TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM KEBATALAN SECARA EX TUNC TERHADAP BERLAKUNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan manusia oleh Sang Pencipta sesungguhnya untuk berbagi satu sama lain dalam hidup didunia. Oleh sebab itu manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan manusia selalu memerlukan manusia yang lainnya. Menurut Aristoteles, bahwa manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon). Bahkan menurut P.J. Bouman manusia baru menjadi manusia setelah hidup dengan sesama manusia lainnya.1 Jalinan antar manusia yang tercipta yang disebabkan oleh hubungan satu sama lain itu akan membentuk suatu pranata dalam sekelompok manusia, yang kemudian akhirnya membentuk sekelompok masyarakat. Dimana dalam kehidupan masyarakat yang sudah tercipta itu sudah sedikit banyak terbangun aturan-aturan sehingga secara tidak langsung membangun tatanan sosial kemasyarakatan dalam hidup pergaulan mereka. Tatanan yang sudah terbentuk dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara kita berperilaku atau bertindak. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan1

Soimin, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010 hal. 23

dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan ditolak. Dengan memberi patokan-patokan penilaian, masyarakat telah mendorong hukumnya untuk bergerak atas kekuatan sendiri. Proses terciptanya sebuah tatanan sosial ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan sesuatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Jenis ketertiban ini ditentukan ditentukan oleh masyarakat iru sendiri, yang diwakili oleh anggota-anggotanya melalui suatu mekanisme kerja tertentu. Norma yang sudah tercipta itulah yang kemudian dikatakan sebagai norma hukum. Karena norma hukum adalah sebagai sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, sudah barang tentu ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhinya. Produk hukum yang dibuat untuk mengatur masyarakat harus mempunyai keabsahan, jika tidak memenuhi unsur-unsurnya, apalagi dari segi yuridis dikhawatirkan produk hukum itu akan batal dan menyebabkan ketidakabsahan produk hukum tersebut B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka akan timbuk uraian masalah yaitu Bagaimana Persyaratan Absahnya Produk hukum, Dan Bagaimana Kajian Yuridis Tentang Produk Hukum Yang Tidak Absah Karena Alasan Kekurangan Yuridis?

BAB II PEMBAHASAN

Kewenangan delegasi perundang-undangan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan dalam membuat suatu produk hukum pada hakikatnya agar setiap kebijakan pemerintah dapat terlaksana dan berlandaskan hukum. sebagai negara hukum, meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti seluas-luasnyaatau kebebasan tanpa batas. Disamping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai pertanggungjawaban hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara menggunakan alat-alat atau sarana-sarana yang biasa disebut instrumen pemerintahan. Aparat pemerintahan menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, dan sebagainya. Dalam membuat atau menciptakan suatu produk hukum sebagai instrumen yuridis pemerintahan dalam menjalankan dan mengatur administrasi negara maupun masyarakat, diperlukan syarat-syarat dan kaidah-kaidah agar produk hukum yang dihasilkan mampu menjalankan tujuannya dan dapat diterima oleh masyarakat. Menurut prof. Muchsan, sebuah produk hukum yang baik haruslah produk hukum yang populis. Artinya, produk hukum tersebut dapat diterima dalam

masyarakat yang mewujudkan keadilan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat umum. Untuk membuat suatu produk hukum yang populis, terdapat 3 (tiga) teori, yaitu: 1. Teori Materiil (MaterieleTeorie); 2. Teori Formil (FormeleTeorie); dan 3. Teori Filosofi (FilosofischeTeorie). Dalam teori materiil yang dikemukakan Leopold Pospil dalam bukunya Antropoligical Of Law, terdapat tiga pemikiran, yaitu: 1. Semua produk hukum di dunia terpecah menjadi dua:a. Authoritarian law (Hukum oleh penguasa), dan b. Common law (hukum oleh kebiasaan masyarakat).

2.

