Karya Cipta infrastruKtur permuKiman Kolaborasi dalam ...ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_2017/pdf/1520220036... · sri murni edi K, taufan madiasworo, ... atau dengan nama

Karya Cipta infrastruKtur permuKiman

Edisi 01 tahun XVi

Januari 2018

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kolaborasi dalam ProgramPadat Karya

02|Edisi 01Tahun XVI

22

daftar isi Edisi 01/tahun XViJanuari 2018

04

27

1704 berita utama

Kolaborasidalam Program Padat Karya

08 liputan khususCipta Karya selesaikan dua Proyeksenilai Rp 24,8 miliar di sumatera Utara

11 info baruTPs 3R AngsanaWujudkan Lingkungan Bersih

12 Kota Lama semarang Akan ditata

13 Atasi stunting pada Balita dengan Air Minum Berkualitas

14 direktur PKP Kunjungi Kawasan strategisPariwisata Nasional Mandalika

15 Cipta Karya Hibahkan TPA sampahKepada Pemerintah Kabupaten Kaimana

16 Bupati PringsewuEvaluasi Kegiatan KOTAKU

17 Cipta Karya Bangun Jalandi desa Air Batu Jambi

18 Bupati BangkaResmikan sanimas Gambir

19 Cipta Karya Atasi Kumuhdi Pusat Perdagangan

20 Presiden Ri ResmikanPLBN Wini dan Motamasin

21 Renovasi stadion Utama GBK Telah Rampung 100 Persen

22 inovasi“sri Mayang Telaga sam sam”RTP Kebanggaan Masyarakat Kandis

24 sistem Pengelolaan sampahdi KsPN

27 iPAL Komunal KsM Tirto Asri,infrastruktur Cerdas Untuk Masyarakat

29 sampah Tidak Cukup dengan diskusi,Tetapi Harus Ada solusi

30 sebaiknya anda tahusebaran Lokasi start Up Padat Karya Kementerian PUPR

32 lensa Ckdirjen Cipta Karya Lantik 141 Kasatker seluruh indonesia

33 Presiden Ri Resmikan istora senayan Jakarta

34 seputar kitaBupati Babel Resmikan infrastruktur sanimas

Gubernur Kalsel Resmikan Taman Edukasi Lalu Lintas

sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum, Lokomotif Pelayanan Air Minum di indonesia

13

08

Tahun XVIEdisi 01 |03

editorialpelindungsri Hartoyo

penanggung Jawabrina agustin indriani

dewan redaKsidwityo a. soeranto, iwan suprijanto, rina farida,

dodi Krispratmadi, muhammad sundoro

pemimpin redaKsimardi parnowiyoto

penyunting redaKsiardhani p, indah raftiarty er, astaf aji pranaya

bagian produKsiari iswanti, bramanti nawang sari, dewi savitri,

rizqiah darmawiasih

bagian administrasi & distribusifajar drestha birawa, Harniati ulfah

Kontributorsri murni edi K, taufan madiasworo,

tanozisochi lase, diana Kusumastuti, dian irawati, marsaulina pasaribu, didiet a. akhdiat,

boby ali azhari, prasetyo, ade syaiful rachman, meike Kencanawulan, Komang raka maharthana,

sandhi eko bramono, astiana Harjanti, andika budi prasetya, bhima dhananjaya, airyn saputri Harahap, meinar manurung

alamat redaKsiJl. pattimura no. 20, Kebayoran baru 12110

telp/fax. 021-7245754

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Cover :PISEW di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta

http://ciptakarya.pu.go.id

@ditjenck

@ditjenciptakarya

ditjen Cipta Karya

ditjen Cipta Karya

[email protected]

Memadatkan Karya Guna Ciptakan Lapangan Kerja

Mengawali tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengusung Program Padat Karya atau dengan nama lain Cash for Work dengan start-up 12 kabupaten pada 10 provinsi di Indonesia. Pada dasarnya padat karya merupakan program yang

lebih memberdayakan tenaga masyarakat dibandingkan tenaga mesin. Salah satu contoh bentuk dari pekerjaan padat karya adalah pekerjaan konstruksi seperti perbaikan jalan permukiman, saluran irigasi, jembatan, dan sarana prasarana pokok lainnya. Program ini secara langsung lebih banyak menggunakan tenaga fisik masyarakat dalam jumlah besar, dimana dalam Kementerian PUPR lebih dikenal dengan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga miskin atau kurang mampu, serta mengurangi angka pengangguran. Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, telah disebutkan target pembangunan tahun 2018 adalah tingkat kemiskinan sebesar 9-10%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-5,5%, dan rasio gini sebesar 0,38. Demi mencapai angka-angka tersebut, maka tahun ini dibutuhkan penambahan kesempatan kerja lebih dari 2 juta tenaga.

Masalah yang dihadapi dalam program padat karya adalah ukuran upah yang ideal bagi tenaga kerja yang diberdayakan. Program ini dirancang untuk mampu menyerap 263.646 tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK), dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp. 2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp. 11,24 triliun. Meskipun terjadi perbedaan besaran upah pada masing-masing lokasi, Presiden Joko Widodo berharap agar pembayaran tetap berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Karena pelaksanaan program ini akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan.

Program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian PUPR mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Khusus, serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Semoga dengan dilaksanakan secara konsisten, program padat karya akan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat desa. (Redaksi)


Alokasi anggaran Ditjen Cipta Karya tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 16,1 triliun, yang akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian program-program prioritas nasional dan pemenuhan target Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015 – 2019.

berita utama

Kolaborasidalam Program Padat Karya

I nfrastruktur yang kita bangun harus berkualitas, fungsional, bermanfaat bagi masyarakat dan siap untuk di-

bang gakan,” tegas Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dalam Rapat Koordinasi Pe-laksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Se nin (22/01/2018) di Jakarta.

Sri Hartoyo menjelaskan, alokasi ang-garan Ditjen Cipta Karya tahun 2018 ini ditargetkan untuk mampu mendorong pen capaian target Gerakan 100-0-100 me lalui penambahan kapasitas layanan air minum sebesar 3.435 liter/detik, pe-nanganan air limbah untuk 489.489 KK, pelayanan sistem persampahan untuk

1.584.789 KK dan penanganan 1.991 hek tar permukiman kumuh di kawasan per kotaan. Beberapa program prioritas nasional yang perlu menjadi perhatian an tara lain, pembangunan SPAM Re-gio nal seperti Durolis, Petanglong, Kar-tamantul, Umbulan, Mojolamong, dan pem bangunan TPA Regional yaitu Banjar


Bakula dan Sarbagita, dengan anggaran sebesar Tp. 2,18 triliun. Sementara, kegiatan prioritas lain-nya adalah Direktif Presiden sebesar Rp. 2,63 triliun untuk pembangunan se -puluh Kawasan Strategis Prioritas Na -sio nal (KSPN), dukungan Asian Ga mes, pem bangunan tujuh Pos Lintas Ba t as Ne gara (PLBN) tahap 2 dan satu PLBN baru, penanganan 10 kawasan ku muh ne layan. Direktorat Jenderal Cip ta Kar-ya juga memprioritaskan Ke gia tan Ko-mit men Kementerian PUPR se be sar Rp. 2,30 triliun untuk rehabilitasi pe na nga-nan kawasan Kota Lama Se ma rang, re-habilitasi Pasar Bukit Tinggi, pe na taan 12 kawasan Kebun Raya, pem bangunan SPAM Pulau Enggano, de ngan alokasi ang garan Rp. 2,3 tri liun dan pem ba ngu-nan infrastruktur ber ba sis ma sya rakat sebesar Rp. 3,04 tri liun be rupa program KOTAKU, PISEW, Pam simas, Sa nimas dan TPS 3R. Disamping itu, Ditjen Cipta Karya ju ga mendukung program padat karya tunai sebesar Rp. 3.550,7 miliar. Untuk program Pengembangan Infrastruktur Sosial Eko-nomi Wilayah (PISEW) Rp. 540 miliar de-ngan sasaran 900 kecamatan, program Ko ta Tanpa Kumuh (KOTAKU) Rp. 1.535,8

jalan akses desa, pem ba ngunan air mi num dan sanitasi ling ku ngan, ser ta pekerja an lainnya se suai de ngan kebutuhan masing-ma sing dae rah. Pelaksanaan kebijakan ini ditu ju kan un tuk dua hal sekaligus, yaitu men cip ta kan lapangan pekerjaan bagi ma sya rakat perdesaan dan meningkatkan ke sejahteraan masyarakat dengan terse-dia nya akses terhadap infrastruktur da sar, konektivitas dan produktivitas ter u ta ma untuk masyarakat petani. Direktorat Jenderal Cipta Karya me-rupakan salah satu unit organisasi di Ke menterian PUPR yang mengemban ama nah untuk melaksanakan kebijakan ter sebut melalui pelaksanaan pro gram

miliar dengan target 1,602 kelurahan, Sa-nitasi Bebasis Masyarakat (Sanimas) Rp. 167 miliar dengan sasaran 379 lokasi, Pembangunan Tempat Pengolahan Sam-pah (TPS) 3R Rp. 46,1 miliar di 81 lokasi dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Rp. 1.261,8 miliar yang tersebar di 5.150 lo-kasi. Dalam upaya pengentasan kemis-ki nan terutama di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, Peme rintah te lah membuat kebijakan padat karya tu nai (cash for work) yang dia rahkan uta ma nya untuk pekerjaan pem ba ngu nan infra-struktur pedesaan se per ti sa luran irigasi,


pembangunan infrastruktur per mu kiman yang berbasis masyarakat seperti Pam -simas, Sanimas, PISEW, KOTAKU dan, pem bangunan TPST 3R. Dalam pro ses-nya, program-program pem ber da yaan ma syarakat tersebut sejak awal sudah di rancang untuk kegiatan padat karya, karena dalam seluruh proses pem ba ngu-nan nya, masyarakat meru pa kan pe laku uta ma dan yang men da patkan man faat. Padat karya tunai merupakan ke-gia tan pemberdayaan masyarakat mar-ginal/miskin yang bersifat produktif ber-dasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, me ning-katkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

