KATAPENGANTARnakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/sakip/Renstra.pdfRencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi 1 Daftar Isi KATAPENGANTAR 2 BAB I PENDAHULUAN3

Rencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi

1

Daftar Isi

KATAPENGANTAR ................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................3

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 3

1.2 LandasanHukum ............................................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 5

1.4 Sistematika Penyusunan ................................................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................................. 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ................................................. 7

2.2 Sumber Daya SKPD ....................................................................................... 22

2.2.1 Sumber Daya Manusia ............................................................................... 23

2.2.2 Sarana dan Prasarana .............................................................................26-29

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................... 31

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan SKPD........................... 32

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................. 33

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD ........................................................................................... 33

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih ........................................................................................................... 34

3.3 Telaahan Renstra Provinsi ............................................................................ 35

3.4 Telaah RTRW ..................................................................................................37

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................................... 37

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................. 39

4.1 Tujuan ............................................................................................................ 40

4.2 Sasaran ......................................................................................................... 40

4.3 Strategi dan Kebijakan .................................................................................. 41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................. 46

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD ...............................................................................................58

6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD ....................................................................................................... 58

Bab VII Penutup ................................................................................................. 59


2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Secara umum,

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten

Banyuwangi merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten

Banyuwangi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih

spesifik, RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten

Banyuwangi memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan di Bidang

Tenaga kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi. Melalui dokumen

RENSTRA ini, maka DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten

Banyuwangi dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi

dan sasaran strategi yang ingin di capai selama periode tahun 2016-2021.

Pada akhirnya, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten

Banyuwangi ini.

Banyuwangi, Januari 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Banyuwangi

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19611029 199103 1 008


3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agenda prioritas pembangunan kabinet kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Tema pembangunan bidang ketenagakerjaan, yaitu pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.Agendanya penguatan faktor utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sasarannya tingkat pengangguran terbuka diharapkan sebesar 4,0 – 5,0 persen pada tahun 2019 dan menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 jt selama 5 (lima) tahun.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional masuk dalam agenda prioritas pembangunan kesatu (nawa cita) yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dan agenda prioritas pembangunan keenam (nawa cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Transmigrasi juga merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Titik pusat penyelenggaraan transmigrasi adalah manusia. Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru.

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2007, visi pembangunan Tahun 2005-2025 adalah indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam RPJM ke 3 Tahun 2015-2019 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dan ditindaklanjuti RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun Rencana Strategis Tahun 2016–2021.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang

didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Bupati, serta memuat program-program

pembangunan ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian yang akan dilaksanakan


4

langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dengan mendorong

peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021. Renstra tersebut

digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan

yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang

kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan

kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar

pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada

pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Banyuwangi,

khususnya di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Secara garis besar terdapat tiga aspek penting Bidang Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yaitu :

1. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja:

Diartikan sebagai kondisi semakin meningkatnya kualitas calon tenaga kerja dengan memiliki bekal ketrampilan (skill) maupun kompetensi yang di dukung sertifkat sehingga memliki daya saing dan kekuatan tawar (bargaining position) untuk mengisi peluang pasar kerja di dalam maupun luar negeri.

2. Hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja:

Semakin menurunya perselisihan hubungan industrial secara bertahap yang mencerminkan semakin kondusifnya iklim hubungan industrial:

3. Transmigrasi :

Adalah terlaksananya persebaran penduduk melalui transmigrasi dalam rangka

pemerataan pendidikan, Kesehatan dan jaminan social kepada golongan

penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas – fasilitas tersebut;

Dengan pengertian tersebut maka upaya membangun bidang

ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut jumlah angkatan kerja dan jumlah

pengguna tenaga kerja , tetapi juga perlu peningkatan fasilitas pelayanan

penempatan tenaga kerja dan upaya perlindungan tenaga kerja sehingga calon

tenaga kerja/ pencari kerja memiliki kualitas yang memadai sesuai kebutuhan pasar

kerja.

Sehubungan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan optimalisasi

penyelenggaraan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi menyusun Rencana Strategis (Renstra),

yang merupakan sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berwawasan lima tahunan mulai tahun 2016

sampai dengan 2021.

1.2 . Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra – SKPD Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;


5

2. Undang-Undang N0 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

TKI di Luar Negeri;

3. Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;

4. Undang-undang No. 98 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Undang-undang No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak

Azasi Manusia;

6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

7. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

8. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

9. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

10. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan

Pembangunan Nasional;

11. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara,

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

14. Peraturan pemerintah RI No 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 7 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara,

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 54 Tahun 2016 Tentang Rincian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi;

20. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah untuk menentukan

arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor tenaga kerja dan

transmigrasi selama 5 (lima) tahun.


6

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis antara lain :

1. Memberikan arah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi pada periode tahun 2016-2021;

2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis ini dengan sistematika meliputi :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis

Provinsi/Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


7

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan

dan pelayanan Masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya

pada Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Banyuwangi,

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. Pada paragraf 11 pasal 17 ayat (2), bahwa Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas : Melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

tenaga kerja dan transmigrasi;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi berupaya secara

maksimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar dapat terlaksana dengan

baik sebagaimana yang dituangkan dalam visi yang telah dijabarkan dalam misi,

strategi, kebijakan dan program.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, dengan output yang

ingin dicapai adalah Berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta

menanamkan jiwa wirausaha, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) melalui pelatihan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja dan

Pencari Kerja, terselenggaranya hubungan industrial yang harmonis,

peningkatan pemahaman tentang Undang-undang Ketenagakerjaan bagi

pengusaha dan tenaga kerja serta meningkatnya tarap hidup dan kesejahteraan

masyarakat melalui program Transmigrasi. Di samping itu dalam pelaksanaan

Program dan Kegiatan juga mengacu pada Stándar Pelayanan Minimum

harapan dan aspirasi masyarakat serta potensi dan kemampuan yang dimiliki

daerah.

Selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

juga akan melakukan koordinasi dan konsultasi untuk sinergitas program baik


9

dengan Instansi terkait, kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dalam upaya

untuk mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang ada.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman

dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran

pembangunan serta belanja sektor tenaga kerja dan transmigrasi selama kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi senantiasa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan deqngan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis

Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian PDT Desa dan Transmigrasi.

Selanjutnya Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Adapun fungsi

Rencana Strategis adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan

pelaksanaan program dan kegiatan kerja sehingga pembangunan lebih terarah,

berkesinambungan dan akuntabel.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

2.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD

A. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Banyuwangi

mempunyai tugas :

1) menyusun rencana program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;

2) melaksanakan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;

3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang

tenaga kerja dan transmigrasi;

4) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

5) melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi;

6) melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit

pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;


10

7) memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan

yang berlaku;

8) menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karier;

9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

10) menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

B. SEKRETARIAT

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan

tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan

umum.

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai

fungsi : Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana

kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum, kepegawaian,keuangan, perlengkapan

dan penyusunan program.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

b) pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dankegiatan

di lingkungan dinas;

c) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan

satuan kerja perangkat daerah terkait;

d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIS, mempunyai tugas :

1) menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

2) menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian,keuangan dan

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi dinas;


11

3) mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dankegiatan di

lingkungan dinas;

4) menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan

satuan kerja perangkat daerah terkait;

5) mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

6) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

7) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas pokok dan fungsinya; dan

8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, mempunyai tugas:

1) menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangansesuai dengan

rencana kerja dinas;

2) melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan

surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

3) menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang

perlengkapan;


saling mendukung;

5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

6) menyusun rencana Keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas;

7) melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan

keuangan dinas;

8) menyusun laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaanpengelolaan keuangan dinas;

9) menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;


saling mendukung;

11) menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;


tugas pokok dan fungsinya;

13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


12

3. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, mempunyai tugas:

1) menyusun rencana program Sub Bagian Penyusunan Program sesuai

dengan rencana kerja dinas;

2) menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program,kegiatan

dan anggaran dinas;

3) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;


saling mendukung;





C. TUGAS, FUNGSI BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan

serta melaksanakan fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan,

Pengupahan, Jaminan Sosial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial dan Syarat Kerja;

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Hubungan Industrial, mempunyai fungsi:

a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Bidang Hubungan

Industrial;

b) penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan

pengesahan peraturan perusahaan;

c) penerimaan dan pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara

pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh/pekerja yang ada

di perusahaan serta perjanjian kerja antara pengusaha dengan

pekerja/buruh pada perusahaan;

d) pemberian rekomendasi dan pencabutan izin operasional bagi

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

e) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

mogok kerja dan penutupan perusahaan serta pembinaan mediator,

konsiliator dan arbiter hubungan industrial;

f) pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan

ketetapan upah minimum dan pembinaan kepesertaan jaminan

sosial tenaga kerja dan penyelenggaraan kesejahteraan

pekerja/buruh;


13

g) pembinaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial dan

pengumpulan data hasil verifikasi keanggotaan serikat

pekerja/buruh;

h) pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan

organisasi pekerja/buruh serta penyusunan usulan penetapan

keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan;

i) pembinaan, pemberdayaan, dan pengusulan calon peserta diklat

Mediator Hubungan Industrial;

j) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas:

1) menyusun rencana Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan


2) menerima dan meneliti materi pengajuan permohonan pengesahan

peraturan perusahaan;

3) menerima dan mencatat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara

pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh/pekerja yang ada di

perusahaan serta perjanjian kerja antara pengusaha dengan

pekerja/buruh pada perusahaan;

4) memberikan rekomendasi dan pencabutan izin operasional bagi

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

5) melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan serta pembinaan

mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial;

6) melaksanakan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan

ketetapan upah minimum dan pembinaan kepesertaan jaminan

sosial tenaga kerja dan penyelenggaraan kesejahteraan

pekerja/buruh;

7) melaksanakan pembinaan sistem kelembagaan pelaku hubungan

industrial dan pengumpulan data hasil verifikasi keanggotaan serikat

pekerja/buruh;

8) melaksanakan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi

pengusaha dan organisasi pekerja/buruh serta penyusunan usulan

penetapan keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan;

9) melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengusulan calon

peserta diklat Mediator Hubungan Industrial;


saling mendukung;


