana dan prasarana.

Dengan semakin tingginya laju pembangunan di Kota Blitar, akan

semakin meningkatkan minat investor maupun warga luar Kota Blitar

untuk datang dan mengadu nasib.

Tantangan –tantangan yang mungkin timbul adalah :

1. Terbatasnya SDM khususnya tenaga teknis penyuluh lapangan yang

memenuhi kualifikasi teknis.

2. Terbatasnya saranakerja khususnya kendaraan operasional roda 2

untuk tenaga teknis lapangan

34

3. Terbatasnya dana operasional pembinaan industri dan Perdagangan

yang bersumber dari APBD Kota Blitar.

4. Terbatasnya validasi data potensi industri dan Perdagangan di Kota

Blitar

5. Kurangnya sinkronisasi kebijakan antar SKPD yang membidangi

pengembangan potensi ekonomi di Kota Blitar maupun dengan

Pemerintah Provinsi dan Pusat

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Struktur perekonomian di Kota Blitar sampai saat ini masih

didominasi oleh sektor perdagangan yang berupa perdagangan kecil dan

retail, serta Sektor Jasa khususnya jasa pariwisata yang meliputi Hotel,

restauran, dan jasa transportasi, yang didukung oleh keberadaan Makam

Bung Karno.

Kondisi ini merupakan peluang yang sangat terbuka bagi

pengembangan dibidang antara lain :

a. Perdagangan kecil dan ritail menjadi perdagangan tingkat grosir,

distributor ekspor dan import untuk memenuhi kebutuhan barang-

barang konsumsi bagi masyarakat Blitar raya dan sekitarnya.

b. Meningkatnya kualitas usaha perdagangan dan industri non formal

menjadi usaha formal yang memenuhi standar dan kualifikasi yang

telah ditentukan untuk memberikan kepastian hukum, dan kepastian

berusaha bagi yang bersangkutan.

c. Mengembangkan industri kecil olahan pangan, dan kerajinan yang

bersumber dari potensi kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan

pasar oleh-oleh dan sovenir bagi wisatawan yang berkunjung di Kota

blitar.

d. Mendorong tumbuhnya investasi/penanaman modal skala besar

dibidang industi pengolahan, buah buahan, telur, dan ayam dengan

memanfaatkan potensi bahan baku yang ada di Blitar Raya, untuk

meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan perdagangan bebas

ASEAN (MEA)

35

9

BAB III ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Kekuatan Internal

SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang cukup berkualitas di

bidang masing-masing.

Aset-aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dilengkapi dengan

fasilitas yang cukup memadai.

Kelemahan Internal

Manajemen internal SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan lemah.

Koordinasi antar personel di Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih

lemah.

Sistem penyediaan data belum tertata dan kurang terpadu.

Sistem perencanaan lemah.

Manajemen pengelolaan aset-aset Dinas belum maksimal.

Peluang Eksternal

Telah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah memberi peluang adanya bentuk kelembagaan yang lebih efektif

untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan Perindustrian Perdagangan dan

Penanaman Modal

Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar dengan instansi-instansi vertikal yang terkait.

Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan mitra kerja (Para IKM, PK5,Para Pengusaha/Investor

dll.)

Antusiasme Pengusaha, IKM, PK5 dan Investor terhadap perkembangan-

perkembangan baru di bidang Perindustrian Perdagangan dan Penanaman

Modal yang diakomodasi dalam program-program Dinas.

Tanggapan positif IKM terhadap isu Perindustrian berwawasan lingkungan

dan isu peningkatan daya saing produk IKM.

Tantangan Eksternal

Penanganan IKM di Kota Blitar belum dapat dilakukan secara efektif.

Perdagangan bebas mensyaratkan adanya standarisasi produk untuk mampu

bersaing.

Kurang memadainya jumlah tenaga yang menguasai teknologi informasi

Terbatasnya sarana dan prasarana IKM

Mentalitas IKM yang umumnya mengharapkan bantuan pemerintah untuk

kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan

bersama.

Pemanfaatan anggaran yang ditujukan bagi masyarakat IKM umumnya

kurang efektif dan kurang produktif sehingga belum berefek nyata terhadap

peningkatan taraf hidup mereka.

10

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

a. Visi Kota Blitar 2016-2021 :

“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro

Rakyat pada Tahun 2021”

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 :

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan

bermasyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri

pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan

lingkungan.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem

pelayanan berkualitas dan partisipatif.

5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe

santoso.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

professional.

c.Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi ketiga yang

berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian

dan Perdagangan :

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Bidang Urusan

Meningkatnya

kontribusi

Perindustrian

terhadap

perekonomian

Meningkatnya

Perkembangan IKM

terlatih

11

III.3 Telaahan Renstra Kementerian Terkait

III.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2010-2014

Terdapat beberapa strategi pembangunan perdagangan yang

ditempuh selama tahun 2010-2014, baik terkait perdagangan luar

negeri maupun perdagangan dalam negeri.

Terkait perdagangan luar negeri, strategi yang ditempuh yaitu:

a. Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama

untuk produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam

serta memanfaatkan teknologi tingkat menengah produk-produk

ekspor yang didorong pengembangannya adalah produk hilir

berbasis sumber daya alam, produk yang memiliki permintaan

pasarnya besar,dan produk yang mendorong perluasan

kesempatan kerja.

b. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama

dihasilkan oleh usaha kecil menengah (UKM).

c. Mengupayakan diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung

pada negara tertentu dan mengupayakan melakukan ekspor

pada negara tujuan akhir dimana produk akan dikonsumsi.

d. Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan

dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih

menguntungkan kepentingan nasional.

e. Mendorong pengembangan ekspor wilayah perbatasan yang

dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan

perdagangan dengan negara tetangga.

f. Memperkuat kelembagaan perdagangan luar negeri yang

mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas.

Strategi pembangunan perdagangan luar negeri di atas

dilaksanakan dalam beberapa fokus prioritas, yaitu:

a. Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor

b. Peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor

c. Peningkatan fasilitasi ekspor

Sementara itu, terkait pembangunan perdagangan dalam negeri

strategi yang ditempuh selama tahun 2010-2014

a. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah

melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk

mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan

barang dan kestabilan harga dapat terjaga.

