PENGARUH DAN PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP KEGIATAN

PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh :

JISI NASISTIAWAN

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk

memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh

peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi

mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan

prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi

Indonesia.

Dalam hal ini pengertian Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

seyogyanya ditafsirkan sebagai kebersamaan dalam mengelola perekonomian

untuk kepentingan bersama1. Asas kebersamaan ini harus menjadi titik tolak

semua upaya kenegaraan yang tengah dan akan dijalankan. Disini apa yang

ditulis sebagai tujuan pembangunan nasional ”untuk mewujudkan masyarakat

adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila

didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu

dan berkedaulatan rakyat...dan seterusnya, harus juga berkaitan dengan asas

1 M. Hatta, “Penjabaran Pasal 33 UUD 1945”, Mutiara, Jakarta, 1977

1

kebersamaan tersebut. Kiranya soal tujuan, kita sering tidak merasa turut serta

dalam mewujudkan tujuan tersebut2.

Transformasi global telah memberikan pengaruh perubahan yang sangat

besar bagi tatanan kehidupan masyarakat dunia. Sekat-sekat pembatas

kedaulatan negara senantiasa memudar (borderless states), sebagai akibat arus

global yang kadangkala intensitasnya tidak dapat diprediksi sebelumnya3. Arus

globalisasi yang begitu deras disertai dengan kemajuan tekhnologi komunikasi

yang pesat telah menyebabkan hubungan antar negara dan masyarakatnya

semakin dekat, saling bergantung (interdependency) dan saling mempengaruhi

seolah tercipta suatu dunia tanpa batas atau borderless world4, istilah yang

dipergunakan oleh pakar manajemen strategi Kenichi Ohmae yang

menggambarkan batas politis suatu negara dan bangsa tetap ada, akan tetapi

sebagai konsekuensinya kemudian terjadi reposisi peran negara atau bangsa,

sebagaimana telah disebutkan di atas. Keadaan tersebut digambarkan oleh

Kenichi Ohmae dengan menyebut dunia abad ke-21 sebagai borderless world

(dunia tanpa batas) yaitu :

“They may lie within or across the borders of nation state. This does not matter. It is the irrelevant result of historical accident. What defined them is not the location of their political borders but the fact that they right size and scale to be the true, natural business units ini today’s global economy. Theirs are the borders-and the connections-that matter in a matter in a borderless world”.

Globalisasi merupakan lingkungan yang sangat dinamis dan

mempunyai turbulensi tinggi. Bagi negara-negara maju, maka globalisasi

2 Suprayitno,SH, Penanaman Modal Asing Dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Harapan Dan Kenyataan, diunduh dari http://www.legalitas.org, tanggal 15 Mei 2010.

3 Wijaya, Azaz Diskresi Serta Peranannya Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara Dalam Menghadapi Transformasi Global, diunduh dari situs http://magisterhukum.com tanggal 15 Mei 2010.

4 Kenichi Ohmae, The End of Nation State : The Rise of Regional Economies London, Harper Collins, 1995, hal. 60

2

cenderung memberikan peluang, tetapi bagi negara-negara berkembang seperti

Indonesia, lebih banyak ancaman. Meskipun demikian, secara obyektif sudah

merupakan suatu keniscayaan yang harus kita hadapi. Negara Indonesia telah

menyepakati serangkaian hasil putaran Uruguay, dan telah meratifikasinya.

Kebijaksanaan pemerintah menyetujui kesepakatan itu, bukan tidak ada alasan,

tentunya disadari bahwa suatu kenyataan masing-masing sistem perekonomian

negara bergantung pada sistem perekonomian negara lain, tentunya juga

besarnya dominasi kekuatan ekonomi global.

Kemajuan tekhnologi khususnya di bidang informasi dan

telekomunikasi telah turut pula mendorong arus globalisasi di bidang

perdagangan dan industri. Hal tersebut menjadikan dunia sebagai pasar

tunggal bersama. Dalam era perdagangan bebas dunia, Indonesia sebagai

negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat

untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta

kecenderungan global tersebut sehingga tujuan nasional dapat tercapai5.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak dapat

melepaskan diri dari gejolak globalisasi ini. Dengan latar belakang negara

kepulauan yang dipisahkan oleh lautan serta memiliki keragaman ras dan

budaya harus mempersiapkan diri secara tepat. Namun sebagai akibat dari

krisis moneter yang melanda dunia pada tahun 1996 telah mengakibatkan

tatanan struktur pemerintahan dan politik bergeser. Hancurnya struktur

5 A. Zen Umar Purba, “Kata Pengantar”, dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. I

3

ekonomi bangsa mengakibatkan sulitnya Indonesia keluar dari krisis ekonomi

yang terasa berkepanjangan.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai

keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Akan

tetapi, keinginan ini tidak didukung oleh cukup tersedianya sumber-sumber

dana di dalam negeri, karena masih dihadapkan pada situasi dilematis, yang di

dalam dunia perekonomian disebut juga dengan istilah “lingkaran

kemiskinan”6.

