kajian reklamasi teluk benoa dalam aspek hukum.doc

  • Published on
    27-Dec-2015

  • View
    292

  • Download
    0

DESCRIPTION

banyaknya masyarakat baik pro atau kontra terhadap keputusan gubernur tentang reklamasi teluk benoa menggugah hati kecil saya untuk mendapatkan titik temu selain dari segi lingkungan yang akan membuka jalan pikiran kita, apakah reklamasi tersebut baik atau buruk...

Transcript

Reklamasi Teluk Benoa Dalam Aspek HukumOleh: Therisya Karmila (BEM FH UNUD)Teluk Benoa, merupakan daerah pesisir perairan Bali Selatan yang letaknya berada diantara Kecamatan Denpasar Selatan dan Kabupaten Badung. Tentu kita ketahui bahwa daerah Teluk Benua dikelilingi oleh hutan bakau. Salah satu fungsi utama hutan bakau atau mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Keberagaman biota yang terdapat pada teluk benua, juga menjadi hal penting dalam perputaran ekosistem pada hutan bakau karena wilayahnya yang saling berkaitan. Adanya tanaman bakau ini menjadikan sepanjang pesisir teluk Benoa sebagai Kawasan Pantai Berhutan Bakau. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Dan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa kawasan pantai berhutan bakau termasuk salah satu dari kawasan suaka alam dan cagar budaya. Pertengahan 2013 lalu, muncul berita bahwa Gubernur Bali tengah merencanakan mega proyek reklamasi di kawasan Teluk Benoa, dan dari total luas 1816 ha, 838 ha akan di reklamasi dengan estimasi 40% merupakan kawasan hijau dan 60% akan dibangun hotel, villa, perkantoran, villa apung, apartemen, pusat hiburan dan perekonomian pariwisata. Dan pada awal Bulan Juni 2014, Presiden RI tiba-tiba saja mengeluarkan PerPres No.51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PerPres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, yang mana peraturan tersebut justru memuluskan jalan Gubernur untuk memberi ijin para investor mereklamasi Teluk Benoa, padahal sebelumnya terhambat oleh PerPres sebelum perubahan. Perlu diketahui terlebih dahulu, Reklamasi menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Menurut Pasal 1 ayat (23) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Sesuai dengan definisinya, maka reklamasi merupakan perbaikan infrastruktur wilayah guna meningkatkan manfaat sumber daya lahan bai dari segi lingkungan, dan sosial ekonomi. Menurut Modul Terapan Pedoman Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai PerMen PU No. 40/PRT/M/2007 , pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai TIDAK DIANJURKAN namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.Dari modul diatas, jelas bahwa reklamasi yang akan dilakukan berada di sekitaran hutan mangrove, dan hal ini jelas akan merusak ekosistem yang berada di sekitar mangrove tersebut, bahkan karena adanya perbedaan kontur tanah wilayah teluk akibat dari reklamasi, maka aliran arus ombak juga akan berubah dan dikhawatirkan menyebabkan abrasi besar-besaran yang akan terjadi di pesisir pantai Bali bagian selatan. Dalam pasal 37 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1990 juga telah dijelaskan didalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 26, menjelaskan pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan: a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepen-tingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penim-bunan material.Selain beberapa peraturan diatas, masih ada pula peraturan yang di buat oleh PerProv yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Pada bagian menimbang, di jelaskan bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali, yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global. Material yang akan digunakan dalam proses reklamasi juga bukanlah material yang mudah untuk dicari. Material tersebut bisa dengan pengeprasan bukit atau pulau-pulau tak berpenghuni dan bisa juga mengambil material dari dalam perairan yang strukturnya cocok untuk material reklamasi. Seperti contoh, Reklamasi yang dilakukan di Pantai Marina, Semarang seluas 205 Ha, memerlukan sekitar 5 juta meter kubik tanah urugan, dan material urugan tidak boleh beracun. Coba sekarang bandingkan dengan luas teluk Benoa yang akan di reklamasi, hal tersebut bisa mencapai 20,5 juta meter kubik tanah urugan yang digunakan. Yakin akan mengepras bukit yang ada di Bali dan atau di Pulau Nusa Penida (karena jaraknya yang dekat,red) ? Hal itu jelas akan merusak ekosistem didalamnya, terlebih perbukitan di Bali merupakan kawasan hutan. (Untuk selebihnya dijelaskan oleh fakultas yang lain).Walaupun pemerintah bersikeras terhadap dampa positif yang akan diberikan, namun Pemerintah juga tidak dapat memungkiri bahwa tindakan reklamasi tersebut memiliki dampak negatif yang justru cenderung lebih banyak. Diharapkan, Presiden dapat segera mencabut PerPres 51/2014, dan segera mengambil tindakan penghentian terhadap reklamasi yang akan di adakan tersebut.Jelas terlihat disini, bahwa urgensi reklamasi yang akan dilakukan pada teluk benoa belumlah menjadi hal utama dalam pembangunan, hal itu selain karena faktor lingkungan hidup, dan adanya kawasan hutan bakau, adalah masih banyaknya lahan kosong yang sebenarnya bisa digunakan oleh Pemerintah kalau urgensinya hanya sebatas pembangunan bagi investor, seperti Kepulauan Serangan, Daerah Pecatu, dan daerah Bali Utara, dan agar penyebaran penduduk dapat menyebar merata tanpa berfokus pada satu titik daerah saja. http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Modul Terapan Pedoman Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai PerMen PU No. 40/PRT/M/2007, Hal. 72 http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/09/kot12.htm

Recommended

View more >