A. PISEWPISEW merupakan program yang dilak-sa nakan untuk mendukung kebija kan Pe merintah dalam meningkatkan dan me ngem bangkan infrastruktur yang me-n dorong pertumbuhan eko nomi ka wa san permukiman di keca matan, serta me ning-katkan kualitas per mu kiman Per de saan. PISEW bertujuan untuk me nye dia kan/meningkatkan infra struk tur de ngan pen-dekatan partisipasi ma sya ra kat da lam ska la kawasan untuk me ning kat kan so-sial ekonomi wilayah. Lokasi program PISEW adalah ke-ca matan yang memiliki potensi ung gu-

lan setempat yang dapat dikem bangkan sebagai kawasan pusat pertum buhan. Ada pun jenis infrastruktur yang dapat diba ngun antara lain infrastruktur trans-por tasi, penunjang peroduksi per tanian, dan industri.

B. KOTAKUPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Program KOTAKU bertujuan untuk me nurunkan luas kawasan permuki m an kumuh, menyusun rencana penanga nan kawasan kumuh tingkat kabupaten/ko ta dan tingkat masyarakat, serta me ning -katkan penghasilan Masyarakat Berpeng- hasilan Rendah (MBR) mela lui pe nye-diaan infrastruktur dan kegiatan pe ning-katan penghidupan masyarakat. Jenis Infrastruktur yang dapat diba-ngun adalah jaringan prasarana kawasan, diantaranya jalan lingkungan, prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan.

C. Sanimas / Air Limbah PerdesaanPemberian dana bantuan pemerintah pada program ini bertujuan untuk mem-promosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman yang ber-basis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan Sanimas. Fokus pa-da penanganan air limbah rumah tang -


ga oleh masyarakat dengan me milih prasarana dan sarana air lim bah per-mukiman sesuai kebutuhan, mem ben tuk Kelompok Swadaya Ma syarakat (KSM), menyusun rencana aksi dan me lakukan pem bangunan fisik, serta mem bentuk ke lompok pemanfaat dan pemelihara da-lam operasional dan pe meliharaan. Kriteria lokasi program Sanimas me-liputi yaitu lokasi di Kawasan per kotaan, semi perkotaan, pusat peme rintahan/pu-sat pertumbuhan, kepadatan penduduk minimal 150 jiwa/hektar, termasuk daerah rawan sanitasi serta memiliki kebutuhan untuk penanganan permasalahan sanitasi sesuai dengan buku dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), prioritas bagi MBR, memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Ke-budayaan. Jenis Infrastruktur yang dapat diba-ngun, untuk wilayah perkotaan, meliputi IPAL komunal dengan perpipaan, kom-binasi MCK dan sistem perpipaan. Adapun untuk wilayah Perdesaan meliputi tangki septik individual, tangki septik komunal, kombinasi tangki septik individual dan tangki septik komunal

D. TPS 3RTPS 3R merupakan pola pendekatan pe ngelolaan persampahan pada skala

komunal/kawasan dengan melibatkan pe ran aktif pemerintah dan masyarakat me lalui pendekatan pemberdayaan ma-sya rakat, termasuk untuk MBR dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. TPS 3R menekankan pada cara pe-ngurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (kawasan permukiman, komersial, per-kan toran, pendidikan, wisata, dan lain-lain). Adapun jenis infrastruktur yang da-pat dibangun adalah bangunan TPS 3R, meliputi hanggar, pengolahan kompos dan daur ulang.

E. PamsimasPamsimas adalah program kolaborasi Pe merintah Pusat (Bappenas, PUPR, Ke-men kes, Kemendagri dan Kemendes PDTT), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Ka bupaten, Pemerintah Desa dan ma-sya rakat program ini bertujuan untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan, me ningkatkan Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menurunkan angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS), me -nurunkan angka penyakit, dan menga rus-utamakan program penyediaan akses air minum dan sanitasi melalui partisipasi aktif masyarakat. Kriteria lokasi program Pamsimas, an tara lain meliputi cakupan akses aman air minum dan sanitasi layak be-lum 100%, prevalensi penyakit diare ter golong tinggi, serta kesanggupan ma syarakat untuk kader pemberdayaan ma syarakat dan kontribusi minimal 20% (4 % in-cash dan 16 % in-kind), dan kei-nginan menghilangkan kebiasaan BABS, sedangkan 80% dari dana APBN. Sri Hartoyo menambahkan, program padat karya tersebut merupakan pro-gram kolaborasi yang tidak hanya me-libatkan Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah dan masyarakat mu-lai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, artinya masyarakat juga merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya, sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat berkelanjutan. (Teks: redaksi)


liputan khusus

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan dua infrastruktur yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Medan dan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.

Cipta Karya Selesaikan Dua Proyek Senilai Rp 24,8 miliar di Sumatera Utara

Dua proyek sanitasi dan air minum tersebut senilai Rp 24,8 miliar yang diresmikan oleh Menteri Ko-

ordinator Bidang Pembangunan Manu sia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Komplek PDAM Tirtanadi, Medan, Jumat (26/1/2018). Peresmian dilakukan dengan pene-kanan tombol sirene dan penan da tanga-nan prasasti oleh Menko PMK Puan Maharani. Pada acara tersebut sekaligus diluncurkan Layanan Sambungan Rumah Air Minum Online dan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kota Medan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, dengan adanya IPLT on site ini, limbah yang dibawa truk tinja akan diolah di IPLT. Hasil pengolahannya berupa lumpur yang dikeringkan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk. Disamping

itu air hasil pengolahannya juga aman dibuang ke saluran air. Sementara, Menko PMK Puan Mahara-ni menyampaikan pesan agar infrastruk-tur yang dibangun dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Daerah juga diminta mela-ku kan pemeliharaan karena usai dires-mikan kedua infrastruktur tersebut, di hi bahkan kepada masing-masing Pe-me rintah Kota/Kabupaten yang akan di-kelola oleh PDAM. “Urusan sanitasi dan air minum menjadi hal yang penting dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),” jelas Puan. Pembangunan IPLT Kota Medan di-la kukan pada tahun 2017 dengan bia-ya Rp. 6,6 miliar, sementara SPAM IKK Serdang Bedagai dibangun pada tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp. 18,2 mi-liar. IPLT Kota Medan dibangun dengan kapasitas pengolahan 100 m³/hari yang


ngawasannya. Kalau masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” tutup Sri Har toyo. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, tentang PDAM Tirtanadi bah wa tujuan pokok Tirtanadi untuk me-ngelola dan menyelenggarakan pela ya-

ditargetkan dapat melayani 50.000 ru-mah. Namun demikian, untuk dapat me-layani seluruh Kota Medan masih di per-lukan pembangunan sebanyak 4 IPLT. Sedangkan, SPAM IKK Kabupaten Ser-dang Bedagai memiliki kapasitas 50 liter/detik yang dapat melayani hingga 5.000 rumah. Selain itu, Dirjen Cipta Karya Sri Har toyo mengatakan, lumpur tinja dari septic tank harus dikuras/disedot secara periodik untuk menghindari tercemarnya air dan tanah oleh bakteri E. coli. “Lumpur tinja harus diolah di IPLT. Truk penyedot tinja juga tidak boleh sembarangan membuang lumpur tinja ke sungai karena akan mengakibatkan pencemaran,” tutur Sri Hartoyo. Disamping infrastruktur sanitasi dan air minum, pada tahun 2017, Ditjen Cipta Karya juga melakukan penataan kawasan kumuh di Kota Medan yakni Kelurahan Belawan Sicanang, Titi Kuning dan Suka

Maju melalui program Kota Tanpa Ku-muh (KOTAKU). Masing-masing kelurahan men dapat alokasi dana sebesar Rp 500 juta. Infrastruktur yang dibangun berupa jalan lingkungan, drainase dan ruang ter buka hijau. “KOTAKU merupakan pro -gram kolaborasi. Tidak hanya Pe me-rintah Pusat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pe-