12

b. Meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan

usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk

mendorong pengembangan usaha kecil menengah,

peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis

waralaba, usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba

menguntungkan antar pelaku usaha.

c. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi

harga, pemanfaatan alternative pembiayaan dan efisiensi

distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan

berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang.

d. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan

memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan

daya kreasi bangsa

e. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang

mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat,

efektivitas perlindungan konsumen serta menciptakan

perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang

yang efisien.

Strategi pembangunan perdagangan dalam negeri di atas

dilaksanakan dalam beberapa fokus prioritas, yaitu:

a. Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang

pengembangan logistik nasional

b. Penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi

c. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha

perdagangan

III.3.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2010-2014

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik

Indonesia Tahun 2010-2014, arah kebijakan pembangunan

perindustrian mencakup beberapa hal pokok berikut :

a. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri

dalam perekonomian nasional.

b. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan

prioritas nasional dan kompetensi daerah

c. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait

dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar.

d. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa

e. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang

lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

13

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran

industri dan perdagangan lima tahun ke depan 2014-2019, maka

dibutuhkan peta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada visi yang

telah ditetapkan di atas: Jawa Timur sebagai pusat industri dan

perdagangan terkemuka yang lebih berdaya saing global dan

mandiri.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi

dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan provinsi Jawa Timur untuk setiap program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan

tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran

jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan

kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal

RPJMD pemerintah provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan sektor industri dan

perdagangan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jawa Timur mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri

kecil dan menengah agro dan non-agro yang memiliki daya

penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward

dan forward linkage yang tinggi;

2. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha

skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha

dengan pelaku mikro dan kecil;

3. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri;

4. Peningkatannnn produknn bahann baku/penolong domestik

sebagai bahan pengganti/substitusi impor

5. Peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional;

6. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional,

dan perluasan pasar ekspor non-konvensional;

7. Penumbuhan eksportir baru;

8. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui

perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang;

9. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan

jaringan distribusi;

10. Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang, kemetrologian,

serta pengawasan perdagangan barang & jasa ilegal

14

III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KOTA BLITAR

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kawasan industri

belum membentuk suatu kawasan yang utuh. Lokasi industri cenderung

mengelompok pada lingkungan perumahan dengan kerajinan hasil

produksi yang serupa seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan dan

sebagainya. Luas kawasan industri Kota Blitar mencapai 10,19 Ha.

Jumlah unit usaha industri pada tahun 2015 sebanyak 2.375 terdiri dari

industri formal sebanyak 112 dan indsutri non formal 1.855 usaha. Jumlah

tenaga kerja yang diserap sebesar 8.286 dimana 3.223 berada pada

industri formal dan 4.148 pada industri non formal. Jumlah nilai

investasinya sebesar Rp. 347.771.411.000,00 nilai investasi turun menjadi

Rp. 21,010.818.000,00 dari data tersebut terlihat bahwa kinerja industri

kecil dan menengah di Kota Blitar pada Tahun 2010 sampai dengan 2015

menunjukkan peningkatan yang signifikan kecuali nilai produksi yang

mengalami penurunan sebesar -5,59 %, hal ini disebabkan oleh tutupnya

beberapa pabrik rokok

Industri komoditi andalan Kota Blitar adalah industri bubut kayu yang

menghasilkan berbagai macam barang kerajinan dari kayu. Sentra industri

kerajinan kayu terdapat di kecamatan Kepanjen Kidul dengan jumlah

usaha sebanyak 212. sementara industri lain yang juga komoditi andalan

Kota Blitar adalah industri makanan sambel pecel dan wajik kletik.

Sedangkan sentra industri untuk kerajinan kayu onyx yang juga

menjadi unggulan dari Kota Blitar terdapat di Jalan Sedap Malam dan

Jalan Wilis Kota Blitar. Kerajinan batu onyx ini merupakan industri yang

mengubah dari batu onyx mentah menjadi barang unik, seperti vas bunga,

patung dan lainnya. Sentra industri sambel pecel terdapat di Jalan

Cemara, Desa Karangsari, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Dari rencana tata ruang wilayah hal –hal yang berkaitan dengan

tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar fokus

pembinaan diarahkan kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang

industri kerajinan maupun makanan dan minuman yang merupakan

komoditi andalan di Kota Blitar

15

III.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

A. Gambaran Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindsutrian dan

Perdagangan Kota Blitar dalam melaksanakan urusannya terdapat isu –

isu strategis antara lain :

1. Pelayanan penanaman modal masih terbatas sebagai prasarana

investasi

2. Kualitas iklim usaha promosi dan kerjasama investasi yang belum

maksimal

3. Semakin berkembangnya peritel dan waralaba juga berpengaruh bagi

sektor usaha mikro, kecil dan menengah

4. Penerapan kawasan perdagangan bebas China Asean Free Trade

Area (CAFTA) mulai tahun 2010 menyebabkan semakin banyaknya

produk luar negeri yang masuk ke Indonesia tak terkecuali ke Kota

Blitar dan menjadi pesaing bagi produk local

B. Sasaran jangkan Menengah pada Renstra Kementrian dan Lembaga

terkait

Kebijaksanaan Internasional

Salah satu isu strategis di tingkat Internasional yang relevan

bagi perencanaan pembangunan lima tahun mendatang antara lain

meningkatnya kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya forum

kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti CAFTA. Hal yang

menjadi sentral adalah munculnya ancaman terhadap sektor – sektor

industri atau perdagangan regional yang masih kalah kualitas dan

efisiensi produksinya. Hampir dapat dipastikan akan berakibat matinya

komoditi lokal dimaksud.

C. Sasaran Jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi

Kebijakan Provinsi Jawa Timur (RPJMD Provinsi Jawa Timur)

Penentuan isu strategis untuk Kota Blitar juga perlu

memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai

suatu harmonisasi di tingkat regional guna terjaminnya tujuan

pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian arah kebijakan

Kota Blitar termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Kota Blitar sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional dan

Provinsi Jawa Timur.

16

Perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar

global dimana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan

disamping faktor ekonomis, menuntut tenaga kerja professional serta

terjaminnya kualitas dan kuantitas hasil produk.