14





2. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan Sosial

mempunyai tugas:

1) menyusun rencana Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan

Sosial sesuai dengan rencana kerja dinas;

2) menyusun pedoman pendaftaran organisasi ketenagakerjaan;

3) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga

bipartit, tripartit serta penetapan dan pengembangan konsep

pendidikan hubungan industrial;

4) menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh

untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan

hasil verifikasi dan melaksanakan pembinaan sistem dan

kelembagaan serta pelaku hubungan industrial di Kabupaten;

5) membentuk dan meningkatkan kinerja kader penyuluh hubungan

industrial;

6) mengkoordinasikan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam

rangka pembuatan produk LKS tripartit;

7) menyusun pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan,

pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja/buruh;

8) melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah terkait

maupun swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

pekerja/buruh;

9) melakukan analisa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan

penetapan upah minimum Kabupaten;

10) menyusun pedoman struktur dan skala upah;

11) menginventarisasi dan mengolah data laporan ketenagakerjaan;


saling mendukung;






15

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat

Kerja, mempunyai Tugas:

1) Menyusun rencana Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan

Sosial sesuai dengan rencana kerja dinas;

2) menyusun pedoman pendaftaran organisasi ketenagakerjaan;

3) menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga

bipartit, tripartit serta penetapan dan pengembangan konsep

pendidikan hubungan industrial;

4) menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh

untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan

hasil verifikasi dan melaksanakan pembinaan sistem dan

kelembagaan serta pelaku hubungan industrial di Kabupaten;

5) membentuk dan meningkatkan kinerja kader penyuluh hubungan

industrial;

6) mengkoordinasikan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam

rangka pembuatan produk LKS tripartit;

7) menyusun pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan,

pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja/buruh;

8) melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah terkait

maupun swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

pekerja/buruh;

9) melakukan analisa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan

penetapan upah minimum Kabupaten;

10) menyusun pedoman struktur dan skala upah;

11) menginventarisasi dan mengolah data laporan ketenagakerjaan;


saling mendukung;





D. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA.

1) Bidang Penempatan, Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun

program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan

penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar

kerja dan bursa kerja, penyuluhan,bimbingan jabatan dan analisis

jabatan, penggunaan TenagaKerja Warga Negara Asing Pendatang


16

(TKWNAP),pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat

karya,memfasilitasi pelatihan kerja dan pengelolaan

pelatihan,pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi

dansertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayat (1) Bidang

Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan

bursa kerja;

b. pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan pelaksanaan fasilitasi

bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;

c. monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar

kerja

d. pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga

Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);

e. pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian lembaga penyuluh

dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala

kabupaten

f. pemberian rekomendasi kepada pihak swasta dalam

penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Kabupaten;

g. fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan

pekerja potensial;

h. penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar KerjaAntar Daerah

(SPP AKAD);

i. fasilitasi pendayagunaan TKS dan Lembaga Sukarela

danpendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);

j. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(RPTKA)

perpanjangan;

k. penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas

Kabupaten/kota;

l. monitoring dan evaluasi penggunaan TKA dan penempatan TKI ke

luar negeri;

m. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan pada karya,serta

pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal;

n. fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral

penempatan TKI;

o. penerbitan perjanjian tempat penampungan calon TKI;


17

p. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja; informasi

ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan system informasi

ketenagakerjaan kabupaten;

q. fasilitasi pelatihan dan pengukuran dan peningkatan produktivitas;

r. pelaksanaan proses perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja;

s. pemberian rekomendasi perizinan magang keluar negeri;

t. pengawasan sertifikasi kopetensi dan akreditasi lembagapelatihan

kerja;

u. penyusunan pedoman pengawasan sertifikasi kompetensi,akreditasi

lembaga pelatihan kerja;

v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

1) menyusun rencana Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan


2) menyusun sistem dan menyebarluaskan informasi pasar kerja dan

bursa kerja;

3) memberikan pelayanan informasi pasar kerja dan memfasilitasi

bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;

4) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan

fungsional pengantar kerja;

5) memberikan rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga


6) pemberian rekomendasi untuk perizinan pendirian lembaga penyuluh

dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala

kabupaten;

7) pemberian rekomendasi kepada pihak swasta dalam

penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Kabupaten;

8) memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan

pekerja potensial;

9) menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar

Daerah (SPP AKAD);

10) memfasilitasi pendayagunaan TKS dan Lembaga Sukarela dan

pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);

11) melaksanakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA) perpanjangan;

12) menerbitkan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas

Kabupaten/kota;


18

13) melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA dan

penempatan TKI ke luar negeri;

14) memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat karya, serta

pelaksanaan program usaha mandiri sector informal;

15) memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan

multilateral penempatan TKI;

16) menerbitkan perjanjian tempat penampungan calon TKI;

17) melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;

informasi ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan sistem

informasi ketenagakerjaan kabupaten;

18) memfasilitasi pelatihan dan pengukuran dan peningkatan

produktivitas;

19) melaksanakan proses perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja

20) memberikan rekomendasi perizinan magang keluar negeri;

21) melaksanakan pengawasan sertifikasi kopetensi dan akreditasi

lembaga pelatihan kerja;

22) menyusun pedoman pengawasan sertifikasi kompetensi,akreditasi

lembaga pelatihan kerjja;


saling mendukung;





2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

1) menyusun rencana Seksi Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan


2) menyusun sistem informasi pasar kerja dan penyebarluasan informasi

pasar kerja;

3) mengumpulkan dan menganalisis data informasi pasarkerja;

4) menyusun pedoman teknis perizinan dan pembentukanLembaga


5) memfasilitasi pembinaan lembaga dan bursa kerja

6) menyusun pedoman penerbitan izin pendirian kantorcabang

Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

di wilayah provinsi;


19

7) melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasiPerusahaan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan cabang

PPTKIS,

8) melaksanakan pengembangan analisis jabatan dan penyuluhan

bimbingan jabatan;

9) memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja

10) menyusun standar dan pedoman teknis penerbitan rekomendasi

penyelenggaraan pameran bursa kerja (jobfair) kepada swasta;

11) menyusun pedoman permohonan rekomendasi RencanaPenempatan

Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah(RPTK AKAD);

12) menerbitkan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar

Daerah (AKAD) dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja AKL,

AKAD, AKSUS dan AKAN;

13) menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga

kerja potensial dan penyandang cacat di sector formal dan informal;

14) melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan TKI;

15) menyiapkan bahan pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin memperkerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA);

16) melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja ke

luar negeri;

17) memfasilitasi orientasi penempatan tenaga kerja;

18) menyusun pedoman dan penerbitan izin penempatan pembantu

rumah tangga;

19) menerbitkan perizinan tempat penampungan calon TKI;

20) menyusun pedoman penempatan dan mutasi penempatan tenaga

kerja;

21) menyusun sistem dan perangkat lunak serta bahan pembinaan

perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja dengan

pembentukan usaha mandiri;

22) mengumpulkan data potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia untuk kegiatan usaha mandiri;

23) membina tenaga kerja sektor informal dalam rangka perluasan kerja;

24) memfasilitasi bimbingan, pemanduan dan pembinaan usaha mandiri

bagi lulusan SD sampai dengan perguruan tinggi, dan pengusaha

mandiri sektor informal;

25) memfasilitasi kegiatan perluasan kerja sistem padat karya dan

terapan teknologi padat karya


20

26) memberikan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela

(TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukerala Indonesia di

wilayah provinsi;

27) melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan

program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat

karya;

28) melaksanakan pembinaan dan pengendalian pendayagunaan Tenaga

Kerja Sukarela (TKS), lembaga sukarela skala provinsi, Tenaga Kerja

Mandiri (TKM), danTeknologi Tepat Guna (TTG);


saling mendukung;





3. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai

tugas:

1) menyusun rencana Seksi Pelatihan danProduktivitas Tenaga Kerja

sesuai dengan rencana kerja dinas;

2) melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data base instruktur dan

tenaga pelatihan;

3) melaksanakan penyusunan pedoman teknis, fasilitasi,monitoring

pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan;

4) melaksanakan pembinaan Standar Kompetensi KerjaNasional

Indonesia (KKNI) dan Materi Ujian Kompetensi (MUK);

5) melaksanakan koordinasi dan inventarisasi data pembinaan asosiasi

profesi pelatihan;

6) memfasilitasi pelaksanaan uji keterampilan/kompetensi tenaga kerja;

7) melaksanakan sosialisasi program standarisasi dan sertifikasi tenaga

kerja;

8) memfasilitasi pemagangan di dalam dan di luar negeri;

9) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemagangan,

menginventarisasi data izin lembaga pelatihan;

10) menyusun pedoman pelatihan untuk meningkatkan produktivitas

lembaga penyelenggara pelatihan;


21

11) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi

pemantauanstatus/tingkat/jenjang kelembagaan dan perizinan

lembaga pelatihan swasta dan perusahaan;

12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan akreditasi dan perizinan lembaga pelatihan swasta;

13) memfasilitasi pembinaan produktivitas tenaga kerja;


saling mendukung;





E. BIDANG TRANSMIGRASI

1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok di Bidang

Ketransmigrasian;

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudayat (1),

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:

a) penyuluhan bidang transmigrasi;

b) pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon transmigran;

c) pengangkutan transmigran dari tempat asal sampai kelokasi

transmigrasi;

d) koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) tentang

penyelenggaraan transmigrasi;

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas:

1) menyusun rencana Bidang Transmigrasi sesuai dengan rencana kerja

Dinas;

2) melaksanakan penyuluhan bidang transmigrasi;

3) melaksanakan pendataan, bimbingan dan pelatihan kepada calon

transmigran;

4) melaksanakan pengangkutan transmigran dari tempat asal sampai ke

lokasi transmigrasi;

5) melaksanakan koordinasi Kerja sama Antar Daerah (KSAD) tentang

penyelengaraan transmigrasi;


22


saling mendukung;




9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

2. Kepala Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi mempunyai

tugas:

1) menyusun rencana Seksi Kerjasama dan PenempatanTransmigrasi

sesuai dengan rencana kerja dinas;

2) melaksanakan penyuluhan dan pengerahan calon transmigran;

3) melaksanakan pendaftaran dan seleksi pada calon transmigran;

4) melaksanakan penampungan, pemeriksaan adiministrasi,

pemeriksaan kesehatan dan bimbingan mental spiritual serta

pelatihan bagi calon transmigran;

5) melaksanakan pengangkutan dan pengawalan calon transmigrasi dari

tempat asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi;


saling mendukung;




9) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepadaatasan.

