21
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI ANTARA AGEN DENGAN PANGKALAN Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Oleh: ALFINA EKA DAMAYANTI C100170075 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2021

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG

BERSUBSIDI ANTARA AGEN DENGAN PANGKALAN

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas

Oleh:

ALFINA EKA DAMAYANTI

C100170075

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

Page 2: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

i

Page 3: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

ii

Page 4: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

iii

Page 5: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

1

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG

BERSUBSIDI ANTARA AGEN DENGAN PANGKALAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Perjanjian Distribusi Gas LPG

Bersubsidi antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki, serta untuk

mengetahui 2) tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian

Distribusi Gas LPG Bersubsidi antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan

Darsuki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurisdis

empiris dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskripstif. Penulis melakukan

penelitian di perusahaan PT. Rizqi Mulia yang berlokasi di Sukoharjo. Adapun

data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer

pada penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara sedangkan data

sekunder diperoleh peneliti dari studi kepustakaan dengan analisis yang dilakukan

secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, 1) bentuk

isi Perjanjian Pendistribusian Gas LPG bersubsidi antara PT Rizqi Mulia dengan

Pangkalan Darsuki telah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata

tentang Asas Kebebasan Berkontrak untuk melakukan kegiatan Pendistribusian

gas LPG, serta pemenuhan syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian telah

memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH

Perdata tentang Persesuaian Kehendak atau Kesepakatan Para Pihak, Kecakapan

Para Pihak Untuk Membuat Perjanjian, Suatu Hal Tertentu, Suatu Sebab yang

Halal. 2) Tanggung jawab hukum antara PT Rizqi Mulia dengan Pangkalan

Darsuki dapat dibebankan apabila ada pihak yang melanggar larangan dan

kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, yang telah dijelaskan dalam pasal

perjanjian Distribusi Gas LPG mengenai alokasi LPG 3 Kg, penjualan eceran,

harga serta pengisian log book,Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1243, 1266,

dan 1267 KUH Perdata.

Kata Kunci: perjanjian distribusi, lpg bersubsidi, pt. rizqi mulia.

Abstract

This study aims to determine 1) Subsidized LPG Gas Distribution Agreement

between PT. Rizqi Mulia with Pangkalan Darsuki, and to find out 2) the legal

responsibilities of the parties in the implementation of the Subsidized LPG Gas

Distribution Agreement between PT. Rizqi Mulia with Darsuki Base. The

approach used in this research is jurisdictional empirical method and the type of

research used is descriptive. The author conducted research at the company PT.

Rizqi Mulia, located in Sukoharjo. The data in this study consisted of primary

data and secondary data. Primary data in this study were obtained directly through

interviews while secondary data were obtained by researchers from literature

studies with qualitative analysis. The results of the research and discussion show

that, 1) the form of the subsidized LPG Gas Distribution Agreement between PT

Rizqi Mulia and Pangkalan Darsuki is in accordance with the provisions of article

1338 of the Civil Code concerning the Principle of Contracting Freedom to carry

out LPG gas distribution activities, as well as the fulfillment of the requirements

Page 6: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

2

in making the agreement. has fulfilled the legal requirements of the agreement in

accordance with the provisions of article 1320 of the Civil Code concerning the

Compatibility of the Wills or the Agreement of the Parties, the Ability of the

Parties to Make Agreements, Certain Matters, A Halal Cause. 2) The legal

responsibility between PT Rizqi Mulia and Pangkalan Darsuki can be charged if

there are parties who violate the prohibitions and obligations stipulated in the

agreement, which have been explained in the article of the LPG Gas Distribution

agreement regarding the 3 Kg LPG allocation, retail sales, prices and filling of the

log book , This is in accordance with articles 1243, 1266, and 1267 of the Civil

Code.

Keywords: Distribution agreement, Subsidized LPG, PT. Rizqi Mulia.

1. PENDAHULUAN

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang

tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas

vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan

penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat

secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, PT.

Pertamina merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses distribusi bahan bakar minyak

(BBM) dalam negeri. PT. Pertamina dengan produk minyaknya tentu saja

menyumbangkan pendapatan yang cukup besar bagi negeri ini sehingga perlu

untuk tetap berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, produk pertamina

lainnya yang cukup mendukung perekonomian antara lain gas rumah tangga dan

pelumas (Tangkuman, Tewal, dan Trang, 2015).