D. Kerangka Tujuan

E. Inplementasi RTRW bagi pelayanan SKDP dan

F. Inplementasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Dalam Inplementasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dinas Perimdustrian dan

Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016 - 2020, terdapat 9 (Sembilan) isu

berkelanjutan, yaitu: (1) belum optimalnya pembangunan daya saing

infrastruktur; (2) alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); (3) perubahan

iklim; (4) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam; (5)

bencana alam; (6) belum optimalnya pengelolaan laut, pesisir, dan

pulau-pulau kecil; (7) distribusi energi dan energi terbarukan; (8)

kesejahteraan rakyat; dan (9) pertanian dan ketahanan pangan.

Di antara kesembilan isu pembangunan berkelanjutan di atas, beberapa

di antaranya terkait dengan sektor industri dan perdagangan, yaitu:

1) Belum optimalnya daya saing infrastruktur Kondisi Infrastruktur di

Kota Blitar pada saat ini patut diwaspadai, khususnya pada kondisi

jaringan jalan yang mana jalan dengan kondisi baik ada pada 20% dari

total panjang jalan yang ada, sedangkan untuk kondisi jembatan 94%

sudah dalam kondisi baik, dan kondisi jaringan drainase 74% baik.

Perubahan kondisi infrastruktur secara umum memberikan dampak

terhadap semua penduduk Kota Blitar, karena infrastruktur merupakan

barang publik murni dengan sifat non-excludable (tanpa ada larangan)

dan non-rivalry (tanpa persaingan) dimana semua masyarakat memiliki

hak yang sama dalam pemanfaatannya. Namun, secara khusus

perubahan kondisi infrastruktur akan sangat berdampak kepada pihak-

pihak yang bergerak pada sektor perekonomian seperti berikut:

- Investor penanam modal.

- Pelaku industri (besar, menengah, dan kecil).

- Pelaku industri pariwisata

17

18

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsi yang diamanahkan, perlu menetapkan Visi dan Misi yang akan

diwujudkan. Visi dan Misi adalah gambaran masa depan yang ingin

dicapai dan dicita-citakan yang digunakan sebagai pedoman, arahan dan

acuan ke depan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap

nilai-nilai strategis (sumber daya alam, sumber daya organisasi dan

sumber daya manusia) yang dimiliki dan berkembang, lingkungan

strategis dan aspirasi yang berkembang; maka Visi Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kota Blitar dirumuskan sebagai berikut

V I S I :

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan

pembangunan yaitu :

“Terwujudnya Industri Perdagangan yang tangguh dan berdaya

saing pada Tahun 2021”.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung didalamnya, yaitu

a. Terwujudnya Peningkatan terkandung maksud terciptanya

pertumbuhan Perindustrian serta Perdagangan di Kota Blitar yang

berkualitas, mandiri, tangguh dan berdaya saing dan secara dinamis.

b. Kualitas adalah Tingkat baik buruknya sesuatu produk

c. Kuantitas adalah Banyaknya jumlah produk

d. Pemasaran Industri dan Perdagangan adalah proses, cara, perbuatan

dan memasarkan sesuatu produk hasil industri

e. Unggulan Daerah adalah produk yang diunggulkan didalam suatu

daerah

M I S I :

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar menetapkan misi sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondosif bagi Pengembangan

Industri Kecil Menengah

19

2. Mewujudkan Pengembangan Usaha Perdagangan dan

Perlindungan Konsumen

3. Mewujudkan Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah

dan Investasi Penanaman Modal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar

Adapun tujuan dari pernyataan misi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1

(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, sebagai berikut :

1. Mewujudkan transfer dan serapan teknologi dan informasi;

2. Menguatkan perekonomian masyarakat ;

3. Mewujudkan peningkatan kualitas produk ciri khas Kota Blitar;

4. Memperluas promosi dan pemasaran ;

5. Menstabilkan harga barang kebutuhan pokok;

6. Melindungi konsumen dari barang yang tidak layak konsumsi;

7.Meningkatkan promosi daya tarik wisata dan investasi penanaman

modal.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran

yang ingin dicapai yaitu pembangunan industri dan Perdagangan Kota

Blitar dirumuskan sesuai dengan masing – masing tujuan yang telah

ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah hasil Industri dan Perdagangan serta

Meningkatkan kwalitas hasil industri dan perdagangan:

2. Meningkatnya volume transaksi

3. Meningkatnya pendapatan masyarakat

4. Meningkatnya pendapatan pengrajin atau pengusaha

5. Memperkuat kemampuan daya beli masyarakat

6. Meningkatnya kesehatan masyarakat dan memastikan barang

yang layak dikonsumsi

7. Meningkatnya Wisatawan dan investasi penanaman modal

di Kota Blitar.

20

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mewujudkan

transfer dan

serapan teknolo

gi dan informa

si;

Meningkatnya Jum

lah hasil Industri

dan Perdagangan

serta meningkat

kan kwalitas hasil

industri dan per

dagangan

Meningkatnya Per

tumbuhan Kapasi tas

Produksi Indus tri Kecil

dan Menengah

4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

2 Menguatkan

per ekonomian

masyarakat

Meningkatnya

volume transaksi

Meningkatnya per

tumbuhan Penjualan

Produksi IKM

4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %

3 Mewujudkan

peningkatan

kualitas produk

ciri khas Kota

Blitar

Meningkatnya

pendapatan

masyarakat

Meningkatnya SDM

pelaku Usaha IKM yang

termotivasi da lam

promosi dan

pemasaran produk

35

40 45 50 55

4 Memperluas

promosi dan

pemasaran

Meningkatnya pen

dapatan peng rajin

atau pe ngusaha

Meningkatnya Kegiat

an Promosi dan

Pemasaran terhadap

produk IKM

45 50 60 65 70

5 Menstabilkan

harga barang

kebutuhan

pokok

Memperkuat

kemampuan daya

beli masyarakat

Terciptanya Informasi

perkembangan harga

kebutuhan pokok

16,4 % 34 % 54,2 % 78,8 % 100 %

6 Melindungi

konsumen dari

barang yang

tidak layak

konsumsi

Meningkatnya kese

hatan masyarakat

dan memastikan

barang yang layak

dikonsumsi

Meningkatnya pe

mahaman hak dan

kewajiban konsu men

dan pelaku Usaha di

Kota Blitar

16,7 % 35 % 55 % 76,7 % 100 %

7 Meningkatkan

promosi daya

tarik wisata dan

investasi pena

naman modal.

Meningkatnya

Wisatawan dan

investasi

penanaman modal

di Kota Blitar.