Kedua kelompok hukum tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan, kelebihan dan kelemahan tersebut saling berbanding terbalik. Keunggulan authoritarian law ialah memiliki kepastian hukum yang tinggi dan daya paksanya tinggi. Kelemahan dari authoritarian law ialah berifat statis (tidak mengikuti perkembangan) dan sulit untuk mewujudkan keadilan yang obyektif karena diciptakan oleh penguasa. Kelemahan dari common law ialah kepastian hukum yang rendah dan daya paksa yang rendah. Sedangkan kelebihan common law ialah bersifat dinamis (mengikuti perkembangan jaman) dan

obyektifitas keadilan dapat terwujud, oleh karena memiliki indikator yaitu kesadaran hukum masyarakat. 3. Produk hukum yang baik adalah produk hukum yang isinya sebanyak mungkin diambil dari common law, tetapi bentuk dari produk hukum tersebut ialah authoritarian law. Dalam teori formil oleh Rick Dicker (Legal Drafting Theori), yang dikatakan sebagai produk hukum yang baik ialah produk hukum yang memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu: 1. Tuntas mengatur permasalahannya; 2. Sedikit mungkin memuat pelimpahan wewenang; dan3. Menghindari pasal-pasal elastis.

Dalam teori filosofi oleh Jeremy Bentham (Legal Theory), produk hukum yang baik apabila memiliki 3 (tiga) sifat berlaku, yaitu: 1. 2. 3. Berlaku secara filosofis; Berlaku secara sosiologis; dan Berlaku secara yuridis.

A. Persyaratan Absahnya Produk Hukum Sumber-sumber hukum dalam menciptakan produk hukum terdiri dari : 1. Sumber Hukum Materiil, dan 2. Sumber Hukum Formil. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang

mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-

undang), atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil.1. Sumber hukum materiil dapat terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a.

Sumber hukum historis Sumber hukum historis memiliki arti sebagai sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu dan sebagai sumber bahan dalam pembuatan produk hukum.

b.

Sumber Hukum Sosiologis Sumber hukum sosiologis yaitu faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

c.

Sumber Hukum Filosofis Sumber hukum filosofis diartikan sebagai sumber untuk isi hukum yang adil dan sumber unntuk menaati kewajiban terhadap hukum.

2. Sumber hukum formil yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada.

Sumber hukum formil terdiri atas peraturan perundang-undangan, praktek administrasi sumber negara, hukum yurisprudensi maka dan doktrin. luar yang

Berdasarkan

diatas,

faktor

mempengaruhi terciptanya suatu produk hukum ternyata juga dipengaruhi oleh pola perilaku dalam masyarakat. Faktor perilaku masyarakat tersebut di dalamnya juga mengenai kenyataan yang hidup

dalam masyarakat, kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Suatu produk hukum yang baik, untuk memenuhi keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1.

Persyaratan yang bersifat materiil Persyaratan yang bersifat materiil adalah persyaratan yang dikaitkan dengan isi atau substansi dari suatu produk hukum, terdiri dari:

a.

Produk hukum harus dibuat oleh aparat yang berwenang; b. Dalam proses pembuatan produk hukum, tidak mengalami kekurangan yuridis; c. Tujuan produk hukum yang dibuat harus sama dengan tujuan produk dasar (hukum yang mendasarinya).

2.

Persyaratan yang bersifat formil Persyaratan yang bersifat formil adalah persyaratan yang dikaitkan dengan bentuk (pembentukan) produk hukum yang dihasilkan, terdiri dari: a. Bentuk produk hukum harus sama dengan yang dikehendaki oleh produk hukum dasar; b. Prosesnya harus sama dengan proses yang dikehendaki oleh hukum dasar; c. Persyaratan khusus yang diminta oleh peraturan dasar harus terwujud dalam produk hukum.

B.

