KARYA TULIS ILMIAH

TENTANG

UPAYA MENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Bahasa Indonesia Hukum

dari Dra. Lies Widyawati, M. Pd.

Disusun oleh:

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar No. 68, No. Telepon (022) 4262194, Bandung,

Jawa Barat 40261

TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

hidayah yang dikaruniakanNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini

yang berjudul Upaya Menegakan Hukum di Indonesia. Sesuai dengan namanya, sebuah karya

tulis ilmiah memang tidak dimaksudkan sebagai buku materi atau buku panduan, melainkan

didalamnya terdapat pembahasan dan rincian-rincian mengenai hasil dari beberapa sumber

yang telah penulis dapatkan.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis mendapatkan berbagai kesulitan, baik dalam

penyusunan, pengumpulan data dan dalam hal yang lainnya. Akan tetapi, berkat

pertolonganNyalah akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat penulis selesaikan sesuai yang

diharapkan. Adapun penyusunan karya tulis ilmiah ini berdasarkan pada rincian-rincian data

yang telah penulis dapatkan dari berbagai sumber.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dra. Lies Widyawati, M. Pd., sebagai dosen matakuliah Bahasa Indonesia Hukum yang

telah memberikan tugas ini kepada penulis.

2. Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan, dorongan, bantuan, serta

memberikan doa restunya sehingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini.

3. Saudara-saudara dan rekan-rekan penulis, yang senantiasa memberikan support

semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Penulis memahami dan menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini jauh dari sempurna.

Namun, penulis telah berusaha menyusun karya tulis ilmiah dengan usaha terbaik yang penulis

miliki. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap yang telah mendukung

terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. Mudah-mudahan karya tulis ilmiah ini sesuai dengan

yang diharapkan. Amiin Ya Allah Ya Rabbal Alamiin Ya Mujibas Sailin.

Bandung, 20 Desember 2015

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 2

C. Tujuan Penulisan .............................................................................. 2

D. Manfaat Penulisan ............................................................................ 2

E. Metodologi Penulisan ....................................................................... 3

F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 3

BAB II PEMBAHASAN ..................................................................................... 4

A. Definisi Hukum ................................................................................ 4

B. Dasar Teori Menegakan Hukum Di Indonesia ................................. 5

C. Etika Menegakan Hukum Di Indonesia ............................................ 6

D. Menegakan Hukum Di Indonesia ..................................................... 7

E. Upaya Menegakan Hukum Di Indonesia .......................................... 8

BAB III PENUTUP ............................................................................................. 14

A. Kesimpulan ....................................................................................... 14

B. Saran ................................................................................................. 14

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 15

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum mengandung konsekuensi tidak hanya

penyelenggaraan negara yang harus memiliki dasar dan sesuai dengan aturan hukum,

melainkan juga berarti tindakan warga negara tidak boleh melanggar aturan hukum yang

berlaku.

Terhadap pelanggaran hukum, akan diberikan tindakan hukum yang berujung pada

penjatuhan sanksi. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum merupakan elemen

penting karena menentukan suatu negara hukum akan menjadi slogan semata atau mewujud

dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanpa adanya penegakan, hukum akan kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku

dan kehilangan sifat paksaan sebagai karakter utama. Di sisi lain, dalam proses penegakan

hukum juga terdapat potensi menimbulkan permasalahan dan pertentangan, bahkan terhadap

tujuan hukum itu sendiri.

Masalah yang sekarang terjadi adalah anggapan masyarakat terhadap hukum yang

berlaku di Indonesia, dan pihak pejabat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian

sebagai aparat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan, pihak kejaksaan. dan pihak

kehakiman sebagai pengambil keputusan. Masalah ini akan memberikan pengaruh yang buruk

terhadap hukum di mata masyarakat, karena pihak kepolisian dianggap terlalu arogan dalam

melakukan penyidikan terhadap para tersangka.