Pembangunan IPLT Kota Medan dilakukan pada tahun 2017 dengan biaya Rp. 6,6 miliar, sementara SPAM IKK Serdang Bedagai dibangun pada tahun 2016 dengan

biaya sebesar Rp. 18,2 miliar.


liputan khusus

nan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan untuk mengembang kan perekonomian daerah, meningkatkan pen dapatan daerah serta meningkatkan kua litas lingkungan dengan memberi kan pe layanan pengumpulan dan penyalu-ran air limbah. “Pembangunan IPLT ini se be narnya masih harus dikembangkan lagi di masa yang akan datang. Paling ti dak masih dibutuhkan 4 instalasi yang

seperti ini, sehingga mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat kota Me-dan, di luar pelayanan air limbah per-pipaan yang sudah berjalan selama ini,” kata Erry. Lebih lanjut diharapkan Erry, para Menteri dapat membantu pembangunan infrastruktur tidak hanya di kota Medan, tapi juga di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumut. Sementara itu, untuk

pem bangunan SPAM IKK Sei Rampah, ka bupaten Sergai bertujuan untuk me-menuhi kebutuhan air minum bagi ma-syarakat di Sergai yang memang be lum memiliki PDAM. “Saya memberikan apresasi kepa-da ibu dan bapak Menteri yang telah mendukung pembangunan ini,” kata Erry sembari mengharapkan jaja ran Di rek si PDAM Provsu untuk mengop ti mal kan pe-ngelolaan instalasi sehing ga diha rap kan masyarakat dapat mem pe roleh man faat dengan berope rasinya IPLT ini. Setelah acara peresmian dila kukan Menteri Koordinator Bidang Pemba ngu-nan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)beserta rombongan yang hadir turut me-ninjau langsung infrastruktur IPLT ter-sebut. (Teks: kompuck)

Disamping infrastruktur sanitasi dan air minum, pada tahun 2017, Ditjen Cipta Karya juga melakukan pena-taan kawasan kumuh di Kota Medan yakni Kelurahan Belawan Sicanang, Titi Kuning dan Suka Maju melalui

program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).


info baru

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Satker (PSPLP) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan serah terima dan meresmikan TPS 3R Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu yang dibangun melalui dana APBN beberapa waktu lalu.

tps 3r angsana wujudkan lingkungan bersih

Selain peresmian, juga dilakukan pe-nyerahan bantuan oleh Dinas Ling-kungan Hidup melalui Kepala Bi-

dang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Agus Salim, berupa 1 unit truk untuk mengangkut residu dan 1 unit tossa untuk operasional sehari-hari TPS 3R.

Kasatker PSPLP Provinsi Kalsel Rio

Franata menyampaikan bahwa TPS 3R Angsana sudah berjalan beberapa bulan dan dinilai sangat baik.

“Hasil dari iuran dan produksi dari TPS ini cukup besar. Untuk bulan De-sember kemarin tercatat pemasukan KSM Karya Bersama selaku pengelola TPS sebesar Rp. 26 juta dari ha sil iuran warga dan penjualan produksi dari lim-bah plastik,” tutur Rio.

Rio berharap KSM yang mengelola

dan warga sekitar terus aktif dalam mengelola sampah dan menjaga ling-kungan. “Sampah saat ini sudah memiliki nilai ekonomis kalau dikelola dengan benar dengan metode 3R tentunya. Hal ini dapat menjadi keun tungan bagi war-ga agar semakin bersemangat dalam pe ngelolaan sampah dan menjaga ling-ku ngan sehingga kita optimis target universal 100-0-100 dapat tercapai,” ha-rap Rio. (Teks: Hrd Kalsel/ari)


info baru

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pemugaran dan penataan kawasan Kota Lama Semarang yang ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Senin (08/01/2018).

Kota Lama SemarangAkan Ditata

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Rina Farida, mengungkapkan ke-

ingi nannya dalam meningkatkan citra Kota Lama Semarang. Penataan kawasan bersejarah tersebut menggunakan ang-garan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp. 156,372 miliar.

Penataan kawasan Kota Lama Se-marang ini bertujuan untuk mengubah wajah Kota Lama Semarang agar setara dengan kota lama di seluruh dunia, sehingga mampu meningkatkan citra Kota Semarang di mata dunia. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Semarang te lah

berupaya melakukan penataan dan pe-nertiban bangunan kumuh, mem per baiki sistem drainase di sepanjang ka wasan Kota Lama Semarang, serta mem perbaiki dan menambahkan in fra struktur lainnya. Dalam hal ini, Ke menterian PUPR ikut mendukung khu susnya melalui pe ning-katan kualitas infrastruktur di se kitar kawasan Kota Lama Semarang.

“Untuk mewujudkan kota pusaka, tentu diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan dan drainase yang baik. Dengan infrastruktur yang layak, tidak hanya pemeliharaan dan kelestarian kawasan

kota pusaka yang dijaga dengan baik, tetapi juga permukiman di sekitar ka-wasan tersebut. Wilayah di sekitar per-mukiman juga harus layak huni dan ber-kelanjutan,” tutur Rina.

Rina melanjutkan, upaya revitalisasi kawasan kota pusaka sejalan dengan gerakan 100-0-100 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tujuan menciptakan permukiman yang inklusif, aman, dan kokoh melalui pe-nyediaan akses aman air minum 100%, pengurangan kawasan kumuh hingga 0%, dan penyediaan akses sanitasi layak 100%. “Sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas di beberapa ruas jalan, di antaranya Jalan Merak, Branjangan, Suari, dan Gelatik,” tutur Rina.

Rina berharap dengan adanya pe-nataan kawasan Kota Lama Semarang ini dapat meningkatkan kualitas kota dan kesejahteraan masyarakat, serta men-ciptakan pusat kegiatan baru yaitu ka-wasan Kota Lama Semarang Provinsi Ja-wa Tengah.(Teks: AYS_randaljateng/ari)


info baru

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik, sosial serta perekonomian masyarakat.

Atasi Stunting pada BalitaDengan Air Minum Berkualitas

Pelayanan akses aman air minum nasional hingga tahun 2016 baru mencapai 71,14%, maka masih

ter dapat gap sekitar 29% untuk men-capai target akses universal access pada tahun 2019. Untuk mencapai target 100% tersebut, diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo yang didampingi oleh Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum M. Sundoro dan Kepala Sekretariat BPPSPAM Bambang Sudiatmo pada Kon-sultasi Publik Business Plan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 2018-2022, Selasa (16/01/2018).

“Untuk itulah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan dengan tujuan yaitu tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas

dengan harga yang terjangkau, ter-capainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, kelompok masyarakat, ba-dan usaha, serta mewujudkan penye-leng garaan air minum yang efektif dan efi sien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum,” tutur Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo mengungkapkan, banyak hal dapat ditimbulkan jika air minum yang dihasilkan tidak berkualitas, salah satunya yaitu stunting atau penurunan tingkat pertumbuhan pada bayi. Pada tahun 2015, sekitar 1,3 juta anak di bawah lima tahun mengalami stunting. “Oleh sebab itu kami mendorong se-tiap PDAM untuk terus meningkatkan dan memproduksi air minum yang ber-kualitas untuk masyarakat, agar pen-derita stunting bisa berkurang” ung kap Sri Hartoyo.

Salah satu program pemerintah

dalam mendorong pencapaian akses aman air minum 100% pada tahun 2019 yaitu program Pengembangan SPAM Kota Binaan ini meliputi beberapa kegiatan yang merupakan satu kesatuan program dan dilaksanakan secara ber-samaan (pararel), yaitu kegiatan pe man-faatan idle capacity, penurunanan air tak berekening (Non Revenue Water/NRW), dan penambahan kapasitas (dilakukan bila kegiatan pemanfaatan idle capacity dan penurunan NRW tidak memadai un-tuk mencapai sasaran 100% akses aman air minum).

Sedangkan kriteria untuk dapat me-ngikuti program kota binaan antara lain, cakupan akses aman air minum lebih dari atau mendekati 70%, memiliki atau sedang menyusun RI-SPAM, serta Pemda dan PDAM memiliki komitmen tinggi untuk pencapaian 100% akses aman air minum. Saat ini program kota binaan berjumlah 18 kota di seluruh Indonesia, dimana untuk Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor dan Kota Cirebon. Status Kota Bogor yang tercatat saat ini meliputi cakupan pelayanan perpipaan sebesar 74,5%, kinerja “sehat”, dan nilai RI-SPAM sebesar 77% dan siap legalisasi. Melalui program ini diha-rapkan kota yang terpilih dapat me ning-katkan penyelenggaraan SPAM me n jadi best practice bagi kota lain di se luruh Indonesia.

Terkait kinerja PDAM, berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM yang telah dilakukan oleh BPPSPAM tahun 2017, ternyata dari 378 PDAM terdapat 209 PDAM (55,29%) berstatus sehat, se le-bihnya 103 PDAM (27,25%) berstatus kurang sehat, dan 66 PDAM (17,46%) ber-status sakit. (Teks: ari)


Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Rina Farida beserta tim, melakukan kunjungan kerja ke Lombok Tengah Provinsi NTB untuk melihat perkembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Kamis (18/01/2018).

