KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori Konsep Kinerja a ... filePengelompokan Indikator Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menetapkan ... pihak lain berupa uang, surat

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

17

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Secara istilah kinerja adalah gambaran atas pencapaian suatu

instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan yang dipaparkan

melalui visi dan misi serta strategi yang diindikasikan melalui

keberhasilan atau kegagalan kegiatan-kegiatan yang direncanakan

(Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 :hal. 18)

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu

isntansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan tujuan atau sasaran yang ditetapkan

melalui suatu alat secara periodik (Inpres No. 7 Tahun 1999).

Kinerja pemerintahan daerah dikatakan baik apabila terpenuhi

target yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Dalam studi

analisis kinerja keuangan, pengelolaan keuangan daerah yang baik

apabila pemanfaatan anggaran disalurkan secara efektif dan efisien

untuk mendukung kemandirian suatu daerah. Kinerja yang baik dilihat

dari beberapa faktor diantaranya surplus atau defisitnya suatu daerah.


commit to user

35

b. Pengelompokan Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menetapkan

keberhasilan dan kegagalan suatu tindakan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi instansi

pemerintah. Pengukuran yang dimaksud merupakan pengukuran

penilaian secara sistemasik berupa indikator-indikator masukan, luaran,

hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tidak terlepas dari proses mulai

dari masukan hingga menghasilkan luaran yang dapat diambil sebuah

kebijakan. Pengelompokan indikator kinerja adalah (Inpres No.7 Tahun

1999):

1. Indikator masukan / input segala sesuatu yang digunakan dalam

melaksanakan (proses) kegiatan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator proses / process adalah berbagai aktivitas yang

menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola

masukan menjadi keluaran. Indikator proses tidak dipergunakan

dalam sistem AKIP dan hanya dipergunakan pada saat evaluasi

kinerja.

3. Indikator keluaran / output adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dapat diperoleh / dicapai dari suatu kegiatan.

4. Indikator hasil / outcome adalah hasil nyata yang diperoleh dari

keluaran. Merupakan berfungsinya keluaran.

5. Indikator manfaat / benefit adalah manfaat keluaran bagi pemangku

kepentingan


commit to user

36

6. Indikator dampak / impact adalah pengaruh (negatif/positif) yang

ditimbulkan oleh manfaat.

2. Keuangan Daerah

a. Konsep Pengelolaan keuangan daerah

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan

penjabaran dari UU Nomor 17 Tahun 2003, tugas pengelola keuangan

daerah diantaranya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan APBD, menyusun rancangan dan perubahan APBD,

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

melalui perturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum

daerah, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APDB.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam

kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Pasal 1 ayat 5 PP

No. 58 Tahun 2005)

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa Keuangan Daerah

memiliki unsur penting yakni semua hak yang dimaksudkan sebagai

hak untuk memungut pajak daerah, retribusi dan/atau penerimaan dan

sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku

merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.

Sedangkan kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar


commit to user

37

atau sehubungan adanya tagihan daerah dalam rangka pembiayaan

rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas

pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 7, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan

Negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keuangan Negara merupakan segala hak dan kewajiban Negara yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa barang

maupun uang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan

hak dan kewajiban Negara tersebut. Keuangan Negara meliputi (UU

No. 17 Tahun 2003, Pasal 2):

1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3) Penerimaan Negara;

4) Pengeluaran Negara;

5) Penerimaan Daerah;

6) Pengeluaran Daerah;

7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh

pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-

hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;


commit to user

38

8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Secara peraturan, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.Secara rinci

penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tertib yang dimaksud adalah keuangan dikelola secara tepat guna

dan tepat waktu yang didukung dengan bukti administrasi yang

dapat dipertanggungjawabkan.

2) Taat berarti pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada

sumber-sumber peraturan tersebut.

3) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang

telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran

dengan hasil.

4) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk

mencapai keluaran tertentu.

5) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan

kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat Untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi

seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.


commit to user

39

7) Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan

pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban

berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan

wajar dan proporsional.

10) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah

diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

b. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan kegiatan di era otonomi daerah, pemerintah

daerah harus secara mandiri dapat melakukan pengelolaan keuangan

guna melakukan kegiatan operasional serta pembagunan daerah. Ada

beberapa dasar hukum sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan

keuangan daerah, yaitu:

1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

3) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

4) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

5) UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah


commit to user

40

6) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

7) PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

8) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

9) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah suatu

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 1, butir 8).

Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka

pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi harus dicatat dan dikelola dalam

APBD.Sedang penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan

pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam

APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu

tahun anggaran.APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan

Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua

penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan

dalam APBD.Seluruh pengeluaran daerah danbeban daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang

ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan


commit to user

41

daerah.APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian,

pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu

mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang

bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu

tersebut.APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem

anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output

dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah

pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber

pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran

yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang

dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.Jadi,

realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah

ditetapkan.Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap

pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas

beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran

untuk membiayai pengeluaran tersebut.

a. Fungsi APBD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai

berikut :


commit to user

42

1) Fungsi Otorisasi: Anggaran daerah merupakan dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan: Anggaran daerah merupakan pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan: Anggaran daerah menjadi pedoman untuk

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi: Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi: Anggaran daerah harus mengandung arti/

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6) Fungsi Stabilisasi: Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

fundamental perekonomian.

b. Prinsip-prinsip Anggaran daerah

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan

Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran

Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :


commit to user

43

1) Kesatuan: Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan

Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

2) Universalitas: Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi

keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3) Tahunan: Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk

suatu tahun tertentu

4) Spesialitas: Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang

disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

5) Akrual: Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran

dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau

menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya

diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima

pada kas

6) Kas: Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran

dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ ke

Kas Daerah. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun

2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan

pengukuran berbasis kas.


commit to user

44

c. Struktur APBD

Struktur APBD (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Bab III Pasal 20) merupakansatu kesatuan yang

terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan.

Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah

disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka

hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan

jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang

melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas

dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari (PP No. 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III

Pasal 22):

(1) Pajak daerah;

(2) Retribusi daerah;

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

(4) Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari;

(a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan;


commit to user

45

(b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan

daerah yang tidak dipisahkan;

(c) Jasa giro;

(d) Pendapatan bunga;

(e) Tuntutan ganti rugi;

(f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;

(g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang

dan/atau jasa oleh daerah.

b) Dana Perimbangan (PP No. 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Pasal 23), terdiri

dari:

(1) Dana Bagi Hasil

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh

pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa

uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah,

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri

yang tidak mengikat (PP No. 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Pasal 24)


commit to user

46

Dalam analisis keuangan daerah, nominal pendapatan

dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan

pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Daerah merupakan

variabel dalam menghitung Kemandirian Daerah, Derajat

Desentralisasi Fiskal, Efektivitas PAD, serta Rasio

Pertumbuhan PAD dan TPD.Dengan variabel pada pos

pendapatan di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dengan pendapatan diluar PAD yaitu Transfer Dana Pemerintah

dan Pendapatan Lain yang Sah akan diketahui besarnya Rasio

Kemandirian Daerah. Rasio Kemandirian daerah merupakan

tolak ukur suatu daerah dalam kemampuannya membiayai

sendiri operasioanl dan pembangunan daerah. Begitu pula

Derajat Desentralisasi Fiskal yang membandingkan antara PAD

dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Realisasi PAD juga

dapat diukur besarnya efektifitas jika dibandingkan dengan

target PAD yang diharapkan dan telah dirancang sesuai dengan

potensi daerah yang dimiliki. Apabila pengelolaan PAD

dikatakan tidak efektif artinya pemerintah daerah belum secara

optimal memanfaatkan potensi yang ada di

daerah.Pertumbuhan PAD dan pertumbuhan TPD diukur dari

tahun pertahun.Rasio Pertumbuhan menunjukkan apakah ada

kemajuan atau justru kemunduran pemerintah daerah dalam

menghasilkan pendapatan daerah.