Kajian Yuridis Tentang Produk Hukum Yang Tidak Absah Karena Alasan Kekurangan Yuridis Suatu Keputusan tata usaha negara merupakan produk hukum aparat pemerintah dalam bidang legislatif, yaitu dalam hubungannya dengan kewenangan delegasi peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh badan-badan administrasi negara. Mengenai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka keputusan tersebut harus ada syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi. Kekurangan yuridis yang dimaksud merupakan salah satu syarat materiil dalam suatu keputusan tata usaha negara agar dapat dikatakan absah. Kekurangan yuridis dapat disebabkan oleh satu atau lebih unsur, yaitu:

1. 2. 3.

Paksaan (dwang); Khilaf/ salah kira (dwaling); dan Tipuan (bedrog). Dari ketiga unsur tersebut merupakan adaptasi dari hukum privat dalam KUHPerdata pasal 1321-1328 yang dianalogikan dalam hukum administrasi negara. Menurut Van der Pot (Nederlandsch bestuursrecht, 1993 hal 208) dalam terjemahannya menyetujui adanya adaptasi dari peraturan mengenai pernyataan kehendak dalam mengadakan perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata pasal 1321-1328 oleh karena hukum administrasi negara belum mengatur.

Berbeda dengan Van der Pot, A.H Donner, Huart, Van der Weld an DR Stellinga tidak menyetujui analogi hukum privat kedalam hukum administrasi negara. Menurut mereka, hukum administrasi harus mampu mengembangkan teori-teorinya sendiri. Oleh karena analogi yang dipakai yaitu KUHPerdata, maka penjelasan mengenai ketiga unsur tidak terlepas dari pengertian yang ada dalam hukum privat. Ketiga unsur kekurangan yuridis memiliki persamaan yaitu unsurunsur tersebut antara kenyataan yang dialami dan kehendak yang diinginkan berbeda, sedangkan perbedaan antara unsur-unsur kekurangan yuridis yang satu dengan yang lain pada causa prima atau penyebabnya.1.

Paksaan (dwang) Paksaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a. Paksaan (biasa), Paksaan (biasa) yaitu pihak yang dipaksa masih ada kehendak sehingga pada diri pihak yang dipaksa masih ada pilihan lain walaupun kemungkinannya kecil sekalipun. Akibat hukumnya adalah keputusan tata usaha negara tersebut dapat dibatalkan b. Paksaan Keras. Paksaan keras yaitu pihak yang dipaksa sama sekali tidak ada kehendak, sehingga pada diri pihak yang dipaksa tidak ada pilihan lain selain berbuat demikian. Akibat hukum dari perbuatan paksaan keras terhadap keputusan tata usaha negara tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

2.

Khilaf/Salah Kira (dwaling) Salah kira terjadi ketika seseorang (subyek hukum) menghendaki sesuatu dan membuat suatu keputusan tata usaha negara sesuai dengan kehendaknya tersebut, akan tetapi kehendak tersebut didasari oleh pemikiran atau bayangan yang salah. Bayangan atau pemikiran yang salah tersebut mengenai pokok maksud pembuat. Khilaf atau salah kira (dwaling) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Khilaf yang tidak sungguh-sungguh; Khilaf yang tidak sungguh-sungguh menyebabkan suatu ketetapan atau keputusan tata usaha negara menjadi sebagian sah dan sebagian lainnya batal. b. Khilaf yang sungguh-sungguh. Khilaf yang sungguh- sungguh yang akan berbeda akibatnya pada keputusan tata usaha negara dapat dibagi menjadi beberapa hal yaitu: Khilaf mengenai orang; Khilaf mengenai pokok maksud; dan Khilaf mengenai hal yang bukan mengenai pokok maksud.