Direktur PKP Kunjungi Kawasan StrategisPariwisata Nasional Mandalika

Rina mengungkapkan, KSPN Man-dalika merupakan salah satu pro-yek prioritas pemerintah yang

harus rampung sebelum tahun 2019 (multiyears contract). Selain masuk dalam 10 destinasi wisata unggulan yang dicanangkan Kementerian Pariwisata pa-da tahun 2015, Mandalika juga dite tap-kan sebagai satu prioritas dari se puluh KSPN.

Lingkup pekerjaan yang dilakukan pada kawasan tersebut antara lain pe-kerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), la-pa ngan sepak bola, lapangan parkir, kios, toilet wisata, jogging track, dan skate park. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur KSPN Mandalika memiliki deviasi sebesar 6,77% pada item pe-kerjaan pemasangan ditch di sepanjang jalan KSPN Mandalika, dikarenakan kon disi cuaca yang kurang baik saat ini. Tetapi Pemerintah Kabupaten Lombok Te ngah akan menyelesaikan pekerjaan ter sebut secepatnya.

Dalam kunjungannya, Rina berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk tetap melakukan koordinasi dengan baik.

Perencanaan harus dipertimbangkan de ngan baik, memperhatikan jumlah wi-sa tawan yang hadir pada kawasan ter-sebut, apa sudah memenuhi kebu tuhan atau tidak.

Selain itu Rina juga berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan ma sya-rakat sekitar. Jangan sampai ma sya rakat hanya menjadi penonton saja da lam

proses pengembangannya, tetapi ma-syarakat juga bisa memperoleh man faat dari pembangunan tersebut. Sediakan tempat bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga de ngan pem-bangunan infrastruktur di kawa san ini bisa meningkatkan taraf hi dup ma-syarakat sekitar.(Teks: Randal NTB/ari)

info baru


Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Papua Barat menyerahkan fasilitas penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen dan Persampahan (PTMP) kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana, Jumat (12/01/2018), di Manokwari.

Cipta Karya Hibahkan TPA Sampah Kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Satker PSPLP Provinsi Papua Ba-rat, Eduardus Halaseren kepada

Bupati Kaimana Mathias Mairuma yang didampingi Wakil Bupati Ismail Sirfefa. Dalam acara tersebut juga dilakukan

info baru

penyerahan hasil pembangunan TPA sam pah yang dibangun tahun 2016 dan 2017.

Eduardus mengungkapkan, pemba-ngunan TPA sampah dan fasilitasnya didasarkan pada pelaksanaan pemba-

ngunan sarana dan prasarana kebersihan di Kabupaten Kaimana, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

“Dalam undang-undang tersebut, sampah telah menjadi permasalahan na sional sehingga pengelolaannya ha-rus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat mem berikan manfaat secara eko nomi, se hat bagi masyarakat, aman bagi ling-kungan, serta dapat mengubah peri laku masyarakat,” tutur Eduardus.

Eduardus berharap, setelah fasilitas tersebut diserahterimakan, Pemerintah Kabupaten Kaimana dapat mengelola dan memanfaatkan dengan baik, dan segala biaya pemeliharaan perbaikan dan sebagainya ditanggung oleh Pemkab Kaimana.

Sementara itu, Bupati Kaimana Mat-hias Mairuma menyambut baik pe nye-rahan aset tersebut, dan berterima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kai-mana. (Teks: Lilis Papua Barat/ari)


info baru

Relawan menambahkan, bahwa pe -na nganan dan pencegahan permu ki man kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi Pemerintah Kota/Kabupaten. Ka-re na selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar pe nyangga perekonomian. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga mempunyai komitmen yang sama dalam penanganan permukiman kumuh dan telah mene-tapkan kawasan kumuh (prioritas) me-lalui SK Bupati Pringsewu dalam men-dukung kolaborasi penanganan dan pen cegahan permukiman kumuh di Ka-bu paten Pringsewu.

Kunjungan juga dikawal oleh tim Koordinator Kota (Korkot) Pringsewu dalam rangka evaluasi

dan pemantauan sejumlah kegiatan KOTAKU. Anggaran kegiatan bersumber dari Bantuan Dana Investasi (BDI) yang saat ini pembangunannya sudah 100 %.

Relawan mengatakan, pihaknya ha-rus memastikan semua pekerjaan infra-struktur KOTAKU yang terbangun bisa berkualitas dan sesuai standar spesifikasi teknis, serta memastikan kesiapan Ke lompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) dalam melakukan pemeliharaan in frastruktur berkelanjutan. Selain itu, disertai dengan mempercantik yang ti-dak hanya indah dalam pengecatan tapi dapat dimodifikasi menggunakan batu alam dan sebagainya. Sehingga mampu me ngubah tampilan desa dan tentunya bertujuan menghilangkan kesan kumuh.

“Progres kegiatan pembangunan fisik baik reguler maupun kolaborasi tahap I sudah mencapai 100%. Kegiatan yang dilak sanakan berupa pembangunan ja-lan lingkungan, drainase, maupun reha-bilitasi rumah tidak layak huni,” ungkap Relawan.

Relawan berharap masyarakat di Kelurahan Pringsewu Selatan dan Pring-sewu Utara untuk menjaga dan me-melihara prasarana yang telah diba-ngun dan memperkuat kelembagaan dimasyarakat serta kerja sama antara masyarakat, kelembagaan, masyarakat, dan kelurahan. “Kerjasama yang baik antara berbagai pihak sangat penting dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan khususnya penanganan dan pencegahan kumuh,” tutur Relawan.(Teks: Methariska Sylvia – Randal Lampung/ari)

Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu selaku Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Pringsewu mewakili Bupati Pringsewu, Relawan, melakukan Pemantauan dan evaluasi kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pringsewu Selatan dan Pringsewu Utara, Kamis (18/01/2018).

Bupati Pringsewu Evaluasi Kegiatan KOTAKU


info baru

Cipta Karya Bangun Jalan di Desa Air Batu Jambi

Jalan ini di kerjakan pada awal tahun 2017 dan telah selesai pe nger-jaan nya pada pertengahan Sep-

tem ber 2017. Hal tersebut diung kap kan oleh Kepala Satker PKP Provinsi Jambi Arif Rahman, Kamis (25/01/2018) di kantornya.

“Pembangunan jalan lingkungan di Desa Air Batu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena pembangunan jalan ini menjadi akses menuju tempat wisata geopark di Merangin. Dengan dibangunnya jalan tersebut diharapkan banyak wisatawan yang datang dan akan

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Jambi telah rampung mengerjakan pembangunan jalan lingkungan di Desa Air Batu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

bupaten Merangin ini akses menuju kawasan wisata geopark Merangin masih sulit untuk dilalui karena banyaknya jalan rusak dan berlubang. Apalagi jika hujan deras maka jalan menjadi becek dan licin dan sangat membahayakan pe ngendara motor dan mobil, sehingga wisa tawan akan sulit menuju kawasan ter sebut.

Arif juga menambahkan jalan ter-sebut memiliki panjang aspal 1170 m dan merupakan kawasan strategis ka -bupaten yang sangat mendukung geo-park Merangin Jambi menuju GGN (Glo-bal Geopark Network) UNESCO maka hendaklah masyarakat dan seluruh pe -makai jalan dapat menjaga dan me me-lihara sehingga pemanfaatan jalan ini dapat bertahan lebih lama.(Teks: DM/Randal/Jambi/ari)

menambah devisa Provinsi Jambi khu-susnya di Kabupaten Merangin.

Lanjut Arif, sebelum dibangunnya ja lan lingkungan di Desa Air Batu Ka-

Sebelum dibangunnya jalan lingkungan di Desa Air Batu Kabupaten Merangin ini akses menuju kawasan

wisata geopark Merangin masih sulit untuk dilalui karena banyaknya jalan rusak dan berlubang.


info baru

Bupati Bangka Resmikan Sanimas GambirDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan acara Peresmian Sanimas Reguler KSM Gambir Desa Puding Besar Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Bangka, Rabu (19/01/2018).

gabung menjadi anggota KSM Gambir Desa Puding Besar dan berdiri di areal lapangan sepak bola yang bangunannya menjadi tribun penonton.

Acara peresmian ini dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bangka, tokoh adat, tokoh agama, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat Desa Puding Besar.(Teks: Wotto Randal Babel/ari)

Acara ini diresmikan oleh Bupati Bangka Tarmizi, dalam sam-butannya Tarmizi men jelas kan

semenjak berdirinya infra struktur Sa ni-mas ini sudah jarang sekali masyarakat yang datang ke Puskesmas karena dia-re. Sebelumnya hampir setiap hari ke Puskesmas dengan indikasi penyakit yang sama. Dulu hampir di setiap rumah sering ditemukan genangan air dari saluran pembuangan rumah tangga yang tidak mengindahkan kesehatan walau-pun hunian penduduk termasuk padat.