Salah satu hasil olahan dari produksi minyak dan gas bumi yang dapat kita

temui di kehidupan sehari-hari adalah LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3

kilogram. Penggunaan gas LPG 3 kilogram dinilai lebih murah daripada minyak

tanah. Penyediaan Gas LPG 3 kilogram merupakan salah satu program

pemerintah untuk membantu masyarakat penerima golongan ekonomi rendah agar

mereka mendapatkan gas LPG 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangganya dan

usaha mikronya. Subsidi merupakan tindakan pemerintah yang menurunkan biaya

produksi, meningkatkan pendapatan produsen, atau menurunkan harga yang

dibayarkan oleh konsumen. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang

Page 7: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

3

dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi (Joni, 2018). dalam proses

pendistribusian bahan bakar minyak dan gas terutama pendistribusian LPG 3 kg,

Pertamina bekerjasama dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg guna mempercepat

dan mempermudah penyaluran gas LPG kepada masyarakat. Distribusi adalah

suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para

pemakai, yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau

jasa dari produsen ke konsumen.

Pertamina dalam bekerja sama dengan agen dan pangkalan tentunya perlu

adanya suatu perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum

perjanjian di dalam Buku III tentang Perikatan, mengatur dan memuat tentang

hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-

pihak tertentu. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya pada satu orang

atau lebih (Budiwati, 2018). Keberadaan suatu perjanjian tidak lepas dari

terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian adalah sumber perikatan sedangkan hubungan hukum adalah

hubungan yang menimbulkan perbuatan hukum. Dari perjanjian itu menimbulkan

hubungan hukum atau perjanjian sebagai perbuatan yang bersifat konkrit

menimbulkan hubungan yang bersifat abstrak yaitu hak dan kewajiban. Akibat

hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban dimana hak merupakan

suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Sebagai wujud

komitmen bisnis dalam kegiatan jual beli atau kerjasama dilakukan pelaksanaan

perjanjian sebagai unsur yang sangat fundamental dalam perlindungan hukum.

PT. Rizqi Mulia sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan LPG

3kg yang berada di Sukoharjo. PT Rizqi Mulia menjalin hubungan kerjasama

dengan pangkalan-pangkalan sebagai mitra kerjanya, salah satunya adalah

pangkalan Darsuki. Dalam hubungan kerjasama tersebut tentunya diperlukan

adanya suatu perjanjian. Bahwa perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yaitu

hak dan kewajiban kepada para pihak, apabila hak dan kewajiban itu tidak

dipenuhi secara baik oleh salah satu pihak maka menimbulkan tanggungjawab

Page 8: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

4

hukum yang ada sanksinya. Adapun perjanjian tersebut memuat keterangan-

keterangan yang jelas tentang kewajiaban, larangan, sanksi dan denda.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam

melalui penulisan hukum yang berjudul “Kajian Yuridis Perjanjian Distribusi Gas

Lpg Bersubsidi Antara Agen Dengan Pangkalan”

2. METODE

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Rizqi Mulia yang berlokasi di

Sukoharjo. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa yuridis

empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data pada penelitian ini terdiri data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti

berupa data Surat Perjanjian Pangkalan PT. Rizqi Mulia dengan Pangalan

Darsuki dalam hal pendistribusian gas LPG 3kg. Sedangkan data sekunder

diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan

pada penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis

yang dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata

dan atau kalimat-kalimat, kemudian data dianalisis dengan metode berfikir

deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjajian Distribusi Gas LPG Bersubsidi antara PT Rizqi Mulia

dengan Pangkalan Darsuki

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 10 Juni 2020 lalu

bersama Bapak Darsuki selaku pemilik Pangkalan Darsuki dan juga yang

memberi data berupa surat perjanjian usaha pangkalan yang isinya tentang

distribusi gas LPG bersubsidi.

Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi anatar PT Risqi Mulia dengan

Pangkalan Darsuki merupakan perjanjian tertulis, para pihak yang ikut serta

dalam menandatangani perjanjian tersebut merupakan pemasok gas LPG 3kg dan

pengecer gas LPG 3kg. Adapun bentuk dan isi dari perjanjian distribusi gas LPG

3kg bersubsidi sebagai berikut:

Page 9: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

5

PERJANJIAN USAHA PANGKALAN

No. 457554738324018

Pihak – Pihak yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : PT. RIZQI MULIA

Beralamat : Kesongo RT.02 RW. 01, Ds. Kepuh, Kec.