Opini yang timbul di masyarakat membentuk suatu pandangan terhadap para pejabat

yang berwenang menangani kasus-kasus tersebut akan mendapatkan asumsi yang buruk di mata

masyarakat, para pejabat yang berwenang tersebut mampu mengatasi permasalahan yang

timbul dengan mengatasnamakan hukum, dan bertindak seadil-adilnya terhadap para tersangka

tanpa menutup-nutupi dengan membela kepentingan jabatan kepentingan instansi dan

kepentingan-kepentingan lain yang berlindung di balik hukum.

Salah satu fungsi hukum adalah pemecahan masalah atau konflik disamping fungsi lain

yaitu sebagai alat. Dalam pemecahan suatu masalah atau konflik hendaknya para pejabat yang

berwenang hendaknya bersikap adil dan berlandaskan asas praduga tak bersalah dan tidak

menempatkan hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

2

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem

peradilannya, perangkat hukumnya, tidak konsistennya penegakan hukum, intervensi

kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal

yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya ketidak pastian

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan beberapa upaya untuk

mencapai kepastian hukum bagi setiap orang dengan adil dan tidak diskriminasi. Berdasarkan

uraian di atas penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dengan judul “Upaya Menegakan Hukum

di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada karya tulis ini, yaitu:

1. Apa definisi hukum?

2. Apa saja dasar teori menegakan hukum di Indonesia?

3. Apa saja etika menegakan hukum di Indonesia?

4. Apa tujuan menegakan hukum di Indonesia?

5. Bagaimana cara menegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Mengetahui definisi hukum.

2. Mengetahui dasar teori menegakan hukum di Indonesia.

3. Mengetahui etika menegakan hukum di Indonesia.

4. Mengetahui tujuan menegakan hukum di Indonesia.

5. Mengetahui cara menegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Menyebarluaskan informasi tentang upayakan menegakan hukum di Indonesia kepada

pembaca.

2. Mempermudah pembaca untuk mengatahui informasi tentang upayakan menegakan

hukum di Indonesia kepada pembaca.

3

E. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan beberapa metodologi yang

bertujuan untuk memudahkan penelitian yang sedang dikaji diantaranya, yaitu:

1. Seraching ialah memperoleh sumber materi dengan cara mencari dari internet melalui

google.

2. Diskusi kelompok yaitu memperoleh data dengan cara mendiskusikan materi yang telah

ada hasil pencarian dari google.

3. Studi literatur yaitu mempelajari dan mengambil data dari buku-buku yang

berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan

karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran mengenai isi dari penulisan karya tulis ilmiah ini, secara singkat

dapat diuraikan pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Pembahasan

Bab ini membahas mengenai definisi hukum, dasar teori menegakan hukum di

Indonesia, etika menegakan hukum di Indonesia, tujuan menegakan hukum di

Indonesia, dan cara menegakan hukum di Indonesia.

3. BAB III Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari keseluruhan

pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

4

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan

kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan

masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial

antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan

cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi

penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta

cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau

kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara

berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan

militer. Seorang filsuf yang bernama Aristetoles menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum

akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

Secara umum, rumusan definisi hukum seiyanya mengandung beberapa unsur sebagai

berikut:

a. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan

berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan

merugikan kepentingan umum.

b. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu.

Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan

yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat

mengikat bagi masyarakat luas.

c. Menegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk

dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat

yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan

yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat

fakultatif/melengkapi.

d. Hukum memliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan

dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

5

Berdasarkan uraian secara umum tentang definisi hukum, Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, S. H., M. H dalam memberikan sebuah defini terhadap hukum, yaitu:

“Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia

dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah

tersebut dalam masyarakat.” (Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H., M. H; 2014: 8)

B. Dasar Teori Menegakan Hukum Indonesia

Tata pemerintahan, khususnya reformasi di bidang menegakan hukum dan peradilan,

tetap merupakan salah satu tantangan terbesar pembangunan jangka menengah bagi konsolidasi

demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Selama era reformasi yang dimulai sejak tahun

1998 berbagai upaya reformasi peradilan telah dilakukan, akan tetapi perubahan secara

sistematis dan mendasar dari lembaga-lembaga penegak hukum tetap berjalan lambat dimana

kepolisian dan lembaga peradilan dipandang sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Tidak

seperti bidang pemerintahan lainnya yang telah terdesentralisasi kewenangannya, kepolisian,

kejaksaan, dan kehakiman masih tersentralisasi di pusat dan bersifat hierarkis.