“Dengan kesadaran masyarakat dan

masuknya kegiatan dari Satker PSPLP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat membantu Pemerintahan Ka-bupaten Bangka dalam mempercepat pembangunan serta berharap masya ra-kat bisa menjaga infrastruktur ini demi kepentingan bersama,” tutur Tarmizi.

Senada dengan Bupati Bangka, Kepala Satker PSPLP Provinsi Bangka Belitung Miarka Risdawati menam-bah kan, kegiatan ini dibangun dengan dana APBN senilai Rp. 400 juta dengan manfaat sebanyak 63 SR. Dengan an tu-sias masyarakat yang sangat besar ter-


Kawasan Dusun Besar Kota Bengkulu merupakan kelurahan yang menjadi penunjang dari pusat perdagangan Pasar Panorama Kota Bengkulu. Sistem distribusi barang dagang dan lalu lintas konsumen selalu melalui kawasan tersebut.

info baru

Cipta Karya Atasi Kumuhdi Pusat Perdagangan

Tingginya tingkat kepadatan pen-duduk dan lalu lintas ken daraan di kawasan Dusun Besar menyebabkan

tingkat kekumuhan di kawasan ter sebut meningkat jika tidak dilakukan pe na-nganan yang sesuai.

Melalui Satker PIP Kota Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya mela-kukan penataan kawasan Dusun Besar. Kepala Satker PIP Kota Bengkulu, Yosep Feri Yorizal mengungkapkan bahwa pe-na nganan kumuh di kawasan tersebut dilaksanakan dengan target utama pe-ngurangan penyebab lingkungan ku-muh dan memperlancar jalur distribusi ke Pasar Panorama Kota Bengkulu yang menjadi pusat perdagangan sehingga da pat tercipta rasa aman, nyaman, dan ter tib.

“Untuk mengurangi lingkungan ku-muh, Satker PIP Kota Bengkulu melak-sanakan pembangunan drainase, jalan rabat, dan normalisasi drainase yang sudah ada, serta membangun IPAL agar tidak ada lagi perilaku BABS. Sementara untuk menciptakan rasa aman di setiap jalan di kawasan Dusun Besar telah di-

per cantik dengan lukisan grafiti dan lam pu penerangan jalan,” ujar Yosep.

Salah satu warga Dusun Besar Arif, sangat mengapresiasi kegiatan pena-nganan kumuh di lingkungannya. “Kon-disi di sini dulu benar-benar kotor, tidak ada siring untuk pembuangan air serta drainase yang ada tersumbat sehingga

ketika hujan airnya keluar ke jalan dan menyebabkan banjir. Berbeda dengan sekarang lebar, drainase tidak lagi mam-pat, sehingga tidak ada lagi banjir saat hujan ditambah lagi sekarang ada septic tank (IPAL) sehingga tidak ada lagi aroma tidak sedap,” ungkap Arif.(Teks: Memo/Indah/Rdlbkl/ari)


info baruPresiden RI Resmikan PLBN Wini dan Motamasin

Peresmian tersebut dilaksanakan ber samaan dengan peresmian Ben dungan Raknamo di Desa Rak-

namo, Kecamatan Amabi Oefeto, Ka bu-paten Kupang, Selasa (09/01/2018).

Presiden Jokowi sebelumnya telah meresmikan PLBN Motaain di Kabupaten Belu pada 28 Desember 2016.

Menurut Presiden Jokowi, Pemerin tah Daerah bersama masyarakat dapat men-jaga dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar bendungan maupun ka-wasan perbatasan.

“Saya titip kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan juga masyarakat sekitar bendungan dan perbatasan untuk ikut menjaga dan, merawat infrastruktur ini dengan baik,” ucap Jokowi.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya me-nga takan, peresmian PLBN dilakukan ber samaan dengan Bendungan Raknamo ka rena waktu kunjungan Presiden Jokowi yang singkat di NTT. “Di tiga PLBN akan di bangun infrastruktur lainnya untuk me nunjang pertumbuhan ekonomi di ka wasan perbatasan,” tutur Frans.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pem ba-ngunan PLBN sejalan dengan misi pe-merintah yakni membangun dari ping-

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

giran. Dengan begitu, maka akan muncul sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Pembangunan PLBN tidak hanya se-bagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wi layah yang dapat meningkatkan kese-jahteraan masyarakat perbatasan,” ujar Basuki.

Sesuai arahan Presiden Joko Wi do-do, pembangunan PLBN sebagai pu sat ekonomi baru untuk mendorong per-tumbuhan ekonomi kawasan per ba tasan. Pemerintah menggunakan 2 pen dekatan, yakni keamanan dan kese jahteraan.

PLBN yang dibangun bukan hanya di NTT, tetapi juga Entikong, Aruk, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat, serta Skouw di Papua yang semuanya me-rupakan wajah terdepan Indonesia.

Pembangunan 7 PLBN yang rampung pada akhir tahun 2016 merupakan tahap pertama pembangunan kawasan perbatasan. Biaya pembangunannya se-nilai Rp. 944 miliar.

Kementerian PUPR saat ini me-lanjutkan pembangunan di 7 PLBN ter-sebut berupa fasilitas sosial dan umum seperti pasar yang ditargetkan rampung akhir 2018 dengan total ang garan Rp. 1,5 triliun.

Pada puncak acara tersebut, da lam

pidatonya Presiden RI Jokowi me nyam-paikan, untuk ketiga kalinya ber kunjung ke NTT selalu memantau per kembangan pekerjaan PLBN maupun Ben dungan Rak namo hingga sekarang.

Presiden Jokowi menambahkan, per-ma salahan air bersih yang perlu diper-hatikan bersama dan pentingnya sarana prasarana penunjang ketersediaan air bersih dan irigasi serta PLBN yang ke depannya akan didukung dengan pem-bangunan sarana prasarana lain seperti pasar modern di sekitar PLBN sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, ke-makmuran, dan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Patutnya masya rakat NTT berbangga, karena segera me miliki 7 bendungan dari 49 bendungan seluruh Indonesia, yang mana Provinsi NTT nantinya memiliki bendungan ter banyak, dikarenakan kon-disi alam geo grafis dan rentang mu sim penghujan yang sangat singkat.

Presiden Jokowi berharap, Pemerin-tah Daerah harus berperan bersama masyarakat NTT untuk menjaga dan me -rawat infrastruktur yang terbangun de-ngan baik serta dapat mengidentifikasi potensi perdagangan dan aktivitas eko-nomi yang dapat digerakkan bersama di wilayah perbatasan. (Teks: randalntt/ari)


info baru

Renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) telah selesai 100 persen dan siap digunakan untuk Asian Games XVIII Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo saat menggelar Press Converence di GBK, Jumat (12/1/2018).

Renovasi Stadion Utama GBK Telah Rampung 100 Persen

kursi dan media 595 kursi dan 132 kursi prioritas difabel.

Fasilitas ramah difabel lainnya yakni akses jalan, toilet, dan lift. SUGBK juga menyediakan ruang khusus untuk ibu menyusui.

Sarana pendukung lainnya juga le bih baik dari sebelumnya diantaranya kua-litas rumput jenis Zoysia Matrella dan drainase lapangan yang mencegah ter-jadinya genangan meskipun hujan le bat. Dikengkapi penyiraman otomatis meng-gunakan air hujan sehingga men jadi sta-dion ramah lingkungan.

Sementara Gatot menambahkan, pi hak nya menjual 50.000 tiket dalam pe res mian stadion sekaligus laga per-sa habatan itu. Namun, hingga Jumat ini, ba ru 13.000 tiket yang terjual. De mi men-ja ga keamanan sepanjang per tan dingan, se banyak 2.500 personel ga bungan Pol ri dan TNI disiagakan di sta dion dan se ki-tarnya.

Gatot menambahkan, faktor kea ma -nan menjadi salah satu yang difo kus kan di dalam laga persahabatan In donesia kontra Islandia. Pihak panitia akan mem-perketat pengamanan keti ka pe non ton memasuki kursi sta dion.

”Ma syarakat sebagian kecil itu se ma-kin canggih kadang flyer-nya hanya di-ma sukkan dalam flashdisk kecil, saku dan tahu-tahunya itu sangat-sangat meng-ganggu,” ujar Gatot. (Teks: ari)

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria, Direktur Pem-

bangunan dan Pengembangan Usa ha PPK GBK, Gatot Tetuko, dan Deputi IV Bi dang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana.

“Besok, Presiden RI Jokowidodo di-ren canakan akan meresmikan stadion ini, se kaligus menyaksikan pertandingan per sahabatan antara Tim Nasional Indo-nesia melawan Islandia. Kami yang ber-tanggung jawab atas renovasinya me la-kukan ujicoba,” tutur Sri Hartoyo.

Anggaran Ditjen Cipta Karya yang di a lokasikan untuk pembangunan dan re novasi venue olahraga dan penataan kawasan GBK tahun 2017 mencapai Rp 2,4 triliun. Tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp 600 miliar untuk penyempurnaan dan penyelesaian venue olahraga dan pem-bangunan gedung parkir di lokasi parkir timur Senayan.

