Kak Penataan Kawasan Kumuh

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PWK

Citation preview

  • KERANGKA ACUAN KERJA

    STUDI PENATAAN DAN PERENCANAAN DED KOMPONEN PSU KAWASAN KUMUH

    KEGIATAN

    PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS KAWASAN KUMUH

    LOKASI :

    KABUPATEN BANGGAI LAUT

    TAHUN ANGGARAN 2015

    BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH

    PROVINSI SULAWESI TENGAH

  • KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

    STUDI PENATAAN DAN PERENCANAAN DED

    KOMPONEN PSU KAWASAN KUMUH

    KABUPATEN BANGGAI LAUT

    1. LATAR BELAKANG

    Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan

    permukiman, dijelaskan Pasal 94 ayat 1 Pencegahan dan peningkatan kualitas

    terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu

    kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah

    tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta

    untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan

    permukiman. Hal ini bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa

    Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar

    masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di

    dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

    Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan

    bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan

    perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat

    sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan

    ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan

    dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan

    bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturnya

    bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana

    dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan perumahan kumuh adalah perumahan yang

    mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Didalam Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional, salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia

    adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

    pendukung bagi seluruh masyarkat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan

    jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa

    pemukiman kumuh. Tujuan pembangunan ini juga merupakan bagian dari kerja bangsa

    Indonesia untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan pembangunan Millenium

    Development Goals yang dicanangkan oleh PBB. Dimana PBB menargetkan perbaikan

    kehidupan 100 juta penghuni permukiman kumuh pada tahun 2020.

  • a. DASAR HUKUM

    Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :

    1. a). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    b). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan

    Permukiman.

    c). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. e).

    d). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

    Pembantuan.

    e). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,

    Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota

    f). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

    g). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2011

    sampai dengan 2016.

    h). Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008

    tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

    dan Daerah Kabupaten/Kota.

    3. MAKSUD DAN TUJUAN

    Maksud dari pekerjaan ini adalah tercapainya perumahan yang sehat dan aman yang

    dilengkapi prasarana dan sarana utilitas umum dengan penataan lingkungan yang

    menjamin kesehatan masyarakat.

    Tujuannya adalah Studi Penataan dan Perencanaan DED Komponen PSU Kawasan Kumuh di

    kabupaten Banggai Laut

    4. SASARAN

    Adapun sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut ;

    a) Teridentifikasinya kondisi lingkungan dan karakteristik kawasan kumuh di kabupaten

    Banggai Laut.

    b) Teridentifikasinya kondisi eksisting prasarana dan sarana utilitas umum kawasan kumuh di

    Kabupaten Banggai Laut.

    c) Teridentifikasinya topografi kawasan kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan Laut

    d) Dirumuskannya strategi penataan kawasan kumuh dan tahapan program dan kegiatan

    penataan kawasan kumuh yang ada.

    5. PENGGUNA JASA

    Pengguna jasa untuk pekerjaan Studi Penataan dan Perencanaan DED Komponen PSU

    Kawasan Kumuh di Kabupaten Banggai Laut adalah Bidang Pengembangan Kawasan Dinas

    Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

  • 6. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

    Waktu pelaksanaan pekerjaan Studi Penataan dan Perencanaan DED Komponen PSU

    Kawasan Kumuh di Kabupaten Banggai Laut adalah 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua

    puluh) hari kalender.

    7. ALOKASI BIAYA & SUMBER PENDANAAN KEGIATAN

    Alokasi biaya pelaksanaan kegiatan Studi Penataan dan Perencanaan DED Komponen PSU

    Kawasan Kumuh di Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta

    Rupiah). Sedangkan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja

    Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor DPA SKPD : 044/DPA-SKPD/BPKAD/2015 Tanggal 09 Januari 2015.

    8. RUANG LINGKUP

    Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi ;

    a. Tahap Persiapan adalah tahap dimana Tim konsultan terdiri dari tenaga ahli yang

    mencakup multi disiplin yang berkompeten dalam bidangnya, memiliki wawasan serta

    benar-benar menghayati tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan

    perancangan teknis bangunan tempat tinggal/rumah dan infrastruktur kawasan kumuh

    meliputi jalan, drainase, utilitas, persampahan, listrik, sanitasi/air kotor dan sistem

    penyediaan Air bersih dan diharapkan Pada tahap ini juga dilakukan mobilisasi tenaga

    ahli dan peralatan, perizinan survey, penyusunan format isian, dan koordinasi dengan

    dinas terkait.

    b. Selanjutnya tahapan survey yang akan dilaksanakan adalah kondisi eksisting topografi

    kawasan, kondisi eksisting bangunan/rumah dan infrastruktur kawasan kumuh sesuai

    keputusan pemerintah kabupaten yang meliputi ;

    Kondisi Rumah Dan Tata Letak Bangunan.