3. Kepala Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, mempunyai

tugas:

1) menyusun rencana Seksi Fasilitasi PerpindahanTransmigrasi sesuai

dengan rencana kerja Dinas

2) melaksanakan tinjau lapang/survey calon lokasitransmigrasi;

3) melaksanakan evaluasi tentang perkembangan transmigrasi yang

telah dimukimkan;

4) melaksanakan dan menyusun naskah kerjasama antar daerah di

bidang ketransmigrasian;

5) melaksanakan identifikasi perpindahan penduduk antar kabupaten,

antar provinsi dan antar negara;


saling mendukung;



23




F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi

yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja;

6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2.1.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris.

c. Bidang Hubungan Industrial

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;

e. Bidang Transmigrasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

b. Sub Bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Hubungan Insdustrial

a. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan Sosial

b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat

Kerja


24

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

a. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

b. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

5. Bidang Transmigrasi

a. Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi

b. Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.

6. Jabatan Fungsional


25

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI

.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

KABID BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

KABID PENEMPATAN TENAGA KERJA

KABID TRANSMIGRASI

SEKSI KERJASAMA DAN PENEMPATAN RANSMIGRASI

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA

SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

SEKSI FASILITASI TRANSMIGRASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT

KERJA


26


27

2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan

fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal

sebagaimana data berikut.

Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Data berdasarkan Ekselonisasi

Eselonisasi Jabatan

Eselonisasi Jabatan yang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : Eselon II b.

2. Sekretaris : Eselon III a.

3. Kepala Bidang : Eselon III b.

4. Kepala Seksi : Eselon IV a

5. Kepala Sub. Bagian : Eselon IV a.

b. Data berdasarkan Jabatan Struktural

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh :

Tabel 1. Jumlah Jabatan Struktural Disnakertrans Kabupaten Banyuwangi

Seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

pada Tahun 2017 berjumlah 22 orang termasuk Kepala Dinas. Kondisi aparatur

ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, Tingkat pendidikan formal dan pendidikan

penjenjangan maupun pendidikan khusus, maka kondisinya dapat diketahui dan di

lihat pada bagan sebagai berikut :

No Golongan Jumlah

1 Kepala Dinas 1

2 Sekretaris 1

3 Kepala Bidang 3

4 Kepala Sub. Bagian 2

5 Kepala Seksi 6

6 Pegawai Fungsional 1

7 Staf 8

JUMLAH 22


28

Gambar 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S2 S1 SMA SMP SD

Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Disnakertrans Kab. Banyuwangi

Perempuan

Laki - Laki

16 Orang

5 Orang

c. Data Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan.

Tabel 2 Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO Eselon Jumlah

1 DIKLAT PIM II 1

2 DIKLAT PIM III 3

3 DIKLAT PIM IV 9

JUMLAH 13

Tabel 2 menunjukkan pendidikan penjenjangan sejumlah 15 orang, dengan

DIKLAT PIM II berjumlah 1 orang, DIKLAT PIM III sejumlah 3 orang

DIKLAT PIM IV sejumlah 9 orang.

a. Pendidikan Khusus.

Pendidikan khusus ini diarahkan untuk mencetak tenaga-tenaga fungsional

yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Departemen

Tenaga Kerja dan Transmsigrasi denghan jangka waktu yang telah

ditentukan. Pendidikan tersebut meliputi :

S2 : 4 Orang

S1 : 11 Orang

SD : 2 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 6 Orang


29

1. Pendidikan bagi Pegawai Pengawas, yang bertugas mengawasi pelaksanaan

ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Pendidikan bagi Pegawai Perantara/Mediator, yang bertugas apabilan ada

perselisihan antara pekerja dan pihak pengusaha di bidang ketenagakerjaan

dan melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat kerja.

3. Pendidikan bagi Pegawai Pengantar Kerja, yang bertugas mempertemukan

para pencari kerja dengan pasar kerja.

2.1 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada

hasil. Orientasi pada input, terutama uang yang seperti selama ini dijalankan

hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-

tama akan fokus kemaslahatan masyarakat, berupa upaya untuk

menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Output dan outcome merupakan hasil langsung dari program-

program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud

sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi

pelayanan masyarakat. Adapun beberapa pelayanan yang dapat diberikan

untuk mencapai Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi yaitu :

1. Penyebarluasan informasi bursa kerja;

2. Pelayanan pembuatan AK 1 (kartu kuning bagi pencari kerja);

3. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja;

4. Pendidikan dan pelatihan berbasisi kompetens;

5. Pendataan LPK dan BKK;

6. Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktifitas kerja;

7. Pengembangan system sertifkasi dan kompetensi tenaga kerja dan pemagangan;

8. Pendataan TKI Purna dan Aktif;

9. Pelatihan edukasi keuangan bagi calon dan keluarga TKI;

10. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

11. Fasilitasi penetapan dewan pengupahan dan pembinaan kelembagaan pelaku hubungan industrial;

12. Pembentukan dan peningkatan kinerja kader penyuluhan hubungan industrial;

13. Penguatan kapasitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit;

14. Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan pengembangan pendidikan hubungan industrial;

15. Monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan;

16. Penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pemindahan dan penempatan transmigrasi.


30

a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Program yang dilaksanakan:

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Job Canvasing kepada perusahaan atau pengguna tenaga kerja;

2. Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja;

3. Faslitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja AKAN, AKAD dan AKL;

4. Pengolahan data Antar Kerja (online);

2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


1. Pendidikan, dan pelatihan berbasis kompetensi;

2. Pendataan LPK dan BKK;

3. Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktifitas tenaga

kerja;

4. Pengembangan system sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan

pemagangan

3. Program Perlindungan Tenaga Kerja


1. Sosialisasi Migran Aman di Desa;

2. Pelatihan Edukasi keuangan bagi calon TKI;

3. Pendataan TKI Purna dan Aktif;

4. Pelatihan manajemen keuangan dan kewirausahaan bagi TKI purna;

5. Pelatihan edukasi keuangan bagi keluarga TKI;

6. Sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan

ketenagakerjaan.

b. Bidang Hubungan Industrial

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Hubungan

Industrial dan Syarat Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain;

1. Fasilitasi penetapan dewan pengupahan dan pembinaan kelembagaan

pelaku hubungan industrial;

2. Pembentukan dan peningkatan kinerja kader penyuluhan hubungan

industrial;

3. Penguatan kapasitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit;

4. Fasilitasi peningkatan UMk menuju pencapaian kebutuhan hidup layak;

5. Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan pengembangan pendidikan

hubungan industrial;


31

6. Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan

hubungan industrial;

7. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat

kerja;

8. Pembinaan pelaksanaan sarana hubungan industrial;

9. Monitoring dan pembinaan ketenagakerjaan.

c. Bidang Transmigrasi

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah dan

Penempatan Transmigrasi

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain;

1. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sector

dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;

2. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi

untuk memenuhi kebutuhan SDM;

3. Penyuluhan Transmigrasi regional;

4. Pelatihan Transmigrasi regional.


32

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjukan dengan

kondisi capaian indicator tingkat pengangguran terbuka yang mana kondisi partisipasi

kerja di Kabupaten Banyuwangi masih berada pada kondisi cukup ideal dengan

melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk local secara baik.

Terkait tugas dan fungsi yang melekat pada SKPD yakni layanan kepada pencari kerja

dan pengguna tenaga kerja, sebagai berikut:

N

o

Indikator

Kinerja

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian (%)

2011 2012 2013 201

4

2015 201

1

2012 2013 2014 2015 201

1

2012 201

3

201

4

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

2,16

1,72

1,72

1,72

1,72 2,12 2,54 1,08 1,69 2,03

98

147

63

98 118

Tingkat partisipasi angkatan kerja

71,50

71,60

71,70

71,80

71,90

69,24

73,37 72,92 72,02 72,87

97

100,2

100,

2

100 100

Pencari kerja yang ditempatkan 20,10

20,10

20,20

20,30

20,40

67,9

69,7 70,8 69,2 73,19

338

350

350

340

360

Tingkat pengangguran terbuka 8,00

7,90

7,80

7,70

7,60 3,71

3,40 4,69 7,17 2,55

46

43

60

93

36

Keselamatan dan perlindungan 73,01 74,57 74,89

80,40

83,63 87,47

12,64 79,38 64,37 98,33

112

17

106

80

118

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

35,71 26,67 26,67 26,6

7 26,67

28,59

26,67 25,5 26,67 26,67

80

100

96

100

100


33

Lampiran capaian kinerja SKPD :

REKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN

KABUPATEN/KOTA BANYUWANGI

01 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012

Cetak

NO. NEGARA PENEMPATAN INFORMAL FORMAL

TOTAL

P L JML P L JML

1 BAHRAIN 6 0 6 0 0 0 6

2 HONG KONG 462 0 462 0 0 0 462

3 MALAYSIA 11 0 11 5 3 8 19

4 OMAN 2 0 2 0 0 0 2

5 QATAR 2 0 2 0 0 0 2

6 SAUDI ARABIA 0 0 0 1 0 1 1

7 SINGAPURA 70 0 70 0 0 0 70

8 TAIWAN 1861 25 1886 42 78 120 2006

9 UNITED ARAB EMIRATES 6 0 6 0 0 0 6

JUMLAH 2420 25 2445 48 81 129 2574




Cetak


TOTAL

P L JML P L JML

1 BAHRAIN 2 0 2 0 0 0 2

2 BRUNAI DARUSSALAM 4 0 4 0 5 5 9

3 HONG KONG 897 2 899 1 0 1 900

4 MALAYSIA 40 0 40 9 22 31 71

5 OMAN 4 0 4 0 0 0 4

6 QATAR 1 0 1 0 0 0 1

7 SINGAPURA 208 0 208 0 0 0 208

8 TAIWAN 2273 10 2283 52 184 236 2519


JUMLAH 3439 12 3451 62 211 273 3724

http://siskotkln.bnp2tki.go.id/content/disnaker_rekap_neg_content.php?d1=01&m1=01&y1=2012&d2=31&m2=12&y2=2012&button=View