2. Belanja Daerah


commit to user

47

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja

Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh Daerah. (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Bab III Pasal 26)

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang

berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat

yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi

keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib

tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem


commit to user

48

jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan urusan wajib

pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi,

fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi

belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan

organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut

fungsi terdiri dari (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Bab III Pasal 27):

a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut

jenis belanja terdiri dari: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja

Barang dan Jasa; (3) Belanja Modal; (4) bunga; (5) subsidi;

(6) hibah; (7) bantuan sosial; (8) belanja bagi hasil dan

bantuan keuangan; dan (9) belanja tidak terduga.

b) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan

diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi

dan kabupaten/kota.Sedangkan klasifikasi belanja menurut

fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan


commit to user

49

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara

terdiri dari: (1) Pelayanan Umum; (2) Ketertiban dan

Keamanan; (3) Ekonomi; (4) lingkungan hidup; (5)

perumahan dan fasilitas umum; (6) kesehatan; (7) pariwisata

dan budaya; (8) agama; (9) pendidikan; serta (10)

perlindungan sosial.

Pendapatan Daerah dengan Belanja Baerah memiliki

hubungan yang tidak terpisahkan.Besarnya Pendapatan

Daerah merupakan gambaran belanja yang seharusnya

dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila pos Belanja Daerah

lebih besar dari pos Pendapatan Daerah maka akan terjadi

devisit keuangan sehingga perlu dilakukan pembenahan

pengelolaan keuangan ditahun berikutnya untuk mengatasi

devisit yang terjadi di tahun sebelumnya. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dibandingkan dengan Belanja langsung

menunjukkan Indeks Kemampuan Rutin

Pemerintah.Analisis tersebut mengartikan seberapa

besarkemampuan daerah sendiri yang diwujudkan dalam

PAD membiayai kegiatan operasional daerah.Variabel-

variabel yang terdapat pada pos belanja digunakan sebagai

gambaran mengenai Rasio Aktivitas/Keserasian, Efisiensi

Belanja, serta Rasio Pertumbuhan.Rasio

Aktivitas/Keserasian merupakan gambaran mengenai

pengelolaan belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk


commit to user

50

Belanja tidak langsung dan Belanja langsung terhadap total

belanja pemerintah. Apabila realisasi Belanja tidak langsung

lebih besar dari pada Belanja langsung, maka perlu adanya

evaluasi yang mengakibatkan besarnya Belanja tidak

langsung di pemerintahan tersebut. Belanja tidak langsung

yang besar menunjukkan tidak efisien dalam penggunaan

anggaran. Tidak demikian dengan Belanja langsung.

Semakin besar porsi belanja yang digunakan untuk Belanja

langsung maka semakin baik pemanfaatan serta pengelolaan

anggaran belanja. Efisiensi Belanja merupakan gambaran

mengenai Total Belanja yang dikeluarkan suatu daerah

dengan Total Penerimaan daerah tersebut. Apabila

Penerimaan lebih besar maka akan terjadi surplus, namun

sebaliknya jika belanja lebih besar dari pada pendapatan

maka akan terjadi defisit keuangan daerah. Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung secara tahun ke tahun juga

dapat dilihat pertumbuhannya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (PP No. 58 Tahun


commit to user

51

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab III, Pasal

28).

a. Penerimaan pembiayaan mencakup:

1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

2) pencairan dana cadangan;

3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) penerimaan pinjaman; dan

5) penerimaan kembali pemberian pinjaman.

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

1) pembentukan dana cadangan;

2) penyertaan modal pemerintah daerah;

3) pembayaran pokok utang; dan

4) pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.Jumlah

pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

4. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan gambaran

seberapa mampu suatu pemerintah daerah membiayai kegiatan

daerahnya sendiri dalam kebijakan Otonomi Daerah. Sesuai

dengan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam UU No. 32

Tahun 2005 mengenai tingkat kemandirian pemerintah daerah,

diharapkan setiap daerah mampu melaksanakan kegiatan

daerahnya sendiri tanpa banyak bergantung terhadap


commit to user

52

pemerintah pusat. Kemandirian juga menggambarkan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam

analisis, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi

daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat

yang tinggi. Untuk mengetahui Kemandirian Keuangan Daerah

dapat dilakukan dengan berbagai analisis antara lain Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal,

Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Pertumbuhan.

B. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai analisis pendapatan dan belanja daerah sebelumnya

pernah dilakukan oleh beberapa orang diantaranya oleh Nanik Wahyuni pada

tahun 2011, Soelistidjono Boedi pada tahun 2012, Retno Dwiyanti dan

Rusherlisyanti pada tahun 2013, I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto pada

tahun 2010, Afriyanto dan Weni Astuti pada tahun 2013.

1. Rasio Kemandirian Keuangan daerah (KKD)

Analisis mengenai Rasio Kemandirian telah dilakukan oleh Nanik

Wahyuni, Soelistijono Boedi, I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto,

serta Afriyanto dan Weni Astuti.

a. Nanik Wahyuni (2011)

Penelitian mengenai Rasio Kemandirian telah dilakukanoleh

Nanik Wahyuni menggunakan rasio perbandingan antara PAD

dengan bantuan pusat dan provinsi. Hasil analisis menunjukkan

bahwa rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan


commit to user

53

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang

pada tahun anggaran 2004 sampai dengan 2006 masih cukup rendah

rata-rata 13,07% kurang dari 50%.

b. Soelistijono Boedi (2012)

Penelitian mengenai Rasio Kemandirian telah dilakukan oleh

Soelsitijono Boedi pada tahun 2012 menggunakan rasio

perbandingan antara PAD dengan bantuan pusat dan provinsi.

Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kemandirian kabupaten

banjar dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, modal, dan

pelayanan masyarakat dari tahun ke tahun cenderung mengalami

penurunan atau rendah sekali.

c. Bisma dan Heri (2010)

Penelitian mengenai Rasio Kemandirian telah dilakukan oleh I

Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto menggunakan rasio

perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan. Hasil analisis

menunjukkan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah

Provinsi NTB selama periode tahun anggaran 2003-2007 adalah

54,58 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian

kemandirian keuangan daerah adalah Provinsi dengan tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah sangat kurang.

d. Afriyanto dan Weni (2013)

Penelitian mengenai Rasio Kemandirian telah dilakukan oleh

Afriyanto dan Weni Astuti menggunakan rasio perbandingan antara


commit to user

54

PAD dengan bantuan pusat dan provinsi. Hasil analisis menunjukkan

selama periode 2009-2012 dapat diketahui bahwa kemandirian

keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah

bahkan mengalami naik turun dari tahun ketahun. Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang paling

tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,15%, sedangkan

yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 2,66%. Hal

ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi

kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah.

Dalam studi tersebut akan dilakukan analisis dengan

menggunakan rasio perbandingan antara PAD dengan Transfer Dana

Pemerintah (Daper) dan pendapatan lain yang sah.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Penelitian mengenai Desentralisasi Fiskal sebelumnya pernah

dilakukan oleh Retno Dwitanti dan Rusherlistyanti, Soelistijono Boedi,

serta I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto.

a. Retno Dwitanti dan Rusherlistyanti (2013)

Penelitian mengenai Derajat Desentralisasi Fiskal telah

dilakukan oleh Retno Dwitanti dan Rusherlistyanti menggunakan

rasio perbandingan PAD dengan TPD. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan

rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2008-2010 adalah sebesar

73,84 yang dinyatakan sedang dan Provinsi Papua Barat berada pada


commit to user

55

peringkat terakhir dengan rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar

3,8 yang dinyatakan sebagai rendah sekali.



dilakukanoleh Soelistijono Boedi menggunakan rasio perbandingan

PAD dengan TPD. Analisis menunjukkan hasil bahwa Rasio derajat

desentralisasi fiskal kabupaten banjar masih cukuptinggu. Hal

tersebut berarti pelaksanaan kegiatan otonomi masih banyak dibiayai

dari transfer pemerintah pusat.

c. Bisma dan Hery (2010)


dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto menggunakan

rasio perbandingan PAD dengan TPD .Berdasarkan hasil analisis

terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi NTB periode

tahun anggaran 2003-2007 adalah 32,61 % sehingga diklasifikasikan

menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal adalah

Provinsi dengan tingkat Desentralisasi Fiskal cukup.