Dalam upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih independen dan dapat

dipertanggungjawabkan serta mendukung supremasi hukum, pemerintah membentuk sebuah

lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi dan jajaran lembaga pengawas independen untuk

reformasi peradilan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi

Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dukungan Komisi Eropa dalam sektor menegakan hukum dan peradilan dirancang

untuk menanggapi prioritas-prioritas pemerintah memberantas korupsi, meningkatkan

penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memberantas kejahatan transnasional.

6

C. Etika Menegakan Hukum Indonesia

Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang menentukan baik

atau buruk suatu tindakan yang akan dipilih untuk dilakukan. Ukuran baik buruk dapat

bersumber pada nilai universal atau ditentukan oleh keadaan khusus suatu peristiwa. Etika lebih

terkait dengan persoalan sikap dan tata cara bertindak, bukan dengan substansi dari tindakan

itu sendiri.

Ada kalanya dari sisi substansi suatu tindakan adalah benar, tetapi pilihan cara dari

tindakan itu tidak baik. Etika menegakan hukum sangat penting untuk dikembangkan dan

dijalankan karena beberapa alasan. Pertama, hukum adalah norma yang bersumber pada tata

nilai yang dipandang adil dan benar yang menjadi salah satu ciri puncak peradaban manusia.

Oleh sebab itu, menegakan hukum juga harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai

dengan standar etika bangsa beradab. Hukum yang ditegakkan dengan cara biadab dengan

sendirinya akan menurunkan derajat substansi hukum menjadi sekadar nafsu untuk

menghukum atau menuntut balas. Kedua, etika semakin diperlukan mengingat semakin

berkembangnya kelembagaan aparat penegak hukum.

Yang dimaksud dengan penegak hukum saat ini bukan hanya hakim, jaksa, dan polisi,

tetapi telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan jenis pelanggaran

hukum yang semakin kompleks dan membutuhkan keahlian spesifik untuk menanganinya dan

tidak dapat dibebankan hanya kepada polisi dan jaksa.

Selain itu, mengingat aparat hukum diberi kuasa memaksa oleh negara, diperlukan

mekanisme untuk mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Upaya untuk

menciptakan aparat penegak hukum yang baik dilakukan dengan membentuk aparat penegak

hukum lain yang memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi, bahkan penindakan jika ada

aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu potensi negatif dari perkembangan aparat penegak hukum itu adalah

kemungkinan tumpang tindih kewenangan dan perlawanan dengan menggunakan kuasa hukum

yang dimiliki. Hal inilah yang terjadi misalnya dalam hubungan antara KPK dan Polri. Tentu

saja hal ini tidak berarti menegakan hukum harus dikembalikan kepada satu lembaga saja

karena tidak sesuai dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi dan justru akan memperbesar

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Etika menegakan hukum menjadi penting untuk mencegah terjadinya gesekan

antaraparat penegak hukum. Apabila proses menegakan hukum, terutama terkait dengan aparat

penegak hukum yang lain, dilakukan dengan cara-cara yang menjunjung etika, tentu

pertentangan antaraparat penegak hukum tidak perlu terjadi.

7

Menegakan hukum yang etis tentu tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran jika ada

aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Etika lebih pada cara menangani pelanggaran

hukum. Hal ini dapat dimulai sejak ada indikasi awal pelanggaran hukum yang sebaiknya

segera berkoordinasi antarpimpinan sehingga pelanggaran tidak berlanjut.

Etika juga terkait dengan momentum tindakan menegakan hukum yang harus tepat

sehingga tidak menimbulkan persepsi perlawanan atau pembalasan serta tidak mencederai

martabat kelembagaan. Demikian pula jika memang harus ada tindakan terhadap aparat

penegak hukum, tentu harus dilakukan dengan cara-cara beradab dan sudah pada tempatnya

tetap memerhatikan status sebagai aparat penegak hukum.