34

EKAPITULASI REGISTRASI BERDASAR NEGARA PENEMPATAN



Cetak


TOTAL

P L JML P L JML


2 HONG KONG 851 3 854 0 0 0 854

3 MALAYSIA 64 0 64 12 34 46 110

4 OMAN 1 0 1 0 0 0 1

5 SAUDI ARABIA 0 0 0 0 1 1 1

6 SINGAPURA 203 0 203 0 0 0 203

7 TAIWAN 2071 9 2080 115 498 613 2693


JUMLAH 3206 12 3218 176 588 764 3982




Cetak


TOTAL

P L JML P L JML


2 HONG KONG 429 0 429 0 0 0 429

3 MALAYSIA 19 0 19 5 6 11 30

4 SINGAPURA 49 1 50 0 0 0 50

5 TAIWAN 1687 10 1697 78 266 344 2041

JUMLAH 2187 11 2198 90 305 395 2593




Cetak


TOTAL

P L JML P L JML


2 HONG KONG 508 1 509 0 0 0 509

3 MALAYSIA 14 0 14 11 7 18 32

4 SINGAPURA 67 0 67 0 0 0 67

5 TAIWAN 1867 6 1873 82 306 388 2261

JUMLAH 2457 7 2464 97 331 428 2892







35

REKAPITULASI PENCARI KERJA / AK – 1 TERDAFTAR

NO TAHUN UMUM

( A )

JOB FAIR

(B)

TOTAL

( A + B )

TKI

( C )

TOTAL

( A + B + C )

1 2011 1.273 - 1.273 2.254 3.527

2 2012 1.384 - 1.384 2.574 3.958

3 2013 1.498 1.195 2.693 3.725 6.418

4 2014 1.234 912 2.146 3.982 6.128

5 2015 1.519 1.481 3.000 2.593 5.593

TOTAL 7.208 3.430 10.638 12.874 23.512

PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN

NO

TAHUN

TKI

( LUAR NEGERI )

DALAM NEGERI

( AKL, AKAD, WUB)

TOTAL

1 2011 2.254 140 2.394

2 2012 2.574 184 2.758

3 2013 3.725 394 4.119

4 2014 3.982 119 4.101

5 2015 2.593 1.385 3.978


1

REKAPAN LAPORAN IPK TAHUN 2016 KABUPATEN BANYUWANGI

NO Bulan Pencaker Lowongan Penempatan

Laki laki Perempuan Jumlah Laki laki Perempuan Jumlah Laki laki Perempuan Jumlah

1 Januari 90 266 356 49 409 458 21 205 226

2 Pebruari 82 242 324 102 790 892 26 300 326

3 Maret 99 251 350 223 474 697 225 29 254

4 April 90 217 307 459 1961 2420 35 175 210

5 Mei 68 163 231 72 321 393 36 213 249

6 Juni 71 173 244 141 653 794 27 149 176

7 Juli 216 201 417 29 176 205 15 112 127

8 Agustus 123 301 424 148 614 762 27 298 325

9 September 156 403 559 3628 903 4531 46 225 271

10 Oktober 68 244 312 78 258 336 27 237 334

11 Nopember 89 333 422 85 361 446 25 240 332

12 Desember 15 74 89 36 158 194 20 231 251 1167 2868 4035 5050 7078 12128 530 2414 3081


2

SASARSAN

STRATEGIS

Anggaran Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan

Anggaran

Rata-rata

Pertumbuh

an

Uraian Indikator

Kinerja

Utama

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Ang

gar

Real

is

asi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menuru

nnya

Tingkat

pengang

guran

Terbuka

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pencari kerja yang ditempatkan

Tingkat pengangguran terbuka


3

Keselamatan dan perlindungan

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah


4

Kinerja Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2015

No Program/Kegiatan

2011 2012 2013 2014 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Program Peningkatan Kualitas

dan Produktifitas Tenaga Kerja 255.000.000 260.000.000 265.000.000 270.000.000 275.000.000

2 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 525.000.000 700.000.000 750.000.000 755.000.000 760.000.000

3 Program Perlindungan dan

Pengembangan Ketenagakerjaan 213.030.000 250.000.000 265.000.000 345.000.000 275.000.000

4 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi 244.500.000 285.000.000 320.000.000 350.000.000 400.000.000

5 Program Transmigrasi Regional 25.679.700 35.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000


5

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi masih diwarnai

dengan besarnya tingkat pengangguran, meskipun pada akhir tahun 2015

mengalami penurunan menjadi 2.55% dengan jumlah 22.787 jiwa berdasarkan data

BPS tahun 2016. Penyebab permasalahan tersebut antara lain tidak sesuainya

kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Rendahnya skill/keahlian pencari kerja juga menjadi permasalahan yang mendasar,

jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan SD-SMP masih besar yang tidak

memiliki pilihan lain kecuali bekerja ke luar negeri atau ke luar daerah, sehingga

kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kantong TKI di Jawa Timur.

Pelatihan dan pendidikan yang tidak efektif karena tidak berorientasi pada

dunia kerja menjadikan daya saing tenaga kerja lemah di persaingan pasar kerja,

ditambah lagi dengan dimulainya pasar kerja global. Di sisi lain minat tenaga kerja

untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi begitu besar. Alih

pengetahuan dan teknologi dalam pasar kerja global memberikan peluang untuk

meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja lokal. Kesadaran masyarakat

untuk membentuk organisasi agar memiliki daya tawar mulai berkembang, namun

peran serta swasta masih lemah dalam mengikuti peraturan perundang-undangan di

bidang ketenagakerjaan.

Pada urusan transmigrasi, tantangan yang terjadi yaitu penempatan

transmigran yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain minat masyarakat untuk menjadi

calon transmigran cukup tinggi sedangkan kuota pemberangkatan terbatas.


6

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan data capaian indicator ketenagakerjaan tersebut menunjukkan

bahwa kondisi partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum

optimal sehingga memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat.

Begitu juga dengan capaian indicator sengketa pengusaha – pekerja juga

masih tergolong kurang ideal yang lebih disebabkan hubungan internal pelerja

pengusaha, karena itu masih perlu upaya tindak lanjut ke depan dengan

pelaksanaan sosialisasi terhadap perusahaan atas hak hak pekerja secara

berkesinambungan.

Berikut adalah hasil indentifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi berdasarkan telaahan capaian indicator kinerja lima tahun

terakhir :

Sasaran Permasalahan

Sasaran 1 Menurunnya permasalahan internal perusahaan

1) Masalah pengupahan dan hak hak pekerja yang belum terpenuhi

2) Masih lemahnya lembaga hubungan industrial 3) Masih tingginya pelanggaran norma

ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja 4) Perlindungan dan jaminan social bagi pekerja yang

belum memadai 5) Kurangnya pemahaman peraturan

Ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha

Sasaran 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja

1) Masih rendahnya kualitas calon pencari kerja 2) Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar

negeri yang tidak bias diisi oleh tenaga kerja daerah 3) Ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja 4) Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja

yang disiapkan bagi pencari kerja

Sasaran 3 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

1) Peluang kerja masih terbatas pada sektor tertentu dengan kebutuhan tenaga kerja jenis kelamin tertentu

2) Kualitas tenaga kerja yang masih rendah 3) Masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di

luar negeri 4) Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta

Sasaran 4 Meningkatnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan

1) Masih tingginya tenaga kerja asing (TKA) 2) Rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri


7

3.1.1 Ketenagakerjaan

Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan, dunia ketenagakerjaan

sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu berupa pergeseran

pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah

angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Untuk mengantisipasi perubahan

harus melakukan reengineering dunia pendidikan dari yang bersifat umum menjadi

kejuruan dan ketrampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah.

Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi,

merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi,

elektronika dan manajemen. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan

teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan

persyaratan ketrampilan (skill requirement) yang tinggi.

Sistem mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga hanya

memerlukan ketrampilan ”tekan tombol”. Integrated Manufacturing systems,

merupakan suatu contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak diperlukan

ketrampilan yang tinggi, tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang semakin

meningkat, terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem mesin-mesin yang

semakin canggih.

Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap,

perilaku dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung

berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya,

lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang

masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan

tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Lembaga Latihan

Kerja harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha.

Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan

apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge,

skills dan attitudes.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Kabupaten Banyuwangi yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN

SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Sasaran 5 Meningkatnya kuota transmigrasi

1) Tidak seimbangnya animo masyarakat dengan

kesempatan bertransmigrasi 2) Masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta

dalam pembangunan transmigrasi 3) Masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak

berkembang,


8

1. Kesejahteraan Masyarakat yang semakin sejahtera ditandai oleh semakin

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan perhatian

utamapada tercukupinya kebutuhan dasar pokok, seperti pangan,papan,sandang,

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik,

sosial budaya ekonomi yang memadai.

Peningkatan kualitas kehidupan yang lebih difokuskan pada upaya pengentasan

masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang

sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.Kesejahteraan masyarakat yg

berkeadilan, yang tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu,

SARA, gender, maupun wilayah.

Memberikan dan menciptakan standar pelayanan serta cakupan pelayanan secara

menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yang berakhlaq mulia, yang tidak hanya sekedar

kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, tetapi juga pada dimensi mental-spiritual,

keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar

sejahtera lahir dan batin serta berakhlaq mulia, serta kepribadian di bidang budaya.

2. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan

masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya

sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya

yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi

ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama

dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

3. Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan

perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul

ekonomi rakyat utamanya pertania dengan berbagai subsektornya terutama

perikanan dan kelautan saerta perkebunan, periwisata, industri, perdagangan dan

jasa, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta lembaga keuangan dan

koperasi, yang didukung oleh infrstruktur fisik dan non-fisik yang memadai.

4. Peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, serta

mempercepat peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Peningkatan kualitas

SDM guna optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan

berkesinambungan.