3. Rasio Efektivitas PAD


Penelitian mengenai rasio efektivitas PAD telah dilakukan

oleh Nanik Wahyuni dengan menggunakan rasio antara total

penerimaan PAD dengan target PAD berdasarkan potensi riil. Hasil

analisis menujukkan pengelolaan keuangan daerah Kota Malang


commit to user

56

cukup baik karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari

tahun 2004-2006 adalah sebesar 100,88%.


Soleistijono menggunakan rasioa Total Penerimaan PAD

dengan target PAD yang ditetapkan secara riil untuk menghitung

rasio efektivitas PAD. Hasil dari analisis tersebut adalah kemampuan

pemerintah Kabupaten Bajnar dalam merealisasikan PAD yang

direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

adalah efektif.

c. Retno dan Rusherlisyanti (2013)

Analisis rasio efektivitas PAD yang dilakukan oleh Retno

dan Rusherlisyanti menggunakan perbandingan antara Total

Penerimaan PAD dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2008-

2010 rata0rata rasio efektivitas Provinsi Papua Barat adalah sangat

efektif yaitu sebesar 178,52%.

d. Bisma dan Heri (201)

Penelitian mengenai analisis efektivitas PAD yang dilakukan

oleh Bisma dan Hari menggunakan rasio Total Penerimaan PAD

dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Hasil

dari penelitian tersebut adalah selama periode 2003-2007 tingkat

efektivitas Provinsi NTB adalah efektif yaitu sebesar 102,14%.


commit to user

57

e. Afriyanto dan Weni (2013)

Analisis Rasio efektivitas PAD yang dilakukan oleh

Afriyanto dan Weni menggunakan perbandingan antara Total

penerimaan PAD dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil. Hasil dari analisi menyatakan bahwa Kabupaten

Rokanhulu belum efektif pada tahun dan 2008 karena tingkat

efektivitasnya hanya sebesat 42,95% dan 82,17%. Pada tahun 2009

dan 2010 dapat efektif yaitu tingkat efektifitasnya sebesar 128,07

pada tahun 2009 dan 103,93% pada 2010. Sedangkan pada tahun

2011 kembali tidak efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2011

tersebut hanya sebesar 98,79%.

4. RasioAktivitas/Keserasian


Penelitian mengenai Rasio Aktivitas/Keserasian telah

dilakukan oleh Nanik Wahyuni menggunakan alat analisis

perbandingan antara total belanja langsung dengan APBD dan total

belanja tidak langsung dengan APBD. Dari perhitungan rasio

aktifitas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk

belanja tidak langsung sehingga rasio pembangunan tehadap APBD

masih sangat rendah.



dilakukan oleh Soelistijono Boedi menggunakan alat analisis



commit to user

58

belanja tidak langsung dengan APBD. Hasil analisis menunjukkan

bahwa rasio aktivitas pemerintah Kabupaten Banjar kurang baik

dikarenakan belanja modal selama 5 tahun masih lebih kecil

dibandingkan belanja operasional.



dilakukan oleh Retno Dwiyanti dan Rusherlisyanti menggunakan alat

analisis perbandingan antara total belanja langsung dengan APBD

dan total belanja tidak langsung dengan APBD. Dari beberapa

provinsi yang rata-rata belanja langsungnya lebih besar dari belanja

tidak langsung, terlihat Sulawesi Barat lebih menonjol rata-rata

belanja langsungnya dibandingkan belanja tidak langsung yaitu

sebesar 82,48% sedangkan rata-rata belanja tidak langsungnya

sebesar 20,14%. Provinsi yang rata-rata biaya rutinnya lebih besar

dari belanja langsung adalah Provinsi Sumatra Utara, Lampung,

Jawa Barat, Jawa Tenggah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi

Selatan, dan Papua.

d. Afrianti dan Weni (2013)


dilakukan oleh Afrianti dan Weni Astuti menggunakan alat analisis


belanja tidak langsung dengan APBD. Rasio Aktivitas`Kabupaten

Rokan Hulu dilihat dari Rasio keserasian pada Belanja tidak


commit to user

59

langsung yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar

81,77% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebasar

61,99%. Sedangkan Rasio Keserasian pada Belanja langsung yang

paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 37,96% dan yang

paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebasar 18,11%. Hal ini

menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio Keserasian

Kabupaten Rokan Hulu diprioritaskan untuk Belanja tidak langsung.