Nguter, Sukoharjo

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. RIZQI MULIA Nomor 8,,

tertanggal 08 Bulan Juli Tahun 2019 dihadapan Notaris ARYATI NURUL

AINI,SH,NH, telah sah dan beralasan hukum diwakilkan oleh :

Nama : Wendi Nur Wihanato

Tempat, Tgl Lahir : Wonogiri, 30 April 1975

Beralamat : Pucangan RT.01 RW.01 Ds. Pucangan

Kec.Kartasura, Surakarta

Jabatan : Direktur

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai.......................Pihak

Pertama;

Nama : Darsuki

Nama Pangkalan : Darsuki

Tempat, Tgl Lahir : Tuban, 3 Juli 1973

Alamat KTP : Jetis RT.02/05 Ds. Cangkol Kec. Mojolaban Kab.

Sukoharjo

Domisili Pangkalan : Jetis RT.02/05 Ds. Cangkol Kec. Mojolaban Kab.

Sukoharjo

NIK : 3311080307730005

Berdsarkan Hasil Penelitian bahwa Pendistribusian LPG bersubsidi

termasuk dalam perjanjian Usaha Pangkalan yang bentuk dan isinya penulis

sajikan diatas. Perjanjian Usaha Pangkalan telah dibuat sesuai dengan pasal 1313

KUH Perdata dan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata,

Perjanjian dibuat secara sah dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya

dalam Pasal 1338 Ayat (1, 2, 3) maka para pihak wajib melaksanakan hak dan

kewajiban sesuai dengan pasal-pasal (6, 7, 8, 9) perjanjian usaha pangkalan

tersebut diatas.

Menurut hasil penelitian perjanjian diatas maka dapat dianalisis bahwa

bentuk dan isi perjanjian usaha pangkalan yang berisi tentang distribusi gas LPG

bersubsidi antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki dibuat secara tertulis

oleh para pihak, pihak dalam perjanjian tersebut menuangkan mengenai

kepentingan mereka dalam perjanjian yaitu pengertian, surat penunjukan

Page 10: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

6

pangkalan, alokasi LPG 3 kg, harga dan pembayaran, kewajiban dan hak para

pihak, distribusi, keamanaan dan keselmatan, laraangan, sanksi, denda yang harus

dipenuhi oleh pihak dalam perjanjian. Perjanjian diatas dibuat dalam bentuk

tertulis merupakan wujud dari Asas Kebebasan Berkontrak.

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata Asas Kebebasan Berkontrak

yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan pengertian dari pasal tersebut

bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa

saja atau tentang apa saja. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh PT. Rizqi Mulia

dengan Pangkalan Darsuki yang mana mereka membuat perjanjian untuk

melakukan kegiatan usaha pendistribusian gas LPG. Dalam isi perjajian tersebut

memuat pasal-pasal yang mana sebelumnya sudah di sepakati oleh pihak-pihak

yang membuat perjanjian tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain pengertian,

surat penunjukan pangkalan, alokasi LPG 3 kg, harga dan pembayaran,

kewajiban dan hak para pihak, distribusi, keamanaan dan keselmatan, laraangan,

sanksi, denda. .

Selain itu perjanjian bersifat mengikat mereka yang membuatnya sepert

halnya suatu undang-undang yang mana pengertian tersebut sudah di atur dalam

pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bunyinya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang

bagi mereka yang membuatnya” .

Akan tetapi setiap orang dalam membuat perjanjiaan tidak boleh

sembarangan dalam membuat suatu perjanjian, pembatasan tersebut telah sesuai

dengan ketentuan pasal 1337 KUHPperdata. Asas kebebasan berkontrak

memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian apa saja

asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan, oleh karena itu pihak PT.

Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki bebas membuat perjanjian usaha pangkan

yang berisi tentang distribusi gas LPG bersubsidi.

Kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut telah mengingat satu sama

lain guna menjalankan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan guna berbuat

suatu hal. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1234 yang bunyinya:

Page 11: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

7

“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Berdasarkan ketentuan diatas maka benar bahwa perjanjian yang dibuat

atara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki bertujuan untuk melakukan

kegiatan usaha pendistribusian gas LPG bersubsi yang dijelaskan dalam perjanjian

tersebut.