    Jalan Lingkungan.

    Drainase.

    Air Bersih.

    Sanitasi/Air Kotor.

    Persampahan.

    Listrik.

    Laporan Pendahuluan

    Laporan Pendahuluan mencakup :

    a) Pemahaman terhadap KAK

    b) Metode yang digunakan

    c) Kondisi eksisting kawasan kumuh

    d) Data-data (data primer dan data sekunder) antara lain :

  • 1. Dokumentasi lapangan

    2. Hasil Pengukuran awal

    3. Peta-peta yang diperlukan

    Laporan Antara

    Laporan Antara mencakup :

    a) Analisa data hasil laporan pendahuluan

    b) Analisa data hasil pengukuran awal

    c) Konsep pra studi dan DED Kawasan Kumuh

    d) Nomenklatur gambar harus sesuai ketentuan :

    1. Gambar menggunakan kertas ukuran A3

    2. Gambar harus mencantumkan etiket samping kanan gambar

    Laporan Akhir

    Laporan Akhir mencakup :

    a) Finalisasi laporan pendahuluan dan laporan antara

    b) Rancangan DED

    c) Rancangan anggaran biaya

    d) Tahapan pelaksanaan

    Perencanaan Teknis Akhir

    Perencanaan teknis akhir adalah hasil perbaikan semua hasil perancangan awal yang terdiri

    atas gambar konsep penataan, gambar teknis perencanaan bangunan tempat

    tinggal/rumah, infrastruktur kawasan kumuh menjadi lebih baik yang terdiri atas :

    (i) rumah tinggal;

    (ii) Listrik;

    (ii) jalan;

    (iii) drainase;

    (iv) air bersih;

    (v) sanitasi/air kotor;

    (vi) Persampahan;

    Peta lokasi penataan, peta master plan penataan kawasan, serta Rancangan Anggaran

    Biaya Pelaksanaan Pembangunannya.

  • 9. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

    Adapun kebutuhan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri atas :

    1). Ketua Tim, (Tim Leader) sebagai Ahli Lingkungan minimal S1 Teknik Planologi serta memiliki

    sertifikat keahlian teknik Penataan Wilayah dengan pengalaman 5 (lima) tahun.

    2). Sarjana Teknik Arsitektur (S-1) (design), sebagai ahli perumahan dan permukiman,

    khususnya dibidang arsitektur bangunan perumahan serta memiliki sertifikat keahlian

    dengan Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 5 (lima) tahun.

    3). Sarjana Teknik Sipil (S-1) (Infrastruktur), sebagai ahli perumahan dan permukiman khusus

    dibidang pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, serta memiliki sertifikat

    keahlian dengan Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 5 (lima) tahun.

    4). Sarjana Teknik Arsitektur Landskap (S-1), sebagai ahli landskap. Berpengalaman dalam

    bidang landskap perumahan dan permukiman terutama diwilayah perkotaan serta

    mampu menjawab tantangan kawasan kumuh menjadi kawasan yang sehat serta

    memiliki sertifikat keahlian dengan Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 5 (lima) tahun.

    Disamping kebutuhan akan tenaga ahli tersebut diatas pekerjaan ini juga membutuhkan

    beberapa asisten tenaga ahli dan tenaga penunjang yang akan membantu para tenaga

    ahli dalam melaksanakan pekerjaan ini, adapun tenaga penunjang dimaksud antara lain :

    Surveyor

    Operator Komputer

    10. METODOLOGI

    Secara umum, metode dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk pekerjaan

    Studi Penataan dan Perencanaan DED Komponen PSU Kawasan Kumuh Kabupaten

    Banggai Laut meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu :

    1.) Persiapan

    2.) Pengumpulan Data Lapangan

    3.) Analisa Data Lapangan

    4.) Perencanaan Teknis

    5.) Penggambaran

    6.) Perhitungan Kuantitas

    7.) Perkiraan Biaya

    A. Persiapan

    Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengenali lingkup pekerjaan

    dan kondisi lapangan berikut permasalahan-permasalahan yang ada dari data sekunder

    (desk study). Persiapan pelaksanaan pekerjaan, diantaranya :

    Menyiapkan data yang digunakan untuk pelaksanaan survey

    Pengarahan cara kerja personil sehubungan dengan waktu yang disediakan

    Penyediaan peralatan yang akan dipakai untuk survai lapangan

  • Persiapan surat pengantar mobilisasi personil dan lain-lain yang diperlukan sebelum

    pekerjaan Survai Pendahuluan dimulai, konsultan berkoordinasi dengan Pemberi Kerja

    untuk mendapatkan pengarahan dan petunjuk-petunjuk mengenai pekerjaan yang akan

    dilaksanakan, rencana-rencana pengembangan daerah, dan hal-hal lain yang perlu

    diketahui untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.