Dalam studi tersebut akan digunakan rasio perbandingan

Belanja tidak langsung dan Belanja langsung dengan Total realisasi

belanja APBD.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Studi mengenai Rasio Efisiensi telah dilakukan oleh Retno

Dwiyanti dan Rusherlisyanti pada tahun 2013.Studi tersebut

menggunakan analisis perbandingan antara Realisasi Pengeluaran

dengan Realisasi Penerimaan. Hasil dari studi tersebut adalah Provinsi

Bali pada tahun 2008-2010 adalah sebesar 90,59% yang dinyatakan

kurang efisien. Sedangkan Provinsi DI Jogjakarta pada kurun waktu

tersebut dinyatakan tidak efisien dengan tingkat efisiensi sebesar

105,75%.

6. Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Penelitian mengenai Rasio Indeks Kemampuan Rutin dilakukan

oleh David Evendi dan Sri Wuryadi (2011). Penelitian tersebut

menggunakan perhitungan rasio PAD dengan total pengeluaran rutin.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Indeks Kemampuan Rutin


commit to user

60

selama enam tahun pada pemerintah Kabupaten Nganjuk masuk

dalamskala yang sangat kurang, karena berada dalam skala interval

antara 0,00-20,00 yaitu sebesar 13,58%.

Dalam studi ini akan dilakukan analisis rasio antara Pendapatan

asli daerah (PAD) dengan Belanja tidak langsung dan Belanja langsung

7. Rasio Pertumbuhan


Penelitian mengenai Rasio Pertumbuhan telah dilakukan oleh

Nanik Wahyuni menggunakan alat analisis pertumbuhan PAD. Dari

perhitungan dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD kotaMalang

pada tahun anggaran 2004 sampai dengan 2006 menunjukan

pertumbuhan positif.



Soelistijono Boedi menggunakan alat analisis pertumbuhan PAD.

Analisis menghasilkan Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Banjar

dalam tahun 2005-2010 mengalami penuruanan sebesar 180,08%.



Retno Dwianti dan Rusherlisyanti menggunakan alat analisis rasio

perumbuhan PAD, rasio pertumbuhan TPD, rasio pertumbuhan

belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan belanja langsung dari

tahun ke tahun. Hasil analisis menunjukkan pada tahun 2009

pertumbuhan PAD secara merata provinsi se-Indonesia mengalami


commit to user

61

penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya. Ada dua

provinsi yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama

kurun waktu tiga tahun yaitu Provinsi Riau dan Sulawesi Selatan,

sedangkan provinsi lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun selama

tiga tahun. Ada dua provinsi yang mengalami kenaikan setiap

tahunnya selama tiga tahun yaitu Provinsi DI Jogjakarta sebesar -

3,68%, 2,18% dan 6,85% dan Gorontalo sebesar 2,87%, 4,59% dan

5,74% naiknya secara perlahan. Sebaliknya provinsi yang mengalami

penurun dari tahun 2008-2010 yaitu Provinsi Sumatra Barat, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua

Barat. Provinsi lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun selama tiga

tahun dari tahun2008-2009 dalam memepertahankan dan

meningkatkan keberhasilan pendapatan daerah.

Pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun 2008-2010,

ada provinsi yang mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 yaitu

Provinsi Sumatra Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku dan

Papua. Sebaliknya provinsi yang mengalami kenaikan dari tahun

2008-2010 adalah Provinsi Bengkulu dan DKI Jakarta.Provinsi

lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun, selama tiga tahun periode

2008-2009.Dilihat pertumbuhan belanja langsung dari tahun 2008-

2010, sehingga dapat melihat tingkat kemampuan setiap provinsi

dalam memperathankan dan meningkatkan belanja langsung.