“Renovasi SUGBK telah selesai dan sesuai jadwal kini dalam tahap peme-liharaan kontraktor. Namun karena akan dilakukan test event maka diserahkan ke-pada pengelola GBK untuk kemudahan dalam pelaksanaannya,” kata Sri Hartoyo. Lanjut Sri Hartoyo, kerusakan yang tim-bul da lam pelaksanaan test event menjadi tang gung jawab Pusat Pengelolaan Kom -plek GBK, namun apabila kerusakan ter-kait struktur bangunan menjadi tang-gung jawab kontraktor pelaksana.

Beberapa perbaikan yang secara sig-nifikan menjadikan SUGBK sebagai stadion kelas dunia diantaranya peng gunaan kursi tunggal lipat dari se belumnya kursi panjang dari kayu. Kursi yang baru telah memenuhi standar aksesibilitas evakuasi.

Setiap kursi juga mampu menahan beban hingga 250 kg dan tidak mu dah ditarik sehingga menahan aksi van da-lisme. Total sebanyak 76.152 kur si ter-diri dari un tuk penonton umum se banyak 73.479 kursi, VIP 1.725 kursi, VVIP 221


inovasi

Ichwanul Ihsan *)

Salah satu program Direktorat Bina Penataan Bangunan tahun anggaran 2017 yang diharapkan dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat adalah pembangunan Fasilitasi Percontohan RTP (Ruang Terbuka Publik) dalam menunjang Gerakan Revolusi Mental.

“SRI MAYANG TELAGA SAM SAM” RTP KEBANGGAAN MASYARAKAT KANDIS

Untuk kota – kota besar mungkin ti dak terlalu dirasakan manfaat program ini, mengingat biaya pembangunan

yang relatif kecil. Tapi untuk skala Kota Kecamatan, ternyata program ini sangat strategis dan harusnya masuk sebagai sa-lah satu program andalan.

Konsep program pembangunan RTP ini lebih diprioritaskan kepada pe nye-diaan sarana dan prasarana infrastruktur pada Ruang Terbuka Publik yang su dah ada (di Kota Kecamatan) namun kon di-sinya belum layak dan atau masih mi nim sarana penunjang.

kap/mental masyarakat ke arah yang lebih baik, misalnya yang dapat meng-gugah rasa integritas kebangsaan, se-mangat kerja keras dan gotong royong, menghargai dan melestarikan seni bu-daya tradisional dll.

Lokasi RTP harus berada pada pu-sat kegiatan masyarakat atau di tengah kota yang mudah di aksesataudi jang-kau dari penjuru kota.Selain itu, pem-bangunan RTP juga harus dilengkapi de ngan elemen – elemen yang dapat meng gugah dan juga merupakan proses pembelajaran bagi pengunjung untuk tujuan hidup yang lebih baik, antara lain penyediaan tempat sampah, bendera, sedapat mungkin menonjolkan identitas daerah atau simbol – simbol kearifan lokal. Demikian pula dengan penggunaan material lokal serta bunga/tanaman en-demik lokal yang tersedia.

Target pembangunan RTP ini secara keseluruhan adalah layak lingkungan, la-

Sejalan dengan program nasional da-lam Gerakan Revolusi Mental, maka salah satu elemen penting dalam program ini adalah pembangunan layar dan bangku – bangku taman dengan penataan yang nyaman sehingga masyarakat se-cara rutin dan berkala bisa menonton bersama film – film yang bertemakan Revolusi Mental. Demikian pula dengan penyediaan pentas, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan – kegiatan seni pertunjukkan yang diharapkan da-pat menjadi penggerak perubahan si-


inovasiyak sosial ekonomi, layak mutu dan tek-nis.

Sesuai dengan tugas pokok dan fung-si, maka pada kegiatan pembangunan RTP Gerakan Revolusi Mental ini, kita hanya membangun sarana fisiknya saja. Sedangkan untuk kebutuhan peralatan pemutaran film, seperti proyektor atau menggunakan infocus dan sound system diha rapkan disediakan oleh pemerintah dae rah kabupaten setempat.

Di tahun 2017 melalui Satker PBL Riau telah dilaksanakan pembangunan RTP dalam menunjang Gerakan Revolusi Mental untuk dua lokasi yaitu di Ke-camatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Dari hasil survey awal didapat bahwa Kota Kandis sampai saat ini tidak atau belum memiliki fasilitas ruang terbuka publik sama sekali. Selain status lahan yang banyak berupa lahan konsesi, juga minimnya lahan yang dikuasaiataumilik Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga pemerintah daerah sulit untuk mem ba-ngun ruang terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sehingga sangat tepat sasaran jika salah satulokasi pem-bangunan RTP ini dibangun di Kota Kandis.

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak me miliki luas wilayah ± 1.493,65 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 43.503 jiwa. Jarak dari Pekanbaru (Ibu Ko-ta Provinsi Riau) ke Kandis adalah 93,2 km, sedangkan jarak dari kota Siak Sri In-drapura (Ibukota Kabupaten Siak) ke Kan-dis adalah 76,6km.

Lokasi RTP berada persis di halaman Kantor Camat di pusat Kota Kandis. Ta-dinya taman ini sudah memiliki be-berapa fasilitas bermain anak seperti ga zebo, papan luncuran dan ayunan. Hampir setiap hari ramai dikunjungi ma-syarakat setempat, karena merupakan satu – satunya taman bermain atau ruang terbuka publik yang ada di Kota Kandis. Lokasi yang berkontur dengan aliran anak sungai kecil ditengahnya tentu sangat ideal dan akan indah sekali jika dirancang dengan baik. Dengan konsep tidak merusak alam, tanpa cut and fill yang ekstrim diharap akan menjadikan RTP ini sangat alamiah dan terkesan natural.

Dibagun dengan sumber dana APBN

dengan nilai kontrak Rp 482.500.000,- selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Dengan pagu anggaran yang relatif kecil, dikaitkan dengan kondisi site yang berkontur serta keberadaan aliran anak sungai di tengahnya yang tentu saja mem butuhkan penanganan, dan dibu-tuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu Satker PBL Riau bersama – sama dengan Pemkab Siak melalui Dinas PU Tata Ruang Permukiman Kabupaten dan dipimpin langsung oleh Bupati Siak H. Syamsuar, sepakat untuk bekerjasama dengan menggunakan sharing dana APBD Kabupaten.

Adapun sharing dari Kabupaten Siak adalah untuk pekerjaan pematangan la-han, penggalian dan pembentukan alur anak sungai dan termasuk pembuatan kolam retensi, dengan dana kurang lebih 200 juta.

Selain itu sesuai dengan desain yang disepakati bersama, terdapat tugu/sclupture bermotif “tanjak” semacam tu-tup kepala laki – laki melayu Siak, yang membutuhkan dana kurang lebih 250 juta.

Dengan pendekatan oleh Camat Kan-dis, dalam rapat pembahasan dengan ma syarakat dan stakeholder terkait lain -nya, maka salah satu perusahaan swas ta yaitu PT. Ivo Mas yang memiliki usa ha perkebunan di Kecamatan Kandis, ber-sedia untuk membangun tugu tan jak ini dengan mengalokasikan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Sehingga jadilah taman RTP Kandis ini merupakan pekerjaan yang dibiayai bersama, baik APBN, APBD dan CSR.

Yang tak kalah pentingnya adalah

peran serta masyarakat melalui Camat yang juga ikut menyumbang aneka bu-nga hias dan tanaman pelindung lain nya untuk pembangunan RTP.

Demikian antusiasnya masyarakat dan Pemda Kabupaten Siak untuk pem-ba ngunan RTP ini, sehingga acara Pe le-takan Batu Pertama pun dibuat besar – besaran dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, paguyuban keluarga jawa, keluarga batak dan keluarga mi-nang yang ada di Kecamatan Kandis. Dihibur dengan kesenian tradisional se-tempat dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati Ketua DPRD dan segenap Forkopinda Kabupaten Siak.

Turut hadir perwakilan dari Direktorat Bina Penataan Bangunan Adjar Prajudi dan Kasubdit Rentek Direktorat BPB Diana Kusuma Astuti mewakili Kementerian PUPR.

Saat ini RTP Kandis yang kemudian telah ditetapkan oleh Bupati Siak dan diberi nama “RTP Sri Mayangtelaga Sam-Sam“ telah selesai dibangun, walau masih dalam masa pemeliharaan, tapi sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar Kota Kandis. Beberapa pertunjukan pun sudah diadakan di pentas yang tersedia.

Akhirnya, meneruskan aspirasi ma-syarakat setempat agar program pem-bangunan RTP ini tidak berhenti sampai disini dan mudah – mudahan dapat terus dilanjutkan pada tahun – tahun berikutnya.