Meningkatnya SDM

Pelaku Usaha IKM yang

termotivasi dalam

investasi

28 % 28 % 42 % 57 % 71 %

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dalam renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar 2016 – 2020, adalah langkah langkah upaya yang ditempuh

untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah upaya yang perlu

dilakukan adalah:

a. Strategi :

1. Penyediaan infrastruktur yang maju dan modern untuk

menunjang sektor industri, perdagangan dan penanaman

modal;

21

2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang kreatif,

inovatif, tangguh, berdaya saing serta ramah lingkungan;

3. Pengembangan promosi potensi dan produk unggulan daerah

sebagai daya tarik investasi penanaman modal.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu

dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi

pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima

tahun dari renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

kebijakan strategis tersebut, adalah :

1. Mengembangkan sector industry yang dapat menciptakan

struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi

tepat guna serta memanfaatkan sumber daya local yang ada

sehingga mempunyai valume added dan meningkatkan daya

beli masyarakat

2. Meningkatkan penataan manajemen usaha baik dalam segi

keuangan, meningkat promosi dan pemasaran produk serta

investasi penanaman modal dan meninkatkan daya saing

3. Mengembangkan mekanisme pasar yang berkeadilan dengan

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat .

4. Mengarahkan pembangunan sector perdagangan dan

peningkatan promosi daya tarik wisata dan investasi

penanaman modal.

5. Menyediakan sistem informasi harga bahan pokok

agar konsumen dapat memperoleh informasi yang baik dan

akurat tentang perkembangan harga barang dan jasa yang

beredar di pasar modern maupun di pasar tradisional.

6. Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna

menciptakan penataan dan penertiban para pelaku usaha kecil

dan menengah

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun kebijakan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan

tugas adalah :

22

1. Pengembangan sistem jaringan informasi perlindungan konsumen

dan pengawasan, pengendalian dan pengamanan peredaran

barang yang strategis dalam bidang perdagangan.

2. Kuatnya sistem managemen pelaku usaha dalam memperkuat

jaringan kluster industri

3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pengusaha yang

handal dengan pengusaha IKM

4. Meningkatkan Sembako dan barang penting lainnya merupakan

kebutuhan utama masyarakat dimana stabilitas ketersediaannya

harus dijamin sehingga harganya tetap terjaga dan dapat

meminimalisir terjadinya inflasi

5. Meningkatkan kualitas promosi dalam rangka investasi

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan bidang

industri perdagangan dan penanaman modal dengan mengedepankan

konsep pengembangan kluster industri bertujuan meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata

dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi serta memperhatikan

keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Gambaran tersebut diatas bukan satu-satunya kewajiban dari

pemerintah tapi peran aktif dunia usaha dan masyarakat dituntut

mewujudkan kondisi itu, sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi

secara bertahap dapat meningkat dengan cara memfasilitasi perubahan

struktur kearah yang lebih baik, sehat dan seimbang dapat terwujud.

Dalam menjawab tantangan tersebut diatas maka Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah menyusun Renstra

Dinas untuk menghimpun, menggerakkan dan mengembangkan

kepentingan pembangunan dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi

dan sinergi setiap sumber daya yang dimilki secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung dalam merealisasikan program kegiatan

dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari

APBD kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi

lintas SKPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan

penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam matriks

program lima tahunan sebagaimana tersusun dalam daftar lampiran.

Dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

tahun 2016-2021 ditetapkan 12 program dan 36 kegiatan . Program

ditujukan untuk meningkatkan peran masing-masing bidang dan bagian di

lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam

perumusan kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan keberhasilan

pada sasaran yang direncanakan.

V.1 Perwujudan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Kota Blitar

Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

dituangkan dalam 12 (Dua Belas) program dan kebijakan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

d. Penyediaan Jasa emeliharaan dan Perijinan Kendaraan

dinas/Operasional

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan peralatan rumah tangga

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

k. Penyediaan makanan dan minuman

l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan :

a. Penyediaan perlengkapan gedung kantor

b. Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

f. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor

g. Pengadaan Mebelair

h. Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair kantor

i. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

j. Rehabilitasi sedang / berat Taman/Parkir /dan Lapangan

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Fasilitasi Keperan sertaan pada Event Daerah dan Hari Besar

Nasional

b. Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan

kegiatan :

a. Pengembangan potensi unggulan daerah

b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman

Modal ke Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

c. Fasilitasi Sertifikasi Produk Unggulan Daerah

d. Penyusunan RUPM Penanaman Modal

e. Perwal terkait Penanaman Modal

6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dengan kegiatan :

a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan Jasa

b. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga

Perlindungan Konsumen

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan

kegiatan :

a. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat

jaringan klaster Industri

8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang

Perindustrian

a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan

Masyarakat

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan

kegiatan :

a. Pengembangan Pasar dab Distribusi barang/Produk

10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan

kegiatan :

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang

Perdagangan dengan Kegiatan :

a. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya

yang dapat mengentaskan kemiskinan mengurangi pengangguran

dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

12. Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal (Perdagangan)

dengan kegiatan :

a. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekatiPita Cukai

Palsu

13. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan

kegiatan :

a. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan

Investasi PMDN/PMA

b. Penyelenggaraan Pameran Investasi

V.2 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu tahunan, semester,

triwulan atau bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari

perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi

sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi

dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan tersebut, sasaran yang harus dicapai antara lain :

1. Prosentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran

Indikator Kegiatan adalah :

Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia

Frekuensi pembayaran Rekening Telepon, Air, listrik dan Internet

Frekuensi pembayaran pajak pajak kendaraan

Frekuensi pembayaran Jasa kebersihan kantor

Prosentase pemenuhan alat – alat tulis kantor

Prosentase pemenuhan barang – barang cetak dan penggandaan

Prosentase pemenuhan komponen instalasi listrik dan penerangan

bangunan kantor

Prosentase pemenuhan peralatan rumah tangga

Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan Perundang –

undangan

Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

Jumlah Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

2. Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kegiatan adalah :

Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor

Prosentase Pemenuhan peralatan Gedung Kantor

Prosentase pemenuhan mebelair Kantor

Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor

Frekuensi Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Frekuensi Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Frekuensi Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional

Frekuensi Pemeliharaan rutin/berkala Taman dan Alat Pertamanan

Frekuensi rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor

3. Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Indikator sasarannya adalah :

Prosentase terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Meningkatnya Gelar Potensi Produk IKM

Indikator sasarannya adalah :

Prosentase terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah

5. Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Indikator sasarannya adalah :

Prosentase terlaksananya kegiatan pengawasan barang beredar

Prosentase terwujudnya fasilitasi perlindungan konsumen

6. Meningkatnya Kualitas SDM dan Produk – Produk IKM

Indikator sasarannya adalah :

Prosentase terselenggaranya pemberdayaan IKM di lingkungan

Industri Rokok

7. Teridentifikasinya Pertumbuhan Para Pelaku Usaha

Indikator sasarannya adalah :

Prosentase terselenggaranya aktifitas pengembangan pasar dan

distribusi barang / produk

Prosentase terlaksananya sistem dan jaringan informasi

perdagangan

8. Teridentifikasinya Pertumbuhan PK5

Indikator sasarannya adalah :

Prosentase terselenggaranya pembinaan PKL dan asongan

Indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel 5.1 sebagaimana

terlampir.