Mengenai khilaf terhadap suatu keputusan yang dibuat mengenai orang (subyek hukum) oleh Van der Pot dapat dinyatakan batal. Berbeda dengan Van der Pot, Utrecht menganggap hal tersebut dapat dinyatakan batal jika ada itikad jahat (te kwade trouw) tetapi jika orang (subjek hukum) yang oleh keputusan tata usaha negara

tersebut memiliki itikad baik (te goe der trouw) maka Utrech mengganggap keputusan tersebut batal demi hukum. Khilaf (dwaling) mengenai suatu pokok maksud mengakibatkan keputusan tersebut batal. Hal ini dapat diterima oleh Utrecht dengan catatan bahwa keputusan yang batal harus diperhatikan syarat unsur esensialnya juga. Khilaf mengenai hal yang bukan mengenai maksud pokoknya keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini karena juga khilafnya keputusan tersebut bukanlah hal yang mengandung esensial. Dalam kesimpulannya, Utrecht menilai salah kira (dwaling) dapat mempengaruhi ketetapan jika salah kira tersebut bertentangan langsung dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kejadian-kejadian yang benar ada.3.

Tipuan (bedrog) Tipuan (bedrog) yaitu antara kenyataan dan kehendak si pembuat keputusan tata usaha negara berbeda yang diakibatkan oleh serentetan tipu muslihat yang mempengaruhi si pembuat keputusan tersebut. Sama halnya dengan khilaf (dwaling), tipuan (bedrog) dapat mempengaruhi batal atau tidaknya ketetapan jika tipuan tersebut bertentangan langsung dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kejadian-kejadian yang benar ada.

C.

Pengaruh Adanya Unsur Kekurangan Yuridis Terhadap Pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagai salah satu syarat materiil absahnya suatu keputusan tata usaha Negara, kekurangan yuridis dalam suatu keputusan tata usaha negara memiliki pengaruh atau dampak mengenai kekuatan hukum berlaku produk hukum oleh badan administrasi negara. Berdasarkan uraian mengenai tiga unsur dari kekurangan yuridis, yakni adanya paksaan (dwang), khilaf (dwaling), dan tipuan (bedrog) maka ada dua akibat ketidakabsahan keputusan tata usaha negara yakni: 1. Dapat dibatalkan; dan 2. Batal mutlak. Mengenai kedua akibat pembatalan keputusan tata usaha negara tersebut perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya unsur esensial atau hal-hal yang dianggap paling mendasar dari isi keputusan tata usaha negara tersebut. Suatu keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan apabila tidak mengandung unsur esensial dari keputusan tata usaha negara yang mengalami kekurangan yuridis. Akibatnya, sebagian keputusan dapat dinyatakan sah sedangkan hal-hal lainnya dinyatakan batal. Suatu keputusan tata usaha negara dinyatakan batal apabila unsur-unsur esensial yang ada di dalam keputusan tersebut sebagai kehendak si pembuat secara nyata bertentangan dengan undang-undang dan berbeda dengan kejadian sebenarnya.

BAB III KESIMPULAN

1.

Persyaratan absahnya produk hukum terdiri atas: a. Persyaratan yang bersifat materiil: Produk hukum harus dibuat oleh aparat yang berwenang; Dalam proses pembuatan produk hukum, tidak mengalami kekurangan yuridis; Tujuan produk hukum yang dibuat harus sama dengan tujuan produk dasar (hukum yang mendasarinya). b. Persyaratan yang bersifat formil: Bentuk produk hukum harus sama dengan yang dikehendaki oleh produk hukum dasar; Prosesnya harus sama dengan proses yang dikehendaki oleh hukum dasar; Persyaratan khusus yang diminta oleh peraturan dasar harus terwujud dalam produk hukum.

2.

Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis jika terdapat satu atau lebih unsur:

a. b. c.

Paksaan (dwang); Khilaf/ salah kira (dwaling); dan Tipuan (bedrog).

Berdasarkan uraian mengenai tiga unsur dari kekurangan yuridis, yakni adanya paksaan (dwang), khilaf (dwaling), dan tipuan (bedrog) maka ada dua akibat ketidakabsahan keputusan tata usaha negara yakni: 1. Dapat dibatalkan; 2. Batal mutlak 3. Sebagaian batal sebagaian lagi tetap absah (tetap berlaku).

DAFTAR PUSTAKA

Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010 Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi, In-Trans Publishing, Malang, 2008 Moh. Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007

Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan KUHPerdata