Pasal-pasal yang termuat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak PT. Rizqi Mulia

dan Pangkalan Darsuki, oleh karena itu sesuai dengan berlakunya perjanjian

sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak maka berlaku pula dalam

perjanjian tersebut asas pacta sunt servanda (mengikat para pihak). Asas pacta

sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat suatu perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Rizqi Mulia dengan pihak Pangkalan

Darsuki menimbukan suatu Hak dan Kewajiban dari masing-masing para pihak

yang termuat dalam pasal 5 dalam perjanjian usaha pangkalan yang isinya tentang

pendistribusian gas LPG bersubsidi yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Kewajiban Dan Hak Pihak Pertama

Bahwa Pihak Pertama wajib memberikan surat penunjukan kepada Pihak

Kedua setelah Pihak Kedua menandatangani Perjanjian Usaha Pangkalan;

Bahwa Pihak Pertama wajib memberikan alokasi LPG 3 Kg kepada Pihak

Kedua; Bahwa Pihak Pertama wajib memiliki segala perijinan yang dtentukan

oleh PT.Pertamina dan perijinan lainnya sesuai dengan peraturan yang

berlaku; Bahwa Pihak Pertama wajib memberikan edukasi dan pembinaan

kepada Pihak Kedua;

Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua secara

Cashless; Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengecekan terhadap LOG

BOOK milik Pihak Kedua; Pihak Pertama berhak untuk memberikan sanksi dan

denda kepada Pihak Kedua dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan

hukum yang berlaku.

Page 12: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

8

3.1.2 Kewajiban Dan Hak Pihak Kedua

Pihak Kedua wajib bertanggung jawab terhadap perijinan yang berhubungan

dengan Usaha Pangkalan; Pihak Kedua wajib bekerjasama secara baik dengan

Pihak Pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg sesuai

dengan aturan yang berlaku;

Pihak Kedua wajib memiliki surat penunjukan pangkalan yang

dikeluarkan oleh Pihak Pertama; Pihak Kedua wajib memasang papan

pengenal tentang identitas diri pangkalan ditempat yang dapat terlihat secara

khalayak umum dan memenuhi ketentuan sarana fasilitas yang akan diatur

pada pasal KEAMANAN DAN KESELAMATAN diperjanjian; Pihak Kedua

wajib untuk mengisi Log Book sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta

wajib dikumpulkan kembali kepada Pihak Pertama maksimal pada setiap awal

bulan, tanggal 2 pada bulan berikutnya.

Pihak Kedua wajib menanggung segala kerugian akibat pelanggaran

hukum dan/atau administrasi; Pihak Kedua wajib menyimpan secara tertib dan

rapi Nota/Kwitansi transaksi dari Pihak Pertama; Pihak Kedua wajib

menyimpan dokumen perjanjian ini dan wajib untuk tidak menunjukan atau

memberitahukan kepada siapapun selain Pihak Pertama mengingat sifat

perjanjian ini adalah rahasia dan mengikat kedua belah pihak;

Pihak Kedua berhak menerima jumlah alokasi LPG 3Kg dari Pihak

Pertama sesuai dengan jumlah yang telah disepakati didalam Perjanjian ini;

Pihak Kedua berhak melakukan penjualan LPG 3 Kg secara resmi dan berhak

memperoleh keuntungan dari penjualan LPG 3Kg sesuai dengan HET ; Pihak

Kedua berhak menjual kepada pengecer dengan ketentuan tidak melebihi 50%

dari jumlah alokasi pangkalan.

Suatu perjanjian tidak boleh di cabut atau dibatalkan oleh satu pihak saja

karena perjanjian dibuat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang

membuat perjanjian. hal tersebut dijelaskkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUH

Perdata yang berbunyi : “ suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu” pasal tersebut mempunyai arti bahwa bila

Page 13: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

9

ingin membatalkan suatu perjanjian haruslah mendapat kesepakatan antara kedua

belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku

pada perjanjian yang dibuat antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki

yang mana dalam pembatalan perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak

tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan surat perjanjian

usaha pangkalan yang isinya tentang distribusi gas LPG bersubsidi pasal 11 ayat

(1) yang bunyinya: “ bahwa perjanjian usaha pangkalan ini berlaku sejak ditanda

tangani perjanjian ini sampai dengan hari jumat tanggal 31 bulan Desember tahun

2021” oleh karena itu maka perjanjian tersebut tidak bisa ditarik oleh salah satu

pihak saja.

Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksankan sesuai

dengan kepatutan dan keadilan. Hal tersebut dijelaska dalam pasal 1338 ayat (3)

KUH Perdata yaitu: “suatu perjanjian harus dilaksankan dengan itikad baik”.

Didalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam suatu perjanjian para pihak

harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang

teguh serta niat baik para pihak, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan

itikad baik. Ketentuan itu juga berlaku pada perjanjian yang dibuat antara PT.

Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki yang mana para pihak dalam perjanjian

tersebut harus melaksanakan perjanjian dengan baik dan benar serta pelaksanaan

perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusialaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa

perjanjian usaha pangkalan yang berisi tentang distribusi gas LPG bersubsidi

antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki yang mana perjanjian tersebut

dilakukan secara tertulis menurut peneliti sudah sah menurut hukum yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu

prjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian.

syarat-syarat perjanjian tersebut antara lain:

3.1.3 Adanya Persesuaian Kehendak/Kesepakatan Para Pihak

Dalam suatu perjanjian Kesepakatan para pihak merupakan syarat yang harus

dipenuhi, hal tersebut dilakukan karena dalam suatu perjanjian kedua belah pihak

merupakan subjek hukum yang mana dalam mengadakan perjanjian haruslah

Page 14: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

10

bersepakat, setuju, dan sekata seia. Pada perjanjian usaha pangkalan yang berisi

tentang distribusi gas LPG bersubsidi antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan

Darsuki adanya persesuaian kehendak/ kesepakatan para pihak terjadi sejak

ditandatanganinya akta perjanjian yang dibuat oleh pihak PT.Rizqi Mulia dengan

pihak Pangkalan Darsuki pada tanggal 01 Januari 2020.

3.1.4 Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Yang dimaksud dengan cakap yaitu kemampuan menurut hukum untuk

melakukan perbuatan hukum termasuk mengadakan perjanjian. Dalam pembuatan

perjanjian usaha pangkalan yang berisi tentang distribusi gas LPG bersubsidi

antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki telah memenuhi syarat

kecakapan. Hal tersebut dilihat pada awal surat perjanjian disebutkan bahwa pihak

pertama bernama bapak Wendi Nur Wihananto selaku direktur utama PT, Rizqi

Mulia beralamat di Pucangan RT.01 RW 01 Ds, Pucangan Kec,Kartasura,

Surakarta. Pihak kesatu adalah cakap untuk membuat perjanjian menurut hukum

karena memiliki sebuah pekerjaan dan menjabat sebagai direktur utama yang

sudah sangat jelas cakap dalam membuat perjanjian, dewasa sehat jasmani dan

rohani. Selain itu pihak kedua dalam perjanjian usaha pangkalan yang berisi

tentang distribusi gas LPG bersubsidi antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan

Darsuki telah memnuhi syarat kecakapan, dilihat pada awal perjanjian disebutkan

pihak kedua bernama bapak Darsuki yang berlamat pada Jetis RT.02 RW.05

Cangkol Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo dan memiliki KTP dengan nomor

3311080307730005 dan berstatus kawin. Hal ini berarti membuktikan bahwa

pihak kedua adalah cakap untuk membuat perjanjian menurut hukum karena

memiliki KTP dan berstatus kawin yang sudah sangat jelas membuktikan pihak

kedua sudah cakap dalam membuat perjanjian, sudah dewasa dan sehat jasmani

dan rohani.

3.1.5 Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan syarat yang mengenai tentang objek suatu

perjanjian. Objek perjanjian yang dimaksud yaitu pokok-pokok dalam perikatan

dan pokok prestasi. Bahwa objek dari suatu perikatan adalah prestasi, oleh karena

itu perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan juga memiliki objek yang sama

Page 15: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

11

yaitu prestasi. Maka suatu prestasi haruslah tertentu atau setidak-tidaknya dapat

ditentukan.