Substansi cakupan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah penjabaran

uraian tugas pokok dan fungsi organisasi dengan menggunakan acuan

Renstra daerah dan program pembangunan daerah Kota Blitar.

Sebagai dokumen perencanaan Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Kota Blitar penyusunannya dilakukan secara

partisipatif dengan melibatkan seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Kota Blitar, sehingga dapat dipakai acuan umum

bagi penyelenggaraan tugas – tugas di bidang Perindustrian dan

Perdagangan.

Pemerintah Kota Blitar bersama-sama dengan masyarakat telah

menetapkan kesepakatan bersama tentang tujuan yang dicita-citakan

yaitu visi dan misi yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar tahun

2016– 2021

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan arah dan pedoman yang rasional

untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program

serta kegiatan yang lebih jelas dan konkrit disertai dengan standar

pengukuran dan mengevaluasi kinerja yang lebih tepat.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dipaparkan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang antara lain :

1. Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia

2. Farekuensi pembayaran rekening listrik, telepon,air dan internet

3. Frekuensi pembayaran pajak pajak kendaraan

4. Frekuensi pembayaran Jasa Kebersihan Kantor

5. Prosentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor

6. Prosentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan.

7. Prosentase pemenuhan komponen instalasi listrik dan penerangan

bangunan kantor

8. Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor.

9. Prosentase pemenuhan peralatan rumah tangga

10. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

11. Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

12. jumlah rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah

13. Prosentase Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor

14. Prosentase Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor

15. Prosentase pemenuhan mebelair kantor

16. Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17. Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

18. Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

19. Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala mebelair

20. Frekuensi rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

21. Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

22. Terlaksananya Peran serta Dinas pada hari Jadi Kota Blitar, Grebeg

Pancasila, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

23. Terlaksananya publikasi

24. Prosentase terpenuhinya dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, SOP, SPP,

IKM, Evaluasi RENJA, Evaluasi RENSTRA, SPIP, SPM

25. Tersusunnya NERACA, LRA, CALK

26. Prosentase terpenuhinya penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran RENJA, RENSTRA, RKA, DPA,PRKA, DPPA

27. Jumlah pameran/promosi produk khas Kota Blitar

28. Jumlah Workshop terkait ekspor dan HAKI

29. jumlah workshop Pegembangan Investasi dan Produk Unggulan

30. Terlaksananya Penyuluhan Undang undang Perindungan Konsumen

31. Terlaksananya Pengawasan barang berdar.

32. Terlaksananya tera ulang, terlaksananya ukur ulang bagi pelajar,

masyarakat dan UTTP

33. Frekuensi Sosialisasi bahaya minuman beralkohol

34. Jumlah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

35. Terlaksananya penyaluran/pengecer LPG/Pupuk/BBM

36. Terlaksanaya fasilitasi pengembangan pasar;

37. Terlaksananya monitoring sembilan bahan pokok

38. Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi tim koordinasi pengelolaan

dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

39. Terlaksananya fasilitasi sarana Pedagang Kaki Lima berupa gerobak,

terpal, tenda, etalase,

40. Terlaksananya Penyuluhan dan pengumpulan informasi penjual rokok

yang dilekati pita cukai palsu.

41. Terlaksananya bimtek pengemasan produk IKM Makanan dan

Minuman

42. Terlaksananya bimtek strategi pemasaran dan manajemen

43. Terlaksananya bimtek penguasaan IT bagi IKM Kota Blitar

44. Terlaksananya pelatihan desain batik

45. Pelatihan tehnis produksi Industri Kecil Menengah (IKM)

46. Hibah Sarana Prasarana produksi Industri

Indikator kinerja dinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapt dilihat dalam tabel 6.1

sebagaimana trlampir.

23

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun

2016 – 2021 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota

Blitar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan

Daerah no. 04 tahun 2013 dan Peraturan Walikota Blitar No. 32 Tahun

2014 adalah sebagai pedoman bagi seluruh staf / bidang – bidang dalam

merencanakan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan. Dengan demikian

kebijakan yang akan diimplementasikan 5 tahun kedepan perlu dijabarkan

dalam rencana program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya

sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Blitar.

Adapun keberhasilan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar sangat tergantung pada kejujuran tekad dan

semangat kerja. Transparansi dan inovasi serta komitmen dari pimpinan

beserta seluruh staf di jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Blitar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih

jauh dari sempurna, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak

terutama di kalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana

Strategis secara murni dan konsekuen.

2. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan

kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas program.

3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi

secara efektif dan efisien agar dapat dicapai hasil kinerja yang optimal.

Blitar, Pebruari 2016 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar Drs. MUCHSON, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19630219 198903 1 007

24

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 188/ /410.104/2016

Tanggal 2016

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Persentase

Pertumbuhan

Ekonomi

6.00 Persentase

Peningkatan

Kontribusi sektor

perdagangan

terhadap PDRB

23.359 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 23.701 PROGRAM

PENINGKAT AN

EFISIENSI PER

DAGANGAN DALAM

NEGERI

Persentase

peningkatan Kontribusi

PDRB dari sektor

perdagangan

Pengembangan

Pasar dan

Distribusi

barang/Produk

Informasi harga dan

stok bahan pokok

448 kali 483 kali 553 kali 588 kali 623 kali 623 kali

Pembinaan Penyalur

pupuk bersubsidi

1 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3kali 3 kali

Promosi Perdagangan 0 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali

2. Nilai PDRB

perkapita

ADHK (Rp.

