of 93 /93
ii KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN Tesis Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Oleh : NENNY YULIANNY,SH Nim : B4B 003 128 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005

KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PUTUSAN ... · PDF filekajian penyelesaian perkara utang piutang putusan ... b. syarat debitur dinyatakan pailit ... analisa penulis atas

  • Author
    vudang

  • View
    238

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PUTUSAN ... · PDF filekajian penyelesaian perkara...

  • ii

    KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN

    PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

    Tesis

    Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-2

    Program Studi Magister Kenotariatan

    Oleh :

    NENNY YULIANNY,SH Nim : B4B 003 128

    PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

    SEMARANG 2005

  • i

    TESIS

    KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANGPIUTANG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN

    PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

    Disusun oleh

    NENNY YULIANNY,SH

    Nim : B4B 003 128

    telah dipertahankan di depan Tim Penguji

    pada tanggal 16 Desember 2005

    dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Tesis

    Menyetujui,

    Pembimbing Utama, Ketua Program Magister Kenotariatan

    HENDRO SAPTONO, SH.Mhum MULYADI, SH.MS

  • ii

    PERNYATAAN

    Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

    Yang menyatakan,

    Nenny Yulianny, SH

  • iii

    KATA PENGANTAR

    Assalamualaikum Wr.Wb.

    Dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, penuh rasa syukur saya telah berhasil menyelesaikan penyusunan tesis ini, tentunya saya sangat menyadari adanya kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya sehingga saran perbaikan akan sangat saya harapkan.

    Dengan adanya Perpu no.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang no.4 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang no.37 tahun 2004 diharapkan masalah-masalah Kepailitan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif meskipun dalam perkembangannya masih membuka kemungkinan perubahan.

    Di lain pihak pemahaman para Hakim tentang masalah Kepailitan juga merupakan tuntutan yang tidak bias dihindari. Berbekal penguasaan dan pemahaman materi yang ada diharapkan akan mendukung memudahkan penyelesaian masalah Kepailitan tersebut.

    Pada akhirnya keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak luput dari bantuan moril dan matriil dari banyak pihak, penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada :

    - Ayahanda tercinta yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa,

    - Ibunda tercinta, - Suami dan anak-anak tersayang, - Kakak-kakak dan adik tersayang.

    Semarang, 14 Desember 2005

    NENNY YULIANNY, SH

  • iv

    DAFTAR ISI

    Halaman persetujuan ..................................................................... i

    Pernyataan ..................................................................................... ii

    Kata Pengantar .............................................................................. iii

    Daftar Isi ......................................................................................... iv

    Abstraksi.......................................................................................... viii

    Abstract .......................................................................................... ix