D. Tujuan Menegakan Hukum Indonesia

Pernyataan Taverne adalah suatu pernyataan ekstrem. Setidaknya ada dua hal penting

dari penyataan tersebut. Pertama, aparat penegak hukum yang diwakili hakim, jaksa, dan polisi

memiliki peran penting dalam menegakan hukum untuk memberantas kejahatan, bahkan walau

tanpa undang-undang. Tentu saja dalam kondisi saat ini tidak mungkin menegakkan hukum

tanpa ada dasar aturan hukum tertulis.

Kedua, pernyataan ”tanpa undang-undang secarik pun” menunjukkan bahwa hukum

tidak harus selalu dimaknai sebagai undang-undang. Tidak adanya undang-undang tidak berarti

tidak ada hukum. Konsekuensinya, menegakan undang-undang tidak selalu sama dengan

menegakan hukum.

Oleh sebab itu, menegakan hukum tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pelaksanaan

ketentuan dalam undang-undang. Menegakan hukum harus diabdikan untuk mencapai tujuan

hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut

bermuara pada terwujudnya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketertiban hanya akan tercapai jika ada keadilan, kepastian, dan keputusan hukum yang

bermanfaat. Dalam pelaksanaannya mungkin saja terdapat kondisi atau peristiwa di mana

pelaksanaan aturan ternyata menimbulkan ketidakadilan bahkan mengganggu ketertiban sosial.

Tentu saja tujuan hukum harus lebih dikedepankan jika hal itu terjadi. Untuk itulah aparat

penegak hukum dibekali dengan kewenangan diskresi dan tentu saja harus memperhatikan etika

menegakan hukum.

8

E. Upaya Menegakan Hukum Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Pengertian negara

hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah rechtstaat menurut Tradisi Eropa

Continental dan istilah rule of law menurut tradisi Anglo Saxon.

Unsur-unsur yang harus ada pada negara hukum dalam pengertian rechtstaat adalah:

a. pengakuan hak-hak asasi manusia (groundrechten);

b. pemisahan kekuasaan (scheiding van machten);

c. pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (wetmatigheid van het bestuur);

d. peradilan administrasi (administrative rechtspraak).

Kemudian unsur-unsur negara hukum dalam pengertian rule of law adalah:

a. supermasi hukum (supermacy of law);

b. persamaa di depan hukum (equality before of law);

c. konstitusi berdasarkan hak-hak asasi manusia (contitution based on human rights).

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam arti yang luas. Upaya-upaya

penegakan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum

sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut

tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian

hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan

bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang modernisasi dan pembangunan yang

menyeluruh.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan jalan:

a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, antara lain dengan

mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu

dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

b. Menertibkan dengan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-

masing.

c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Hal-hal yang dinyatakan di atas diidendifikasi sebagai pembangunan dengan cara

struktural maupun spiritual. Secara struktural terutama ditujukan pada peningkatan dan

penyempurnaan pembinaan hukum, serta tertibnya fungsi-fungsi lembaga-lembaga hukum

menurut proporsinya, secara spiritual terutama ditujukan pada peningkatan kemampuan serta

kewibawaan penegak hukum.

9

Dalam kerangka upaya-upaya penegakan hukum Indonesia paling sedikit perlu

diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Hukum tidak merupakan aturan-aturan yang bersifat ad hoc, akan tetapi merupakan

aturan-aturan umum dan tetap.

b. Hukum tadi harus diketahui dan jelas bagi para warga masyarakat yang kepentingan-

kepentingannya diatur oleh hukum tersebut.

c. Dihindarinya penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif (berlaku surut).

d. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum.

e. Tidak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan, baik mengenai bidang

kehidupan tertentu maupun untuk berbagai bidang kehidupan.

f. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk

mematuhi hukum tersebut.

g. Perlu dihindari terlalu banyak dan seringnya perubahan hukum yang dapat

menyebabkan warga masyarakat kehilangan ukuran dan pedoman bagi kegiatan-

kegiatanya.

h. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

i. Hukum mempunyai landasan yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

j. Perlu diusahakan agar hukum tersebut diberi bentuk tertulis.