000)

35777.82 PROGRAM

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN

PENGAMANAN

PERDAGANGAN

Persentase barang

dan jasa yang

diawasi

Koordinasi

Peningkatan

hubungan kerja

dengan lembaga

Perlindungan

Konsumen

Pengawasan Barang

beredar

6 kali 0 0 0 0 0

Pembinaan Pemilik

UTTP

0 4 kali 6 kali 10 kali 10 kali 10 kali

Pengawasan BDKT 4 kali 10 kali 12 kali 14 kali 14 kali 14 kali

Tera/Tera ulang/Ukur

ulang 5830

UTTP

5845

UTTP

5850

UTTP

5855

UTTP

5865

UTTP

5870

UTTP

Peningkatan

Pengawasan

Peredaran Barang

dan Jasa

Peningkatan Jumlah

masyarakat/ pelajar

yang telah

memperoleh

sosialisasi tentang

bahaya minuman

beralkhohol

625

Orang

650

Orang

675

Orang

700

Orang

725

Orang

725

Orang

3. Nilai PDRB

perkapita

ADHB (Rp.

000)

51594.19 PROGRAM

PEMBINAAN

PEDAGANG

KAKILIMA DAN

ASONGAN

Persentase pedagang

kaki lima dan asongan

yang dibina

Pembinaan

Pedagang Kakilima

dan Asongan

Pembinaan/Penyuluha

n/Motivasi Kerja bagi

PKL

480

orang

500

orang

500

orang

500

orang

500

orang

500

orang

Studay

Banding/Diversifikasi

PKL

1 kali 0 1 kali 0 1 kali 0

PROGRAM

PEMBINAAN

LINGKUNGAN

SOSIAL (DBHCHT)

BIDANG

PERDAGANGAN

Persentase

peningkatan PKL

terbina

Penguatan Ekonomi

Masyarakat Melalui

Kegiatan Padat

Karya Yang Dapat

Mengentaskan

Kemiskinan,

Mengurangi

Pengangguran dan

Mendorong

Pertumbuhan

Ekonomi Daerah

Prosentase

Peningkatan Jumlah

PKL yang terbina

- 2 2 2 2 2

PROGRAM

PEMBERANTASAN

BARANG KENA

CUKAI ILEGAL

(PERDAGANGAN)

Persentase pelanggar

barang kena cukai

ilegal yang ditindak

Pengumpulan

Informasi Hasil

Tembakau yang

dilekati Pita Cukai

Palsu

Pengumpulan

Informasi Cukai

Rokok Ilegal

448

Pedagan

g

483

Pedagan

g

553

Pedagan

g

588

Pedagan

g

673

Pedagan

g

673

Pedagan

g

3. Persentase

Peningkatan

Kontribusi sektor

industri terhadap

PDRB

Nilai PDRB sektor industri

tahun n - Nilai PDRB

sektor industri tahun (n -

1) / Nilai PDRB sektor

industri tahun (n -1) x

100%

9.483 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 9.700 PROGRAM

PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH

Prosentase Pembinaan

Penguatan IKM

Pembinaan Industri

Kecil dan Menengah

dalam memperkuat

Jaringan Kluster

Industri

Terlaksananya

Pelatihan ketrampilan

produksi Industri bagi

IKM

- 1 1 1 1 1

PROGRAM

PEMBINAAN

LINGKUNGAN

SOSIAL (DBHCHT)

BIDANG

PERINDUSTRIAN

Persentase

peningkatan IKM

Terlatih

Pembinaan dan

Pelatihan

Ketrampilan Kerja

Bagi Tenaga Kerja

dan Masyarakat di

Bidang Perindustrian

Terlaksananya

Pembinaan IKM yang

mampu berkembang

- 19 Kali 20 Kali 22 Kali 22 Kali 20 Kali

Nilai investasi (Miliar

Rupiah)

Jumlah nilai rupiah modal yang

diinvestasikan olah pelaku

usaha

158.7 160.0 161.6 163.2 164.8 166.4 166.7 166.7 PROGRAM

PENINGKATAN

PROMOSI DAN

KERJASAMA

INVESTASI

Persentase

peningkatan kerjasama

investasi

Pengembangan

Potensi Unggulan

Terselenggaranya

pameran/ promosi

produk lokal, regional

maupun Nasional

34 keg 37 keg 40 Keg 45 Keg 47 Keg 50 Keg

TUJUAN SASARAN

Meningkatkan

pemberdayaan dan

pengembangan

koperasi, UKM,

Perdagangan dan

Perindustrian

Nilai PDRB sektor

perdagangan tahun n -

Nilai PDRB sektor

perdagangan tahun

(n-1) / Nilai PDRB

sektor perdagangan

tahun (n-1) x 100%

KONDISI

AKHIR

(2021)

INDIKATOR

SASARAN

RENSTRA SKPD

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

TAHUN 2016-2021

KEGIATANINDIKATOR

KEGIATAN

TARGET PER TAHUN

URAIAN INDIKATOR URAIANSTRATEGI &

KEBIJAKAN

FORMULA

PERHITUNGAN

RPJMD KOTA BLITAR

MISIPROGRAM

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

Meningkat

kan

pertumbuh

an

ekonomi

Meningka

tkan

kemandiri

an

ekonomi

yang

berorient

asi pada

industri,

pariwisat

a dan

ekonomi

kreatif

yang

berdaya

saing dan

berwawa

san

lingkunga

n.

Meningkatn

ya

ketahanan

pangan

daerah

Meningkatk

an

pertumbuha

n ekonomi

3. Meningkatnya

kontribusi

perindustrian

terhadap

perekonomian

Meningkatnya

kontribusi

perdagangan

terhadap

perekonomian

2. Meningkatnya investasi

daerah

Meningkatkan Iklim

Investasi yang Kondusif

TARGET PER TAHUN

TUJUAN (IKD RPJMD KOTA BLITAR)

TARGET

TAHUN 2021

SASARAN

KONDISI

AWAL

(2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TUJUAN SASARAN KONDISI

AKHIR

(2021)

INDIKATOR

SASARAN

RENSTRA SKPD

KEGIATANINDIKATOR

KEGIATAN

TARGET PER TAHUN

URAIAN INDIKATOR URAIANSTRATEGI &

KEBIJAKAN

FORMULA

PERHITUNGAN

RPJMD KOTA BLITAR

MISIPROGRAM

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

TARGET PER TAHUN

TUJUAN (IKD RPJMD KOTA BLITAR)