Provinsi yang mengalami penurunan dalam waktu tiga tahun dari


commit to user

62

tahun 2008-2010 yaitu Sumatra Utara, Lampung, Nusa Tenggara

Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua, sebaliknya provinsi yang

mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010 adalah Provinsi Aceh,

Jambi, Jawa Tengah, DI. Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi

lainnya berfluktuasi dari tahun ke tahun, selama periode 2008-2009.

d. Afrianto dan Weni (2013)


Afrianto dan Weni Astuti menggunakan alat analisis rasio

perumbuhan PAD, rasio pertumbuhan TPD, rasio pertumbuhan

belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan belanja langsung dari

tahun ke tahun. Rasio Pertumbuhan Asli Daerah pada tahun 2007-

2008sebesar 1,07% mengalami kenaikan pada tahun 2008-2009

menjadi 32,54%, pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan

menjadi -7,96% dan pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan

menjadi 22,90%.

Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 2007-2008 mengalami

penurunan di tahun 2008-2009 yaitu dari 24,82% menjadi –13,65%,

mengalami kenaikan pada tahun 2009-2010 menjadi 13,56% dan

mengalami kenaikan ditahun 2010-2011 menjadi 25,83%. Rasio

pertumbuhan belanja tidak langsung pada tahun 2007-2008 yaitu

sebesar 2,78% mengalami penurunan di tahun 2008-2009 menjadi

0,36%, pada tahun 2009-2010 mengalami kenaikan menjadi 23,33%

dan mengalami penurunan di tahun 2010-2011 menjadi 16,03%. Dan


commit to user

63

Rasio pertumbuhan belanja langsung pada tahun 2007-2008 yaitu

sebesar -14,49% mengalami penurunan pada tahun 2008-2009

menjadi -11,18%, pada 2009-2010 mengalami kenaikan menjadi

15,66% dan di tahun 2010-2011 mengalami penurunan menjadi -

39,23%

C. Kerangka Pemikiran Studi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.APBD merupakan

rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Penggunaan APBD harus dikelola secara tertib dan efisien guna mencapai

tujuan penganggaran yang nantinya akan menunjukkan kualitas pengelolaan

keuangan dan tingkat pemerintah daerah itu sendiri.

APBD digunakan sebagai alat pembangunan suatu daerah di era otonomi

daerah sehingga realisasi penggunaan APBD harus diketahui secara

transparan. Laporan realisasi APBD dan rincian PDRB Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten

Karanganyar tahun 2009-2012 yang selanjutnya dianalisis dengan berbagai

alat yang sesuai, nantinya menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan suatu

daerah dan tingkat kemandirian pemerintah daerah tersebut.

Analisis Rasio kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio

Efektivitas PAD, Rasio Aktivitas/Keserasian, Rasio Efisiensi, Indeks

Kemampuan Rutin,dan Rasio pertumbuhan dapat menjadi proyeksi Untuk

mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian


commit to user

64

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten

Semarang, dan Kabupaten Karanganyar pada tahun tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Hasil analisis yang ditunjukkan oleh penelitian akan dapat ditarik

simpulan sehingga dapat diambil suatu kebijakan guna mencapai keberhasilan

keuangan daerah dan meningkatkan kemandirian pemerintah Kabupaten

Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan

Kabupaten Karanganyar. Kebijakan dapat diupayakan dari sisi perolehan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya maupun pengurangan belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap, Kabupaten

Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten

KaranganyarTahun 2009-2012

Pendapatan Belanja

Kinerja Pengelolaan APBD Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas,

Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Karanganyar Tahun

2009-2012

5. Rasio Efisiensi

6. Indeks Kemampuan

Rutin

7. Rasio Pertumbuhan

4. Aktivitas/

Keserasian

1. KKD

2. DDF

3. Efektivitas

PAD

Documents

KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori Konsep Kinerja a ... filePengelompokan Indikator Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menetapkan ... pihak lain berupa uang, surat