Keinginan ini harus segera direspon dengan meningkatkan jumlah

investasi penanaman modal di Indonesia dengan mendatangkan investor-

investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, dan investor lokal diarahkan

untuk memperkuat dan memperluas investasinya. Upaya untuk meraih

investasi ini harus diiringi dengan pembangunan hukum ekonomi dan bisnis

agar lebih menjamin kepastian hukum bagi para investor tersebut.

Harus disadari bahwa hukum ekonomi saat ini memduduki posisi

penting dalam kehidupan hukum masyarakat. Kegiatan-kegiatan transaksional

dibidang bisnis dan penanaman modal yang makin meningkat, dan didukung

dengan adanya serangkaian kebijaksanaan pemerintah guna menarik investor,

baik domestik maupun asing di berbagai sektor. Keadaan inilah yang harus

diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai, jangan sampai hukum

nasional kita tidak akan mampu memberikan perlindungan dan pengayoman

6 Amirizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori Dan Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, Hal. 1

4

kepada masyarakat yang menderita akibat perkembangan-perkembangan di

bidang ekonomi itu7.

Upaya pembangunan hukum ekonomi dan bisnis terutama dalam

bidang investasi dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang

selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di

Indonesia. Hal ini perlu dilaksanakan karena kedua Undang-Undang tersebut

tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat

perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan

hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak

kepada kepentingan nasional.

2. Sistem Perekonomian Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kedaulatan rakyat

Indonesia yang mencakup baik aspek demokrasi politik maupun aspek

demokrasi ekonomi. Berdasarkan kedua doktrin demokrasi tersebut, sistem

7 Sunaryati Hartono, Perspektif Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Memasuki PJPT II, dalam Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, Hal. 15

5

sosial di Indonesia dapat dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi

yang seimbang, sehingga menumbuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh.

Dianutnya prinsip demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar sosial

dapat dilihat pada ketentuan Bab XIV UUD 1945. Ketentuan konstitusi

tersebut harus mendasari perumusan berbagai ketentuan mengenai

perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pelaksanaan ketentuan

konstitusi di bidang ekonomi tentu akan selalu bersentuhan dengan

kecenderungan perkembangan masyarakat. Saat ini, pelaksanaan paham

“welfare state” yang memberikan pembenaran konseptual terhadap

kecenderungan intervensi pasar negara hendaknya dibatasi demi perkembangan

dunia usaha yang sehat8.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum ialah untuk kepentingan

masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Pengertian dan sendi-sendi pokok

yang dominan dalam hukum maupun peraturan perundang-undangan ialah

tujuan negara, fungsi negara dan alat perlengkapan negara. Tujuan negara

Indonesia adalah 9 :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Rumusan tujuan negara ini menunjukkan dengan jelas masyarakat

bernegara yang bagaimana yang akan kita rakit dengan menggunakan

8 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 153

9 Padmo Wahjono, Penjajagan Suatu Sistem Hukum Nasional Menuju Suatu Kerangka Hukum Nasional, Dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1, 1984, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1984, Hlm. 10.

6

peraturan perundang-undangan sebagai alat (law as a tool of social

engineering). Dalam konsep ini maka hukum adalah kesadaran keadilan dari

rakyat. Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan

hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dinamakan

negara hukum10.

Pada negara hukum, dalam setiap pelaksanaan tindakan apapun baik

oleh pemerintah maupun oleh warga negara harus didasari kepastian hukum

dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kehidupan

bernegara yang berdasarkan atas hukum, maka semua hubungan antara

seseorang dengan lainnya, atau antara seseorang dengan alat-alat pemerintahan

dan alat-alat negara diatur oleh peraturan-peraturan hukum11.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya hukum yang tertuju kepada

cita kedamaian hidup antar pribadi (het recht wil de vrede). Karena itu sering

dikatakan bahwa penegak hukum itu bekerja “to preserve peace”. Keadaan

damai yang menjadi tujuan akhir norma hukum terletak pada keseimbangan

antara dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara

ketertiban dan ketentraman, antara keamanan dan ketenangan12. Konsep ini

pada akhirnya mengarah kepada konsep negara kesejahteraan (welfare state).