TARGET

TAHUN 2021

SASARAN

KONDISI

AWAL

(2015)

Fasilitasi

Sertifikasi Produk

Unggulan Daerah

Terselenggaranya

Sertifikasi fasilitasi

HKI bagi produk

Industri

0 3 Keg 3 Keg 4 Keg 4 Keg 5 Keg

Terjadinya

Peningkatan

sertifikasi bagi produk

industri berupa hak

merk, hak Paten, halal

dll

0 0 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg

Peningkatan

Koordinasi dan

Kerjasama di

Bidang Penanaman

Modal

Terselenggaranya

koordinasi dengan

BPM Provinsi Jatim

0 5 Keg 6 Keg 7 Keg 8 Keg 8 Keg

Penyusunan RUPM

Penanaman Modal

Terselenggaranya

peta dan peluang

Investasi

0 1 Keg 0 0 1 Keg 0

Perwal terkait

Penanaman Modal

Terselengaranya

kemudahan dan

kepastian hukum bagi

Investor

0 1 Keg 0 0 1 Keg .0

PROGRAM

PENINGKATAH

IKLIM INVESTASI

DAN REALISASI

INVESTASI

Persentase

kenaikan realisasi

PMDN

- 2 2 2 2 2

- 1 1 1 1 1

Drs. MUCHSON, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 198903 1 007

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA BLITAR

Blitar , 26 Agustus 2016

Meningkat

kan

pertumbuh

an

ekonomi

Meningka

tkan

kemandiri

an

ekonomi

yang

berorient

asi pada

industri,

pariwisat

a dan

ekonomi

kreatif

yang

berdaya

saing dan

berwawa

san

lingkunga

n.

Meningkatn

ya

ketahanan

pangan

daerah

MISI TUJUAN SASARANINDIKATOR TARGET INDIKATOR

FORMULASI

PERHITUNGANKEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

Pertumbuha

n Ekonomi Persentase

Peningkatan

Kontribusi

sektor industri

terhadap

PDRB

Meningatnya

Perkembanga

n IKM terlatih

Prosentase

IKM terlatih

terhadap

jumlah IKM

terdaftar

Pembinaan Industri

Kecil dan

Menengah dalam

memperkuat

jaringan klaster

Industri

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

ketrampilan produksi

Industri bagi IKM

0 0 3 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali

2 PROGRAM

PEMBINAAN

LINGKUNGAN

SOSIAL (DBHCHT)

BIDANG

PERINDUSTRIAN

Pembinaan dan

Pelatihan

ketrampilan kerja

bagi tenaga kerja

dan masyarakat

Meningkatkan

Jumlah IKM yang

terlatih

18 Kali 19 Kali 20 Kali 22 Kali 22 Kali 20 Kali

3 Pembinaan Pemilik

UTTP

0 4 kali 6 kali 10 kali 10 kali 10 kali

Pengawasan BDKT 4 kali 10 kali 12 kali 14 kali 14 kali 14 kali

Tera/Tera ulang/Ukur

ulang 5830

UTTP

5845

UTTP

5850

UTTP

5855

UTTP

5865

UTTP

5870

UTTP

Pengawasan Barang

beredar 6 kali 0 0 0 0 0

Peningkatan

Pengawasan

Peredaran Barang

dan Jasa

Peningkatan Jumlah

masyarakat/ pelajar

yang telah

memperoleh

sosialisasi tentang

bahaya minuman

beralkhohol

625

Orang

650

Orang

675

Orang

700

Orang

725

Orang

725

Orang

4 PROGRAM

PEMBINAAN

LINGKUNGAN

SOSIAL (DBHCHT)

BIDANG

PERDAGANGAN

Penguatan ekonomi

masyarakat melalui

kegiatan padat

karya yang dapat

mengentaskan

kemiskinan

mengurangi

pengangguran dan

mendorong

pertumbuhan

ekonomi daerah

Prosentase Jumlah

PKL yang terbina

0 0 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

5 PROGRAM

PEMBERANTASAN

BARANG KENA

CUKAI ILEGAL

(PERDAGANGAN)

Pengumpulan

Informasi Hasil

Tembakau yang

dilekati Pita Cukai

Palsu

Pengumpulan

Informasi Cukai

Rokok Ilegal

448

Pedagang

483

Pedagang

553

Pedagang

588

Pedagang

673

Pedagang

673

Pedagang

Meningkatnya

kontribusi

perindustrian

terhadap

perekonomia

n

MENINGKAT

KAN

KEMANDIRI

AN

EKONOMI

YANG

BEROERNT

ASI PADA

INDUSTRI,

PARIWISAT

A DAN

EKONOMI

KREATIF

YANG

BERDAYA

SAING DAN

BERWAWAS

AN

LINGKUNGA

N

Kuatnya Sistem

managemen pelaku

usaha dalam

memperkuat

jaringan klaster

Industri

9,63% 9,77 % 9,91 %Meningk

atkan

Pertumb

uhan

Ekonomi

RPJMD KOTA BLITAR

URAIAN

TARGET

2016

TARGET

2017

Jumlah IKM terlatih

dibagi Jumlah Total

IKM terdaftar x 100

%

PROGRAM

PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

1.

PROGRAM

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN

PENGAMANAN

PERDAGANGAN

37,9 % 37,95 % 38 %

10,05 % 10,20 %

Koordinasi

Peningkatan

hubungan kerja

dengan lembaga

Perlindungan

Konsumen

Persentase

Peningkatan

Kontribusi

sektor

perdagangan

terhadap

PDRB

TARGET

2021

TARGET

2021

Prosentase

kesadaran

pelaku usaha

yang wajib

melakukan

tera/tera ulang

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

TAHUN 2016 - 2021

TARGET 2018TARGET

2019

TARGET

2020

TARGET

2016

TUJUAN SASARAN

URAIAN

KET.

KEBIJAKAN

TARGET

2017

10,35 %

Pengembangan

sistem jaringan

informasi

perlindungan

konsumen dan

pengawasan,

pengendalian dan

pengamanan

peredaran barang

yang strategis dalam

bidang

perdagangan.