Tertibnya fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya, sangat bergantung

pada pebentukan lembaga baru sambil menghapuskan lembaga yang lama dan pemberian

fungsi yang baru pada lembaga-lembaga tersebut, dan hal-hal tersebut sangat ditentukan oleh

paling sedikit syarat-syarat sebagi berikut:

a. Lembaga-lembaga pembentuk, pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga

kenegaraan karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan.

b. Adanya hierarki peradilan yang tegas sifatnya, rasional dan didukung oleh tata cara yang

tegas pula.

c. Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat, harus ada penghubung antara

bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya pengotakan yang merupakan bagian dan

suatu sistem.

Peningkatan kemampuan serta kewibawaan penegak hukum, bahwa mereka terdiri dari

orang-orang yang terlatih yang merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya serta

membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya sehingga akan dapat dijadikan teladan bagi

faktor kepatuhan terhadap hukum.

10

Penyuluhan dan pendidikan hukum kepada warga masyarakat banyak menyangkut

faktor pelembagaan dan pengendapan hukum di dalam masyarakat. Artinya, dalam hal ini

usaha-usaha terutama diarahkan pada efektivikasi hukum dan evaluasi terhadap efektivitas dari

hukum tersebut.

Kerangka tersebut merupakan suatu penjabaran di dalam melaksanakan penegakan

hukum. Kerangka tersebut bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena berkaitan dengan

bidang-bidang kehidupan lainnya di dalam masyarakat. Bahkan, ada bidang-bidang kehidupan

tertentu yang mempunyai pengaruh yang menentukan kerangka minimal tersebut. Dalam

melaksanakan kerangka tersebut akan dijumpai kelompok-kelompok tertentu di dalam

masyarakat yang dapat mencakup beberapa golongan, yang secara bekerjasama membimbing

masyarakat. Salah satu di antaranya adalah kalangan hukum (law society), yang diharapkan

akan dapat menjalankan peranan yang menentukan di dalam penegakan hukum Indonesia.

Ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah menegakan hukum di Indonesia,

yaitu:

1. Didalam rangka penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar

lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat dan kepentingan nasional sehingga

mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya.

2. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tapi menimbang serta

melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan dan

juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan

mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang

harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu

sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk

mewujudkan keadilan materiil. Dengan ini diharapkan tidak ada keputusan yang

kontroversial dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya sehigga yang terjadi pada

nenek minah tidak terjadi lagi.

3. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam

putih. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum

dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang

ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan

menghasilkan putusan-putusan yang kontoversial dan tidak memenuhi rasa keadilan

yang sebenarnya.

11

4. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang

hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa

keadilan. Tapi hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan

mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga keputusannya dapat

memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.

5. Komisi Yudisial sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku haki

seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang memberikan

putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan, juga yang melanggar

kode etik. Hal ini dikarenakan tahun ini saja ada 968 putusan yang dilaporkan pada

Komisi Yudisial dan sekitar 69 persen dilaporkan masyarakt karena diduga tidak

memberikan rasa keadilan.

6. Meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau ketrampilan dan ketertiban serta

kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum benar-benar melaksanakan asas

persamaan hak di dalam hukum bagi setiap anggota masyarakat.

7. Mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan menegakan

hukum. Meningkatkan kesejahteraan penegak hukum. Sehingga tidak ada hakim yang

terlibat kasus korupsi.

8. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal secara

berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya menegakan hukum

diIndonesiasehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.

9. Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum.

Melaksanakan asas proses yang tepat, cepat dan biaya ringan di semua tingkat peradilan.

10. Pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan

tugas dengan semestinya.