MISI adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai

visi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan harapan untuk meningkatkan konstribusi

Banyuwangi dalam konstelasi regional dan nasional, maka untuk mewujudkan visi

tersebut ditetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan

kebutuhan dasar lainnya;


9

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermence)

serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1.Telaahan Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016-

2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan

Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari

prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program

pendukung (Generik).

3.3.1.1 Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 diarahkan untuk:

(1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu

lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang

memadai;

(2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam

sektor-sektor pembangunan;

(3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong

kesempatan kerja;

(4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan

peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;

(5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;

(6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;

(7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;

(8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;

(9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar

kerja.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai

permasalahan, antara lain:

1) Tingginya tingkat pengangguran;

2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;

3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.


10

3.3.1.2 Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.

1) Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu

banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di

luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan

pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang

perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan

kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

2) Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran

berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban

perdagangan manusia (humantrafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi

tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi

permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban

selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak

kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran.

Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di

lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang

lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

3) Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi

diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial

masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran

bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke

daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja

migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui

Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP).

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi

Jawa Timur secara jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur , baik

dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur Jawa Timur yaitu “ Jawa Timur Lebih

Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri , Berdaya Saing, dan Berakhlak”, dan Misi

Gubernur JawaTimur yaitu “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” ,

maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan di bidang

ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan di Jawa Timur pada

aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan


11

VISI Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING DAN HARMONIS , MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG MANDIRI, DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG PROFESIONAL”

Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1.Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas

tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

2.Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang

kerja di dalam dan ke luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui

pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja.

3.Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan

hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

4.Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan

masyarakat transmigrasi yang mandiri

5.Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan

administrasi kependudukan yang profesional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi melaksanakan urusan Pemerintah daerah

berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi. Dengan demikian, secara khusus tidak ada keterkaitan langsung

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Namun demikian,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tetap memberikan

dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya

lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang berkaitan

dengan tupoksi dan wewenang DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan analisis situasi, misi dan visi, Isu-isu

pengembangan dirumuskan menjawab tantangan yang terkait dengan

pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain:

3.5.1. Matrik Identifikasi Isu - isu Strategis ( Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika

Internasional

Dinamika

Nasional

Dinanika

Regional/Lokal

Lain lain


12

1. Bagi rumah tangga miskin tenaga kerja merupakan asset utama (terkadang satu2nya) sumber pendapatan/ penghasilan

Masih rendahnya daya saing tenaga kerja karena kualitas/kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan

Belum berfungsinya BLK

2. Belum optimalnya Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja karena Fasilitas mobilitas tenaga kerja belum optimal, masih banyaknya penggunaan tenaga kerja asing dan masih rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri

Masih rendahnya daya saing tenaga kerja karena kualitas/kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan

3. Perlindungan dan jaminan social bagi pekerja yang belum memadai sehingga menyebabkan hubungan industrial dan syarat kerja yang kurang harmonis/ permasalahan internal perusahaan

Permasalahan internal perusahaan karena kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan

4. Minimnya kuota transmigrasi, sarana prasaran wilayah transmigrasi yang masih kurang memadai

Calon transmigran mempunyai keinginan pada wilayah tertentu sebagai tujuannya bertransmigran

1. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan

kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa

isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara

lain masih belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK), secara maksimal,

masih belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di BLK, masih

perlunya penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, belum sinkronnya

kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah, masih

lemahnya lembaga hubungan industrial, masih tingginya pelanggaran

norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, , masih rendahnya

kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri, masih tingginya tenaga kerja

asing (TKA), rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri, banyaknya


13

kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga

kerja daerah akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya

kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.

2. Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai,

diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan

kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun

dikembangkan belum clear and clean, masih rendahnya partisipasi daerah dan

swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi

transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan

prasarana di lokasi transmigrasi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi

di kawasan transmigrasi.

3. Keberadaan sumber daya Disnakertrans, yang meliputi sumber daya manusia

(SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan,

menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas- tugas dan peran

Disnakertrans dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

4. Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar

pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan

tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan. sumber

daya itu harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat

dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi SDM yang

berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai.

3.5.1.1 Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah:

1. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta

2. Kualitas Tenaga Kerja

3. Kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha terhadap peraturan

perundang undangan Ketenagakerjaan

Isu strategis berkaitan dengan Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta

adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lima

tahun kedepan dikarenakan:

a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun hanya pada sector

tertentu dan mayoritas menyerap tenaga kerja perempuan.

b. Semakin meningkatnya arus in migration yang mengakibatkan peluang

kerja bagi penduduk lokal termarjinalkan sehingga meningkatkan jumlah

pengangguran.

Isu strategis berkaitan dengan peningkatan Kualitas Tenaga Kerja adalah hal

yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Banyuwangi lima tahun kedepan

dikarenakan tidak sesuai antara supply and demand dalam pasar kerja.

Adapun Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha dalam meningkatkan

pemahaman peraturan ketenagakerjaan perlu dimunculkan agar tercipta


14

hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja serta semakin

kondusifnya iklim usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

3.5.1.2 Isu Strategis Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2016-2021 diarahkan sebagai alternatif

dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam

memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat

pilar ketahanan nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi

alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada

akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan

ketransmigrasian adalah:

1) Mengembangkan potensi sumberdaya alam perdesaan terintegrasi dengan

pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan

ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi

(WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi

perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan

sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan

transmigrasi.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah:

a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran

permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada

kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada

untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan

skema KTM;

b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan

permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri;

c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha

dengan masyarakat di kawasan transmigrasi;

d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan

peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi;

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta

pembekalan mental dan etos kerja;

f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran;

g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah.

2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan

pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru

dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan

daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya

saingkawasan Transmigrasi.


15

3.5.2. 1. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran

Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penangananya

No

Sasaran jangka

menengah

Renstra

Permasalahan

Pelayanan

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja

Sarana prasarana yang belum lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja

Masih rendahnya mutu SDM karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak melilikinya kompetensi kerja

Jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi

2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

Fungsi pasar kerja dalam rangka melayani pencari dan pengguna tenaga kerja belum maksimal

Pasar kerja yang tidak efisien sehingga menjadi penghambat berkembangnya pasar kerja di indonesia

Dalam konteks pasar global, keberadaan Tenaga kerja Luar Negeri memberikan sumbangan kontribusi devisa yang cukup besar bagi Indonesia

3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan

Belum optimalnya peran, fungsi serta jumlah sarana hubungan industrial, pemberlakuan upah minimum belum sesuai yang diharapkan.

Kurangnya pemahanan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja

Adanya peraturan perundangan undangan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penciptaan hubungan industrial yang harmonis

4. Peningkatan perlindungan tenaga, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan

Belum maksimalnya kecakupan kepesertaan jaminan social kepada seluruh pekerja

Belum maksimalnya ketersediaan, kualitas dan kapasitas pelayanan jaminan social.

Telah dibentuk 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)


16

3.5.2.2 Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra

SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penangananya

No

Sasaran jangka

menengah

Renstra

Permasalahan

Pelayanan

Sebagai Faktor


1. Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja

Sarana prasarana yang belum lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja

Masih rendahnya mutu SDM karena rendahnya mutu pendidikannya dan tidak melilikinya kompetensi kerja

Jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi

2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal

Fungsi pasar kerja dalam rangka melayani pencari dan pengguna tenaga kerja belum maksimal

Pasar kerja yang tidak efisien sehingga menjadi penghambat berkembangnya pasar kerja di indonesia

Dalam konteks pasar global, keberadaan Tenaga kerja Luar Negeri memberikan sumbangan kontribusi devisa yang cukup besar bagi Indonesia

3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja.

Belum optimalnya peran, fungsi serta jumlah sarana hubungan industrial, pemberlakuan upah minimum belum sesuai yang diharapkan.

Kurangnya pemahanan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja

Adanya peraturan perundangan undangan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penciptaan hubungan industrial yang harmonis

4. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh

Belum maksimalnya kecakupan kepesertaan jaminan social kepada seluruh pekerja

Belum maksimalnya ketersediaan, kualitas dan kapasitas pelayanan jaminan social.

Telah dibentuk 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)

3.5.2.3. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan

Rencana Tata Ruang wilayah beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penangananya

No

Rencana tata ruang

wilayah terkait tug

as dan fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor


1.

2. N I H I L 3.

4.


17

3.5.2.4. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penangananya

No

Hasil KLHS terkait

tugas dan fungsi

SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Sebagai Faktor


1.

2. N I H I L 3.

4.

3.5.2.5 Tabel Skor Kriteria Pembobotan Pemilihan Isu dan Hasil Penilaian

No

Kriteria

Bobot

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

20

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

10

3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

20

4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

TOTAL

100


18

BAB IV

Tujuan & Sasaran

4.1 Tujuan

Dari ke 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang diamanatkan

kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi adalah Misi ke 2

yaitu :

“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan

lokal“

Rencana Strategis mengacu pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk

menyelaraskan maka perlu menerjemahkansasaran RPJMD. Sasaran RPJMD

merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Berdasarkan Tupoksi Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang diakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

“Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif melalui

ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan pencari kerja”.

Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan

pertumbuhan ekonomi yaitu permasalahan pengangguran. Dalam mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, maka permasalahan pengangguran

harus mendapatkan perhatian yang utama. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang

ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu “Menurunnya Tingkat

Pengangguran”.

4.2 Sasaran

Guna mendukung pelaksanaan pada misi ke -2 yaitu “ Mewujudkan daya saing

ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal “, maka perlu ditentukan

sasaran beserta indikator yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai

misi tersebut. Terdapat 2 (dua) Sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis yang

telah ditetapkan, antara lain :

➢ Sasaran Strategis 1 : Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).

• Indikator Sasaran Strategis 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka.

➢ Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi Yang

Profesional.

• Indikator Sasaran Strategis2 : Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar

operasional Aparatur selama 12 bulan

Tujuan sasaran jangka menengah pelayanan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, seperti terlihat pada tabel berikut:


19

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BanyuwangiTahun 2016 s.d. 2021

No

.