Jumlah pelaku

usaha yang

melakukan tera/tera

ulang Tahun (n) -

Jumlah pelaku

usaha yang

melakukan tera/tera

ulang tahun (n-1)

dibagi Jumlah

pelaku usaha yang

melakukan tera/tera

ulang tahun (n-1) x

100 %

TARGET

2020

Meningkatnya

kesadaran pelaku

usaha yang wajib

tera/tera ulang

Meningkatnya

kontribusi

perdagangan

terhadap

perekonomian

37,8 % 37,85 %

PROGRAM

TARGET

2018

TARGET

2019

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

37,72 %

Lembar - 1

MISI TUJUAN SASARANINDIKATOR TARGET INDIKATOR

FORMULASI

PERHITUNGANKEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

RPJMD KOTA BLITAR

URAIAN

TARGET

2016

TARGET

2017

TARGET

2021

TARGET

2021TARGET 2018

TARGET

2019

TARGET

2020

TARGET

2016

TUJUAN SASARAN

URAIAN

KET.

KEBIJAKAN

TARGET

2017

TARGET

2020PROGRAM

TARGET

2018

TARGET

2019

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Meningkatnya

penataan

pedagang kaki 5

Prosentase

Pedagang K5

yang memiliki

ijin SIPTU

Pembinaan/Penyuluh

an/Motivasi Kerja

bagi PKL

480 orang 500

orang

500

orang

500

orang

500

orang

500

orang

Studay

Banding/Diversifikasi

PKL

1 kali 0 1 kali 0 1 kali 0

Pendataan PKL 0 1 0 1 0 1

Stabilitas

harga bahan

pokok

< 50 % < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % < 50 % Informasi harga dan

stok bahan pokok

448 kali 483 kali 553 kali 588 kali 623 kali 623 kali

Pembinaan Penyalur

pupuk bersubsidi

1 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3kali 3 kali

Promosi

Perdagangan

0 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali

Nilai investasi

(Miliar Rupiah)

Prosentase

peningkatan

realisasi nilai

investasi

Peningkatan

Koordinasi dan

Kerjasama di

Bidang Penanaman

Modal

Terselenggaranya

koordinasi dengan

BPM Provinsi Jatim

0 5 Keg 6 Keg 7 Keg 8 Keg 8 Keg

Terselenggaranya

Sertifikasi fasilitasi

HKI bagi produk

Industri

0 3 Keg 3 Keg 4 Keg 4 Keg 5 Keg

Terjadinya

Peningkatan

sertifikasi bagi

produk industri

berupa hak merk, hak

Paten, halal dll

0 0 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg

Penyusunan RUPM

Penanaman Modal

Terselenggaranya

peta dan peluang

Investasi

0 1 Keg 0 0 1 Keg 0

Perwal terkait

Penanaman Modal

Terselengaranya

kemudahan dan

kepastian hukum

bagi Investor

0 1 Keg 0 0 1 Keg .0

Pengembangan

Pasar dan

Distribusi

barang/Produk

Meningkan kualitas

promosi dalam

rangka investasi

Fasilitasi Sertifikasi

Produk Unggulan

Daerah

7. PROGRAM

PENINGKAT AN

EFISIENSI PER

DAGANGAN DALAM

NEGERI

Meningkatkan

Sembako dan

barang penting

lainnya merupakan

kebutuhan utama

masyarakat dimana

stabilitas

ketersediaannya

harus dijamin

sehingga harganya

tetap terjaga dan

dapat meminimalisir

terjadinya inflasi.

28 % 30 % 35% 40 % 45% 50 %

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %Meningkatnya

investasi daerah

8. PROGRAM

PENINGKATAN PROMOSI

DAN KERJASAMA

INVESTASI

Meningkatnya

kelancaran

distribusi dan

jaminan pasokan

barang

kebutuhan pokok

Meningkatnya

Investasi PMDN

Pembinaan

Pedagang Kakilima

dan Asongan

Jumlah nilai

investasi tahun (n) -

Jumlah nilai

investasi tahun (n-1)

dibagi Jumlah nilai

investasi tahun (n-1)

X 100 %

Jumlah pedagang

kakilima (PKL) yang

memiliki ijin tahun

(n) dibagi Jumlah

seluruh Pedagang

Kakilima (PKL) tahun

(n) x 100 %

Harga rata.rata

Bahan Pokok dalam

Tahun (n) - Harga

Bahan Pokok awal

Tahun dibagi Harga

Bahan Pokok Tahun

(n) X 100 %

6. PROGRAM

PEMBINAAN PEDAGANG

KAKI LIMA DAN

ASONGAN

Lembar - 2

MISI TUJUAN SASARANINDIKATOR TARGET INDIKATOR

FORMULASI

PERHITUNGANKEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

RPJMD KOTA BLITAR

URAIAN

TARGET

2016

TARGET

2017

TARGET

2021

TARGET

2021TARGET 2018

TARGET

2019

TARGET

2020

TARGET

2016

TUJUAN SASARAN

URAIAN

KET.

KEBIJAKAN

TARGET

2017

TARGET

2020PROGRAM

TARGET

2018

TARGET

2019

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Prosentase

peningkatan

Jumlah

produk/ IKM

yang

bersertifikat

HKI

30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % Pengembangan

Potensi Unggulan

Terselenggaranya

pameran/ promosi

produk lokal,

regional maupun

Nasional

34 keg 37 keg 40 Keg 45 Keg 47 Keg 50 Keg

Koordinasi Antar

Lembaga Dalam

Pengendalian

Pelaksanaan

Investasi PMDN/

PMA

Terselenggaranya

Koordinasi Investasi

PMDN/PMA dengan

lembaga terkait

0 0 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

Penyelenggaraan

Pameran Investasi

Terselenggaranya

pameran investasi

0 0 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

NIP. 19630219 198903 1 007

Drs. MUCHSON, M.AP

Blitar, - - 2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Blitar

Pembina Utama Muda

Jumkah pelaku

usaha yang memiliki

sertifikasi HKI

tahun(n) - Jumlah

pelaku usha yang

memiliki sertifikasi

HKI tahun (n-1)

dibagi Jumlah

pelaku usaha yang

memiliki sertifikasi

HKI tahun (n-1) x

100 %

Meningkatnya

produk hasil IKM

yang memiliki

sertifikasi HKI

9.PROGRAM

PENINGKATAN IKLIM

INVESTASI DAN

REALISASI INVESTASI

Terjalinnya

Hubungan yang

harmonis antara

pengusaha

perdagangan yang

handal dengan

pengusaha IKM

Lembar - 3