    BAB I. PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang ....1

    2. Perumusan Masalah .11

    3. Maksud dan tujuan penelitian ..11

    4. Kegunaan Penelitian 12

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 13

    A. PENGERTIAN KEPAILITAN 14

    B. SYARAT DEBITUR DINYATAKAN PAILIT 15

    1. Ada dua kreditur atau lebih ..15

    2. Debitur berhenti membayar ..17

    a) Debitur tidak mampu lagi membayar ..........17

    b) Debitur tidak mau membayar 17

    3. Utang .18

    4. Batas minimal utang .19

  • v

    5. Utang yang jatuh tempo. 19

    C. PEMBUKTIAN SEDERHANA.. 22

    D. PENEMUAN HUKUM 23

    E. DISSENTING OPINION 24

    BAB.III METODE PENELITIAN 26

    1. Metode Pendekatan. 26

    2. Spesifikasi Penelitian 26

    3. Jenis Data 27

    4. Teknik Pengumpulan Data 27

    5. Analisa data. 31

    6. Jadwal Penelitian 32

    7. Sistematika Penulisan.. 32

    BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..34

    A. KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANGPIUTANG PUTUSAN

    PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN

    PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

    NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN..34

    1. Dalam Perkara Kepailitan Sumeini Omar Sanjaya dan Widyastuti

    VS PT. Jawa Barat Indah 34

    2. Putusan Hakim Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung38

    3. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi .40

    4. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) ..41

  • vi

    5. Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) 42

    B. RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA, MAHKAMAH

    AGUNG ATAS PERKARA KEPAILITAN SUNEINI OMAN

    SANJAYA & WIDYASTUTI VS PT JAWA BARAT INDAH

    44

    1. Definisi Utang 44

    2. Kreditur dan Debitur..45

    3. Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih .46

    C. ANALISIS PENULIS ATAS PERKARA KEPAILITAN PT. JAWA

    BARAT INDAH 48

    D. BANK NIAGA TBK VS PT BARITO PASIFIC TIMBER Tbk .51

    1. Duduk Perkaranya 51

    2. Jawaban Termohon .53

    3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ....55

    E. ANALISIS PENULIS ATAS PERKARA ANTARA PT. BANK NIAGA

    Tbk VS PT. BARITO PASIFIC TIMBER Tbk .57

    F. PENDAPAT PENULIS ATAS PERKARA ANTARA PT. BANK

    NIAGA Tbk VS PT. BARITO PASIFIC TIMBER Tbk 60

    G. PERKARA KEPAILITAN PT DHARMALA SAKTI SEJAHTERA VS

    PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA 62

    2. Duduk Perkaranya ..62

    3. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ..67

  • vii

    4. Putusan Mahkamah Agung .67

    5. H. ANALISA PENULIS ATAS PERKARA KEPAILITAN PT

    DHARMALA SAKTI SEJAHTERA VS PT ASURANSI JIWA

    MANULIFE INDONESIA 67

    BAB V KESIMPULAN dan SARAN 74

    A. KESIMPULAN .74

    B. SARAN ..76

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN

  • viii

    ABSTRAKSI

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan ukuran apakah suatu perkara dapat dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara Kepailitan dan mengetahui akibat hukumnya apabila kriteria dan ukuran sumir tersebut tidak dapat dipenuhi.

    Penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni peneltian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dan metode penemuan hukum Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan study dokumen, surat kabar, majalah, putusan-putusan pengadilan, Perundang-Undangan, dan kamus hukum. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah purposive sampling terutama untuk menentukan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002.

    Hasil Penelitian menunjukkan bahwa criteria dan ukuran suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah hanya terhadap utang, Kreditur, Debitur dan jatuh tempo yang sudah dapat ditagih dalam pengertian yang sempit, sebab hanya terhadap sengketa Utang Piutang yang berakar dari perjanjian Pinjam Meminjam Uang saja dan tidak termasuk barang dan jasa, subyek hukumnya adalah Kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang dan Debitur yang meminjam uang, dimana debitur wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jika Debitur gagal mengembalikan uang Kreditur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka terjadilah apa yang disebutkan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga proses penyelesaian sengketa Utang Piutangnya dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dengan biaya yang ringan di Pengadilan Niaga. Pengertian utang, kreditur, debitur, jatuh tempo dan sudah dapat ditagih secara luas proses penyelesaian sengketanya ditangani oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga hanya dilaksanakan secara cepat dan sederhana, sedangkan biaya ringan dan penyelesaian secara tuntas belum dapat dilaksanakan karena biaya pendaftaran US $ 5.000 dan biaya pengacara US $ 5.000 US $ 10.000 bukan biaya yang murah. Kehadiran Pengadilan Niaga belum menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku bisnis karena putusannya sering menimbulkan masalah baru.

    Kata kunci : - Pengadilan Niaga - Sengketa Utang Piutang dalam pengertian sempit

  • ix

    THE ANALYSIS TO SOLUTION DEBIT AND CREDIT CASE IN A JUDGEMENT DECREE ON THE LAW NUMBER 4 YEAR OF 1998

    ABOUT BANKCRUPTCY CASE

    ABSTRACT

    The research purpose to know which criteria and standart of case can be and as sumir so that it can be proposed as a bankcruptcy case, and to know the law effect when the sumir criteria and standart can not fulfilled.

    It is a juridical normative research, namely a literature study. The method used empirical method and law invention method. The used data gathering method was purposive sampling, especially to determine the provision that has had fixed law power in 1998 to 2002.

    The result of this research showed that the criteria and standart of a case said as the short session (of the court) than it could be proposed as bankcruptcy case based on The Law Number 4 Year 1998 is only toward loan, crediter, debter and deadline tahat can be pressed on payment on a straitenedterm. Because, it is only the debit-credit dispute that having root in monetary lending-borrowing contract, excluding goods and services. The Law subject is Credit as lender and Debt