Dengan adanya konsep welfare state ini, berarti pula bahwa

tanggungjawab negara terhadap perekonomian sebagai salah satu tulang

punggung pembangunan negara sangat tinggi. Perkembangan dunia usaha

sebagai bentuk perwujudan perkembangan ekonomi Indonesia yang cepat telah

10 Musthafa Kamal Pasha, Pancasila UUD 1945 Dan Mekanisme Pelaksanaannya, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1988, Hlm. 111

11 Ibid.12 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm. 4

7

memperbesar jumlah transaksi dagang. Hal ini harus diimbangi dengan

landasan hukum yang baik dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Untuk itu perlu dilakukan upaya reformasi peraturan perundang-undangan

terutama yang berkaitan dengan dunia usaha dan investasi. Tanpa adanya

struktur hukum baru, Indonesia akan terhambat dalam memasuki era ekonomi

global. Hal ini juga berarti akan menghilangkan keunggulan komparatif di

bidang ekonomi saat ini.

Ada dua peranan peraturan perundang-undangan yaitu Pertama;

sebagai sarana penjaga keamanan dan ketertiban. Kedua; sebagai sarana yang

mengikuti pertumbuhan masyarakat. Kedua peran tersebut pada saat-saat

tertentu saling menahan satu sama lain. Hukum sebagai penjaga keamanan dan

ketertiban lebih berorientasi pada pengawasan dan pengendalian. Hukum

sebagai sarana pertumbuhan masyarakat, berorientasi pada kemudahan. Inilah

masalah deregulasi. Peraturan-peraturan yang banyak pada saat tertentu terasa

sebagai pengendalian berlebihan sehingga dipandang sebagai hambatan atas

upaya pembangunan. Tetapi peraturan yang memberi berbagai kemudahan

mengandung pula permasalahan yaitu berbagai kemungkinan

penyalahgunaan13.

Kemudahan yang dituju dalam pengaturan bidang ekonomi melalui

tindakan deregulasi, adalah membantu kelancaran usaha para pelaku ekonomi,

yaitu koperasi, perusahaan negara, perusahaan swasta, maupun pengusaha

perorangan. Itu didasarkan pada pendapat yang memandang deregulasi sebagai

13 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni Bandung, 1997, Hlm. 214-215

8

suatu cara untuk dapat lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga, yang lazim

disebut social cost14.

Deregulasi ekonomi pada hakikatnya adalah untuk membebaskan pasar

dari berbagai kendala atau ketentuan yang dibuat pemerintah yang

mengungkung kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan diadakannya

deregulasi adalah adanya perubahan atau pencabutan ketentuan pemerintah

sebelumnya, sehingga dengan cara tersebut diharapkan mekanisme pasar dari

produk tertentu dan/atau produk-produk yang berhubungan dengan produk

yang dideregulasi menjadi lancar dan bebas dari ketentuan tersebut15.

3. Undang-Undang Penanaman Modal Dan Pembangunan Perekonomian Indonesia

Adanya perubahan Undang-Undang PMA dan Undang-Undang PMDN

sebagaimana di atas, tidak boleh ditolak atau terlalu diremehkan karena

undang-undang yang lama sudah berusia lebih dari 30 tahun. Sementara itu

zaman sudah berubah banyak. Maka masuk akal kalau kedua undang-undang

itu ditinjau kembali. Di lain fihak, ada beberapa prinsip atau kebutuhan zaman

yang masih sama. Misalnya, dewasa ini penanaman modal (asing) masih tetap

diperlukan, baik untuk menunjang proses pertumbuhan ekonomi Indonesia,

maupun untuk menopang ekspor, baik yang non-migas maupun migas. Semua

investasi ini masih relatip mundur pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998

relatip mundur artinya laju pertumbuhannya, atau rasio investasi terhadap

Pendapatan Domestik Bruto berkurang. Mundurnya iklim investasi tidak

disebabkan oleh cacadnya undang-undang yang lama, melainkan oleh karena

citra pemerintah pasca-krisis ini kurang efektip menegakkan serta

14 Amirizal, Op.Cit, Hlm. 215 Ibid Hlm. 48

9

melaksanakan berbagai undang-undang sehingga kepastian kerja investor

berkurang16. Hal ini juga diungkapkan oleh Aburizal Bakrie yang menyatakan

bahwa pada umumnya, negara donor yang tergabung dalam CGI mengatakan,

yang terburuk dari iklim investasi Indonesia adalah implementasi dari Undang-

Undang Investasi yang sudah ada, sedangkan soal peraturan perundang-

undangannya sudah baik17.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman

Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal

yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur

hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-

undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan

terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan

ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam

pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro,

kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam

modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur

mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan

ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Terdapat beberapa hal baru dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Penjelasan Undang-Undang

Penanaman Modal ini, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro,

16 Sadli, Iklim Investasi Dan Undang-Undang Baru, diunduh dari situs http://www.Kolom Pakar Pinter, tanggal 15 Mei 2010.

17 Erwin Daryanto, Pemerintah Akan Ubah Total Undang-Undang Investasi, diunduh dari http://www. Tempointeraktif.Com tanggal 15 Mei 2010.

10

kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman

modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian

dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan

kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan

kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan

ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu

sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana yang

diharapkan hanya akan dapat tercapai apabila faktor penunjang yang

menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Faktor-faktor tersebut

antara lain adalah meliputi :

1. Perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah,

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman

modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan

jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain

itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan

koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan

Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.

Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan

semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan

instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih

diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah

maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

11

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau

dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan

tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan

fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.

Dalam konteks investasi di daerah, maka hukum sebagai alat

pengaturan dan rambu-rambu dalam pelaksanaannya, dibutuhkan agar

investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat lebih terarah

dan berpegang pada kepentingan masyarakat dan negara, serta

menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para

pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-

keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan18.

Dalam konteks inilah sebagaimana dikatakan Theo F Toemion19

kehadiran investor yang diharapkan akan menanamkan investasinya di

daerah menjadi sangat penting artinya. Pertama, kehadiran investor dapat

dijadikan sebagai counterpart oleh daerah dalam mendayagunakan

segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Kedua, dengan

keberhasilan mengisi dan menambah sumber pendapatannya itu, maka

daerah dapat memberikan kontribusi kea rah perbaikan dan peningkatan

kulaitas sumber daya manusianya, termasuk pelayanannya kepada

masyarakat, membangun infrastruktur yang diperlukan, membuka

18 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

19 Theo F Toemion, Sambutan Pada Rapat Koordinasi Investasi bagi Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Barat, 6 Mei 2004.

12

kesempatan kerja yang lebih banyak lagi dan sebagainya, yang

kesemuanya diarahkan bagi upaya untuk membangun dan

mensejahterakan masyarakat daerah.

Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari segi (1) investasi fisik

dan (2) investasi non fisik20. Investasi fisik yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang

bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan

pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan

kapasitas Sumber Daya Manusia di Daerah berupa penyediaan layanan

kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan

pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi

ini dikenal juga dengan human investment . Disamping kedua bentuk

investasi tersebut, bagi Daerah yang mampu juga mengadakan investasi

melalui pembentukan BUMD atau penyertaan modal pada dunia usaha

dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan PAD yang

akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat.

Investasi dunia usaha di Daerah sebenarnya diharapkan dapat

memacu pertumbuhan perekonomian Daerah sekaligus pemerataan

pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi dunia usaha di Daerah

maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat

20 BKKSI, Pemberdayaan Investasi Daerah, http://www.bkksi..or.id, di download tanggal 3 April 2007

13

menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak

terhadap penurunan angka urbanisasi.

Investasi dunia usaha di Daerah selama ini lebih banyak

didominasi oleh pengusaha kuat, sedangkan pengusaha lemah yang

umumnya pengusaha lokal lebih banyak terpinggirkan. Kondisi ini

disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu; regulasi yang

ditetapkan oleh pemerintah, keterbatasan kapasitas pengusaha lokal,

jaringan yang kuat dari pengusaha nasional, dan sebagainya.