12

11. Harus ada reformasi institusional didalam tubuh lembaga penegak hukum. Bukan hanya

reformasi didalam tubuh Polri dan KejaksaanRItapi juga pada lembaga penegak hukum

lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan

korban (LPS). Hal ini dikarenakan carut-marutnya hukum yang ada di Indonesiajuga

disebabkan karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab didalam tubuh

lembaga penegak hukum. Kejaksaan sudah mencanangkan adanya pembaruan didalam

tubuh Kejaksaan yakni terkait tentang perekrutan jaksa, kode perilaku, standar

minimum profesi, dan pengawasan sanksi disiplin. Selain itu saat Kejaksaan juga

merencanakan pemangkasan tiga ribu jabatan jaksa, pengektifan peran pengawasan dan

pembinaan, bidang intelejen ditugasi mencegah perbuatan tercela jaksa,

pemberian reward and punishment. Kepolisian juga telah merencakan meminta setiap

jajaran merancang target dalam waktu tertentu, mengadakan kontrak kerja dan pakta

integritas, mengevaluasi secara rutin kinerja jajaran, transparansi sistem rekrutmen

anggota polisi dan proses pelayanan administarasi.

12. Adanya penghargaan bagi jaksa dan hakim berprestasi yang memberikan terobosan –

terobosan dalam menegakan hukum diIndonesia. Dengan adanya penghargaan ini

diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang

bermanfaat bagi menegakan hukum diIndonesia.

13. Perlunya Kapolri dan Jaksa Agung yang berwibawa, yang mempunyai kredibilitas

tinggi.

Cara melaksanakan semua hal ini yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan penindakan atau represif menindak tegas

setiap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Kemudian dampak negatif

yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula pelanggaran hukum

yang terjadi.Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga

peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

bertanggung jawab dan adil.

13

Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat

memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa kelangsungan hidup dan

pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik. Sepanjang tidak melanggar

hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang

diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat

dan kesenangannya. Selain itu merasakan diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil

dan beradab sekalipun melakukan kesalahan. Demi menjamin dan memberikan landasan

hukum bahwa perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu

perbuatan yang sah (legitimate dan justified), dapat dipertanggungjawabkan (accountable and

responsible) dan bertanggung jawab (liable), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus

berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.

14

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia

dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan

kaidah tersebut dalam masyarakat.

2. Dasar teori menegakan hukum di Indonesia adalah pemerintah membentuk sebuah

lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi dan jajaran lembaga pengawas

independen untuk reformasi peradilan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

3. Etika menegakan hukum menjadi penting untuk mencegah terjadinya gesekan

antaraparat penegak hukum.

4. Menegakan hukum harus diabdikan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

5. Upaya menegakan hukum di Indonesia adalah perlu adanya peningkatan kemampuan

serta kewibawaan penegak hukum dan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada

warga masyarakat banyak menyangkut faktor pelembagaan dan pengendapan hukum di

dalam masyarakat.

B. Saran

Adapun penulis mengenai karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Masyarakat perlu mengetahui definisi hukum yang sebenarnya supaya tidak terjadinya

ketimpangan antara penegak hukum dan pelaksana hukum.

2. Dasar teori menegakan hukum di Indonesia harus semestinya menjadi landasan utama

menegakan hukum di Indonesia yang sebenar-benarnya.

3. Perlunya etika dalam menegakan hukum di Indoensia untuk mencegah terjadinya

gesekan antaraparat penegak hukum.

4. Seharusnya menegakan hukum di Indoenesia itu harus mencapai tujuan hukum yang

terdiri atas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

5. Upaya menegakan hukum di harus terjadi secara sinergis antara penegak hukum dan

pelaksana hukumnya.

15

DAFTAR PUSTAKA

Sugiarto, Umar Said. 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta Tumur: Sinar Grafika.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

http://mathedu-unila.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-hukum.html

http://nasional.sindonews.com/read/975457/18/etika-penegakan-hukum-1426130757

http://www.asekmadb.ac.id/2013/12/10/penegakan-hukum-oleh-pemerintah-di-indonesia-

oleh-fetty-dkk/

https://justiceinmanyrooms.wordpress.com/2012/02/10/mengatasi-masalah-penegakan-

hukum-di-indonesia/

http://brainly.co.id/tugas/76813

http://anakjalanan137.blogspot.co.id/2009/08/upaya-penegakan-hukum-indonesia.html