*) Penulis adalah Kepala Satuan Kerja PBL Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Sistem Pengelolaan Sampah di KSPN

inovasi

Christian Jaya Kusuma *)

Seringkali kita menjumpai pada berbagai kawasan pariwisata di Indonesia, yang menjadi tujuan wisatawan asing maupun wisatawan domestik, bahwa kebersihan kawasan belum terkelola dengan baik.

Banyak dijumpai wadah sampah yang kondisinya sudah tidak me-madai maupun jumlahnya yang

sangat terbatas, ketidakteraturan fre-kuen si pengumpulan-pengangkutan sam pah sehingga sampah menumpuk, dan seringnya sampah dibakar begitu sa-ja di wadah sampah, akan menurunkan “ni lai jual” dari kawasan pariwisata ter-sebut. Padahal ada pemeo yang me-ngatakan, bahwa “tingkat budaya ma-sya rakat dapat terlihat dari tingkat ke sadaran masyarakat tersebut terhadap ke bersihan”. Indonesia yang dikenal luas hingga ke mancanegara sebagai salah satu destinasi pariwisata kelas dunia, seharusnya memberikan perhatian yang lebih memadai terhadap masalah keber-sihan di kawasan pariwisata.

tem pengumpulan sampah, dan sub sistem pengangkutan sampah. Pada sub sistem pewadahan sampah, maka ha-rus disediakan wadah sampah yang mam pu menampung timbulan sampah yang dihasilkan. Selain itu, estetika dari wadah sampah menjadi sangat pen-ting, sehingga terlihat rapih dan elok. Kita tentunya tidak mengharapkan wa-dah sampah yang hanya berbentuk tong biasa. Keindahan wadah sampah dapat ditingkatkan, misalnya dengan meng-gunakan sentuhan desain yang manis, mudah dilihat, terletak pada lokasi yang terjangkau, tidak berjauhan, tertutup, serta mudah dioperasikan-dipelihara. Da lam upaya meningkatkan kesadaran pe milahan sampah di sumber sampah, ma ka dapat dilaksanakan pemasangan

Pentingnya Kebersihan di Kawasan PariwisataTentunya para wisatawan akan sangat enggan untuk mengunjungi suatu ka-wasan pariwisata, jika kondisinya kotor dan sampah bertebaran dimana-mana. Selain menurunkan aspek estetika ter-hadap kawasan tersebut, namun su-dah dapat dipastikan kawasan tersebut juga tidak higienis lagi. Mikroorganisme patogen yang umumnya banyak tumbuh di sampah, juga ikut berkembang biak, dan bukanlah hal yang tidak mungkin, dapat menimbulkan penyakit, bahkan epidemi dari penyakit bawaan sampah.

Yang tentunya harus menjadi per-hatian utama dari penanganan sam-pah di kawasan pariwisata adalah pada subsistem pewadahan sampah, sub sis-


inovasiwadah sampah terpilah, minimal untuk 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Melalui pe-nyediaan wadah sampah terpilah ini, selain diharapkan dapat mendukung kebersihan kawasan pariwisata, juga un-tuk mendorong terlaksananya pemi lahan sampah di sumber sampah, yang ber-ujung pada semakin kecilnya beban laju alir sampah di TPA sampah.

Sub sistem pengumpulan sampah juga memegang peranan penting, untuk memastikan sampah terkumpul setiap hari, sehingga tidak menimbulkan pe-numpukan sampah, penyebaran bau, ser ta penyebaran vektor penyakit. Sub sis tem pengumpulan sampah akan me-mindahkan sampah dari sumber sam-pah pada wadah sampah ke Tempat Pe-nampungan Sementara (TPS) sampah atau ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), atau Tem-pat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Melalui sub sistem ini, maka wi sa tawan juga dapat merasakan kondisi kawasan pariwisata yang bersih dari sam pah.

Subsistem pengangkutan sampah

akan memindahkan sampah dari TPS sam pah atau TPS 3R atau TPST, ke Tempat Pem rosesan Akhir (TPA) sampah, untuk dilakukan pemrosesan akhir sampah. Sam pah yang menumpuk dan tidak ter-tangani di TPS sampah, TPS 3R, atau TPST, justru akan menimbulkan masalah baru, yaitu “pemindahan masalah sampah dari satu tempat ke tempat lain”, namun tidak menyelesaikan permasalahan sampah itu sendiri.

Sub sistem pengolahan sampah dan sub sistem pemrosesan akhir sam-pah tidak memberikan dampak se cara

langsung terhadap kebersihan di ka-wasan pariwisata, namun lebih untuk memastikan keamanan dari sampah atau sampah yang terolah, saat dikembalikan ke lingkungan. Dengan kata lain, sub sistem pewadahan sampah, sub sistem pengumpulan sampah, dan sub sistem pengangkutan sampah, akan memberikan dampak langsung pada kebersihan ka-wasan pariwisata. Sedangkan sub sis-tem pengolahan sampah dan sub sis-tem pemrosesan akhir sampah, lebih berdampak langsung pada penyelamatan lingkungan secara khusus.

Perhatian secara khusus dialokasikan untuk 10 Ka-wasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, yaitu Danau Toba-Sumatera Utara, Tanjung Kelayang-Bangka Beli-tung, Kepulauan Seribu-DKI Jakarta, Tanjung Lesung-

Banten, Borobudur-Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru-Jawa Timur, Mandalika-Nusa Tenggara Barat, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, Morotai-Maluku Utara,

dan Labuan Bajo-Nusa Tenggara Timur.


inovasiPeran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKementerian Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Rakyat, selaku pembina aspek keteknikan pada sektor persampahan, melalui Satuan Kerja Pengembangan Pe-nyehatan Lingkungan Permukiman Stra-tegis pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Di rektorat Jenderal Cipta Karya, juga tu-rut mendukung program Pemerintah da lam meningkatkan kunjungan 20 juta wisatawan asing ke Indonesia, pada tahun 2019.

Perhatian secara khusus dia loka-

sikan untuk 10 Kawasan Strategis Pa-riwisata Nasional/KSPN, yaitu Danau To ba-Sumatera Utara, Tanjung Kelayang-Bang ka Belitung, Kepulauan Seribu-DKI Jakarta, Tanjung Lesung-Banten, Bo ro-budur-Jawa Tengah, Bromo Tengger Se-meru-Jawa Timur, Mandalika-Nusa Teng -gara Barat, Wakatobi-Sulawesi Teng ga ra, Morotai-Maluku Utara, dan Labuan Ba jo-Nusa Tenggara Timur.

Melalui pen danaan APBN tahun 2017, telah dilak sanakan pengadaan wadah sampah ter pilah pada KSPN Mandalika-Nusa Teng gara Barat, Borobudur-Jawa Tengah, Bromo-Jawa Timur, dan Morotai-Maluku Utara.

Dukungan kegiatan tersebut di-dasari oleh Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jen deral Cipta Karya Kementerian Pe-kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ke menterian Pariwisata, serta instansi/Di nas yang terkait sektor pariwisata, pada tanggal 23 dan 29 Mei 2017, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Rakyat.

Melalui penandatanganan KSB dan PKS, maka diharapkan terjalin ko-mit men bersama terkait peren canaan, pengadaan/pembangunan, pengo pera-sian-pemeliharaan-perawatan, dan pe-nge lolaan dari infrastruktur terkait bi-

dang sanitasi, termasuk untuk sektor persampahan, yang terjamin keandalan dan keberlanjutannya. Kita tentunya harus menyadari bersama, bahwa keber-lanjutan infrastruktur sanitasi hanya da-pat terlaksana, jika terdapat komitmen dari para pihak, sehingga manfaat in fra-struktur tersebut dapat dirasakan se cara langsung bagi masyarakat dan ling-kungan.

*) Penulis adalah staf (sektor persampahan) pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]

Melalui penandatanganan KSB dan PKS, maka diharap-kan terjalin komitmen bersama terkait perencanaan, pengadaan/pembangunan, pengoperasian-pemeli-

haraan-perawatan, dan pengelolaan dari infrastruktur terkait bidang sanitasi, termasuk untuk sektor persam-pahan, yang terjamin keandalan dan keberlanjutannya.


inovasi

Program Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) merupakan salah satu program untuk meningkatkan layanan sanitasi dasar pada masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

IPAL KOMUNAL KSM TIRTO ASRI, INFRASTRUKTUR CERDAS UNTUK MASYARAKAT

juga memiliki nilai ekonomi dan fungsi edukasi adalah IPAL yang dibangun oleh KSM Tirto Asri. IPAL ini dibangun di Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman, Dusun Sembung Desa Sukoharjo, pembangunan dana APBN Sa nimas tahun 2016. Berdasarkan Data mo nografi desa Sukoharjo, luas wilayah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan

sarana sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat.

Salah satu IPAL yang dinilai mem-punyai fungsi lain bukan hanya sebagai tempat pengolahan Air Limbah, namun

Putrisetyati Hasanah *)


inovasi

Dusun Sembung adalah 42.26 Ha de-ngan jumlah penduduk sebanyak 303 jiwa dengan jumlah keluarga tercatat sebanyak 70 KK menjadi dua blok wilayah yang terpisahkan sungai dan persawahan.