Dalam perjanjian diatas yang dimaksud dengan suatu hal tertentu yaitu

objek perjanjian, telah disebutkan dalam perjanjian usaha pangkalan yang berisi

tentang distribusi gas LPG bersubsidi antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan

Darsuki bahwa objek perjanjiannya adalah pihak pertama bersedia memberi

pekerjaan kepada pihak kedua pihak dan kedua bersedia menerima pekerjaan dari

pihak pertama yang berupa mendistribusikan gas LPG bersubsidi. Maka dengan

adanya hal tersebut telah membuktikan bahwa perjanjian itu sudah sesuai dengan

syarat sahnya perjanjian yaitu tentang suatu hal tertentu.

3.1.6 Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat sah nya perjanjian yang mana dalam

mengadakan perjanjian tidak boleh bertujuan yang bertentangan dengan undang-

undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dalam perjanjian usaha pangkalan yang berisi tentang distribusi gas LPG

bersubsidi antara PT. Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki sangat jelas

perjanjian tersebut diadakan dengan tujuan yang jeas yaitu melakukan kegiatan

usaha pendistribusian gas LPG bersubsidi yang bukan merupakan sebuah

tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang dan

tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

3.2 Tanggung Jawab Hukum: Prestasi, Wanprestasi, Overmacht dan

Perbuatan Melawan Hukum

3.2.1 Prestasi dalam perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi antara PT, Rizqi

Mulia dengan Pangkalan Darsuki:

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Pihak Kedua wajib bertanggung jawab terhadap perijinan yang berhubungan

dengan Usaha Pangkalan; Pihak Kedua wajib bekerjasama secara baik dengan

Pihak Pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg sesuai

dengan aturan yang berlaku; Pihak Kedua wajib memiliki surat penunjukan

pangkalan yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama;

Page 16: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

12

Pihak Kedua wajib memasang papan pengenal tentang identitas diri

pangkalan ditempat yang dapat terlihat secara khalayak umum dan memenuhi

ketentuan sarana fasilitas yang akan diatur pada pasal KEAMANAN DAN

KESELAMATAN diperjanjian; Pihak Kedua wajib untuk mengisi Log Book

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib dikumpulkan kembali kepada

Pihak Pertama maksimal pada setiap awal bulan, tanggal 2 pada bulan berikutnya.

Pihak Kedua wajib menanggung segala kerugian akibat pelanggaran

hukum dan/atau administrasi; Pihak Kedua wajib menyimpan secara tertib dan

rapi Nota/Kwitansi transaksi dari Pihak Pertama; Pihak Kedua wajib menyimpan

dokumen perjanjian ini dan wajib untuk tidak menunjukan atau memberitahukan

kepada siapapun selain Pihak Pertama mengingat sifat perjanjian ini adalah

rahasia dan mengikat kedua belah pihak; Berdasarkan hasil penelitian penulis dapt

dianalisis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

Berdasarkan pasal 1234 yang bunyinya:

“ tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak dalam perjanjian

menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan

untuk setiap pembayaran, yaitu: Untuk memberikan sesuatu, Berbuat sesuatu, dan Tidak

berbuat sesuatu.

Berdasarka isi perjanjian tersebut dituliskan bahwa pihak kedua memiliki

kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha pendistribusian

gas LPG bersubsidi. Bahwa terdapat suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh

debitur yang mana dalam perjanjian itu debitur merupakan pihak kedua selaku

penerima kegiatan usaha distribusi gas LPG bersubsidi. Pihak kedua wajib

menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang sudah dijekaskan dan dijabarkan

pada surat perjanjian pada pasal 6 “kewajiban pihak kedua”.

Prestasi dalam perjanjian tersebut diatas dengan ketentuan-ketentuan yang

ada dalam norma,Yurisprudensi, dan Doktrin telah sesuai karena dalam isi

perjanjian usaha pangkalan yang isinya tentang distribusi gas LPG bersubsidi

menyebutkan secara jelas mengenai prestasi yaitu pihak debitur berkewajiban

Page 17: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

13

menjalankan semua kewajibannya yang mana hal itu sudah dituankan dalam salah

satu pasal dalam perjanjian tersebut.