2. Penciptaan birokrasi yang efesien,

Birokrasi yang efisien sangat menentukan terhadap upaya

meningkatkan investasi, birokrasi yang berbelit hanya akan membuat

investor kesulitan dan urung untuk menanamkan modalnya.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai

usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga

terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di

dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat

dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan

percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di

daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman. Penerapan

pelayanan perizinan satu pintu ini telah diimplementasikan di berbagai

daerah dengan membentuk unit pelayanan perizinan terpadu ditingkat

Propinsi maupun Kabupaten.

14

3. Kepastian hukum di bidang penanaman modal,

Kemajuan ekonomi telah menimbulkan terjadinya tarik menarik

kepentingan yang kuat di antara para pelaku ekonomi serta munculnya

ketidak seimbangan antara keinginan pelaku-pelaku ekonomi disatu

pihak, dengan kebutuhan masyarakat di lain pihak. Oleh sebab itu maka

kedudukan, fungsi,dan peranan penegakan hukum akan menjadi semakin

penting21.

Harus disadari bahwa interaksi antara pembangunan hukum dan

pembangunan ekonomi sangatlah penting. Kadang-kadang hukum

mempunyai kedudukan yang kuat, tetapi sering perhitungan ekonomi

yang lebih menentukan. Sebenarnya yang paling ideal adalah jika

interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi saling

menunjang dan melengkapi. Dengan demikian kajian dan analisis

mengenai hukum ekonomi dapat memberikan sumbangan bagi

pengaturan dan penyelesaian masalah-masalah yang ada dalam bidang

ekonomi seperti PMA, PMDN, join venture, pertanahan, badan hukum,

dan persaingan yang curang atau tidak sehat di bidang bsinis. Melalui

interaksi hukum dan ekonomi tersebut maka hukum dapat berfungsi

sebagai agent of modernization dan instrument of social engineering22.

Adanya asas kepastian hukum akan memberikan kenyamanan

bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian

hukum yang diberikan akan berpengaruh terhadap hak-hak yang akan

21 Soenaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. 2, Binacipta, Bandung, 1988, hal 8-34.

22 Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta, 1986 hal. 180. Lihat juga Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Jakarta, 1998 hal. 298-302.

15

diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku

bisnis (investor tersebut).

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur

secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas

kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola

perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya

masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk

mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung

jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta

upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan

perundang-undangan. Dengan telah jelasnya hak-hak dan kewajiban yang

mereka miliki mereka tidak akan ragu-ragu untuk menanamkan

modalnya.

Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang

Penanaman Modal memerintahkan penyusunan peraturan perundang-

undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan

persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau

dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset

dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap

memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban

sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.

16

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya sengketa antara

penanam modal dan Pemerintah, dalam Undang-Undang ini juga diatur

mengenai penyelesaian sengketa.

Namun demikian, Undang-Undang Penanaman Modal juga

memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna

mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan

sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna

memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk

barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di

wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar

internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik

pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat

strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Dalam hal ini maka

kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan

kebijakan (beleidsregel) berdasarkan azas freis ermessen23, guna

mendorong peningkatan investasi. Sering dipahami, freis ermessen

sebagai kebebasan bertindak bagi administrasi negara saat belum ada

peraturan perundangan yang mengatur, tetapi masyarakat membutuhkan

penyelesaian pelayanan yang segera, tidak boleh dilakukan penundaan,

sehingga merupakan keputusan yang bersifat mendesak.

Kebijakan pemerintah seyogyanya merupakan gerak jantung suatu

peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum,

sehingga pihak investor terutama investor asing, merasa aman dan lebih

23 Laica Marzuki, Peraturan kebijakan (‘beleidsregel’): Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah disampaikan dalam Diklat Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara di Bogor, tanggal 7 Juli 2009.

17

berani lagi menanamkan modalnya di Indonesia. Lebih-lebih karena

selama ini, sangat banyak kebijaksanaan pemerintah yang dimaksudkan

untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran hanya bagi investor

asing. Namun, nyatanya cara yang ditempuh oleh pemerintah itu belum

memadai dan tidak selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,karenanya timbul kesan seolah-olah kepastian hukum

dilecehkan24. Dengan adanya Undang-Undang yang baru ini, kondisi tidak

adanya kepastian hukum diharapkan tidak terjadi lagi, sehingga peluang

investasi dapat diraih dengan lebih baik.

4. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam

koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan

tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan

ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat,

mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan

tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus

promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain.

Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong

pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas

hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.

Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal

tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga

24 Amirizal, op.cit hal. 66.

18

kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi

kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan

kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin

atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi

penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur

terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang

semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong

untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong

integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar

bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi

kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian.

Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja

sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara

bilateral, regional maupun multilateral (World Trade

Organization/WTO), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus

dihadapi dan ditaati.

Sektor perpajakan merupakan salah satu momok bagi investor

dalam menanamkan modalnya. Berbagai pungutan pajak justru akan

memberatkan investor, dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang

berdampak pada keengganan untuk berinvestasi. Untuk itu juga harus ada

19

kebijakan reduksi pajak-pajak tertentu bagi para investor sehingga

mereka berani untuk menanamkan modalnya

5. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan

berusaha.

Kehadiran Undang-Undang Investasi ini juga diatur mengenai

ketenagakerjaan. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi

kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara

Indonesia dan diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja

warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja dan melakukan alih

teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia. Namun demikian

mereka juga berhak untuk menggunakan tenaga ahli warga negara asing

untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Jika terjadi perselisihan kerja, maka penyelesaian perselisihan

hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara

musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. Jika

penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. Dan

apabila kedua jalan tersebut tidak juga dapat menyelesaikan masalah,

maka, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Pengaturan ini diharapkan dapat membuat iklim usaha di Indonesia

menjadi lebih kondusif dan pihak penanam modal merasa aman dalam

menanamkan modalnya.

20

4. Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara substansi

telah memberikan angin segar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia,

berbagai terobosan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini merupakan

upaya untuk mempermudah dan memberikan kepastian hukum bagi para

pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan-kemudahan

ini tentunya diharapkan dapat menarik investor agar mau berinvestasi di

Indonesia.

Untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia,

disarankan agar pemerintah dapat memberikan berbagai macam kemudahan

dalam melakukan investasi di Indonesia. Hal ini antara lain dengan

memperpendek rentang birokrasi yang harus dilalui oleh investor dalam

mengurus perizinan baik bagi investor lokal maupun investor asing. Selain itu

agar diupayakan pula dalam penyusunan regulasi tidak berakibat makin

banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor dalam menjalankan

usahanya. Dengan demikian harus ada upaya deregulasi terhadap berbagai

regulasi yang telah ada.

21

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

A. Zen Umar Purba, “Kata Pengantar”, dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Amirizal, Hukum Bisnis, Risalah Teori Dan Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni Bandung, 1997,

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,

Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Kenichi Ohmae, The End of Nation State : The Rise of Regional Economies London, Harper Collins, 1995.

Musthafa Kamal Pasha, Pancasila UUD 1945 Dan Mekanisme Pelaksanaannya, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 1988,

M. Hatta, “Penjabaran Pasal 33 UUD 1945”, Mutiara, Jakarta, 1977

Padmo Wahjono, Penjajagan Suatu Sistem Hukum Nasional Menuju Suatu Kerangka Hukum Nasional, Dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1, 1984, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1984.

Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta, 1986.

Soenaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. 2, Binacipta, Bandung, 1988

Soenaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Soenaryati Hartono, Perspektif Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Memasuki PJPT II, dalam Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sukardi, Metodologi Penelitian, Kompentensi dan Prakteknya, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Supranto, J, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta.

Theo F Toemion, Sambutan Pada Rapat Koordinasi Investasi bagi Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Barat, 6 Mei 2004.

22

MAKALAH

Laica Marzuki, Peraturan kebijakan (‘beleidsregel’): Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah disampaikan dalam Diklat Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara di Bogor, tanggal 7 Juli 2009.

INTERNET

BKKSI, Pemberdayaan Investasi Daerah, http://www.bkksi..or.id, di download tanggal 3 April 2007

Erwin Daryanto, Pemerintah Akan Ubah Total Undang-Undang Investasi, diunduh dari http://www. Tempointeraktif.Com tanggal 15 Mei 2009

Sadli, Iklim Investasi Dan Undang-Undang Baru, diunduh dari situs http://www.Kolom Pakar Pinter, tanggal 15 Mei 2010.

Suprayitno,SH, Penanaman Modal Asing Dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Harapan Dan Kenyataan, diunduh dari http://www.legalitas.org, tanggal 15 Mei 2010.

Wijaya, Azaz Diskresi Serta Peranannya Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara Dalam Menghadapi Transformasi Global, diunduh dari http://magisterhukum.com, tanggal 15 Mei 2010.

23