Konsep IPAL cerdas yang diusung KSM Tirto Asri dimana bangunan IPAL bukan sekedar infrastruktur pada umum-nya. Dalam pengelolaan sarana sa nitasi IPAL Komunal selain iuran/kontrubusi pengguna, KPP juga akan mengelolaakan mengelola unit usaha KPP berupa Ka-wasan Wisata IPAL Dusun Sembung

berupa edukasi IPAL komunal, pertanian, budidaya ikan, pemandian (Kolam Re-nang) khusus untuk usia anak-anak se-kolah dasar dan TK, dan Pemancingan untuk umum.

Dari paradigma awal IPAL hanya-lah bangunan sederhana pengelolaan air limbah, namun bisa menjadi sumber edukasi dan pendapatan warga yang berada di sekitarnya. Sarana edukasi yang terbangun menjadi wahana be-lajar warga dan anak-anak dengan har-ga yang sesuai dengan kantong ma-

syarakat, selain itu pemasukan yang datang dari iuran masyarakat, dapat di pakai sepenuhnya untuk operasional dari IPAL, serta pemasukan dari taman edu kasi dan Kolam Renang tersebut dapat digunakan untuk pemasukan dari pengurus dan warga sekitar pengelola. Da lam bangunan IPAL tersebut terdapat ko lam uji dan stabilisasi dan Horizontal Gravel Filter.

Dua tempat tersebut merupakan me-dia untuk pengujian effluent dari IPAL tersebut. Di dalam kolam di isi oleh be-berpa jenis ikan, dan di Horizontal Gravel Filter ditanami tumbuhan, yang akan menjadi indikator dari air IPAL tersebut, apakah baik dan tidak mencemari ling-kungan, atau masih dalam tahap pe-net ralan. Hal ini dijadikan media pem-belajaran dalam perbaikan dan air ke luaran IPAL tersebut.

Secara garis besar IPAL KSM Tirto Asri merupakan IPAL Komunal yang di-nilai cerdas karena memiliki metode dan inovasi dalam pembangunannya. Bukan lagi sekedar bangunan IPAL yang terbangun, namun disekitar IPAL men-jadi lahan edukasi dan pembelajaran un tuk masyarakat, serta menambah ni lai ekonomi pada penggunanya.

*) Penulis adalah Staf Publikasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Secara garis besar IPAL KSM Tirto Asri merupakan IPAL Komunal yang dinilai cerdas karena memiliki metode

dan inovasi dalam pembangunannya.


inovasiSAMPAH TIDAK CUKUP DENGAN DISKUSI, TETAPI HARUS ADA SOLUSIAhmad Asnawi *)

Sampah harus dikerjakan dengan kerja tim, akan sulit bila dikerjakan sendiri. Simpanlah sampah pada tempatnya karena sampah sama dengan uang.

Sampah bermasalah ketika sampah basah tercampur dengan sampah ke-ring. Memisahkan sampah satu em-

ber, lebih mudah dari memilah sampah satu truk. Sampah harus dimulai dikelola dari rumah.

Penulis pernah diskusi dengan ma-hasiswa Jepang sedang berlibur ke Indo-nesia. Ketika selesai menjelaskan ten-tang pemberdayaan masyarakat ten tang sampah, dia bertanya. Per tanyaannya cuma satu, melihat sam pah berserakan baik di jalan maupun di sungai. Apakah ada undang-undang / peraturan ten tang sampah? Penulis hanya se nyum, per-tanyaan cuma satu, tapi membutuhkan 1000 jawaban dan alasan. Memang benar, bermula dari peraturan, kemudian harus ada sosialisasi, disertai pembina an berkelanjutan. Peraturan ada untuk di-taati bukan ditakuti apalagi dibiarkan.

Untuk lebih memudahkan pe nge-

warga menyimpan sampah yang terpilah, setiap dua hari diambil khusus sampah organik dan dibuat pupuk dengan sistem keranjang takakura, sedangkan sampah anorganik diambil tiap satu minggu. Pupuk organik yang diolah, dibuat untuk kompos tanaman dan kebun organik. Sampah anorganik yang punya nilai jual, disimpan di koperasi. Sampah ditimbang, dan uang hasil simpah sampah bisa diambil minimal tiap 6 bulan. Ini salah satu model untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Peraturan yang terbaik yakni memperbesar penghargaan daripada hukuman. Berikan apresiasi kepada rakyatnya bukan kepada kepala desa, karena mereka yang langsung kerja. Kepala desa sudah senang ketika lingkungan warganya bersih dan bernilai ekonomi.

*) Penggiat Lingkungan. Tinggal di Bandung Barat Jawa Barat.

lolaan sampah, hendaknya setiap 10 rumah (dasawisma) harus ada pengurus, mengelola sampah rumah tangga. Mi-nimal 5 rumah. Salah satu penelitian penulis, bahwa 60 % sampah rumah tangga terdiri dari sampah organik. Ke-mudian setelah dipilah, residu sampah yang harus dibuang, berkurang 50 % dari volume sampah yang belum di-pilah menjadi organik dan anorganik. Kemudian pengalaman penulis juga, ka-lau satu rumah, memilah sampah organik (sampah kering) dan anorganik ( sampah basah), sampah terlalu sedikit.

Salah satu solusi, dalam kelompok dasawisma, disepakati, tim pengelola sampah rumah tangga, atau mengop-timalkan pemuda karangtaruna atau RT, untuk mengelola sampah. Konsep bank sampah, memang baik, ada lagi yang lebih mendekati lebih warga yang menengah kebawah. Yakni sistem koperasi. Setiap


sebaiknya anda tahu

Sebaran Lokasi Start Up Padat Karya Kementerian

PUPR

1

2 3

4

6 5

7 8

10 11

12

9

1. Desa Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi

Sumatera Barat

2. Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu

3. Desa U2 Karyadadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

4. Desa Rama Gunawan & Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung

5. Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten

6. Desa Cisetu, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa

Barat


1

2 3

4

6 5

7 8

10 11

12

9

7. Desa Tambaksari, Kecamatan Kedungrejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

8. Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah

9. Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

10. Desa Siniyung, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

11. Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

12. Desa Wanua Monapa, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawwesi Tenggara


lensa CK

Dirjen Cipta Karya Lantik 141 Kasatker Seluruh Indonesia


lensa CK

Presiden RIResmikan Istora Senayan Jakarta

34|Edisi 12Tahun XV

seputar kita

Sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum, Lokomotif PelayananAir Minum di Indonesia

Dalam rangka pemenuhan hak asa-si atas air yang harus dipenuhi oleh ne-gara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, juga untuk mencapai 100% akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya gelar rapat sinkronisasi program penyediaan air baku untuk air minum tahun 2018 bersama Di rektorat Jenderal Sumber Daya Air, (29/01/2018) di Surabaya.

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dalam arahannya mengungkapkan, untuk men-du kung RPJMN 2015-2019 ter sebut, upaya pemenuhan akan akses aman air minum diwujudkan dalam misi pengembangan air minum. (Teks: dewi)

“Selamat menikmati perjalanan semoga selamat sampai tujuan,” canda Paman Birin sapaan akrab Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menirukan masinis kereta api di hadapan anak-anak TK yang akan mencoba kereta api mini saat pembukaan Taman Edukasi Lalu Lintas Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (20/01/2017).

Sahbirin mengatakan selain taman edukasi juga terdapat rumah polisi sahabat anak, rumah suvenir untuk pengembangan, rumah pintar yang terdapat di dalamnya sekitar 5.000 koleksi buku. Selain itu di sini juga terdapat TK Alam yang sudah terakreditasi A. “Selanjutnya pada tahun ini akan kita tambah sarana prasarana lain supaya makin lengkap seperti rumah anggrek (tanaman endemik Kalimantan), kesenian Kalimantan, dan alat bermain lainnya,“ tutur Sahbirin.(Teks: Hrd Kalsel/ari)

Gubernur Kalsel Resmikan Taman Edukasi Lalu Lintas

Bupati Babel Resmikan Infrastruktur Sanimas

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di-rektorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan in frastruktur Sanimas Reguler Sehat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Senin (15/01/2018).

Infrastruktur Sanimas Sehat diresmikan oleh Bupati Bangka Se latan yang diwakili oleh Camat Toboali Jusvinar. Dalam sam-butannya Toboali mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Ditjen Cipta Karya, karena dalam program dan kegiatannya mencakup pembangunan infrastruktur Sanimas sehat di Kelurahan Teladan ini. “Pembangunan Sanimas ini sangat berguna untuk menata perilaku masyarakat, khususnya lingkungan padat hunian dalam membuang tinja ke saluran terbuka. Karena itulah program Sanimas ini sangat berguna mengatasi per-soalan pencemaran saluran terbuka,” tutur Jusvinar.(Teks: randal babel/ari)

SELAMATTAHUN BARU

2018

Documents

Karya Cipta infrastruKtur permuKiman Kolaborasi dalam ...ciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_2017/pdf/1520220036... · sri murni edi K, taufan madiasworo, ... atau dengan nama