SASARAN SKPD INDIKATOR

SASARAN SKPD SPM

DEFINISI OPERASIONAL

DAN FORMULA/ RUMUS

PERHITUNGAN

Target

TUJUAN SKPD Tahun

Dasar

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi

yang Berkualitas dan

Inklusif

Menurunnya Tingkat

Pengangguran Terbuka

Persentase Pencari

Kerja Yang

Ditempatkan

∑ Pencari Kerja yang ditempatkan -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang terdaftar

73.19 74.59 76.00 77.45 78.92 80.43 81.96

Persentase TKI yang

Bermasalah

Σ TKI Bermasalah ---------------------x100% Σ TKI Terdaftar

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Persentase Pencari

Kerja yang bersertifikat

∑ Pencari Kerja yang bersertifikat -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang terdaftar

48,3

48,3

48,3

49

49,6

50,2

50,2

Persentase Penempatan

Transmigrasi

∑ Transmigran yang diberangkatkan

--------------------- X 100 ∑ Transmigran yang mendaftar

0.15 0.37 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46

Presentase

Hubungan Industrial

Σ Kasus yang terselesaikan ---------------------x100%

70 70 76,19 77,51 78,97 79,17 79,17


20

dan Syarat Kerja

yang Kondusif

Σ kasus yang terdaftar


21

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi pembangunan Kabupaten

Banyuwangi 2016-2021 yang telah di tetapkan, maka Dinas Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pencapaian Sasaran

Strategis Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan informasi

ketenaga kerjaan yang unggulan, penyelesaian permasalahan tenaga kerja dan

penempatan transmigran yang efektif. Keberhasilan pembangunan merupakan

sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Indikator

sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan sangat dipengaruhi oleh strategi

kebijakan yang ditentukan.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dibangun melalui pendekatan

isu-isu strategis yang diuraikan sebelumnya. Untuk itu perlu adanya identifikasi

agar dapat diketahui faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan,

Kelemahan, Peluang dan Ancaman.Hasil identifikasi faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan

tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) yang tergambar dalam tabel berikut :

(+) Kekuatan (+) Peluang

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran

Tingkat Layanan Publik

Tersedianya Angakatan Kerja dengan jumlah besar

Besarnya minat pencari kerja untuk ditempatkan melalui mekanisme AKAN dan AKAD

Tersedianya Investor yang membuka lapangan kerja baru Besarnya peluang pencari kerja untuk

mendapatkan pekerjaan Situasi kondusif hubungan industrial Penyempurnaan peraturan perundang

undangan ketenagakerjaan dan jaminan social tenaga kerja

Besarnya animo masyarakat untuk menjadi calon transmigran

Alih pengetahuan dan teknologi melalui Pasar kerja global

Komitmen Pemerintah dalam memfasilitasi calon transmigran

(-) Kelemahan (-) Ancaman

Kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

Rendahnya penyerapan angkatan kerja

Kurangnya kesadaran swasta untuk turut serta dalam pembangunan ketenagakerjaan

Rendahnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam bidang ketenagakerjaan

Minimnya Jumlah Apatur yang membidangi ketenagakerjaan

Rendahnya efektifitas pelatihan dan pendidikan

Tidak adanya payung hukum di daerah perihal penyelenggaraan ketenagakerjaan

Persaingan pasar kerja yang semakin ketat

Minimya kuota penyerapan transmigran Penempatan transmigran yang tidak tepat sasaran


22

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Atas dasar informasi yang telah

terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai

berikut:

Opportunity (Peluang) Threat (Tantangan)

Tingkat Layanan Publik

Besarnya minat pencari kerja untuk ditempatkan melalui mekanisme AKAN dan AKAD

Rendahnya kemampuan/skill pencari kerja

Adanya organisasi-organisasi pendamping masyarakat di bidang ketenagakerjaan

Rendahnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam bidang ketenagakerjaan

Besarnya minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi

Rendahnya efektifitas pelatihan dan pendidikan

Alih pengetahuan dan teknologi melalui Pasar kerja global

Persaingan pasar kerja yang semakin ketat

Komitmen Pemerintah dalam memfasilitasi calon transmigran

Penempatan transmigran yang tidak tepat sasaran

Strenght (Kekuatan) Alternative Strategy Alternative Strategy

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran

Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran

Tersedianya Angakatan Kerja dengan jumlah besar

Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak swasta dan masyarakat

Peningkatan keberhasilan penempatan transmigran di wilayah transmigrasi

Tersedianya Investor yang membuka lapangan kerja baru

adanya situasi kondusif pada hubungan industrial

Besarnya animo masyarakat untuk menjadi calon transmigran

Weaknes (Kelemahan) Alternative Strategy Alternative Strategy

Kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja serta pemahaman tentang syarat kerja.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perbaikan Manajemen Dan Jaminan Sosial.

Kurangnya kesadaran swasta untuk turut serta dalam pembangunan ketenagakerjaan

Minimnya Jumlah Apatur yang membidangi ketenagakerjaan

Tidak adanya payung hukum di daerah perihal penyelenggaraan ketenagakerjaan

Minimya kuota penyerapan transmigran

Berdasarkan analisa tersebut diketahui terdapat 4 (empat) alternatif

strategi sebagai berikut :

St. 1 Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan

Dasar Administrasi Perkantoran; (S-O)


23

St. 2 Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pengembangan

Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Swasta dan Masyarakat; (S-O)

St. 3 Peningkatan Keberhasilan Penempatan Transmigran Di Wilayah

Transmigrasi; (S-T)

St. 4 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Dengan Kompetensi Yang

Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Serta Pemahaman Tentang Syarat Kerja;

(W-O)

St. 5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perbaikan Manajemen

Dan Jaminan Sosial. (W-T)

Strategi-strategi yang dimunculkan melalui analisis SWOT tersebut, dapat

diuraikan sebagai berikut :

St. 1 Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan

Dasar Administrasi Perkantoran.

Profesionalitas tata kelola dalam pemenuhan kebutuhan dasar

administrasi perkantoran ditujukan sebagai penunjang seluruh kegiatan

rutin bagi kegiatan internal aparatur dalam memberikan pelayanan publik

kepada masyarakat. Pemenuhan tersebut diharapkan dapat

meningkatkan performance SKPD untuk mencapai sasaran berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan.

St. 2 Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pengembangan

Kemitraan dengan Berbagai Pihak Swasta dan Masyarakat.

Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan harus dipahami

secara komperhensif dengan melibatkan banyak pihak. Peran serta para

pemangku kepentingan harus dibangun secara berkesinambungan agar

mata rantai kebutuhan di pasar kerja tetap terhubung dan saling

melengkapi. Perluasan kesempatan kerja merupakan sarana untuk

mengatasi permasalahan pengangguran akibat disparitas antara

permintaan dan penawaran di pasar kerja, oleh karena itu dengan

meningkatkan sinergitas semua pihak diharapkan dapat meminimalisir

permasalahan tersebut di Kabupaten Banyuwangi.

St. 3 Peningkatan Keberhasilan PenempatanTransmigran Di Wilayah

Transmigrasi.

Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala demografi

yang mengakibatkan kondisi perekonomian yang tidak merata di daerah-

daeah. Ledakan penduduk dalam suatu wilayah akan berdampak negatif

dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlu adanya

penyebaran penduduk yang efektif melalui transmigrasi. Keberhasilan

penempatan transmigran meliputi banyak faktor antara lain keterampilan

transmigran, kesiapan daerah transmigran, kondisi sosial masyarakat di

daerah transmigran, dan lain sebagainya. Upaya peningkatan


24

keberhasilan penempatan transmigran tersebut diharapkan dapat

meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat umum khususnya di

Kabupaten Banyuwangi.

St. 4 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dengan Kompetensi yang

Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja serta Pemahaman Tentang Syarat

Kerja.

Penyiapan tenaga kerja untuk menghadapi persaingan di pasar kerja

merupakan fungsi sektor pendidikan yang belum optimal, karena tidak

semua pendidikan formal berorientasi kepada kebutuhan dunia kerja.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam mencocokan kompetensi para

pencari kerja dengan kebutuhan pengguna di pasar kerja. Kondisi

hubungan industrial yang harmonis juga merupakan faktor yang penting

guna menunjang kondusifitas pembangunan ketenagakerjaan, oleh

karena itu pemahaman mengenai syarat kerja pemahaman syarat kerja

perlu ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat menjembatani

kondisi disparitas antara tenaga kerja dan pengusaha, sehingga terjalin

simbiosis mutualisme antara keduanya.

St. 5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Perbaikan

Manajemen dan Jaminan Sosial.

Kesadaraan masyarakat khususnya bagi pekerja mengenai

pentingnya fungsi manajemen sangat dibutuhkan agar mereka

mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu aktifitas

ekonomi yang dijalankan. Pemahaman terhadap risiko kerja dengan

pendekatan yang preventif akan membantu masyarakat mencapai

kesejahteraan di masa yang akan datang. Peningkatan pemberdayaan

masyarakat melalui perbaikan manajemen dan jaminan sosial diharapkan

dapat menggerakan masyarakat kepada pola produktifitas dan etos kerja

yang lebih baik.

Dari beberapa strategi tersebut sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

pada RJPMD, maka terdapat dua strategi yang digunakan oleh SKPD untuk

mencapai sasaran dan tujuan, antara lain :

1. Strategi : Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran.

Indikator sasaran : Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional

Aparaturselama 12 bulan.

2. Strategi : Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui

Pengembangan Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Swasta Dan Masyarakat.

Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka.


25

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa

kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced scorecard

melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif

proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun

definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat

mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani,

kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses

penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan

penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong

upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada

perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi

peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi

upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-

upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung

strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijkan-kebijakan tersebut dapat

dirincikan sebagai berikut:

NO Prespektif

St I. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pengembangan Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Swasta Dan Masyarakat

Kebijakan Umum program

1 Prespektif Masyarakat MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DENGAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI

2 Prespektif Proses Internal PENGUATAN KEMITRAAN KERJA DENGAN SWASTA PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

3 Prespektif Kelembagaan - -

4 Prespektif Keuangan - -

NO Prespektif

St II. Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Administrasi Perkantoran

Kebijakan Umum program

1 Prespektif Masyarakat -

2 Prespektif Proses Internal Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang

Perangkat Daerah yang efektif dan efisien

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI

PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

3 Prespektif Kelembagaan -

4 Prespektif Keuangan -


26

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

5.1 Rencana Program Tahun 2016 - 2021

Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan

diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi, dengan 2 (dua) Program Prioritas untuk

Bidang Tenaga Kerja, yaitu:


2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

5.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Dasar SKPD

Program/kegiatan ini merupakan kebutuhan dasar dari organisasi

perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan yang menunjang

keberlangsungan organisasi. Prioritas ini dijabarkan dalam urusan dasar

SKPD, urusan wajib, urusan pilihan, program, dan kegiatan sebagai berikut

:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Adimistrasi,

dengan kegiatan sebagai berikut:

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

1.3. Penyediaan Jasa Perkantoran

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

1.10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.14. Pengadaan Mebeleur.