    B. Tahap Pengumpulan Data Lapangan (Survey)

    Kegiatan awal yang akan dilaksanakan pada tahap ini adalah melakukan Survey

    Pendahuluan, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan survey detail seperti topografi,

    inventarisasi lahan dan jalan, material dan geoteknik serta hidrologi.1) Survey Pendahuluan

    Tujuan utama dilaksanakannya Survey Pendahuluan adalah untuk melakukan peninjauan

    awal terhadap lokasi pekerjaan dan mengumpulkan data-data sekunder untuk

    dipergunakan dalam pelaksanaan detail survey dan mengumpulkan data lainnya untuk

    melengkapi data survey detail dan kebutuhan desain. Kegiatan yang dilakukan antara

    lain :

    Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah sehubungan

    dengan dilaksanakan survey.

    Mengumpulkan informasi mengenai lokasi kawasan kumuh yang menjadi objek

    perencanaan dari instansi terkait di daerah.

    Peninjauan lokasi untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kondisi dan

    permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah studi perencanaan.

    Mempelajari dan menganalisa informasi mengenai wilayah studi perencanaan.

    Pemeriksaan lokasi sumber material (Quarry)

    Pembuatan peta dasar dan tematik wilayah studi perencanaan yang dibutuhkan dalam

    proses perencanaan

    Pembuatan foto dokumentasi lapangan dan pengukuran topografi adalah proses

    pengumpulan data di atas permukaan bumi yang selanjutnya data hasil ukuran dituangkan

    dalam bentuk peta perencanaan dengan menggunakan skala tertentu serta

    didokumentasikan dalam bentuk gambar dan file komputer.

    Pekerjaan pengukuran yang terdiri dari :

    a. Pengukuran titik kontrol horisontal dan vertikal

    b. Pengukuran situasi

    c. Pengukuran penampang memanjang dan melintang

    d. Pengukuran-pengukuran khusus

    e. Pekerjaan perhitungan dan penggambaran

    f. Pekerjaan digitasi dan computer

  • C. Tahap Analisa dan Perencanaan Teknis

    Pada tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan adalah menganalisis dan menyusun rencana teknis

    dari data lapangan yang dihasilkan dalam kegiatan survey pendahuluan.

    Kegiatan menganalisa serta merencanakan :

    a). Kondisi jaringan jalan, kebutuhan lajur dan lebar lajur, geometrik jalan dan struktur

    jalan.

    b). Sistem drainase yang digunakan, penanganan dari genangan, hidrologi, hidrolika,

    perhitungan debit banjir dan dimensi saluran serta struktur/konstruksi saluran dan

    bangunan pelengkapnya.

    c). Sistem jaringan air bersih, tingkat pelayanan, perhitungan jaringan dan dimensi

    perpipaan, ataupun penggunaan sistem lain untuk penyediaan air bersih.

    d). Sistem dan pengelolaan persampahan, tingkat pelayanan, kebutuhan prasarana

    dan sarana pembuangan sampah.

    e). Sistem jaringan air kotor yang melayani kawasan kumuh dengan tingkat kepaatan

    yang tinggi

    f). Sistem jaringan listrik yang tersedia dalam malayani kebutuhan masyarakat.

    D. Tahap Penggambaran

    Pembuatan gambar rencana selengkapnya dilakukan setelah Draft Perencanaan Teknis

    mendapat persetujuan dari pengguna jasa dengan mencantumkan koreksi-koreksi dan

    saran-saran yang diberikan oleh pengguna jasa, berikut posisi alternatif trase yang pernah

    diteliti. Gambar rencana detail perencanaan teknis yang perlu dibuat minimal

    mencakup :

    a) Sampul luar (cover) dan sampul dalam.

    b) Daftar Isi

    c) Peta lokasi proyek

    d) Peta lokasi sumber bahan material (Quarry)

    e) Daftar simbol dan singkatan.

    f) Daftar rangkuman volume pekerjaan.