3.2.2 Wanprestasi dalam perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi antara PT,

Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki:

Pasal 9

LARANGAN

Bahwa hal – hal yang dilarang bagi Pihak Kedua: Tidak boleh melakukan

pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung Non Subsidi; Tidak boleh menerima

barang dari agen dan/atau pihak lainnya. Pihak Kedua hanya boleh menerima

jumlah alokasi dari Pihak Pertama; Dilarang menjual ke pengecer dengan

melebihi 50 % dari alokasi pangkalan; Tidak boleh mengambil dari pangkalan

dan/atau agen lainnya; Tidak boleh memberikan gratifikasi kepada sopir armada

dan/atau pihak lainnya dalam rangka meminta tambahan alokasi; Tidak boleh

menjual di luar daerah penyaluran Pihak Pertama; Tidak boleh menjual selain ke

masyarakat, rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah, petani, nelayan dan

pengecer; Tidak boleh memperjual-belikan dan/atau memindahtangankan surat

perjanjian usaha pangkalan ini kepada pihak lain.

Pasal 10

SANKSI DAN DENDA

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hal-hal yang

dilarang pada Pasal 9 akan mendapatkan Sanksi-sanksi; Sanksi-sanksi

diberikan dalam bentuk SURAT PERINGATAN 1-2 dan/atau Sanksi Denda

dan/atau Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha; Pihak Pertama berwenang

untuk memberikan sanksi - sanksi kepada Pihak Kedua yang didasarkan

akibat yang ditimbulkan; Sanksi Denda dapat diberikan kepada Pihak Kedua,

apabila Pihak Pertama mengalami kerugian akibat adanya perbuatan Pihak

Kedua tanpa harus diawali dengan adanya Surat Peringatan. Perbuatan-

perbuatan tersebut adalah yang tersebut pada Pasal 9 perjanjian ini; Sanksi

Pemutusan Hubungan Usaha dapat diberikan kepada Pihak Kedua apbila

telah menerima dua kali Surat Peringatan serta telah menerima pembinaan

dari Pihak Pertama; Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha dapat diberikan

Page 18: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

14

kepada Pihak Kedua apabila terjadi pelanggaran yang diatur Pasal 9 Huruf H;

Dalam hal Pihak Kedua melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 9

huruf A dalam perjanjian ini, Pihak Pertama berwenang memberikan sanksi

pemutusan hubungan usaha dengan tidak menangganti atau menanggung

kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama juga dapat memberikan SURAT

PERINGATAN 1-2 dan/atau Sanksi Denda, dan/atau Sanksi Pemutusan

Hubungan Usaha dalam hal Pihak Kedua melanggar Pasal 6 ayat 6.1 dan/atau

Pasal 8 ayat 8.1 dalam perjanjian ini; Berdasarkan hasil penelitian penulis

dapt dianalisis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

Menurut pasal 1243 KUH Perdata yang bunyinya:

“ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya

suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya atau dibuat dalam

tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Wanprestasi merupakan ketidakmampuan atau kelalaian yang

dibabkan pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang telah

diperjanjikan. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat mengakhiri

perjanjian dengan melakukan pembatalan, meminta ganti kerugian dari pihak

yang melanggar perjanjian tersebut.

Berdasarkan isi perjanjian yang di sebutkan dalam suatu pasal

didalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa apabila salah satu dari pihak

dalam perjanjian tersebut lalai atau melanggar kewajiban sebagaimana

mestinya maka pihak yang dirugikan atas wanprestasi berhak untuk meminta

ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang

dirugikan juga berwenang untuk memberikan sanksi – sanksi atas tindakan

cidera janji (wanpretasi) yang didasarkan akibat yang ditimbulkan.

Wanprestasi dalam perjanjian tersebut diatas dengan ketentuan-

ketentuan yang ada dalam norma,Yurisprudensi, dan Doktrin telah sesuai

karena dalam isi perjanjian usaha pangkalan yang isinya tentang distribusi

Page 19: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

15

gas LPG bersubsidi menyebutkan secara jelas mengenai wanprestasi yaitu

bilamana satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian tersebut maka pihak

yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut berhak meminta

ganti rugi serta berhak memberikan sanksi-sanksi dan juga berhak

memberikan denda akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Overmatch dalam perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi antara PT,

Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki : Berdasarkan hasil penelitian

penulis dapat dianalisis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

yaitu: Overmmacht dalam perjanjian usaha pangkalan yang isinya tentang

distribusi gas LPG bersubsidi tidak dijelaskan dalam pasal perjanjian

tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum dari perjanjian distribusi gas LPG

bersubsidi antara PT, Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki: Berdasarkan

hasil penelitian penulis dapat dianalisis berdasarkan Kitab Undang-undang

Hukum Perdata yaitu: Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian usaha

pangkalan yang isinya tentang distribusi gas LPG bersubsidi tidak dijelaskan

dalam pasal perjanjian tersebut

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terkait dengan

perjanjian dan tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian distribusi gas