1.15. Pemeliharaan Gedung Kantor

1.16. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor.

1.18. Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Kantor.


27

1.19. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor;

1.20. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.21. Pemeliharaan Intranet

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

2.1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

2.2. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat

Daerah.

5.2.2 Program dan Kegiatan Prioritas Utama

Program/kegiatan prioritas utama adalah program/kegiatan yang

diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka

pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun

rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal,

dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar

masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk

pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Adapun rincian program/kegiatan prioritas utama tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Ketenagakerjaan


a) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta Informasi bursa tenaga kerja yang

disebarluaskan melalui Job market fair.

b) Job Canvasing Kepada perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja

Indikator Kegiatan : jumlah informasi lowongan pekerjaan pada perusahaan

atau pengguna tenaga kerja.

c) Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. AKAN,

AKAD dan AKL

Indikator Kegiatan : jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan pada pekerjaan

yang layak di sektor formal melalui AKAN, AKAD, dan

AKL.

d) Pengolahan Data Antar Kerja (online)

Indikator Kegiatan : Jumlah Data pencari kerja yang memenuhi persyaratan

penempatan Tenaga Kerja.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.1 Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja.

1.2 Pelatihan Bahasa Asing Bagi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar

Negeri;


28

Indikator Kegiatan : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan

bahasa Asing.

1.3 Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan Las

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta pelatihan perbengkelan Las yang

ber kopetensi.

1.4 Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan

Otomotif

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

keterampilan perbengkelan Otomotif.

1.5 Pendataan LPK dan BKK

Indikator Kegiatan: Jumlah Lembaga yang teridentifikasi

1.6 Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga

kerja

Indikator Kegiatan : Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan

pengembangan kelembagaan.

1.7 Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan

Pemagangan

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi profesi

Sedangkan 2 ( dua ) Program Pendukung untuk Urusan Ketenagakerjaan adalah :

3. Program Pengembangan Hubungan Indusrtrial dan Syarat Kerja

a) Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan

Kelembagaan Pelaku Hubungan Industrial

Indikator Kegiatan : Jumlah penetapan Organisasi pekerja dan

organisasi pengusaha dalam Dewan

Pengupahan

b) Pembentukan dan Peningkatan Kinerja Kader Penyuluhan

Hubungan Industrial

Indikator Kegiatan : Jumlah pelatihan kinerja kader penyuluhan

Hubungan Industrial

c) Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

Indikator Kegiatan : Jumlah kuantitas dan kualitas terkait

Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

d) Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup

Layak

Indikator Kegiatan : Jumlah Analisa KHL, koordinasi dengan

instansi terkait dan Penetapan UMK

e) Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Pengembangan

Pendidikan Hubungan Industrial

Indikator Kegiatan : Jumlah pembinaan LKS Bipartit dan lembaga

ketenagakerjaan lain di Perusahaan


29

f) Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.

Indikator Kegiatan : Jumlah sosialisasi terkait UU No 2 Tahun

2004

g) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan

Syarat Kerja

Indikator Kegiatan : Jumlah tindak lanjut penyelesaian

perselisihan hubungan Industrial dan

syarat kerja

h) Pembinaan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial

Indikator Kegiatan : Jumlah pembinaan pelaksanaan perjanjian

kerja, PKB, PP dan kesejahteraan pekerja

i) Monitoring dan Pembinaan Ketenagakerjaan

Indikator Kegiatan : Jumlah monitoring dan Evaluasi Laporan

ketenagakerjaan di Perusahaan

j) Fasilitasi Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Indikator Kegiatan : Jumlah penyelesaian dan penyusunan

formasi calon Mediator, Konsiliator dan

Abiter Hubungan Industrial

4. Program Perlindungan Tenaga Kerja

a) Sosialisasi Migran Aman di Desa

Indikator Kegiatan : Jumlah keluarga Migran yang mendapatkan

Sosialisasi

b) Pelatihan Bahasa Asing bagi Calon TKI

Indikator Kegiatan : Jumlah TKI pra dan purna yang difasilitasi

c) Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Calon TKI

Indikator Kegiatan : Jumlah TKI pra dan purna yang difasilitasi

d) Pendataan TKI Purna dan Aktif

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta calon tenaga kerja yang

mengikuti pelatihan bahasa asing

e) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan Bagi TKI

Purna

Indikator Kegiatan : Jumlaah peserta TKI purna yang mampu

mengelola keuangan

f) Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Keluarga TKI

Indikator Kegiatan : Jumlah keluarga TKI yang mampu mengelola

keuangan

5. Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi

a) Peningkatan kerjasama antar Wilayah, Antar pelaku dan Antar

Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmsigrasi

Indikator Kegiatan : Fasilitasi kerjasama antar wilayah, antar

pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi


30

b) Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan serta Penempatan

Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Indikator kegiatan : Jumlah perpindahan serta penempatan

transmigran untuk memenuhi kebutuhan

SDM yang dikerahkan dan difasilitasi

c) Penyuluhan Transmigrasi Regional

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta calon transmigrasi yang

mengikuti Penyuluhan

d) Pelatihan Transmigrasi Regional

Indikator Kegiatan : Jumlah peserta pelatihan ketrampilan

Pengolahan Hasil Pertanian bagi

Transmigrasi dan Exodan

5.2.3 Program dan Kegiatan Prioritas Reguler

Program/kegiatan regular adalah kegiatan yang pelaksanaan dan

penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin dan berulang setiap tahun,

dengan maksud, tujuan, volume anggaran dan output relative tetap atau

sama, yang mana apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada

organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Secara rinci rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran pendanaan indikatif, dapat disimak pada Tabel 5.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi (2016 – 2021)

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/ RUMUS

PERHITUNGAN

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

TARGET TAHUN Kondisi kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Menurunnya Tingkat Pengangg

uran

Persentase

Pencari Kerja

Yang

Ditempatkan

∑ Pencari Kerja yang ditempatkan -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang

terdaftar 73.19 74.59 76.00 77.45 78.92 80.43 81.96 81.96

Persentase TKI

yang

Bermasalah

Σ TKI Bermasalah ---------------------x100% Σ TKI Terdaftar

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Persentase

Pencari Kerja

yang

bersertifikat

∑ Pencari Kerja yang bersertifikat -----------------------x100% ∑ Pencari Kerja yang terdaftar

48,3

48,3

48,3

49

49,6

50,2

50,2

50,2

Persentase

Penempatan

Transmigrasi

∑ Transmigran yang diberangkatkan

--------------------- X 100 ∑ Transmigran yang mendaftar

0.15 0.37 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.46

Presentase

Hubungan

Σ Kasus yang terselesaikan ---------------------x100% Σ kasus yang terdaftar

70 70 76,19 77,51 78,97 79,17 79,17 79,17


31

Industrial dan

Syarat Kerja

yang Kondusif


32

Tabel 5.1 Capaian Kinerja Program dan kerangka pendanaan

OPD

Penangg

ung jawab /

pendudu

kung

Kode Bidang urusan Pemerintahan dan

Program prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan (

Output )

Satuan Kondisi

Kinerja

awal RPJMD

( 2015 )

Tahun ke I ( 2016) Tahun ke 2 ( 2017) Tahun ke 3 (2018) Tahun ke 4 ( 2019 ) Tahun ke 5 ( 2020 ) Kondisi Kinerja

pada ahir periode

RPJMD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kesekertariatan

00

00

01

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah waktu jasa surat

menyurat yang tersedia

bulan N 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 Sekre

tariat

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan listrik

Jumlah waktu jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik yang

tersedia

bulan N 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000

Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah jasa tenaga

perkantoran yang

tersedia

Or/bl

n

N 54 54.000.000 54 54.000.000 54 54.000.000 54 54.000.000 54 54.000.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yang tersedia

Jenis N 70 55.000.000 70 55.000.000 70 55.000.000 70 55.000.000 70 55.000.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan yang

tersedia

Jenis N 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000 7 30.000.000

Penyediaan Komponen

Instalasi listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yang

tersedia

Jenis N 20 30.000.000 20 30.000.000 20 30.000.000 20 30.000.000 20 30.000.000

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah jenis peralatan

dan perlengkapan kantor

yang tersedia

Unit N 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000


33

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jenis jenis peralatan

rumah tangga yang

tersedia

Jenis N 25 40.000.000 25 40.000.000 25 40.000.000 25 40.000.000 25 40.000.000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang tersedia

Exem

plar

N 400 15.000.000 400 15.000.000 400 15.000.000 400 15.000.000 400 15.000.000

Penyediaan Bahan

logistik Kantor

Jumlah waktu bahan

logistik kantor yang

tersedia

Liter N 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000 7.200 100.000.000

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang tersedia

Kotak N 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000 2.000 50.000.000

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar

Daerah

Jumlah waktu rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Bulan N 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000 12 200.000.000

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

Unit N 7 15.000.000 7 15.000.000 7 15.000.000 7 15.000.000 7 15.000.000

Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang

diadakan

Unit N 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000

Pemeliharaan Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

rutin/berkala

Unit N 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara rutin/berkala

Unit N 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000

Pemeliharaan Jaringan

Intranet

Jumlah jaringan intranet

yang dipelihara

rutin/berkala

Unit N 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000

Pemeliharaan Peralatan/

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

peliharaan rutin/berkala

Unit N 80 40.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000 80 40.000.000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

kantor

JumlahnGedung Kantor

yang di Rehab

Sedang/Berat

unit 1 175.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000

Pemeliharaan Jumlah perlengkapan buah 8 20.000.000 12 20.000.000 16 25.000.000 1616 25.000.000 25.000.000


34

Perlengkapan Gedung

Kantor

gedung kantor yang

dipelihara

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Taman Kantor

Jumlah taman kantor

yang dipelihara

rutin/berkala

Unit N 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000

Ketenagakerjaan

02 01 15 PROGRAM

PENINGKATAN

KESEMPATAN KERJA

Persentase Pencari

kerja yang ditempatkan %

74,59 76,00 77,45 78,92 80,43 81,96

bid.