    g) Potongan melintang Tipikal (Typical Cross Section) harus digambar dengan skala

    yang pantas dan memuat semua informasi yang diperlukan

    E. Tahap Penghitungan Biaya

    Perkiraan biaya konstruksi rinci harus disiapkan untuk setiap tahapan konstruksi yang

    direncanakan, sesuai dengan item pekerjaan dan harga satuan yang disajikan secara

    terpadu. Kuantitas akan disertai dengan data pendukung perhitungannya, sedangkan

    harga satuan akan merujuk pada referensi harga satuan terbaru dan masih berlaku atau

    berpedoman pada survey harga pasar. Metode perhitungan harga satuan harus dibuat,

    analisis harga satuan menggunakan metoda dan acuan yang baku berdasarkan faktor-

  • faktor/parameter : tenaga, material, peralatan, sosial, pajak, overhead dan keuntungan

    yang berlaku di daerah setempat. Perkiraan biaya yang diperoleh dari analisis ini

    dibandingkan dengan proyek-proyek lainnya didaerah sekitar lokasi.

    11. KELUARAN

    Keluaran dari pekerjaan Studi Penataan dan Perencanaan DED Komponen PSU Kawasan

    Kumuh Kabupaten Banggai Laut, adalah :

    (i) Konsep penataan kawasan menjadi layak huni sesuai kriteria undang-undang;

    (ii) Gambar kerja penataan kawasan;

    (iii) Rancangan Anggaran Biaya Penataan Kawasan;

    (iv) Gambar-gambar perspektif sesuai keperluan.

    12. SISTEMATIKA PELAPORAN

    Adapun sistem pelaporan pekerjaan Studi Penataan dan Perencanaan DED Komponen

    PSU Kawasan Kumuh Kabupaten Banggai Laut, terdiri atas :

    Laporan Pendahuluan,

    Laporan pendahuluan diserahkan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkan

    SPMK dan diterima setelah dilakukan konsultasi dan pembahasan dengan Pihak

    penyelenggara, Tim Teknis sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan pendahuluan

    meliputi:

    latar belakang;

    metoda pelaksanaan;

    pendekatan;

    konsep penataan kawasan;

    jadwal dan rencana kerja konsultan, serta hasil survey lapangan terhadap lokasi

    kawasan kumuh.

    Laporan Antara (Interim Report)

    Laporan Antara diserahkan 60 (enam pulu) hari kalender setelah diterbitkan SPMK

    dan diterima setelah dilakukan konsultasi dan pembahasan dengan Pihak

    penyelenggara dan Tim Teknis sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan

    pendahuluan meliputi:

    hasil pengumpulan data dari kota/(IKK) bersangkutan dan keterangan-

    keterangan lainnya serta proposal untuk perencanaan rinci, termasuk alternatif-

    alternatif yang diusulkan yang memungkinkan pemberi tugas untuk mengevaluasi

    dan mengambil keputusan untuk menentukan desain terpilih berdasarkan aspek

    teknis dan aspek biaya.

  • Laporan Akhir

    Laporan Akhir diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa

    kontrak dan diterima setelah dilakukan konsultasi dan pembahasan dengan Pihak

    penyelenggara, Tim Teknis dan Pemda setempat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

    Laporan Akhir meliputi:

    a). Gambar Perspektif Penataan Kawasan kumuh,

    b). Gambar peta lokasi kawasan kumuh,

    c). Gambar Rencana Rumah/Bangunan tempat tinggal,

    d). Gambar teknis infrastruktur,

    e). Spesifikasi Teknis,

    e). Rencana Anggaran Biaya,

    e). Bill of Quantity (BoQ),

    f). Ringkasan Laporan (Executive Summary).

    CD Laporan

    CD Laporan sebanyak 15 (lima belas) buah yang terdiri dari :

    a. CD Laporan Pendahuluan sebanyak 3 (tiga) buah

    b. CD Laporan Antara sebanyak 4 (empat) buah

    c. CD Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) buah

    d. CD Gambar Kerja dan Album Peta sebanyak 4 (empat) buah

    Format Laporan

    Format pelaporan harus mengikuti standar format produk yang telah ditetapkan

    (buku laporan dalam format A4, Dokumen DED dalam format A1 dan A3, dan seluruh

    laporan dikemas dalam bentuk digital/CD).

    Pelaksana wajib untuk menyampaikan setiap produk pelaporan dengan tepat waktu,

    baik kepada Penyelenggara maupun kepada Tim Teknis dan Narasumber untuk

    mendapatkan koreksi dan sebagai bahan pembahasan.

  • I. PENUTUP

    1. Setelah KAK ini diterima, maka Konsultan hendaknya memeriksa semua bahan

    masukan yang diterima dan mencari masukan lain yang diperlukan.

    2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, agar konsultan segera menyusun program kerja

    untuk dibahas bersama dengan penyelenggara Kegiatan.

    3. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, kegiatan akan dibantu oleh Tim

    Teknis kegiatan.