LPG bersubsidi antara PT Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki, maka pada bab

ini akan diuraikan beberapa kesimpulan oleh penulils beserta saran sebagai

berikut: Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pendistribusian LPG bersubsidi

termatub dalam perjanjian usaha pangkalan telah dibuat sesuai dalam Usaha

Pangkalan yang bentuk dan isinya dibuat secara tertulis hal ini dibuktikan dengan

adanya surat perjanjian usaha pangkalan nomor 457554738324018 yang telah

ditanda tangani kedua belah pihak.

Bentuk dan isi Perjanjian Pendistribusian Gas LPG bersubsidi tersebut

telah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tentang Asas Kebebasan

Page 20: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

16

Berkontrak yang mana mereka bebas membuat perjanjian usaha pangkalan yang

sudah termaktub didalamnya untuk melakukan kegiatan Pendistribusian gas LPG

dan telah sesuai dengan KUH Perdata. Dalam pemenuhan syarat-syarat

pembuatan perjanjian yang dibuat antara PT Rizqi Mulia dengan Pangkalan

darsuki telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal

1320 KUH Perdata yaitu Persesuaian Kehendak atau Kesepakatan Para Pihak,

Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Perjanjian, Suatu Hal Tertentu, Suatu

Sebab yang Halal.

Perjanjian antara PT Rizqi Mulia dengan Pangkalan darsuki telah sesuai

dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) (2) (3) KUH Perdata diantara lain perjanjian

itu mengikat para pihak, tidak dapat ditarik kembali dan harus dilaksanakan

dengan iktikad baik.

Tanggung jawab hukum antara pihak PT Rizqi Mulia dengan Pangkalan

Darsuki dapat dibebankan bila ada pihak yang melanggar larangan-larangan dan

kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian Distribusi Gas LPG

Bersubsidi antara PT Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki yaitu mengenai

alokasi LPG 3 Kg, penjualan eceran, harga serta pengisian log book yang telah

dijelaskan dalam pasal 5, 6, dan 9 perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi

antara PT Rizqi Mulia dengan Pangkalan Darsuki. Apabila pihak kedua selaku

debitur melanggar larangan atau kewajiban dalam perjanjian tersebut maka pihak

kesatu selaku kreditur berhak memberikan Sanksi-sanksi yang diberikan dalam

bentuk Surat Peringatan 1-2 dan/atau Sanksi Denda dan/atau Sanksi Pemutusan

Hubungan Usaha. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1243, 1266, dan 1267

KUH Perdata.

4.2 Saran

Untuk para pihak dalam pembuatan perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi,

harus lebih memperhatikan pula tanggung jawan hukum dari masing-masing

pihak atas tindakan Overmacht dan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut

diperukan sebagai upaya pencegahan dikemudian hari agar tidak terjadi hal-hal

yang tidak diinginkan akibat dari tindakan overmacht dan perbuatan melawan

hukum.

Page 21: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG BERSUBSIDI

17

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Heati Dwi dan Juliani, Rizky Wulan. “Tinjauan Hukum Tentang Penataan

Pendistribusian Gas

Budiwati, Septarina. 2018. Buku Ajar Hukum Perdata. Muhammadiyah university

press, Surakarta.

Elpiji 3 kg Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur” Jurnal Wawasan

Yuridika Vol. 2 No. 1 (Maret 2018)

Joni, Fernandes. “ Pengetahuan Konsumen Tentang LPG Bersubsidi Di

Indonesia” Jurnal Pundi Vol. 02, No. 02, Juli 2018

Muhtarom, M. 2014. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam

Pembuatan Kontrak”. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56

Satrio, J. 1992. Hukum Perjanjian (perjanjian Pada Umumnya). Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti.

Tangkuman, Kevin. Tewal, Bernhard dan Trang, Irvan. 2015. “Penilaian Kinerja,

Reward, Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt.

Pertamina (Persero) Cabang Pemasaran Suluttenggo” Jurnal Emba

Vol.3 No.2( Juni 2015), Hal. 884-895.