Penta

Penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja ( Job

Market Fair ( bursa kerja

terbuka )

Jumlah peserta Informasi

bursa tenaga kerja yang

disebarluaskan melalui

Job market fair Perusa

haan

50 141.490.500 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000 50 150.000.000

Job Canvasing Kepada

perusahaan atau Pengguna

Tenaga Kerja

Jumlah Canvasing tenaga

kerja di Perusahaan Perusa

haan

0 0 2500 150.000.000 2500 150.000.000 2500 150.000.000 2500 150.000.000 2500 150.000.000

Fasilitasi dan Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja.

AKAN, AKAD dan AKL

Jumlah Tenaga Kerja

yang difasilitasi Orang

0 2593 0 2000 75.000.000 2000 75.000.000 2000 75.000.000 2000 75.000.000 2000 75.000.000

Pengolahan Data Antar

Kerja (online)

Jumlah data yang

diaplikasikan melalui

System

Orang 3000 48.243.650 3000 50.000.000 3000 50.000.000 3000 50.000.000 3000 50.000.000 3000 50.000.000

Penguatan kapasitas SDM

antar kerja untuk

mengoptimalkan

pendayagunaan dan

penempatan tenaga kerja

di dalam dan luar negeri

Jumlah peserta pengantar

kerja yang terdidik

Orang 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000 24 75.000.000

Pendidikan

kemasyarakatan produktif

dalam rangka

perlindungan dan

penempatan tenaga kerja

ke luar negeri

Jumlah peserta yang

mengikuti pendidikan

dan penempatan tenaga

kerja ke luar negeri

Orang 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 125 150.000.000 125 150.000.000 125 150.000.000

http://sikd.banyuwangikab.go.id/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYUtlZ2lhdGFuU2F0a2VyOjptb2R1bC9zaWtkXzIwMTEvbGFraXAvZm9ybS9mcm1fcmVuc3RyYV9rZWdpYXRhbl9zYXRrZXIucGhwOjo%3D&mode=vw_indikator&idPeriode=5161609055314039&idRenstra=5161609085315305&idUnit=5161609055314183&idProgram=5161609105321076&idKgtn=5161609135324521&idIndktr=5161609135324578&accRight=rw





35

Pendidikan

kemasyarakatan produktif

dalam rangka

penyelenggaraan pelatihan

tenaga kerja Indonesia (

pendidikan dan Pelatihan

bordir bagi pencari kerja )

Jumlah peserta

pendidikan dan pelatihan

bordir bagi pencari kerja Orang

20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

Persentase pencari

kerja yang bersertifikat

% 0 48.3 49 49.6 50.2 78,6

8

bid.

Penta

Pendidikan dan Pelatihan

berbasis Kompetensi

Jumlah peserta

pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi

pencari kerja

Orang 0 0 50 360.000.000 50 360.000.000 50 360.000.000 50 360.000.000 50 360.000.000

Pendataan LPK dan BKK Jumlah Lembaga yang

teridentifikasi lembaga

N 0 0 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000

20

20.000.000

Monitoring dan Evaluasi LPK dan BKK

Jumlah calon tenaga kerja yang disalurkan melalui informasi LPK dan BKK

Orang 0 0 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000

20

20.000.000

Sosialisasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan

Orang N 75.000.000 150 75.000.000 250 75.000.000 250 75.000.000 250 75.000.000 250 75.000.000

Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kelembagaan

Orang N 170.000.000 18 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000

Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan

Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi profesi

Orang N 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000 20 170.000.000

PROGRAM

PENGEMBANGAN

Persentase Perselisihan

Hubungan Industrial yang

N 70 76.19 77.27 78.26 79.17


36

HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN

SYARAT KERJA

terselesaikan

Fasilitasi Penetapan Dewan

Pengupahan dan Pembinaan

Kelembagaan Pelaku

Hubungan Industrial

Jumlah penetapan

Organisasi pekerja dan

organisasi pengusaha dalam

Dewan Pengupahan

Aktivitas

N 100.000.000

10 100.000.000

10 100.000.000

10 100.000.000

10 100.000.000

10 100.000.000

Pembentukan dan

Peningkatan Kinerja Kader

Penyuluhan Hubungan

Industrial

Jumlah pelatihan kinerja

kader penyuluhan

Hubungan Industrial

Perusa

haan

N 0

100 50.000.000

100 50.000.000

100 50.000.000

100 50.000.000

100 50.000.000

Penguatan Kapasitas

Pemberdayaan SDM LKS

Tripartit

Jumlah kuantitas dan

kualitas terkait

Pemberdayaan SDM LKS

Tripartit

Aktivit

as

N 0 10 75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000

Fasilitasi Peningkatan UMK

Menuju Pencapaian

Kebutuhan Hidup Layak

Jumlah Analisa KHL,

koordinasi dengan instansi

terkait dan Penetapan UMK

Aktivit

as

N

0 10

200.000.000 10

200.000.000 10

200.000.000 10

200.000.000 10

200.000.000

Pembinaan Lembaga

Ketenagakerjaan dan

Pengembangan Pendidikan

Hubungan Industrial

Jumlah pembinaan LKS

Bipartit dan lembaga

ketenagakerjaan lain di

Perusahaan

Perusa

haan

N 0

50 50.000.000

50 50.000.000

50 50.000.000

50 50.000.000

50 50.000.000

Implementasi UU No. 2

Tahun 2004 Tentang

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Jumlah sosialisasi terkait

UU No 2 Tahun 2004

Perusa

haan

N 0

100

50.000.000 100

50.000.000 100

50.000.000 100

50.000.000 100

50.000.000

Fasilitasi Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial dan Syarat Kerja

Jumlah tindak lanjut

penyelesaian perselisihan

hubungan Industrial dan

syarat kerja

Perusa

haan

N 0

50 150.000.000

50 150.000.000

50 150.000.000

50 150.000.000

50 150.000.000

Pembinaan Pelaksanaan

Sarana Hubungan Industrial

Jumlah pembinaan

pelaksanaan perjanjian

kerja, PKB, PP dan

kesejahteraan pekerja

Perusa

haan

N 0

100 75.000.000

100 75.000.000

100 75.000.000

100 75.000.000

100 75.000.000

PROGRAM

PENGAWASAN

KETENAGAKERJAAN

DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA

Presentase Pengawasan

Ketenagakerjaan dan

Tenaga Kerja yang

dilindungi


37

Peningkatan pengawasan,

perlindungan dan penegakan

hukum, norma

ketenagakerjaan

Jumlah Pembuatan Nota

Pemeriksa

24 aktv 40.000.000

24 aktv 40.000.000

24 aktv 40.000.000

24 aktv 40.000.000

24 aktv 40.000.000

24 aktv 40.000.000

Pembinaan dan penerapan

keselamatan dan kesehatan

kerja di tempat kerja

Jumlah Monitoring K3 di

termpat kerja

100 perush 30.000.000

120 Perush 40.000.000

140 perush 50.000.000

160 perush 60.000.000

180 perush 70.000.000

180 perush 80.000.000

Penguatan kapasitas

kelembagaan dan SDM

pengawasan ketenagakerjaan

Jumlah Bimtek ahli K3 di

Perusahaan

75 orang 50.000.000

100 orang 55.000.000

125 orang 60.000.000

150 orang 65.000.000

175 orang 70.000.000

175 orang 75.000.000

TRANSMIGRASI

PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH DAN

PENEMPATAN

TRANSMIGRASI

Jumlah Wilayah

Pengembangan

Transmigrasi yang menjadi

Sasaran Tujuan

Kegiatan Peningkatan

Kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor

dalam rangka pengembangan

kawasan Transmigrasi

Fasilitasi kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan

antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan

transmigrasi

Wilayah 8 8 25.000.000 8 25.000.000 8 25.000.000 8 25.000.000 8 25.000.000 48 126.300.000

Bid.

Transm

igrasi

Kegiatan Pengerahan dan

Fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigrasi

untuk memenuhi kebutuhan

SDM

Jumlah perpindahan serta

penempatan transmigran

untuk memenuhi kebutuhan

SDM yang dikerahkan dan

difasilitasi

KK 40 40 74.455.600 40 74.455.600 40 74.455.600 40 74.455.600 40 74.455.600 240 446.733.600

Bid. Transm

igrasi

Penyuluhan Transmsigrasi

Regional

Jumlah peserta calon

transmigrasi yang

mengikuti Penyuluhan Orang 150 150 38.900.000 150 38.900.000 150 38.900.000 150 38.900.000 150 38.900.000 900 233.400.000

Bid.

Transmigrasi

Pelatihan Transmigrasi

Regional

Jumlah peserta pelatihan

ketrampilan Pengolahan

Hasil Pertanian bagi

Transmigrasi dan Exodan

Orang

40

40

45.950.000

40

45.950.000

40

45.950.000

40

45.950.000

40

45.950.000

240

275.700.000

Bid.

Transmigrasi


38

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, secara rinci dapat

disimak pada lembaran Tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu

Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

NO

SASARAN INDIKATOR SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN

FORMULA/ RUMUS

PERHITUNGAN

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

TARGET TAHUN Kondisi kinerja pada akhir

periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Menurunnya

Tingkat Penganguran

Tingkat Pengangguran terbuka

Σ penduduk yang bekerja ---------------100% Σ angkatan kerja

2,55 2,49 2,44 2,38 2,33 2,28 2,28 2,28


39


40

Documents

KATAPENGANTARnakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/sakip/Renstra.pdfRencana Strategis 2016-2021 Disnakertrans Kab. Banyuwangi 1 Daftar Isi KATAPENGANTAR 2 BAB I PENDAHULUAN3